Marshall Pribadi – Fakultas Hukum Universitas Indonesia DAFTAR ISI BAB I - PENDAHULUAN.......................................... 2 1.1 Latar Belakang..........................................2 1.2 Pokok Permasalahan......................................3 1.3 Tujuan Penelitian.......................................3 1.4 Manfaat Penelitian......................................3 1.5 Metode Penelitian......................................4 BAB II - PEMBAHASAN.......................................... 4 2.1 Efektivitas Pemerintah Indonesia Dalam Menjalankan Perannya Sebagai Administrator Pembangunan Pada Tahun 1969-1999................................................4 2.1.1 Analisa Peran Pemerintah Sebagai Motivator..........5 2.1.2 Analisa Peran Pemerintah Sebagai Modernisator.......7 2.1.3 Analisa Peran Pemerintah Sebagai Katalisator........8 2.1.4 Analisa Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator.......10 2.1.5 Analisa Peran Pemerintah Sebagai Stabilisator......11 2.2. Penyebab Gagalnya Repelita I-V Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Welfare State.........................13 2.21 Latar Belakang Repelita I-V.........................13 2.2.1 Kesalahan Dalam Prioritas Perencanaan Pendidikan. . .14 BAB III - PENUTUP........................................... 16 3.1 Kesimpulan.............................................16 3.2 Saran..................................................17 DAFTAR PUSTAKA.............................................. 18 Universitas Indonesia Page 1
30
Embed
Administrasi Pembangunan - efektivitas fungsi pemerintah sebagai administrator pembangunan dari tahun 1969-1999 (Repelita I-V)
Hasil Repelita I - Repelita V. Dimana pada akhir Repelita ke-V (tahun 1999) Indonesia ditargetkan akan mencapai Welfare State atau Negara kesejahteraan. Penelitian ini akan menguji efektivitas fungsi pemerintah sebagai administrator pembangunan dari tahun 1969-1999 (Repelita I-V) serta efektivitas hukum yang dibuat berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang tersebut dengan menggunakan pendekatan teori-teori terkemuka dalam hukum administrasi pembangunan.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Marshall Pribadi – Fakultas Hukum Universitas Indonesia
DAFTAR ISI
BAB I - PENDAHULUAN......................................................................................................2
1.1 Latar Belakang................................................................................................................2
1.2 Pokok Permasalahan.......................................................................................................3
1.3 Tujuan Penelitian............................................................................................................3
1.5 Metode Penelitian..........................................................................................................4
BAB II - PEMBAHASAN.......................................................................................................42.1 Efektivitas Pemerintah Indonesia Dalam Menjalankan Perannya Sebagai Administrator
Pembangunan Pada Tahun 1969-1999...........................................................................4
2.1.1 Analisa Peran Pemerintah Sebagai Motivator..........................................................5
2.1.2 Analisa Peran Pemerintah Sebagai Modernisator....................................................7
2.1.3 Analisa Peran Pemerintah Sebagai Katalisator........................................................8
2.1.4 Analisa Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator....................................................10
2.1.5 Analisa Peran Pemerintah Sebagai Stabilisator......................................................112.2. Penyebab Gagalnya Repelita I-V Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Welfare
DAFTAR PUSTAKA.............................................................................................................18
Universitas Indonesia Page 1
Marshall Pribadi – Fakultas Hukum Universitas Indonesia
BAB I - PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan sejarah Republik Indonesia dari tahun 1969-1999, Republik
Indonesia telah melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap Ke-I
yang direalisasikan dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita I-V).1
Dimana pada akhir Repelita ke-V (tahun 1999) Indonesia ditargetkan akan
mencapai Welfare State atau Negara kesejahteraan.2
Namun pada kenyataannya, hingga saat makalah ini ditulis, indikator
kesejahteraan Indonesia masih sangatlah jauh apabila dibandingkan dengan
negara maju. Human Development Index (HDI) Indonesia yang mencakup ukuran
angka harapan hidup, indeks melek huruf orang dewasa, index pendidikan, dan
pendapatan domestic bruto, berdasarkan data dari United Nations Development
Program (UNDP) hanya menduduki peringkat ke 124 di dunia3. Pasal 34 ayat (1),
Pasal 28H (1) Hidup sejahtera lahir batin mendapatkan tempat tinggal lingkungan
hidup yang baik dan sehat, pasal 28H (3) semua orang berhak atas jaminan social
yang memungkinakan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang
bermartabat. Hal ini tentunya merupakan indikasi bahwa Indonesia telah gagal
dalam melaksanakan pembangunan jangka panjang tersebut. Menurut Prof. Safri
Nugraha indikasi apakah suatu negara telah melaksanakan Good Governance
dengan baik adalah dengan melihat tercapai atau tidaknya tujuan pembangunan
negara tersebut.4
Keberhasilan ataupun kegagalan pembangunan suatu negara tentunya tidak
terlepas dari aspek-aspek yang menyangkut peran pemerintah sebagai
administrator pembangunan serta peran hukum yang telah dibentuk sebagai
patokan perencanaan pembangunan.5
1 Ginandjar Kartasasmita, Administrasi Pembangunan: Perkembangan dan Praktiknya di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1997), hal. 19.
