Akreditasi RS Dari Sudut Pandang BPJS

Jakarta, 1 September 2015

AKREDITASI RUMAH SAKIT DARI SUDUT PANDANG BPJS KESEHATAN

Mohammad Iqbal Anas MGrup Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan

OUTLINE

I. PENDAHULUANII. AKREDITASI RUMAH SAKITIII. PENUTUP

PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PELAKSANAAN JKN(UU No 40/2004 tentang SJSN & UU No. 24/2011 tentang BPJS)

BPJS KESEHATAN

FASKESPESERTA

REGULATOR

Mengembangkansistem pelayanankesehatan, sistem

kendali mutupelayanan dan sistem

pembayaranMenentukan paket benefit

Menentukan besaran iuran

Menentukan pola dan besaran tarif

Menentukan peserta PBI

3

4

BPJS KESEHATAN

Revenue Collection

Risk PoolingPurchasing

Menerimapendaftaran peserta

Mengelola Dana Jaminan Sosial

Melakukan kerjasama dengan Faskes

Membayar manfaat

Mengumpulkaniuran

Mengelola data peserta

Memberi informasi

FUNGSI DAN TUGAS BPJS KESEHATAN(Sesuai UU NO. 24 TAHUN 2011 Tentang BPJS)

1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatanFu

ngsi

TUGAS

Pengawasankepatuhan

Memberi identitas

Kendali mutupelayanan

KIS

BPJS KESEHATAN DALAM SISTEM KESEHATAN NASIONAL

Mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutupelayanan dan sistem pembayaranU

U N

o 40

/20

04

Risk pooling/ member

registration

Revenue/ Premium collection

Strategic purchasing

TUGAS

UU

No

24/2

011

Cost control

Quality control

Litba

ngke

s

SISTEM KESEHATAN

NASIONAL

Upaya

Kes

pem

biay

aan

SDM /

SDA

Yanfar

alkes

IT dan

informa

si

Pe

mb

erd

aya

an

Tercapainya derajatkesehatan yang setinggi-tingginya

Optimalisasi FKTP Optimalisasi Rujukan

Berjenjang Pembayaran klaim yang tepat

dan rasional TKMKB Promprev

Irisan denganRegulator

Pembayaranberbasis kinerja

Reward/punishment

BPJS turutserta

Pembayaranterhadap tarif

Pre requisite:1. Tarif normal

diterima khalayak2. Pembayaran

menghilangkanmoral hazard

Kontribusi iuran

SEJAUH MANA CAKUPAN SEMESTA TERCAPAI?

Cakupan: > 150 juta (lebih dari 50% populasi tercakup)

Pelayanan atas indikasimedis dijamin

Dana yang terkumpul

Biaya pelkes: hampirsemuadijamin

Tidak ada iurbiaya resmi, namunkadang adaunder the table payment

Pelayanan tidak dijamin miskosmetik, pelayanankomplementer, tidak sesuaiprosedur (Perpres 111/2013)

Populasisekitar 240 juta

Terpukul oleh adverse selection

Diadopsi dari: WHO, (2010), Health Financing: A Path to Universal Coverage

TANTANGAN BESAR: sejauh mana danayang ada mampu

membiayai program?

Revenue vs expenditure!

Apakah adamismatch?

Tingkat kolektibilitas?

6

Tingkat Utilisasi

Potensi Fraud

IURAN PENGELUARAN

Manfaat

Adverse Selection

PBPU/MANDIRI

TARIF

Insurance Effect

Tingkat Kesehatan Keuangan DJS

Mutu Yankes

Kepuasan Peserta

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN SUSTAINABILITAS BPJS KESEHATAN

MISMATCH

7

TANTANGAN PROGRAM JKN

www.bpjs-kesehatan.go.id

Dinamikaregulasi

Ketersediaandan Mutu

Faskes/Nakes

Adverse selection dan

insurance effect

Peningkatanbiaya pelkesdan inefisiensipembiayaan

Kecukupan dankolektabilitas

iuranJKN

Perlu koordinasi dan kemitraan dengan pemangku kepentingan

lain

8

Dukungandari KARS

Sumber data:

