Adopsi Inovasi Penerapan Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta Paper Matrikulasi Mata Kuliah Pengantar Ilmu Komunikasi Ditulis oleh: Dina Andriana (1471600153) PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI (MIKOM) FAKULTAS PASCASARJANA UNIVERSITAS BUDI LUHUR JAKARTA 2015
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Adopsi Inovasi Penerapan Electronic Road
Pricing (ERP) di Jakarta
Paper Matrikulasi Mata Kuliah Pengantar Ilmu Komunikasi
Ditulis oleh:
Dina Andriana (1471600153)
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI (MIKOM)
FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
JAKARTA
2015
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Urbanisasi di JABODETABEK khususnya Jakarta memberikan sumbangsih nyata
terhadap bertambahnya jumlah populasi manusia. Hal ini memberikan dampak negatif
terhadap masalah kemacetan lalu lintas di ibukota Jakarta. Jakarta merupakan kota
dengan tingkat kemacetan tertinggi di Indonesia. Masalah ini tercermin pada
perbandingan antara pemanfaatan kendaraan dengan total area jalan di Jakarta. Djoko
Kirmanto (Menteri Pekerjaan Umum (PU) menyatakan bahwa Jakarta akan mengalami
kemacetan total (gridlock) pada tahun 2020 (DetikFinance, Jumat, 25 Juni 2014).
Menurut data Polda Metro Jaya, rata-rata pertumbuhan jumlah kendaraan
bermotor dalam lima tahun terakhir mencapai 9,5% per tahun, sedangkan pertumbuhan
panjang jalan hanya 0,1% per tahun. Padahal, idealnya pertumbuhan panjang jalan
adalah 10% - 15% per tahun. Hal ini mengakibatkan semakin bertambahnya kemacetan
di Jakarta dari tahun ke tahun. (Tim Redaksi Butaru, 2009).
Pemerintah Kota Jakarta tidak tinggal diam dalam menghadapi masalah ini.
Beberapa solusi sudah dilaksanakan, seperti penggunaan busway, three in one, car
freeday dan metode park and ride di beberapa titik penting di Jakarta. Namun masalah
kemacetan belum sepenuhnya teratasi. Sehingga dibutuhkan suatu inovasi pada model
transportasi yang berfungsi untuk memberikan pemahaman terhadap seluruh
pemangku dan pengambil kebijakan terhadap transportasi kota. Model transportasi
tersebut juga dilengkapi dengan skenario electronic road pricing (ERP – Retribusi Lalu
Lintas Elektronik). Electronic Road Pricing (ERP) terbukti berhasil mengatasi masalah
kemacetan pada berbagai negara seperti Hongkong, Singapura, dan Inggris (Liu, 2010).
Penggunaan inovasi ERP diharapkan menjadi salah satu alternatif solusi untuk
mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang melintas di jalan dan juga meningkatkan
fasilitas penggunaan kendaraan umum massa.
B. IDENTIFIKASI MASALAH
Identifikasi masalah dalam penerapan inovasi Electronic Road Pricing (ERP)
sebagai alternatif solusi kemacetan Jakarta adalah sejauh mana proses difusi inovasi
pada penerapan Electronic Road Pricing (ERP) diserap masyarakat.
2
BAB II
KAJIAN TEORI
1. Electronic Road Pricing (ERP)
Sistem Jalan Berbayar (bahasa Inggris: Electronic Road Pricing ) - (ERP) sistem
skema pengumpulan tol elektronik diadopsi di Singapura untuk mengatur lalu lintas
dengan cara jalan berbayar, dan sebagai mekanisme perpajakan penggunaan berbasis
untuk melengkapi Sertifikat berbasis pembelian Hak sistem.
ERP sebenarnya pertama kali ada pada tahun 1975 dengan nama ALS atau Area
Licensing Scheme. ALS ini kemudian dikembangkan menjadi ERP dan digunakan
dibeberapa negara. ERP diberlakukan dengan harapan bahwa pengendara kendaraan
pribadi akan beralih menggunakan kendaraan umum karena dikenakannya biaya bagi
mereka yang melewati ruas jalan tertentu yang terpasang alat ini. Biaya yang dikenakan
pun berbeda-beda, tergantung pada lokasi jalan dan jam yang biasanya merupakan jam
kemacetan. ERP di Indonesia saat ini baru mulai diuji coba di Jakarta, yaitu pada ruas
jalan Sudirman dan HR Rasuna saat sejak tanggal 30 September 2014 lalu. ERP akan
diterapkan di empat jalan di Jakarta. Keempatnya adalah, Jalan Sudirman, Thamrin,
Rasuna Said dan Kota Tua.
