Abstract D1215007.docx · Web viewJURNAL PERSEPSI PEMBUBARAN ORMAS ISLAM (Studi Kualitatif tentang Persepsi Komunikasi Mengenai Pembubaran Ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

JURNAL

PERSEPSI PEMBUBARAN ORMAS ISLAM

(Studi Kualitatif tentang Persepsi Komunikasi Mengenai

Pembubaran Ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh

Pemerintah Indonesia di Kalangan Organisasi Mahasiswa Ekstra

Kampus Keislaman Wilayah Solo Raya Tahun 2017)

Oleh:

ANDRI YUDHA TIRTAYASA

D1215007

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2018

PERSEPSI PEMBUBARAN ORMAS ISLAM(Studi Kualitatif tentang Persepsi Komunikasi Mengenai Pembubaran

Ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Pemerintah Indonesia di Kalangan Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus Keislaman Wilayah Solo

Raya Tahun 2017)

Andri Yudha TirtayasaSri Herwindya Baskara Wijaya

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan PolitikUniversitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract

Dissolution of the Islamic organizations HTI through regulation in lieu of law (Perppu) No. 2 the year 2017 massively reported in various media to make HTI as if tried by the press. Pros and cons appear. According to the government, the ideology Islamic caliphate (khilafah) by HTI opposes the ideology of Pancasila. On the other hand the steps the Government is considered a setback to democracy. This research aims to find out how the perception and communication channels used of Islamic extra campus student organization in Solo against the policies of the organizations Hizb ut Tahrir Indonesia the dissolution by the Government of the Republic of Indonesia.

The four Islamic-based OMEK is in direct contact with HTI. The different backgrounds of the four organizations in this research, HMI, PMII, IMM and KAMMI will certainly affect their perceptions of both issues. The process of perception consists of selection, interpretation and reaction. Differences in the process of perception is also later believed to affect the communication channel used. By using qualitative descriptive method is expected to spell out in detail how perception and communication channels from them. In-depth interviews on them found differences of perception of regulation in lieu of law (Perppu) to ban HTI.

They got information about HTI dissolution from online media and conventional media. There are HMI and KAMMI refuse that regulation in lieu of law (Perppu) and PMII and IMM who agree with that regulation in lieu of law (Perppu) with the terms. Related to the dissolution of HTI only KAMMI less agree, because the government such as authoritarian and anti-criticism. In aspires at their perception, each OMEK using different communication channel. HMI using statement, demonstration, online media and discussion. PMII only using discussion. IMM not using any channels. While the KAMMI using discussion, non-mainstream online media and demonstration.

Keywords: regulation in lieu of law of mass organization, Hizb ut Tahrir Indonesia, extra campus student organization (OMEK), Perception, Communication Channels

1

Pendahuluan

Desakan pembubaran ormas yang dianggap anarkis dan radikal semakin

kencang beritakan di media online maupun konvensial pada Januari tahun 2017.

Namun rupanya pembubaran tidak mudah untuk dilaksanakan. Setiap kali ormas

yang akan dibubarkan harus melalui laporan masyarakat. Ormas kemudian

mendapat surat peringatan satu, dua, tiga. Selain itu, pembubaran ormas juga

harus melalui keputusan pengadilan (Romadoni, 2017). Namun nyatanya pada 8

Mei 2017, melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Wiranto, pemerintah mengumumkan akan mengajukan permohonan pembubaran

organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) ke pengadilan (Kuwado,

2017).

Dikeluarkannya pengajuan permohonan pembubaran HTI oleh Wiranto

dan pemberitaan yang sangat santer di berbagai media massa membuat HTI

seperti diadili oleh Pers (trial by press) bahwa HTI harus dibubarkan. Padahal saat

itu pemerintah belum memberikan peringatan apapun terhadap HTI. Pemerintah

baru mengeluarkan Perppu No 2 Tahun 2017 pada 10 Juli 2017 yang kemudian

menjadi acuan hukum dibubarkannya HTI. Perppu tersebut menggantikan UU

Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam

pelaksanaannya, pada Rabu, 19 Juli 2017 Freddy Harris selaku Direktur Jenderal

Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)

mencabut status badan hukum HTI melalui Surat Kementerian Hukum dan HAM

No AHU -30.AHA.01.08.2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum

dan HAM RI no AHU 00282.60.10.2014.2014 tentang Pengesahan Pendirian

Perkumpulan HTI (Movanita, 2017).

Lantas apakah memang perlu dilakukan pembubaran oleh pemerintah

Indonesia. Sebelum itu mari melihat sejarah organisasi faksi kanan ini. Organisasi

politik internasional Ḥizb at-Taḥrir atau Hizbut Tahrir (HT) berdiri di Jerussalem

pada 64 tahun yang lalu (1953-2007). Gerakan Hizbut Tahrir menitik beratkan

pada perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan

kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah. Pada tahun 1953,

Hizb at Tahrir dideklarasikan di Jerusalem, Palestina oleh Taquyddun al Nabhani.

2

Kemudian Hizb at Tahrir memulai pergerakan dengan membawa dakwah ke

beberapa negara Arab (Pike, 2017). Semenjak saat itu, Hizb at Tahrir berkembang

dan masuk ke lebih dari 50 negara di dunia termasuk Indonesia.

Doktrin Hizbut Tahrir tidak berubah dalam lima puluh tahun terakhir,

Sebenarnya, tulisan-tulisan Nabhani merupakan dasar bagi platform ideologis

Hizbut Tahrir dan setiap perubahan besar akan melemahkan esensi partai

(Karagiannis & McCauley, 2006). Hizbut Tahrir telah memiliki tiga tahap

program aksi yang perlu dilakukan untuk membawa umat muslim menuju tujuan

utama mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah

Islamiyah (al-Taḥrīr, 1999):

1) Tahap pertumbuhan; hal ini meliputi menemukan dan menumbuhkan individu

yang diyakinkan oleh pemikiran dan metode partai. Hal ini diperlukan untuk

merumuskan dan membentuk kelompok yang mampu membawa gagasan

partai.

