AD ART Baitul Muslimin Final · PDF filemeliputi wilayah Kelurahan/Desa, berkedudukan di pusat Kelurahan/Desa atau sebutan lain. f. ... Permusyawaratan Pasal 18 Permusyawaratan Organisasi

1

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa

Bahwa PDI Perjuangan sebagai partai nasionalis yang berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta sesuai dengan tafsir dan jiwa Pancasila 1 Juni 1945, bertanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa untuk membangun manusia Indonesia yang berkarakter dan berkepribadian nasionalis sejati, PDI Perjuangan bertanggung jawab melaksanakan pendidikan kebangsaan bagi segenap bangsa Indonesia, khususnya kader/anggota partai, yang mencakup ideologi, politik, sikap dan moralitas keagamaan, sampai kepada pengembangan keterampilan dan potensi rakyat menuju masyarakat adil dan makmur. Sadar bahwa cita-cita kebangsaan yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan diatas landasan ideologi Nasionalisme, belum terhayati sepenuhnya oleh sebahagian elemen bangsa, khususnya di kalangan umat Islam, maka PDI Perjuangan merasakan betapa beratnya mewujudkan cita-cita kebangsaan tersebut. Untuk itu PDI Perjuangan, memerlukan langkah strategis, yakni pendekatan kultur keagamaan dikalangan umat Islam, melalui sebuah organisasi keagamaan yang menjadi bagian dari partai dalam menyukseskan perjuangannya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dibentuklah organisasi keagamaan keIslaman yang beranam Baitul Muslimin Indonesia, bertujuan untuk membangun wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat Islam Indonesia melalui pendekatan keagamaan yang bersifat kultural sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Atas dasar itulah disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi Baitul Muslimin Indonesia.

2

ANGGARAN DASAR BAITUL MUSLIMIN INDONESIA

BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1 Nama

Organisasi ini adalah organisasi kemasyarakatan bernama Baitul Muslimin Indonesia.

Pasal 2 Waktu

Baitul Muslimin Indonesia didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3 Tempat Kedudukan

Wilayah Baitul Muslimin Indonesia meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbagi sesuai jenjang Administrasi Pemerintahan Republik Indonesia.

BAB II AZAS, JATI DIRI DAN WATAK

Pasal 4 Azas

Baitul Muslimin Indonesia berasaskan Pancasila 1 Juni 1945.

Pasal 5 Jati Diri

Jati diri Baitul Muslimin Indonesia adalah Islami, Kebangsaan, dan Keadilan Sosial.

Pasal 6 Watak

Watak organisasi adalah Religius, Demokratis, Nasionalis, Plural, Terbuka dan Kekeluargaan.

BAB III

BENTUK DAN STATUS

Pasal 7 Bentuk

Baitul Muslimin Indonesia merupakan organisasi kemayarakatan yang berbasis keagamaan dan berwawasan kebangsaan.

Pasal 8 Status

Baitul Muslimin Indonesia merupakan organisasi yang seazas, seidiologi dan seaspirasi dengan PDI Perjuangan.

3

BAB IV TUJUAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 9

Tujuan Umum 1. Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Membangun masyarakat Indonesia yang religius dan Pancasilais.

Pasal 10 Tujuan Khusus

1. Mewujudkan masyarakat muslim Indonesia yang berwawasan kebangsaan. 2. Memperjuangkan aspirasi masyarakat muslim Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara, sesuai dengan asas, jati diri dan watak PDI Perjuangan. 3. Membentuk masyarakat muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

memiliki kepribadian, dan menjunjung tinggi kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Pasal 11 Fungsi

1. Sarana membentuk dan membangun masyarakat muslim Indonesia yang sesuai dengan karakter dan kepribadian bangsa.

2. Mendidik dan mencerdaskan masyarakat muslim Indonesia agar bertanggungjawab melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

3. Menghimpun dan menggerakkan masyarakat muslim Indonesia untuk membangun masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945.

Pasal 12 Tugas

1. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Melaksanakan, mempertahankan dan menyebarluaskan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai pandangan hidup bangsa di kalangan masyarakat muslim Indonesia

3. Membina masyarakat muslim yang demokratis, menghargai kebhinekaan dan toleransi terhadap sesama.

4. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi serta peran masyarakat muslim Indonesia melalui kebijakan PDI Perjuangan.

5. Mendukung dan mengamankan perjuangan politik dan kebijakan PDI Perjuangan.

BAB V ORGANISASI

Bagian Pertama

Jenjang Kepengurusan

Pasal 13 Jenjang kepengurusan dan kedudukan Baitul Muslimin Indonesia disusun sebagai berikut: a. Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia disngkat PP Baitul Muslimin Indonesia yang

meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4

b. Pengurus Daerah Baitul Muslimin Indonesia disingkat PD Baitul Muslimin Indonesia yang meliputi wilayah Provinsi, berkedudukan di Ibukota Provinsi.

c. Pengurus Cabang Baitul Muslimin Indonesia disingkat PC Baitul Muslimin Indonesia yang meliputi wilayah Kabupaten/Kota, berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.

d. Pengurus Anak Cabang Baitul Muslimin Indonesia disingkat PAC Baitul Muslimin Indonesia yang meliputi wilayah Kecamatan, berkedudukan di Ibukota Kecamatan.

e. Pengurus Ranting Baitul Muslimin Indonesia disingkat PR Baitul Muslimin Indonesia yang meliputi wilayah Kelurahan/Desa, berkedudukan di pusat Kelurahan/Desa atau sebutan lain.

f. Pengurus Anak Ranting Baitul Muslimin Indonesia disngkat PAR Baitul Muslimin Indonesia yang melipuiti wilayah Dusun/Dukuh/Rukun Warga atau sebutan lain, berkedudukan di Dusun/Dukuh/Rukun Warga atau sebutan lain.

