A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 P TAHUN 2017_BAB III… · target kinerja tahun kelima dari Renstra Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2015-2019. Pengukuran tingkat

LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARATAHUN 2017

23

P

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

encapaian kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2017 merupakan pencapaian atas

target kinerja tahun kelima dari Renstra Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2015-2019.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2017, dilakukan

dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan

realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian

terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2017 ini. Rincian tingkat capaian

kinerja masing- masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4. Hasil Pengukuran Kinerja

NO. Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian %

1. Terwujudnya Proses

Peradilan Yang Pasti

dan Akuntabel.

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Pidana

2. Perdata 3. Tipikor

95% 95% 95%

89,75% 93% 100%

94,47% 97,89% 105,26%

c. Persentase penurunan sisa perkara 1. Pidana


25% 25% 30%

-11,5% 12,5%

0%

-450% 50% 0%

d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :

Kasasi

PK

50% 75%

90

41,70% 92,71%

83,4% 123,6%

e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi

80% 76,77% 95,96%

LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARATAHUN 2017

24

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu

100% 100% 100%

b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

100% 100% 100%

3. Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Persentase perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara

100% Nihil Nihil

4. Peningkatan kualitas pengawasan

a. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindak lanjuti

100% 100% 100%

b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100% 100% 100%

5. Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter obyektif

a. Persentase Pejabat/ Pegawai yang lulus Diklat Tekhnis Yudisial

95% 100% 105,2%

b. Persentase Pejabat/ Pegawai yang lulus Diklat Non Yudisial.

95% 50% 52,63%

c. PersentasePejabat/ Pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam promosi Jabatan

100% 100% 100%

6 Peningkatan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel

a. Persentase realisasi anggaran dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel

95% 99,10% 104,3%

7. Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan terhadap layanan Pengadilan Tinggi

a. Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pendukung sistem informasi penelusuran perkara (SIPP)

100% 99,77% 99,77%

b. Persentase tercapainya target pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran

100% 99,77% 99,77%

*Capaian =

x 100%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2017 secara umum

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai

keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian 98,5% sebagian besar target indikator kinerja sasaran

strategis yang telah ditetapkan. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator

kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai realisasinya.

LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017

25

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2017 mengacu pada

indikator kinerja utama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun

2017, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi

tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja

sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Capaian sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

pada tahun 2017, dan dibandingkan pada tahun 2016 dan 2015 adalah sebagi berikut :

Tabel 5. Sasaran 1: Terwuj udnya P ro ses Pe rad i l an Y ang Pa st i , T ra nspa ra n Dan Ak unt abe l

Indikator Kinerja

Target 2017

Realisasi 2017

Capaian 2017 (%)

Capaian 2016 (%) 2015 (%)

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor

100% 100% 100%

100% 100%

100%

100% 100%

100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor

95% 95% 95%

89,75% 93% 100%

94,47% 97,89%

105,26%

93,35 90,10 100%

92,20 90,7 97,3%

c. Persentase penurunan sisa perkara 1. Pidana


25% 25% 30%

-112,5% 12,5% 0%

-450% 50% 0%

10% 9,2% 0%

5,3% 7,6% 0%


26

Indikator Kinerja Target 2017

Realisasi 2017

Capaian 2017 (%)

Capaian 2016 (%) 2015 (%)

Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100 100 100

100 100 100

100 100 100

Analisis ketiga indikator kinerja dari sasaran pertama ini sebagai berikut :

A. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN

Tabel 6. Indikator 1 Sasaran 1

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah

perbandingan sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun sebelumnya dengan sisa perkara yang

diselesaikan di tahun berjalan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi

dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2017 persentase sisa perkara yang diselesaikan mencapai target 100%.

Capaian tersebut diperoleh dari sisa perkara Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2016

yang harus diselesaikan pada tahun 2017, yaitu pidana sejumlah 8 perkara, perdata sejumlah 8

perkara, dan tindak pidana korupsi (Tipikor) nihil, sisa perkara seluruhnya dapat diselesaikan di

tahun 2017. Sehingga realisasi persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2017 dapat

mencapai target 100%. Adanya sisa perkara di tahun 2017 disebabkan karena rata – rata perkara

tersebut masuk pada akhir tahun 2017.

Ditinjau dari tahun 2015 dan tahun 2016, hingga tahun 2017, rata-rata persentase sisa

perkara yang diselesaikan selalu mencapai target 100%. Hal ini menunjukan bahwa sistem

kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah berjalan dengan

baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun

berikutnya.

Berikut ini grafik dan tabel penyelesaian sisa perkara pidana, perdata, dan tipikor pada

tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 2017.


27

0

20

40

60

80

100

2015 2016 2017

Pidana

Perdata

Tipikor

Grafik 1. Capaian Persentase Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata,

dan Tipikor Tahun 2015-2017

Tabel 7. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana Tahun 2015-2017

Data Perkara Pidana Tahun 2015 Jumlah Realisasi Target Capaian (%)

Sisa perkara tahun 2014 6 Perkara Perkara masuk tahun 2015 106 Perkara Sisa perkara tahun 2014 yang selesai minutasi 6 Perkara 100 % 100 % 100 % Perkara tahun 2015 yang selesai minutasi 95 Perkara

Sisa akhir 11 Perkara


Sisa perkara tahun 2015 11 Perkara Perkara masuk tahun 2016 102 Perkara Sisa perkara tahun 2015 yang selesai minutasi 11 Perkara 100 % 100 % 100 %

Perkara tahun 2016 yang selesai minutasi 94 Perkara



Sisa perkara tahun 2016 8 Perkara Perkara masuk tahun 2017 158 Perkara Sisa perkara tahun 2016 yang selesai minutasi 8 Perkara 100 % 100 % 100 %




28

Tabel 8. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata Tahun 2015-2017

Data Perkara Perdata Tahun 2015 Jumlah Realisasi Target Capaian (%) Sisa perkara tahun 2014 13 Perkara Perkara masuk tahun 2015 84 Perkara Sisa perkara tahun 2014 yang selesai minutasi 13 Perkara 100 % 100 % 100