2) Tahapan interaksi dengan Umat (bangsa) untuk mendorong umat Islam

bekerja untuk Islam dan membawa Dakwah seolah-olah menjadi miliknya

sendiri, Sehingga berhasil membangun Islam dalam kehidupan, negara, dan

masyarakat

3) Tahap pengambilan pemerintah dan penerapan Islam sepenuhnya dan

menyeluruh, dan membawa pesannya ke seluruh dunia.

Dari ketiga tahap aksi yang dirumuskan oleh Hizbut Tahrir terlihat

bahwasanya Hizbut Tahrir bukanlah organisasi atau kelompok yang menggunakan

kekerasan dalam memperjuangkan ideologi mereka. Mereka lebih memilih cara-

cara diplomatis melalui organisasi ataupun partai politik.

Namun layaknya Indonesia, di beberapa negara dilarang pergerakannya.

Hizbut Tahrir telah di anggap berbahaya dan dilarang aktivitasnya. Hingga saat ini

ada 17 negara yang secara terang-terangan melarang Hizbut Tahrir.

Dengan massa pendukung dan simpatisan yang banyak tersebut tentu saja

pembubaran HTI menimbulkan pro dan kontra. Sewaktu perppu ormas

dikeluarkan, pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto berpendapat

pembentukan Perppu tersebut untuk menyelamatkan kehidupan berbangsa dari

3

ancaman ideologi yang ingin mengganti Pancasila dan UUD 1945 (Erdianto,

Wiranto: Apa Salahnya Menyelamatkan Bangsa dari Ancaman Ideologi? -

Kompas.com, 2017). Namun, hal tersebut menimbulkan reaksi beragam dari

kalangan masyarakat. Tidak sedikit orang yang berpendapat bahwa pembentukan

Perppu tersebut adalah kemunduran demokrasi (Victoria, 2017). Kelompok

masyarakat yang pro menilai Perppu Ormas memberikan kekuatan hukum bagi

pemerintah untuk menindak ormas-ormas radikal yang bertentangan dengan

ideologi Pancasila. Sementara, kelompok yang kontra memandang pemerintah

dikhawatirkan bertindak sewenang-wenang dan represif dengan berlandaskan

Perppu Ormas (Erdianto, Pengesahan UU Ormas, antara Ancaman Radikalisme

dan Alat Represi - Kompas.com, 2017).

Perbedaan persepsi juga terjadi di kalangan mahasiswa nasional. Tidak

sedikit mahasiswa yang menolak perppu ormas ini. Hal ini karena Perppu tersebut

telah menunjukkan sinyal kediktatoran pemerintah (Ghafiruzzambi, 2017).

Namun ada juga kalangan mahasiswa yang mendukung perppu ormas dan

mengapresiasi langkah pemerintah ini. Hal ini untuk menjaga keutuhan NKRI

(Media Indonesia, 2017).

Untuk kota Solo sendiri, sangat mungkin terjadi perbedaan-perbedaan di

kalangan mahasiswa. Kota Solo sebagai salah satu kota pergerakan, di mana

banyak organisasi-organisasi mahasiswa khususnya organisasi mahasiswa ekstra

kampus yang eksis. Mulai dari OMEK yang berhaluan nasionalis hingga yang

berhaluan keagamaan dan sosial ada di kota Solo. Peneliti sendiri tertarik untuk

melihat pandangan mahasiswa dari kalangan OMEK berbasis keislaman. Karena

OMEK keislaman sendiri memiliki beragam pandangan dan ideologi. Selain itu

singgungan langsung dengan OMEK underbow dari HTI yaitu GEMA

Pembebasan tentu bisa menjadi faktor yang mempengaruhi persepsi mereka.

OMEK keislaman yang dipilih adalah HMI, PMII, IMM dan KAMMI. HMI

dengan Nilai Dasar Perjuangannya, PMII dengan pandangan NU-nya, IMM yang

merupakan underbow Muhammadiyah serta KAMMI dengan pergerakannya.

Menarik untuk melihat apakah ada perbedaan proses persepsi dalam

komunikasi keempat OMEK Keislaman mengingat terdapat perbedaan pandangan

4

ideologi mereka. Persepsi yang merupakan sebuah pesan tentu akan disalurkan ke

saluran komunikasi tertentu. Jika terjadi perbedaan proses persepsi bisa saja akan

mempengaruhi saluran apa yang kemudian dipakai keempat OMEK keislaman

tersebut untuk menyampaikan persepsi dan aspirasi mereka terkait pembubaran

ormas HTI. Perbedaan-perbedaan persepsi dan saluran komunikasi yang

digunakan inilah yang nantinya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap

keempat OMEK terkait pembubaran HTI.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah dipaparkan di atas, maka

penelitian ini mengambil fokus untuk menjawab pertanyaan:

1. Bagaimana persepsi organisasi mahasiswa ekstra kampus keislaman di Solo

Raya terhadap kebijakan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia oleh

Pemerintah Republik Indonesia?

2. Media komunikasi apa saja yang menjadi penyalur persepsi dan aspirasi

organisasi mahasiswa ekstra kampus keislaman terhadap pembubaran Hizbut

Tahrir Indonesia oleh Pemerintah Republik Indonesia?

Telaah Pustaka

A. Komunikasi

Sederhananya, komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara

penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan (Rohim, 2009).Karena itu,

komunikasi bergantung pada kemampuan kita untuk dapat memahami satu

dengan yang lainnya (communication depends on our ability to understand one

another) (Turner & West, 2007).