Pasal 14 Ketentuan lebih lanjut mengenai kepengurusan dan tata cara pemilihan pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi.

Bagian Kedua Alat Kelengkapan Organisasi

Pasal 15

1. Dalam melaksanakan tugasnya kepengurusan organisasi dilengkapi alat-alat kelengkapan berupa : a. Dewan Pembina b. Dewan Penasehat c. Departemen d. Badan e. Unit Kerja

2. Alat Kelengkapan Organisasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dibentuk sesuai dengan keperluan pada tingkatan kepengurusan

3. Ketentuan tentang Alat Kelengkapan Organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Ketiga Keanggotaan

Pasal 16

1. Anggota Baitul Muslimin Indonesia adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai anggota.

2. Keanggotaan Baitul Muslimin Indonesia terdiri atas: a. Anggota Biasa b. Anggota Kehormatan

3. Keanggotaan berakhir apabila: a. Mengundurkan diri b. Diberhentikan c. Meninggal dunia

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

5

Bagian Keempat Kedaulatan

Pasal 17

1. Kedaulatan organisasi berada di tangan Anggota yang diwujudkan melalui Musyawarah Nasional.

2. Ketentuan tentang mekanisme Musyawarah Nasional diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

Bagian Kelima Permusyawaratan

Pasal 18

Permusyawaratan Organisasi disusun dalam jenjang/hierarki sebagai berikut: 1. Musyawarah Nasional 2. Rapat Pimpinan Pusat 3. Musyawarah Daerah 4. Rapat Pimpinan Daerah 5. Musyawarah Cabang 6. Rapat Pimpinan Cabang 7. Musyawarah Anak Cabang 8. Musyawarah Ranting 9. Musyawarah Anak Ranting

Pasal 19

1. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. 2. Apabila tidak dicapai kata mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan

suara. 3. Keputusan dan kebijakan organisasi yang bersifat politis dikonsultasikan dengan PDI

Perjuangan selaku induk organisasi.

Bagian Keenam Jenjang/Hirarki Peraturan Organisasi

Pasal 20

1. Peraturan Organisasi disusun dalam urutan jenjang/hierarki sebagai berikut: a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga b. Keputusan Musyawarah Nasional c. Keputusan Rapat Pimpinan Pusat d. Keputusan Rapat Pengurus Pusat e. Keputusan Musyawarah Daerah f. Keputusan Rapat Pimpinan Daerah g. Keputusan Rapat Pengurus Daerah h. Keputusan Musyawarah Cabang i. Keputusan Rapat Pimpinan Cabang j. Keputusan Rapat Pengurus Cabang k. Keputusan Musyawarah Anak Cabang l. Keputusan Rapat Pengurus Anak Cabang m. Keputusan Musyawarah Ranting

6

n. Keputusan Rapat Pengurus Ranting o. Keputusan Musyawarah Anak Ranting p. Keputusan Rapat Pengurus Anak Ranting

2. Keputusan organisasi lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan keputusan organisasi yang lebih tinggi.

Bagian Ketujuh

Keuangan Organisasi

Pasal 21 Keuangan Baitul Muslimin Indonesia berasal dari sumber-sumber sebagai berikut :

a. Iuran Anggota b. Usaha yang halal c. Sumbangan dan atau bantuan yang tidak mengikat dan tidak melanggar peraturan

perundang-undangan dan norma agama.

Bagian Kedelapan Kesekretariatan

Pasal 22

1. Sekretariat dibentuk di setiap tingkatan kepengurusan organisasi 2. Fungsi kesekretariatan adalah :

a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi organisasi. b. Melayani pengurus, dan alat kelengkapan organisasi lainnya.

BAB VI LAMBANG, BENDERA DAN MARS/HIMNE

Pasal 23

1. Lambang, Bendera dan Mars/Himne organisasi ditetapkan oleh Musyawarah Nasional. 2. Bentuk, ukuran dan tata cara penggunaan Lambang, Bendera dan Mars/Himne diatur dalam

Peraturan Organisasi.

BAB VII

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 24 Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan di dalam Musyawarah Nasional.

BAB VIII PEMBUBARAN

Pasal 25

Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional yang disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Pengurus Daerah, dan dua pertiga dari Jumlah Pengurus Cabang dan dua pertiga dari jumlah peserta Musyawarah Nasional.

7

BAB IX PENUTUP

Pasal 26

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

2. Anggaran Dasar ini untuk pertama kalinya di tetapkan oleh DPP PDI Perjuangan dan mulai berlaku sejak dideklarasikan pendirian Baitul Muslimin Indonesia.

*****

Anggaran Rumah Tangga...

8

ANGGARAN RUMAH TANGGA BAITUL MUSLIMIN INDONESIA

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1 Penerimaan Anggota

1. Setiap Warga Negara Indonesia yang ingin menjadi anggota, harus mengajukan permohonan

secara tertulis kepada pengurus di tempat yang bersangkutan berdomisili. 2. Pengurus yang bersangkutan meneruskan permohonan tersebut pada ayat 1 Pasal ini kepada

Pengurus Cabang untuk diproses lebih lanjut. 3. Pengurus Cabang dapat menerima atau menolak permohonan calon anggota. 4. Setiap calon anggota yang telah memenuhi syarat disahkan menjadi anggota dengan diberikan

Kartu Tanda Anggota. 5. Pengurus Cabang mempunyai dan memelihara Buku Induk Anggota serta melakukan

pembinaan anggota diwilayahnya. 6. Ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan, pembinaan dan pencatatan Buku Induk Anggota

diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 2 Syarat Anggota

Syarat menjadi anggota adalah :

1. Warga Negara Republik Indonesia. 2. Beragama Islam, kecuali untuk anggota kehormatan yang telah dianggap berjasa atas

pengabdiannya terhadap Bangsa dan Negara. 3. Menyetujui dan menaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan

Organisasi. 4. Bersedia menaati dan menjalankan kewajiban sebagai anggota. 5. Menerima dan bersedia memperjuangkan Asas, Jati Diri dan Watak Organisasi Baitul

Muslimin Indonesia.