Data Perkara Perdata Tahun 2016 Jumlah Realisasi Target Capaian (%)

Sisa perkara tahun 2015 8 Perkara Perkara masuk tahun 2016 81 Perkara Sisa perkara tahun 2015 yang selesai minutasi 8 Perkara 100 % 100 % 100

Perkara tahun 2016 yang selesai minutasi 73 Perkara Sisa akhir 8 Perkara


Sisa perkara tahun 2016 8 Perkara Perkara masuk tahun 2017 92 Perkara Sisa perkara tahun 2016 yang selesai minutasi 8 Perkara 100 % 100 % 100



Tabel 9. Penyelesaian Sisa Perkara Tipikor Tahun 2015-2017

Data Perkara Tipikor Tahun 2015 Jumlah Realisasi Target Capaian (%)

Sisa perkara tahun 2014 0 Perkara Perkara masuk tahun 2015 12 Perkara Sisa perkara tahun 2014 selesai minutasi 0 Perkara 100 % 100 % 100




Sisa perkara tahun 2015 3 perkara Perkara masuk tahun 2016 16 perkara Sisa perkara tahun 2015 selesai minutasi 3 perkara 100 % 100 % 100

Perkara tahun 2016 yang selesai minutasi 16 perkara Sisa akhir 0 perkara


Sisa perkara tahun 2016 0 perkara Perkara masuk tahun 2017 5 perkara Sisa perkara tahun 2016 selesai minutasi 0 perkara 100 % 100 % 100

Perkara tahun 2017 yang selesai minutasi 5 perkara

Sisa akhir 0 perkara


29

B. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU



Realisasi 2017

Capaian 2017 (%)

Capaian 2016 (%) 2015 (%)

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Pidana 2. Perdata

3. Tipikor

95% 95%

95%

89,75%

93%

100%

94,47%

97,89%

105,26%

93,30% 90,10% 97,5%

90,93% 90,7%

100%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah

perbandingan perkara yang diselesaikan tahun ber j a lan dengan j umlah perkara yang ada

(sisa perkara awal tahun ditambah perkara yang masuk). Sedangkan ukuran capaiannya adalah

perbandingan antara realisasi perkara yang telah diselesaikan tepat waktu dengan target yang

ditetapkan.

Capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan tahun 2017 dibandingkan tahun

sebelumnya, seperti dijelaskan pada tabel diatas sebagai berikut :

Pada perkara Pidana, capaian terhadap target tahun 2017 sebesar 94,47%, mengalami

peningkatan dibandingkan capaian tahun 2016 sebesar 93,30%. meskipun beban perkara

tahun 2017 mengalamai peningkatan (166 perkara) lebih besar dari tahun 2016 sebanyak (113

perkara).

Pada perkara Perdata capaian terhadap target tahun 2017 sebesar 97,89% mengalami

peningkatan dibandingkan capaian tahun 2016 sebesar 90,10%. Hal ini karena peningkatan

target tahun 2017 sejalan dengan peningkatan jumlah perkara tahun 2017 sebanyak 100

perkara, tahun 2016 sejumlah 92 perkara)

Pada perkara Tipikor capaian terhadap target tahun 2017 sebesar 100% sama dengan

capaian tahun 2016 sebesar 100%. Hal ini karena jumlah perkara Tipikor yang masuk pada

tahun 2017 mengalami penurunan yakni sebanyak 5 perkara lebih sedikit dibandingkan dengan

perkara yang masuk pada tahun 2016 sejumlah 12 perkara.


30

Grafik 2. Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2015-2017

Berikut ini uraian pencapaian persentase perkara yang diselesaikan untuk perkara

Pidana, perkara Perdata, dan perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada tahun 2017

1. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu

Pada tahun 2017 capaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu sebesar 94,47 %.

Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi perkara pidana yang diselesaikan tepat

waktu sebesar 89,7 % dengan target yang ditetapkan sebesar 95%.

0

20

40

60

80

100

PIDANA PERDATA TIPIKOR

2017

2016

2015


31

Berikut tabel mengenai keadaan perkara pidana pada tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 2017.

Tabel 11. Keadaan Perkara Pidana di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Tahun 2015-2017


Sisa perkara tahun 2014 6 Perkara Perkara masuk tahun 2015 106 Perkara Jumlah perkara 112 Perkara Perkara selesai minutasi 101 Perkara 90,93% 100 % 90,93



Sisa perkara tahun 2015 11 Perkara Perkara masuk tahun 2016 95 Perkara Jumlah perkara 106 Perkara Perkara selesai minutasi 98 Perkara 93,30 % 100 % 93,30



Sisa perkara tahun 2016 8 Perkara Perkara masuk tahun 2017 158 Perkara Jumlah perkara 166 Perkara Perkara selesai minutasi 149 Perkara 94,9,28% 100% 94,9


2. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu

Capaian Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2017 adalah

sebesar 93%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi perkara perdata yang

diselesaikan sebesar 93 % dengan target yang ditetapkan sebesar 95%.

Realisasi persentase penyelesaian perkara perdata sebesar 93% merupakan perbandingan perkara

perdata yang selesai minutasi di tahun 2017 sebesar 93 perkara dengan jumlah perkara ditahun

2017 sebesar 100 perkara.

Pada tahun 2017 capaian dan realisasi penyelesaian perkara perdata mengalami

peningkatan dibandingkan tahun 2016. Realisasi penyelesaian perkara perdata tahun 2017 sebesar

93% dan capaian 97,89 %, sedangkan tahun 2016 capain hanya sebesar 90,10%. Hal ini

menunjukkan bahwa pada tahun 2017 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara terus mengupayakan

peningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara perdata, sejalan dengan peningkatan jumlah

perkara yang masuk.


32

Berikut tabel mengenai keadaan perkara perdata pada tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 2017.