Unsur-unsur dalam proses komunikasi tergantung model komunikasi apa

yang digunakan. Secara umum unsur-unsur komunikasi dalam model komunikasi

terdiri dari: sumber, pesan, media, penerima, pengaruh, tanggapan balik, dan

lingkungan (Cangara, 2010).

Komunikasi dapat terjadi bila unsur-unsur dalam komunikasi bisa

terpenuhi. Menurut Harold Lasswell terdapat lima unsur yang harus ada dalam

model komunikasi terdapat lima hal (Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan

Praktek, 2006):

5

1. Komunikator (communicator, source, sender)

2. Pesan (message)

3. Media (channel, media)

4. Komunikan (communicator, communicatee, receiver, recipient)

5. Efek (effect, impact, imfluence)

Unsur-unsur komunikasi adalah model komunikasi yang dicetuskan oleh

Lasswell untuk menjawab pertanyaan “Who Says What In Which Channel To

Whom With What Effect” atau Siapa yang mengatakan apa melalui saluran apa

kepada siapa dengan efek apa? Menurutnya pertanyaan tersebut adalah cara yang

baik untuk menjelaskan komunikasi. Jadi berdasarkan paradigma Lasswell

tersebut, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada

komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu (Effendy, Ilmu

Komunikasi Teori dan Praktek, 2006).

Ketika semua unsur-unsur komunikasi terpenuhi dan berjalan, maka

terjadilah proses komunikasi. Lalu, setelah terjadi proses komunikasi, maka perlu

diketahui fungsi komunikasi.

Terdapat beragam fungsi dari komunikasi. Fungsi adalah potensi yang

dapat digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu. Fungsi komunikasi di

bagi menjadi empat sesuai tipe komunikasinya sebagai berikut (Effendy, Ilmu

Komunikasi Teori dan Praktek, 2006):

1. Komunikasi dengan diri sendiri berfungsi untuk mengembangkan kreativitas

imajinasi, memahami dan mengendalikan diri, serta meningkatkan

kematangan berpikir sebelum mengambil keputusan.

2. Komunikasi antar pribadi berfungsi untuk meningkatkan hubungan insani

(human relations), menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi,

mengurangi ketidakpastian sesuatu, serta berbagi pengetahuan dan

pengalaman dengan orang lain.

3. Komunikasi publik berfungsi untuk menumbuhkan semangat kebersamaan

(solidaritas), mempengaruhi orang lain, memberi informasi, mendidik, dan

menghibur.

6

4. Komunikasi Massa berfungsi untuk menyebarluaskan informasi, meratakan

pendidikan, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan

kegembiraan dalam hidup seseorang.

B. Persepsi

Persepsi disebut inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat,

tidak mungkin kita berkomunikasi dengan efektif (Mulyana, 2015).Persepsi

adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang

diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah

memberikan makna pada stimulus indrawi (sensory stimuli) (Rakhmat, 2012).

Persepsi dapat didefinisikan sebagai proses menerima, menyeleksi,

mengorganisasikan, mengorganisasikan, menguji, dan memberikan reaksi kepada

rangsangan pancaindra atau data (Pareek, 1986).

Persepsi manusia terbagi menjadi dua: persepsi terhadap obyek

(lingkungan fisik) dan persepsi sosial (manusia). Dalam mempersepsi lingkungan,

manusia hanya menanggapi sifat-sifat luar. Sedangkan ketika mempersepsi

manusia akan ada faktor dalam dan faktor luar. Begitu juga dengan reaksi yang di

dapat, obyek tidak akan bereaksi, sedangkan manusia akan bereaksi dan tentunya

persepsi juga akan berubah seiring dengan persepsi tersebut (Mulyana, 2015).

Persepsi terhadap lingkungan, setiap orang bisa mengalami perbedaan

karena berbeda latar belakang. Pengalaman, budaya, dan suasana psikologis

membuat persepsi kita berbeda atas suatu obyek. Persepsi sosial adalah proses

menangkap arti obyek-obyek sosial dan kejadian-kejadian yang kita alami dalam

lingkungan kita (Mulyana, 2015).

Terkait proses persepsi terdapat beberapa pendapat. Dikutip dari buku

Psikologi Umum karya Alex Sobur, dalam proses persepsi terdapat tiga

komponen utama berikut (Sobur, 2003).

1. Seleksi adalah proses penyaringan oleh indra terhadap rangsangan dari luar,

intensitas dan jenisnya dapat banyak dan sedikit.

2. Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai

arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti

pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, dan

7

kecerdasan. Interpretasi juga bergantung pada kemampuan seseorang untuk

mengadakan pengategorian informasi yang diterimanya, yaitu proses

mereduksi informasi yang kompleks menjadi sederhana.

3. Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku

sebagai reaksi (Depdikbud, 1985, dalam Soelaeman, 1987). Jadi, proses

persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi, dan pembulatan terhadap

informasi yang sampai.

Lebih jelasnya proses persepsi dijelaskan oleh Pareek berikut dikutip dari

buku Psikologi Umum. Proses persepsi terdiri dari beberapa proses sebagai

berikut ini (Sobur, 2003).

1. Proses menerima rangsangan

Proses pertama dalam persepsi ialah menerima rangsangan atau data dari

berbagai sumber. Kebanyakan data diterima melalui pancaindra.