Pasal 3 Hak Anggota

Setiap anggota Baitul Muslimin Indonesia berhak : 1. Mendapat perlakukan yang sama di dalam organisasi. 2. Menyampaikan pendapat kepada organisasi, baik secara tertulis maupun lisan. 3. Memilih dan dipilih untuk jabatan di dalam organisasi. 4. Menghadiri rapat-rapat organisasi. 5. Mendapatkan perlindungan dan pembinaan.

Pasal 4 Kewajiban Anggota

Setiap anggota Baitul Muslimin Indonesia wajib : 1. Menjaga nama baik PDI Perjuangan dan Baitul Muslimin Indonesia. 2. Menjunjung tinggi, menaati dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan

Peraturan-peraturan Organisasi Baitul Muslimin Indonesia. 3. Mengikuti dengan sungguh-sungguh kegiatan Baitul Muslimin Indonesia.

9

Pasal 5

Berakhirnya Keanggotaan

Keanggotaan Baitul Muslimin Indonesia dinyatakan berakhir karena : 1. Meninggal dunia. 2. Mengundurkan diri, yang dinyatakan secara tertulis. 3. Diberhentikan dari keanggotaan.

BAB II SANKSI

Pasal 6

Pemberian Sanksi

1. Setiap anggota yang melanggar AD-ART dan Peraturan Organisasi akan dikenakan sanksi organisasi sesuai tingkatan kesalahannya.

2. Sanksi yang dapat diberikan sebagai berikut : a. Peringatan. b. Pembebastugasan dari jabatan. c. Pembekuan kepengurusan. d. Pemberhentian sementara (skorsing). e. Pemecatan.

3. Sanksi pemecatan hanya dapat dilakukan oleh Pengurus Pusat. 4. Pengurus atau anggota yang dapat diberikan sanksi karena :

a. Melanggar AD-ART dan Peraturan Organisasi. b. Melakukan perbuatan cela. c. Melakukan tindakan yang merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi d. Membangkang keputusan organisasi yang lebih tinggi. e. Lalai atau ingkar terhadap tugas, tanggung jawab dan kewajibannya sebagai Pengurus

maupun Anggota. f. Terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyalahgunaan Narkotika dan

Psikotropika atau jenis obat terlarang lainnya. g. Menyalahgunakan nama, lambang, jabatan oganisasi untuk kepentingan pribadi atau orang

lain. h. Melakukan tindak pidana atau sedang menjalani proses hukum akibat

tindakan/perbuatannya. 5. Pengurus atau anggota yang mendapat sanksi pemecatan dapat melakukan pembelaan dalam

Musyawarah Nasional / Rapat Pimpinan Pusat. 6. Sanksi pembekuan kepengurusan diberikan oleh kepengurusan yang menerbitkan Surat

Keputusan kepada kepengurusan yang terbukti melanggar AD-ART dan Peraturan Organisasi. 7. Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi organisasi, diatur dalam Peraturan Disiplin Organisasi.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama

Permusyawaratan

Pasal 7 Musyawarah Nasional

1. Musyawarah Nasional merupakan forum tertinggi organisasi .

10

2. Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Pusat. 3. Musyawarah Nasional diadakan 5 (lima) tahun sekali. 4. Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari :

a. Pengurus Pusat. b. Utusan Pengurus Daerah. c. Utusan Pengurus Cabang.

5. Pengurus Pusat dapat menetapkan undangan lain sebagai peninjau. 6. Jumlah Utusan Daerah dan Cabang diatur dalam Peraturan Organisasi. 7. Musyawarah Nasional dinyatakan sah apabila dihadiri oleh utusan cabang dan utusan daerah

yang terdiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Pengurus Daerah dan dua pertiga dari jumlah Pengurus Cabang.

8. Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional dipilih dari dan oleh peserta Musyawarah Nasional. 9. Musyawarah Nasional dipimpin oleh Pengurus Pusat sampai dengan terpilihnya Pimpinan

Sidang dari dan oleh peserta Musyawarah Nasional. 10. Dalam keadaan mendesak, Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan, dengan

ketentuan atas persetujuan Pengurus Pusat dan didukung oleh lebih dari separuh Pengurus Daerah dan Cabang.

11. Wewenang Musyawarah Nasional Luar Biasa sama dengan wewenang Musyawarah Nasional.

Pasal 8 Wewenang Musyawarah Nasional

Musyawarah Nasional memiliki wewenang : 1. Merubah dan mengesahkan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga, aturan-aturan pokok,

garis-garis perjuangan organisasi dan program kerja nasional. 2. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat. 3. Memilih Pengurus Pusat dengan tata cara yang disepakati dalam Musyawarah. 4. Membuat dan mengesahkan keputusan atau ketetapan lain. 5. Menetapkan penyelenggaraan Musyawarah Nasional berikutnya.

Pasal 9 Rapat Pimpinan Pusat

1. Rapat Pimpinan Pusat adalah rapat Pengurus Pusat yang diperluas. 2. Rapat Pimpinan Pusat diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Pusat. 3. Rapat Pimpinan Pusat dihadiri oleh :

a. Pengurus Pusat. b. Alat Kelengkapan tingkat Pusat. c. Pengurus Daerah yang ditentukan oleh Pengurus Pusat. d. Undangan lain jika dianggap perlu.

