DOKUMEN MASTER DAFTAR ISI SOP SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA NO NOMOR DOKUMEN KETERANGAN S O P 1 SOP/001/KPOT/2016 PENGUSULAN DAFT AR NAMA CALON PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HAKIM DAN PEGAWAI 2 SOP/002/KPOT/2016 MEMPROSES KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB) 3 SOP/003/KPOT/2016 BERKAS USULAN PROMOSI JABATAN 4 SOP/004/KPOT/2016 PENYELESAIAN SURAT DINAS/SURAT TUGAS 5 SOP/005/KPOT/2016 SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 6 SOP/006/KPOT/2016 PENGIRIMAN DAFTAR NOMINATIF RENCANA KENAIKAN PANGKAT 7 SOP/007/KPOT/2016 BERKAS USUL KENAIKAN PANGKAT 8 SOP/008/KPOT/2016 REKAPITULASI DAFTAR HADIR HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 9 SOP/009/KPOT/2016 DUK DAN BEZETTING 10 SOP/010/KPOT/2016 PENYELESAIAN PERMOHONAN CUTI 11 SOP/011/KPOT/2016 PEMBUAT AN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG 12 SOP/012/KPOT/2016 MEMBUAT SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN (SPMJ) 13 SOP/013/KPOT/2016 PERENCANAAN TARGET PENILAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP ) 14 SOP/014/KPOT/2016 PENILAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP ) 15 SOP/015/KPOT/2016 PELAPORAN BULANAN SUB BAGIAN DAN GERAKAN DISIPLIN NASIONAL 16 SOP/016/KPOT/2016 IMPLEMENTASI DAN MONITORING APLIKASI PUPNS DAN SIHARKA 17 SOP/017/KPOT/2016 PENYUSUNAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG 18 SOP/018/KPOT/2016 ACARA KEDINASAN KANTOR DAN PEMBUATAN NASKAH KEDINASAN
79
Embed
DAFTAR ISI SOP SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA ... Kepegawaian Organisasi da… · sop sub bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana ... (sop) pengadilan tata usaha
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
DOKUMEN MASTER
DAFTAR ISI SOP SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
PENGUSULAN DAFTAR NAMA CALON PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HAKIM DAN PEGAWAI
TUJUAN : Untuk meningkatkan pengetahuan Hakim dan Pegawai dalam menjalankan tugas kedinasan sehari-hari RUANG LINGKUP : Penyusunan SOP ini meliputi proses/aktifitas, dokumen rekaman, dokumen referensi dan unit pelaksana DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Mahkamah Agung 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara 4. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil
1. Sarjana 2. SLTA 3. Mampu Mengoperasikan Komputer
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pengelolaan Surat Dinas 2. SOP Usulan Pendidikan Dan Pelatihan Hakim dan
Pegawai Negeri Sipil
1. Komputer / Laptop 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. Alat Tulis Kantor (ATK)
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Usulan Pendidikan dan Pelatihan Hakim dan Pegawai Negeri Sipil akan terlambat / tertunda.
Dokumen Kepegawaian
DEFINISI :
1. Daftar Usulan :
Merupakan daftar Hakim atau Pegawai yang diusulkan untuk mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan
KELUARAN : 1. Daftar Usulan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
a. Hakim : Sertifikasi Lingkungan Hidup, KIP, Kepemimpinan, Pajak, dll. b. Panitera Pengganti : Bimtek Panitera Pengganti c. Jurusita Pengganti : Bimtek Jurusita Pengganti
2. Daftar Usulan Pendidikan dan Pelatihan Non Teknis a. Diklat Pim III dan IV b. Pra Jabatan c. Sertifikasi Pengadaan Barang / Jasa d. dll
Data Calon Peserta Yang Akan Mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III Dan Tingkat IV 2016
NO NAMA NIP TEMPAT/TANGGAL LAHIR PANGKAT/GOL JABATAN UNIT
KERJA KETERANGAN
1
2
3
Bandung, ……………..
K e t u a,
( ……………………………)
NIP. …………………….
DOKUMEN MASTER
KOP SURAT
Bandung, Maret 2016. Nomor : W2-TUN2/ /PP.01.1/3/2016. Kepada Yth : Lampiran : Kepala Badan Litbang Diklat Perihal : Calon Peserta Diklat Pim Tk. III dan Kumdil Mahkamah Agung RI. Pim Tk. IV Tahun 2014. Jl. Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Megamendung Bogor, Jawa Barat. Di – Bogor.
Sehubungan dengan surat dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Nomor : ………., Tertanggal …………, perihal tersebut pada pokok surat. Bersama ini dengan hormat dikirimkan Calon Peserta Diklat Kepemimpinan Tk. III dan Kepemimpinan Tk. IV Tahun 2016 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung atas nama sebagai berikut : I. Untuk Diklat PIM Tk. III yaitu :
Nama : NIP : Pangkat/Gol.Ruang : Jabatan :
II. Untuk Diklat PIM Tk. IV yaitu : Nama : NIP : Pangkat/Gol.Ruang : Jabatan :
Demikian disampaikan atas perhatiiannya diucapkan terima kasih.
K E T U A, ............................... NIP. ......................
Tembusan : 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI. 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. 4. Pertinggal.
TUJUAN : Membuat usulan kenaikan gaji bekala bagi pegawai yang telah memenuhi masanya dengan tepat waktu. RUANG LINGKUP :
Proses ini mencakup untuk kenaikan gaji para pegawai secara berkala.
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
2. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2015 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
1. Sarjana 2. SLTA 3. Mampu Mengoperasikan Komputer
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Usulan Kenaikan Gaji Pegawai Negeri Sipil 2. SOP Pengelolaan Kenaikan Gaji Pegawai Negeri
Sipil
1. Komputer / Laptop 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. Alat Tulis Kantor (ATK) 5. Daftar Tabel Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil terbaru
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka usulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) akan terhambat.