Gambar 1. Cara Kerja ERP (Sumber: lta.gov.sg)
Waktu pemberlakuan ERP pada pagi hari mulai dari pukul 07.00 hingga pukul
10.00 WIB. Pada siang hari, dari pukul 12.00 sampai 14.00 WIB, dan pada sore hari pada
negara-negara yang sukses melakukan sistem ERP. Walaupun ada beberapa
negara seperti Hongkong dan Thailand yang gagal menerapkan sistem ERP ini.
c) Tahap pengambilan keputusan.
Pada tahap ini pemerintah mengambil konsep inovasi ERP dan menimbang
keuntungan/kerugian dari menggunakan inovasi ERP dan memutuskan untuk
menggunakan inovasi ERP dengan mengeluarkan Undang-undang dan Peraturan
Pemerintah terkait dengan kebijakan mengadopsi sistem ERP di Jakarta.
d) Tahap implementasi.
Pada tahap ini pemerintah melakukan tahapan penerapan inovasi ERP dengan
melakukan berbagai macam aspek seperti pengadaan alat, pembukaan tender,
proses pembentukan infrastruktur, dan uji coba sistem ERP. Selama tahap ini
pemerintah menentukan kegunaan dari inovasi dan dapat mencari informasi
lebih lanjut tentang hal itu.
e) Tahap konfirmasi.
Setelah sebuah penerapan inovasi ERP dibuat, pemerintah kemudian akan
melakukan berbagai penelitian terkait penerapan ERP pada masyarakat untuk
mendapatkan formula khusus ERP yang sesuai dengan Indonesia.
Rogers (1983) menjelaskan dalam menerima suatu inovasi ada beberapa
tipologi penerima adopsi yang ideal yaitu :
a) Inovator dalam sistem ERP ini adalah negara-negara pencetus ide yaitu
Swedia, Inggris dan Singapore.
b) Pengguna awal (early adopter ) adalah negara pencetus ide tersebut yaitu
Swedia, Inggris dan Singapore, karena negara-negara tersebut lebih awal
mengalami masalah kemacetan lalu lintas.
c) Mayoritas awal (early majority) adalah negara-negara maju berkembang
lainnya selain pencetus ide penggunaan inovasi ERP seperti Austria,
Australia, Hongkong, Portugal, Sri Lanka.
d) Mayoritas akhir (late majority), Indonesia termasuk pada kelompok late
majority karena begitu banyak pertimbangan dalam memutuskan untuk
ikut pada sistem ERP.
e) Lamban (laggard)
15
Pertama, negara-negara yang memang memiliki populasi dan kondisi
kemacetan yang sedikit seperti negara-negara kecil seperti Brunei
Darussalam, Belanda, New Zealand, Dili.
Kedua, negara-negara yang memiliki populasi membludak seperti India dan
China.
2) Saluran komunikasi
Pesan-pesan tentang penerapan ERP dilakukan pemerintah kota Jakarta
menggunakan segala lini saluran komunikasi. Tidak hanya pada saat mengajukan uji
coba jalur ERP. Namun jauh sebelum dibangun infrastruktur pendukung ERP, pada
tahapan perencanaan program ERP telah diwacanakan oleh sebagian besar media
massa Ibukota baik offline maupun portal berita online. Berdasarkan observasi yang
dilakukan penulis wacana perencanaan program ERP telah mulai diperbincangkan
media massa pada Maret 2011.
Gambar 3. Sosialisasi Penerapan ERP (sumber kompas.com)
16
3) Jangka waktu
Tahun 2009
Dari segi kebijakan Penerapan ERP sudah bisa dilakukan berdasarkan UU No. 22
tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika kita kembali mencermati
ayat 3 Pasal 133 UU No 22 / 2009 sebagai berikut:
Pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf bdapat dilakukan dengan pengenaan retribusi pengendalian Lalu Lintas yang diperuntukkan bagi peningkatan kinerja Lalu Lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun 2011
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas Nomor 32 Tahun 2011, penerapan sistem ERP disetujui untuk pembangunan
infrastrukturnya. Tujuan penerapan ERP adalah untuk mengurangi pengguna mobil
pribadi memasuki dalam kota dalam zona tertentu untuk mengurangi kemacetan,
dimaksudkan lebih jauh supaya pengguna mobil akan beralih ke angkutan umum
untuk memasuki zona ERP.
