Page 1
A. Pengertian Administrasi
Administrasi dalam arti sempit yaitu kegiatan catat-
mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik,
pengaklasifikasian, pengarsipan, dan sebagainya yang bersifat
terknis ketatausahaan.
Administrasi dalam arti luas menurut P. siagian adalah
keseluruhan proses kerjasama antara 2 orang manusia atau
lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk
mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Sedangkan menurut herbert administrasi adalah sebagai
kegiatajn dari pada sekelompok yang mengadakan kerjasama
untuk menyelesaikan tujuan bersama.
Unsur-unsur administrasi
1. Kegiatan
2. Kerjasama
3. Tujuan
4. Pembagian tugas
5. Kegiatan yang runtut
Skema Pentingnya Kerjasama
Individu
Ide
1
Page 2
Kelompok Kerjasama Organisasi
Sumber daya
Tujuan
Tujuan Individu
Meningkatkan kerjasama
Pelayanan
Tujuan Organisasi
Memberikan pelayanan
Meningkatkan kesejahteraan anggota
Memperoleh keuntungan
APBN pengeluaran
Pendapatan
Pencatatan Perencanaan
Penyusunan Manajemen Pelaksanaan
Pengelolaan Pengawasan
Pengendalian
2
Administrasi NegaraKeuangan
KesejahteraanMasyarakat
Page 3
Tujuan negara (Pasal 33)
B.Pengertian Keuangan Negara
Keuangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan
uang negara
Keuangan negara dikemukakan oleh beberapa ahli, menurut:
1. M. hadi adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai
dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik uang
maupun barang yang dapat dijadikan milik negara,
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
dimaksud.
2. Otto Ekstein adalah bidang yang mempelajari akibat dari
anggaran belanja negara atas ekonomi, khususnya akibat
dari dicapainya tujuan-tujuan ekonomi yang pokok,
pertumbuhan, keadilan dan efisisen.
Unsur-unsur keuangan negara
1. APBN
2. Kebijakan-kebijakan APBN
3. Akibat dari kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut dibidang
ekonomi
4. Kegiatan mencari dan menggunakan dana untuk mencapai
tujuan
5. Hak dan kewajiban negara
3
Page 4
6. Uang dan barang yang dapat dijadikan milik negara
7. Keuangan yang dikelola pemerintahan pusat, daerah, badan-
badan usaha lainnya.
Dasar-dasar hukum tentang keuangan negara terdapatpada:
1. UUD 1945
2. UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara
3. UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
4. UU tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan
daerah
5. PP No. 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan
pertanggung jawaban keuangan daerah.
6. Kep. Mentri dalamnegeri No. 29 tahun 2002.
Ruang lingkup Administrasi Keuangan Negara
1. Pemerintah yang memegang dibidang keuangan
2. Penguasa-penguasa yang menjalankan urusan umum serta
pejabat yang ditunjuk menjalankan pengurusan khusus
keuangan.
3. Wilayah berlakunya sistem pengurusan dan pertanggung
jawaban keuangan.
4. Hal-hal yang mengangkat pertanggung jawaban dan
pengawasan keuangan.
4
Page 5
5. Prosedur yang ditempuh dalam menghadapi ketidakcocokan
anggarannya.
Struktur APBD
1. Pendapatan Daerah
Kelompok anggaran pendapatan daerah terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari
sumber ekonomi daerah asli.
Jenis kelompok PAD terdiri atas:
Pajak daerah
Retribusi daerah
Hasil pemeriksaan daerah
Lain-lain pendapatan yang sah
b. Dana perimbangan
Adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang
dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan
daerah.
Jenis kelompok dana perimbangan terdiri atas:
5
Page 6
Bagi hasil pajak/ bukan pajak
DAU
DAK
c. Lain-lain pendapatan yang sah
Adalah penerimaan lain-lain yang bukan berasal dari
pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.
2. Belanja daerah
A. Bagian anggaran belanja daerah terdiri dari:
1. Belanja aparatur daerah
Adalah belanja yang manfaatnya cenderung atau lebih
besar dinikmati oleh aparatur atau secara tidak
langsung dinikmati oleh masyarakat/publik.
2. Belanja pelayanan publik
Adalah belanja yang manfaatnya cenderung atau lebih
besar atau secara langsung dinikmati oleh
masyarakat/publik.