Tabel 12. Keadaan Perkara Perdata di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Tahun 2015-2017


Sisa perkara tahun 2014 14 Perkara Perkara masuk tahun 2015 110 Perkara Jumlah perkara 124 Perkara Perkara yang selesai minutasi 111 Perkara 84,61 % 100% 89,22

Sisa akhir 13 Perkara Data Perkara Perdata Tahun 2016 Jumlah Realisasi Target Capaian (%) Sisa perkara tahun 2015 13 Perkara Perkara masuk tahun 2016 84 Perkara Jumlah perkara 97 Perkara Perkara yang selesai minutasi 89 Perkara 90,10 % 100% 90,10

Sisa akhir 8 Perkara Data Perkara Perdata Tahun 2017 Jumlah Realisasi Target Capaian (%) Sisa perkara tahun 2016 8 Perkara Perkara masuk tahun 2017 92 Perkara Jumlah perkara 100 Perkara Perkara yang selesai minutasi 93 Perkara 90,12 % 100% 90,12


3. Persentase Perkara Tipikor yang diselesaikan tepat waktu

Capaian persentase perkara Tipikor yang diselesaikan tepat waktu tahun 2017 adalah

sebesar 100%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi perkara tipikor yang

diselesaikan sebesar 5 perkara dari total jumlah perkara yang masuk sebanyak 5 perkara ditahun

2017.


33

Berikut tabel mengenai keadaan perkara tipikor pada tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 2017.

Tabel 13. Keadaan Perkara Tipikor di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Tahun 2015-2017


Sisa perkara tahun 2014 0 Perkara Perkara masuk tahun 2015 12 Perkara Jumlah perkara 2015 12 Perkara 100 % 100 % 100 Perkara tahun 2015 yang selesai minutasi 9 Perkara Sisa akhir 3 Perkara


Sisa perkara tahun 2015 3 Perkara Perkara masuk tahun 2016 16 Perkara Jumlah perkara tahun 2016 19 Perkara 97,5 % 100 % 97,5

Perkara tahun 2016 yang selesai minutasi 19 Perkara Sisa akhir 0 Perkara


Sisa perkara tahun 2016 0 Perkara Perkara masuk tahun 2017 5 Perkara Jumlah perkara 5 Perkara 100 % 100 % 100

Perkara yang selesai minutasi 5 Perkara


C. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE PENURUNAN SISA PERKARA


Indikator Kinerja

Target 2017

Realisasi 2017

Capaian 2017 (%)

Capaian

2016(%) 2015 (%)

Persentase pe n u r u n a n s i s a p e r k a r a 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor

25% 25% 30%

-112,5% 12,5% 0%

-450% 50%

0%

109

154 333,3

-333,3%

28,57 -

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan

sisa perkara tahun sebelumnya dengan sisa perkara tahun berjalan. Sedangkan ukuran capaiannya

adalah perbandingan antara realisasi dengan target yang ditetapkan.

Pada Tahun 2017 persentase penurunan sisa perkara pidana mengalamai penurunan yang

sangat drastis di banding Tahun 2016 yakni realisasi -112,5% dan capaian -450% hal ini disebabkan

karena banyaknya perkara masuk pada akhir tahun di bulan Desember 2017 yaitu sebanyak 16

perkara dan akhirnya jadi sisa perkara di tahun berjalan dan jika dibandingkan sisa perkara pada

tahun 2016 hanya 8 perkara.


34

Grafik 3. Capaian Persentase penurunan sisa Perkara

D. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM

Table. 15 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Upaya Hukum Kasasi

Tahun 2017

Jumlah Putusan Jml Putusan

Tidak Kasasi Target Realisasi Capaian (%)

Kasasi 247 Perkara 103 perkara 50% 41,70% 83,4%

Upaya Hukum Banding

Tahun 2017

Jumlah Putusan Jml Putusan

Tiidak PK Target Realisasi Capaian (%)

PK 247 229 perkara 75% 92,71% 123,6%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Kasasi dan PK adalah perbandingan Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan

jumlah putusan yang diselesaikan di tahun berjalan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah

perbandingan antara realisasi dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2017 persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

realisasinya sebesar 41,70 % dan PK sebanyak 92,71 % . Realisasi tersebut diperoleh dari

j u m l a h p u t u s a n perkara Tahun 2017 sebanyak 247 perkara dan yang tidak mengajukan

upaya hukum Kasasi sebanyak 103 perkara .

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Pidana Perdata Tipikor

2015

2016

2017


35

E. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE INDEKS RESPONDEN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PENGADILAN TINGGI

Table 16. Indeks Respon Pengadilan Tingkat Pertama Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara


Realisasi 2017

Capaian 2017 (%)

Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi

80%

76,77%

95,96%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase indeks responden pengadilan tingkat

pertama yang puas terhadap layanan pengadilan Tinggi adalah perbandingan antara total jumlah

responden yang memberikan penilaian dengan jumlah responeden yang memberikan pernyataan

puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Sedangkan ukuran capaiannya

adalah perbandingan antara realisasi dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2017 persentase Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas

terhadap layanan Pengadilan Tinggi belum mencapai target karena realisasi hanya 76,77% dan

target yang ditetapkan sebesar 80 % , dari total 150 orang responden dan yang menyatakan puas

terhadap layanan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebanyak 105 orang responden, sehingga

capaian pada tahun 2017 yaitu 95,96%.


36

SASARAN 2 : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Capaian sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada tahun 2017 dan dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 17. Sasaran 2 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja CAPAIAN TAHUN

Realisasi

2017 Capaian 2017 (%)

Capaian

2015 2016 2017

a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

100%

100% 105,2%

b. Persentase putusan menarik perhatian masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

100%

100% 100%

Capain sasaran Peningkatan efektifitas peningkatan pengelolaan penyelesaian perkara

100% 100% 100%

Analisis kedua indikator pada sasaran 2 ini sebagai berikut

a. Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Pengadilan Tepat Waktu


Indikator Kinerja Target

2017

Realisasi

2017

Capaian

2017 (%)

Capaian

2016 (%) 2015 (%)

Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

100%

100%

105%

100%

100%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan

pengaju tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan yang dikirim ke

pengadilan pengaju dengan jumlah perkara yang diputus . Sedangkan ukuran capaiannya

adalah perbandingan antara realisasi salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat

waktu dengan target yang ditetapkan.

Indikator presentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu tahun

2017 dapat mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh karena jumlah perkara yang putus

di tahun 2017 sebanyak 247 perkara dan seluruh salinan putusannya telah dikirim ke masing-

masing pengadilan pengaju tepat waktu.