2 Ibid. hal.633 United Nations Development Program, “International human Development Indicators,”
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/idn.html, diunduh 11 Maret 2013.4 Safri Nugraha, Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang hukum Pemerintahan yang Baik,
(Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen hukum dan Ham RI, 2007), hal. 52.5 Made Asdhiana, “Indonesia Memiliki Lima Ciri Negara Gagal,”
http://nasional.kompas.com/read/2011/07/16/12040941/Indonesia.Miliki.Lima.Ciri.Negara.Gagal, diunduh 10 Maret 2013.
Marshall Pribadi – Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Penelitian ini akan menguji efektivitas fungsi pemerintah sebagai
administrator pembangunan dari tahun 1969-1999 (Repelita I-V) serta efektivitas
hukum yang dibuat berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang tersebut
dengan menggunakan pendekatan teori-teori terkemuka dalam hukum
administrasi pembangunan.
1.2 Pokok Permasalahan
Dari pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan dua permasalahan
sebagai berikut:
1. Bagaimanakah efektivitas pemerintah Republik Indonesia dalam menjalankan
perannya sebagai sebagai pelopor, inovator, modernisator, katalisator, hingga
stabilisator pada tahun 1969-1999?
2. Mengapa keefektivan Repelita I-V tidak optimal dalam membawa Indonesia
menuju Negara kesejahteraan?
1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Menganalisis efektivitas peran pemerintah Republik Indonesia sebagai
administrator pembangunan untuk menjalankan fungsinya sebagai pelopor,
inovator, modernisator, katalisator, hingga stabilisator pembangunan
dalam periode tahun 1969-1999.
2. Menganalisa penyebab kegagalan Repelita I-V untuk membawa Indonesia
menjadi negara kesejahteraan (Welfare State).
1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui apakah perencanaan dan peran
administrator pembangunan di Indonesia telah sesuai dengan tataran ideal untuk
menuju negara kesejahteraan. Selain itu penelitian ini juga akan mengukur sejauh
Universitas Indonesia Page 3
Marshall Pribadi – Fakultas Hukum Universitas Indonesia
mana Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahap Kedua 2000-2025
telah menjadi lebih baik dibandingkan dengan RPJP tahap pertama.
1.5 Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis
normatif dengan mengkaji berbagai sumber data sekunder, yaitu dengan
melakukan studi pustaka baik dengan menggunakan bahan hukum primer maupun
bahan hukum sekunder yang di peroleh melalui kepustakaan maupun media
elektronik seperti internet.
BAB II - PEMBAHASAN
2.1 Efektivitas Pemerintah Indonesia Dalam Menjalankan Perannya Sebagai
Administrator Pembangunan Pada Tahun 1969-1999.