2. Proses menyeleksi rangsangan

Tidaklah mungkin untuk memperhatikan semua rangsang yang telah

diterima. Akhirnya kita memilih untuk menanggapi sedikit dari rangsangan

indrawi yang diterima. Hal inilah yang dimaksud atensi yang merupakan faktor

utama untuk menentukan selektivitas terhadap suatu rangsang. Dua kumpulan

faktor menentukan seleksi rangsangan itu, yaitu faktor intern dan faktor ekstern.

a. Faktor intern yang mempengaruhi persepsi adalah kebutuhan psikologis, latar

belakang, pengalaman, kepribadian, sikap dan kepercayaan umum serta

penerimaan diri.

b. Faktor ekstern yang mempengaruhi seleksi persepsi adalah intensitas, ukuran,

kontras, gerakan, pengulangan obyek, keakraban, kebaruan.

3. Proses pengorganisasian

Rangsangan yang diterima selanjutnya diorganisasikan dalam suatu

bentuk. Ada tiga dimensi utama dalam pengorganisasian rangsangan, yakni

pengelompokan, bentuk timbul dan latar dan kemantapan persepsi.

4. Proses penafsiran

8

Setelah rangsangan atau data diterima dan diatur, si penerima lalu

menafsirkan data itu dengan berbagai cara. Dikatakan bahwa telah terjadi persepsi

setelah data itu ditafsirkan.

5. Proses pengecekan

Sesudah data diterima dan ditafsirkan, si penerima mengambil beberapa

tindakan untuk mengecek apakah penafsirannya benar atau salah. Data atau kesan-

kesan itu dapat dicek dengan menanyakan kepada orang lain mengenai persepsi

mereka.

6. Proses reaksi

Lingkaran persepsi itu belum sempurna sebelum menimbulkan suatu

tindakan. Tindakan ini bisa tersembunyi dan bisa pula terbuka. Tindakan

tersembunyi berupa pembentukan pendapat atau sikap, sedangkan tindakan yang

terbuka berupa tindakan nyata sehubungan dengan tindakan tersembunyi ialah

“pembentukan kesan”

Singkatnya, kita perlu adanya rangsangan di alat indra (indra peraba, indra

penglihatan, indra penciuman, indra pengecap dan indra pendengar), kemudian

kita akan memperhatikan rangsangan tersebut. Lalu menginterpretasikan

informasi yang diperoleh. Jadilah persepsi, terakhir adalah proses reaksi yaitu

bertindak sehubungan dengan apa yang telah dipersepsikan. Proses-proses

tersebut disampaikan ke orang lain maka terjadilah komunikasi.

C. Ormas

Secara empirik organisasi terbentuk atas dasar kebutuhan untuk

mengorganisir diri dalam mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang telah dirancang

dan disepakati oleh pendiri organisasi dimaksud menentukan corak dan bentuk

organisasi yang dibentuk. Dan dalam konteks ke-Indonesiaan, salah satu bentuk

organisasi yang ada dan berkembang adalah organisasi sosial kemasyarakatan

yang memiliki karakteristik tersendiri. Organisasi sosial kemasyarakatan

merupakan organisasi sosial (non-profit), yang dibentuk oleh masyarakat (warga)

secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan

kepercayaan, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai

tujuan nasional (Hidayat, 2008).

9

Organisasi kemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang

Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan yang telah diubah

melalui Perppu No. 2 Tahun 2017, memiliki pengertian sebagai berikut:

organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela

berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan

tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dalam melaksanakan

kegiatannya ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis

(Republik Indonesia, 2013).

D. Khilafah

Hizbut Tahrir memiliki cita-cita dan gagasan membentuk Khilafah

Islamiyah. Khilafah menurut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah kepemimpinan

umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia yang bertanggung jawab menerapkan

hukum Islam dan menyampaikan risalah Islam ke seluruh muka bumi

(Priyambodo & Kusumadewi, 2017).

Sebelumnya, mari menilik definisi Khilfah dari berbagai sudut pandang.

Dalam tata bahasa Arab, Khilafah merupakan bentuk kata benda verbal yang

mensyaratkan adanya subyek atau pelaku yang aktif yang disebut khalifah. Kata

khilafah dengan demikian menunjuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan

oleh seseorang, yaitu seseorang yang disebut khalifah (Sudrajat, 2007).

Hukum mengenai kewajiban penegakan khilafah, dari jaman sepeninggal

Rasulullah Saw hingga saat ini selalu terjadi perselisihan. Perselisihan pendapat

mengenai apakah kewajiban itu berdasar pada Syara atau akal. Bagi mereka yang

menolak kewajiban membangun ke-khilafah-an pada massa itu beranggapan

bahwa yang wajib dilakukan adalah melaksanakan hukum-hukum Syara, sebab

jika umat telah berkeadilan dan telah melaksanakan hukum Allah, keberadaan

imam tidak lagi dibutuhkan begitu juga menegakkanya, pendapat mereka ini kalah

dengan Ijma pada saat itu (Khaldūn, 1986).

Dalil kewajiban mendirikan khilafah melalui Ijma’ tersebut sayangnya

masih belum berdasar kuat dari Al-Quran dan Hadist. Dalam Al-Quran tidak

10

terdapat penjelasan secara gamblang mengenai kewajiban pendirian khilafah.

Begitu juga dari hadis-hadis Nabi, tidak ditemukan sesuatu yang lebih dari

sekedar penyebutan kata imamah, baiah, jamaah atau yang lain (al-Rāziq,, Zaid

Su'di, & Soenardi, 2002).

