DPP PARTAI DEMOKRAT 2010 1 ANGGARAN DASAR P A R T A I D E M O K R A T P E M B U K A A N Bahwa cita-cita luhur Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteran umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai cita-cita tersebut, dibentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang demokratis, yang menjamin hak asasi manusia, dan yang menjunjung tinggi tegaknya hukum. Bahwa perjalanan kehidupan bangsa dan negara sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan lahirnya Reformasi Mei 1998, merupakan bagian dari sejarah Bangsa Indonesia yang dapat diambil sebagai pelajaran berharga di dalam mencapai cita-cita proklamasi. Berbagai kelemahan bahkan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di masa lalu, menyebabkan kemerosotan harkat dan martabat bangsa di mata internasional. Hal ini melahirkan kesadaran baru bagi setiap warga Negara Indonesia untuk memperkukuh nasionalisme, humanisme, dan pluralisme tanpa diskriminasi, yang didasarkan pada keadilan, kebebasan, dan kemerdekaan yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur budaya, moral, dan agama. Bahwa setiap warga Negara Indonesia adalah manusia yang berkehendak bebas, memiliki hak asasi yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadikan setiap manusia adalah mulia dan memiliki kebebasan untuk mewujudkan hidup dan kehidupan yang aman, adil, damai, demokratis, dan sejahtera. Oleh karena itu, menjadi tugas penting setiap warga negara untuk menentang segala perilaku yang dapat merusak usaha-usaha perdamaian, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Pikiran-pikiran dan tindakan otoriter, kesewenang-wenangan, pemasungan terhadap hak-hak warga negara yang berakibat terjadinya ketidakadilan, kepincangan sosial, dan kehancuran ekonomi bangsa, harus dihilangkan dengan perjuangan yang terarah, terencana, teratur, cerdas, dan bersinergi.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
DPP PARTAI DEMOKRAT 2010
1
ANGGARAN DASAR
P A R T A I D E M O K R A T
P E M B U K A A N
Bahwa cita-cita luhur Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah untuk melindungi segenap
Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteran
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk
mencapai cita-cita tersebut, dibentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila, yang demokratis, yang menjamin hak asasi manusia, dan
yang menjunjung tinggi tegaknya hukum.
Bahwa perjalanan kehidupan bangsa dan negara sejak Proklamasi 17
Agustus 1945 sampai dengan lahirnya Reformasi Mei 1998, merupakan bagian dari
sejarah Bangsa Indonesia yang dapat diambil sebagai pelajaran berharga di dalam
mencapai cita-cita proklamasi. Berbagai kelemahan bahkan penyelewengan
terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di masa lalu, menyebabkan
kemerosotan harkat dan martabat bangsa di mata internasional. Hal ini melahirkan
kesadaran baru bagi setiap warga Negara Indonesia untuk memperkukuh
nasionalisme, humanisme, dan pluralisme tanpa diskriminasi, yang didasarkan pada
keadilan, kebebasan, dan kemerdekaan yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur budaya,
moral, dan agama.
Bahwa setiap warga Negara Indonesia adalah manusia yang berkehendak
bebas, memiliki hak asasi yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadikan
setiap manusia adalah mulia dan memiliki kebebasan untuk mewujudkan hidup dan
kehidupan yang aman, adil, damai, demokratis, dan sejahtera. Oleh karena itu,
menjadi tugas penting setiap warga negara untuk menentang segala perilaku yang
dapat merusak usaha-usaha perdamaian, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.
Pikiran-pikiran dan tindakan otoriter, kesewenang-wenangan, pemasungan
terhadap hak-hak warga negara yang berakibat terjadinya ketidakadilan,
kepincangan sosial, dan kehancuran ekonomi bangsa, harus dihilangkan dengan
perjuangan yang terarah, terencana, teratur, cerdas, dan bersinergi.
DPP PARTAI DEMOKRAT 2010
2
Meyakini bahwa perjuangan itu hanya dapat berhasil dengan ridha Allah
Yang Maha Besar, Tuhan Yang Maha Esa, serta usaha-usaha yang sungguh-sungguh,
kerja keras, penuh kebijaksanaan, dan berkelanjutan dan berkesinambungan,
seraya memohon ridha Allah, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari Minggu, tanggal 9
September tahun 2001 didirikan partai politik yang modern dan terbuka bagi
segenap warga bangsa dengan nama “PARTAI DEMOKRAT”, untuk masa waktu yang
tak terbatas dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :
BAB I
NAMA DAN KEDUDUKAN, ASAS, IDEOLOGI, DOKTRIN, ETIKA, SIFAT, DAN TUJUAN
Pasal 1
Nama dan Kedudukan
Partai ini diberi nama PARTAI DEMOKRAT, yang berada di seluruh wilayah Republik
Indonesia dan berkedudukan hukum di Ibukota Negara Republik Indonesia.
Pasal 2
Asas
Partai Demokrat berasaskan Pancasila.
Pasal 3
Ideologi
Ideologi partai adalah Nasionalis-Religius, yaitu kerja keras untuk kepentingan
rakyat dengan landasan moral dan agama serta memperhatikan aspek
nasionalisme, humanisme, dan pluralisme dalam rangka mencapai tujuan
perdamaian, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.
DPP PARTAI DEMOKRAT 2010
3
Pasal 4
Doktrin
(1) Doktrin Partai Demokrat bernama Tri Pakca Gatra Praja.
(2) Tri Pakca Gatra Praja mengandung arti adanya tiga kehendak yang kuat atau
tiga ketetapan hati dalam membangun bangsa dan negara, yang diwujudkan ke
dalam Trilogi Perjuangan Partai, yaitu demokrasi, kesejahteraan, dan
keamanan serta Tiga Wawasan Partai, yaitu nasionalisme, humanisme, dan
pluralisme.
Pasal 5
Etika Politik
Etika Politik Partai Demokrat yaitu bersih, cerdas, dan santun.
Pasal 6
Sifat
Partai Demokrat bersifat terbuka untuk semua warga Negara Republik Indonesia,
tanpa membedakan suku bangsa, ras, profesi, jenis kelamin, agama, dan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Pasal 7
Tujuan
Partai Demokrat bertujuan:
(1) Menegakkan, mempertahankan, dan mengamankan keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia, sesuai dengan jiwa Proklamasi Kemerdekaan.
(2) Mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana
dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
(3) Melakukan segala usaha dan ikhtiar untuk membangun masyarakat Indonesia
baru yang berwawasan nasionalisme, humanisme, dan pluralisme.
DPP PARTAI DEMOKRAT 2010
4
(4) Meningkatkan partisipasi seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan kehidupan
berbangsa dan bernegara yang memiliki pemerintahan yang bersih, efektif,
efisien, serta dinamis menuju terwujudnya Indonesia yang adil, demokratis,
sejahtera, maju, dan modern dalam suasana aman serta penuh kedamaian lahir
dan batin.
BAB II
A T R I B U T
Pasal 8
Atribut
Partai Demokrat mempunyai atribut yang terdiri dari lambang, panji-panji, hymne,
dan mars.
Pasal 9
Lambang
(1) Partai Demokrat memiliki lambang yang berupa gambar bintang, bersinar tiga
arah dengan warna merah putih pada kedua sisinya dengan latar belakang
warna dasar biru tua dan biru laut.
(2) Bintang Merah Putih bersegitiga bermakna suatu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan dari tiga wawasan:
a. Nasionalis-Religius; yang bermakna wawasan nasionalis serta sekaligus
bermoral agama.
b. Humanisme; yang bermakna mengakui dan menjunjung tinggi nilai dan
martabat perikemanusiaan yang bersifat hakiki dan universal, sebagai bukti
bahwa Bangsa Indonesia adalah bagian yang integral dari masyarakat dunia.
c. Pluralisme; yang bermakna mengakui dan menghargai serta merangkul
berbagai ras, suku bangsa, profesi, jenis kelamin, agama, dan kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta keberadaan ciri khas setiap daerah
yang menyatu sebagai bangsa Indonesia.
