PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI KOTA PALOPO SKRIPSI Untuk memenuhi sebagian Persyaratan Untuk mencapai gelar Sarjana S-1 Program Studi Ilmu Pemerintahan Oleh ABDUL LATIEF E 121 11 602 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2015
149
Embed
repository.unhas.ac.id › bitstream › handle › 123456789 › 15461... PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM SKRIPSI …1 PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI KOTA
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI KOTA PALOPO
SKRIPSI
Untuk memenuhi sebagian Persyaratan
Untuk mencapai gelar Sarjana S-1
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Oleh
ABDUL LATIEF
E 121 11 602
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015
i
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI KOTA PALOPO
SKRIPSI
Untuk memenuhi sebagian Persyaratan
Untuk mencapai gelar Sarjana S-1
Program Studi Ilmu Pemerintahan
disusun dan diajukan oleh
ABDUL LATIEF
E 121 11 602
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015
LEMBARAN PERSETUJUAN
Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :
Judul : Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan
Bencana Alam di Kota Palopo
Nama Mahasiswa : Abdul Latief
Nomor Pokok : E 121 11 602
Jurusan : Ilmu Politik Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing dan
Ketua Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan untuk diajukan dalam Ujian
Skripsi sebagai Ujian Akhir Program pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
Makassar, 22 Februari 2015
Menyetujui
Pembimbing I Dr. H. A. Gau Kadir, MA NIP. 19501017 198003 1 00 2
Pembimbing II Dr. A. M. Rusli, M.Si NIP. 19640727 199103 1 00 1
Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si NIP. 19641231 198903 1 02 7
Ketua Program Studi Kerjasama Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Dr. A. M. Rusli, M.Si NIP. 19640727 199103 1 00 1
ii
LEMBARAN PENGESAHAN
Skripsi
PERAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI KOTA PALOPO
Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
ABDUL LATIEF
E12111602
Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi
pada tanggal 02 Maret 2015
dan telah dinyatakan memenuhi syarat
Menyetujui
Pembimbing I Dr. H. A. Gau Kadir, MA NIP. 19501017198003 1 00 2
Pembimbing II Dr. A. M. Rusli, M.Si NIP. 19640727199103 1 00 1
Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si NIP. 19641231 198903 1 02 7
Ketua Program Studi Kerjasama Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Dr. A. M. Rusli, M.Si NIP. 19640727199103 1 00 1
iii
LEMBARAN PENERIMAAN
SKRIPSI
PERAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI KOTA PALOPO
Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
ABDUL LATIEF E121 11 602
dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Makassar, Pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2015
Menyetujui
PANITIA UJIAN
Ketua
:
Dr. H. A. Gau Kadir, MA
Sekertaris
:
A. Murfhi, S.Sos, M.Si.
Anggota
:
Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si
Anggota
:
Dr. A. M. Rusli, M.Si
Anggota
:
Rahmatullah, S.IP, M.Si
Pembimbing I
:
Dr. H. A. Gau Kadir, MA
Pembimbing II
:
Dr. A. M. Rusli, M.Si
iv
KATA PENGANTAR
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT
karena atas rahmat, bimbingan serta anugerah-Nya sehingga penulis
dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Peran Pemerintah Daerah
dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kota Palopo”.
Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan
pendidikan di Universitas Hasanuddin Makassar Program Studi Strata
Satu Ilmu Pemerintahan.
Penulis menyadari Skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan
tanpa bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara
langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini
dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima
kasih kepada Bapak Dr. H. A. Gau Kadir, MA dan Bapak Dr. A. M. Rusli,
M.Si selaku Pembimbing yang selalu meluangkan waktu dan tenaga
dalam memberikan bimbingan dan arahan serta nasehat kepada penulis
selama kegiatan penulisan Skripsi ini berlangsung. Tidak lupa pula penulis
mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :
1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA, selaku Rektor Universitas
Hasanuddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si., selaku Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Bapak Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu
Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin Makassar.
v
4. Bapak Dr. A. M. Rusli, M.Si.,, selaku Ketua Program Studi Kerjasama
Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin Makassar.
5. Ibu Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si., selaku penguji 1 (satu) Ujian Skripsi
dalam Ujian Akhir Program pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Ns., terima kasih atas doa, limpahan kasih dan sayangmu selama ini
yang sudah menganggap penulis seperti anak sendiri, memberikan
dorongan dan motivasi yang begitu besar. Semoga Allah swt.
melimpahkan kasih sayangnya dan memberikan kesehatan serta
keselamatan dunia akhirat bagi ayahanda dan ibunda tersayang.
14. Andi Tenri NIA, S.KG yang keberadaannya bagaikan bayangan, yang
selalu setia menemani penulis. Terima kasih atas bantuan dan
motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga cita-citamu
tercapai.
vi
15. Kakanda Muhammad Afif Hamka, S.IP, M.Si. dan Kakanda Irfan
Dahri, STP., M.Si yang telah meluangkan waktunya untuk
memberikan pandangan, dorongan dan bantuan selama penulis
menyelesaikan skripsi.
16. Semua staf/pegawai Badan Penanggulangan Bencana Kota Palopo
yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
17. Semua staf/pegawai Kecamatan Wara Kota Palopo yang tidak dapat
disebutkan satu persatu.
18. Semua staf dan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin Makassar atas bimbingan dan bantuannya
selama penulis mengikuti perkuliahan.
19. Mahasiswa Fisip UNHAS khususnya program studi Ilmu Pemerintahan
(Kerjasama) yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu.
20. Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis
yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Penulis menyadari Skripsi ini belum dapat memenuhi harapan
semua pihak namun setidaknya dapat menambah wawasan, gambaran
dan pengetahuan bagi pembacanya. Untuk itu penulis mengharapkan
saran serta masukan yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi
kesempurnaan penulisan Skripsi ini dikemudian hari. Akhir kata, semoga
Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca terutama penulis
sendiri dan semoga semua pihak yang telah memberikan bantuannya
mendapat balasan dari Allah SWT.
Aamiin ya rabbal’alamiin…
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Makassar, Februari 2015
Penulis
vii
ABSTRAK
..
ABDUL LATIEF : 2015. Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kota Palopo. Dibimbing oleh Dr. H. A. Gau Kadir, MA dan Dr. A. M. Rusli, M.Si.
Peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam merupakan kewajiban bagi pemerintah dan merupakan suatu sistem yang diperlukan setiap daerah sebagai organ yang menyangkut keselamatan dan keamanan bagi setiap orang. Akan tetapi dalam mengantisipasi semua itu sebelum terjadi hingga menyebabkan kerugian materi bahkan kehilangan nyawa sekaligus. Oleh karena itu, antisipasi sejak dini sangat penting untuk lebih ditingkatkan lagi. Selain pemerintah daerah, masyarakat juga memiliki hal penting dalam berpartisipasi untuk ikut memberdayakan kehidupannya. Agar rasa aman dan antisipasi masyarakat rawan berdampak resiko bencana. Berdasarkan hal tersebut peneliti terdorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskan tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana alam di Kota Palopo.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (menjelaskan
kondisi objek dengan cara-cara ilmiah) dengan informan sebanyak 10 (sepuluh) orang yang dipilih berdasarkan pandangan dari penulis bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan dan informasi mengenai masalah yang di teliti, antara lain : Kepala Pelaksana dan anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Sekretaris dan Staf Kecamatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan Masyarakat yang tidak lain korban bencana banjir itu sendiri. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrument berupa : Observasi dan dokumentasi serta dikembangkan dengan Wawancara terhadap informan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran pemerintah dalam
penanggulangan bencana alam di Kota Palopo bisa dikategorikan baik, karena berdasarkan dari penuturan masyarakat yang menjadi korban bencana banjir itu sendiri yang merasakan program-program yang telah pemerintah daerah laksanakan serta kesiapsiagaan yang sangat intensif dilakukan dengan baik sebelum terjadi bencana banjir. Begitu juga dengan hubungan kerjasama pemerintah dengan masyarakat dalam menanggulangi resiko banjir terjalin sangat baik dengan ikut serta berpartisipasi dan aktif dalam melibatkan diri dalam persiapan dan penanganan ketika bencana. Kata kunci : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemerintah Daerah, dan Penanggulangan Bencana Banjir.
viii
ABSTRACK
...
ABDUL LATIEF : 2015. Role of Local Government in Natural Disaster Management in Palopo City. Guided by Dr. H. A. Gau Kadir, MA and Dr. A. M. Rusli, M.Si.
The role of local government in disaster management is an
obligation for the government and is a system that required each region as an organ that involves the safety and security of the person. However, in anticipation of all that before going on to cause material loss and even loss of life as well. Therefore, early anticipation very important to be further enhanced. In addition to local governments, communities also have important things in participating to join empower life. In order for the public safety and the anticipated impact of disaster risk prone. Based on the researchers are encouraged to try to describe and explain the role of local government in natural disaster management in Palopo city.
This research is qualitative research (explaining object condition
by means of scientific methods) with the informant as much as ten (10) persons were selected based on the view of the authors that the informant has the knowledge and information about the problems examined, among others: the Chief Executive and members Regional Disaster Management Agency (RDMA), Secretary and staff Districts, Community Leaders, Youth Leaders, and other communities do not flood victims themselves. Data were collected using the instrument in the form of: Observation and documentation developed informant interviews.
These results indicate that the government's role in disaster
management in Palopo can be categorized as good, because it is based on the narrative of the people who became victims of the flood disaster itself felt programs that have been implemented as well as the preparedness of local government very intensively done well before the floods. So is the government's relationship with the community cooperation in tackling the risk of flooding is very well established with participating participate and involve themselves actively in the preparation and handling when disaster.