E. OMEK

Organisasi mahasiswa ekstra kampus yang memang merupakan salah satu

bentuk kebebasan masyarakat khususnya mahasiswa dalam berserikat dan

berkumpul sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Organisasi mahasiswa

ekstra kampus yang selanjutnya disebut OMEK merupakan organisasi yang tidak

mendapat pembiayaan dari pihak kampus. Hal ini patut dipertahankan untuk

menjaga independensi, kreativitas, dan daya kritis itu sendiri. Jenis OMEK ada

bermacam-macam. Ada yang didirikan berdasar atas pemahaman agama ataupun

pandangan secara khusus terhadap nilai-nilai nasionalisme. Contoh OMEK yaitu

HMI, KAMMI, PMII, IMM dan sebagainya. Semua organisasi ekstra kampus ini

memiliki tujuan yang baik untuk mengasah kemampuan intelektual dan

kepemimpinan mahasiswa. OMEK bukan merupakan partai politik, karena pada

dasarnya bendera mereka tidak pernah ikut serta dalam Pemilu di Indonesia

(Winata, 2017).

Beberapa tahun terakhir juga berhembus isu pembentukan UU organisasi

mahasiswa ekstra kampus, karena memang ketidakjelasan peraturan mengenai

OMEK. Seperti adanya pelarangan mengikuti OMEK di kampus UIN Jakarta dan

status OMEK underbow menimbulkan pertanyaan mengenai status OMEK di

Indonesia (HIMAINDONESIA.com, 2016). Tetapi jika dilarang di mana lagi

tempat berlatih berorganisasi, berpoltik dan kepemimpinan di kalangan

mahasiswa.

F. Saluran Komunikasi

Seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam model komunikasi Lasswell,

untuk terjadi sebuah komunikasi harus ada 5 unsur komunikasi yaitu

komunikator, pesan, saluran/media, komunikan dan efek. Dari kelimanya

terjadilah proses komunikasi yaitu proses penyampaian pesan oleh komunikator

11

kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu (Mulyana,

2015).

Saluran atau media di sini adalah alat yang digunakan untuk memindahkan

pesan dari sumber kepada penerima (Cangara, 2010). Saluran juga bisa merujuk

pada cara penyajian pesan: apakah langsung (tatap - muka) atau lewat media cetak

(surat kabar, majalah) atau media elektronik (radio, televisi) (Mulyana, 2015).

Dalam proses komunikasi terdapat dua cara agar pesan sampai ke komunikan

kedua proses itu adalah, proses komunikasi tatap muka dan proses komunikasi

bermedia (Effendy, Dinamika Komunikasi, 2004).

Dalam komunikasi tatap muka, saluran atau jalan yang dilalui pesan

komunikator untuk sampai ke komunikannya adalah gelombang cahaya atau

gelombang suara. Dengan pengertian media di atas, yaitu alat perantara yang

sengaja dipilih komunikator untuk menghantarkan pesan komunikator agar

sampai ke komunikannya, maka gelombang cahaya dan gelombang suara tidak

termasuk media komunikasi, melainkan alternatif saluran komunikasi, karena

manusia tidak melakukan pemilihan dengan sengaja atas gelombang cahaya dan

suara. Namun ada yang menilai bahwa media bisa bermacam-macam bentuknya,

misal dalam komunikasi antar pribadi pancaindra dianggap sebagai media

komunikasi (Cangara, 2010).

Berdasarkan jumlah komunikan yang dihadapi komunikator, komunikasi

tatap muka diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu komunikasi antar persona dan

komunikasi kelompok. Tentu saja keduanya memiliki saluran yang berbeda.

Untuk komunikasi antar persona saluran komunikasi yang digunakan adalah

percakapan, wawancara dan sebagainya. Untuk komunikasi kelompok kecil

salurannya bisa berupa dialog atau tanya jawab, rapat dan semacamnya. Lalu

untuk komunikasi kelompok besar salurannya bisa berupa pidato, unjuk rasa dan

lain sebagainya.

Proses komunikasi bermedia adalah komunikasi yang menggunakan

saluran atau sarana untuk meneruskan suatu pesan kepada komunikan yang jauh

tempatnya, dan/atau banyak jumlahnya. Berdasarkan banyaknya, komunikan yang

12

dijadikan sasaran dikalsifikasikan menjadi komunikasi media massa dan

komunikasi media nirmassa.

Dalam komunikasi bermedia massa, komunikan berjumlah banyak dan

bertempat tinggal jauh. Sehingga saluran komunikasi yang digunakan pun

biasanya yang dapat menjangkau banyak orang seperti televisi, koran dan

sebagainya. Untuk komunikasi bermedia nirmassa, umumnya digunakan dalam

komunikasi untuk orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Saluran

yang digunakan antara lain seperti surat, telepon, spanduk, dan lain-lain.

Saluran komunikasi dalam media online bisa dikategorikan dalam media

massa dan juga media nirmassa. Hal ini bergantung penggunaannya dan ditujukan

kemana pesannya.

Jadi saluran komunikasi dibedakan dari proses komunikasinya yang

terbagi menjadi proses komunikasi tatap muka atau tanpa media dan juga proses

komunikasi bermedia. Lalu komunikasi tanpa media terdiri dari komunikasi antar

persona, kelompok kecil dan kelompok besar. Sedangkan komunikasi bermedia

terdiri dari komunikasi media massa dan komunikasi media nirmassa.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metodologi penelitian deskriptif

kualitatif. Dengan menggunakan metodologi deskriptif ini diharapkan mampu

menjelaskan secara menyeluruh dan lengkap mengenai persepsi dari organisasi

mahasiswa ekstra kampus keislaman terhadap pembubaran HTI yang dilakukan

oleh pemerintah. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari

hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu ada Data-data dari media

online akan digunakan untuk mendukung hasil penelitian. Organisasi mahasiswa

ekstra kampus keislaman yang akan diteliti adalah HMI, PMII, IMM dan KAMMI

dengan masing-masing dua informan dari setiap organisasi. Pemilihan tersebut

berdasarkan reputasi obyek riset sebagai organisasi mahasiswa Islam yang besar

dengan sumber dari pusat hingga daerah terjadi di kota Solo

Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan metode analisis data

model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, analisis terdiri dari

tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data,

13

Penarikan Kesimpulan (Silalahi, 2012). Dalam penelitian, pemeriksaan keabsahan

data menggunakan teknik triangulasi. Dalam penelitian ini, peneliti akan

menggunakan triangulasi sumber data.