Pasal 10

Wewenang Rapat Pimpinan Pusat

Rapat Pimpinan Pusat memiliki wewenang : 1. Membahas isu-isu Nasional yang berkaitan dengan masalah keagamaan dan masalah lainnya. 2. Merumuskan dan memutuskan kebijakan organisasi dalam rangka pengembangan organisasi

maupun kebijakan untuk mendukung terwujudnya tujuan PDI Perjuangan. 3. Evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja organisasi dan konsolidasi organisasi di seluruh

Indonesia.

11

Pasal 11 Musyawarah Daerah

1. Musyawarah Daerah merupakan forum tertinggi organisasi ditingkat Provinsi. 2. Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Daerah. 3. Musyawarah Daerah diadakan 5 (lima) tahun sekali. 4. Peserta Musyawarah Daerah terdiri dari :

a. Pengurus Daerah. b. Utusan Pengurus Cabang.

5. Pengurus Daerah dapat menetapkan undangan lain sebagai peninjau. 6. Jumlah utusan Cabang diatur dalam Peraturan Organisasi. 7. Musyawarah Daerah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh utusan cabang yang terdiri sekurang-

kurangnya dua pertiga dari jumlah Pengurus Cabang. 8. Musyawarah Daerah dipimpin oleh Pengurus Pusat didampingi oleh Pimpinan Sidang yang

dipilih dari dan oleh peserta Musyawarah Daerah. 9. Dalam keadaan mendesak, Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat diselenggarakan, dengan

ketentuan atas persetujuan Pengurus Pusat dan di dukung oleh lebih dari separuh Pengurus Cabang.

10. Wewenang Musyawarah Daerah Luar Biasa sama dengan wewenang Musyawarah Daerah.

Pasal 12

Wewenang Musyawarah Daerah

Musyawarah Daerah memiliki wewenang : 1. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Daerah. 2. Memilih Pengurus Daerah. 3. Merubah dan mengesahkan program kerja organisasi di tingkat provinsi. 4. Membuat dan mengesahkan keputusan atau ketetapan lain di tingkat Provinsi yang tidak

bertentangan dengan peraturan/keputusan organisasi yang lebih tinggi. 5. Menetapkan penyelenggaraan Musyawarah Daerah berikutnya.

Pasal 13 Rapat Pimpinan Daerah

1. Rapat Pimpinan Daerah adalah rapat Pengurus Daerah yang diperluas. 2. Rapat Pimpinan Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Daerah. 3. Rapat Pimpinan Daerah di pimpin oleh Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Daerah. 4. Rapat Pimpinan Daerah dihadiri oleh :

a. Pengurus Pusat. b. Pengurus Daerah. c. Alat Kelengkapan tingkat Daerah. d. Pengurus Cabang yang ditentukan oleh Pengurus Daerah. e. Undangan lain jika dianggap perlu.

Pasal 14

Wewenang Rapat Pimpinan Daerah

Rapat Pimpinan Daerah memiliki wewenang : 1. Membahas isu-isu yang berkaitan dengan masalah keagamaan dan masalah lainnya ditingkat

provinsi.

12

2. Merumuskan dan memutuskan kebijakan organisasi ditingkat provinsi dalam rangka pengembangan organisasi maupun kebijakan untuk mendukung terwujudnya tujuan PDI Perjuangan.

3. Evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja organisasi dan konsolidasi organisasi di tingkat provinsi.

4. Membahas dan memberikan rehabilitasi sanksi pengurus sesuai tingkatannya.

Pasal 15 Musyawarah Cabang

1. Musyawarah Cabang merupakan forum tertinggi organisasi ditingkat Kabupaten/Kota. 2. Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang. 3. Musyawarah Cabang diadakan 5 (lima) tahun sekali. 4. Peserta Musyawarah Cabang terdiri dari :

a. Pengurus Cabang. b. Utusan Pengurus Anak Cabang.

5. Pengurus Cabang dapat menetapkan undangan lain sebagai peninjau. 6. Jumlah utusan Anak Cabang diatur dalam Peraturan Organisasi 7. Musyawarah Cabang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh utusan Anak Cabang yang terdiri

sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Pengurus Anak Cabang. 8. Musyawarah Cabang dipimpin oleh Pengurus Daerah didampingi oleh Pimpinan Sidang yang

dipilih dari dan oleh peserta Musyawarah Cabang. 9. Dalam keadaan mendesak, Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diselenggarakan, dengan

ketentuan atas persetujuan Pengurus Daerah dan di dukung oleh lebih dari separuh Pengurus Anak Cabang.

10. Wewenang Musyawarah Cabang Luar Biasa sama dengan wewenang Musyawarah Cabang.

Pasal 16 Wewenang Musyawarah Cabang

Musyawarah Cabang memiliki wewenang : 1. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Cabang. 2. Memilih Pengurus Cabang. 3. Merubah dan mengesahkan program kerja organisasi di tingkat Kabupaten/Kota. 4. Membuat dan mengesahkan keputusan atau ketetapan lain di tingkat Kabupaten/Kota yang

tidak bertentangan dengan peraturan/keputusan organisasi yang lebih tinggi. 5. Menetapkan penyelenggaraan Musyawarah Cabang berikutnya

Pasal 17 Rapat Pimpinan Cabang

1. Rapat Pimpinan Cabang adalah rapat Pengurus Cabang yang diperluas. 2. Rapat Pimpinan Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang 3. Rapat Pimpinan Cabang di pimpin oleh Pengurus Daerah dan atau Pengurus Cabang 4. Rapat Pimpinan Cabang dihadiri oleh :

a. Pengurus Daerah. b. Pengurus Cabang. c. Alat Kelengkapan tingkat Cabang. d. Pengurus Anak Cabang yang ditentukan oleh Pengurus Cabang. e. Undangan lain jika dianggap perlu.