(3) Warna Biru Laut yang terdapat di tengah, melambangkan kesejukan penuh
kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dalam
perjuangan dan upaya mewujudkan cita-cita bangsa.
(4) Warna Biru Tua yang terdapat pada bagian atas dan bawah, melambangkan
bahwa dalam memperjuangkan dan mengupayakan terwujudnya cita-cita
bangsa, bersikap tegas, mantap, percaya diri, dan penuh optimisme yang
DPP PARTAI DEMOKRAT 2010
5
senantiasa menjadi ciri utama yang harus dianut semua unsur bangsa dan
masyarakat.
(5) Warna Merah Putih di setiap sisi bintang dengan latar belakang Biru Laut,
memberi arti warna Merah Putih adalah kebangsaan atau nasionalisme dan
warna Biru artinya humanisme di tengah pergaulan masyarakat bangsa-bangsa
di dunia atau internasionalisme dan pluralisme yang merupakan wawasan Partai
Demokrat.
(6) Warna Dasar Biru Laut, seperti halnya samudera yang membentang luas sebagai
terminal akhir bagi aliran dan muara dari berbagai sungai yang membawa
segala macam limbah, membaur dan menyatu menjadi jernih, tetapi terlihat
berwarna kebiruan, tenang, dan damai. Demikian pula halnya Partai Demokrat,
tampil sebagai partai politik yang mampu menghimpun segenap warga negara
Indonesia untuk hidup bersama dan berdampingan secara damai dan saling
menghormati antarsesama anak bangsa yang memiliki keanekaragaman suku,
agama, ras, dan golongan.
Pasal 10
Panji-Panji, Hymne, dan Mars
(1) Panji-panji Partai Demokrat adalah Bendera Partai Demokrat dengan gambar
bintang merah putih bersegi tiga yang digunakan dalam Upacara-upacara resmi
Partai.
(2) Hymne Partai Demokrat adalah lagu Hymne Partai Demokrat yang dinyanyikan
pada acara resmi Partai Demokrat di setiap tingkatan.
(3) Mars Partai Demokrat adalah lagu Mars Partai Demokrat yang dinyanyikan pada
acara Partai Demokrat
BAB III
KEANGGOTAAN PARTAI
Pasal 11
Anggota
(1) Setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diterima menjadi anggota
Partai Demokrat.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
DPP PARTAI DEMOKRAT 2010
6
BAB IV STRUKTUR ORGANISASI PARTAI
Pasal 12
Struktur Organisasi Tingkat Pusat
(1) Bagan Organisasi adalah sebagai berikut:
(2) Struktur Organisasi Partai Tingkat Pusat terdiri atas: Majelis Tinggi Partai,
Dewan Kehormatan, Ketua Umum, Wakil Ketua Umum I, Wakil Ketua Umum
II, Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum,
Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris Pusat Pengembangan Strategi dan
Kebijakan, Ketua dan Sekretaris Fraksi DPR RI serta Ketua dan Sekretaris Fraksi
MPR RI sesuai dengan Pasal 16 Ayat (5) huruf h dan huruf I serta hal-hal
penting lainnya sesuai kebutuhan partai yang dilaksanakan sekurang-kurangnya
1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
(6) Rapat Pengurus Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian
Terbatas, Pengurus Harian, Pengurus-pengurus yang diangkat oleh Pengurus
Harian Terbatas, Ketua dan Sekretaris Koordinator Wilayah, dan berwenang
mengambil keputusan-keputusan terkait dengan kehidupan partai, hal-hal
penting lainnya yang perlu segera ditindaklanjuti dan diadakan sekurang-
kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
Pasal 102
Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa
(1) Musyawarah Daerah diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima)
tahun dan berwenang:
a. memilih dan menetapkan Ketua dan Formatur Musyawarah Daerah;
b. menyusun Program Kerja tingkat daerah;
c. menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah; dan
d. menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
DPP PARTAI DEMOKRAT 2010
59
(2) Musyawarah Daerah Luar Biasa mempunyai wewenang dan kekuasaan yang
sama dengan Musyawarah Daerah.
(3) Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan:
a. Majelis Partai Daerah, atau;
b. Sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang;
c. Dalam permintaan tersebut, harus menyebutkan agenda dan alasan-alasan
diadakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa.
(4) Dewan Pimpinan Daerah sebagai penyelenggara Musyawarah Daerah Luar
Biasa.
(5) Penyelenggaraan Musyawarah Daerah Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam
ayat 3 harus mendapat persetujuan Dewan Pimpinan Pusat.
Pasal 103
Rapat-Rapat Tingkat Daerah
(1) Rapat Pimpinan Daerah (RAPIMDA) dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat, Majelis
Partai Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, Komisi Pengawas Daerah, Dewan
Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, dan undangan lainnya untuk
membahas dan memutuskan keputusan-keputusan strategis di daerah dan
dilaksanakan sesuai kebutuhan.
(2) Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) adalah rapat tingkat daerah yang dihadiri
oleh Dewan Pimpinan Pusat, Majelis Partai Daerah, Dewan Kehormatan
Daerah, Komisi Pengawas Daerah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan
Cabang, dan undangan lainnya yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan
Daerah dalam rangka melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan
simplifikasi terhadap masalah daerah tertentu dan dilaksanakan sesuai dengan
kebutuhan.
(3) Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) adalah rapat tingkat daerah yang dihadiri oleh
Dewan Pimpinan Pusat, Majelis Partai Daerah, Dewan Kehormatan Daerah,
Komisi Pengawas Daerah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang,
dan undangan lainnya yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2
(dua) tahun untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja.
DPP PARTAI DEMOKRAT 2010
60
(4) a. Rapat Pengurus Harian Terbatas Dewan Pimpinan Daerah dihadiri oleh
Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris,
Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara, dan Direktur Eksekutif Daerah
mengenai kewenangan Dewan Pimpinan Daerah sebagaimana diatur dalam
Pasal 41 Ayat (4) huruf a sampai dengan huruf f yang dilaksanakan
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu.
b. Rapat Pengurus Harian Terbatas Dewan Pimpinan Daerah dapat mengundang
Pengurus Harian dan unsur kepengurusan lainnya sesuai dengan kebutuhan
partai.
(5) Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah dihadiri oleh Pengurus Harian
Terbatas, Wakil-Wakil Direktur Eksekutif Daerah, Ketua dan Sekretaris Bidang,
Ketua dan Sekretaris Divisi Daerah, Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Wakil-Wakil
Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Daerah, Ketua, Wakil-Wakil
Ketua, Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris Pusat Pengembangan Strategi dan
Kebijakan Daerah, Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD Provinsi sesuai dengan
Pasal 41 Ayat (4) huruf g serta hal-hal penting lainnya sesuai kebutuhan partai
di daerah yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
bulan.
(6) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah adalah rapat yang dihadiri oleh Majelis
Partai Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Harian Dewan Pimpinan
Daerah, Pengurus-pengurus yang diangkat oleh Pengurus Harian antara lain
Ketua dan Sekretaris Koordinator Daerah, Dewan Pimpinan Daerah dan
berwenang mengambil keputusan-keputusan terkait dengan kehidupan partai
di daerah dan hal-hal penting lainnya yang perlu segera ditindaklanjuti dan
diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
Pasal 104
Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa
(1) Musyawarah Cabang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima)
tahun dan berwenang :
a. memilih dan menetapkan Ketua dan Formatur Musyawarah Cabang;
b. menyusun Program Kerja Cabang;
c. menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang; dan
DPP PARTAI DEMOKRAT 2010
61
d. menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
(2) Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai wewenang dan kekuasaan yang
sama dengan Musyawarah Cabang.