Keywords: Regional Disaster Management Agency (BPBD), Local
Government, and the Flood Disaster Management.
ix
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ................................................................................ i
LEMBARAN PERSETUJUAN ............................................................... ii
LEMBARAN PENGESAHAN ................................................................ iii
LEMBARAN PENERIMAAN .................................................................. iv
KATA PENGANTAR ............................................................................. v
ABSTRAK ............................................................................................. viii
ABSTRACT ....................................................................................... ..... ix
DAFTAR ISI .......................................................................................... x
DAFTAR TABEL ................................................................................... xiv
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................ xv
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ............................................................................. 1
1.2. Rumusan Masalah ........................................................................ 4
1.3. Tujuan Penelitian .......................................................................... 5
3.1. Deskripsi Umum Kota Palopo .. ..................................................... 44
3.1.1. Sejarah Singkat Kota Palopo ....................... .................... 44
3.1.2. Kondisi Geografis .......... ................................................... 47
3.1.3. Luas Wilayah ....... ............................................................ 47
xi
3.1.4. Ketinggian ................................................................... ..... 47
3.1.5. Keadaan Penduduk ........................ .................................. 48
3.1.6. Kondisi Sosial dan Budaya ........................ ...................... 49
3.1.7. Saran dan Prasarana ....................................................... 49
3.1.8. Kondisi Pemerintahan ...................................................... 51
3.1.9. Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Kota Palopo .......... 52
3.2. Deskripsi Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palopo ..................................................................... 55 3.2.1. Sejarah Singkat Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Kota Palopo ....................... ..................... 55
3.2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palopo.......... ..................................................................... 55
3.2.3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BPBD ........ ...................... 68
3.2.4. Sarana dan Prasana ....... ................................................. 69
3.3. Deskripsi Kecamatan Wara Kota Palopo ......................... ............. 71
3.3.1. Kondisi Geografis ............... .............................................. 71
3.3.2. Luas Wilayah ............................................................ ........ 71
3.3.3. Sarana dan Prasarana ............................................... ...... 72
3.3.4. Visi dan Misi Kecamatan Wara .................................. ...... 72
3.3.5. Struktur Organisasi Kecamatan Wara ........................ ...... 72
3.3.6. Jumlah Penduduk .................................................... ......... 74
3.3.7. Data Bencana Alam Kecamatan Wara ........................ ..... 74
4.2. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Menanggulangi Resiko Bencana Banjir di Kecamatan Wara Kota Palopo ......................... ................................................ 80
4.3. Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat dalam Menanggulangi Resiko Bencana Banjir di Kecamatan Wara Kota Palopo ......................... ......................................................... 98
penanggulangan bencana pada wilayahnya, (f) Melaporkan
penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap
43
sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat
bencana, (g) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang atau
barang, (h) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang
diterima dari APBD, dan (i) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
44
BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
3.1. Deskripsi Umum Kota Palopo
3.1.1. Sejarah Singkat Kota Palopo.
Kota Palopo, dahulu disebut Kota Administratip (Kotip)
Palopo, merupakan Ibu Kota Kabupaten Luwu yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 42 Tahun 1986.
Seiring dengan perkembangan zaman, tatkala gaung reformasi
bergulir dan melahirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, telah membuka
peluang bagi Kota Administratif di seluruh Indonesia yang telah
memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya
menjadi sebuah daerah otonom.
Ide peningkatan status Kotip Palopo menjadi daerah otonom,
bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan
status kala itu, yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan
peningkatan status Kotip Palopo menjadi Daerah Otonom Kota
Palopo dari beberapa unsur kelembagaan penguat seperti Surat
Bupati Luwu No. 135/09/TAPEM tanggal 9 Januari 2001, Tentang
Usul Peningkatan Status Kotip Palopo menjadi Kota Palopo,
Keputusan DPRD Kabupaten Luwu No. 55 Tahun 2000 tanggal 7
September 2000, tentang Persetujuan Pemekaran/Peningkatan
44
45
Status Kotip Palopo menjadi Kota Otonomi. Surat Gubernur Propinsi
Sulawesi Selatan No. 135/922/OTODA tanggal 30 Maret 2001
Tentang Usul Pembentukan Kotip Palopo menjadi Kota Palopo
keputusan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan No. 41/III/2001 tanggal
29 Maret 2001 tentang persetujuan pembentukan Kotip Palopo
menjadi Kota Palopo. Hasil Seminar Kota Administratip Palopo
Menjadi Kota Palopo, surat dan dukungan Organisasi Masyarakat,
Oraganisasi Politik, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita dan
Organisasi Profesi pula dibarengi oleh Aksi Bersama LSM
Kabupaten Luwu memperjuangkan Kotip Palopo menjadi Kota
Palopo, lalu kemudian dilanjutkan oleh Forum Peduli Kota.
Akhirnya setelah Pemerintah Pusat melalui Depdagri
meninjau kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi
wilayah dan letak geografis Kotip Palopo yang berada pada jalur
trans Sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan
terhadap beberapa kabupaten sekitar, meliputi Kabupaten Luwu,
Luwu Utara, Tana Toraja dan Kabupaten Wajo serta didukung
sebagai pusat pengembangan pendidikan di kawasan utara Sulawesi
Selatan, dengan kelengkapan sarana pendidikan yang tinggi, sarana
telekomunikasi dan sarana transportasi pelabuhan laut, Kotip Palopo
kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Kota
Palopo .
46
Tanggal 2 Juli 2002, merupakan salah satu tonggak sejarah
perjuangan pembangunan Kota Palopo, dengan di tanda tanganinya
prasasti pengakuan atas daerah otonom Kota Palopo oleh Bapak
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia , berdasarkan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi
Selatan, yang akhirnya menjadi sebuah Daerah Otonom, dengan
bentuk dan model pemerintahan serta letak wilayah geografis
tersendiri, berpisah dari induknya yakni Kabupaten Luwu.
Diawal terbentuknya sebagai daerah otonom, Kota Palopo
hanya memiliki 4 Wilayah Kecamatan yang meliputi 19 Kelurahan
dan 9 Desa. Namun seiring dengan perkembangan dinamika Kota
Palopo dalam segala bidang sehingga untuk mendekatkan
pelayanan-pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, maka pada
tahun 2006 wilayah kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan
menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan.
Kota Palopo dinakhodai pertama kali oleh Bapak Drs. H.P.A.
Tenriadjeng, M.Si yang di beri amanah sebagai penjabat Walikota
(Caretaker) kala itu, mengawali pembangunan Kota Palopo selama
kurun waktu satu tahun hingga kemudian dipilih sebagai Walikota
defenitif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo untuk
memimpin Kota Palopo Periode 2003-2008, yang sekaligus
mencatatkan dirinya selaku Walikota pertama di Kota Palopo.
47
Kemudian pada periode kedua, beliau terpilih kembali memimpin
Kota Palopo Periode 2008-2013. Tahun 2014, Kota Palopo dipimpin
oleh Bapak Drs. H. M. Judas Amir, MH. untuk Periode 2013-2018.
3.1.2. Kondisi Geografis
Kota Palopo secara geografis terletak antara 2o53’15’’-
3o04’08’’ Lintang Selatan dan 120o03’10’’- 120014’34’’ Bujur Timur.
Kota Palopo yang merupakan daerah otonom kedua terakhir dari
empat daerah otonom di Tanah Luwu. Adapun Batas-Batas wilayah
Kota Palopo, sebagai berikut :
Sebelah Utara : Walenrang Kabupaten Luwu
Sebelah Timur : Teluk Bone
Sebelah Selatan : Kecamatan Bua Kabupaten Luwu
Sebelah Barat: Kecamatan.Tondon Nanggala Kab. Tana Toraja
3.1.3. Luas Wilayah
Luas wilayah administrasi Kota Palopo sekitar 247,52 km2
atau sama dengan 0,39% dari luas wilayah Propinsi Sulawesi
Selatan.
3.1.4. Ketinggian
Secara administratif Kota Palopo terbagi atas 9 Kecamatan
dan 48 Kelurahan. Sebagian besar wilayah Kota Palopo merupakan
daratan rendah, sesuai dengan keberadaanya sebagai daerah yang
terletak di pesisir pantai sekitar 62,00 persen dari luas Kota Palopo
yang terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Wara Selatan, Wara Utara, Wara
48
Timur, Bara dan Telluwanua. Dan daerah dataran rendah dengan
ketinggian 0-500 m dari permukaan laut, 24,00 persen terletak pada
ketinggian 501-1000 m dan sekitar 14,00 persen yang terletak diatas
ketinggian lebih dari 1000 m. Ada tiga Kecamatan yang sebagian
besar daerahnya merupakan daerah pegunungan yaitu Kecamatan
Sendana, Kecamatan Mungkajang dan kecamatan Wara Barat.
3.1.5. Keadaan Penduduk.
Penduduk Kota Palopo tercatat sebanyak 172.332 jiwa,
secara terinci menurut jenis kelamin masing-masing 86.401 jiwa laki-
laki dan 85.931 jiwa perempuan.
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kota Palopo Menurut Kecamatan di Kota
Palopo Tahun 2010
No. Kecamatan Jenis Kelamin Jumlah
Penduduk L P 1 Wara Selatan 5.624 5.762 11.386 2 Sendana 3.733 3.561 7.294 3 Wara 18.033 18.154 36.187 4 Wara Timur 17.571 17.615 35.186 5 Mungkajang 4.596 4.485 9.081 6 Wara Utara 10.534 10.649 21.183 7 Bara 12.835 12.821 25.656 8 Telluwanua 7.278 6.934 14.212 9 Wara Barat 6.917 5.950 12.147
Total 86.401 85.931 172.332 Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo tahun 2010.
Pada tabel 3.1 menunjukkan bahwa penyebaran penduduk
di Kota Palopo di setiap Kecamatan, Jumlah penduduk menurut
Kecamatan sangat tidak merata atau cukup bervariasi.
49
3.1.6. Kondisi Sosial dan Budaya
Masyarakat Kota Palopo pada dasarnya merupakan
masyarakat yang religius, beradat dan berbudaya, bersifat heterogen
dan menghargai kemajemukan dengan pola hidup perkotaan. Dilihat
berdasarkan agama yang dianut, penduduk Kota Palopo mayoritas
beragama Islam.
3.1.7. Sarana dan Parasana
3.1.7.1. Keagamaan
Fasilitas peribadatan merupakan sarana penunjang
yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan keagamaan dan
ritual bagi masyarakat. Jumlah dan Jenis fasilitas
peribadatan di Kota Palopo dapat dilihat pada tabel dibawah
kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi
normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan
barang.
57
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang
diterima dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
3.2.2.2. Fungsi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
mempunyai fungsi :
1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan
bencana dan penangganan pengungsi dengan bertindak
cepat dan tepat, efektif dan efesien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan
bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
3. Melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan
penggulangan bencana daerah sesuai petunjuk arahan
Walikota Palopo.
3.2.2.4. Struktur Organisasi
Stuktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Kota Palopo, terdiri dari 1 (satu) Kepala
Badan Penanggulangan Bencana setingkat eselon II a
(secara ex-officio), Tim Pengarah (Non Eselon), 1 (satu)
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana se-
tingkat eselon II b, 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Kepala Bidang
setingkat eselon III b dan 9 (sembilan) Kepala Sub
58
Bagian/Seksi setingkat eselon IV a, dan Staf dengan jumlah
disesuaikan dengan kebutuhan. Secara terinci diuraikan
sebagai berikut :
1. Sekretariat
Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian
Program.