Pemerintah sebagai birokrat, melaksanakan pembangunan berlandaskan
Idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945. Oleh karena itu perlu
mengetahui sejauh mana peran pemerintah harus dilaksanakan untuk menunjang
berhasilnya pembangunan.6
Berikut ini adalah fungsi-fungsi pemerintah sebagai administrator pembangunan:
1. PERAN SELAKU MOTIVATOR
Pemerintah harus mampu mendorong seluruh komponen masyarakat untuk
turut serta baik secara aktif maupun secara pasif dalam melaksanakan
pembangunan.
2. PERAN SELAKU MODERNISATOR
Pemerintah mampu menyeleksi norma mana yang masih dapat dipergu
nakan dan norma baru mana yang hendak diperkenalkan dan
harus mampu menggerakkan masyarakat dalam pola pikir dan gaya
6 Safri Nugraha et. al., Hukum Administrasi Negara (Depok: CLGS Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal.384
Universitas Indonesia Page 4
Marshall Pribadi – Fakultas Hukum Universitas Indonesia
hidup yang menunjang proses pembangunan.
3. PERAN PEMERINTAH SELAKU KATALISATOR
Pemerintah mampu memberi contoh dan suri tauladan dengan gerak
dan kemampuan kerja tanpa mengorbankan mutu.
4. PERAN PEMERINTAH SELAKU DINAMISATOR
Pemerintah harus menunjukan suatu dinamika yg “action oriented” (dinamika
Pemerintahan yg tinggi dlm menyelenggarakan pembangunan)
5. PERAN PEMERINTAH SELAKU STABILISATOR
Pemerintah harus mampu menciptakan suasana kestabilan administrasi, sebagai
Syarat untuk berlangsungnya proses pembangunan.7
Untuk melaksanakan fungsi-fungsi diatas, pemerintah memiliki alat untuk
mewujudkan target pembangunan yang dinamakan dengan aparatur pemerintah.
Aparatur pemerintah ialah alat pemerintah untukmenjalankan semua gugas-tugas
pemerintahan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Dari kelima bentuk
peranan pemerintah tersebut di atas dapat terlihat jelas peran aparatur pemerintah
dalam pelaksanaan administrasi pembangunan.
Menurut Fritz Morstein Marx, aparatur pemerintah terstuktur dalam
sebuah organisasi administrative pemeritahan, yaitu alat-alat birokrasi untuk
mencapai tujuan-tujuan nasional dan tujuan-tujuan pemerintahan.8
Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisa sejauh mana birokrat di
Indonesia telah menjalankan fungsi-fungsi administrator pembangunan diatas
dalam periode tahun 1969-1999.
2.1.1 Analisa Peran Pemerintah Sebagai Motivator
Sebagai motivator, pemerintah harus mampu mendorong seluruh komponen
masyarakat untuk turut serta baik secara aktif maupun secara pasif dalam
melaksanakan pembangunan. Kendala terbesar dalam mengajak masyarakat
negara berkembang untuk turut serta dalam pembangunan adalah kualitas sumber 7 Ibid.8 Fritz Morstein Marx, The Administrative State, (Chicago: University of Chicago Press, 1957),
hal.32.
Universitas Indonesia Page 5
Marshall Pribadi – Fakultas Hukum Universitas Indonesia
daya manusia (SDM) yang masih sangat rendah, yang menyebabkan kesadaran
masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan masih sangat rendah.9
Kualitas SDM ditentukan oleh berbagai faktor terutama pendidikan,
kesehatan, dan juga nilai-nilai budaya seperti sikap terhadap kerja (work ethics),
dan disiplin. Namun, untuk membatasi lingkup pembahasan agar mengarah pada
tema seminar ini, kita batasi saja pada masalah pendidikan sebagai sumber mata
airnya. Berbagai studi menunjukkan eratnya kaitan antara pendidikan dan
pertumbuhan ekonomi.10
Selama Repelita I-V pada tahun 1969-1999, Pemerintah Indonesia telah
menanamkan nilai-nilai yang baik untuk memotivasi masyarakat untuk bersama-
sama melakukan pembangunan, misalnya saja norma gotong royong yang
ditanamkan sejak Sekolah Dasar.