(3) Musyawarah Cabang Luar Biasa diadakan atas permintaan oleh sekurang-
kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Anak Cabang.
(4) Dalam permintaan sebagaimana disebut pada ayat 3, harus menyebutkan
agenda dan alasan-alasan diadakannya Musyawarah Cabang Luar Biasa.
(5) Dewan Pimpinan Cabang sebagai penyelenggara Musyawarah Cabang Luar
Biasa.
(6) Penyelenggaraan Musyawarah Cabang Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam
ayat 3 harus mendapat persetujuan Dewan Pimpinan Pusat.
Pasal 105
Rapat-Rapat Tingkat Cabang
(1) Rapat Pimpinan Cabang (RAPIMCAB) dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat,
Dewan Pimpinan Daerah, Badan Pengawas Cabang, Dewan Pimpinan Cabang,
Dewan Pimpinan Anak Cabang dan undangan lainnya untuk membahas dan
mengambil keputusan-keputusan strategis di Cabang dan dilaksanakan sesuai
dengan kebutuhan.
(2) Rapat Koordinasi Cabang (RAKORCAB) adalah rapat tingkat Cabang yang
dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Badan
Pengawas Cabang, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Anak Cabang,
dan undangan lainnya yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang
dalam rangka melakukan kehidupan partai di tingkat cabang dan hal-hal
penting lainnya yang perlu segera ditindaklanjuti dan diadakan sekurang-
kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
(3) Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) adalah rapat tingkat cabang yang dihadiri
oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan
Cabang, Dewan Pimpinan Anak Cabang dan undangan lainnya yang diadakan
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk mengevaluasi
pelaksanaan Program Kerja.
DPP PARTAI DEMOKRAT 2010
62
(4) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang adalah rapat yang dihadiri oleh Majelis
Partai Cabang, Dewan Kehormatan Cabang, Pengurus Harian Dewan Pimpinan
Cabang, Pengurus-pengurus yang diangkat oleh Pengurus Harian antara lain
Ketua dan Sekretaris Kordinator Cabang, Dewan Pimpinan Cabang dan
berwenang mengambil keputusan-keputusan terkait dengan kehidupan partai
di Cabang dan hal-hal penting lainnya yang perlu segera ditindak lanjuti dan
diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalm 6 (enam) bulan.
(5) Rapat Harian Dewan Pimpinan Cabang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua I,
Wakil Ketua II, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil
Bendahara, Ketua dan Sekretaris Unit, Ketua dan Sekretaris Bagian, Ketua dan
Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilu Cabang, Ketua dan Sekretaris Pusat
Pengembangan Strategi dan Kebijakan Cabang, serta Ketua dan Sekretaris
Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
Pasal 106
Musyawarah Anak Cabang dan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa
(1) Musyawarah Anak Cabang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima)
tahun dan berwenang:
a. menyusun Program Kerja Partai Tingkat Anak Cabang;
b. menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Anak Cabang;
c. memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Anak Cabang; dan
d. menetapkan Keputusan-keputusan lainnya dalam batas kewenangannya.
(2) Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa mempunyai wewenang dan kekuasaan
yang sama dengan Musyawarah Anak Cabang.
(3) Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa diadakan atas permintaan oleh sekurang-
kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Ranting.
(4) Dalam permintaan sebagaimana disebut pada ayat 3, harus menyebutkan
agenda dan alasan-alasan diadakannya Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa.
(5) Dewan Pimpinan Anak Cabang sebagai penyelenggara Musyawarah Anak
Cabang Luar Biasa.
(6) Penyelenggaraan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa sebagaimana dimaksud
dalam ayat 3 harus mendapat persetujuan Dewan Pimpinan Daerah.
DPP PARTAI DEMOKRAT 2010
63
Pasal 107
Rapat-Rapat Tingkat Anak Cabang
(1) Rapat Koordinasi Anak Cabang (RAKOR ANCAB) adalah rapat tingkat Anak
Cabang yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang,
Dewan Pimpinan Anak Cabang, Dewan Pimpinan Ranting, dan undangan
lainnya yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang dalam rangka
melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi terhadap
masalah-masalah di tingkat Anak Cabang yang dilaksanakan sesuai dengan
kebutuhan.
(2) Rapat Kerja Anak Cabang (RAKER ANCAB) adalah rapat tingkat Anak Cabang
yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan
Pimpinan Anak Cabang, Dewan Pimpinan Ranting dan undangan lainnya yang
diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk
mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja.
(3) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Anak Cabang adalah rapat yang dihadiri Pengurus
Harian Dewan Pimpinan Anak Cabang atas undangan Dewan Pimpinan Anak
Cabang dan berwenang mengambil keputusan-keputusan terkait dengan
kehidupan partai di tingkat Anak Cabang dan hal-hal penting lainnya yang
perlu segera ditindaklanjuti dan diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali
dalam 6 (enam) bulan.
(4) Rapat Harian Dewan Pimpinan Anak Cabang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua
I, Wakil Ketua II, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara,dan Wakil-
Wakil Bendahara yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1
(satu) bulan.
Pasal 108
Musyawarah Ranting dan Musyawarah Ranting Luar Biasa
(1) Musyawarah Ranting diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun
dan berwenang :
a. menyusun Program Kerja Partai Tingkat Ranting;
b. menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Ranting;
c. memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Ranting; dan
DPP PARTAI DEMOKRAT 2010
64
d. menetapkan Keputusan-keputusan lainnya.
(2) Musyawarah Ranting Luar Biasa mempunyai wewenang dan kekuasaan yang
sama dengan Musyawarah Ranting.
(3) Musyawarah Ranting Luar Biasa diadakan atas permintaan oleh sekurang-
kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Anak Ranting.
(4) Dalam permintaan sebagaimana disebut pada ayat 3, harus menyebutkan
agenda dan alasan-alasan diadakannya Musyawarah Ranting Luar Biasa.
(5) Dewan Pimpinan Ranting sebagai penyelenggara Musyawarah Ranting Luar
Biasa.
(6) Penyelenggaraan Musyawarah Ranting Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam
ayat 3 harus mendapat persetujuan Dewan Pimpinan Cabang.
Pasal 109
Rapat-Rapat Tingkat Ranting
(1) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Ranting adalah rapat yang dihadiri Ketua, Wakil
Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, dan
Wakil-Wakil Bendahara, serta undangan lainnya yang berwenang mengambil
keputusan-keputusan terkait dengan kehidupan partai di tingkat ranting dan
hal-hal penting lainnya yang perlu segera ditindaklanjuti dan diadakan
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
(2) Rapat Harian Dewan Pimpinan Ranting dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua I,
Wakil Ketua II, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil –
Wakil Bendahara yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1
(satu) bulan.
Pasal 110
Rapat Pimpinan Anak Ranting
(1) Rapat Pimpinan Anak Ranting dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua
II, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil-Wakil Bendahara.
(2) Rapat Pimpinan Anak Ranting diadakan oleh Pimpinan Anak Ranting sekurang-
kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
(3) Melaksanakan kebijakan Partai di tingkat Rukun Warga (RW) dan yang
setingkat
DPP PARTAI DEMOKRAT 2010
65
(4) Menyusun Program Kerja Partai di tingkat Rukun Warga (RW) dsan yang
setingkat.