Laporan Rekapitulasi Master File Kepesertaan BPJS Kesehatan per 28 Agustus 2015

PERTUMBUHAN PESERTA

PBPU: Rate utilisasi tertinggi Biaya per jiwa tertinggi

9

Per 28 Agustus 2015: Jumlah peserta

150.753.391

Per 28 Agustus 2015: Jumlah PBPU

13.294.099

FAKTA 2014

1. 61,7 juta kunjungan pasien RJTP

2. 511.475 kasus RITP

3. 21,3 juta kunjungan pasien RJTL, dan

4. 4,2 juta kasus di RITL

BIAYA PELAYANAN KESEHATANJan 2014 s/d Maret 2015

Sumber : BOA 30 Juni 2015 & AkuntansiData belum termasuk kapitasi

Sumber dayaterbatas

Total biaya pelkes tahun 2014: Rp 42,6 T

11

ANIMO PENDAFTARAN PESERTA SANGAT BESAR

UTILISASI PELKES MENINGKAT2014

Rasio klaim 104%

BIAYA CBG’S TAHUN 2014 dan 2015

12

KASUS BIAYA (Rp) UNITCOST

(Rp)

RAWAT JALAN 23.367.322 6.331.532.940.816 270.957

RAWAT INAP 4.632.279 22.379.657.682.984 4.831.241

TOTAL 27.999.601 28.711.190.623.800

TAHUN 2014

TINGKAT

PELAYANAN

Ket: data 2015 sampai dengan beban Juli 2015Data belum termasuk luar paket CBG’s misalnya CAPD, obat dll

TAHUN 2014 TAHUN 2015CBGs TOTAL 28.711.190.623.800 22.604.945.587.892 CBGs KATASTROFIK 8.883.975.009.018 8.096.685.221.547 PERSENTASE 31% 36%

PERSENTASE CBG’s KATASTROFIK

10 GROUP CBG’S RAWAT JALANBERBIAYA TERBESAR TAHUN 2014 dan 2015

13

KASUS BIAYA (Rp) UNIT COST 1 PENYAKIT KRONIS KECIL LAIN-LAIN 12.454.024 2.405.342.648.053 193.138 2 PROSEDUR DIALISIS 1.505.531 1.504.747.365.586 999.479 3 PENYAKIT AKUT KECIL LAIN-LAIN 1.402.849 211.124.822.974 150.497 4 PROSEDUR REHABILITASI 647.020 197.782.289.103 305.682 5 PROSEDUR RADIOTERAPI 131.856 150.439.072.500 1.140.935 6 PERAWATAN LUKA 718.026 149.460.910.578 208.155

7PROSEDUR THERAPI FISIK DAN PROSEDUR KECIL MUSKULOSKLETAL 809.040 146.698.188.351 181.324

8 PENYAKIT KRONIS BESAR LAIN-LAIN 613.239 145.270.110.297 236.890 9 PROSEDUR OPERASI KATARAK 31.281 137.810.350.974 4.405.561

10 PROSEDUR ULTRASOUND GINEKOLOGIK 478.608 114.117.557.142 238.436

TAHUN 2014 GROUP CBGS NO

KASUS BIAYA (Rp) UNIT COST 1 PENYAKIT KRONIS KECIL LAIN-LAIN 12.148.505 2.308.758.482.573 190.045 2 PROSEDUR DIALISIS 1.307.544 1.294.285.689.329 989.860 3 PROSEDUR OPERASI KATARAK 59.480 351.039.006.462 5.901.799 4 PROSEDUR REHABILITASI 717.987 205.966.879.568 286.867