Dokumen Kepegawaian
DEFINISI :
1. KGB :
Kenaikan gaji yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KELUARAN :
1. Tabel Rencana Usulan Kenaikan Gaji Berkala tiap kelompok : per Maret, per April, per Oktober dan per Desember, yang dibuat setiap awal tahun
DAFTAR USULAN KGB HAKIM DAN PEGAWAI PTUN BANDUNG 2016
No. N A M A T M T 1. H. Ujang Abdullah, S.H., M.Si. 1 Maret 2017 2. Husban, S.H., M.H. 1 Maret 2017 3. Sutiyono,S.H. 1 Maret 2017 4. Indah Tri Haryanti, S.H., M.Hum. 1 Maret 2017 5. Suryanita,S.H. 1 Maret 2017 6. Muhammad,S.H. 1 Maret 2017 7. Parulian Simarmata,S.H. 1 Maret 2017 8. Sagiyo,S.H. 1 Maret 2017 9. Hidayat 1 Maret 2017 10. Dadan Suherlan,S.H. 1 Maret 2017 11. Ro’i Sutaryat,SmHk 1 Maret 2017 12. Retno Widiati,S.H. 1 Maret 2017 13. Lilis Heryani 1 Maret 2017 14. Dra. Entit Heryati 1 Maret 2017 15. Rochayah,S.H. 1 Maret 2017 16. Nasib Illahi,S.E.,S.H. 1 Maret 2017 17. Dodo Suhada,S.H. 1 Maret 2017 18. R. Rita Hastuti Achmad,S.H. 1 Maret 2017 19. Budi Hartono,S.H. 1 Maret 2017 20. Tri Wahyu Budi Astuti, S.H. 1 Maret 2017 21. Beni Mulyono K.,S.Kom 1 April 2017 22. Badar Hikmat,A.Md 1 April 2017 23. Diana Wahyuni 1 April 2017 24. R. Azharyanti S.K,S.H. 1 Oktober 2017 25. Astri Utami Dewi,A.Md 1 Oktober 2017 26. Nelvy Christin,S.H.,M.H. 1 Desember 2017 27. Jusak Sindar, S.H. 1 Desember 2017 28. Retno Nawangsih,S.H. 1 Desember 2017 29. Jacky Ridwan,S.H. 1 Februari 2018 30. Andri Mosepa, S.H., M.H. 1 Maret 2018 31. Rialam Sihite, S.H. 1 Maret 2018 32. Juliah Saragih, S.H. 1 Maret 2018 33. Subejo,S.H. 1 Maret 2018 34. Nanang Edi Sutanto,S.H. 1 Maret 2018 35. Gunyantoro,S.H. 1 Maret 2018 36. Endang Sumitra,S.H. 1 Maret 2018 37. Yani Sri Karyani,SmHk 1 Maret 2018 38. Sri Wulan Luciyanti,S.H. 1 Maret 2018 39. Ahmad Subadri,S.H. 1 Maret 2018 40. Biban Abdul Hobir,S.H. 1 Maret 2018 41. Faizal Wahyudin,S.H. 1 Maret 2018 42. Henny Br. Situmorang,S.H. 1 Maret 2018 43. Heru Tjahjono,S.H. 1 Maret 2018 44. Iin Novitalina,S.H. 1 Maret 2018 45. Aning Widi Rahayu, S.H. 1 April 2018 46. Rina Saptarini, A.Md 1 April 2018 47. Asep Ahmad Sudrajat,S.T. 1 April 2018 48. Rosalia Haryani Kosasih,S.H. 1 April 2018 49. Satya Nugraha, S.H. 1 April 2018 50. Indah Mayasari,S.H.,M.H. 1 Desember 2018 51. Mokhamad Amirudin,S.H. 1 Desember 2018
DOKUMEN MASTER
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG Jalan Diponegoro No. 34 Tlp. (022) 727 2189 Fax. (022) 727 2189 Bandung
Website: www.ptun-bandung.go.id email: [email protected] B a n d u n g, 2015
K e p a d a : Nomor : W2 -TUN2/ 1165 /KPOT.04.2/X/2015 Lampiran : 1 (Satu) Lembar Perihal : Kenaikan Gaji Berkala
Bersama ini diberitahukan bahwa berhubung dengan telah dipenuhi masa kerja dan syarat-syarat lainnya kepada : 1 . N a m a : ………………………….. 2. N I P : ………………………….. 3. Pangkat/Jabatan : Penata Tk. I (III/d) / Hakim Pratama Utama 4. Kantor/Tempat : Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 5. Gaji Pokok Lama : Rp 2.982.000 ,-
atas dasar SK terakhir tentang Gaji/Pangkat yang ditetapkan oleh : a. Pejabat : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung b. Tanggal/Nomor : 1 Oktober 2013 / Nomor : W2-TUN2/1128/KPOT.04.2/X/2013 c. Tanggal berlakunya : 1 Desember 2013 Gaji tsb d. Masa Kerja Golongan : 12 Tahun 0 Bulan
pada tanggal tsb Diberikan kenaikan Gaji Berkala hingga memperoleh :
6. Gaji Pokok Baru : Rp. 3.456.200,- 7. Berdasarkan Masa Kerja : 14 Tahun 0 Bulan 8. Dalam Golongan : Penata Tk. I (III/d) 9 Mulai Tanggal : 1 Desember 2015 10. Kenaikan Gaji y.a.d. : 1 Desember 2017
Diharapkan agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 kepada Hakim tersebut dapat dibayarkan
penghasilannya berdasarkan gaji pokok yang baru. K e t u a,
…………………………. NIP.
TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada : 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta 2. Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung R.I di Jakarta 3. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung R.I. di Jakarta 4. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Jakarta 5. Kepala Kantor Wilayah III BKN Jawa Barat di Bandung 6. PT. TASPEN (Persero) Pusat di Jakarta 7. PT. TASPEN (Persero) Cabang Bandung di Bandung 8. Pembuat Daftar Gaji PTUN Bandung 9. Pegawai Yang Bersangkutan 10. A r s i p
YTH. KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA II
TUJUAN : Memberikan kesempatan kepada PNS untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya yang lebih baik RUANG LINGKUP : Proses ini mencakup pelaksanaan berkas usulan promosi jabatan DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat dan Jabatan Hakim
1. Sarjana 2. SLTA 3. Mampu Mengoperasikan Komputer
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pengelolaan Surat Dinas 2. SOP Usulan Pensiun Hakim dan Pegawai Negeri
Sipil
1. Komputer / Laptop 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. Alat Tulis Kantor (ATK)
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan Maka Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Akan Terlambat / Tertunda.
Dokumen Kepegawaian
DEFINISI :
1. Promosi Jabatan :
Peningkatan karir PNS yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan struktural maupun fungsional.