Pasal 111
Musyawarah dan Rapat-Rapat Perwakilan Luar Negeri
(1) Musyawarah Perwakilan Luar Negeri diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu)
kali dalam 5 (lima) tahun dan berwenang:
a. memilih dan menetapkan Ketua/Formatur;
b. menyusun Program Kerja Perwakilan Luar Negeri;
c. menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Perwakilan Luar Negeri; dan
d. menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
(2) Musyawarah dan Rapat-rapat Perwakilan Luar Negeri diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Organisasi.
BAB X PESERTA, HAK SUARA, KUORUM, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PASAL 112
Peserta
(1) Kongres, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, Musyawarah Anak Cabang,
Musyawarah Ranting dihadiri oleh peserta, peninjau, dan undangan.
(2) Peserta diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan
lainnya.
(3) Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan
tingkatannya.
PASAL 113
Hak Suara
(1) Hak suara adalah jumlah suara yang dihitung dalam menentukan keputusan
Kongres, musyawarah-musyawarah, dan rapat-rapat partai.
(2) Ketentuan tentang hak suara diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan
Peraturan-peraturan partai.
DPP PARTAI DEMOKRAT 2010
66
PASAL 114
Kuorum
(1) Kuorum adalah jumlah perhitungan kehadiran penentuan tentang keabsahan
Kongres, musyawarah-musyawarah, dan rapat-rapat.
(2) Kuorum keabsahan Kongres, musyawarah-musyawarah, dan rapat-rapat
dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah
peserta.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kuorum akan diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga dan peraturan-peraturan Partai.
(4) Kuorum untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dihadiri
oleh sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta.
PASAL 115
Pengambilan Keputusan
(1) Pengambilan keputusan dalam Kongres, musyawarah-musyawarah, dan rapat-
rapat dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
(3) Pengambilan keputusan tentang pemilihan Ketua Umum dan Ketua-Ketua
sesuai tingkatannya sah apabila disetujui lebih dari ½ (satu per dua) dari
jumlah peserta yang hadir.
(4) Pengambilan keputusan tentang Anggaran Dasar sah apabila disetujui
sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta yang hadir.
(5) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Partai.
BAB XI ORGANISASI SAYAP
Pasal 116
Organisasi Sayap
DPP PARTAI DEMOKRAT 2010
67
(1) Organisasi Sayap Partai Demokrat merupakan organisasi masyarakat yang
menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai Demokrat;
(2) Organisasi Sayap merupakan wadah kaderisasi dan perjuangan sebagai
pelaksana kebijakan partai untuk memenuhi kebutuhan strategis dalam rangka
memperkuat basis dukungan partai.
(3) Organisasi Sayap dapat diberi hak suara dan diatur dalam Peraturan Organisasi
(4) Mekanisme dan tata cara Organisasi Masyarakat yang bergabung dalam
Organisasi Sayap Partai Demokrat diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Organisasi.
BAB XII KEUANGAN
Pasal 117
Sumber Keuangan Partai
Keuangan Partai diperoleh dari:
1. Iuran Anggota
2. Iuran Anggota Fraksi pada semua tingkatan
3. Sumbangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB XIII PEMBUBARAN PARTAI
Pasal 118
Ketentuan Pembubaran
(1) Pembubaran Partai Demokrat hanya dapat diusulkan oleh Majelis Tinggi Partai
dan disetujui dalam Kongres yang khusus diadakan untuk itu.
(2) Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta.
DPP PARTAI DEMOKRAT 2010
68
(3) Pembubaran dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua
pertiga) dari jumlah peserta yang hadir.
(4) Dalam hal Partai Demokrat dibubarkan, maka kekayaannya dapat diserahkan
kepada badan atau lembaga-lembaga sosial di Indonesia.
BAB XIV PERATURAN PERALIHAN
Pasal 119
Peraturan Peralihan
(1) Selama struktur dan badan-badan partai berdasarkan Anggaran Dasar ini dan
Anggaran Rumah Tangga belum terbentuk, maka struktur dan personalia yang
telah ditetapkan sebelumnya masih tetap berlaku.
(2) Selama peraturan-peraturan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar ini dan
Anggaran Rumah Tangga belum ditetapkan, maka peraturan-peraturan
organisasi yang ditetapkan sebelumnya masih tetap berlaku.
(3) Struktur Organisasi tingkat Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang,
dan Dewan Perwakilan Luar Negeri wajib disesusuaikan dengan ketentuan
Anggaran Dasar ini dan Anggaran Rumah Tangga selambat-lambatnya 2 (dua)
tahun sejak ditetapkan.
BAB XV PENUTUP
Pasal 120
Hal-hal Lain
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga dan dalam Peraturan Organisasi yang ditetapkan oleh
Dewan Pimpinan Pusat.
(2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan.
DPP PARTAI DEMOKRAT 2010
69
ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI DEMOKRAT
BAB I
KEANGGOTAAN Pasal 1
Persyaratan Menjadi Anggota
(1) Persyaratan menjadi Anggota yang dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar
adalah sebagai berikut :
a. setiap warga Negara Indonesia yang dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) dan (2) dari Anggaran Dasar yang ingin menjadi anggota partai,
menyampaikan permohonan kepada Dewan Pimpinan Pusat, Dewan
Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang;
b. bersedia mengikuti kegiatan yang telah ditetapkan oleh partai;
c. tidak merangkap sebagai anggota dari partai politik lainnya;
d. melakukan pendaftaran keanggotaan dengan mengisi formulir yang telah
disediakan;
e. sesudah pendaftaran tersebut pada ayat (1) huruf d kepada pemohon
diberikan status Anggota dan berhak menerima Kartu Tanda Anggota
yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan
Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 dari Anggaran Dasar diatur sepenuhnya oleh Dewan Pimpinan
Pusat.
Pasal 2
Kewajiban Anggota
(1) menghayati, mentaati, serta mengamalkan Anggaran Dasar, dan Anggaran
Rumah Tangga;
(2) menghayati, mentaati, dan mengamalkan keputusan partai yang telah
ditetapkan dengan sah dan menjalankan langkah-langkah yang ditetapkan
oleh Dewan Pimpinan Partai berdasarkan keputusan tersebut;
(3) berpartisipasi dalam kegiatan partai serta bertanggung jawab atas segala
sesuatu yang diamanatkan kepadanya.
DPP PARTAI DEMOKRAT 2010
70
Pasal 3
Hak Anggota
(1) mengikuti kegiatan partai yang diperuntukkan bagi seluruh anggota;
(2) memilih dan dipilih menjadi pengurus partai atau jabatan-jabatan lain yang
ditetapkan oleh partai;
(3) memberikan usul, saran, ataupun koreksi kepada dewan pimpinan partai
dengan cara sebaik-baiknya sesuai mekanisme Partai.
Pasal 4
Pemberhentian Anggota
Keanggotaan partai berakhir karena :
(1) meninggal dunia;
(2) mengundurkan diri secara tertulis;
(3) menjadi anggota partai politik lain;
(4) melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 5
Tata Cara Pemberhentian Anggota
(1) Anggota dapat diberhentikan dan atau diberhentikan sementara karena tidak
melaksanakan kewajibannya sebagai anggota atau melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan asas, tujuan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
Tangga, dan peraturan partai.
(2) Keputusan pemberhentian dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat,
sedangkan keputusan pemberhentian sementara dapat dilakukan oleh setiap
dewan pimpinan partai setingkat di atas dewan pimpinan partai yang
bersangkutan.
(3) Keputusan pemberhentian sementara anggota diputuskan melalui rapat
Pleno dewan pimpinan partai.
(4) Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara anggota
sebagaimana diatur pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, diputuskan setelah
diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam
rentang waktu minimal 21 (dua puluh satu) hari.
(5) Anggota yang diberhentikan atau diberhentikan sementara, dapat mengajukan
pembelaan dirinya di forum partai setingkat lebih tinggi sampai dengan tingkat
kongres.