B. Kelompok anggaran belanja daerah
Bagian belanja aparatur daerah dan pelayanan publik
masing-masing satuan kerja atau kelompok terdiri atas:
1. Belanja administrasi umum
2. Belanja operasi dan pemeliharaan (OP)
3. Belanja modal
C. Jenis dan pengelompokkan belanja
6
Page 7
Jenis belanja terbagi 2 yaitu:
1.Belanja langsung
Karakteristik belanja langsung sebagai berikut:
a. Dianggarkan untuk setiap program/kegiatan yang
diusulkanoleh satuan kerja
b. Dapat diukur/dibandingkan secara langsung dengan
output program/kegiatan.
c. Variabilitas jumlah belanja langsung dipengaruhi
langsung oleh target kinerja/tingkat pencapaian.
2.Belanja tidak langsung
Karakteristik belanja tidak langsung:
a. Dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun (bukan
setiap program/ kegiatan)
b. Tidak dapat diukur/dibandingkan secara langsung
dengan output program/kegiatan
c. Variabilitas jumlah belanja langsung tidak
dipengaruhi langsung oleh target kinerja/tingkat
pencapaian.
3. Pembiayaan
Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang
dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan
belanja daerah.
Kelompok pembiayaan terdiri atas:
7
Page 8
a. Penerimaan daerah
Pembiayaan berupa penerimaan daerah antara lain terdiri
atas:
Sisa perhitungan anggaran tahun lalu
Penerimaan pinjaman/obligasi
Transfer dari dana cadangan
Penerimaan piutang, dan
Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan
b. Pengeluaran daerah
Pembiayaan berupa pengeluaran daerah antara lain
terdiri atas:
Transfer Dana Cadangan
Pembiayaan Utang/ Pinjaman
Penyertaan Modal/ Investasi
Dana sisa perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan
C. Pengertian Anggaran
Pengertian Anggaran menurut:
1. Mardiasmo anggaran merupakan pernyataan mengenai
estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode
waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.
2. Yuwono anggaran merupakansuatu rencana terperinci
dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif
biasanya dalam satuan uang yang menunjukkan perolehan
dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi.
8
Page 9
Fungsi anggaran
1. Angaaran sebagai alat perencanaan
Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk
mencapai tujuan organisasi.
a. Merumuskan tujuan serta sasaran kegiatan
b. Merencanakan berbagai program atau kegiatan
c. Mengalokasikan dana pada berbagai program atau
kegiatan
d. Menentukan indikator kinerjadan tingkat pencapaian
strategi
2. Anggaran sebagai alat pengendalian
Digunakan untuk menghindari adanya salah sasarn
dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang
bukan merupakan prioritas juga untuk memonitor kondisi
keuangan dan pelaksanaan program pemerintah.
3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah
Digunakan untuk mengstabilkan ekonomi dan
mendorong pertumbuhan ekonomi juga untuk mendorong,
memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi
masyarakat.
4. Anggaran sebagai alat politik
Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-
prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas
tersebut. Anggaran merupakan politicaltool sebagai
9
Page 10
bentuk komitmen antara lembaga eksekutif dan legislatif
atas penggunaan dana publik untuk kepentingan pribadi.
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi
Dalam proses penyusunan anggaran banyak pihak yang
berperan (eksekutif, legislatif dan masyarakat) sehingga
dapat menentukan perananpihak-pihak tertentujuga
anggaran harus dikomunikasikan keseluruh bagian
organisasi untuk dilaksanakan.
6. Anggaran sebagai alat penilai kinerja
Anggaran merupakan wujud komitmen (eksekutif dan
legislatif) sehingga dengan adanya anggaran kinerja
eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target
anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Anggaran
merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan
penilaian kinerja.
7. Anggaran sebagai motivasi
Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk
memotivasi pimpinan dan stfnya agar bekerja secara
ekonomis, efektif, efisien dalam mencapai target dan
tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Karakteristik Anggaran
1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan
2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun
3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen
10
Page 11
4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang
berwenang
5. Sekali disetujui anggaran hanya dapat diubah dibawah
kondisi tertentu
6. Secara berkala kinerja keuangan dianalisis dan dijelaskan.
D. Ilmu keuangan negara
Adalah suatu study yang ngebahas suatu keuangan negara
yang didalamnya pengeluaran, penerimaan, pengaruh.
Menurut Adam Smitt ada 3 fungsi negara:
1. Ketahanan nasional
2. Kegiatan yang enggan dikuasai, keadilan sosial
3. Kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan umum
Kelemahan
1. Collective goods = public goods
Barang atau jasa yang berhubungan dengan masyarakat
banyak yang tidak dapat disediakan dalam jual beli pasar,
misalnya:
a.Rasa aman yang diberikan oleh negara pada masyarakat
b.Pendidikan
c.Kehidupan yang layak
Public goods X private goods
11
Page 12
Exclusion principle
Suatu prinsip dimana seseorang bisa dikeluarkan dari
pemanfaatan dan penggunaan jasa atau barang.