13

Pasal 18 Wewenang Rapat Pimpinan Cabang

Rapat Pimpinan Cabang memiliki wewenang : 1. Membahas isu-isu yang berkaitan dengan masalah keagamaan dan masalah lainnya. ditingkat

Kabupaten/Kota. 2. Merumuskan dan memutuskan kebijakan organisasi ditingkat Kabupaten/Kota dalam rangka

pengembangan organisasi maupun kebijakan untuk mendukung terwujudnya tujuan PDI Perjuangan.

3. Evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja organisasi dan konsolidasi organisasi di tingkat Kabupaten/Kota.

4. Membahas dan memberikan rehabilitasi sanksi pengurus sesuai tingkatannya.

Pasal 19 Musyawarah Anak Cabang

1. Musyawarah Anak Cabang merupakan forum tertinggi organisasi ditingkat Kecamatan. 2. Musyawarah Anak Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Anak Cabang. 3. Musyawarah Anak Cabang diadakan 5 (lima) tahun sekali. 4. Peserta Musyawarah Anak Cabang terdiri dari :

a. Pengurus Anak Cabang. b. Utusan Pengurus Ranting.

5. Pengurus Anak Cabang dapat menetapkan undangan lain sebagai peninjau. 6. Jumlah utusan Ranting diatur dalam Peraturan Organisasi. 7. Musyawarah Anak Cabang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh utusan Ranting yang terdiri

sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Pengurus Ranting. 8. Musyawarah Anak Cabang dipimpin oleh Pengurus Cabang didampingi oleh Pimpinan Sidang

yang dipilih dari dan oleh peserta Musyawarah Anak Cabang.

Pasal 20 Wewenang Musyawarah Anak Cabang

Musyawarah Anak Cabang memiliki wewenang : 1. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Anak Cabang. 2. Memilih Pengurus Anak Cabang. 3. Merubah dan mengesahkan program kerja organisasi di tingkat Kecamatan. 4. Membuat dan mengesahkan keputusan atau ketetapan lain di tingkat Kecamatan yang tidak

bertentangan dengan peraturan/keputusan organisasi yang lebih tinggi. 5. Menetapkan penyelenggaraan Musyawarah Anak Cabang berikutnya.

Pasal 21 Musyawarah Ranting

1. Musyawarah Ranting merupakan forum tertinggi organisasi ditingkat Kelurahan. 2. Musyawarah Ranting diselenggarakan oleh Pengurus Ranting. 3. Musyawarah Ranting diadakan 5 (lima) tahun sekali. 4. Peserta Musyawarah Ranting terdiri dari :

a. Pengurus Ranting b. Utusan Pengurus Anak Ranting

5. Pengurus Ranting dapat menetapkan undangan lain sebagai peninjau di dalam Musyawarah Ranting.

6. Jumlah utusan Ranting diatur dalam Peraturan Organisasi

14

7. Musyawarah Ranting dinyatakan sah apabila dihadiri oleh utusan Anak Ranting yang terdiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Pengurus Anak Ranting.

8. Musyawarah Ranting dipimpin oleh Pengurus Anak Cabang didampingi oleh Pimpinan Sidang yang dipilih dari dan oleh peserta Musyawarah Ranting.

Pasal 22

Wewenang Musyawarah Ranting

Musyawarah Ranting memiliki wewenang : 1. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Ranting. 2. Memilih Pengurus Ranting. 3. Merubah dan mengesahkan program kerja organisasi di tingkat Kelurahan. 4. Membuat dan mengesahkan keputusan atau ketetapan lain di tingkat Kelurahan yang tidak

bertentangan dengan peraturan/keputusan organisasi yang lebih tinggi. 5. Menetapkan penyelenggaraan Musyawarah Ranting berikutnya.

Pasal 23

Musyawarah Anak Ranting

1. Musyawarah Anak Ranting merupakan forum tertinggi organisasi ditingkat Dusun/Dukuh atau sebutan lain.

2. Musyawarah Anak Ranting diselenggarakan oleh Pengurus Anak Ranting. 3. Musyawarah Anak Ranting diadakan 5 (lima) tahun sekali. 5. Musyawarah Anak Ranting dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua

pertiga dari jumlah anggota. 6. Musyawarah Anak Ranting dipimpin oleh Pengurus Ranting didampingi oleh Pimpinan Sidang

yang dipilih dari dan oleh peserta Musyawarah Anak Ranting.

Pasal 24 Wewenang Musyawarah Anak Ranting

Musyawarah Anak Ranting memiliki wewenang : 1. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Anak Ranting. 2. Memilih Pengurus Anak Ranting. 3. Merubah dan mengesahkan program kerja organisasi di tingkat Dusun/Dukuh atau sebutan lain. 4. Membuat dan mengesahkan keputusan stsu ketetapan lain di tingkat Dusun/Dukuh yang tidak

bertentangan dengan peraturan/keputusan organisasi yang lebih tinggi 5. Menetapkan penyelenggaraan Musyawarah Anak Ranting berikutnya

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 25

Persyaratan Pengurus

Syarat untuk dapat dipilih menjadi Pengurus : 1. Yang dapat dipilih dan ditetapkan menjadi Pengurus Pusat adalah Anggota yang berakhlak baik,

sekurang-kurangnya telah empat tahun terus menerus menjadi Anggota, pernah menjadi pengurus organisasi di tingkat Provinsi dan bersedia berdomisili di Ibukota Negara.