KELUARAN : 1. Berita Acara Baperjakat 2. Usulan Jabatan
HASIL RAPAT BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
JABATAN ……………………….
Pada hari ini, ………., tanggal …………….., Baperjakat Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, telah mengadakan rapat atas perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sehubungan dengan adanya permohonan dari 5 (lima) orang pegawai yaitu :
1. Nama : ……………………….
NIP : ………………………. Pangkat/Gol. Ruang : ………………………. Jabatan : ……………………….
2. Nama : ………………………. NIP : ………………………. Pangkat/Gol. Ruang : ………………………. Jabatan : ……………………….
3. Nama : ………………………. NIP : ………………………. Pangkat/Gol. Ruang : ………………………. Jabatan : ……………………….
4. Nama : ………………………. NIP : ………………………. Pangkat/Gol. Ruang : ………………………. Jabatan : ……………………….
5. Nama : ………………………. NIP : ………………………. Pangkat/Gol. Ruang : ………………………. Jabatan : ……………………….
untuk menduduki jabatan ……………………….Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Bahwa setelah Baperjakat mempelajari, meneliti dan menilai data dari para pegawai tersebut dengan
menerapkan system merit yaitu kualifikasi kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dari yang bersangkutan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka ada 2 (dua) orang pegawai yang belum memenuhi syarat yaitu :
1. Nama : ……………………….
NIP : ………………………. 2. Nama : ……………………….
NIP : ………………………. Bahwa terdapat 3 (tiga) orang yang terseleksi, maka Baperjakat mengusulkan para pegawai
berdasarkan ranking sebagai berikut :
1. Nama : ………………………. NIP : ………………………. Pangkat/Gol. Ruang : ………………………. Jabatan : ……………………….
2. Nama : ………………………. NIP : ………………………. Pangkat/Gol. Ruang : ………………………. Jabatan : ……………………….
3. Nama : ………………………. NIP : ………………………. Pangkat/Gol. Ruang : ……………………….
DOKUMEN MASTER
Jabatan : ………………………. dan selanjutnya Baperjakat menyerahkan sepenuhnya kewenangan tersebut kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.
Demikian Berita acara rapat tersebut ditandatangani oleh Baperjakat pada hari ……………………….
tanggal ……………………….dan selanjutnya hasil rapat tersebut diserahkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.
1. K e t u a 2. Sekretaris 3. Anggota 4. Anggota 5. Anggota
Nomor : W2-TUN2/ /KPOT.04.6/2/2016 Lampiran : 1 (satu) bekas. Yth: Ketua Pengadilan Tinggi Perihal : Usulan Pengangkatan ………………… Tata Usaha Negara Jakarta
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Jl. Cikini Raya No. 117, Jakarta
di - J A K A R T A
Menindaklanjuti surat Tim Promosi dan Mutasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal …………….. perihal seperti tersebut pada pokok surat, bersama ini kami teruskan Usulan Pengangkatan sebagai …………. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang namanya tersebut di
bawah ini : 1. Nama :
2. NIP : 3. Jabatan : 4. Pangkat/Gol.Ruang :
5. Masa kerja di PTUN Bandung :
6. Latpim : 7. Mutasi Promosi : Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan sebagai berikut :
1. Fotocopy Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil. 2. Fotocopy Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil. 3. Fotocopy Surat Keputusan Pangkat Terakhir.
4. Fotocopy Surat Keputusan Jabatan Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. 5. Fotocopy Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandung Tahun 2016. 6. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung.
7. Fotocopy Surat Pernyataan Telah Mendudukan Jabatan Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.
8. Cotocopy Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandung. 9. Fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG).
10. Fotocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan Administrasi Umum (Diklat ADUM). 11. Fotocopy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Tahun 2013 dan Fotocopy Sasaran Kerja
Pegawai (SKPOT) Tahun 2014.
12. Daftar Riwayat Pekerjaan. 13. Daftar Riwayat Hidup.
Pada prinsipnya kami tidak keberatan atas usulan tersebut dan sesuai dengan data yang
bersangkutan tidak terdapat catatan yang dapat menunda usulan dimaksud.
Demikian usulan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
TUJUAN : Pedoman kerja, serta panduan dalam membuat keputusan/kebijakan berikutnya. RUANG LINGKUP : Proses ini mencakup pelaksanaan penyelesaian surat dinas/surat tugas DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
2. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negar
3. Keputusan KMA RI No.143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
4. Surat Pemanggilan sebagai peserta Diklat Dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
5. Surat / Undangan Rapat pemanggilan sebagai peserta Bimtek, Sosialisasi dari PTTUN Jakarta, Badan Urusan Administrasi, Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI dan Instansi lainnya yang terkait
1. Sarjana 2. SLTA 3. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pengelolaan Surat Dinas 2. SOP Pembuatan SK KPOTTUN Bandung Bidang
Kepegawaian
1. Komputer / Laptop 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. Alat Tulis Kantor (ATK)
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyelesaian Surat Tugas akan terhambat.
Dokumen Kepegawaian
DEFINISI : 1. Surat Dinas / Surat Tugas
:
Naskah dinas tentang pemberian tugas dari Pimpinan terhadap jajarannya untuk melaksanakan suatu perkerjaan
2. Bimtek : Bimbingan teknis
KELUARAN : 1. Surat Tugas Dinas Luar (Rapat Koordinasi, Konsultasi, Seminar dll)
a. Dalam Kota b. Luar Kota
2. Surat Tugas Pemeriksaan Setempat 3. Surat Tugas Bimtek/Diklat
NOMOR : W2-TUN2/ /PP.00.1/ /2016 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nama : NIP : Pangkat/Gol/Ruang : Jabatan : Dengan ini Memberikan Tugas Kepada : Nama : NIP : Pangkat/Gol/Ruang : Jabatan : Untuk Mengikuti Bimbingan Teknis / Pendidikan dan Pelatihan, berdasarkan surat dari ........, nomor, ......, tanggal,..... yang akan dilaksanakan pada : - Hari / Tanggal : - Waktu : - Tempat :
Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
TUJUAN : Memberi Informasi tentang data Hakim dan Pegawai RUANG LINGKUP : Proses ini mencakup Pengisisan data pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung Republik Indonesia. DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 197-1/SEK/KU.01/7/2015, tentang penerapan Aplikasi SIKEP
1. Sarjana 2. SLTA 3. Mampu Mengoperasikan Komputer
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
Data Kepegawaian
1. Komputer / Laptop 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. Alat Tulis Kantor (ATK)
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pembayaran remunerasi tertunda.