2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari
Seksi Pencegahan dan Seksi Kesiapsiagaan.
3. Bidang Kedaruratan dan Logistik.
Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari Seksi
Kedaruratan dan Seksi Logistik.
4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari
Seksi Rehabilitasi dan Seksi Rekonstruksi.
59
SUBAG UMUM & KEPEG
NIRWAN NAWAWI
NIP. 19581011 199101 1 002
SUBAG PROGRAM
FIKA, S.IP
NIP. 19870514 200701 2 001
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
KEPALA BADAN
SEKDA KOTA PALOPO
KEPALA PELAKSANA
ILHAM, SE, Msi
NIP. 19671231 199303 1 072
KEPALA BIDANG
KEDARURATAN & LOGISTIK
AWALUDDIN, SE, M.SI
KEPALA SEKSI
KEDARURATAN
IRFAN DAHRI, S.TP, M.Si
KEPALA SEKSI
LOGISTIK
SARDI, S.TP
KEPALA BIDANG
PENCEGAHAN& KESIAPSIAGAAN
DORKAS BATAN, SE
KEPALA SEKSI
PENCEGAHAN
NATAN, SE
KEPALA SEKSI
KESIAPSIAGAAN
YASRUDDIN
UNSUR PENGARAH
SUBAG KEUANGAN
RAODATULJANNAH, S.Kom
NIP. 580 041 210
SEKERTARIS
Drs. ANDI SYAHRIR, MM
NIP. 195914011 198603 1 198
KEPALA BIDANG
REHABILITAS.&.REKONTRUKSI
MUH. AFIF HAMKA, S.IP, M.Si
KEPALA SEKSI
REHABILITASI
ERWIN. AM, S.Kom
NIP. 19800318 200902 1 006 KEPALA SEKSI
REKONSTRUKSI
AMRU, SE
60
Unsur pelaksana mempunyai tugas secara
terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat,
dan pascabencana dengan rincian sebagai berikut :
1. Kepala pelaksana
Tugas :
Membantu Kepala Badan dalam hal
menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah dibidang penanggulangan bencana daerah.
Fungsi :
a. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas
berjalan lancar;
c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang
telah dan belum dilaksanakan;
d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas untuk menghindari
kesalahan;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Membina, mengawasi, mengendalikan kegiatan
penanggulangan bencana;
61
g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan
penanggulangan bencana;
h. Mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan
kegiatan penanggulangan bencana;
i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
secara periodik;
j. Melaksanakan urusan ketatausahan;
k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Sekretaris pelaksana
Tugas :
Membantu Kepala Pelaksana dalam
mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan
pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber
daya manusia aparatur serta mendorong kerjasama.
Fungsi :
a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat Badan
Penanggulangan Bencana Daerah sebagai pedoman
dalam melaksanakan tugas;
62
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas
berjalan lancar;
c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang
telah dan belum dilaksanakan;
d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan
pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
g. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan
secara periodik;
h. Menyelenggarakan kebijakan program, keuangan,
umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam
lingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Palopo;
i. Melaksanakan urusan ketatausahaan Sekretariat
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
63
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran
pelaksanaan tugas.
3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Tugas :
Melaksanakan kegiatan pencegahan melalui
pendekatan hukum dan pengawasan pelaksanaan dari
peraturan perundang-undangan tentang keamanan dan
keselamatan yang berlaku dan melakukan segala upaya
kegiatan pelatihan, penyiapan sarana dan prasarana serta
dukungan logistik untuk menghadapi kemungkinan kegiatan
bencana.
Fungsi :
a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan sebagai pedoman dalam melaksanakan
tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas
berjalan lancar;
c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang
telah dan belum dilaksanakan;
64
d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Melaksanakan perumusan rencana dan pelaksanaan
pengkajian penanggulangan bencana;
g. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
h. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas
Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
Tugas :
Melaksanakan kegiatan mencari, mengumpulkan
data, melakukan penelitian korban dan kerusakan di
lapangan tempat bencana dan mengadakan, menerima,
menyiapkan, dan menyalurkan bantuan logistik saat terjadi
bencana.
65
Fungsi :
a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Kedaruratan dan
Logistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas
berjalan lancar;
c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang
telah dan belum dilaksanakan;
d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Melaksanakan perumusan rencana dan pelaksanaan
pengkajian kedaruratan dan logistik;
g. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis Bidang
Kedaruratan dan Logistik;
h. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan
kedaruratan dan logistik;
i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kedaruratan
dan logistic dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
66
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Tugas :
Melaksanakan kegiatan menganalisa, mengevaluasi
rehabilitasi fisik terbatas, rehabilitasi mental, dan menyiapkan
rancangan konstruksi tahan gempa, fasilitas penanggulangan
bencana serta memberikan saran penyelamatan terhadap
bencana.
Fungsi :
a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas
berjalan lancar;
c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang
telah dan belum dilaksanakan;
d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
67
f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Pascabencana;
g. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis Bidang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
h. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Rehabilitasi
dan Rekonstruksi dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
68
3.2.3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BPBD
Visi
" Terwujudnya Masyarakat Kota Palopo yang tangguh dan siapsiaga
dalam menghadapi bencana “.
Misi Tujuan Sasaran
1. Melindungi masyarakat Kota Palopo dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana.
1. Meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kondisi wilayah Kota Palopo yang rawan bencana.
2. Meningkatkan kesadaran dan mengurangi resiko bencana akibat dampak negatif perkembangan Kota Palopo.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian dan pengendalian kerusakan lingkungan dalam mengurangi resiko bencana.
1. Adanya pengetahuan, kemampuan dasar, dan sarana dan prasarana dasar masyarakat untuk mengadapi berbagai potensi bencana di wilayah Kota Palopo.
2. Peningkatan pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam mengurangi resiko bencana akibat dampak negatif perkembangan wilayah Kota Palopo.
3. Peningkatan pengetahuan dan peran masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengendalian kerusakan lingkungan untuk mengurangi resiko bencana.
2. Membangun Sistem Penanggulangan Bencana yang handal.
Meningkatkan kapasitas
kelembagaan dan SDM aparatur
penanggulangan bencana.
1. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPBD Kota Palopo dalam penanganan bencana.
2. Peningkatan kualitas SDM aparatur BPBD Kota Palopo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
3. Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir dan menyeluruh.
Meningkatkan kerjasama dan
sinergitas upaya penanggulangan
bencana.
1. Peningkatan kerjasama multi stakeholder di Kota Palopo dalam penanganan bencana di daerah.
2. Peningkatan dukungan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dalam upaya penanggulangan bencana di Kota Palopo
69
3.2.4. Sarana dan Prasarana
Sarana Gedung Kantor BPBD sudah menempati
pembangunan dengan dana APBN Tahun Anggaran 2013. Gedung
ini diharapkan telah dapat dimanfaatkan sepenuhnya mulai tahun
2014. Kondisi hingga akhir 2013, jenis dan jumlah sarana prasarana
kantor dan pendukung lainnya sebagaimana tertera pada tabel :
Tabel 3.5 Sarana dan Prasarana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palopo
No Jenis Peralatan Jumlah Kondisi Keterangan
I. PERALATAN TIM DAN POSKO 1. Perahu karet
1 unit Rusak/ bocor
Tidak berfungsi
2. Terpal alas 10 lembar Baik 3. PC. Dekstop 1 unit Baik 4. Printer multi fungsi 1 unit Baik 5. Radio komunikasi
(SSB) 1 set
-
6. Modem internal /eksternal
1 buah Baik
7. Projector/ infocus 1 unit Baik 8. UPS baterry 1 buah Baik 9. Laptop 1 buah Baik
10. Printer portabel 1 buah Baik 11. Hardisk eksternal
portable 1 buah
Baik
12. Camera digital 1 buah Baik
13. Handycma 1 buah Baik
14. Telepon satelite 1 buah Baik 15. Global Positioning
System (GPS) 1 buah
Baik
16. Handy Talkie (HT) 4 buah Baik 17. Motor trail 2 unit Baik 18. Tenda posko 1 unit Baik 19. Tenda peleton 2 unit Baik 20. Tenda regu 3 unit Baik 21. Tenda keluarga 5 unit Baik 22. Velbed 10 buah Baik
70
23. Genset 2 unit Baik 24. Water treatment 1 set Baik
II. PERALATAN PERSONAL TIM REAKSI CEPAT (TRC) 1. Kompas 5 buah Baik 2. Korek api gas 5 buah Baik 3. Kaca mata hitam 5 buah Baik 4. Jam tangan 5 buah Baik 5. Lampu senter 6 buah Tidak Baik 1 buah rusak 6. Pisau lipat multi tools 5 buah Baik 7. Topi lapangan 5 buah Baik 8. Safety helmet 5 buah Baik 9. Rompi 5 buah Baik
10. Jaket 5 buah Baik 11. Tas ransel punggung 5 buah Baik 12. Sarung tangan 5 buah Baik 13. Safety Shoes 5 buah Baik 14. Sepatu banjir 5 buah Baik 15. Masker karbon 5 buah Baik 16. Rompi pelampung 5 buah Baik 17. Mantel jas hujan 5 buah Baik 18. Matras alas tidur 7 buah Baik 19. Sleeping bag 5 buah Baik 20. Purification System
(botol minum) 5 buah Baik
21. Polo shirt 5 buah Baik
III. PERALATAN KANTOR LAINNYA 1. Kendaraan roda
empat 3 unit Baik Minibus, stations
wagon & pick up. 2. Kendaraan roda 2 5 unit Baik 3. Komputer 10 unit Baik 4. Printer 10 unit Baik
Sumber : Data base Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palopo
Dengan kondisi sarana dan prasarana tersebut di atas,
maka kedepan masih perlu ditingkatkan untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota
Palopo, terutama berupa sarana mobilitas dalam rangka
penanganan bencana.
71
3.3. Deskripsi Kecamatan Wara Kota Palopo
3.3.1. Kondisi Geografis
Kecamatan Wara adalah adalahlah salah satu kecamatan
dari 9 (sembilan) kecamatan yang adalah di Kota Palopo. Mayoritas
penduduknya beragama Islam. Batas-batas wilayah Kecamatan
Wara, sebagai berikut :
Sebelah Utara : Kecamatan Wara Utara
Sebelah Timur : Kecamatan Wara Timur
Sebelah Selatan : Kecamatan Wara Selatan
Sebelah Barat : Kecamatan.Wara Barat/Kecamatan
Mungkajang
3.3.2. Luas Wilayah
Luas wilayah kecamatan Wara sekitar 11,49 km2 % dari luas
wilayah Kota Palopo. Kepadatan penduduk 2.945,91/Jiwa/Km2 .