2. Yang dapat dipilih dan ditetapkan menjadi Pengurus Daerah adalah Anggota yang berakhlak baik, sekurang-kurangnya telah tiga tahun terus menerus menjadi Anggota, pernah menjadi

15

pengurus organisasi di tingkat Kabupaten/Kota dan berdomisili di wilayah Provinsi pada kepengurusan yang bersangkutan.

3. Yang dapat dipilih dan ditetapkan menjadi Pengurus Cabang adalah Anggota yang berakhlak baik, sekurang-kurangnya telah dua tahun terus menerus menjadi Anggota dan berdomisili di wilayah Kabupaten atau kota pada kepengurusan yang bersangkutan

4. Yang dapat dipilih dan ditetapkan menjadi Pengurus Anak Ranting, Pengurus Ranting dan pengurus Anak cabang adalah Anggota yang berakhlak baik, dan berdomisili di wilayah kepengurusan yang bersangkutan.

5. Pembentukan kepengurusan di setiap tingkatan diatur dalam Peraturan Organisasi. 6. Pengecualian Pasal ini dapat dilakukan untuk kepengurusan yang dibentuk sebelum

Musyawarah organiasi pertama di setiap tingkatan dilaksanakan.

Pasal 26 Pengurus Pusat

1. Pengurus Pusat merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di tingkat Nasional

berdasarkan AD-ART dan Peraturan Organisasi. 2. Pengurus Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional. 3. Pengurus Pusat mempunyai tugas :

a. Melaksanakan peraturan, keputusan dan program organisasi. b. Melaksanakan konsolidasi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

perwakilan luar negeri. c. Menyelenggarakan manajemen organisasi di tingkat Pusat d. Memberikan bimbingan dan pengawasan kepada struktural organisasi yang ada di

bawahnya. 4. Pengurus Pusat memiliki wewenang :

a. Membuat dan menetapkan pedoman dan peraturan organisasi berdasarkan AD-ART dan keputusan Musyawarah Nasional.

b. Pengurus Pusat mengesahkan struktur, komposisi dan personalia Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang.

c. Melaksanakan Musyawarah Nasional pada waktu yang telah ditetapkan pada Musyawarah Nasional sebelumnya.

d. Memberikan sanksi organisasi terhadap Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan anggota yang melanggar AD-ART dan Peraturan Organisasi.

5. Pengurus Pusat mengucapkan sumpah/janji di dalam Musyawarah Nasional, kecuali ditentukan lain oleh Musyawarah Nasional

Pasal 27 Personalia Pengurus Pusat

1. Struktur Komposisi Pengurus Pusat terdiri dari :

a. Ketua Umum b. Wakil Ketua Umum c. Beberapa Ketua d. Sekretaris Jenderal e. Beberapa Wakil Sekretaris Jenderal f. Bendahara Umum g. Beberapa Wakil Bendahara

2. Personalia Pengurus Pusat yang baru menjabat 1 (satu) periode dapat dipilih kembali untuk satu kali periode berikutnya.

3. Uraian tugas, tata kerja dan sistim prosedur organisasi Pengurus Pusat selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

16

4. Apabila Ketua Umum berhalangan tetap atau tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya maka dapat dipilih pejabat Ketua Umum oleh Rapat Pleno Pengurus Pusat.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan lowong Personalia Pengurus Pusat diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 28

Pengurus Daerah

1. Pengurus Daerah merupakan pemegang kekuasaan eksekutif di tingkat Provinsi berdasarkan AD-ART dan Peraturan Organisasi.

2. Pengurus Daerah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah. 3. Pengurus Daerah mempunyai tugas :

a. Melaksanakan peraturan, keputusan dan program organisasi di tingkat Provinsi. b. Melaksanakan konsolidasi di seluruh wilayah Provinsi. c. Menyelenggarakan manajemen organisasi di tingkat Daerah. d. Memberikan bimbingan dan pengawasan kepada struktural organisasi yang ada di

bawahnya. 4. Pengurus Daerah memiliki wewenang :

a. Membuat dan menetapkan program kerja Daerah berdasarkan AD-ART dan keputusan Musyawarah Daerah.

b. Mengesahkan struktur, komposisi dan personalia Pengurus Cabang. c. Melaksanakan Musyawarah Daerah pada waktu yang telah ditetapkan pada Musyawarah

Daerah sebelumnya. d. Memberikan sanksi terhadap Pengurus Cabang dan Anggota yang melanggar AD-ART

dan Peraturan Organisasi. 5. Pengurus Daerah mengucapkan sumpah/janji di dalam Musyawarah Daerah, kecuali ditentukan

lain oleh Musyawarah Daerah.

Pasal 29 Personalia Pengurus Daerah

1. Struktur Komposisi Pengurus Daerah terdiri dari :

a. Ketua, b. Beberapa Wakil Ketua c. Sekretaris d. Beberapa Wakil Sekretaris e. Bendahara f. Beberapa Wakil Bendahara

2. Personalia Pengurus Daerah yang baru menjabat 1 (satu) periode dapat dipilih kembali untuk satu kali periode berikutnya.

3. Uraian tugas, tata kerja dan sistim prosedur organisasi Pengurus Daerah selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

4. Apabila Ketua berhalangan tetap atau tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya maka dapat dipilih pejabat Ketua oleh Rapat Pleno Pengurus Daerah dengan persetujuan Pengurus Pusat.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan lowong Personalia Pengurus Daerah diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 30

Pengurus Cabang

1. Pengurus Cabang merupakan pemegang kekuasaan eksekutif di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan AD-ART dan Peraturan Organisasi.