Dokumen Kepegawaian
DEFINISI : File Kepegawaian
Merupakan data dasar Pegawai dan kelengkapan lainnya
KELUARAN :
- Pengisian dan Update data Pegawai dalam Aplikasi Sikep - Monitoring data /kelengkapan berkas kepegawaian
TUJUAN : Memberikan kejelasan terhadap layanan Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mengenai hak dan kewajiban Pegawai RUANG LINGKUP : Penyusunan SOP ini meliputi proses/aktifitas, dokumen rekaman, dokumen referensi dan unit pelaksana DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Mahkamah Agung 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara 4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 5. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2002 tentang
Kenaikan Pangkat dan Jabatan Hakim
1. Sarjana 2. SLTA 3. Mampu Mengoperasikan Komputer
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pengelolaan Surat Dinas 2. SOP Usulan Pensiun Hakim dan Pegawai Negeri
Sipil
1. Komputer / Laptop 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. Alat Tulis Kantor (ATK)
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan Maka Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Akan Terlambat / Tertunda.
Dokumen Kepegawaian
DEFINISI :
1. Daftar Nominatif :
merupakan daftar Hakim atau Pegawai yang di prediksi memenuhi syarat untuk dipertimbangkan kenaikan Pangkatnya/Pensiun
KELUARAN : Usulan Daftar Nominatif Kenaikan Pangkat (dilaksanakan pada 6 bulan sebelum masa Kenaikan Pangkat) Usulan Daftar Nominatif Pensiun (dilaksanakan 1 tahun sebelum masa Pensiun)
Nomor : W2-TUN2/ /KPOT.04.1/3/2016 Lampiran : - Ketua Pengadilan Tinggi Perihal : Daftar Nominatif Usulan Kenaikan Pangkat Tata Usaha Negara Jakarta
a.n. ……………… Periode ........ di - J A K A R T A.
Sehubungan dengan telah terpenuhinya masa kerja dan persyaratan untuk kenaikan pangkat bagi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, bersama ini dengan hormat kami kirimkan Daftar Nominatif Usulan Kenaikan Pangkat periode 01 April ……, sebanyak …. (….)
orang sebagai berikut :
No NAMA / NIP PANGKAT USULAN JENIS USULAN
1 2 3 4
1
2
Demikian Daftar Nominatif kenaikan pangkat ini kami sampaikan dan atas perhatiannya
kami ucapkan terima kasih.
KETUA,
(…………………………………………) NIP ………………………………..
Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI di Bandung.
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Bandung.
3. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Bandung. 4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Bandung.
TUJUAN : Terwujudnya kelancaran proses pengusulan kenaikan pangkat dan Mengukur pencapaian kinerja. RUANG LINGKUP : Proses ini mencakup pelaksanaan pembuatan daftar usul kenaikan pangkat.
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim
2 Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas PP Nomor : 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS
3 Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
1. Sarjana 2. SLTA 3. Mampu Mengoperasikan Komputer
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pengelolaan Surat Dinas 2. SOP Usulan Pensiun Hakim dan Pegawai Negeri
Sipil
1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan Maka Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Akan Terlambat / Tertunda.
Dokumen Kepegawaian
DEFINISI :
1. Kenaikan pangkat :
penghargaan yang diberikan kepada PNS atas dasar prestasi kerja dan pengabdian terhadap Negara
KELUARAN : Usulan Berkas Kenaikan Pangkat (dilaksanakan pada 5 bulan sebelum masa Kenaikan Pangkat)
KOP SURAT ____________________________________________________________________________
Bandung, …….. Kepada Yth : Nomor : W2-TUN2/ /KPOT.04.1/3/2016 Lampiran : 4 (empat) berkas. Ketua Pengadilan Tinggi Perihal : Usulan Kenaikan Pangkat atas nama Tata Usaha Negara Jakarta …………….., di - Jakarta
Bersama ini dengan hormat kami sampaikan berkas usulan kenaikan pangkat Saudara tersebut di bawah ini :
1. Nama : 2. Nomor Induk Pegawai : 3. Pangkat / Gol Ruang : 4. Lama dalam golongan tersebut : 5. Tercatat menempati Ranglist dalam golongan tersebut : 6. Diusulkan naik pangkat ke : 7. Examinasi/Conduite Stat : 8. Usul kenaikan Pangkat tersebut diusulkan berlaku : 9. Sifat Usulan : 10. J a b a t a n : Bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan atas usulan Kenaikan Pangkat Reguler
setingkat lebih tinggi tersebut. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini pula kami lampirkan data-data sebagai berikut : 1. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil. 2. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. 3. Foto copy Surat Keputusan Pangkat Terakhir. 4. Foto copy Surat Keputusan Jabatan terakhir. 5. Foto copy Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas. 6. Foto copy Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan. 7. Foto copy Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Tahun 2016. 8. Foto copy Kartu Pegawai (KARPEG). 9. Foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Tahun 2013 dan Sasaran
Kerja Pegawai (SKPOT) Tahun 2014. 10. Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP). 11. Daftar Riwayat Hidup (DRH). Demikian disampaikan atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.
KETUA, ( ……………………………….) NIP. …………………………..
Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI di Bandung.
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Bandung. 3. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Bandung. 4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Bandung. 5. Pertinggal.
DOKUMEN MASTER
LAMPIRAN I SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : 01 / SE / 1979 Tanggal : 9 Maret 1979
DAFTAR RIWAYAT HIDUP a. KETERANGAN PERORANGAN
1 Nama Lengkap
2 N I P
3 Identitas Lain
4 Pangkat dan Golongan Ruang
5 Tanggal Lahir dan Umur
6 Tempat Lahir
7 Jenis Kelamin
8 A g a m a
9 Kepercayaan terhadap Tuhan YME
10 Status Perkawinan Belum Kawin / Kawin / Janda / Duda
11
Alamat Rumah
a. Jalan
b. Kelurahan / Desa
c. Kecamatan
d. Kabupaten / Kotamadya
e. Propinsi
12
Keterangan Badan
a. Tinggi (Cm)
b. Berat Badan (Kg)
c. Rambut
d. Bentuk Muka
e. Warna Kulit
f. Ciri – cirri Khas
g. Cacat Tubuh
13 Kegemaran (Hobby)
DOKUMEN MASTER
b. PENDIDIKAN. 1. Pendidikan didalam dan diluar Negeri.
