PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH JL. Yetro Yetro Sinseng No. 8 Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044 Nomor SOP : W16-U5/740/KP.04.5/6/2016 Tanggal Pembuatan : 20 April 2016 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 08 Juni 2016 Di Sahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh S.O.P.PENANGANAN SURAT MASUK 1 Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 4. Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Peradilan Umum 5. Peraturan Menpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah; 6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya; 7. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Kulifikasi Pelaksana : 1. S1 – Komputer 2. SLTA KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN : 1. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 2. SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 3. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan 1. Peralatan Komputer 2. Alat Tulis Kantor PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penanganan surat masuk akan terhambat Pencatatan surat masuk pada buku NO AKTIFITAS PELAKSANA MUTU BAKU KET STAF KASUBBG PTIP PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 Menerima surat masuk dari Subag Umum & Keuangan - Disposisi surat masuk - Buku Ekpedisi penerimaan surat 1 Hari Diterimanya disposisi surat masuk 2 Penyerahan disposisi surat masuk Diposisi surat masuk 1 Hari Diterimanya disposisi surat masuk oleh Kasubag PTIP 3 Mempelajari disposisi surat masuk Disposisi surat masuk 1 Hari Tersedianya konsep
49
Embed
ADILAN NEGERI Nomor SOP : W16-U5/740/KP.04.5/6/2016 … PTIP.pdf · SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 3. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan 1. Peralatan Komputer
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Di Sahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh
S.O.P.PENANGANAN SURAT MASUK
1
Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Peradilan Umum
5. Peraturan Menpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
Kulifikasi Pelaksana : 1. S1 – Komputer 2. SLTA
KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
2. SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
3. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
1. Peralatan Komputer 2. Alat Tulis Kantor
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penanganan surat masuk akan terhambat
Pencatatan surat masuk pada buku
NO AKTIFITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
KET
STAF KASUBBG PTIP
PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN
WAKTU OUTPUT
1 Menerima surat masuk dari Subag Umum & Keuangan
- Disposisi surat
masuk - Buku Ekpedisi
penerimaan surat
1 Hari
Diterimanya disposisi surat masuk
2 Penyerahan disposisi surat masuk
Diposisi surat masuk
1 Hari
Diterimanya disposisi surat masuk oleh Kasubag PTIP
Di Sahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh
S.O.P.PENANGANAN SURAT KELUAR
4
Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Peradilan Umum
5. Peraturan Menpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
Kulifikasi Pelaksana : 1. S1 – Komputer 2. SLTA
KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
2. SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
3. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
1. Peralatan Komputer 2. Alat Tulis Kantor
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penanganan surat masuk akan terhambat
Di Sahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh
S.O.P. PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN
7
Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Peradilan Umum
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.
9. Peraturan Menpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
10. Peraturan Sekma Nomor : 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.
Kulifikasi Pelaksana : 1. S1 – Komputer 2. SLTA
KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. SOP Kepaniteraan Muda Perdata 2. SOP kepaniteraan Muda Pidana 3. SOP Kepaniteraan Muda Hukum 4. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Pelaporan 5. SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata
Laksana 6. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
1. Laptop / Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Dokumen Pendukung
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penanganan surat masuk akan terhambat
Di Sahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh
S.O.P. PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN
8
NO
Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku Ket
Sekretaris Ka Sub Bag dan Panmud
Sub Bag Perencanaan, TI, Pelaporan
Ketua Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1
Sekretaris menerima DIPA dari Kementerian Keuangan dan melaporkannya kepada KPN
DIPA 1
Hari Diterima nya DIPA
2 Ketua menerima laporan
tentang DIPA untuk dibahas mengenai pelaksanaan kegiatan dan anggaran bersama Panitera, Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Panitera Muda
DIPA 1
Hari
Konsep Program Kerja, Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan serta Anggaran
3 Dari hasil rapat tersebut,
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan membuat Program Kerja, Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan serta Anggaran
Konsep Program Kerja, Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan serta Anggaran
1 Hari
Program Kerja, Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan serta Anggaran
4 Kepala Sub Bagian
Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan menyerahkan Program Kerja, Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan serta Anggaran yang telah disusun kepada Sekretaris untuk diteliti dan ditandatangani
Tidak
Program Kerja, Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan serta Anggaran
1 Hari
Diserahkannya Program Kerja, Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan serta Anggaran
5 Sekretaris menandatangani Program Kerja, Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan serta Anggaran dan diserahkan kembali kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
Ya
Program Kerja, Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan serta Anggaran yang sudah diteliti
1 Hari
Program Kerja, Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan serta Anggaran yang sudah ditanda tangani
Di Sahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh
S.O.P. PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN
9
No
Aktivitas
PELAKSANA MUTU BAKU Ket
Sekretaris Ka Sub Bag dan Panmud
Sub Bag Perencanaan, TI, Pelaporan
Ketua Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
6
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan menerima Program Kerja, Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan serta Anggaran yang sudah ditanda tangani untuk digandakan dan dibagikan ke masing-masing Kepala Sub Bagian dan Panitera Muda
Program Kerja, Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan serta Anggaran yang sudah ditanda tangani
1 Hari
Digandakan dan dibagikan nya Program Kerja, Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan serta Anggaran
7
Kepala Sub Bagian dan Panitera Muda menerima Program Kerja, Kegiatan dan Jadwal Pelaksanaan untuk dilaksanakan.