17

2. Pengurus Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Cabang. 3. Pengurus Cabang mempunyai tugas :

a. Melaksanakan peraturan, keputusan dan program organisasi di tingkat Kabupaten/Kota. b. Melaksanakan konsolidasi di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. c. Menyelenggarakan manajemen organisasi ditingkat Kabupaten/Kota. d. Memberikan bimbingan dan pengawasan kepada struktural organisasi yang ada di

bawahnya.

4. Pengurus Cabang memiliki wewenang : a. Membuat dan menetapkan Program Kerja Cabang berdasarkan AD-ART, Peraturan

Organisasi dan keputusan Musyawarah Cabang. b. Mengesahkan struktur, komposisi dan personalia Pengurus Ranting c. Melaksanakan Musyawarah Cabang pada waktu yang telah ditetapkan pada Musyawarah

Cabang sebelumnya. d. Memberikan sanksi terhadap Pengurus Ranting dan Anggota yang melanggar AD-ART dan

Peraturan Organisasi.

5. Pengurus Cabang mengucapkan sumpah/janji di dalam Musyawarah Cabang kecuali ditentukan lain oleh Musyawarah Cabang.

Pasal 31

Personalia Pengurus Cabang

1. Struktur Komposisi Pengurus Cabang terdiri dari : a. Ketua, b. Beberapa Wakil Ketua c. Sekretaris d. Beberapa Wakil Sekretaris e. Bendahara f. Beberapa Wakil Bendahara

2. Personalia Pengurus Cabang yang baru menjabat 1 (satu) periode dapat dipilih kembali untuk satu kali periode berikutnya.

3. Uraian tugas, tata kerja dan sistim prosedur organisasi Pengurus Cabang selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

4. Apabila Ketua berhalangan tetap atau tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya maka dapat dipilih pejabat Ketua oleh Rapat Pleno Pengurus Cabang dengan diketahui Pengurus Daerah dan dengan persetujuan Pengurus Pusat.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan lowong Personalia Pengurus Cabang diatur dalam Peraturan Organisasi

Pasal 32 Pengurus Anak Cabang

1. Pengurus Anak Cabang merupakan pemegang kekuasaan eksekutif di tingkat Kecamatan

berdasarkan AD-ART dan Peraturan Organisasi. 2. Pengurus Anak Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Anak Cabang. 3. Pengurus Anak Cabang mempunyai tugas :

a. Melaksanakan peraturan, keputusan dan program organisasi di tingkat Kecamatan. b. Melaksanakan konsolidasi di seluruh wilayah Kecamatan. c. Menyelenggarakan manajemen organisasi ditingkat Kecamatan. d. Memberikan bimbingan dan pengawasan kepada struktural organisasi yang ada di

bawahnya.

18

4. Pengurus Anak Cabang memiliki wewenang : a. Membuat dan menetapkan Program Kerja Anak Cabang berdasarkan AD-ART, Peraturan

Organisasi dan keputusan Musyawarah Anak Cabang. b. Mengesahkan struktur, komposisi dan personalia Pengurus Ranting c. Melaksanakan Musyawarah Anak Cabang pada waktu yang telah ditetapkan pada

Musyawarah Anak Cabang sebelumnya. d. Memberikan sanksi peringatan terhadap Pengurus Anak Ranting dan Anggota yang

melanggar AD-ART dan Peraturan Organisasi. 5. Pengurus Anak Cabang mengucapkan sumpah/janji di dalam Musyawarah Anak Cabang

kecuali ditentukan lain oleh Musyawarah Anak Cabang.

Pasal 33 Personalia Pengurus Anak Cabang

1. Struktur Komposisi Pengurus Anak Cabang terdiri dari :

a. Ketua, b. Beberapa Wakil Ketua c. Sekretaris d. Beberapa Wakil Sekretaris e. Bendahara f. Wakil Bendahara

2. Personalia Pengurus Anak Cabang yang baru menjabat 1 (satu) periode dapat dipilih kembali untuk satu kali periode berikutnya.

3. Uraian tugas, tata kerja dan sistim prosedur organisasi Pengurus Anak Cabang selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

4. Apabila Ketua berhalangan tetap atau tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya maka dapat dipilih pejabat Ketua oleh Rapat Pleno Pengurus Anak Cabang dengan diketahui Pengurus Cabang dan dengan persetujuan Pengurus Daerah.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan lowong Personalia Pengurus Anak Cabang diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 34

Pengurus Ranting

1. Pengurus Ranting merupakan pemegang kekuasaan eksekutif di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain berdasarkan AD-ART dan Peraturan Organisasi.

2. Pengurus Ranting dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Ranting. 3. Pengurus Ranting mempunyai tugas :

a. Melaksanakan peraturan, keputusan dan program organisasi di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

b. Melaksanakan konsolidasi di seluruh wilayah Desa/Kelurahan atau sebutan lain. c. Menyelenggarakan manajemen organisasi ditingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain. d. Memberikan bimbingan dan pengawasan kepada struktural organisasi yang ada di

bawahnya. 4. Pengurus Ranting memiliki wewenang :

a. Membuat dan menetapkan Program Kerja Ranting berdasarkan AD-ART, Peraturan Organisasi dan keputusan Musyawarah Ranting.

b. Melaksanakan Musyawarah Ranting pada waktu yang telah ditetapkan pada Musyawarah Ranting sebelumnya.

c. Memberikan sanksi terhadap Anggota yang melanggar AD-ART dan Peraturan Organisasi. 5. Pengurus Ranting mengucapkan sumpah/janji di dalam Musyawarah Ranting kecuali ditentukan lain oleh Musyawarah Ranting.