37

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2017 2016 2015

Grafik 4. Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online


Indikator Kinerja Target

2017

Realisasi

2017

Capaian

2017 (%)

Capaian

2016 (%) 2015 (%)

Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

100%

100%

100

100

100

Ukuran indikator persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat

diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus adalah perbandingan antara jumlah

perkara Tipikor yang diputus dengan jumlah perkara diupload kedalam website, sedangkan

ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase jumlah putusan yang diupload ke dalam

website dengan target yang ditetapkan.

Indikator kinerja persentase berkas perkara putusan yang menarik perhatian masyarakat

yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus pada tahun 2017 dapat

mencapai target 100 %. perkara Tipikor yang diputus sebanyak 5 perkara dan seluruhnya sudah di

upload kedalam website sejak 1 hari setelah putus.


38

Grafik 5. Realisasi Putusan Perkara Tipikor Yang dapat diakses secara online

0

1

2

3

4

5

Berkas putusan Putusan Uploaddi website

Berkas putusan

Putusan Upload di website


39

SASARAN 3 : PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE )

Pencapaian sasaran peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to

justice) pada tahun 2017, dan dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 20. Sasaran 3 : Peningkatan Aksesbilitas masyarakat terhadap

peradilan


Realisasi 2017

Capaian 2017 (%)

Capaian 2016 (%) 2015 (%)

Persentase perkara prodeo peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara

100% Nihil Nihil - -

Analisis kedua indikator kinerja pada sasaran 4 sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara



Realisasi 2017

Capaian 2017 (%)

Capaia

n 2016 (%) 2015 (%) Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara

100% - - - -

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan

biaya perkara adalah Perbandingan perkara predeo yang masuk dengan yang diselesaikan. Sedangkan

ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi dengan target yang ditetapkan.

Fasilitas prodeo merupakan pembebasan biaya perkara untuk masyarakat yang tidak

mampu. Pada tahun 2017 tidak ada perkara prodeo yang masuk sehingga tidak ada realisasi dan

capaian terhadap target. Demikian pula pada tahun sebelumnya karena perkara prodeo terakhir masuk

pada tahun 2013 yakni 2 perkara perdata dan telah diselesaikan pada tahun 2013 pula.

Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tetap terus

meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan, termasuk kepada masyarakat yang tidak

mampu melalui fasilitas prodeo.


40

SASARAN 4 : PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN

Pencapaian sasaran peningkatan kualitas pengawasan pada tahun 2017, dan

dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 22. Sasaran 4 : Peningkatan kualitas pengawasan


Realisasi 2017

Capaian 2017 (%)

Capaian

2016 (%) 2015 (%)

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 95,7%

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti.

100% 100% 100 % 100% 100%

Analisis kedua indikator pada sasaran 5 adalah sebagai berikut :

a. INDIKATOR PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DITINDAKLANJUTI



Realisasi 2017

Capaian 2017 (%)

Capaian

2016 (%) 2015 (%)

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100 957%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan

(teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Sedangkan ukuran capaiannya

adalah perbandingan antara persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan target

yang ditetapkan.

Indikator kinerja persentase pengaduan yang ditindak lanjuti tahun 2017

ditargetkan 100% realisasinya terwujud 100%. Pengaduan tersebut dari wilayah Pengadilan

Negeri yang berada dibawah Pengawasan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Adapun data

pengaduan tersebut adalah sebagai berikut :


41

Tabel 24. Data Capaian Pengaduan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2015-2017

Data Pengaduan Tahun 2015 Jumlah Realisasi Target Capaian

Sisa pengaduan tahun 2014 Nihil

100%

Pengaduan masuk tahun 2015 6 pengaduan

100%

100% Jumlah pengaduan tahun 2015 6 pengaduan Pengaduan telah ditelaah / diproses / ditindaklanjuti 6 pengaduan Sisa Pengaduan yang belum ditelaah / diproses / ditindaklanjuti Nihil


Sisa pengaduan belum tahun 2015 - pengaduan Pengaduan masuk tahun 2016 4 pengaduan

100%

100%

100% Jumlah pengaduan tahun 2016 4 pengaduan

Pengaduan telah ditelaah / diproses / ditindaklanjuti 4 pengaduan

Sisa Pengaduan yang belum ditelaah / diproses / ditindaklanjuti

Nihil


Sisa pengaduan belum tahun 2016 Nihil Pengaduan masuk tahun 2017 5 pengaduan

100%

100%

100% Jumlah pengaduan tahun 2017 5 pengaduan

Pengaduan telah ditelaah / diproses / ditindaklanjuti 5 pengaduan

Sisa Pengaduan yang belum ditelaah / diproses / ditindaklanjuti

Nihil


42

0

2

4

6

20152016

2017

pengaduan masukpengaduan diproses/ditindaklanjutisisa akhir

Grafik 6. Data Pengaduan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2014-2016

Tabel 25. Jumlah Pengaduan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Tahun 2017

NO BULAN PENGADUAN PENGADUAN PENGADUAN MASUK TELAH DITELAAH/ DIPROSES BELUM DITELAAH/ BELUM DIPROSES

1 Januari -

- -

2 Februari - - -

3 Maret 1 1 -

4 April - - -

5 Mei - - -

6 Juni - - -

7 Juli 1 1 -

8 Agustus - - -

9 September -

10 Oktober 1 1 -

11 November 2 2 -

12 Desember - - -

Jumlah 5 5 -

Berdasarkan data pengaduan diatas, dapat disimpulkan bahwa persentase pengaduan yang

ditindaklanjuti mencapai target 100% karena dari 5 pengaduan yang masuk semuanya telah ditindak

lanjuti/diproses.


43

b. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE HASIL PEMERIKSAAN EKSTERNAL YANG DITINDAKLANJUTI



Realisasi 2017

Capaian 2017(%)

Capaian 2016 (%) 2015 (%)

Persentase temuan hasil pemeriksaan

internal yang ditindaklanjuti. 100% 100% 100% 100% 100%

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase Temuan hasil pemeriksaan internal yang

ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah temuan dari hasil pengawasan dengan jumlah

ditindaklanjut yang dilakukan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara

persentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti dengan target yang ditetapkan.