Program Kerja, Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan serta Anggaran
1 Hari
Diterimanya Program Kerja, Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan serta Anggaran
Di Sahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh
S.O.P. PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN
11
DASAR HUKUM :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Peradilan Umum
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.
9. Peraturan Menpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
10. Peraturan Sekma Nomor : 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.
KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Strata-1 2. SMA
KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
2. SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
3. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
1. Laptop / Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Dokumen Pendukung
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi Laporan Bulanan Kesekretariatan
Di Sahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh
S.O.P. PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN
12
No AKTIFITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Ket KaSub Bagian
Sub Bag Perencanaan, TI, Pelaporan
Sekretaris Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1
Kepala Sub Bagian membuat Laporan Bulanan dan diserahkan ke Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
Laporan Bulanan masing-masing Sub Bagian
1 Hari
Diterimanya Laporan Bulanan masing-masing Sub Bagian
2
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan menerima, mengolah, menelaah serta meneliti Laporan Bulanan dari masing-masing Kepala Sub Bagian
Laporan Bulanan masing-masing Sub Bagian
1 Hari
Diperiksanya Laporan Bulanan masing-masing Sub Bagian
3
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan merekapitulasi Laporan Bulanan dan kemudian diserahkan kepada Sekretaris
Laporan Bulanan masing-masing Sub Bagian
1 Hari
Rekapitulasi Laporan Bulanan
4
Sekretaris menandatangani Laporan Bulanan dan dikembalikan ke Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
Tidak
Rekapitulasi Laporan Bulanan yang sudah diparaf
1 Hari
Rekapitulasi Laporan Bulanan yang sudah ditanda tangani
5
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan menerima Laporan Bulanan yang sudah ditanda tangani oleh Sekretaris
Ya
Rekapitulasi Laporan Bulanan yang sudah ditanda tangani
1 Hari
Rekapitulasi Laporan Bulanan yang sudah ditanda tangani
Di Sahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh
S.O.P. PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN BERIKUTNYA
15
Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Peradilan Umum
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.
9. Peraturan Menpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
10. Peraturan Sekma Nomor : 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.
11. Peraturan Menteri Keuangan No. 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016
12. Peraturan Menteri Keuangan No. 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara atau Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
Kulifikasi Pelaksana : 1. S1 – Komputer 2. SLTA
KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN :
SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan 1. Laptop dengan Aplikasi RKAKL 2. Renstra 3. RKT 4. TOR, RAB dan Dokumen Pendukung Lainnya
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penanganan surat masuk akan terhambat
Data usulan dari masing-masing Sub Bagian dan Kepaniteraan
Di Sahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh
S.O.P. PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN BERIKUTNYA
16
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Sub Bag Perencanaan, TI, Pelaporan
PPK Sekretaris Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1
Tim Perencanaan dan Penyusunan Anggaran melakukan persiapan dan rapat Koordinasi untuk merencanakan dan menyusun program dan anggaran yang menjadi dasar dalam penyusunan RKAKL.
Konsep perencanaan program dan anggaran
1 Hari
Susunan program dan anggaran
2 Penerimaan data usulan dari masing-masing Sub Bagian dan Kepaniteraan
Data usulan dari masing - masing Sub Bagian dan Kepaniteraan
1 Hari
Data usulan
3
Meneliti, memeriksa dan mengolah data usulan dari masing-masing Sub Bagian dan Kepaniteraan
Data usulan dari masing - masing Sub Bagian dan Kepaniteraan
1 Hari
Rekap data usulan
4
Tim Perencanaan dan Penyusunan Anggaran membuat konsep rencana usulan RKAKL
Tidak Rekap data usulan
1 Hari
Konsep Usulan RKAKL
5
Usulan RKAKL hasil pembahasan diserahkan kepada Sekretaris untuk diteliti dalam rangka sinkronisasi dan pemantapan penyusunan RKAKL
Konsep Usulan RKAKL
1 Hari
Persetujuan Usulan RKAKL
6 Pembuatan usulan RKAKL berdasarkan persetujuan dan sinkronisasi dari Sekretaris
Ya Persetujuan Usulan RKAKL
1 Hari
Usulan RKAKL
7
Usulan RKAKL yang sudah disepakati tersebut kemudian diinput ke dalam aplikasi RKAKL
Usulan RKAKL 1
Hari Kertas Kerja RKAKL
8 Pengiriman usulan RKAKL ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Korwil
Di Sahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh
S.O.P. SINKRONISASI SIPP PERKARA PIDANA TINGKAT PERTAMA
18
DASAR HUKUM :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Peradilan Umum
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.