5PROSEDUR THERAPI FISIK DAN PROSEDUR KECIL MUSKULOSKLETAL

1.009.487 176.197.850.305 174.542

6PROSEDUR ULTRASOUND GINEKOLOGIK

532.420 174.653.456.459 328.037

7 PENYAKIT AKUT KECIL LAIN-LAIN 1.099.546 163.031.843.098 148.272 8 PROSEDUR RADIOTERAPI 134.659 157.254.259.900 1.167.796 9 PERAWATAN LUKA 715.171 145.584.447.577 203.566

10 PROSEDUR ULTRASOUND LAIN-LAIN 300.167 127.257.701.156 423.956

NO TAHUN 2015

GRUP CBGS

BIAYA TERBESAR RAWAT JALAN: Masih didominasi penyakit

kronis, fisioterapi dan penyakitkatastrofik

Kasus operasi katarak rawatjalan meningkat di tahun 2015 sejak dilakukan koordinasikendali mutu antara Tim KMKB dan organisasi profesi(PERDAMI)

Belum ada panduan medisuntuk prosedur USG

PERLU KENDALI MUTU BERBASIS BUKTI KLINIS

TERKINI

RJTL

10 GROUP CBG’S RAWAT INAPBERBIAYA TERBESAR TAHUN 2014 dan 2015

14

BIAYA TERBESAR RAWAT INAP: Didominasi persalinan Tahun 2015 peningkatan biaya pada

prosedur kardiovaskular perkutandengan UC Rp 54 juta

Kasus yang menjadi ranah FKTP jugamasih tinggi

RITL

KASUS BIAYA (Rp) UNIT COST

1 OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR 297.781 1.422.116.110.798 4.775.711

2 DIAGNOSIS SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN

212.165 821.138.586.134 3.870.283

3 KEGAGALAN JANTUNG 115.331 819.865.777.967 7.108.807

4 PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN

207.815 746.053.922.119 3.589.991

5 PERSALINAN VAGINAL 283.083 686.964.858.020 2.426.726

6 NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN-LAIN

209.773 660.059.867.293 3.146.543

7 HIPERTENSI 121.831 561.498.562.917 4.608.832

8 SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH

91.669 515.333.849.353 5.621.681

9 PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN

89.549 491.740.271.432 5.491.298

10 INFEKSI NON BAKTERI 155.830 429.496.259.600 2.756.185

NO GROUP CBGS TAHUN 2014

KASUS BIAYA (Rp) UNIT COST 1 OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR 242.995 1.157.057.364.478 4.761.651

2PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN 186.098 663.378.113.113

3.564.671

3DIAGNOSIS SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN 166.101 628.524.818.218

3.783.992

4 KEGAGALAN JANTUNG 88.709 558.743.133.343 6.298.607 5 INFEKSI NON BAKTERI 172.896 432.882.929.690 2.503.719

6NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN-LAIN 147.860 402.793.639.854

2.724.156

7 PERSALINAN VAGINAL 167.340 397.872.854.222 2.377.631

8PROSEDUR KARDIOVASKULAR PERKUTAN 7.222 396.805.290.642

54.943.962

9SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH 73.173 393.715.942.501

5.380.618

10 HIPERTENSI 81.866 357.870.635.334 4.371.420

NO GROUP CBGS TAHUN 2015

PERLU: Optimalisasi fungsi FKTP dan

jejaringnya Peningkatan implementasi sistem

rujukan Kendali mutu dan kendali biaya

OUTLINE


PAKET MANFAAT JKN

PROMOTIF

PREVENTIF

KURATIF

REHABILITATIF

Kebutuhandasar

kesehatan

JAMINAN PELAYANAN KOMPREHENSIF

KENDALI MUTU UNTUK OPTIMALISASI HEALTH OUTCOME

ACTIVE/STRATEGIC PURCHASING

Apa yang dibutuhkan oleh peserta? Bagaimana mengoptimalkan sumber

daya untuk memenuhikebutuhan/ekspektasi peserta?

Bagaimana proporsi yang tepatantara pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif?