2. Perbedaan biaya private dan biaya sosial serta manfaat
private dan manfaat sosial.
Biaya private adalah bahan baku, tempat, proses,
pengupahan yaitu biaya yang harus dikeluarkan dalam
produksi, barang dan jasa.
Biaya sosial, sumbangan CSR adalah biaya yang harus
dilakukan karena pengaruh dari barang/jasa yang
diproduksi.
Manfaat dari Biaya Private : semua orang bisa
merasakannya,
Biaya Sosial : hanya masyarakat sosial
3. Adanya resiko yang sangat besar
4. Sifat-sifat monopoli : penyediaan listrik, air, gas, dsb
5. Adanya inflasi dan deflasi
6. Semakin berkembangnmya perusahaan-perusahaan dan
pabrik-pabrik
7. Adanya distribusi pendapatan yang tidak merata
Kegiatan pemerintah:
1.Mengalokasikan faktor-faktor produksi barang/jasa untuk
kebutuhan masyarakat,
2.Mendistribusikan pendapatan
12
Page 13
3.Menstabilkan perekonomian
4.Mempercepat kebutuhan ekonomi
APBN Pendapatan
- Dana masuk
Belanja
- Dana keluar
Alasan pejnjgeluaran selalu meningkat:
1. Adanya peperangan
2. Adanya kenaikan tingkat pengahasilan pada penghasilan
3. Adanya urbanisasi yang mengikuti perkembangan ekonomi
4. Perkembangan demokrasi
5. Semakin berkembangnya peranan pemerintah. Dengan
adanya pemborosan dan ketidakefisienan pemerintah
6. Adanya pembangunan ekonomi
7. Timbulnya program kesejahteraan masyarakat seperti panti
asuhan, wisma, rumah jompo, dsb.
8. Dengan adanya musibah.
Kriteria penilaian kebijakan pemerintah
1.Kebijakan pemerintah harus berdasarkan keadilan (equity)
artinya suatu kebijakan pemerintah dikeluarkan harus
memberikan rasa adil pada masyarakat.
13
Page 14
2.Memiliki prinsip ekonomi dan efisiensi bisa dikatakan
tentang biaya yang dikeluarkan sedikit hasil maximal
3.Paternalisme yang mendominasi keputusan adalah
pemerintah (sbg ayah) dan masyarakat adalah anggota
keluarga.
4.Kebebasan perorangan kebijakan harus mendengarkan
keinginan dari perorangan dan kemudian menghargainya.
APBN Penerimaan pemerintah
Pengeluaran
Penerimaan pemerintah dapat diartikan penerimaan pajak,
penerimaan yang diperoleh dari penjualan barang dan jasa yang
dimiliki dan dihasilkan pemerintah, pinjaman pemerintah, cetakan
uang dsb.
1.Pajak
Merupakan iuran rakyat kepada negara yang dapat
dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya
menurut peratuan-peraturan berdasarkan UU, tanpa jasa
timbal/kontrak prestasi dan digunakan untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
Fungsi pajak.
14
Page 15
1. Sebagai fungsi anggaran/ budgetair
Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi mengatur/ regulered
Pajak digunakan sebagai alat mengatur dan
melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial
ekonomi.
Pengelompokkan pajak
1. Menurut golongan
- Pajak langsung, pajak yang tidak bisa dibebankan
pada orang lain
- Pajak tidak langsung, pajak yang bisa dbebankan pada
orang lain
2. Berdasarkan sifat
- Subjektif, pajak yang berdasarkan pada subjeknya
dimana memperhatikan keadaan wajib pajak.
- Objektif, pajak yang berdasarkan pada objeknya.
3. Lembaga pemungutnya
Pusat Daerah Kota dan kabupaten Provinsi
- PPH- PPN
- Pajak hotel- Restoran- Hiburan- Reklame
Kendaraan
15
Page 16
Struktur Pajak Di Indonesia
1. PPH
2. PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
PPnBM (Pajak Pertambahan nilai Barang Mewah)
3. PBB
4. Pajak daerah dan retribusi
5. BPHTB (biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan)
Sistem Pemungutan Pajak
1. Official Asessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang
kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak,
wajib pajak.