Persentase temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 mencapai target sebesar

100%. Karena seluruh temuan yang diperoleh saat pemeriksaan internal pada tahun 2017 telah

ditindaklanjuti. Adapun hasil temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 yaitu temuan

dalam monitoring dan evaluasi atas hasil pemeriksaan reguler dilakukan terhadap 7 satuan kerja

di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Monitoring dan Evaluasi ini dilakukan

untuk memastikan bahwa satuan Kerja tersebut sudah menindaklanjuti hasil temuan Pengawasan

Reguler yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Hasil temuan tersebut berupa :

Administrasi minutasi perkara

Administrasi keuangan perkara

Pengisian perkara kedalam aplikasi SIPP dan kedalam direktori putusan

Pengelolaan dipa


44

SASARAN 5 : PENINGKATAN EFEKTIFITAS KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pencapaian sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia pada tahun 2017, dan

dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 27. Sasaran 5 : Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusi (SDM)


Realisasi 2017

Capaian 2017 (%)

Capaian 2016 (%) 2015 (%)

a. Persentase Pejabat/pegawai yang lulus diklat tekhnis yudisial.

95% 100 95% 100 100

b. Persentase pejabat/pegawai yang lulus diklat non yudisial

95% 50% 52,63 41,62% 45,67%

c. Persentase Pejabat /pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan

100% 100% 100% 100% 100%

Analisis ketiga indikator pada sasaran kelima sebagai berikut :

a. Indikator Persentase Pegawai Yang Lulus Diklat Teknis Yudisial



Realisasi 2017

Capaian 2017(%)

Capaian

2016 (%) 2015 (%)

Persentase pejabat/pegawai yang lulus diklat tekhnis yudisial

95% 100 95% 95%% -

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase Pejabat/pegawai yang lulus mengikuti diklat

tekhnis yudisial adalah perbandingan antara Pejabat/pegawai yang lulus diklat tekhnis yudisial dengan

total jumlah pegawai yang mengikuti diklat. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan

antara realisasi pegawai yang lulus dengan target yang ditetapkan. Pada Tahun 2017 1 (satu) orang

pejabat yang mengikuti diklat tekhnis yudisial dan dinyatakan lulus.


45

b. INDIKATOR PERSENTASE PEGAWAI YANG LULUS DIKLAT NON TEKHNIS YUDISIAL



Realisasi 2017

Capaian 2017 (%)

Capaian 2016 (%) 2015 (%)

Persentase Pejabat/pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial 95% 50% 52,63% 41,6 25%

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase p e j a b a t / pegawai yang lulus diklat

non yudisial adalah perbandingan antara jumlah pegawai yang mengikuti diklat dengan jumlah

pegawai yang lulus. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi pegawai

yang lulus diklat teknis non yudisial dengan target yang ditetapkan.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada tahun 2015 tidak melaksanakan diklat

karena ketidakadaan anggaran untuk kegiatan tersebut. Namun pada tahun 2016 ada 3 pegawai yang

mengikuti Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa di Makassar dan yang dinyatakan lulus 1 orang.

Adapun Rincian data peserta sebagai berikut :

Tabel 30. Data Kelulusan Diklat Non Yudisial Tahun 2016 dan 2017

Diklat non yudisial Tahun 2016 Jumlah Target Realisasi

Capaian

(%)

Jumlah peserta 3 orang Jumlah peserta lulus diklat 1 orang 80% 33,3% 41,62

Jumlah peserta tidak lulus diklat 2 orang

Diklat non yudisial Tahun 2017 Jumlah Realisasi Target Capaian

(%)

Jumlah peserta 4

Jumlah peserta lulus diklat 2 50% 95% 52,63

Jumlah peserta tidak lulus diklat 2

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa realisasi persentase pegawai yang lulus diklat pada

tahun 2017 sebesar 50% sedangkan target yang ditetapkan sebesar 95 %. Sehingga capaian pada

tahun 2017 adalah 52,63%, sedangkan pada tahun 2016 realisasi sebesar 33,3% dan target yang

ditetapkan sebesar 80 %. Sehingga capaian pada tahun 2016 adalah 41,6%, dan capaian tahun ini

meningkat dibanding tahun sebelumnya.


46

Grafik 7. Data Kelulusan Diklat Tahun 2016 Dan 2017

c. INDIKATOR PERSENTASE PEJABAT/PEGAWAI YANG LULUS MENGIKUTI FIT AND PROPER TEST DALAM RANGKA PROMOSI JABATAN



Realisasi 2017

Capaian 2017 (%)

Capaian 2016 (%) 2015 (%)

Persentase pejabat/pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan

100% 100 100 100 100%

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase Pejabat/pegawai yang lulus mengikuti fit

and proper test dalam rangka promosi jabatan adalah perbandingan antara jumlah Pejabat/pegawai

yang lulus dengan jumlah yang mengikuti fit and proper test. Sedangkan ukuran capaiannya adalah

perbandingan antara realisasi dengan target yang ditetapkan. Fit and proper test dalam rangka

promosi jabatan yang pernah dilaksanakan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah :

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

20162017

Peserta

Lulus


47

Tabel 32. Fit And Proper Test Promosi Jabatan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Tahun 2016-2017

Tahun 2016 : Fit and proper test promosi

jabatan Jumlah

Realisasi Target Capaian (%)

Jumlah peserta 1

Jumlah peserta lulus 1 100% 100% 100%

Jumlah peserta tidak lulus 0 Tahun 2017 : Fit and proper test

promosi jabatan Jumlah Realisasi Target Capaian (%)

Jumlah peserta 2

Jumlah peserta lulus 2 100% 100% 100%

Jumlah peserta tidak lulus -

Pegawai yang mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan pada tahun 2017

berjumlah 2 orang dan dinyatakan lulus. Adapun target yang ditetapkan adalah 100%, realisasinya

sebesar 100% , sehingga capaian pada tahun 2017 mencapai 100% .