Terdiri dari 6 (enam) kelurahan antara lain :
1. Kelurahan Dangerakko
2. Kelurahan Tompotikka
3. Kelurahan Lagaligo
4. Kelurahan Boting
5. Kelurahan Amassangan
6. Kelurahan Pajalesang
72
3.3.3. Sarana dan Parasana
Sarana dan prasana yang ada di Kecamatan Wara sudah
dikatakan memadai ini terlihat dari pembangunan yang dilakukan
pemerintah daerah.
3.3.4. Visi dan Misi Kecamatan Wara
Visi :
“Terdepan dalam layanan, prima pemerintahan, pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat”.
Misi :
1. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi penyelanggaraan
pemerintahan umum, pemerintahan kelurahan dan fasilitas
pembinaan politik dalam negeri.
2. Meningkatkan tertib administrasi, kualitas, dan kinerja aparatur
kecamatan dan kelurahan dalam memenuhi tuntutan masyarakat
terhadap pelayanan prima.
3. Meningkatkan partisipasi dalam dan swadaya masyarakat dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
3.3.5. Struktur Organisasi Kecamatan Wara
Stuktur organisasi Kecamatan Wara Kota Palopo terdiri dari
Camat, Sekretaris, 2 (dua) Kepala Sub Bagian, 4 (empat) Kepala
Seksi dan kelompok jabatan fungsional. Secara terinci diuraikan
Dalam pembahasan ini penulis akan membahas data-data yang
diperoleh dari hasil penelitian dilapangan yang terdiri dari beberapa
pernyataan yang berpedoman pada pedoman wawancara yang akan
dibahas secara berurutan.
Pada bagian pertama penulis membahas mengenai karakteristik
atau identitas dari informan yang masing-masing informan antara lain,
pihak Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD), Kecamatan Wara, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat yang
menjadi korban bencana banjir. Dilanjutkan akan membahas bagaimana
peran Badan Penanggulangan Badan Daerah (BPBD) dalam
menanggulangi resiko bencana banjir di Kecamatan Wara Kota Palopo.
Kemudian membahas mengenai hubungan kerjasama pemerintah dengan
masyarakat dalam menanggulangi resiko banjir di Kecamatan Wara Kota
Palopo.
Informan dalam penelitian ini, diantaranya Badan Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Anggota Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Sekertaris Camat, Staf
Kecamatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan Masyarakat yang
77
78
menjadi korban Bencana Banjir. Adapun data dari informan tersebut yaitu
sebagai berikut :
1. IH
IH adalah seorang Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kota Palopo, IH beragama Islam, pendidikan
terakhir adalah S2. IH juga seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil).
2. MA
MA adalah salah satu anggota Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Kota Palopo dan mendapat jabatan sebagai Kepala
Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi. MA beragama Islam, pendidikan
terakhir adalah S2. MA juga seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan
Dosen di salah satu Perguruan Tinggi di Kota Palopo.
3. AW
AW adalah salah satu anggota Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Kota Palopo dan mendapat jabatan sebagai Kepala
Bidang Kedaruratan dan Logistik. AW beragama Islam, pendidikan
terakhir adalah S2. MA juga seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil).
4. ID
ID adalah salah satu anggota Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Kota Palopo dan mendapat jabatan sebagai Kepala
Seksi Kedaruratan. ID beragama Islam, pendidikan terakhir adalah S2.
ID juga seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan Dosen di salah satu
Perguruan Tinggi di Kota Palopo.
79
5. AR
AR adalah Sekretariis Kecamatan Wara Kota Palopo. AR beragama
Islam, pendidikan terakhir adalah S1 dari Institut Pemerintahan Dalam
Negeri (IPDN). AR juga seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil).
6. TP
TP adalah Staf Kecamatan Wara dan mendapat jabatan sebagai
Kepala Seksi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan
Sosial. TP beragama Islam, pendidikan terakhir adalah S1. TP juga
seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan sekaligus Ibu (Rumah
Tangga IRT).
7. AA
AA adalah salah satu tokoh masyarakat yang ada di Kota Palopo.
Tinggal di daerah Kecamatan Wara, beragama Islam, pendidikan
terakhir adalah S1. AA juga seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan
salah satu Kepala Instansi Pemerintah yang ada di Kota Palopo.
8. HA
HA adalah salah satu tokoh pemuda yang ada di Kota Palopo dan
berprofesi sebagai Politisi. Tinggal di daerah Kecamatan Wara,
beragama Islam, pendidikan terakhir adalah S1 dan sedang
melanjutkan pendidikan S2 di salah satu Perguruan Tinggi Swasta di
Kota Makassar.
80
9. BA
BA adalah salah satu masyarakat yang menjadi korban bancana banjir
beragama Islam, pendidikan terakhir adalah SMA dan pekerjaan
sebagai Wiraswasta.
10. NU
NU adalah salah satu masyarakat yang menjadi korban bancana
banjir beragama Islam, pendidikan terakhir adalah SMA dan pekerjaan
sebagai Wiraswasta dan Ibu (Rumah Tangga IRT).
4.2. Peran Badan Penanggulangan Badan Daerah (BPBD) dalam
Menanggulangi Resiko Bencana Banjir di Kecamatan Wara
Kota Palopo
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penanggulangan bencana
harus didasarkan pada azas atau prinsip-prinsip utama antara
lain.:.kemanusiaan, keadilan kesamaan kedudukan dalam hukum dan
kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, ilmu
pengetahuan dan teknologi. Selain itu, penanggulangan bencana juga
harus didasarkan pada prinsip-prinsip praktis sebagai berikut : cepat dan
tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil
guna, transparansi adan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non
diskriminasi dan non proselitasi.
81
Prinsip penanggulangan bencana diatas merupakan acuan
kepada Badan Penanggulangan Bencana yang di daerah,
sebagaimana wawancara dengan Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palopo sebagai
berikut.:
“Sebagai Kepala pelaksana saya tentunya harus tahu terlebih dahulu bagaimana prinsip organisasi yang saya pimpin, seperti bagaimana pelayanan kepada masyarakat dengan melihat dan mengetahui kebutuhan masyarakat.” (Wawancara dengan IH, tanggal 8 Januari 2015)
Dari pernyataan informan diatas dapat diklasifikasi bahwa
posisinya sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Kota Palopo dan dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat sebelum mengambil peran dan bertindak telah sepatutnya
mengetahui kekurangan dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya.
Sebagimana wawancara dengan Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palopo sebagai berikut :
“Pada prinsipnya tujuan utama kita melakukan pelayanan kepada masyarakat, jadi pelayanan untuk sementara yang kita lakukan ketika terjadi bencana terlebih dahulu kita menurunkan personil untuk melihat kondisinya seperti apa yang terjadi dilapangan.” (Wawancara dengan IH, 8 Januari 2015) Wawancara dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kota Palopo tersebut menjelaskan tentang
bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
dalam mengambil sikap dengan memberikan pelayanan, yaitu ketika
82
terjadi bencana pemerintah terlebih dahulu mensurvei lokasi yang terkena
dampak bencana banjir untuk mengecek kondisi yang terjadi dilapangan.
Sebagaimana yang diungkapkan salah satu anggota Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palopo sebagai berikut :
“Setelah dilapangan kami dengan instansi/dinas terkait seperti Damkar, PU, BLH, Dinsos, Dinkes, dan seluruh instansi/dinas terkait langsung menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan perencanaan, bahkan kelompok peduli lingkungan seperti PMI, Pramuka, Mapala ikut berpartisipasi untuk bantuan dalam mensuplai logistik berupa sandang, pangan dan papan.” (Wawancara dengan AW, tanggal 8 Januari 2014) Dari pernyataan salah satu anggota Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) diatas memberikan keterangan bahwa ketika
berada di lokasi pemerintah saling bekerjasama dengan instansi/dinas
terkait untuk membantu proses rehabilitasi para korban yang terkena
dampak bencana agar mereka langsung diberikan bantuan.
Penulis berpendapat bahwa dalam melaksanakan tugas
kemanusiaan memang dibutuhkan kerjasama pemerintah itu sendiri
seperti kerjasama antar instansi/dinas terkait agar semua permasalahan
yang ada di masyarakat dapat terselesaikan sesuai harapan. Sehubungan
dengan pernyataan diatas dalam melaksanakan tugas Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palopo juga
menerangkan seperti dibawah ini :
“Jika dilokasi meragukan dan bisa digolongan parah kita langsung koordinasi dengan stakeholder terkait, contohnya Damkar untuk mengeksekusi langsung korban yang ada karena personil kita terbatas serta sarana dan prasarana kita masih kurang memadai”. Kemudian mensterilkan lokasi yang terkena bencana tersebut.” (Wawancara dengan IH, 8 Januari 2015)
83
Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa jika memang dilokasi
tidak memungkinkan untuk di tanggulangi oleh Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD), maka tim Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) meminta bantuan dari Stakeholder terkait, seperti
Damkar untuk mengambil bagian yang mana kegiatan ini. Penulis dapat
menyimpulkan bahwa kerjasama antar instansi yaitu Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pemadam Kebakaran
Kota Palopo terjalin dengan baik. Dalam bekerjasama menanggulangi
bencana dan ini merupakan sistem yang patut dijadikan contoh bagi
setiap instansi untuk menjalankan sistem demokrasi seperti saat ini.
Wawancara dengan salah satu anggota Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kota Palopo sebagai berikut :
Dilokasi kalau sifatnya itu rehabilitasi maka kita langsung ke lapangan dan mengevakuasi korban ketempat yang lebih aman dengan terlebih dahulu mendirikan tenda gawat darurat atau menyediakan tempat pengungsian sementara”. (Wawancara dengan MA, tanggal 8 Januari 2015) Pernyataan informan diatas menjelaskan langkah bahwa peran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ketika terjadi resiko
bencana yaitu langkah pertamanya adalah terjun langsung ke lokasi yang
terkena dampak bencana dengan mengamankan korban ke tempat yang
telah didirikan tenda atau meyediakan tempat pengungsian sementara.
Seperti wawancara dengan salah satu anggota Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palopo sebagai
berikut :
84
“Penanganan sementara bila teradi bencana banjir itu, kita dilokasi melihat kondisinya seperti apa, sehingga kita dapat menghubungi instansi/dinas yang terkait untuk ikut berpartisipasi karena kita itu sebagai titik koordinasi dalam penanggulangan bencana.” (Wawancara dengan AW tanggal 6 Januari 2015)
Dari penuturan salah satu anggota Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kota Palopo bahwa ketika terjun di lokasi,
penanganan bencana sementara perlu dilakukan sehingga anggota bisa
mendata dan mengevaluasi kebutuhan yang diperlukan setelah diketahui
maka selanjutnya adalah menghubungi instansi/dinas terkait untuk
membantu dalam penanganan korban, karena untuk masalah besar
seperti banjir tentu tidak bisa dilakukan oleh Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) sendiri sehingga dibutuhkan instansi/dinas yang
lain untuk terlibat dan membantu menangani bencana yang ada.