DPP PARTAI DEMOKRAT 2010
71
BAB II STRUKTUR ORGANISASI PARTAI
Pasal 6
Dewan Pimpinan Pusat
(1) Dewan Pimpinan Pusat adalah dewan pimpinan tertinggi sebagai pelaksana
keputusan kongres serta memimpin semua kegiatan partai.
(2) Dewan Pimpinan Pusat mewakili partai dalam bertindak ke dalam dan ke luar.
Pasal 7
Kewajiban Dewan Pimpinan Pusat
(1) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan kongres, rapat tingkat nasional dan
peraturan partai.
(2) Memberikan perintah, persetujuan, arahan, dan pedoman tentang kegiatan
Fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Fraksi Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(3) Memberikan perintah, persetujuan, arahan, dan pedoman kepada Dewan
Pimpinan Partai di semua tingkatan di bawahnya dalam melaksanakan
keputusan dan Garis-garis Besar Strategi, Kebijakan dan Rencana Aksi Partai
serta ketentuan organisasi.
(4) Mengatur kerjasama dan koordinasi perjuangan partai di dalam dan
di luar lembaga negara.
(5) Melaporkan secara berkala perkembangan politik dan hal-hal penting kepada
Ketua Dewan Pembina.
(6) Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada kongres.
Pasal 8
Hak Dewan Pimpinan Pusat
(1) Membuat peraturan pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
serta kebijakan demi kelancaran kegiatan partai dalam rangka
pelaksanaan keputusan kongres.
(2) Memberhentikan anggota sebagaimana dimaksud Pasal 4 Anggaran Rumah
Tangga.
(3) Memberhentikan dan mengangkat fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat
melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat dan dilaporkan dalam Rapat
Pimpinan Nasional.
DPP PARTAI DEMOKRAT 2010
72
(4) Tata Cara pemberhentian dan pengangkatan penggantinya diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Organisasi.
(5) Menerima atau menolak ketetapan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah
dan Dewan Pimpinan Cabang tentang pemberhentian fungsionaris Dewan
Pimpinah Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang .
(6) Membatalkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan
Cabang, Musyawarah Daerah, dan Musyawarah Cabang melalui Rapat Pleno
apabila keputusan tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga atau membahayakan partai, negara dan bangsa.
(7) Bertindak mewakili partai dalam menghadapi masalah nasional dan
mengadakan hubungan kerjasama serta persahabatan internasional.
Pasal 9
Pengurus Harian Terbatas Dewan Pimpinan Pusat
Pengurus Harian Terbatas Dewan Pimpinan Pusat terdiri atas: Ketua Umum, Wakil
Ketua Umum I, Wakil Ketua Umum II, Sekretaris Jenderal, Wakil-wakil Sekretaris
Jenderal, Bendahara Umum, Wakil-wakil Bendahara Umum dan Direktur Eksekutif.
Pasal 10
Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat
Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari: Pengurus Harian Terbatas,
Wakil-wakil Direktur Eksekutif, Ketua dan Sekretaris Departemen, ketua dan
Sekretaris Divisi, Ketua dan Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilihan Umum, Ketua
dan Sekretaris Pusat Pengkajian Strategis dan Kebijakan.
Pasal 11
Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Pusat
Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Pusat terdiri atas: Pengurus Harian Terbatas,
Pengurus Harian dan Pengurus yang diangkat oleh Pengurus Harian Terbatas Dewan
Pimpinan Pusat antara lain Ketua dan Sekretaris Kordinator Wilayah.
DPP PARTAI DEMOKRAT 2010
73
BAB III DEWAN PIMPINAN DAERAH
Pasal 12
Dewan Pimpinan Daerah
(1) Dewan Pimpinan Daerah adalah dewan pimpinan partai sebagai pelaksana
keputusan kongres, peraturan organisasi, keputusan Dewan Pimpinan Pusat,
keputusan musyawarah daerah serta memimpin semua kegiatan partai di
daerah.
(2) Dewan Pimpinan Daerah mewakili partai dalam bertindak ke dalam dan ke
luar organisasi di daerah.
Pasal 13
Kewajiban Dewan Pimpinan Daerah
(1) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Keputusan Rapat Tingkat
Nasional, Keputusan Musyawarah Daerah, Keputusan Rapat Tingkat Daerah
dan Peraturan Partai.
(2) Memberikan perintah, persetujuan, arahan, dan pedoman tentang kegiatan
Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
(3) Memberikan perintah, persetujuan, arahan, dan pedoman kepada dewan
pimpinan partai di semua tingkatan di bawahnya dalam melaksanakan
keputusan-keputusan dan Garis-Garis Besar Strategi, Kebijakan dan Rencana
Aksi Partai serta ketentuan-ketentuan organisasi partai.
(4) Menyampaikan laporan berkala kepada Majelis Partai Daerah dan Dewan
Pimpinan Pusat.
(5) Memberikan laporan pertanggungjawaban pada Musyawarah Daerah.
Pasal 14
Hak Dewan Pimpinan Daerah
(1) Membuat peraturan pelaksanaan serta kebijakan demi kelancaran kegiatan
partai di daerah dalam rangka pelaksanaan keputusan Musyawarah Daerah.
(2) Memberhentikan fungsionaris Dewan Pimpinan Daerah melalui rapat
pleno Dewan Pimpinan Daerah dan dilaporkan dalam Rapat Pimpinan Daerah
serta mengajukan penggantinya untuk ditetapkan oleh Dewan Pimpinan
Pusat.
(3) Tata Cara pemberhentian dan pengangkatan fungsionaris Dewan Pimpinan
Daerah, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
DPP PARTAI DEMOKRAT 2010
74
(4) Menerima atau menolak ketetapan rapat pleno Dewan Pimpinan Cabang
dan Dewan Pimpinan Anak Cabang tentang pemberhentian fungsionaris Dewan
Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Anak Cabang.
(5) Membatalkan Keputusan Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Anak
Cabang atau Musyawarah Cabang dan Musyawarah Anak Cabang
melalui rapat pleno apabilakeputusan tersebut bertentangan dengan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Daerah
atau membahayakan Partai, Negara dan Bangsa.
(6) Bertindak mewakili Partai dalam menghadapi masalah di daerah dan
mengadakan hubungan kerjasama serta persahabatan dengan organisasi lain
di daerah.
Pasal 15
Pengurus Harian Terbatas Dewan Pimpinan Daerah
Pengurus Harian Terbatas Dewan Pimpinan Daerah terdiri atas: Ketua, Wakil
Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-wakil
Bendahara dan Direktur Eksekutif.
Pasal 16
Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah
Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari: Pengurus Harian Terbatas,
Wakil Direktur Eksekutif Daerah, Ketua dan Sekretaris Divisi Daerah, Ketua dan
Sekretaris Bidang, Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil-wakil Sekretaris
Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Daerah, Ketua dan Sekretaris Fraksi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil-wakil
Sekretaris Pusat Pengembangan dan Kebijakan Daerah.
Pasal 17
Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Daerah
Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Daerah terdiri atas: Pengurus Harian Terbatas,
Pengurus Harian dan Pengurus yang diangkat oleh Pengurus Harian Terbatas Dewan
Pimpinan Daerah antara lain Ketua dan Sekretaris Kordinator Daerah.
DPP PARTAI DEMOKRAT 2010
75
BAB IV
DEWAN PIMPINAN CABANG
Pasal 18
Dewan Pimpinan Cabang
(1) Dewan Pimpinan Cabang adalah dewan pimpinan partai sebagai pelaksana
keputusan kongres, peraturan organisasi, keputusan musyawarah daerah, mus
yawarah cabang serta memimpin semua kegiatan partai di tingkat cabang.
(2) Dewan Pimpinan Cabang mewakili partai dalam bertindak ke dalam dan ke
luar di tingkat cabang.