9. Peraturan Menpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
11. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
12. Surat Edaran Dirjen Badilum No : 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum.
KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Strata-1 2. SMA
KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. SOP Kepaniteraan Pidana 2. SOP Kepaniteraan Hukum 3. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Pelaporan
1. Laptop / Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Dokumen Pendukung
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi kelengkapan data SIPP yang akan dilaporkan kepada Mahkamah Agung RI.
Di Sahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh
S.O.P. SINKRONISASI SIPP PERKARA PERDATA TINGKAT PERTAMA
22
Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Peradilan Umum
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.
9. Peraturan Menpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
11. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
12. Surat Edaran Dirjen Badilum No : 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum.
Kualifikasi Pelaksana : 1. Strata-1 2. SMA
KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. SOP Kepaniteraan Perdata 2. SOP Kepaniteraan Hukum 3. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Pelaporan
1. Laptop / Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Dokumen Pendukung
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi kelengkapan data SIPP yang akan dilaporkan kepada Mahkamah Agung RI.
Di Sahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh
S.O.P. SINKRONISASI SIPP PERKARA PERDATA TINGKAT PERTAMA
23
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Kepaniteraan Perdata
Panitera Pengganti
Panitera Hakim/ Majelis Hakim
Ketua/ Wakil Ketua
Sub Bag PTIP
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1
Staf kepaniteraan menerima pendaftaran perkara dari pihak yang mengajukan, kasir menerima pembayaran panjar dari pihak dan petugas meja 1 mengisi data umum pada aplikasi SIPP
TIDAK
- Berkas dari pihak
- Laptop/ Komputer yang terhubung dengan SIPP
1 Hari
Data umum SIPP perkara perdata
2
Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan data umum yang telah diinputkan
Ya
- Berkas dari pihak
- Laptop/ Komputer yang terhubung dengan SIPP
1 Hari
Data umum SIPP perkara perdata yang lengkap
3 Ketua Pengadilan menentukan majelis hakim
Laptop/ Komputer yang terhubung dengan SIPP
1 Hari
Majelis hakim yang menangani perkara
4 Panitera menentukan Panitera pengganti
Laptop/ Komputer yang terhubung dengan SIPP
1 Hari
Panitera pengganti yang menangani perkara
5 Majelis hakim / hakim menentukan hari sidang pertama
Laptop/ Komputer yang terhubung dengan SIPP
1 Hari
Hari sidang
6
Mediasi antara para pihak apakah perkara damai atau lanjut ke persidangan
- Para pihak - Laptop/
Komputer yang terhubung dengan SIPP
1 Hari
Mediasi perkara
7
Apabila mediasi gagal maka penentuan penundaan hari sidang oleh majelis hakim dan panitera pengganti menginputkan jadwal sidang pada aplikasi SIPP
Ya
Laptop/ Komputer yang terhubung dengan SIPP
1 Hari
Sidang pertama hingga sidang putusan
8
Pengisian replik dan duplik pada aplikasi SIPP oleh Panitera Pengganti dan majelis hakim menentukan hari sidang selanjutnya hingga hari sidang untuk putusan
Laptop/ Komputer yang terhubung dengan SIPP
1 Hari
Jadwal sidang selanjutnya
9
Pengisian amar putusan atau akta perdamaian apabila mediasi berhasil
Di Sahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh
S.O.P. PENYUSUNAN LAPORAN SEMESTER
30
DASAR HUKUM :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Peradilan Umum
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.