Darimana dan siapa yang bisamemberikan pelayanan kesehatanyang dibutuhkan peserta?

KERJA SAMA STAKEHOLDERS DALAM KENDALI MUTU FASKES

1Permenkes No 56 Thn 20142Undang-Undang No 29 Thn 20043Permenkes No 71 Thn 2014

Kemenkes

Pemerintah1

Pemprov/Pemda

Dinkes

Membuatregulasi

Memberikan IjinMendirikan danijin operasionalRS berdasarkan

rekomendasiDinkes

Memberikanrekomendasi

Ijin Mendirikandan Ijin

Operasional

Memberikan ijinmendirikan danIjin Operasional

RS kelas A MemberikanIjin Praktik2

KonsilKedokteran2

Melakukan registrasidokter

OrganisasiProfesi2

Memberikanrekomendasi

praktik

Menyusun standarkompetensi

Menyusun standarprofesi

BPJS KESEHATAN3

Melakukanseleksi Faskes

(Kredensialing)

UPAYA PEMENUHAN STANDAR MUTU DENGAN SELEKSI FASKES

18

Meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas Faskes

Upaya standardisasi (kendali) mutu Faskes

TUJUAN

Meminimalisir efek “postcode lottery” yaitu: ketersediaan Faskes yang tidak merata

antar wilayah, dan; variasi mutu yang besar antar Faskes

Tercapai Equity of Access terhadap Pelayanan Kesehatan yang Efektif dan Efisien

MAPPING PROFILING ANALISA KEBUTUHAN

KREDEN-SIALING

KESEPAKATAN TARIF

KONTRAK

PROSES

Mencegahunder/over

capacity

Memastikancompliance terhadap

persyaratan

Memotretkapasitas

(sarana danprasarana)

Mengikatkomitmen

kedua belahpihak

Analisisketersediaan

Faskes

MelibatkanAsosiasiFaskes

www.bpjs-kesehatan.go.id021 – 500 400

JUMLAH FASKES RUJUKAN YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS

KESEHATAN

Kementerian2%

TNI6% Polri

2% Pemerintah Provinsi

6%

Pemerintah Kab/Kota

31%

Swasta51%

BUMN/BUMD*2%

Sumber data : Laporan Manajemen BPJS KesehatanData Faskes rujukan s/d 31 Juli 2015

standardisasi kualitas, sebaran Faskes dan Nakes over kapasitas pada RS

rujukan

TANTANGAN

A B C D A B C D

1 Pemerintah Pusat

a. Kementerian 58

a.1 Kementerian Kesehatan 11 2 1 15 4 33 9

a.2 Kementerian Pendidikan 2 1 1 4

a.3 Kementerian Pertahanan 1 1

b. TNI

b.1 AD 124 1 9 22 37 69 49

b.2 AL 1 3 6 10 1 21 13

b.3 AU 3 5 8 1 17 9

c. Polri 42 1 4 22 13 40 21

2 Pemerintah Daerah 676

a. Pemerintah Provinsi 6 27 11 21 16 16 6 2 13 118 67 1

b. Pemerintah Kab/Kota 1 114 272 132 1 5 2 2 23 552 357

3 Swasta 828

a. Laba 84 261 314 1 11 83 27 52 833 1.172 881

b. Nirlaba 7 23 36 4 4 74

c. BUMN/BUMD 67 3 23 15 2 43 96

1.795 21 258 648 586 34 37 95 36 90 1.805 1.793 882

TARGET

TOTAL

RS UMUM RS KHUSUS KLINIK

UTAMA

NO KEPEMILIKAN

JENIS

TOTAL APOTEK OPTIK

19

AKREDITASI SEBAGAI SYARAT KERJA SAMA

Perpres No 12 Tahun 2013 pasal 36 ayat (2)

(2) Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerahyang memenuhi persyaratan wajib bekerjasama dengan BPJSKesehatan.