Sajian dan Analisis Data

A. Persepsi Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus Keislaman terhadap

Pembubaran HTI oleh Pemerintah Indonesia

Keempat OMEK keislaman dalam penelitian ini memiliki persepsi

masing-masing mengenai perppu ormas yang telah jadi UU ormas ini dan terkait

pembubaran ormas HTI. Isu perrpu ormas dan pembubaran HTI merupakan satu

kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari sisi pembubaran HTI. Walau demikian

isu mengenai perppu ormas lebih luas dibanding isu pembubaran HTI. Isu perppu

ormas bisa berkaitan dengan berbagai organisasi kemasyarakatan tidak hanya

HTI.

Terkait perppu ormas, HMI secara tegas menolak adanya perppu tersebut.

Dalam wawancara dengan Ketua HMI Cabang Surakarta didapatkan bahwa

pemerintah tidak tepat mengeluarkan perppu ormas ini karena memang tidak ada

hal yang mendesak yang mengharuskan dikeluarkannya perppu ini. Selain itu

dikhawatirkan perppu ini tidak hanya menyasar HTI dalam untuk dibubarkan

melainkan juga ormas atau organisasi lain juga yang vokal mengkritik

pemerintah. Mekanisme yang kurang tepat dalam pembubaran HTI menjadi

sorotan dari HMI. Karena dengan mekanisme ini pemerintah cenderung otoriter.

Yudisial review merupakan hal yang dituntut oleh HMI terkait perppu ormas.

HMI sangat menyoroti perppu ormas dibandingkan pembubaran HTI, hal ini

memang diucapkan langsung pada saat wawancara. Oleh karenanya terkait

pembubaran HTI, pihak HMI cenderung setuju dan apatis dengan hal tersebut,

karena memang HMI tidak sependapat mengenai khilafah yang diusung HTI.

NU yang sangat menentang ideologi khilafah tentu saja mendukung

langkah pemerintah terkait perppu ormas dan pembubaran HTI, begitu juga PMII

yang masih interpedensi dengan NU. Walau demikian PMII Pengurus Cabang

Surakarta berpendapat perlu dibenahi beberapa pasal yang mengandung hukuman

14

pidana. Menurut PMII, organisasi yang menentang Pancasila seperti HTI hanya

perlu diberikan pembinaan.

IMM yang merupakan organisasi otonom Muhammadiyah juga ikut

mendukung langkah pemerintah dalam menerbitkan perppu ormas dan

pembubaran HTI. Namun terkait perppu ormas menurut IMM Pimpinan Cabang

Surakarta perlu dilakukan pengawasan terkait pelaksanaannya. Langkah-langkah

seperti dialog dan musyawarah perlu dikedepankan bukannya sikap otoriter dan

kekerasan. Hal ini sesuai dengan surat pernyataan sikap dari PP Muhammadiyah.

KAMMI Pengurus Cabang Solo Raya termasuk yang tidak mendukung

perppu ormas. Perppu ormas ini menurut mereka perlu dilakukan yudisial review

lagi untuk memperbaikinya. Dan diharapkan dalam pelaksanaannya adil tidak

hanya HTI atau ormas Islam saja yang dijadikan sasaran. Pembubaran HTI

melalui mekanisme perppu ormas ini tidak didukung oleh KAMMI. Menurut

mereka dengan mekanisme ini pemerintah cenderung otoriter. Dan ada baiknya

pembubaran dilakukan dengan mekanisme yang sudah ada di pengadilan. Walau

demikian KAMMI masih berempati dengan tetap mendukung dakwah dari HTI

dan menyarankan kepada HTI untuk melunak dalam menyikapi pembubaran

mereka.

B. Saluran Komunikasi

Selanjutnya saluran yang digunakan keempat OMEK Keislaman dalam

menyampaikan persepsi dan aspirasi mereka terkait perppu ormas dan

pembubaran HTI. Keempatnya pendekatan-pendekatan yang berbeda dalam

menggunakan saluran komunikasi untuk persepsi mereka mengenai perppu ormas

dan pembubaran HTI.

Dalam isu perppu ormas khususnya, HMI Cabang Surakarta mengeluarkan

surat pernyataan sikap yang isinya menolak keluarnya perppu ormas dan

mendukung pembubaran ormas yang tidak sesuai dengan Pancasila. Surat

pernyataan sikap ini kemudian dibagikan di sosial media Facebook dan Instagram

HMI. Sebelumnya HMI juga melakukan aksi demonstrasi pada 20 Mei 2017, di

dalam aksi ini HMI berpendapat penguatan Ideologi Pancasila yang dilakukan

pemerintah saat ini malah terjadi sebaliknya. Aksi demonstrasi ini diliput di media

15

massa online Tribunnews. Sehari sebelumnya pada 19 Mei 2017, HMI

mengutarakan niatan mereka untuk aksi demo pada 20 Mei 2017 di media massa

online Rilis.id. Pada saat pembubaran HTI, HMI yang hanya berfokus pada

perppu ormas hanya melakukan diskusi dengan OMEK lainnya perihal

pembubaran tersebut.

PMII Pengurus Cabang Surakarta yang tidak menggunakan sosial media

sebagai saluran komunikasi hanya menggunakan diskusi internal dan eksternal

terkait isu perppu ormas dan pembubaran HTI ini. PMII Pengurus Cabang

Surakarta beralasan tidak menggunakan sosial media untuk menjaga marwah

PMII. Hanya saja di tingkat PMII Komisariat melakukan aksi damai di Car Free

Day Surakarta pada 9 Juli 2017. Kemudian aksi ini diliput di Solopos pada

tanggal 9 Juli 2017.