Wawancara dengan Sekertaris Camat Wara Kota Palopo sebagai
berikut :
“Misalnya itu warga yang tinggal dibantaran saluran sungai yang habis terkikis. Kita melakukan rehabilitasi dengan membantu masyarakat membersikan bekas lumpur pasca banjir dengan bantuan dari anggota BPBD, Damkar dan instansi lain yang dilakukan secepatnya, jadi minimal hari itu terjadi bencana itu hari itu juga bantuan dari pemerintah daerah sudah tiba di lokasi, kemudian dieksekusi dan diselesaikan semua permasalahannya”. (Wawancara dengan AR tanggal 8 Januari 2015)
Dari penuturan Sekertaris Camat Wara Kota Palopo memberikan
penjelasan bagaimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
dalam hal ini melaksanakan perannya dalam menanggulangi resiko banjir
yaitu langsung melakukan rehabilitasi dengan cara menurunkan personil
85
dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan meminta
bantuan dari instansi/dinas terkait untuk membantu membersihkan rumah-
rumah warga dari bekas lumpur pasca banjir.
Wawancara dengan Sekertaris Camat Wara Kota Palopo sebagai
berikut :
“Yang bisa diselesaikan secara langsung yang menggunakan tenaga manusia kita selesaikan dengan menggunakan alat sederhana saja seperti cangkul, skup, dan jaring2 sampah, kita juga dibantu oleh personil BPBD, Damkar serta beberapa instansi lainnya, akan tetapi dengan kerusakan yang sudah parah dan tidak bisa ditangani dengan peralatan warga seadanya maka harus menurunkan alat berat dari dinas PU”. (Wawancara AR tanggal 8 Januari 2015)
Dari penuturan diatas mengemukakan bahwa dalam melakukan
eksekusi di wilayah yang terkena banjir ada bermacam-macam kriteria
kerusakan yang ditimbulkan oleh banjir. Untuk kerusakan ringan,
penangannya juga bisa diselesaikan hanya dengan menggunakan tenaga
manusia untuk mengevaluasi wilayah yang terkena bencana, ada juga
yang harus menggunakan alat berat, karena tidak memungkinkan untuk
memakai alat seadanya sehingga membutuhkan tenaga ahli demi
membantu proses penanganan korban.
Dari keterangan di atas juga tentunya memberikan pertanyaan
sejauh mana peran pemerintah dalam menata kinerja dari BPBD dan
memberikan perhatian penuh dari potensi akan terjadnya bencana alam di
Kota Palopo, yaitu dengan membentuk sebuah Perda yang secara
spesifik membahas tentang tata kinerja organisasi di bidang khusus
penanggulangan bencana seperti BPBD itu sendiri. Seperti pernyataan
86
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota
Palopo, sebagai berikut :
“Masalah Perda, pemerintah Kota Palopo sudah mengeluarkan Perda Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPBD tapi efektifnya baru tahun 2011 karena baru terisi struktur organisasinya. Masalahnya tata kelola penanggulangan bencana, kita dsni punya acuan dari pusat pada peraturan pemerintah”.(Wawancara dengan IH tanggal 8 Januari 2015) Dari pernyataaan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) bahwa khusus di daerah Kota Palopo sendiri
tentang perda yang mengatur hak dan wewenang serta tata kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah ada, sehingga BPBD
Kota Palopo dalam menjalankan fungsi tata kerjanya sudah efektif. Ini
tentunya menunjukan pemerintah Kota Palopo serius dalam
mempersiapkan diri dalam hal menangani resiko bencana dengan
membuat aturan main yang dapat memberikan keuntungan bagi
masyarakat itu sendiri dan tentunya meningkatkan antisipasi bagi
pemerintah daerah. Berkaitan dengan pernyataan diatas, wawancara
dengan salah satu anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Kota Palopo, sebagai berikut :
“Dengan adanya Perda Nomor 3 Tahun 2010, yang sudah dibentuk oleh pemerintah setempat menjadi acuan kita dalam melaksanakan hak, kewenangan dan fungsi tata kerja organisasi”. (Wawancara dengan MA tanggal 8 Januari 2015) Dari wawancara dengan salah satu anggota Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diatas memberikan penjelasan
87
bahwa Pemerintah Daerah Kota Palopo telah membuat Perda tentang
bagaimana hak, kewenangan dan fungsi tata kerja organisasi tersebut.
Dengan adanya Perda kinerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) dalam penanganan bencana menjadi terarah, karena kita
mengingat setiap daerah yang ada di Indonesia berbeda-beda sehingga
segala bentuk bencana alam yang terjadi juga dapat berpariatif, ini
tentunya membutuhkan penanganan yang khusus seperti di Kota Palopo
sendiri.
Wawawancara dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai
berikut.:
“Kemarin pada saat banjir yang terjadi di daerah Kecamatan Wara, langkah yang harus ditempuh kita harus siapkan tempat tanggap darurat karena kalau memang dari pemerintah daerah bisa menyelesaikan kita selesaikan jika dana yang ada sementara masih cukup”. (Wawancara dengan ID tanggal 6 Januari 2015) Dari penuturan salah satu anggota Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) diatas mengemukakan bahwa langkah yang
diambil ketika menangani bencana banjir di Kecamatan Wara adalah
penanganan darurat dengan menggunakan dana yang ada dari Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi lain masih
mencukupi, ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam penanganan
bencana sangat besar dan serius demi menjaga dan melindungi warganya
sehingga langkah penanganan darurat perlu di ambil dalam penanganan
bencana. Sehubungan dengan wawancara di atas dilanjutkan oleh Kepala
88
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota
Palopo, sebagai berikut :
“Selebihnya kalau memang anggarannya lebih besar kita berusaha meminta bantuan di pusat, bagaimana kita diberikan bantuan apakah itu bantuan bersifat darurat atau kesiapsiagaan atau rehabilitasi rekontruksi tapi saat-saat sekarang ini anggaran kita masih sangat terbatas, kita hanya dapat bantuan dari Pemda sendiri kalau dana DSP kemarin kita turunkan dari pusat. Kita usahakan Anggaran kita kedepannya lebih memadai” (Wawancara dengan IH tanggal 6 Januari 2015)
Dari pernyataan diatas dapat telaah bahwa penanggulangan
bencana, pemerintah terus berusaha agar tidak kehabisan dana,
selanjutnya jika ada dana langsung dilakukan perbaikan kembali fasilitas
yang rusak dengan dana yang bersumber dari beberapa bantuan yang
berupa Dana Siap Pakai (DSP). Ini tentunya sangat sesuai dengan prinsip
kerja Manajemen Bencana yang terdapat di Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penananggulangan Bencana yaitu prinsip
praktis seperti : cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan,
berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas kemitraan
dan pemberdayaan.
Lebih lanjut dari pernyataan diatas Wawancara dengan Kepala
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota
Palopo, sebagai berikut :
“Upaya dalam mengantisipasi banjir yaitu kita telah membentuk tiga bidang antara lain pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, dan rehabilitasi dan rekontruksi. Pencegahan dari siapsiagaan sendiri pada saat terjadi dan sebelum terjadi bencana kita sudah lihat situasinya seperti apa dan meninjau lokasi yang tepat untuk dijadikan titik lokasi tanggap darurat”. (Wawancara dengan IH tanggal 6 Januari 2015).
89
Dari wawancara di atas mengemukaan bahwa Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah mengantisipasi
terjadinya bencana banjir dengan membentuk bidang-
bidang yang berfungsi sesuai dengan kegunaannya yang dimulai dari
sebelum terjadi bencana sampai setelah terjadi bencana. Dengan melihat
lokasi yang dianggap sebagai rawan bencana dengan membentuk
tempat-tempat tanggap darurat ketika suatu hari terjadi bencana,
Penulis dapat menelaah pernyataan di atas bahwa dalam usaha
menanggulangi bencana baik itu sebelum dan sesudah bencana
dilakukan Manajemen Resiko Bencana dengan membangun sistem
penanggulangan bencana (Disaster Manangement Paln), yaitu pertama,
legistimasi dengan menyusun rencana, tindakan, tanggap darurat dan
lain-lain. Kedua, Kelembagaan yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi,
wewenang dan tanggungjawab serta hubungan kerja baik secara
horizontal dan vertikal. Ketiga, perencanaan terkait dengan
penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah
dan pengurangan resiko bencana. Keempat, pendanaan berkaitan dengan
penyediaan dan pengaturan dana untuk penanggulangan bencana,
Kelima, peningkatan kapasitas berkaitan dengan masyarakat harus
mampu mengantisipasi, siapsiagaan menghadapi bencana, mampu
menangani kedaruratan (minimal mampu menolong diri sendiri/keluarga)
dan mampu bangkit kembali dari dampak bencana.
“Yang paling pokok pada saat sebelum terjadi itu pada awal tahun kami dari BPBD Kota Palopo sudah menurunan tim supervise
90
istilahnya monitoring langsung dilapangan melihat yang pantas untuk dijaga sebelum bencana terjadi, jadi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan itu sudah mengetahui bahwa ini perlu untuk ditangani sementara, karena ini kita juga tidak bisa melawan alam karena Allah swt., mudah-mudahan kita tidak diberikan apa yang seharusnya diinginkan itulah yang dikasih kita karena kadang kala bidang kita bisa, karena kita sebagian manusia hanya bisa melihat menafsirkan bahwa daerah ini kemungkinan, karena kata kemungkinan itu biasa terjadi”. (Wawancara AW tanggal 6 januari 2015). Dari penuturan diatas mengungkapkan bahwa untuk
mengantisipasi bencana tim dari Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) telah turun ke lokasi untuk memberikan penyuluhan
kepada masyarakat setiap awal tahun dengan istilah memonitoring
dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang akan
terjadi ketika banjir turun. Jadi, tim dari kesiapsiagaan telah mengetahui
tempat yang perlu ditangani sementara, dan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) telah berupaya semaksimal mungkin akan
tetapi, sebagai manusia biasa tentu tidak bisa melawan alam sehingga
antiisipasi secara dini perlu dilakukan untuk mengantisipasi karena segala
kemungkinan bisa terjadi. Diatas merupakan prinsip yang dijalankan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah jenis rencana
penanggulangan bencana dengan tahap dan prinsipnya sebagai berikut :
penyusunan pada kondisi normal, bersifat pra-kiraan umum, pelaku yang
terlibat adalah semua pihak yang terkait.