Pasal 19
Kewajiban Dewan Pimpinan Cabang
(1) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga, keputusan kongres, keputusan rapat tingkat
nasional, keputusan musyawarah daerah, keputusan rapat tingkat daerah,
keputusan
musyawarah cabang, keputusan rapat tingkat cabang, dan peraturan partai
lainnya.
(2) Memberikan perintah, persetujuan, arahan, dan pedoman tentang kegiatan
Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat kabupaten/kota.
(3) Memberikan perintah, persetujuan, arahan, dan pedoman kepada dewan
pimpinan partai di semua tingkatan di bawahnya dalam melaksanakan
keputusan-keputusan dan Garis-Garis Besar Strategi, Kebijakan, dan Rencana
Aksi serta ketentuan partai.
(4) Menyampaikan laporan berkala kepada kepada Dewan Pimpinan Pusat dan
Dewan Pimpinan Daerah.
(5) Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Cabang.
Pasal 20
Hak Dewan Pimpinan Cabang
(1) Membuat peraturan pelaksanaan serta kebijakan partai demi kelancaran
kegiatan partai di tingkat cabang dalam rangka pelaksanaan keputusan
musyawarah cabang.
(2) Memberhentikan fungsionaris Dewan Pimpinan Cabang melalui rapat pleno
Dewan Pimpinan Cabang dan dilaporkan dalam Rapat Pimpinan Cabang.
DPP PARTAI DEMOKRAT 2010
76
(3) Menerima atau menolak ketetapan rapat pleno Dewan Pimpinan Ranting dan
Rapat Pimpinan Anak Ranting tentang pemberhentian fungsionaris Dewan
Pimpinan Ranting dan Pimpinan Anak Ranting.
(4) Membatalkan keputusan Dewan Pimpinan Ranting dan Pimpinan Anak
Ranting atau Musyawarah Ranting dan Rapat Pimpinan Anak Ranting melalui
Rapat Pleno Cabang, apabila keputusan tersebut bertentangan dengan
keputusan dan kebijakan partai atau membahayakan partai.
(5) Bertindak mewakili partai di tingkat cabang dan mengadakan hubungan
kerjasama serta persahabatan dengan organisasi lain di tingkat cabang.
Pasal 21
Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang
Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang terdiri atas: Ketua, Wakil Ketua I, Wakil
Ketua II, Sekretaris dan Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil-wakil
Bendahara, Ketua dan Sekretaris Unit, Ketua dan Sekretaris Bagian, Ketua, Wakil-
wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil-wakil Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilu
Cabang, Ketua dan Sekretaris Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Cabang,
serta Ketua dan Sekretaris Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/
kota.
Pasal 22
Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Cabang
Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Cabang terdiri atas: Pengurus Harian dan
pengurus yang diangkat oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang antara lain
Ketua dan Sekretaris Koordinator cabang.
Pasal 23
Dewan Pimpinan Anak Cabang
(1) Dewan Pimpinan Anak Cabang adalah dewan pimpinan partai sebagai
pelaksana keputusan kongres, Peraturan Organisasi, Keputusan Musyawarah
Daerah,
Musyawarah Cabang, Musyawarah Anak Cabang serta memimpin semua
kegiatan partai di tingkat anak cabang.
(2) Dewan Pimpinan Anak Cabang mewakili partai dalam bertindak ke dalam dan
ke luar di tingkat Anak Cabang.
DPP PARTAI DEMOKRAT 2010
77
Pasal 24
Kewajiban Dewan Pimpinan Anak Cabang
(1) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga, keputusan kongres, keputusan rapat tingkat nasional,
keputusanmusyawarah daerah, keputusan rapat tingkat daerah, keputusan
musyawarah cabang, keputusan rapat tingkat cabang, keputusan musyawarah
anak cabang, keputusan rapat tingkat anak cabang, dan peraturan partai.
(2) Memberikan perintah, persetujuan, arahan, dan pedoman kepada Dewan
Pimpinan Partai di semua tingkatan di bawahnya dalam melaksanakan
keputusan-keputusan dan Garis-Garis Besar Strategi, Kebijakan, dan Rencana
Aksi partai serta ketentuan organisasi partai.
(3) Menyampaikan laporan berkala kepada kepada Dewan Pimpinan
Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang.
(4) Memberikan laporan pertanggungjawaban pada Musyawarah Anak Cabang.
Pasal 25
Hak Dewan Pimpinan Anak Cabang
(1) Membuat peraturan pelaksanaan serta kebijakan partai demi kelancaran
kegiatan partai di tingkat Anak Cabang dalam rangka pelaksanaan keputusan
Musyawarah Anak Cabang.
(2) Mengangkat dan menetapkan kelengkapan pengurus di tingkat Anak Cabang
sesuai kebutuhan.
(3) Memberhentikan fungsionaris Dewan Pimpinan Anak Cabang melalui rapat
pleno Dewan Pimpinan Anak Cabang dan dilaporkan dalam rapat pimpinan Anak
Cabang.
(4) Menerima atau menolak ketetapan rapat Pimpinan Anak Ranting tentang
pemberhentian fungsionaris Pimpinan Anak Ranting.
(5) Membatalkan keputusan Pimpinan Anak Ranting apabila keputusan tersebut
bertentangan dengan keputusan dan kebijakan partai.
(6) Bertindak mewakili partai di tingkat Anak Cabang dan mengadakan hubungan
kerjasama serta persahabatan dengan organisasi lain di tingkat Anak Cabang.
DPP PARTAI DEMOKRAT 2010
78
BAB V
DEWAN PERWAKILAN LUAR NEGERI
Pasal 26
Dewan Perwakilan Luar Negeri
(1) Dewan Perwakilan Luar Negeri adalah dewan pimpinan partai sebagai
pelaksana keputusan kongres, peraturan organisasi, keputusan musyawarah
dan rapat-rapat Perwakilan Luar Negeri serta memimpin semua kegiatan
partai di Perwakilan Luar Negeri.
(2) Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri mewakili partai dalam bertindak ke
dalam dan ke luar di tingkat kepengurusan Perwakilan Luar Negeri.
Pasal 27
Kewajiban Dewan Perwakilan Luar Negeri
(1) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga, keputusan kongres, keputusan rapat
tingkat nasional, keputusan musyawarah dan rapat-rapat perwakilan Luar
Negeri, dan peraturan partai.
(2) Memberikan perintah, persetujuan, arahan, dan pedoman kepada Dewan
Pimpinan Partai di semua tingkatan di bawahnya dalam melaksanakan
keputusan-keputusan dan Garis-Garis Besar Strategi, Kebijakan, dan Rencana
Aksi partai serta ketentuan partai.
(3) Menyampaikan laporan berkala kepada Dewan Pimpinan Pusat.
(4) Memberikan pertanggungjawaban pada musyawarah perwakilan luar negeri.
Pasal 28
Hak Dewan Perwakilan Luar Negeri
(1) Membuat peraturan pelaksanaan serta Kebijakan partai demi kelancaran
kegiatan partai di tingkat Perwakilan Luar Negeri dalam rangka pelaksanaan
keputusan musyawarah perwakilan luar negeri.
(2) Memberhentikan Fungsionaris Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri melalui
rapat yang diatur dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
(3) Bertindak mewakili Partai di tingkat perwakilan luar negeri dan mengadakan
hubungan kerjasama serta persahabatan dengan organisasi lain di tingkat
perwakilan luar negeri.
DPP PARTAI DEMOKRAT 2010
79
Pasal 29
Pengurus Harian Dewan Perwakilan Luar Negeri
Pengurus Harian Dewan Perwakilan Luar Negeri terdiri atas: Ketua, Wakil Ketua I,
Wakil Ketua II, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-wakil
Bendahara, Ketua dan Sekretaris Unit, Ketua dan Sekretaris Bagian, Ketua dan
Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilu Perwakilan Luar Negeri, Ketua dan
Sekretaris Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Perwakilan Luar Negeri.