Pada saat wawancara terungkap bahwa IMM Pimpinan Cabang Surakarta

tidak berfokus pada isu perppu ormas dan pembubaran HTI ini. Diketahui bahwa

IMM Pimpinan Cabang Surakarta hanya berfokus pada isu agraria, ekonomi dan

energi yang tidak menjadi fokus dari PP Muhammadiyah. Mengenai sikap terkait

perppu ormas dan pembubaran HTI, IMM Pimpinan Cabang Surakarta mengikuti

sikap dari PP Muhammadiyah. Namun pernyataan sikap dari PP Muhammadiyah

ini tidak disebarkan atau dibagikan ulang oleh mereka. Sehingga peneliti menarik

kesimpulan terkait perppu ormas dan pembubaran HTI, IMM Pimpinan Cabang

Surakarta tidak menggunakan saluran komunikasinya.

Terkait perppu ormas KAMMI secara tegas menolak perppu tersebut. Hal

ini terlihat dari pernyataan Kepala Bidang Kebijakan Publik mereka di salah satu

media online non mainstream yaitu VOI Islam pada 25 Juli 2017, yang kemudian

menyebar ke beberapa media online non mainstreamm lainnya seperti Panji Mas.

Jauh sebelumnya pada 12 April 2017 mereka melakukan aksi terkait pemerintah

Jokowi di mana beberapa isu diusung di situ salah satunya terkait perppu ormas.

Aksi tersebut diliput oleh media massa online, Tribunnews pada hari yang sama

yaitu 12 April 2017. Terkait pembubaran HTI, KAMMI hanya melakukan diskusi

eksternal terkait pembubaran tersebut dengan OMEK lainnya di Kota Surakarta.

16

Kesimpulan

Keempat OMEK keislaman sebagai komunikator di sini mengolah pesan

yaitu persepsi dengan tiga tahapan yaitu, seleksi, interpretasi dan reaksi. Dengan

latar belakang organisasi yang berbeda di antara keempatnya membuat persepsi

yang didapat juga berbeda. Adanya tahap reaksi dalam proses persepsi itu juga

mempengaruhi saluran komunikasi yang mereka gunakan. Keempatnya memiliki

cara sendiri dalam menggunakan saluran komunikasi terkait Perppu Ormas dan

pembubaran HTI. Berikut ini kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari

penelitian:

A. Secara umum keempat OMEK mendapatkan informasi terkait perppu ormas

dan pembubaran HTI dari media massa online dan media massa mainstream

seperti televisi, koran dan sebagainya.

B. HMI secara tegas menolak perppu ormas tersebut dengan surat pernytaan

sikapnya dan menuntut yudisial review. PMII mendukung perppu ormas

tersebut namun menyatakan perlunya dibenahinya beberapa pasal. IMM

menyatakan dukungannya terhadap perppu ormas tersebut namun dalam

pelaksanaannya harus dengan dialog dan musyawarah. Sedangkan KAMMI

menolak perppu tersebut karena pemerintah dianggap otoriter dan

mengabaikan prinsip demokrasi. Keempatnya tidak setuju dengan ideologi

khilafah yang diusung HTI. Namun KAMMI kurang setuju dengan

pembubaran HTI karena pembubaran tidak menggunakan mekanisme yang

sudah ada. KAMMI juga berharap HTI bisa menerima pembubaran dan tetap

berjuang walaupun tidak di HTI lagi.

C. Perbedaan interpretasi dan seleksi setiap OMEK membuat reaksi yang berbeda

pula. HMI mengeluarkan surat pernyataan sikap sebagai bentuk reaksi mereka

terhadap perppu ormas dan pembubaran HTI. Selain itu mereka juga

melakukan aksi demonstrasi dan konsolidasi dengan OMEK lainnya terkait

kedua isu tersebut. PMII hanya bereaksi dengan menyampaikan pandangan

mereka di forum diskusi dengan OMEK lainnya. IMM tidak berfokus pada

kedua isu ini tidak bereaksi apa-apa karena menganggap hal tersebut adalah

17

wewenang PP Muhammadiyah. KAMMI menggunakan aksi demonstrasi dan

menyampaikan pendapatnya di media online non-mainstream.

D. HMI, PMII dan KAMMI menggunakan saluran komunikasi langsung berupa

diskusi internal dan eksternal tentang perppu ormas dan pembubaran HTI.

Selain itu HMI dan KAMMI juga menggunakan saluran komunikasi langsung

berupa aksi demonstrasi terkait perppu ormas. Sedangkan IMM yang tidak

fokus dalam kedua isu tersebut tidak menggunakan saluran komunikasi

langsung.

E. Media massa online digunakan HMI dan KAMMI sebagai salah satu saluran

komunikasi bermedia massa. KAMMI juga menggunakan media online non-

mainstream sebagai saluran bermedia massa mereka. Surat pernyataan sikap

juga digunakan HMI sebagai salah satu saluran komunikasi bermedia massa.

Surat pernyataan sikap ini dibagikan lagi ke media sosial mereka.

Daftar Pustaka

al-Rāziq,, a. a., Zaid Su'di, M., & Soenardi, S. R. (2002). Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan. Yogyakarta: Jendela.

al-Taḥrīr, Ḥ. (1999). The Methodology of Hizb Ut-Tahrir for Change. London: Al-Khilafah Publications.