NO. TINGKAT NAMA PENDIDIKAN
JURUSAN
STTB / TANDA LULUS / IJAZAH
TEMPAT
NAMA KEPALA
SEKOLAH / DIREKTUR / PROMOTOR
1. SD
2. SLTP
3. SLTA
4. Akademi
a. Tingkat I
b. Tingkat II
c. Tingkat III
5.
Perguruan Tinggi a. Tingkat I
b. Tingkat II
c. Tingkat III
d. Tingkat IV
e. Tingkat V
f. Tingkat VI
6. Pasca Sarjana
7. Doktor
2. Kursus / Latihan didalam dan diluar Negeri.
NO. NAMA KURSUS / LATIHAN
LAMANYA (TGL / BLN /
THN s/d TGL / BLN / THN)
IJAZAH / TANDA LULUS / SURAT
KETERANGAN/TAHUN TEMPAT KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 1
2
3
4
5
DOKUMEN MASTER
c. RIWAYAT PEKERJAAN. 1. Riwayat Kepangkatan Golongan Ruang Penggajian.
NO. PANGKAT GOL.
RUANG PENGGAJIAN
BERLAKU TMT
GAJI POKOK
SURAT KEPUTUSAN
PERATURAN
YANG DIJADI
KAN DASAR
PEJABAT NOMOR TANGGAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2
3
4
2. Pengalaman Jabatan / Pekerjaan
NO PENGALAMAN KERJA MULAI
DAN SAMPAI
GOL. RUANG PENGGAJIAN
GAJI POKOK
SURAT KEPUTUSAN
PEJABAT NOMOR TANGGAL
1 2 3 4 5 6 7 8 1
2
3
4
5
6
7
d. TANDA JASA / PENGHARGAAN
NO
NAMA BINTANG / SATYA
LENCANA PENGHARGAAN
TAHUN
PEROLEHAN
NAMA NEGARA / INSTANSI YANG
MEMBERI
1 2 3 4 1
2
3
e. PENGALAMAN 1. Kunjungan ke Luar Negeri
NO NEGARA TUJUAN
KUNJUNGAN LAMANYA YANG
MEMBIAYAI 1 2 3 4 5
1
2
DOKUMEN MASTER
f. KETERANGAN KELUARGA 1. ISTERI / SUAMI
NO NAMA TEMPAT LAHIR
TANGGAL LAHIR
TANGGAL MENIKAH PEKERJAAN KET
1 2 3 4 5 6 7 1
2
2. ANAK
NO NAMA JENIS KELAMIN
TEMPAT LAHIR
TANGGAL LAHIR
PEKERJAAN KET
1 2 3 4 5 6 7 1
2
3. BAPAK DAN IBU KANDUNG
NO NAMA TANGGAL LAHIR /
UMUR PEKERJAAN KET
1 2 3 4 5 1
2
4. BAPAK DAN IBU MERTUA
NO NAMA TANGGAL LAHIR / UMUR
PEKERJAAN KET
1 2 3 4 5 1
2
5. SAUDARA KANDUNG
NO NAMA JENIS
KELAMIN TANGGAL LAHIR
/ UMUR PEKERJAAN KET
1 2 3 4 5 6 1
2
6. SAUDARA KANDUNG ISTRI
NO NAMA JENIS KELAMIN
TANGGAL LAHIR / UMUR
PEKERJAAN KET
1 2 3 4 5 6 1
2
3
g. KETERANGAN ORGANISASI
1. Semasa mengikuti Pendidikan pada SLTA kebawah
NO NAMA ORGANISASI KEDUDUKAN
DALAM ORGANISASI
DARI TAHUN S/D
TAHUN TEMPAT
NAMA PIMPINAN
ORGANISASI 1 2 3 4 5 6
DOKUMEN MASTER
1
2
3
2. Semasa mengikuti Pendidikan pada Perguruan Tinggi
NO NAMA ORGANISASI KEDUDUKAN
DALAM ORGANISASI
DARI TAHUN S/D
TAHUN TEMPAT
NAMA PIMPINAN
ORGANISASI 1 2 3 4 5 6 1
2
3
3. Sesudah selesai Pendidikan dan atau selama menjadi Pegawai
NO NAMA ORGANISASI KEDUDUKAN
DALAM ORGANISASI
DARI TAHUN S/D
TAHUN TEMPAT
NAMA PIMPINAN
ORGANISASI 1 2 3 4 5 6 1
2
h. KETERANGAN LAIN-LAIN
NO
NAMA KETERANGAN
SURAT KETERANGAN PEJABAT NOMOR TANGGAL
1 2 3 4 5 1 KETERANGAN BERKELAKUAN BAIK
2 KETERANGAN BERBADAN SEHAT
3 KETERANGAN LAIN YANG DIANGGAP PERLU :
Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat
keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka Pengadilan serta bersedia menerima tindakan yang diambil oleh Pemerintah.
Yang membuat, ................................................................. Catatan : Daftar isian ini harus ditulis dengan menggunakan tinta hitam, huruf balok dan tulisan tangan dari yang bersangkutan.
DOKUMEN MASTER
KOP SURAT
DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN
1. Nama :
2. NIP / KARPEG : 3. Pangkat / Gol Ruang : 4. Jabatan :
5. Tempat / Tgl Lahir : 6. Jenis Kelamin : 7. Alamat :
8. Agama : 9. Pendidikan :
A. Umum : 1. SD , lulus tahun 2. SMPN , lulus tahun 3. SMAN , lulus tahun
4. S1 , lulus tahun 5. S2 , lulus tahun B. Dinas / Diklat Penjenjangan : 1. ……………..
10. Status Perkawinan : …………….. 11. Nama Istri / Suami : ………… Nikah pada tanggal ………….
12. Pendidikan Terakhir : …………. 13. Pekerjaan : ………… 14. Nama Anak Kandung (AK) /
REKAPITULASI DAFTAR HADIR HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
TUJUAN : Untuk mempermudah mendata jumlah kehadiran PNS RUANG LINGKUP : Proses ini mencakup pelaksanaan pembuatan rekapitulasi daftar hadir hakim dan pegawai negeri sipil DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :
143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
3. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor : 680-1/SEK/KU.01/12/2012, tentang penggunaan Aplikasi Komdanas.