19

Pasal 35 Personalia Pengurus Ranting

1. Struktur Komposisi Pengurus Ranting terdiri dari :

a. Ketua, b. Beberapa Wakil Ketua c. Sekretaris d. Wakil Sekretaris e. Bendahara f. Wakil Bendahara

2. Personalia Pengurus Ranting yang baru menjabat 1 (satu) periode dapat dipilih kembali untuk satu kali periode berikutnya.

3. Uraian tugas, tata kerja dan sistim prosedur organisasi Pengurus Ranting selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

4. Apabila Ketua berhalangan tetap atau tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya maka dapat dipilih pejabat Ketua oleh Rapat Pleno Pengurus Ranting dengan diketahui Pengurus Anak Cabang dan dengan persetujuan pengurus Cabang.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan lowong Personalia Pengurus Ranting diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 36

Pengurus Anak Ranting

1. Pengurus Anak Ranting merupakan pemegang kekuasaan eksekutif di tingkat Dusun/Dukuh atau sebutan lain berdasarkan AD-ART dan Peraturan Organisasi.

2. Pengurus Anak Ranting dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Anak Ranting. 3. Pengurus Anak Ranting mempunyai tugas :

a. Melaksanakan peraturan, keputusan dan program organisasi di tingkat Dusun/Dukuh atau sebutan lain.

b. Melaksanakan konsolidasi di seluruh wilayah Dusun/Dukuh atau sebutan lain. c. Menyelenggarakan manajemen organisasi ditingkat Dusun/Dukuh atau sebutan lain. d. Memberikan bimbingan dan pengawasan kepada Anggota.

4. Pengurus Ranting memiliki wewenang : a. Membuat dan menetapkan Program Kerja Anak Ranting berdasarkan AD-ART, peraturan

Organisasi dan keputusan Musyawarah Anak Ranting. b. Melaksanakan Musyawarah Anak Ranting pada waktu yang telah ditetapkan pada

Musyawarah Anak Ranting sebelumnya. c. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Anggota yang melanggar AD-ART dan Peraturan

Organisasi ke Pengurus Ranting dan Pengurus Anak Cabang. 5. Pengurus Anak Ranting mengucapkan sumpah/janji di dalam Musyawarah Anak Ranting kecuali ditentukan lain oleh Musyawarah Anak Ranting.

Pasal 37 Personalia Pengurus Anak Ranting

1. Struktur Komposisi Pengurus Anak Ranting terdiri dari :

a. Ketua, b. Beberapa Wakil Ketua c. Sekretaris

20

d. Wakil Sekretaris e. Bendahara f. Wakil Bendahara

2. Personalia Pengurus Anak Ranting yang baru menjabat 1 (satu) periode dapat dipilih kembali untuk satu kali periode berikutnya.

3. Uraian tugas, tata kerja dan sistim prosedur organisasi Pengurus Anak Ranting selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

4. Apabila Ketua berhalangan tetap atau tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya maka dapat dipilih pejabat Ketua oleh Rapat Pleno Pengurus Anak Ranting dengan diketahui Pengurus Ranting dan dengan persetujuan Pengurus Anak Cabang.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan lowong Personalia Pengurus Anak Ranting diatur dalam Peraturan Organisasi

Pasal 38

Alat Kelengkapan Organisasi

1. Alat Kelengkapan Organisasi dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada kepengurusan organisasi sesuai tingkatannya.

2. Pembina merupakan Alat Kelengkapan Organisasi yang hanya ada di tingkat Pusat. 3. Penasehat merupakan Alat Kelengkapan Organisasi yang berfungsi untuk memberikan

saran/pertimbangan kepada kepengurusan di tingkatannya baik diminta maupun tidak diminta. 4. Departemen merupakan Alat Kelengkapan Organisasi yang berfungsi mengumpulkan dan

menganalisa data untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pengurus ditingkatannya.

5. Badan merupakan Alat Kelengkapan Organisasi yang berfungsi sebagai lembaga taktis organisasi yang menangani bidang-bidang khusus.

6. Unit Kerja merupakan Alat Kelengkapan Organisasi yang bersifat sementara (ad hoc) dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai Alat Kelengkapan Organisasi diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

1. Pembentukan kepengurusan di setiap tingkatan organisasi sebelum Musyawaran diselenggarakan untuk pertama kalinya, dilakukan melalui mekanisme formatur dan ditetapkan dengan cara lain yang menyimpang dari ketentuan Anggaran Rumah Tangga ini.

2. Pelantikan atau pengucapan sumpah/janji pengurus di setiap tingkatan organisasi sebelum Musyawarah diselenggarakan untuk pertama kalinya, dilakukan melalui cara lain yang menyimpang dari ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB V KETENTUAN PERUBAHAN

Pasal 40

1. Perubahan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Pengurus Daerah dan dua pertiga dari jumlah Pengurus Cabang.

21

2. Rancangan perubahan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga disampaikan kepada peserta Musyawarah Nasional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Nasional dilaksanakan.

BAB VI ATURAN TAMBAHAN

Pasal 41

Setiap anggota Baitul Muslimin Indonesia diwajibkan untuk memahami dan mengetahui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB VII PENUTUP

Pasal 42

1. Hal-hal yang belum di atur dalam Anggaran Rumah Tangga ini selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

2. Apabila terdapat perbedaan Penafsiran dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga ini, maka tafsir yang sah adalah yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

3. Anggaran Rumah Tangga ini untuk pertama kalinya di tetapkan oleh DPP PDI Perjuangan sebagai Pendiri Baitul Muslimin Indonesia.

*****