Terbitnya Perda RTRW yang menjelaskan sejumlah lokasi yang akan diterapkan
kebijakan ERP. Perda tersebut mengatur semua administrasi termasuk PP yang
mengatur tentang prosedur pemungutannya berdasarkan pada UU 28 tahun 2009
tentang Pajak dan Retribusi.
Tahun 2012 - 2013
Penerapan ERP ditunda karena masih menunggu landasan hukum dari Kementrian
Keuangan dan Kementrian Perhubungan.
Tahun 2014
Pada tahun 2014, Pemprov DKI Jakarta masih fokus pada penyelesaian tender
pengadaan alat penunjang. Dan pembangunan infrastruktur ERP mulai dikerjakan di
jalan Sudirman.
17
Gambar 4. Lokasi Konstruksu Gerbang Sensor On Board Unit (OBU) ERP di Jl. Sudirman, Jakarta. (sumber: lipsus.kompas.com)
Pada 15 Juli 2014, dilakukan uji coba ERP di depan Gedung Bank Panin, Jalan
Sudirman. Uji coba dilakukan oleh PT. Kapsch asal Swedia pada 50 kendaraan roda
empat milik internal perusahaan.
Pada 11 Agustus 2014, dilakukan uji coba ERP di jalan Rasuna Said ke arah
Mampang menuju Menteng, yang akan berlangsung selama 3 bulan. Penerapan uji
coba ini berkaitan dengan usaha sosialisasi pemprov DKI kepada masyarakat.
Tahun 2015
Pada Januari tahun ini baru dilaksanakan dan masih berlangsung proses tender
pengadaan alat untuk penerapan jalan berbayar atau ERP. Kedua perusaan itu
adalah perusahaan asal Swedia, Kapsch dan perusahaan asal Norwegia, Q-Free.
Keduanya merupakan perusahaan yang telah melakukan uji coba ERP.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengubah rencana penerapan sistem electronic
road pricing(ERP) alias jalan berbayar di sejumlah jalan utama. Sebelumnya, sistem
itu akan diberlakukan mulai akhir 2015. Namun, karena proses lelang, persiapan
kontrak, dan pembangunan infrastruktur memakan waktu, akhirnya ERP ditetapkan
mulai berlaku pada 2016
4) Sistem sosial
Dalam adopsi inovasi sistem ERP ini pemerintah yang memiliki peranan penting,
khususnya Pemprov DKI yang berkeingian kuat dalam mengantisipasi kemacetan
kota Jakarta yang diperkirakan akan stagnan pada tahun 2020. Kemudian pihak-
18
pihak lain yang saling terkait adalah kementrian-kementrian seperti perhubungan
dan keuangan. Selain itu tak mungkin dipungkiri andil media massa dalam
mengumpulkan opini masyarakat tentang penerapan sistem ERP di Jakarta.
19
BAB V
KESIMPULAN
KESIMPULAN
Proses difusi inovasi pada penerapan Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta belum
selesai pada masa penggunaan inovasi baru pada tahapan implementasi. Difusi inovasi
ERP bertujuan untuk:
a) Meminimalisasi volume kemacetan.
b) Mengoptimalisasikan penggunaan jalan raya
c) Memberikan keadilan biaya penggunaan jalan/pajak bagi pengguna motor.
d) Meniadakan biaya tilang
e) Meniadakan human eror.
DAFTAR PUSTAKA
Uchjana, Onong. 2007. Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi. Cita Aditya Bakti. Jakarta.
Prisgunanto, Ilham. 2004. Praktik Ilmu dalam Kehidupan Sehari-hari. Teraju, Jakarta
Bagja, Waluya. 2007. Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat.
Penerbit PT. Setia Purna Inves: Bandung.
Rogers, Everett M. 1983. Diffusion of Innovations. The Free Press. Canada.