1. Sarjana 2. SLTA 3. Mampu Mengoperasikan Komputer
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Dimuka Tunjangan Khusus Kinerja (Remunerasi)
2. Penerbitan SPP-LS Untuk Belanja Pegawai (PembayaranUang Makan)
1. Komputer / Laptop 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. Alat Tulis Kantor (ATK)
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Informasi Kepegawaian tidak tersedia
Dokumen Kepegawaian
DEFINISI :
Rekapitulasi Daftar Hadir :
Kegiatan absensi Peegawai di sebuah Instansi pada umumnya dilakukan setiap bulan dengan tujuan untuk mengetahui apakah PNS tersebut sakit, ijin, alpa, atau terlambat.
KELUARAN :
- Rekapitulasi Bulanan Daftar Hadir Hakim dan Pegawai (Komdanas) - Rekapitulasi Bulanan Daftar Hadir Hakim, Pegawai dan Tenaga Honorer (Manual)
TUJUAN : Memberikan kejelasan terhadap layanan Sub Bagian Kepegawaian mengenai jumlah Pegawai, Jabatan, dan Pendidikan RUANG LINGKUP : Proses ini mencakup pelaksanaan pembuatan besetting Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun tahun 1974
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian
2. Keputusan Menpan Nomor : KEP/75/M.PAN/7/2004, tanggal 23 Juli 2004
1. Sarjana 2. SLTA 3. Mampu Mengoperasikan Komputer
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Daftar Urut Senioritas (DUS) 2. SOP Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai
Negeri Sipil 3. SOP Alih Tugas 4. SOP Usulan Pensiun Hakim Dan Pegawai Negeri
Sipil
1. Komputer / Laptop 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. Alat Tulis Kantor (ATK)
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Informasi Kepegawaian tidak tersedia.
Dokumen Kepegawaian Data SIKEP
DEFINISI :
DUK dan Bezetting :
Daftar keseimbangan kebutuhan dan ketersediaan jumlah pegawai berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja dalam jangka waktu tertentu.
KELUARAN : 1. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dibuat setahun sekali ; 2. Daftar Urut Senioritas (DUS) bersifat kodisional (bila ada promosi/mutasi), untuk Hakim dan Panitera Pengganti ; 3. Bezzeting dilaksanakan setiap Triwulan sekali
TUJUAN : Dalam rangka usaha untuk mewujudkan hak-hak Pegawai RUANG LINGKUP : Proses ini mencakup pelaksanaan pembuatan penyelesaian permohonan cuti DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 2. Lampiran II dan III Surat Edaran Kepala Badan
Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 01/se/1977 Tanggal 25 Februari 1977
3. Lampiran II dan III Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 01/se/1977 Tanggal 25 Februari 1977
4. Lampiran VIII dan IX Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 01/se/1977 Tanggal 25 Februari 1977
5. Lampiran IV dan V Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 01/se/1977 Tanggal 25 Februari 1977
1. Sarjana 2. SLTA 3. Mampu Mengoperasikan Komputer
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pengelolaan Surat Dinas 2. SOP Pembuatan SK Ketua PTUN Bandung
1. Komputer / Laptop 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. Alat Tulis Kantor (ATK)
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan Maka Usulan Penyelesaian Surat Cuti Akan Terhambat.
Dokumen Kepegawaian
DEFINISI :
Cuti :
Pemberian hak terhadap PNS untuk tidak masuk kerja dalam jangka waktu tertentu
KELUARAN : Surat Ijin Cuti Tahunan, Cuti Bersalin, Cuti Besar, Cuti Sakit dan Cuti Alasan Penting
LAMPIRAN II : SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 01/SE/1997
TANGGAL : 25 PEBRUARI 1997
PERMOHONAN CUTI TAHUNAN
Bandung, Maret 2013
Kepada Yth :
Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandung.
Di –
BANDUNG.
Yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a : N I P : Pangkat/Gol.Ruang : J a b a t a n : Satuan Organisasi : Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.
dengan ini mengajukan permintaan Cut tahunan i untuk tahun .... selama ..... (.....) hari kerja terhitung mulai tanggal ............ sampai dengan tanggal ............... Selama menjalankan Cuti saya berada di …………………................................................................... Demikianlah permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.
Hormat saya,
...........................................
NIP. .................................
CATATAN PEJABAT KEPEGAWAIAN
CATATAN PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG
Cuti yang telah diambil dalam tahun yang bersangkutan 1. Cuti Tahunan 2. Cuti Besar 3. Cuti Sakit 4. Cuti Bersalin 5. Cuti karena alasan penting 6. Karena lain-lain.
KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG
…………………………… NIP. ……………………...
DOKUMEN MASTER
LAMPIRAN V. SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA. NOMOR : 01/SE/1977 TANGGAL : 25 PEBRUARI 1977
Bandung, ……………………….
PERMINTAAN CUTI BESAR Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a : ………………………………….. N I P : …………………………………. Pangkat / Gol. Ruang : …………………………………. J a b a t a n : …………………………………. Satuan Organisasi : …………………………………..
Dengan ini mengajukan permohonan Cuti Besar selama………………. Karena saya telah bekerja secara terus menerus selama …… tahun.
Selama menjalankan cuti ini alamat saya adalah di Jalan ……………………………...............
Demikianlah permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.
Hormat Saya, …………………………
NIP. ……………………
CATATAN PEJABAT KEPEGAWAIAN :
CATATAN PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG :
KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI :
DOKUMEN MASTER
LAMPIRAN VIII : SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 01/SE/1997 TANGGAL : 25 PEBRUARI 1997
PERMINTAAN CUTI BERSALIN
Bandung, ……………………. Kepada Yth : Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.
Di – BANDUNG.
Yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a : N I P : Pangkat/Gol.Ruang : J a b a t a n : Satuan Organisasi :
Dengan ini mengajukan permintaan Cuti Bersalin untuk persalinan yang ke ……. selama …….. (….. ) terhitung mulai tanggal ………………. sampai dengan tanggal ………………..
Demikianlah permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Hormat saya,
………………………………….. NIP …………………………….
CATATAN PEJABAT KEPEGAWAIAN
CATATAN PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG
Cuti yang telah diambil dalam tahun yang bersangkutan : 1. Cuti Tahunan 2. Cuti Besar 3. Cuti Sakit 4. Cuti Bersalin 5. Cuti karena alasan penting 6. Karena lain-lain. KASUB BAG. KEPEGAWAIAN ................................................. NIP. ........................................