Lebih lanjut upaya penanganan yang dilakukan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), seperti yang diungkapkan
oleh Tokoh Masyarakat sebagai berikut :
91
“Upaya penanganan banjir yang dilakukan adalah penguatan tebing dan memasang beronjong berupa beton. Kita juga harus membuatkan perencanan dulu dan kesiapsiagaan untuk penanganan sementara bila terjadi bencana”. (Wawancara dengan AA tanggal 9 Januari 2015) Penuturan diatas, memberikan pernyataan bahwa untuk
memperbaiki daerah yang terkena banjir, yaitu khusus di daerah sungai.
Langkah yang diambil adalah penguatan tebing dan memasang beronjong
berupa beton, beronjong merupakan bangunan panjang yang menyerupai
pondasi bangunan rumah, akan tetapi beronjong berfungsi sebagai
penahan erosi tanah sepanjang tepi sungai. Bahan dari beronjong sendiri
adalah pasir, semen, batu sungai, dan kawat sebagai lapisan luar agar
pondasi-pondasi ini tidak cepat rusak dan jatuh ke sungai sehingga tidak
menimbung sungai.
Khusus di Kecamatan Wara merupakan daerah aliran sungai jadi
sudah tentu penguatan tebing dan pembuatan beronjong sangat
diutamakan. Lebih lanjut wawancara dengan salah satu anggota Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palopo, sebagai berikut :
“Pemasangan beronjong hanya dilakukan di daerah-daerah yang rawan jika terjadi banjir.” (Wawancara dengan AW tanggal 6 Januari 2015). Penuturan informan diatas mengungkapkan bahwa pembangunan
beronjongan telah terealisasi dari rencana semula, yaitu pemasangan
beronjong disepanjang sungai yang berada sekitar pemukiman warga,
akan tetapi tahap pertama pembangunan dilakukan baru di lokasi-lokasi
vital. Akan tetapi masyarakat juga mengerti tentang alasan tersebut yang
92
terkendala dana. Selanjutnya berkaitan dengan masalah proses
perencanaan pemulihan, wawancara dengan Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palopo, memberikan
penjelasan sebagai berikut :
“Kita hanya melihat bahwa kegiatan ini menggunakan anggaran yang kesekian. Jadi pemerintah daerah mendiskusikan kepada kami untuk menindak lanjuti sejauh mana yang harus kita tangani. Kemarin ini karena kita sudah lihat bahwa sungai yang ada disana sekian maka anggarannya sekian.” (Wawancara dengan IH tanggal 8 Januari 2015) Diatas informan memberikan penjelasan tentang tahap-tahap
dalam perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah Kota Palopo, yakni
terlebih dahulu meninjau lokasi yang akan di alokasikan kisaran dana
yang akan digunakan dalam pembuatan beronjong, setelah itu para
pemerintah daerah membicarakannya bersama untuk membahas
anggaran sesuai kebutuhan dan selanjtnya dilakukan penanganan secara
intensif untuk mengantisipasi terjadinya bencana.
Seperti penjelasan yang berkaitan dalam manajemen pemulihan
pascabencana, yang menjelaskan bahwa pemulihan merupakan awal
upaya pembangunan kembali dan menjadi bagian dari pembangunan
pada umumnya yang dilakukan melalui rehabilitasi dan rekontruksi.
Rehabilitasi dapat diartikan sebagai segala upaya perbaikan untuk
mengembalikan fungsi secara minimal terhadap sarana, parasarana dan
fasilitas umum yang rusak akibat bencana. Dengan pengembalian fungsi
tersebut, layanan publik/masyrakat dapat dilaksanakan. Sasaran utamnya
adalah normalisasi/berjalannya secara wajar berbagai aspek
93
pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi
sebelumnya terjadinya bencana. Sedangkan rekontruksi dapat diartikan
sebagai segala upaya pembangunan kembali sarana, prasarana dan
fasilitas umum. Tujuannya adalah untuk menumbuh kembangkan kegiatan
sosial, ekonomi dan budaya dengan sasaran utamanya tumbuh
kembangkannya kegiatan sosial, ekonomo dan budaya serta bangkitnya
peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan (Nurjanah,
2010.:47).
Selanjutnya wawancara dengan salah satu anggota Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sebagai berikut :
“Alhamdulillah semua proyek pekerjaan sudah berjalan dengan baik. Masalah pengeloaan anggarannya itu tetap pada kuasa disekretariat dibidang keuangan daerah. Tugas kami di BPBD, yaitu hanya pengelolaan teknis di lapangan.” (Wawancara dengan AW tanggal 6 Januari 2015). Dari uraian informan diatas memberikan pernyataan bahwa
semua proyek yang dilakukan pemerintah daerah Kota Palopo dalam
penanganan bencana banjir sudah berjalan, dalam pengelolaannya.
Informan juga menerangkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD), hanya berperan dalam tahap pengerjaan sedangkan
anggaran disiapkan dan di kelola sendiri oleh sekretariat bidang
keuangan.
Sehubungan dengan penyebab terjadinya bencana alam yang
timbulkan oleh eksploitasi hutan yang berlebihan secara illegal tanpa
diikuti reboisasi juga dapat berakibat kerusakan lingkungan, banjir dan
94
tanah longsor. Pembangunan industri dengan penerapan teknologi maju
yang tidak disertai wawasan lingkungan berpotensi terhadap kerusakan
lingkungan hidup (pencemaran udara dan pencemaran tanah akibat
limbah yang tidak diolah). Hutan memberikan banyak manfaat dengan
berbagai fungsinya antara lain sebagai pemasok oksigen, paru-paru
dunia, penyeimbang lingkungan disamping dapat menghasilkan devisa.
Oleh karena itu, hutan harus dikelola dengan baik dan profesional untuk
kemakmuran seluruh rakyat. Jika tidak, yang terjadi adalah bencana
dengan segala dampaknya seperti bencana longsor dan banjir. (Nurjanah,
2010: 82).
Berdasarkan teori diatas, hampir sama yang di ungkapan oleh
salah satu masyarakat sebagai berikut :
“Didaerah kita sudah banyak terdapat penebangan-penebangan liar serta penambangan liar seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu di daerah Mawa, sehingga terjadi hujan tidak ada lagi tempat resapan. Penebangan itu susah ditangani karena terkait oleh masalah perut jadi tidak bisa dilakukan secara paksa karena kasian juga keluarga-keluarga mereka,” (Wawancara dengan BA tanggal 9 Januari 2015 ).
Informan tersebut menjelaskan bahwa di daerah Kota Palopo,
sudah sedikit daerah resapan air, sehingga potensi kerusakan hutan
sangat besar yang dapat menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor.
Pemerintah daerah juga tidak bisa bertindak semena-mena karena jika
para pelaku penebangan pohon liar dan penambang liar dilarang secara
paksa maka otomatis akan menghilangkan mata pencaharian masyarakat.
95
Dapat disimpulkan bahwa dibalik kerusakan hutan karena eksplotasi
manusia, di sisi lain juga terdapat kehidupan bagi sekelompok masyarakat
tertentu. Sehingga dalam pengambilan keputusan pemerintah perlu
berpikir lebih lanjut untuk menghindari terjadinya penyimpangan sosial.
Banjir merupakan limpasan air yang melebihi tinggi muka air
normal sehingga melimpas palung sungai yang menyebabkan genangan
pada lahan rendah di sisi sungai. Lazimnya banjir disebabkan oleh curah
hujan yang tinggi di atas normal sehingga melimpas palung sungai yang
menyebabkan genangan pada lahan rendah di sisi sungai. Lazimnya
banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di atasa normal. Akibatnya,
sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah
serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan yang
ada tidak mampu menampung akumulasi air hujan sehingga meluap,
kemampuan/daya-tampung sistem pengaliran air di maksud tidak
selamanya sama akan tetapi berubaha akibat sedimentasi, penyempitan
sungai akibat fenomena alam dan ulah manusia.
Untuk menghindari segala kemungkinan yang akan timbul yang
diakibatkan oleh banjir pemerintah selalu menghimbau masyarakat yang
ada di Kota Palopo untuk selalu waspada.
Wawancara dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kota Palopo sebagai berikut :
“Untuk menghindari jatuhnya korban maka kami dari BPBD menghimbau kepada masyarakat agar tidak membangun rumah di pinggir sungai bantaran sungai juga selalu menjaga kebersihan lingkungannya”. (Wawancara IH tanggal 8 Januari 2015).
96
Pernyataan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD), merupakan salah satu Manjemen Risiko Bencana antara
lain pada face prabencana yang dilakukan melalui pencegahan, mitigasi
dan kesiapsiagaan. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah
sebagai berikut : pertama, mengenali bahaya yang ada disekitar temapt
tinggal. Kedua, mengidentifikasi resiko berdasarkan
intensitas/dampaknya. Ketiga, menganalisis/menilai jenis ancaman yang
beresiko tinggi dari beberapa jenis ancaman yang ada. Keempat,
mengelola resiko dengan melakukan pencegahan (risk avoidance),
mitigasi (risk reduction).
Berdasarkan observasi, dokumentasi dan wawancara dengan
beberapa informan dilapangan, penulis menarik kesimpulan bahwa
pemerintah daerah Kota Palopo telah berperan dengan baik dalam
penanganan bencana alam di Kota Palopo. Ini terlihat dari program-
program yang mengantisipasi sebelum terjadinya banjir, upaya
penyuluhan dan pengimbauan dilakukan untuk masyarakat antara lain :
1. Penyuluhan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
secara dini untuk mengantisipasi bencana.
2. Pembentukan tim-tim khusus pada penangan korban bencana ketika
terjadi bencana.
3. Terjalinnya kerjasama yang baik antar instansi pemerintah dalam
penangan korban.
97
4. Pembuatan beronjong dan penguatan tebing sungai dan lain
sebagainya.
Dari beberapa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah
khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tersebut
diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa peran pemerintah telah berfungsi
sebagaimana mestinya sehingga masyarakat cepat mendapatkan
penangan ketika terjadi bencana. Berjalannya dengan baik prinsip-prinsip
manajeman penanggulangan bencana yang sangat relevan untuk saat ini
diterapkan telah berjalan sesuai dengan kehendak pemerintah dan
tentunya masyarakat itu sendiri.