48

SASARAN 6 : PENINGKATAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

PENDUKUNG PELAYANAN PERADILAN

Pencapaian tujuan Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

d a n Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada tahun 2017, dan dibandingkan

dengan tahun 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 33. Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung

Pelayanan Peradilan


Realisasi 2017

Capaian 2017 (%)

Capaian 2016 (%) 2015 (%)

a. Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pendukung sistem informasi penelusuran perkara (SIPP)

100% 99,77% 99,77% 100 100

b. Persentase tercapainya target pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran

100% 99,77% 99,77% 94,44 85

Analisis kedua indikator pada sasaran ketujuh sebagai berikut :

a. Indikator Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung

Pelayanan Peradilan



Realisasi 2017

Capaian 2017 (%)

Capaian 2016 (%) 2015 (%)

Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pendukung sistem informasi penelusuran perkara (SIPP)

100% 99,77% 99,77% 100% 100%

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan

prasarana pendukung sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) adalah perbandingan jumlah

pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP yang diusulkan dengan realisasinya. Sedangkan

ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi kebutuhan sarana dan prasarana

pendukung sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) dengan target yang ditetapkan.


49

b. Indikator Persentase Persentase Tercapainya Target Pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran



Realisasi 2017

Capaian 2017 (%)

Capaian 2016 (%) 2015 (%)

Persentase tercapainya target pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran

100% 99,77% 99,77%% 94,44% 85%

Ukuran indikator kinerja Persentase tercapainya pengadaan peralatan dan fasilitas

perkantoran adalah perbandingan jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran yang

diusulkan dengan realisasinya. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara

realisasi peralatan dan fasilitas perkantoran dengan target yang ditetapkan.


50

SASARAN 7 : PENINGKATAN PENGELOLAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN YANG

TRANSPARAN DAN AKUNTABILITAS

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

C. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Sulawesi

Tenggara, pada awal tahun 2017 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mendapatkan total alokasi

anggaran sebesar Rp. 11.313.924.000,- ( sebelas miliar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus dua

puluh empat ribu rupiah). Anggaran tersebut mengalami revisi berupa penambahan pagu belanja

pegawai sebesar Rp. 3.439.618.000,- (tiga miliar empat ratus tiga puluh sembilan ratus juta enam ratus

delapan belas ribu rupiah) disebabkan karena banyaknya hakim yang mutasi, Dengan rincian Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai berikut :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Anggaran DIPA (01) sebesar Rp. 14.753.542.000,- (empat belas miliar tujuh ratus lima puluh

tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang meliputi :

a. Belanja Pegawai

b. Belanja Barang

:

:

Rp. 12.096.914.000,- (dua belas miliar sembilan puluh enam juta

Sembilan ratus empat belas ribu rupiah)

Rp. 1.926.628.000,- (Satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta

enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

DIPA (01) digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas dan Teknis Lainnya Mahkamah

Agung sebesar Rp. 14.023.524.000,- (empat belas miliar dua puluh tiga juta lima ratus empat

puluh dua ribu rupiah).

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung sebesar Rp. 730.000.000,-

(tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).

2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum

Anggaran DIPA (03) berupa berupa Belanja Barang sebesar Rp. 64.814.000,- (enam puluh

empat juta delapan ratus empat belas ribu rupiah)

DIPA (03) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu Program Peningkatan

Manajemen Peradilan Umum, sebesar Rp. 64.814.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus

empat belas ribu rupiah)

Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2017 pada DIPA (01) dan


51

DIPA (03) beradasarkan rincian belanja dan program kerja, dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 36. Realisasi Belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2017

Jenis Belanja Pagu

Rp.

Realisasi Sisa

Rp. % Rp

Belanja Pegawai Rp. 12.096.914.000,- Rp. 12.020.680.210,- 99,37 Rp. 76.233.790,-

Belanja Barang Rp. 1.926.628.000,- Rp. 1.863.201.878,- 96,70 Rp. 63.426.122,-

Belanja Modal Rp. 730.000.000,- Rp. 728.346.800,- 99,77 Rp. 1.653.200,-

Total Rp. 14.096.542.000,- Rp. 14.612.228.888,- 99,10 Rp. 141,313,112

Tabel 37. Realisasi Belanja DIPA (03) Direktorat Jenderal badan Peradilan Umum Tahun 2017

Jenis Belanja Pagu

Rp.

Realisasi Sisa

Rp. % Rp

Belanja Barang Rp. 64.814.000,- Rp. 54.000.974,- 88,10 Rp. 10.813.028,-

Total Rp. 64.814.000,- Rp. 54.000.974,- 88,10 Rp. 10.813.028,-

Tabel 38. Realisasi Anggaran Per Program tahun 2017

Jenis Belanja Pagu

Rp.

Realisasi Sisa

Rp. % Rp

Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan tugas Teknis

Lainnya Mahkamah Agung

Rp.14.023.542.000,- Rp.13.883.882.088 95,07 Rp. 139.659.912,-

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Mahkamah

Agung

Rp. 730.000.000,- Rp. 728.346.800,- 99,77 Rp. 1.653.200,-

Program Peningkatan

manajemen peradilan umum Rp. 64.814.000 Rp. 54.000.974,- 88.10 Rp. 10.813.028,-

Total Rp.14.818.356.000,- Rp. 14.666.229.862,- 99,10 Rp. 152,126,140


52

Rincain pagu awal dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA

(03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

A. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

1 BELANJA PEGAWAI

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaanya

antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan

belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

Tabel 39. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2016-2017

Belanja

Pegawai

2016 2017

Rupiah (Rp) Persentase Rupiah (Rp) Persentase

Pagu/DIPA 9.090.075.000,- 12.096.914.000

Realisasi 8.672.657.214,- 95,41 12.020.680.210,-

Sisa 417.417.786,- 04,59 76.233.790,-

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu Belanja Pegawai dalam DIPA tahun 2017 dilingkungan Pengadilan Tinggi Kendari

sebesar Rp. 12.096.914.000,- (dua belas belas miliar sembilan ratus empat belas ribu rupiah).

terdapat peningkatan sebesar (73,02%) dari pagu belanja pegawai tahun sebelumnya (tahun