Pemerintah juga mendorong petani untuk meningkatkan produktivitas
dengan membentuk kelompok pertain di setiap desa untuk mengkuti bimbingan
dari para penyuluh pertanian yang disebut intensifikasi massal dan bimbingan
massal. Bukan hanya lewat tatap muka, tetapi juga disiarkan melalui radio dan
televise, bahkan juga sejumlah media cetak menyediakan halaman khusu untuk
Koran masuk desa dengan muatan materi siaran yang khas pedesaan,
membimbing petani.11
Keberhasilan ini telah membuat Edouard Saouma, Direktur Jendereal FAO
mengundang Presiden Soeharto untuk bicara pada forum dunia, pada tanggal 14
November 1985. Organisasi pangan dan pertanian dari PBB tersebut juga
9 Tim Dixon dan John O’ Mahony. Australia in The Global Economy, Ed.2006 (Sydney: Leading Edge, 2005) hal.1
10 Antara lain: Gary S. Becker, Human Capital: A Theoritical Approach and Empirical Analysis with Special Reference to Education. New York: Columbia University Press, 1964; Gregory N. Mankiw, David Romer, dan D. Weil, “A Contribution to the Empirics of Economic Growth”. Quarterly Journal of Economic. May 1992; Robert J. Barro, “Economic Growth in Cross Section Countries”. Quarterly Journal of Economics. May 1991; Nancy Birdsall, Social Development is Economic Development, The Policy Research Working Paper Number 1123. Washington: World Bank, 1993; World Bank, The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy. Oxford: The World Bank, 1993.
11 Ken dan Ant, “Soeharto dan Swasembada Pangan,”http://klipingut.wordpress.com/2008/01/27/soeharto-dan-swasembada-pangan/, diunduh pada 3 Maret 2013.
Universitas Indonesia Page 6
Marshall Pribadi – Fakultas Hukum Universitas Indonesia
menganugerahi Presiden Soeharto dengan penghargaan berupa medali emas FAO
“From Rice Importer to Self Sufficiency”.12
Keberhasilan pemerintah untuk menggalang para petani untuk
bekerjasama melakukan revolusi pangan sangatlah sulit. Karena memerlukan dana
yang besar disamping keterbatasan lahan lumbung padi di Jawa, Bali dan
Sumatera.13 Maka peran Pemerintah sebagai motivator sebagai administrator
pembangunan dalam sektor pangan dan pertanian telah teruji.
2.1.2 Analisa Peran Pemerintah Sebagai Modernisator
Sebagai modernisator, pemerintah harus menyeleksi norma mana yang
masih dapat dipergunakan dan norma baru mana yang hendak diperkenalkan dan
harus mampu menggerakkan masyarakat dalam pola pikir dan gaya hidup yang
menunjang proses pembangunan.
Pada masa Repelita I-V, pemerintah telah menjaga dan menanamkan
norma sopan santun, tenggang rasa, dengan Pendidikan P4 lalu PPKN sejak
Sekolah Dasar, disamping itu Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah
satu dasar utama untuk meningkatkan produktivitas. Berbagai upaya peningkatan
teknologi terutama di bidang pertanian dan kesehatan telah membuahkan hasil
selama PJP I dan dua tahun pertama Repelita VI telah membuahkan hasil.
Keberhasilan lain yang dapat dicatat adalah meningkatnya kemampuan rekayasa
dan rancang bangun dalam industri manufaktur, mulai dari industri dengan
teknologi sederhana sampai industri canggih seperti pesawat terbang.14
Dalam ranah hukum, berbagai perbaikan di bidang hukum telah dilakukan dan
diarahkan menurut petunjuk UUD 1945. Dalam kaitan ini, antara lain telah
ditetapkan Undang-undang tentang KUHAP, Undang-undang tentang Hak Cipta,
Paten, dan Merek, kompilasi hukum Islam, dan lain-lain. Selain itu, agar hukum
dapat dijalankan berdasarkan peraturan- peraturan yang berlaku, telah pula
12 Ginanjar Kartasasmita, “Hasil-Hasil Pembangunan Nasional Dan Perspektifnya Pada Repelita VII,”(Jakarta: Bappenas,1996), hal. 1