Ciri-cirinya
a. Wewenang untuk menentukkan besarnya pajak
b. Wajib pajak bersifat pasif
c. Utang pajak timbul setelah timbul surat ketetapan
pajak (SKP)
2. Self Asessment System
Sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh wajib
pajak sendiri dalam menentukan jumlah pajak yang
terhutang.
Ciri-cirinya:
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak
b. Wajib pajak bersifat aktif
16
Page 17
c. Pemerintah (fiskus) tidak ikut campur tangan dan
hanya mengawasi
3. With Holding System
Sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh
kesultanan pajak (pihak ketiga)
Hambatan pemungutan pajak
1. Perlawanan pasif
Masyarakat enggan untuk membayar pajak, dikarenakan:
a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
c. Sistem pengawasan
2. Perlawanan aktif
Meliputi semua usaha untuk menghindari pajak secara
langsung kepada fiskus bentuknya:
a. Tax avoidance (usaha meringankan beban pajak dengan
tidak melanggar undang-undang)
b. Tax evasion (pelanggaran pajak yang melanggar undang-
undang)
2. Retribusi
Merupakan pembayaran dari rakyat pada pemerintah
dengan melihat adanya balas jasa yang langsung diterima.
3. Keuntungan dari perusahaan-perusahaan negara
17
Page 18
Sumber ini diterima dari penjualan hasil perusahaan-
perusahaan.
4. Denda-denda dan perampasan yang dilakukan oleh
pemerintah
5. Sumbangan masyarakat
6. Pencetakan uang kertas
7. Hasil dari undian negara
8. Pinjaman
9. Hadiah
Hutang Negara Dan Kebijakan Fiskal
Hutang Negara merupakan sumber dana bagi pemerintah
Macam dan ciri hutang negara.
1. Reproductive Debt & Dead Weight Debt
Reproductive debt adalah pinjaman atau utang yang
disertai dengan jaminan kekayaan negara.
18
Page 19
dead weight debt adalah pinjaman atau utang yang tidak
disertai dengan jaminan (termasuk pinjaman lunak).
2. Pinjaman sukarela dan paksa
Pinjaman sukarela adalah pinjaman yang menyerahkan
dana dan persyaratannya kepada negara yang meminjam.
Pinjaman paksa adalah pinjaman yang dalam penyerahan
dana beserta persyaratannya(pengembalian pinjaman
disertai dengan bunga yang dipaksakan)
3. Pinjaman dalam negeri dan luar negeri
Pinjaman dalam negeri merupakan pinjaman dari orang-
orang atau lembaga dalam lingkungan negara itu sendiri
Pinjaman luar negeri merupakan pinjaman dari orang-
orang atau lembaga dari luar negeri.
4. Suku bunga pinjaman
Suatu ketentuan dalam proses pinjam meminjam.
Sumber Pinjaman Negara
1. Dari pada individu sebagai kreditur dalam masyarakat
dengan cara memberikan pinjaman kepada pemerintah
19
Page 20
2. Dari sektor perusahaan/ lembaga keuangan bukan kank
sebagai kreditur obligasi negara.
3. Bank umum sebagai kreditur
4. Bank sentral sebagai kreditur artinya memberi pinjaman
pada negara dengan cara menjual obligasi milik negara
kepada bank umum.
Beban hutang dalam negeri adalah beban yang harus
ditanggulangi baik berupa yang mengakibatkan beban moral.
Bagi masyarakat indonesia dan juga mengakibatkan
pengalokasian pengeluaran pemerintah.
Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang digunakan sebagai
alat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam bidang
penerimaan dan pengeluaran.
Instrumen yang didunakan dalam kebijakan fiskal:
1. Kebijakan transfer
2. Semua sumber-sumber penerimaan negara
Macam-macam kebijakan fiskal:
1. Pembiayaan fungsional
2. Pengeluaran anggaran
20
Page 21
3. Stabilisasi anggaran otomatis
4. Anggaran belanja seimbang
Tujuan kebijakan fiskal
1. – kestabilan ekonomi dalam mempertahankan pertumbuhan
ekonomi disuatu negara.
-Mencegah pengangguran
2. Stabilitas harga yaitu untuk mempertahankan kestabilan
harga umum
Pemerintahan Pusat Dan Daerah
Perubahan-perubahan yang terjadi akibat diberlakukannya
berbagai undang-undang otonomi daerah, mempunyai implikasi
yang sangat luas dan mendalam, baik pada dimensi kewenangan,
kelembagaan, system dan prosedur, serta dimensi personil dari
birokrasi public dan institusi politik.