2016) Rp. 9.090.075.000,- (sembilan miliar sembilan puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah)

Grafik 8. Perbandingan Pagu Belanja Pegawai tahun 2016 dan 2017

Rp-

Rp2,000,000,000.00

Rp4,000,000,000.00

Rp6,000,000,000.00

Rp8,000,000,000.00

Rp10,000,000,000.00

Rp12,000,000,000.00

Rp14,000,000,000.00

2016 2017

Pagu Anggaran

Pagu Anggaran


53

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai tahun 2017, anggaran belanja pegawai yang terserap atau

terealisasi sebesar Rp. 12.020.680.210,- (dua belas miliar dua puluh juta enam ratus delapan puluh

ribu dua ratus sepuluh rupiah). Dengan pengembalian belanja sebesar Rp. 76.233.790,- (tujuh

puluh enam juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah). Total belanja

pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2017, dapat kita lihat pada pagu belanja

pegawai yang telah terserap sebesar 99,37 dengan rincian belanja sebagai berikut :


54

Grafik 9. Realisasi Belanja Pegawai tahun 2016 dan 2017

Tabel 40. Rincian Penyerapan Belanja Pegawai

No. JENIS BELANJA/MAK PAGU/DIPA REALISASI/PELAKSANAAN SISA

Rp % Rp

1 Belanja Gaji Pokok Rp 2,894,921,000 Rp 2,894,920,220 100.00% Rp 780

2 Belanja Pembulatan Gaji Rp 36,000 Rp 34,674 96.32% Rp 1,326

3 Belanja Tunj. Suami/Istri Rp 225,075,000 Rp 225,074,302 100% Rp 698

4 Belanja Tunj. Anak Rp 52,692,00 Rp 52,691,564 100% Rp 436

5 Belanja Tunj. Struktural Rp 76,645,000 Rp 76,645,000 100% Rp 0

6 Belanja Tunj. Fungsional Rp 6,457,850,000 Rp 6,457,850,000 100.% Rp 0

7 Belanja Tunj. PPH PNS Rp 1,210,299,000 Rp 1,210,298,910 100.% Rp 90

8 Belanja Tunj. Beras PNS Rp 133,036,000 Rp 133,035,540 100% Rp 460

9 Belanja Uang Makan PNS Rp 356,400,000 Rp 346,315,000 97.17% Rp 10,085,000

10 Belanja Tunj. Umum PNS Rp 80,760,000 Rp 45,665,000 56.54% Rp 35,095,000

11 Belanja Tunj. Kemahalan Hakim Rp 259,200,000 Rp 248,400,000 95.83% Rp 10,800,000

12 Belanja Tunj. Hakim Ad Hoc Rp 350,000,000 Rp 329,750,000 94.21% Rp 20,250,000

TOTAL Rp 12,096,914,000 Rp. 12,020,680,210 99,37% Rp 76,233,790

-

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

14,000,000,000

Tahun 2016 Tahun 2017

Pagu

Realisasi

Sisa

Rp. 12.020.680.210,-

Rp. 76.233.790,-

Rp. 8.672.657.214 Rp. 9.090.075.000

Rp. 417.417.786


55

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi,

tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah Rp 76,233,790,- (tujuh puluh enam juta dua ratus

tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja

pegawai tersebut sebesar 0,63% dari total pagu yang tersedia,

2 BELANJA BARANG

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam

kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan

dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan,

sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan

atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang

meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

Tabel 41. Realisasi Belanja Barang Tahun 2016-2017

Belanja Barang 2016 2017


Pagu/DIPA 1.492.760.000,- Rp. 1.926.628.000,-

Realisasi 1.378.376.314,- 95,86 Rp. 1.863.201.878,- 96,70%

Sisa 114.383.686,- 07,66 Rp. 63.426.122,-


Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan urusan Administrasi Tahun Anggaran

2017 di lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 1.926.628.000,- (satu miliar

sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu), terdapat peningkatan

sebesar 22,51% dari tahun sebelumnya (tahun 2016) yang sebesar Rp. 1.492.760.000,-(satu miliar

empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).


56

Grafik 10. Perbandingan Pagu Belanja Barang Tahun 2017-2016


Dari pagu belanja barang tahun 2017, anggaran belanja barang yang terserap atau

terealisasi adalah sebesar Rp. 1.863.201.878,- (satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta

ratus dua ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau 96,70%. Berikut

perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2015 dan 2016

Grafik 11. Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2016-2017

Rp-

Rp500,000,000.00

Rp1,000,000,000.00

Rp1,500,000,000.00

Rp2,000,000,000.00

Rp2,500,000,000.00

2017 2016

Pagu Anggaran Bel. Barang

Pagu Anggaran Bel. Barang

-

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000


Pagu

Realisasi

Sisa

Rp. 1.492.760.000

Rp. 1.926.628.000

Rp. 1.492.760.000

Rp. 1.378.376.314

Rp. 63.426.122

Rp. 1.926.628.000,-

Rp. 1.863.201.878,-,-

Rp. 114.383.686


57

Tabel 42. Rincian Penyerapan Belanja Barang

No. JENIS BELANJA/MAK PAGU/DIPA REALISASI/PELAKSANAAN SISA

Rp %

Rp

Belanja Barang Non Operasional

1 Belanja Barang Non Operasional Rp 18,183,000 Rp 18,144,625 99.79 Rp 38,375

2 Belanja Perjalanan Dalam Negeri Rp 482,924,000 Rp 473,313,200 98,26% Rp 9,628,000

Belanja Barang Operasional

1 Belanja Barang Operasional Rp 615,779,000 Rp 597,397,474 97,01% Rp 18,381,526

2 Belanja Barang Persediaan Rp 96,430,000 Rp 91,473,125 94.86 Rp 4,956,875

3 Belanja Jasa Rp 180,100,000 Rp 157,967,854 87.71 Rp 22,132,146

4 Belanja Pemeliharaan Rp 500,794,000 Rp 492,616,600 98.37 Rp 8,177,400

TOTAL Rp 1.926.628.000,- Rp. 1.863.201.878,- 96,70% Rp 63.426.122,-


Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi,

tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 63.426.122,- (enam puluh tiga

juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah) .