KA.SUB.BAG.KEPEGAWAIAN,
…………………………………. NIP. …………………………..
SEKRETARIS,
………………………………….. NIP. …………………………….
KEPUTUSAN PEJABAT YANG
BERWENANG MEMBERIKAN CUTI KETUAPENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG
…………………………………… NIP. ……………………………..
DOKUMEN MASTER
LAMPIRAN VI SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 01/SE/1997 TANGGAL : 25 PEBRUARI 1997
SURAT PERMINTAAN CUTI SAKIT
Bandung, ……………………. Kepada Yth : Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Di –
BANDUNG.
Yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a : N I P : Pangkat/Gol.Ruang : J a b a t a n : Satuan Organisasi :
Dengan ini mengajukan permintaan cuti sakit selama …….. (….. ) hari/bulan *karena saya menderita sakit/gugur kandungan/mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajiban* sesuai dengan surat keterangan dokter /bidan* terlampir..
Demikianlah permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.
Hormat saya,
………………………………….. NIP …………………………….
CATATAN PEJABAT KEPEGAWAIAN
CATATAN PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG
Cuti yang telah diambil dalam tahun yang bersangkutan : 1. Cuti Tahunan 2. Cuti Besar 3. Cuti Sakit 4. Cuti Bersalin 5. Cuti karena alasan penting 6. Karena lain-lain. KASUB BAG. KEPEGAWAIAN ................................................. NIP. ........................................
KA.SUB.BAG.KEPEGAWAIAN,
…………………………………. NIP. …………………………..
PANITERA / SEKRETARIS,
………………………………….. NIP. …………………………….
KEPUTUSAN PEJABAT YANG
BERWENANG MEMBERIKAN CUTI KETUAPENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG
PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG
TUJUAN : Mempermudah tugas dan wewenang penugasan terhadap jalannya peradilan ditingkat Pengadilan tata usaha Negara dan menjaga agar peradilan dapat diselenggarakan dengan baik. RUANG LINGKUP : Proses ini mencakup pelaksanaan pembuatan surat keputusan ketua pengadilan tata usaha Negara Bandung DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009
2. Undang – Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;
3. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/Kma/SK/V/2008 Tanggal 14 Mei 2008
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
1. Sarjana 2. SLTA 3. Mampu Mengoperasikan Komputer
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pengelolaan Surat Dinas 2. SOP Kenaikan Pangkat 3. SOP DUK & Bezetting
1. 1. Komputer / Laptop 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. Alat Tulis Kantor (ATK)
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan Maka Pembuatan Surat Keputusan Bidang Kepegawaian Tidak Berjalan.
Dokumen Kepegawaian
DEFINISI :
Surat Keputusan Ketua :
Surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh Pimpinan suatu Organisasi atau Lembaga Pemerintahan berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut.
KELUARAN : Terbitnya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
TUJUAN : Penjelasan Prosedur Penerbitan Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural dan Fungsional.
RUANG LINGKUP : Membaca dan meneliti SK Jabatan Struktural, membuat Konsep SPMJ sampai SPMJ diterima oleh PNS yang bersangkutan
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural
1. Sarjana 2. SLTA 3. Mampu Mengoperasikan Komputer
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pengelolaan Surat Dinas
1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Tunjangan Jabatan akan tertunda.
Dokumen Kepegawaian
DEFINISI :
1. SPMJ 2. SPTMJ 3. SPMMJ
: : :
Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (setelah pelantikan/mutasi) Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan (setelah menjabat) Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (dibuat setiap tahun pada bulan Maret)
KELUARAN :
- Terbitnya Surat Pernyataan Menduduki Jabatan - Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan - Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan
ANAK LAMPIRAN 1-d KEPUTUSA N KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 08 TAHUN 2002 TANGGAL : 29 MEI 2002
SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN
NOMOR : W2-TUN2/ /KPOT.04.6/ /2016
Yang bertanda tangan dibawah ini :
N a m a : N I P :
Pangkat/Gol.Ruang : J a b a t a n : Unit Organisasi :
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : N a m a : N I P :
Pangkat/Gol.Ruang : J a b a t a n :
Unit Organisasi : Pada tanggal ………………………. telah menduduki Jabatan………………., berdasarkan ……………………… Nomor : ………………………………. tertanggal …………………… dan pada tanggal ……………………….. masih menduduki jabatan
tersebut. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : ………………… Sdr. ……………….. , berhak menerima
tunjangan jabatan ……………….. pada …………………. sebesar Rp ……………. setiap bulan. Demikian Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat
sumpah Jabatan / Pegawai Negeri Sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar, yang
mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Asli Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara IV di Bandung.
Bandung, 2016 K E T U A,
(………………………………………..)
NIP. …………………………………….
Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Sekretaris Mahkamah
Republik Indonesia di Bandung. 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung RI di Bandung.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandung di Bandung. 4. Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Bandung. 5. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Bandung.
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji PTUN Bandung. 7. Pegawai yang bersangkutan.
PERENCANAAN TARGET PENILAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP )
TUJUAN :
Melaksanakan rencana target penilaian Pegawai dalam kurun waktu satu tahun kedepan RUANG LINGKUP : Membaca dan meneliti uraian tugas utama pegawai beserta kualitas dan kuantitasnya
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009
2. Undang – Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;
3. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
4. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
1. Sarjana 2. SLTA 3. Mampu Mengoperasikan Komputer
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Penyelesaian Beracara 2. SOP Penilaian SKP
1. Komputer / Laptop 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. Alat Tulis Kantor (ATK)
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Kenaikan Pangkat akan tertunda.