Dari sisi pemerintahan daerah, satu perubahan fundamental
disbanding system yang berlaku sebelumnya adalah
dipisahkannya lembaga eksekutif yaitu kepala daerah beserta
perangkat daerah yang kemudian disebut pemerintah daerah,
dan lembaga legislatif daerah yaitu dewan perwakilan rakyat
21
Page 22
daerah (DPRD) dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah
yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.
Substansi sasaran vital yang ingin dicapai melalui perubahan
system pemerintahan daerah ini adalah:
1. pembangunan system, iklim dan kehidupan politik yang
demokratis.
2. penciptaan pemerintahan daerah yang bersih dan
berwibawa serta bermuansa desentralisasi.
3. pemberdayaan masyarakat agar mampu berperan serta
secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah.
Desentralisasi fiskal
Desentralisasi fiskal, merupakan salah satu komponen utama dari
desentralisasi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan
fungsinya secara efektif, dan berikan kebebasan dalam
pengambilan keputusan penyediaan pelayanan disektor publik,
maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang
memadai baik yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD)
termasuk surcharge or taxes, bagi hasil pajak dan bukan pajak,
pinjaman, maupun subsidi/ bantuan dari pemerintah pusat.
22
Page 23
Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik
dengnan mempedomani hal-hal sebagai berikut:
adanya pemeritah pusat yang kapabel dalam melakukan
pengawasan dan enforcement,
terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan
kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi
daerah.
Sesuai undang-undang nomor 22 tahun 1999, daerah diberikan
kewenangan untuk menyelenggarakan seluruh fungsi
pemerintahan, kecuali kewenangan pemerintahan dalam bidang
pertahanan keamanan, politik luar negeri, fiskal dan moneter,
peradilan, agama dan administrasi pemerintahan yang bersifat
strategis.
Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah
Sesuai dengan UU Nomor 22 dan 25 tahun 1999 bahwa
perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa
kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan
sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan
keuangan antara pusat dan daerah.
23
Page 24
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepala
daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi
(tax assignment) dan pemberian bagi hasil penerimaan (revenue
sharing) serta bantuan keuangan (grant) atau dikenal sebagai
dana perimbangan
Selain itu, daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan
pinjaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
Pinjaman tersebut dapat berupa pinjaman jangka pendek untuk
membiayai kesulitan arus kas daerah dan pinjaman jangka
panjang untuk membiayai kebutuhan pengeluaran untuk
penyediaan sarana dan prasarana daerah.
Sumber-sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi:
A. pendapatan asli daerah
salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah
pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang
dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya
masing-masing.
B. dana perimbangan
bagian daerah dalam bentuk bagi hasil penerimaan (revenue
sharing) untuk menambah pendapatan daerah dalam rangka
pembiayaan pelaksaan fungsi yang menjadi kewenangannya
24
Page 25
dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan
pajak (SDA) antara pusat dan daerah.
Dana alokasi umum
Untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan
dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi
dengan adanya perimbanga keuangan antara pusat dan daerah
(dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 25% dari
penerimaan dalam negeri). Dengan perimbangan tersebut,
khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi daerah
dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk
membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi
tanggungjawab.
Dana alokasi khusus
Pada hakikatnya pengertian dana alokasi khusus (DAK) adalah
dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada adaerah
untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian
DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam
APBN.
PINJAMAN DAERAH
Sumber pinjaman adalah dari dalam negeri (dari pemerintah
pusat, atau dengan penerbitan obligasi) dan dari luar negeri,
denga persetujuan dan melalui pemerintah pusat.
Penggunaan:
25
Page 26
1. pinjaman jangka panjang, untuk membiayai pembangunan
prasarana yang merupakan aset daerah, yang dapat
menghasilkan penerimaan untuk pembayaran pinjaman
yang bersangkutan, serta memberikan manfaat bagi
pelayanan umum.
2. pinjaman jangka pendek, hanya dapat dilakukan dalam
rangka pengelolaan kas daerah.
Tujuan umum pelaksanaan desentralisasi fiskalharus dapat:
1. meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya nasional
maupun kegiatan pemerintahan daerah.
2. dapat memenuhi aspirasi daerah, memperbaiki struktur
fiskal dan memobilisasi pendapatan secara regional maupun
secara nasional.
3. menigkatkan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi
masyarakat dalam mengambil keputusan ditingkat daerah.
4. memperbaiki keseimbangan fiskal antar daerah dan
memastikan adanya pelayanan masyarakat yang berkualitas
disetiap daerah.
5. menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
26
Page 27
Pertanggung jawaban dan pemeriksaan pelaksanaan APBN
27