9. Peraturan Menpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
10. Peraturan Sekma Nomor : 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.
KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Strata-1 2. SMA
KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
2. SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
3. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
1. Laptop / Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Dokumen Pendukung
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi Laporan Semester Kesekretariatan
Di Sahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh
S.O.P. PENYUSUNAN LAPORAN SEMESTER
31
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Ka Sub Bagian
Sub Bag Perencanaan, TI, Pelaporan
Sekretaris Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1
Kepala Sub Bagian membuat Laporan Semester dan diserahkan ke Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
Laporan Semester masing-masing Sub Bagian
1 Hari
Diterimanya Laporan Semester masing-masing Sub Bagian
2
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan menerima, mengolah, menelaah serta meneliti Laporan Semester dari masing-masing Kepala Sub Bagian
TIDAK
Laporan Semester masing-masing Sub Bagian
1 Hari
Diperiksanya Laporan Semester masing-masing Sub Bagian
3
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan merekapitulasi Laporan Semester dan kemudian diserahkan kepada Sekretaris
Laporan Semester masing-masing Sub Bagian
1 Hari
Rekapitulasi Laporan Semester
4
Sekretaris menyetujui dan menandatangani Laporan Semester dan dikembalikan ke Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
Rekapitulasi Laporan Semester yang sudah diparaf
1 Hari
Rekapitulasi Laporan Semester yang sudah ditanda tangani
5
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan menerima Laporan Semester yang sudah ditanda tangani oleh Sekretaris
Ya
Rekapitulasi Laporan Semester yang sudah ditanda tangani
1 Hari
Rekapitulasi Laporan Semester yang sudah ditanda tangani
6
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mengirim berkas Laporan Semester ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Rekapitulasi Laporan Semester yang sudah ditanda tangani
Di Sahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh
S.O.P. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
33
DASAR HUKUM :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Peradilan Umum
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.
9. Peraturan Menpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
11. Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
12. Permenpan RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Strata-1 2. SMA
KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. SOP Kepaniteraan Muda Perdata 2. SOP Kepaniteraan Muda Pidana 3. SOP Kepaniteraan Muda Hukum 4. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Pelaporan 5. SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata
Laksana 6. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
1. Laptop / Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Dokumen Pendukung
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
LKjIP dari masing-masing Sub Bagian dan Kepaniteraan
Di Sahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh
S.O.P. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
34
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Ka Sub Bag dan Panmud
Sub Bag Perencanaan, TI, Pelaporan
Sekretaris Ketua Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1
Kepala Sub Bagian dan Panitera Muda membuat konsep Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan diserahkan ke Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
Capaian Kinerja masing-masing Sub Bagian dan Kepaniteraan
1 Hari
LKjIP masing- masing Sub Bagian dan Kepanitera-an
2
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan menerima, mengolah, menelaah serta meneliti kelengkapan data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari masing- masing Kepala Sub Bagian dan Panitera Muda
Tidak
Ya
LKjIP masing-masing Sub Bagian dan Kepaniteraan
1 Hari
LKjIP masing- masing Sub Bagian dan Kepanitera-an
3
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan merekapitulasi Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan kemudian diserahkan kepada Sekretaris
LKjIP masing- masing Sub Bagian dan Kepaniteraan
1 Hari
LKjIP
4
Sekretaris menerima Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk diteliti, dikoordinasikan dengan Panitera dan diparaf, kemudian meneruskannya kepada Ketua untuk ditanda tangani
Tidak
Ya LKjIP
1 Hari
LKjIP yang sudah diparaf
5
KPN Muara Teweh menandatangani Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan dikembalikan ke Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
LKjIP yang sudah diparaf
1 Hari
LKjIP yang sudah ditanda tangani
6
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan menerima Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang sudah ditanda tangani oleh KPN Muara Teweh
Di Sahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh
S.O.P. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
35
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Ka Sub Bag dan Panmud
Sub Bag Perencanaan, TI, Pelaporan
Sekretaris Ketua Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
7
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mengirim berkas Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Di Sahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh
S.O.P. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
36
HISTORIS PERUBAHAN
NO ISI PERUBAHAN TGL MULAI BERLAKU DAHULU SEKARANG
KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH
SUPARNA, SH NIP. 19660621 198903 1 002
PENGADILAN NEGERI
MUARA TEWEH JL. Yetro Yetro Sinseng No. 8
Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044
Nomor SOP : W16-U5/740/KP.04.5/6/2016
Tanggal Pembuatan : 20 April 2016
Tanggal Revisi : -
Tanggal Efektif : 08 Juni 2016
Di Sahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh
S.O.P. PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN
37
DASAR HUKUM :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Peradilan Umum
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.