Pasal 30
Pengurus Pleno Dewan Perwakilan Luar Negeri
Pengurus Pleno Dewan Perwakilan Luar Negeri terdiri atas: Pengurus Harian dan
Pengurus yang diangkat oleh Pengurus Harian Dewan Perwakilan Luar
Negeri antara lain Ketua dan Sekretaris Koordinator Perwakilan Luar Negeri.
BAB VI
DEWAN PIMPINAN RANTING
Pasal 31
Dewan Pimpinan Ranting
(1) Dewan Pimpinan Ranting adalah dewan pimpinan partai sebagai pelaksana
keputusan kongres, peraturan organisasi, keputusan musyawarah daerah,
musyawarah cabang, musyawarah anak cabang, musyawarah ranting serta
memimpin semua kegiatan partai di ranting.
(2) Dewan Pimpinan Ranting mewakili partai dalam bertindak ke dalam dan ke luar
di tingkat Ranting.
Pasal 32
Kewajiban Dewan Pimpinan Ranting
(1) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga, keputusan kongres, keputusan rapat tingkat nasional,
keputusan musyawarah daerah, keputusan rapat tingkat
daerah, keputusan musyawarah cabang, keputusan rapat tingkat
cabang, keputusan musyawarah anak cabang, keputusan rapat tingkat anak
cabang, keputusanmusyawarah ranting, keputusan rapat tingkat ranting, dan
peraturan partai.
(2) Menyampaikan laporan berkala kepada kepada Dewan Pimpinan
Cabang dan Dewan Pimpinan Anak Cabang.
DPP PARTAI DEMOKRAT 2010
80
(3) Memberikan petunjuk kepada Dewan Pimpinan Anak Ranting dalam
melaksanakan keputusan partai dan garis kebijakan partai serta ketentuan
organisasi di tingkat Ranting
(4) Memberikan laporan pertanggungjawaban pada Musyawarah Ranting.
Pasal 33
Hak Dewan Pimpinan Ranting
(1) Membuat peraturan pelaksanaan serta kebijakan partai demi kelancaran
kegiatan partai di tingkat ranting dalam rangka pelaksanaan Keputusan
Musyawarah Ranting.
(2) Mengangkat dan menetapkan kelengkapan pengurus di tingkat ranting sesuai
kebutuhan setempat.
(3) Memberhentikan Fungsionaris Dewan Pimpinan Ranting melalui Rapat
Pleno Dewan Pimpinan Ranting dan dilaporkan dalam Rapat Pimpinan Ranting.
(4) Bertindak mewakili Partai di tingkat ranting dan mengadakan hubungan
kerjasama serta persahabatan dengan organisasi lain di tingkat ranting.
BAB VII
PIMPINAN ANAK RANTING
Pasal 34
Pimpinan Anak Ranting
(1) Pimpinan Anak Ranting adalah pimpinan partai sebagai pelaksana keputusan
kongres, peraturan organisasi, keputusan musyawarah daerah, musyawarah
cabang,musyawarah anak cabang, musyawarah ranting, dan keputusan rapat
ranting serta memimpin semua kegiatan partai di tingkat anak ranting.
(2) Pimpinan Anak Ranting mewakili partai dalam bertindak ke dalam dan ke luar
di tingkat Anak Ranting
(3) Menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat daerahnya kepada Pimpinan
Anak Ranting
(4) Memimpin dan memberikan petunjuk dan penerangan kepada Anggota
didaerahnya dalam rangka melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan partai.
(5) Mengurus dan menyelesaikan pendaftaran anggota Partai.
DPP PARTAI DEMOKRAT 2010
81
Pasal 35
Kewajiban Pimpinan Anak Ranting
(1) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Keputusan Rapat Tingkat Nasional,
Keputusan Musyawarah Daerah, Keputusan Rapat Tingkat Nasional, Keputusan
Rapat Tingkat Daerah, Keputusan Musyawarah Cabang, Keputusan Rapat
Tingkat Cabang, Keputusan Musyawarah Anak Cabang, Keputusan Rapat Tingkat
Anak Cabang, Keputusan Musyawarah Ranting, Keputusan Rapat Tingkat
Ranting, Keputusan Rapat Tingkat Ranting, Keputusan Rapat Pimpinan Anak
Ranting, dan Peraturan Partai.
(2) Menyampaikan laporan berkala kepada kepada Dewan Pimpinan
Anak Cabang dan Pimpinan Ranting.
(3) Memberikan petunjuk kepada anggota dalam melaksanakan keputusan partai
dan garis kebijakan partai serta ketentuan organisasi di tingkat anak ranting
Pasal 36
Hak Pimpinan Anak Ranting
(1) Membuat peraturan pelaksanaan serta Kebijakan partai demi kelancaran
kegiatan partai di tingkat anak ranting dalam rangka pelaksanaan
Keputusan Rapat Pimpinan Anak Ranting.
(2) Mengangkat dan menetapkan kelengkapan pengurus di tingkat anak
ranting sesuai kebutuhan.
(3) Bertindak mewakili partai di tingkat anak ranting dan mengadakan hubungan
kerjasama serta persahabatan dengan organisasi lain di tingkat anak ranting.
BAB VIII
PESERTA, HAK SUARA, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 37
Peserta Kongres dan Rapat Tingkat Pusat
(1) Peserta Kongres atau Kongres Luar Biasa adalah Majelis Tinggi Partai, Dewan
Pembina, Dewan Kehormatan, Komisi Pengawas, Dewan Pimpinan Pusat,
Majelis Partai Daerah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Kehormatan Daerah,
Komisi Pengawas Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Perwakilan Luar
Negeri, dan Organisasi Sayap.
DPP PARTAI DEMOKRAT 2010
82
(2) Peserta Rapat Pimpinan Nasional terdiri dari Majelis Tinggi Partai, Dewan
Pembina, Dewan Kehormatan, Komisi Pengawas, Dewan Pimpinan Pusat,
Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, dan Dewan
Perwakilan Luar Negeri.
(3) Peserta Rapat Kerja Nasional terdiri dari Majelis Tinggi Partai, Dewan
Pembina, Dewan Kehormatan, Komisi Pengawas, Dewan Pimpinan Pusat,
Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Perwakilan Luar Negeri, dan Dewan Pimpinan
Cabang.
(4) Peserta Rapat Harian Terbatas Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari: Ketua
Umum, Wakil Ketua Umum I, Wakil Ketua Umum II, Sekretaris Jenderal, Wakil-
wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil-wakil Bendahara Umum
serta Direktur Eksekutif.
(5) Peserta Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat terdiri Pengurus Harian Terbatas,
Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Divisi, Ketua dan
Wakil-wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil-wakil Sekretaris Komisi Pemenangan
Pemilihan Umum, Ketua dan Sekretaris Pusat Pengkajian Strategi dan
Kebijakan, Ketua dan Sekretaris Fraksi DPR RI serta Ketua dan Sekretaris Fraksi
MPR RI.
(6) Peserta Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari Pengurus Harian dan
Pengurus yang diangkat oleh Pengurus Harian Terbatas.
Pasal 38
Peserta Musyawarah Daerah dan Rapat Tingkat Daerah
(1) Peserta Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa terdiri atas:
Dewan Pimpinan Pusat, Majelis Partai Daerah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan
Kehormatan Daerah, Komisi Pengawas Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang. (2) Peserta Rapat Kerja Daerah terdiri atas: Dewan Pimpinan Pusat, Majelis Partai
Daerah, Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang.