4.3. Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat dalam
Menanggulangi Resiko Banjir di Kecamatan Wara Kota Palopo
Dalam menanggulangi atau mengurangi resiko bencana, tidak
cukup jika hanya dilakukan oleh suatu kelompok saja. Namun juga
dibutuhkan kerjasama dan keterlibatan proaktif dari berbagai pihak, baik
itu pada pemerintah, kelompok atau organisasi masyarakat, pengusaha
dan masayarakat sipil. Selain itu, dibutuhkan pula manajemen bencana
yang baik dari kerjasama banyak pihak tersebut. Jika kerjasamanya
berjalan dengan baik, maka manajemen bencananya juga akan berjalan
98
dengan baik dan sukses menguarangi resiko bencana (Johan Minnie,
2010).
Terkait tentang peran serta masyarakat dalam penanggulangan
bencana, seperti wawancara dengan Sekertaris Kecamatan Wara Kota
Palopo, sebagai berikut :
“Alhamdulillah selama ini bagus, karena sudah jauh sebelumnya kita sudah memberikan sosialisasi pemahaman tentang kebencanaan dan pada saat terjadi bencana. Alhamdulillah masyarakat juga dengan pemerintah serentak membantu keluarga yang terkena bencana itu.” (wawancara dengan AR tanggal 8 Januari Maret 2015). Dari hasil wawancara dengan Sekertaris Kecamatan Wara Kota
Palopo diatas mengatakan bahwa masyarakat yang ada di sekitar
Kecamatan Wara telah bekerjasama dengan baik. Ini terlihat ketika
terjadi bencana masyarakat bersama pemerintah bahu membahu
membantu warga lain yang terkena dampak resiko bencana. Dimana
bekal tersebut didapat dari hasil sosialisai pemerintah untuk
mengantisipasi datangnya banjir, sehingga ketika terjadi bencana
masyarakat sudah tahu langkah yang akan dilakukan untuk
meyelamatakan diri sampai menolong warga lain yang terkena dampak
bencana.
Wawancara dengan salah satu masyarakat yang tinggal di
Kecamatan Wara mengatakan sebagai berikut :
“Kami disini selalu dibekali pengetahuan dan juga peringatan ketika akan memasuki musim hujan. Kami diminta untuk selalu waspada khususnya yang tinggal di dekat sungai.” (Wawancara dengan NU tanggal 10 Januari 2015).
99
Dari penuturan diatas mengindikasikan bahwa masyarakat telah
menerima dengan baik pengetahuan dan himbauan yang disosialisasikan
oleh pemerintah sehingga masyarakat telah mengantisipasi segala
kemungkinan yang bisa terjadi. Ini menindikasikan bahwa peran
pemerintah dalam melaksanakan konsep manajemen penanggulangan
bencana yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat.
Wawancara dengan Tokoh Masyarakat sebagai berikut :
“Masyarakat disini telah diantisipasi dan dilibatkan untuk bekerjasama dengan pemerintah yaitu BPBD untuk yang memonitoring dan diberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang antisipasi masalah bencana banjir.” (Wawancara dengan AA tanggal 9 Januari 2015). Dari pernyataan Tokoh Masyarakat diatas mengungkapkan
kerjasama yang dibangun antara pemerintah untuk memberdayakan
masyarakat dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya kerugian
akibat banjir, sehingga dalam mengantisipasi semuanya telah dilakukan
sosialisai prabencana. Pemerintah telah melaksanakan fungsi kontrol dan
fungsi antisipasi, merupakan salah satu prinsip dari penanggulangan
bencana yaitu Legistimasi
Wawancara dengan salah satu masyarakat sebagai berikut :
“Kami bersama warga yang lain membantu membenahi fasilitas yang rusak akibat terjangan banjir, seperti rumah-rumah warga, jalan dan sebagainya sehingga dapat dipergunakan kembali setelah terjadi banjir sehingga tidak butuh waktu lama untuk bangkit kembali. (Wawancara dengan BA tanggal 9 Januari 2015).
Berdasarkan wawancara dengan informan diatas mengungkapkan
kerjasama sesama masyarakat membangun fasilitas yang rusak sehingga
100
dapat dipergunakan kembali. Pemulihan darurat dengan operasi tanggap
darurat pada aspek pemulihan darurat berupa perbaikan prasarana san
sarana vital seperti : jalan. Hal ini dapat dilakukan sejak sesaat setelah
kejadian bencana. Tujuannya adalah untuk mempercepat normalisasi
kehidupan sosial ekonomi sehingga masyarakat dapat menjalani
kehidupan sehari-harinya.
Wawancara dengan salah masyarakat, sebagai berikut :
“Saya sangat bersyukur karena kita sudah mengantisipasi meski ketika terjadi bencana alam ada himbauan dari pemerintah setempat, akan tetapi masyarakat sudah tahu apa yang dilakukan dari bekal yang mereka dapatkan sebelumnya.” (Wawancara dengan NU tanggal 10 Januari 2015).
Dari penuturan salah satu masyarakat mengungkapkan bahwa
masyarakat telah ikut berpartisipasi dengan baik dalam mengantisipasi
bencana tanpa menunggu intruksi dari pemerintah kettika terjadi darurat
sehingga masyarakat tidak tergesa-gesa karena sudah ada bekal
sebelumnya. Sehingga pemerintah dapat dikatakan telah berhasil dalam
memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan tanggap darurat
yang meliputi. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi,
kerusakan, kerugian dan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi
masyarakat terkena banjir (Nurjanah, 2010: 99).
Ketika terjadi bencana tentunya dibutuhkan penanggulangan
bencana yang dibutuhkan adalah tentunya dana untuk penanggulangan
bencana, serta dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan
tidak membuang waktu dan biaya berlebihan.
101
Wawancara dengan Tokoh Pemuda sebagai berikut :
“Dalam rekontruksi pembangunan beronjong tepi sungai, dananya sudah ada disiapkan oleh pemerintah. Terkadang ada juga masyarakat ikut berpartisipasi memberikan sumbangan tenaga.” (Wawancara dengan HA tanggal 10 Januari).
Dalam penanganan masalah bencana banjir masyarakat
dilibatkan dalam pekerjaannya. Hal ini untuk memberdayakan masyarakat
dan agar mereka bekerja dan mengetahui sendiri kebutuhan yang penting
untuk sejauh mana kebutuhan mereka. Peran masyarakat memang
penting untuk dilibatkan agar fungsi kontrolnya dapat berfungsi, sehingga
mereka dapat mengawasi sendiri pembangunan daerahnya.
Sehubungan dengan masalah pembangunan dan pendanaan.
Wawancara dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Kota Palopo, sebagai berikut :
“Iya, kami sangat berterima kasih atas sumbangan tenaga dari masyarakat yang sudah peran aktif masyarakat dalam pembangunan tersebut.” (Wawancara dengan IH tanggal 8 Januari 2015).
Dari wawancara dengan informan tersebut mengatakan bahwa
dalam pelaksanaan tugas-tugas dilapangan pemerintah dalam hal ini
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), membutuhkan
keterlibatan masyarakat. Apalagi dalam meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pembangauan di zaman modern sekarang semakain
sulit karena nilai kerjasama, gotong royong dan berbagai kearifan lokasi
dalam makin terkikis.
102
Wawancara dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kota Palopo, sebagai berikut :
“Dalam kegiatan, anggaran yang dikeluarkan dalam pembuatan beronjong anggarannya di kelola sendiri oleh pemerintah daerah di bidang sekertariat keuangan daerah, disini campur tangan camat sekedar mengetahui saja tapi tidak terlibat dalam pembangunan.” (Wawancara dengan IH tanggal 8 Januari 2015).
Dari pernayataan informan diatas memberikan gambaran
terhadap peneliti bahwa bagaimana pengelolaan anggaran dikelola, yaitu
dalam tahap pengelolaan dana di kelola sendiri oleh sekertariat daerah
bidang keuangan sehingga fungsi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD), adalah pelaksana lapangan saja tidak diberikan
wewenang dalam pengelolaan dana. Sehingga dalam hal ini pihak
pemerintah mempunyai membagi fungsinya masing-masing. Tentunya
dalam pelaksanaan program instansi yang satu dengan yang lain fokus
pada kewajibannya sehingga dalam program penanggulangan bencana
tidak terpecah karena mempunyai jobnya tersendiri.
Wawancara dengan salah satu masyarakat sebagai berikut :
“Jadi setelah di bangun beronjong dan penguatan tebing, masyarakat mengawasi sendiri yang kemudian mengontrol dan merawat bangunan tersebut agar tetap terjaga dan berfungsi sebagaimana semestinya, masyarakat juga menjaga kebersihan sekitar lingkungannya, tidak membuang sampah yang dapat menghambat aliran sungai, setiap hari Jumat di adakan Jumat Bersih” . (Wawancara dengan BA tanggal 8 Januari 2015) Penulis menarik kesimpulan dari pernyataan informan tersebut
yang menjelaskan tentang tugas masyarakat yang melakaukan
103
pemeliharaan agar dapat meminimalisir resiko terjadinya bencana yaitu
berfungsi untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul,
antisipasi yang dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana. Hal
tersebut bisa dijadikan sebagai alternatif perencanaan partisipatif
penanggulangan bencana kedepannya.
Sehubungan dengan pernyataan diatas wawancara dengan salah
satu staf di Kecamatan Wara Kota Palopo memberikan pernyataan
masalah kerjasama yang dilakukan masyarakat sebagai berikut :
“Untuk saat ini kita melakukan pendekatan intensif kepada tokoh masyarakat bahkan tokoh pemuda untuk mengajak masyarakat yang lain untuk bersama-sama melakukan pengawasan dini khusus di sekitar kawasan sungai, menjaga lingkungannya, turun ke kelurahan bersama-sama bergotong-royong dalam Jumat Bersih, membersihkan drainase dan sebagainya”. (Wawancara dengan TP tanggal 8 Januari 2014).
Dari pernyataan informan tersebut peran pemerintah juga saat ini
telah melakukan pendekatan intensif kepada tokoh masyarakat dan tokoh
pemuda. Pemerintah menjalin hubungan dan menyadarkan masyarakat
agar mudah menjaga lingkungannya dan infrastruktur yang telah dibangun
agar dapat mencegah bencana banjir.
Berkaitan wawancara dengan informan diatas, wawancara dengan
Sekertaris Camat Wara juga memberikan asumsi sebagai berikut :
“Dalam rangka menyiapkan masyarakat menghadapi bencana untuk mengurangi resiko bencana banjir maka bersama-sama dengan masyarakat dilakukan pertemuan-pertemuan formal yang mana kita mengakomodasikan materi tentang kebencanaan/penanggulangan bencana khususnya masa kedaruratan bencana, termasuk melakukan pelatihan dalam wilayah yang masuk dalam daerah rawan bencana yang diberikan
104
oleh BPBD atau Damkar.” (Wawancara dengan AR tanggal 8 Januari 2015).