Cangara, H. (2010). Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Rajawali Pers.Effendy, O. U. (2004). Dinamika Komunikasi. Bandun: Remaja Rosdakarya.Effendy, O. U. (2006). Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: Remaja

Rosdakarya.Erdianto, K. (2017, Oktober 25). Pengesahan UU Ormas, antara Ancaman

Radikalisme dan Alat Represi - Kompas.com. Dipetik Oktober 29, 2017, dari KOMPAS.com: http://nasional.kompas.com/read/2017/10/25/05310091/pengesahan-uu-ormas-antara-ancaman-radikalisme-dan-alat-represi

Erdianto, K. (2017, Juli 13). Wiranto: Apa Salahnya Menyelamatkan Bangsa dari Ancaman Ideologi? - Kompas.com. Dipetik Agustus 22, 2017, dari KOMPAS.com: http://nasional.kompas.com/read/2017/07/13/12152741/wiranto--apa-salahnya-menyelamatkan-bangsa-dari-ancaman-ideologi-

Ghafiruzzambi, M. S. (2017, Juni 26). Sikap Mahasiswa Terhadap Perppu Ormas. Dipetik Oktober 29, 2017, dari CNN Indonesia: https://student.cnnindonesia.com/inspirasi/20170726130753-454-230403/sikap-mahasiswa-terhadap-perppu-ormas/

Hidayat, M. (2008). Ormas Keagamaan Dalam Pemberdayaan Politik Masyarakat Madani (Telaah Teoritis-Historis). Komunitas, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 4, Nomor 1, Juni 2008, 8-9. Diambil kembali dari

18

http://www.cs.unsyiah.ac.id/~frdaus/PenelusuranInformasi/File-Pdf/ORMAS+KEAGAMAAN+DALAM+PEMBERDAYAAN+POLITIK+MASYARAKAT+MADANI.pdf

HIMAINDONESIA.com. (2016, September 11). Rektorat UIN Tegas Melarang Organisasi Ekstra Kampus. Dipetik Oktober 29, 2017, dari Hidupmahasiswaindonesia: http://himaindonesia.com/2016/09/11/rektorat-uin-tegas-melarang-organisasi-ekstra-kampus/

Karagiannis, E., & McCauley, C. (2006). Hizb ut-Tahrir al-Islami: Evaluating the Threat Posed by a Radical Islamic Group That Remains Nonviolent. Terrorism and Political Violence, 315-334.

Khaldūn, I. (1986). Muqaddimah Ibn Khaldun. Jakarta: Pustaka Firdaus.Kuwado, F. J. (2017, Mei 9). Rencana Pembubaran HTI dan Peringatan untuk

Pemerintah... Dipetik Januari 19, 2018, dari Kompas.com: http://nasional.kompas.com/read/2017/05/09/09310271/rencana.pembubaran.hti.dan.peringatan.untuk.pemerintah.

Media Indonesia. (2017, Juli 11). Hukum | Organisasi Mahasiswa Dukung Perppu Ormas. Dipetik Oktober 29, 2017, dari Metrotvnews.com: http://news.metrotvnews.com/hukum/wkBAgPqb-organisasi-mahasiswa-dukung-perppu-ormas

Movanita, A. N. (2017, Juli 19). Kemenkumham: Pembubaran HTI Berdasarkan Data dan Fakta - Kompas.com. Dipetik Agustus 22, 2017, dari KOMPAS.com: http://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10553011/kemenkumham--pembubaran-hti-berdasarkan-data-dan-fakta

Mulyana, D. (2015). Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Pareek, U. (1986). Perilaku Organisasi. Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo.Pike, J. (2017, April 24). Hizb ut-Tahrir al-Islami (Islamic Party of Liberation).

Dipetik Agustus 10, 2017, dari Globalsecurity.org: http://www.globalsecurity.org/military/world/para/hizb-ut-tahrir.htm

Priyambodo, U., & Kusumadewi, A. (2017, Mei 8). Konsep Khilafah HTI Bertentangan dengan NKRI? Dipetik Agustus 22, 2017, dari kumparan: https://kumparan.com/utomo-priyambodo/konsep-khilafah-hti-bertentangan-dengan-nkri

Rakhmat, J. (2012). Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.Rohim, S. (2009). Teori Komunikasi: Perspektif,Ragam, & Aplikasi. Jakarta:

Rineka Cipta.Romadoni, A. (2017, Januari 17). Bisakah Ormas Anarkis Dibubarkan? Dipetik

Januari 19, 2018, dari Liputan 6: http://news.liputan6.com/read/2829169/bisakah-ormas-anarkis-dibubarkan

Silalahi, U. (2012). Metode Penelitian Sosial. (A. Gunarsa, Penyunt.) Bandung: Refika Aditama.

Sobur, A. (2003). PSIKOLOGI UMUM Dalam Lintasan Sejarah. Bandung: Pustaka Setia.

Sudrajat, A. (2007). Khilafah Islamiyah Dalam Perspektif Sejarah. INFORMASI, No. 2, XXXV, Th. 2009, 2-3.

19

Turner, L., & West, R. (2007). Introducing Communication Theory: Analysis and Application. New York: McGraw-Hill Education.

Victoria, W. (2017, Juli 13). Perppu Ormas Bentuk Kediktatoran Gaya Baru. Dipetik Agustus 22, 2017, dari RMOL.co: http://politik.rmol.co/read/2017/07/13/298878/Perppu-Ormas-Bentuk-Kediktatoran-Gaya-Baru-

Winata, V. A. (2017, Juli 28). Pandangan Tentang Organisasi Ekstra Kampus sebagai Politisasi Mahasiswa. Dipetik Oktober 29, 2017, dari Menara Ilmu Sosial Politik: https://sosialpolitik.filsafat.ugm.ac.id/pandangan-tentang-organisasi-ekstra-kampus-sebagai-politisasi-mahasiswa/

20