Dokumen Kepegawaian dan Job Description
DEFINISI :
1. SKP
:
Sasaran Kinerja Pegawai
KELUARAN : Terbitnya Rencana Target Sasaran Kinerja Pegawai Awal Tahun
Melaksanakan penilaian Pegawai selama kurun waktu satu tahun. RUANG LINGKUP : Membaca dan meneliti uraian tugas utama pegawai beserta kualitas dan kuantitasnya
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009
2. Undang – Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;
3. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
4. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
1. Sarjana 2. SLTA 3. Mampu Mengoperasikan Komputer
PELAPORAN BULANAN SUB BAGIAN DAN GERAKAN DISIPLIN NASIONAL
TUJUAN :
Melaksanakan Pelaporan Sub Bagian dan mewujudkan Gerakan Diplin Nasional RUANG LINGKUP : Melaksanakan kewajiban dalam hal pelaporan organisasi
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
2. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
3. Kepres Nomor 33 Tahun 1995 Tentang Gerakan Disiplin Nasional
1. Sarjana 2. SLTA 3. Mampu Mengoperasikan Komputer
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Kenaikan Pangkat 2. SOP Pembuatan SK Ketua 3. SOP Pengelolaan Surat Dinas
1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Pelaporan Instansi/ Organisasi akan terhambat
Dokumen Kepegawaian dan Aplikasi Kepegawaian
DEFINISI :
1. Pelaporan
2. GDN
: :
Pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu Disiplin Nasional pada hahekatnya adalah berfikir tertib, bersikap tertib dan bertingkah laku tertib. Ketertiban merupakan merupakan dasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang tertib
KELUARAN : Tersusunnya Laporan Bulanan Sub Bagian dan Laporan GDN
IMPLEMENTASI DAN MONITORING APLIKASI PUPNS DAN SIHARKA
TUJUAN :
Mengimplementasikan dan Memonitoring Pelaksanaan Aplikasi PUPNS dan SIHARKA RUANG LINGKUP : Melaksanakan kewajiban dalam hal pendataan ulang pegawai dan pelaporan harta ASN
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang PNS secara Elektronik Tahun 2015
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Laporan Harta Kekayaan ASN
1. Sarjana 2. SLTA 3. Mampu Mengoperasikan Komputer
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. SOP Pengelolaan Keuangan 2. SOP Pengelolaan Surat Dinas
1. Komputer / Laptop 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. Alat Tulis Kantor (ATK)
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Pendataan PNS tidak teregister dan tidak terdata, Laporan Harta Kekayaan ASN tidak terealisasi
Dokumen Kepegawaian dan Aplikasi SIKEP MARI
DEFINISI :
1. ASN 2. PUPNS 3. SIHARKA 4. LHKASN 5. LHKPN
: : : : :
Aparatur Sipil Negara Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan ASN Laporan Harta Kekayaan ASN (untuk yang tidak melaporkan LHKPN) Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
KELUARAN : Teregistrasinya data ulang PNS dan Terealisasinya Laporan Harta Kekayaan ASN
PENYUSUNAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG
TUJUAN :
1. Agar petugas/pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas/pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja. 2. Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi 3. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait. 4. Melindungi organisasi/unit kerja dan petugas/pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya. 5. Untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi
RUANG LINGKUP : Melaksanakan kewajiban dalam hal Standar Operasi Prosedur Bidang/Bagian
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;
2. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
1. Sarjana 2. SLTA 3. Mampu Mengoperasikan Komputer
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. SOP Pembuatan SK Ketua 2. SOP Pengelolaan Surat Dinas
1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Penyusunan SOP pada Satuan Kerja tidak akan terhimpun dan tidak ada standar baku SOP Satuan Kerja
Dokumen Kepegawaian, Aplikasi Kepegawaian dan SOP tiap Bidang/Bagian
DEFINISI :
1. SOP
:
Suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. SOP merupakan tatacara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu
KELUARAN : 1. Pegawai terjaga dalam konsistensi dan tingkat kinerja petugas/pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja. 2. Diketahuinya dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi 3. Ada Kejelasan alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari pegawai terkait. 4. Terlindunginya organisasi/unit kerja dan pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya. 5. Terhindarnya dari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi
PENYUSUNAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Bidang Lain
Kasub KPOT
Sekretaris Ketua Perlengkapan / Persyaratan
Waktu Output
1
Mempersiapkan data dukung Penyusunan SOP dari Bidang Lain
- Data SOP
Bidang Lain 2-3 Hari
Konsep draft SOP Bidang
2 Menyusun / Merangkum SOP Setiap Bidang
- Komputer - Printer
1 Hari
Draft SOP Satuan Kerja
3 Mengkoreksi SOP Setiap Bidang
- Alat Tulis - Komputer - Printer
Draft SOP Satuan Kerja
4 Memeriksa Rencana SOP Final
- Draf Laporan SOP Satuan Kerja
1 Hari
Tersedianya SOP satuan Kerja
5
Mengesahkan SOP Final Satuan Kerja dalam bentuk Surat Keputusan
- Draf Laporan
SOP Satuan Kerja
Tersedianya SOP satuan Kerja
6
Mengirimkan dan mengarsipkan kedalam file Pelaporan
- File Box Arsip SOP Satuan Kerja
Keterangan : Bidang Lain meliputi Hakim ; Panitera Pengganti ; Jurusita Pengganti ; Sub Bagian Umum dan Keuangan ; Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan ; Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana ; Kepaniteraan Perkara ; Kepaniteraan Hukum.
ACARA KEDINASAN KANTOR DAN PEMBUATAN NASKAH KEDINASAN
TUJUAN : Terselenggaranya Acara Kedinasan Kantor secara tertib dan lancar dan tersusunnya Naskah Kedinasan yang sesuai standar yang berlaku. RUANG LINGKUP :
Penyelenggaraan Acara Dinas Kantor dan Penyusunan Naskah Kedinasan
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;
1. Sarjana 2. SLTA 3. Mampu Mengoperasikan Komputer
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. SOP Pembuatan SK Ketua 2. SOP Pengelolaan Surat Dinas
1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Acara Kedinasan akan terhambat dan tidak terealisasi
Dokumen Kepegawaian dan Aplikasi Kepegawaian
DEFINISI :
1. Acara Dinas Kantor
2. Naskah Dinas
: :
Adalah Acara yang melibatkan pegawai baik dari kepanitiannya maupun peserta yang diselenggarakan baik di kantor maupun diluar kantor, seperti Pelantikan, Upacara Bendera, Purnabhakti, Pisah Sambut, Perpisahan, Seminar dan lainnya. Naskah/teks yang dibuat untuk melengkapi kegiatan Acara Dinas Kantor
KELUARAN : 1. Acara Pelantikan, Upacara Bendera, Purnabhakti, Pisah Sambut, Perpisahan, Seminar, Bimtek Internal dan lain-lain 2. Naskah Upacara, Berita Acara, Naskah Keputusan, Surat Pernyataan, Bahan-bahan dan lain-lain