Penulis menyimpulkan informasi dari pernyataan informan diatas
bahwa dalam rangka menghadapi bencana alam yaitu perlu dilakukan
pendidikan dini tentang tanggap darurat, serta pelatihan-pelatihan
sehingga senantiasa memberikan manfaat dan tentunya kesiapsiagaan
bagian setiap masyarakat ketika menghadapi bencana.
Berdasarakan dari hasil wawancara, observasi dan studi
dokumentasi di lapangan, penulis menarik kesimpulan bahwa kerjasama
pemerintah dengan masyarakat dalam menanggulangi resiko bencana
banjir di Kecamatan Wara Kota Palopo dapat dikatakan terjalin dengan
baik untuk itu harus ditingaktkan lagi agar hubungan yang terjalin menjadi
contoh bagi yang lain.
Faktor pendukung pengawasan adalah masyarakat sangat
merespon dan menerima dengan baik sosialisasi-sosialisasi yang
dikatakan oleh pemerintah sehingga terjadi hubungangan timbal balik dan
tercapainya tujuan pencapaian misi. Adanya kesadaran dari masyarakat
untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam sehingga sangat
membantu pemerintah dalam melaksanakan programnya, mengingat
bahwa pemerintah juga sangat membutuhkan partisipasi masyarakat
dalam penanggulangan bencana.
Perlindungan terhadap masyarakat dalam pemulihan bencana
sangat dibutuhkan, makanya peran pemerintah sangat dibutuhkan,
105
mengingat pengetahuan masyarakat tentang menjaga kondisi alam agar
tetap terjaga keasliannya sangat minim.
Adapun faktor penghambat dalam penanganan bencana adalah
lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pelaku penebang pohon
secara besar-besaran. Dapat dilihat dari keterangan Kepala Peaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sendiri yang masih
berpikir tentang harus menggunakan cara bagaimana untuk menindaki hal
tersebut akan tetapi tidak merugikan pihak masyarakat apalagi mematikan
pendapatan masyarakat.
106
BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
1. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam
menanggulangi resiko bencana banjir di Kecamatan Wara Kota
Palopo sudah baik, ini terlihat dalam peranan Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam
penerapan prinsip-prinsip manajemen bencana yang baik, yaitu
cepat dan tepat bahwa penanggulangan bencana dilakukan
secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan. Adanya
koordinasi yang baik dengan instansi/dinas terkait sebagai upaya
penanggulangan bencana yang disadarkan pada koordinasi yang
baik dan saling medukung, serta dalam penanggulangan bencana
harus melibatkan berbagai pihak secara seimbang.
Upaya organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD), yang selalu berupaya untuk melakukan
penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat sebelum terjadi
bencana sebagai analisis upaya yang nyata dilakukan oleh
pemerintah daerah Kota Palopo.
2. Kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi
resiko bencana banjir sudah baik, sebagaimana diketahui
masyarakat ikut berpartisipasi dalam ikut penyuluhan/sosialisi
106
107
yang dilakukan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) ataupun instansi/dinas terkait lainnya, masyarakat
juga ikut dalam menjaga beronjong yang telah dibangun sebagai
penopang tebing sungai agar tidak terjadi pengikisan yang dapat
menyebabkan terjadinya erosi. Masyarakat juga selalu tanggap
dalam menyikapi imbauan dari pemerintah seperti peringatan
prabencana dan keikutsertaan dalam pengadaan logistik dan
bahan pembuatan beronjong.
5.2. Saran
1. Pemerintah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD), agar tetap konsisten menjaga prinsip badan
penanganggulan bencana.
2. Pemerintah daerah sebaiknya membangun tanggul sekunder yaitu
tanggul yang dibangun diatas bantaran sungai atau yang
dibangun dibelakang tanggul primer (tanggul yang sudah ada)
yang berfungsi sebagai pengamanan atau pertahanan kedua
apabila tanggul primer jebol atau rusak akibat debit banjir.
3. Pemerintah daerah segera mencari solusi bagaimana masyarakat
tidak lagi melakukan penebangan pohon dan penambangan liar di
daerah hulu (Desa Mawa) sebelum terjadi penebangan dan
penambangan yang meluas yang berdampak bagi masyarakat
Kota Palopo.
108
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku Departemen Komunikasi dan Informatika RI. 2007. Penanggulangan
Bencana Alam dalam Perspektif Agama di Indonesia . Departemen Komunikasi dan Informatika RI : Jakarta
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001
tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Jakarta : Majelis Permusyawaratan Rakyat
Nurjanna, Dkk. 2012. Manajemen Bencana. Alfabeta: Bandung Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka
BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Jakarta : Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPBD)
Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo. Palopo : Sekretaris Daerah Kota Palopo
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
109
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta
Lembaga Internasional. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional
Penanggulangan Bencana. Jakarta : Sekretaris Negara Republik Indonesia
Ramli, Soehetman. 2010. Manajemen Bencana. Dian Rakyat: Jakarta Safiie, Kencana Inu. 2007. Ilmu Pemerintahan. Mandar Maju : Bandung Siagian, Sondang. 2001. Filsafat Administrasi. Gunung Agung: Jakarta Soerjono, Soekanto. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali:
Jakarta Sugiono. 2007. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. R&D.
Alfaeta: Bandung Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta : Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta :
Sekretaris Negara Republik Indonesia
110
B. Internet/Jurnal Basyar, Abdul Hakim. 2002. Majalah PP, (online),
(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:K7Hb-6CyM1cJ:www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/10676/2392/+&cd=1&hl=en&ct=clnk diakses 26 November 2014)
Kaufman & Rasyid. 2011. Tugas dan Fungsi Pemerintah, (online),
(http://2frameit.blogspot.com/2011/11/tugasdanfungsipemerintah.html. diakses 14 November 2014)
berbasis Komunitas (PRBBK, (online), (https://www.academia.edu/5825822/Panduan_Pengelollan_Risiko_Bencana_berbasis_Komunitas_PRBBK_ diakses 12 November 2014)
Ramdhani, Nurfitri. 2013. Kebijakan Lingkungan Hidup, (onlne), (http://nurfitriramdhani.blogspot.com/2013/06/kebijakan-lingkungan-hidup.html diakses 26 November 2014)
Supriyatna, Yayat. 2007. Analisis Dampak Bencana terhadap
Perekonomian Indonesia dengan Pendekatan SNSE., (online), (https://lib.ui.ac,id/file?file=digital/20285082-T29478-Analisis%20dampak.pdf diakses 14 November 2014)
Tali,Tali. 2011. Disaster Management Training Program Review UNDP :
Tinjauan Umum Manajemen Bencana Edisi 2, (online), (https://www.scribd.com/doc/66245834/Disaster-Management-Training-Program-Review-UNDP diakses 12 November 2014)
Wijayanto, Koko. 2012. Recognize : Pencegahan dan Manajemen
Bencana, (online), (https://social-studies17.blogspot.com/2012/11/recognize-pencegahan-bencana-dan.html diakses 12 November 2014)
111
PEDOMAN WAWANCARA
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
1. Perda apa saja yang mengatur tentang penanggulangan bencana?
2. Bagaimana hubungan kerjasama antara BPBD dengan instansi/dinas
terkait?
3. Bagaimana hubungan kerjasama antara BPBD dengan masyarakat?
4. Upaya apa saja yang dilakukan BPBD dalam menanggulangi bencana
banjir?
5. Adakah anggaran disediakan untuk rekontruksi pasca bencana
tersebut?
Kecamatan Wara
1. Bagimana peran pemerintah kecamatan dalam menanggulangi
bencana banjir?
2. Upaya apa saja yang dilakukan dalam menanggulangi bencana banjir?
3. Apakah pihak BPBD atau ada instansi/dinas yang pernah mengadakan
sosialisasi mengenai kebencanaan dan cara penanggulangan dini
bencana banjir?
4. Bagaimana hubungan kerjasama antara pihak BPBD dengan
masyarakat sekitar?
Lampiran 1
112
Masyarakat (Korban Banjir)
1. Bagaimana hubungan kerjasama antara pihak BPBD dengan
masyarakat sekitar?
2. Apa saja yang dilakukan Pemda dalam penanggulangan bencana
banjir?
3. Bagaimana peran serta masyarakat dalan penanggulangan bencana
banjir?
4. Apakah pernah diadakan sosialisasi mengenai kebencanaan dan cara
penanggulangan dini bencana banjir?
Lampiran 1
113
Lampiran 2
114
Lampiran 2
115
Lampiran 2
116
Lampiran 2
117
Lampiran 2
118
Lampiran 3
119
Lampiran 4
120
Lampiran 5
121
Lampiran 6
122
Lampiran 7
123
DOKUMENTASI
1. Pelatihan Anggota BPBD
Lampiran 8
124
Lampiran 8
125
2. Kegiatan Kecamatan Wara
Lampiran 8
126
3. Kegiatan Pasca Banjir
Lampiran 8
127
Lampiran 8
128
Lampiran 8
129
4. Informan
a. Kepala Pelaksana BPBD
b. Anggota BPBD
Lampiran 8
130
Lampiran 8
131
c. Sekertaris Camat
d. Staf Kecamatan
Lampiran 8
132
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
A. Identitas Penulis
Nama : Abdul Latief
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Palopo, 09 Juli 1991
Nama Orang Tua (Ayah) : H. Soemardjo
(Ibu) : Hj. Fitria Syahid
Jumlah Saudara/i : 7 (tujuh) bersaudara
Anak ke : 3 (tiga)
Suku Bangsa : Bugis /Indonesia
Agama : Islam
Asal : Palopo
Alamat : Jalan Y.Tando No.49B Kota Palopo
Tlp. /HP : 0853-9989-9749
Lampiran 9
133
B. Pendidikan Terakhir
1. TK Putra II Kota Palopo Tahun 1996-1997
2. SD Negeri 310 Lamandu Kota Palopo Tahun 1997-2003
3. SMP Negeri 7 Kota Palopo Tahun 2003-2006
4. SMK Negeri 2 Kota Palopo Tahun 2006-2009
5. Universitas Hasanuddin Kota Makassar Tahun 2010-2011 Jurusan Teknik Geologi Program Studi Teknik Geologi
6. Universitas Hasanuddin Kota Makassar Tahun 2011-Sekarang