3 BELANJA MODAL

Belanja barang yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan

prasarana antara lain pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang

mendukung untuk Tupoksi.

Tabel 43. Realisasi Belanja Modal Tahun 2016-2017

Belanja Modal 2016 2017


Pagu/DIPA 261.000.000,- 730.000.000,-

Realisasi 260.640.000,- 99,86 728,346,800 99.77

Sisa 360.000,- 00,14 1,653,200


Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan urusan Administrasi Tahun Anggaran

2017 di lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 730.000.000,- (tujuh

ratus tiga puluh juta rupiah), terdapat peningkatan sebesar 68% dari tahun sebelumnya (tahun

2016) yang sebesar Rp. 261.000.000,- (dua ratus enam puluh satu juta rupiah).

.


58

Grafik 12. Perbandingan Pagu Modal Tahun 2016-2017


Dari pagu belanja modal tahun 2017 sebesar Rp. 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh

juta rupiah), dan terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 728,346,800,- (tujuh ratus dua

delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) atau 99.77%. Berikut

perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2016 dan 2017

Grafik 12. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2016-2017

2016 2017

Pagu Anggaran Belanja Modal

Pagu

2016 2017

Pagu Anggaran Bel. ModalRealisasiSisa

Rp. 260.640.000

Rp. 360.000

Rp. 1,653,200

Rp. 730.000.000

Rp. 728,346,800


59

Tabel 44. Rincian Penyerapan Belanja Barang

No. JENIS BELANJA/MAK PAGU/DIPA

REALISASI/PELAKSANAAN SISA

Rp %

Rp

BELANJA MODAL

1

Pengadaan Teknologi Informasi Belanja Penambahan Nilai Peraltan dan Mesin

Rp 40,000,000 Rp 39,100,000 97,75% Rp 900,000

2

Pengolah Data dan Komunikasi Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

Rp 165,000,000 Rp 164,996,800 100% Rp 3,200

3 Pengolah Data dan Komunikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rp 520.000.000 Rp 519,450,000 99,89% Rp 550.000

4. Belanja Modal lainnya Rp. 5.000.000 Rp. 4,800,000 96% rRp. 200,000

TOTAL Rp 730.000.000 Rp. 728,364,800 99,77% Rp 1.653,200


Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat

total sisa anggaran dari pagu belanja modal adalah Rp. 1.653,200,- (saju juta enam ratus lima puluh

tiga ribu dua ratus rupiah) atau sebesar 0,18%.

B. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

Pagu belanja barang pada DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) untuk

kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum tahun 2017 adalah sebesar Rp.64.814.000,- (enam

puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu rupiah), terealisasi sebesar Rp. 54.000.974,- (lima

puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) atau 88,10%.

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan

operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan demi

mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti,

transparan dan akuntabel serta meningkatkan efektifitas penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi

Sulawesi Tenggara


60

Tabel 45. Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2016-2017

Belanja Barang 2016 2017

Rupiah Persentase Rupiah Persentase

Pagu/DIPA Rp. 34.400.000,- Rp. 64.814.000

Realisasi Rp. 34.025.450,- 98,91 Rp. 54.000.974 88,10%

Sisa Rp. 374.550,- 1,09 Rp. 10.813,025


Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran

2017 di lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah Rp.64.814.000,- (enam puluh

empat juta delapan ratus empat belas ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima

tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang Tekhnis pada satuan

kerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.


Dari Pagu belanja barang Dipa 03 Tahun Anggaran 2017, belanja yang terserap atau

terealisasi sebesar Rp. 54.000.974,- (lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah)

atau 88,10%.

Berikut grafik perbandingan antara realisasi belanja tahun 2016 dan 2017

Grafik 13. Perbandingan Realisasi Belanja Barang DIPA 03 Tahun 2016-2017

-

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000


PaguRealisasiSisa

Rp. 10.813,025

Rp. 54.000.974

Rp. 64.814.000

Rp. 374.550

Rp. 34.400.000 Rp. 34.025.450


61

Tabel 46. Rincian DIPA (03) Badan Peradilan Umum

No. OUTPUT/JENIS BELANJA PAGU/DIPA REALISASI/PELAKSANAAN SISA

Rp % Rp

Terlaksananya Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang diselesaikan tepat waktu

1 Belanja Barang Operasional Rp. 4,640,000 Rp 2,739,979 59,05% Rp . 1,900,021

2 Belanja Bahan Rp. 22,554,000 Rp 15,900,000 70,50% Rp. 6,654,000

3 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Rp. 7,620,000 Rp. 6,769,750 88,84% Rp. 850, 250

4 Belanja Perjalanan Biasa Rp. 30,000,000 Rp. 31,691,245 95,30% Rp. 1,408,755

TOTAL Rp. 64.814.000 Rp. 54.000.974 88,10% Rp.10.813,026


Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang terealisasi, tercatat sisa

anggaran dari pagu belanja barang adalan Rp. Rp.10.813,026,- (sepuluh puluh juta delapan ratus tiga belas

ribu dua puluh enam rupiah).


62

P

A. KESIMPULAN

encapaian kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2017 merupakan pencapaian

atas target kinerja tahun keempat dari Renstra Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun

2012-2016. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun

2016, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang

telah ditetapkan

Selama tahun 2017 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sudah

terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah

dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal

pembinaan dan pengawasan. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan

dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana khususnya pada beberapa

Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Sepanjang Tahun 2017, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara juga berupaya meningkatkan

pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di Pengadilan.

Secara bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat semakin lengkap mencakup putusan

pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan medium website dan sistem informasi perkara yang

dikembangkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sendiri maupun yang dibuat oleh Mahkamah

Agung yang dikenal dengan nama Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System

(CTS). Keterbukan informasi pengadilan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

publik lembaga peradilan.


63

B. REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan

kinerja di pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara maka diperlukan :

1. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.

2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan

sarana dan prasarana.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 P TAHUN 2017_BAB III… · target kinerja tahun kelima dari Renstra Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2015-2019. Pengukuran tingkat

Documents