(3) Peserta Rapat Pengurus Harian Terbatas Dewan Pimpinan Daerah
terdiri atas: Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris,
Bendahara, Wakil-wakil Bendahara dan Direktur Eksekutif Daerah.
(4) Peserta Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah terdiri atas: Pengurus
Harian Terbatas, Wakil-wakil Direktur Eksekutif Daerah, Ketua dan Sekretaris
Bidang, Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil-wakil Sekretaris Komisi
Pemenangan Pemilihan Umum Daerah, Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris
dan Wakil-wakil Sekretaris Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan
Daerah, serta Ketua dan Sekretaris Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (5) Peserta Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah terdiri atas: Majelis Partai
Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, Komisi Pengawas Daerah dan Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Daerah.
DPP PARTAI DEMOKRAT 2010
83
Pasal 39
Peserta Musyawarah Cabang dan Rapat Tingkat Cabang
(1) Peserta Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa
terdiri atas: Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan
Cabang, Komisi Pengawas Cabang, dan Dewan Pimpinan Anak Cabang.
(2) Peserta Rapat Kerja Cabang terdiri atas: Dewan Pimpinan Pusat, Dewan
Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Komisi Pengawas Cabang, Unit-
Unit, Bagian-Bagian, Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil-wakil
Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilu Cabang, Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota, Koordinator Cabang, dan Dewan Pimpinan Anak
Cabang,
(3) Peserta Rapat Pleno Cabang terdiri atas: Dewan Pimpinan Cabang, Komisi
Pengawas Cabang, Ketua dan Sekretaris Unit, Ketua dan
Sekretaris Bagian, Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil-wakil
Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilu Cabang,
Ketua dan Sekretaris Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/
Kota, Pengurus-pengurus lainya yang diangkat oleh Pengurus Harian Cabang,
Ketua dan Sekretaris Koordinator Cabang.
(4) Peserta Rapat Harian Dewan Pimpinan Cabang terdiri atas: Dewan Pimpinan
Cabang, Komisi Pengawas Cabang, Ketua dan Sekretaris Unit, Ketua dan
Sekretaris Bagian Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil-wakil
Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilu Cabang serta Ketua dan Sekretaris Fraksi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
Pasal 40
Peserta Musyawarah Anak Cabang dan Rapat Tingkat Anak Cabang
(1) Peserta Musyawarah Anak Cabang atau Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa
terdiri atas: Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan
Pimpinan Anak Cabang,dan Dewan Pimpinan Ranting.
(2) Peserta Rapat Kerja Anak Cabang terdiri atas: Dewan Pimpinan Daerah, Dewan
Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Anak Cabang, dan Dewan Pimpinan Ranting.
(3) Peserta Rapat Pleno Dewan Pimpinan Anak Cabang terdiri Dewan Pimpinan
Anak Cabang dan pengurus lainnya yang diangkat oleh Pengurus Harian Anak
Cabang.
(4) Peserta Rapat Harian Dewan Pimpinan Anak Cabang adalah Dewan Pimpinan
Anak Cabang.
DPP PARTAI DEMOKRAT 2010
84
Pasal 41
Peserta Musyawarah Ranting dan Rapat Tingkat Ranting
(1) Peserta Musyawarah Ranting atau Musyawarah Ranting Luar Biasa
terdiri atas: Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Anak Cabang,
serta Dewan Pimpinan Rantingdan Pimpinan Anak Ranting.
(2) Peserta Rapat Pleno Dewan Pimpinan Ranting terdiri Dewan Pimpinan Ranting
dan Pengurus-pengurus lainnya yang diangkat oleh Pengurus Harian Ranting.
(3) Peserta Rapat Harian Dewan Pimpinan Ranting terdiri dari Dewan Pimpinan
Ranting.
Pasal 42
Peserta Rapat Pimpinan Anak Ranting
Peserta Rapat Pimpinan Anak Ranting terdiri Pimpinan Anak Ranting.
Pasal 43
Hak Suara
(1) Hak Suara dalam Kongres dan Kongres Luar Biasa adalah sebagai berikut:
a. Dewan Pembina: 5 ( lima ) Hak Suara
b. Dewan Pimpinan Pusat: 3 (tiga) Hak Suara
c. Dewan Pimpinan Daerah: 2 (dua) Hak Suara
d. Dewan Pimpinan Cabang: 1 (satu) Hak Suara
e. Dewan Perwakilan Luar Negeri: 1 (satu) Hak Suara
f. Organisasi Sayap: 1 (satu) Hak Suara
g. Hak Suara sebagaimana disebutkan pada ayat 1 huruf e dan ayat 1 huruf f
ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
(2) Hak Suara Dalam Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa
adalah sebagai berikut:
a. Dewan Pimpinan Pusat: 1 (satu) Hak Suara
b. Dewan Pimpinan Daerah: 1 (satu) Hak Suara.
c. Dewan Pimpinan Cabang: 1 (satu) Hak Suara.
d. Organisasi Sayap di daerah: 1 (satu) Hak Suara
e. Hak Suara sebagaimana disebutkan pada ayat 2 huruf d ditetapkan oleh
Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah.
(3) Hak Suara Dalam Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa
adalah sebagai berikut:
a. Dewan Pimpinan Pusat: 1 (satu) Hak Suara
DPP PARTAI DEMOKRAT 2010
85
b. Dewan Pimpinan Daerah: 1 (satu) Hak Suara.
c. Dewan Pimpinan Cabang: 1 (satu) Hak Suara.
d. Dewan Pimpinan Anak Cabang: 1 (satu) Hak Suara.
e. Organisasi Sayap di tingkat cabang: 1 (satu) Hak Suara
f. Hak Suara sebagaimana disebutkan pada ayat (3) huruf e ditetapkan oleh
Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang
melalui Dewan Pimpinan Daerah.
(4) Hak Suara dalam Musyawarah Anak Cabang dan Musyawarah Anak Cabang Luar
Biasa adalah sebagai berikut:
a. Dewan Pimpinan Daerah: 1 (satu) Hak Suara.
b. Dewan Pimpinan Cabang: 1 (satu) Hak Suara.
c. Dewan Pimpinan Anak Cabang: 1 (satu) Hak Suara.
d. Dewan Pimpinan Ranting: 1 (satu) Hak Suara.
(5) Hak Suara dalam Musyawarah Ranting dan Musyawarah Ranting Luar Biasa
adalah sebagai berikut :
a. Dewan Pimpinan Cabang: 1 (satu) Hak Suara.
b. Dewan Pimpinan Anak Cabang: 1 (satu) Hak Suara.
c. Dewan Pimpinan Ranting: 1 (satu) Hak Suara.
d. Pimpinan Anak Ranting: 1 (satu) Hak Suara.
(6) Rapat-rapat di setiap tingkatan kepengurusan, masing-masing peserta rapat
mempunyai 1 (satu) Hak Suara.
Pasal 44
Pengambilan Keputusan
(1) Keputusan-keputusan kongres, kongres luar biasa, musyawarah daerah,
musyawarah daerah luar biasa, musyawarah cabang, musyawarah cabang luar
biasa, musyawarah anak cabang, musyawarah anak cabang luar biasa,
musyawarah ranting, musyawarah ranting luar biasa dinyatakan sah apabila
disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah peserta yang hadir.
(2) Keputusan rapat-rapat di setiap tingkatan kepengurusan dinyatakan sah apabila
disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah peserta yang hadir.
DPP PARTAI DEMOKRAT 2010
86
Pasal 45
Acara dan Tata Tertib Kongres
Acara dan Tata Tertib Kongres ditetapkan dalam Kongres
BAB IX
PENUTUP
Pasal 46
Penutup
(1) Hal hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut
melalui Peraturan Organisasi oleh Dewan Pimpinan Pusat.
(2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.