(3) Fasilitas Kesehatan milik swasta yang memenuhi persyaratandapat menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan

Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 pasal 7Persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (1), bagi Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutanterdiri atas: a. ….b. untuk rumah sakit harus memiliki:

1. Surat Ijin Operasional; 2. Surat Penetapan Kelas Rumah Sakit; 3. Surat Ijin Praktik (SIP) tenaga kesehatan yang berpraktik; 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; 5. perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan; 6. sertifikat akreditasi; dan

MASA PERALIHAN

Permenkes 71/2013 pasal 41(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang bekerja sama dengan BPJSKesehatan dikecualikan dari kewajiban terakreditasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 ayat (2); dan

b. seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dikecualikan daripersyaratan sertifikat akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka6.

(2) Fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalamjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

(3) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus menyesuaikandengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu 3 (tiga)tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

AKREDITASI SEBAGAI RUJUKAN PEMBAYARAN

UU No 40 Tahun 2004 pasal 24 ayat (2) penjelasanKetentuan ini menghendaki agar Badan Penyelenggara JaminanSosial membayar fasilitas kesehatan secara efektif danefisien....Anggaran tersebut sudah mencakup jasa medis, biayaperawatan, biaya penunjang, dan biaya obat-obatan yangpenggunaan rincinya diatur sendiri oleh pimpinan rumah sakit.Dengan demikian, sebuah rumah sakit akan lebih leluasamenggunakan dana seefektif dan seefisien mungkin.

Permenkes Nomor 59 Tahun 2014 pasal 17

(1) Tarif rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit yangbekerjasama dengan BPJS Kesehatan diberlakukan tarif INA-CBG’s berdasarkan kelas rumah sakit.

(2) Dalam hal rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)belum memiliki penetapan kelas rumah sakit, tarif rawat jalandan rawat inap disetarakan dengan tarif INA-CBG’s rumah sakitkelas D.

BESARAN TARIF

MENGACU KEPADA KELAS RS

• Akreditasi meningkatkan performance RS, terutama dalam hal efektivitas dan efisiensi.

• Akreditasi merupakan instrument dalam penilaian perbaikan kualitas yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan pasien dan luaran kesehatan pasien.

• Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, baik internal RS maupun dengan stakeholders eksternal.

• Memperkuat efektivitas team antardisiplin sehingga meningkatkan kualitas luaran kesehatan pasien

• Merupakan bukti komitmen RS terhadap kualitas, bukti akuntabilitas dan kredibilitas RS

AKREDITASI SEBAGAI INSTRUMEN KENDALI MUTU

1. Sack et al, (2011), “Is There an Association Between Hospital Accreditation and Patient Satisfaction with Hospital Care?”, Int’l Journal for Quality in Health Care; 23 (3). Diakses pada http://www.medscape.com/viewarticle/742731_5 tanggal 31 Agustus 2015

2. Wilkins et al, (2009), “The Value and Impact of Accreditation in Health Care: A Review of the Literature Driving Quality Health Services”, diakses dari http://www.hadassah.org.il/media/1902067/thevalueandimpactofaccreditationinhealthcarearevie.pdf tanggal 31 Agustus 2015

Penelitian ilmiah(1,2)

AKREDITASI SEBAGAI SALAH SATU TOLOK

UKUR FASKES UNGGUL

http://www.medscape.com/viewarticle/742731_5

http://www.hadassah.org.il/media/1902067/thevalueandimpactofaccreditationinhealthcarearevie.pdf

24

REKOMENDASI KPK UNTUK PROGRAM JKN*

PerBPJS No 1 Tahun 2014 pasal 84

*Disampaikan oleh Deputi Pencegahan KPK, Bapak Iswan Elmi pada acara Pertemuan Nasional Manajemen RS danDewan Pertimbangan Medik (DPM) Di Bandung, 11 September 2014


Lanjutan….

25

Linking quality to payment

Fairness! RS yang lebih berkualitasdibayar lebih dari yang

tidak berkualitas

Quality oriented competitiveness!