9. Peraturan Menpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
10. Peraturan Sekma Nomor : 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.
KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Strata-1 2. SMA
KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
2. SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
3. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
1. Laptop / Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Dokumen Pendukung
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi Laporan Semester Kesekretariatan
Laporan Semester dari masing-masing Sub Bagian
PENGADILAN NEGERI
MUARA TEWEH JL. Yetro Yetro Sinseng No. 8
Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044
Nomor SOP : W16-U5/740/KP.04.5/6/2016
Tanggal Pembuatan : 20 April 2016
Tanggal Revisi : -
Tanggal Efektif : 08 Juni 2016
Di Sahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh
S.O.P. PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN
38
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Ket
Pembuat Laporan
Kasub Perencanaan,
IT dan Pelaporan
Sekretaris Ketua / Wakil Ketua
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1 Inventarisasi Laporan dari Pengadilan dari tiap unit pengelolah
- LKjIP
- Laporan
Semester
- Laporan
Tahunan
5
hari
Terhimpunnya laporan dari tiap unit kerja
2 Inventarisasi laporan akhir tahun pengelolah di Pengadilan Negeri Muara Teweh
Laporan tiap unit pengelolah
5
hari
Terhimpunnya laporan dari tiap Sub bagian dan kepaniteraan dari Pengadilan Negeri Muara Teweh
3 Inventarisasi permasalahan hukum
Bahan Rapat kerja bulanan
5
hari
Tersedian nya permasalahan hukum tiap unit kerja di PN. Muara Teweh
4 Menyusun Laporan Tahunan
- Materi sub unit Pengadilan Negeri Muara Teweh
- Materi
permasalahan
hukum
- Komputer /
Laptop
- Printer
5
hari
Tersedianya draf Laporan Tahunan
5 Analisis tingkat penyelesaian di Muara Teweh
Draf Laporan tahunan
5
hari
Tersediannya
analisis laporan
Tahunan
6 Paraf draf Laporan Tahunan dan draf Surat Pengantar
- Draf Surat
Pengantar
- Laporan
Tahunan
- Komputer /
Laptop
5
hari
Tersediannya draf Surat Pengantar
7 Menanda tangani Laporan Tahunan dan Surat Pengantar
- Surat
Pengantar
- Laporan
Tahunan
5
hari
Terselesaikannya laporan tahunan
8 Memberi nomor surat pengantar laporan tahunan pada agenda surat keluar
- Laporan
Tahunan
- Surat
Pengantar
- Agenda surat
keluar
5
hari
Tercatatnya surat keluar terkait laporan tahunan
9 Mengamplop kan dan distribusi surat keluar
- Laporan
Tahunan
- Surat
Pengantar
- Buku
ekspedisi
- ATK
5
hari
Penyerahan surat keluar dan laporan tahunan pada bagian umum dan Keuangan
PENGADILAN NEGERI
MUARA TEWEH JL. Yetro Yetro Sinseng No. 8
Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044
Nomor SOP : W16-U5/740/KP.04.5/6/2016
Tanggal Pembuatan : 20 April 2016
Tanggal Revisi : -
Tanggal Efektif : 08 Juni 2016
Di Sahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh
S.O.P. PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN
39
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Ket
Pembuat Laporan
Kasub Perencanaan,
IT dan Pelaporan
Sekretaris Ketua / Wakil Ketua
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
10 Mengarsip kan laporan tahunan
- Laporan Tahunan
- Surat Pengantar
5
hari
PENGADILAN NEGERI
MUARA TEWEH JL. Yetro Yetro Sinseng No. 8
Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044
Nomor SOP : W16-U5/740/KP.04.5/6/2016
Tanggal Pembuatan : 20 April 2016
Tanggal Revisi : -
Tanggal Efektif : 08 Juni 2016
Di Sahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh
S.O.P. PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN
40
HISTORIS PERUBAHAN
NO ISI PERUBAHAN TGL MULAI BERLAKU DAHULU SEKARANG
Di Sahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh
S.O.P. PERAWATAN DAN PERBAIKAN PERANGKAT KERAS DAN LUNAK
41
DASAR HUKUM :
1. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 2. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 3. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 4. Keputusan KMA RI No.139/KMA/SK/IX/2011
KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Strata-1 2. SMA
KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. SOP PERENCANAAN DAFTAR ISIAN PELAKSANA ANGGRAN (DIPA)
1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Komputer / Laptop 3. Printer
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi Laporan Semester Kesekretariatan
Di Sahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh
S.O.P. PENERIMAAN BARANG PERSEDIAAN
47
Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Peradilan Umum
5. Peraturan Menpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
Kulifikasi Pelaksana : 1. S1 – Komputer 2. SLTA
KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
2. SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
3. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
1. Peralatan Komputer 2. Alat Tulis Kantor
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penanganan surat masuk akan terhambat