Mendorong Faskes untukmemberikan pelayanan

yang lebih baik

Contoh indikator performance: Mortality rate* Nosocomial infection rate* Prophylactic Antibiotic Use* Readmission rate* Length of Stay* Caesarean Section Rate* Miscoded Claim Ratio

*WHO, 2007: PATH Project (Performance Assessment Tool for Quality Improvement in Hospitals

KERJASAMA MULTI STAKEHOLDERS


NAMUN….FASKES UNGGUL TIDAK HANYA DIUKUR DARI AKREDITASI SAJA, NAMUN INDIKATOR PERFORMANCE LAINNYA YANG DIUKUR SECARA

BERKESINAMBUNGAN DAN TERHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN, SESUAI AMANAT UU NO 40 TAHUN 2004

MutuMedik

Mutu LayananNon Medik

MutuDokumen

MUTU

KUALITAS

KUANTITAS

FASKES UNGGUL

26

PEMENUHAN STANDAR MUTU di FASKES TERSELEKSI

Terdokumentasinya informasi klinis dengan baik di rekam medis adalah hal yang krusial untukkeselamatan dan pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal ini juga penting untuk akurasikoding DRG yang berdampak pada pembiayaankesehatan tepat(The Clinical Casemix Handbook of Australia vers 2.0, 2111-2012)

PERBAIKAN SISTEM PEMBAYARAN SEBAGAI INCENTIVE UNTUK PERBAIKAN MUTU RS

ACKNOWLEDGEMENT OF QUALITY DALAM INA-CBG’S

MEMUNGKINKAN RS DALAM KELAS YANG SAMA DIBAYAR BERBEDA, SESUAI DENGAN MUTU LAYANAN

REKOMENDASI PERBAIKAN

PERBAIKAN DATA

COSTING

PERBAIKAN DATA

CODING

SISTEM KENDALI

MUTU

REKOMENDASI PERBAIKAN TARIF INA-CBG’S

PERBAIKAN DATA COSTING

• Mendorong RS untuk berpartisipasi dalam pengumpulan data costing • Kematangan data data sesuai dengan beban operasional yang efisien• Mendorong efisiensi penggunaan sumber daya

PERBAIKAN DATA CODING

• Peningkatan kompetensi coder dan verifikator• Data coding menggambarkan pola morbiditas negeri menentukan

kebijakan kesehatan yg akan diambil, termasuk promprev

SISTEM KENDALI MUTU

• Optimalisasi sistem dan fungsi kendali mutu dan kendali biaya

KERJA SAMA STAKEHOLDERS DALAM MENGAWAL SISTEM

*Krit Pongpirul, Courtland Robinson, 2013

“Check-and-balance mechanism”

Memastikan akurasipembiayaan

Peningkatan mutulayanan kepadapeserta

Mencegah fraud dalamklaim biaya pelkes

Faskes

Sistem

Klinisi

Koder

insentif

ASOSIASI FASKES

PEMERINTAH ORGANISASI PROFESI

KOMITE AKREDITASI

RS

AUDITOR

Peran semua pihak dalam mengawal sistem kesehatan untuk tercapainyapelayanan kesehatan yang bermutu dan pembiayaan kesehatan yang efektifdan efisien

OUTLINE


Komisi Akreditasi RS dapat:

1. Berperan aktif dalam mengawal kendali mutupelayanan kesehatan

2. Menjadi tolok ukur dalam penilaian kualitas RS

3. Bekerja sama dalam menyusun standar kinerja danmeningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RS

HARAPAN

31

Terima kasih

Kartu Indonesia Sehat

Kalau Gotong royong, Semua Tertolong

www.bpjs-kesehatan.go.id @BPJSKesehatanRI BPJS Kesehatan

(Akun Resmi)

BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan bpjskesehatan

Slide Penutup

32

Akreditasi RS Dari Sudut Pandang BPJS

Documents