PERAN PEMERINTAH DAERAH PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK DALAM KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK PERAN PEMERINTAH DAERAH PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK DALAM KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI KASUBDIT ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KASUBDIT ENERGI SUMBER DAYA MINERAL RENDY JAYA LAKSAMANA RENDY JAYA LAKSAMANA KASUBDIT ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KASUBDIT ENERGI SUMBER DAYA MINERAL RENDY JAYA LAKSAMANA RENDY JAYA LAKSAMANA
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERAN PEMERINTAH DAERAHPERAN PEMERINTAH DAERAHDALAM KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIKDALAM KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK
PERAN PEMERINTAH DAERAHPERAN PEMERINTAH DAERAHDALAM KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIKDALAM KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAHDIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAHKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAHDIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAHKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
KASUBDIT ENERGI SUMBER DAYA MINERALKASUBDIT ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
RENDY JAYA LAKSAMANARENDY JAYA LAKSAMANAKASUBDIT ENERGI SUMBER DAYA MINERALKASUBDIT ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
RENDY JAYA LAKSAMANARENDY JAYA LAKSAMANA
SECARA NASIONALSECARA NASIONAL
MERUPAKAN KEGIATAN PRIORITASMERUPAKAN KEGIATAN PRIORITAS““PENGELOLAAN SUBSIDI ENERGI YANG LEBIH EFISIEN,PENGELOLAAN SUBSIDI ENERGI YANG LEBIH EFISIEN,
TRANSPARAN DAN TEPAT SASARANTRANSPARAN DAN TEPAT SASARAN””
DALAM PRIORITAS NASIONALDALAM PRIORITAS NASIONAL““KEDAULATAN ENERGIKEDAULATAN ENERGI””
MELALUIMELALUI““OPTIMALISASI KEBIJAKAN TARIF DAN SUBSIDI ENERGIOPTIMALISASI KEBIJAKAN TARIF DAN SUBSIDI ENERGI
DAN LISTRIKDAN LISTRIK””
SECARA NASIONALSECARA NASIONAL
MERUPAKAN KEGIATAN PRIORITASMERUPAKAN KEGIATAN PRIORITAS““PENGELOLAAN SUBSIDI ENERGI YANG LEBIH EFISIEN,PENGELOLAAN SUBSIDI ENERGI YANG LEBIH EFISIEN,
TRANSPARAN DAN TEPAT SASARANTRANSPARAN DAN TEPAT SASARAN””
DALAM PRIORITAS NASIONALDALAM PRIORITAS NASIONAL““KEDAULATAN ENERGIKEDAULATAN ENERGI””
MELALUIMELALUI““OPTIMALISASI KEBIJAKAN TARIF DAN SUBSIDI ENERGIOPTIMALISASI KEBIJAKAN TARIF DAN SUBSIDI ENERGI
DAN LISTRIKDAN LISTRIK””
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIKKEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIKKEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIKKEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK
SECARA NASIONALSECARA NASIONAL
MERUPAKAN KEGIATAN PRIORITASMERUPAKAN KEGIATAN PRIORITAS““PENGELOLAAN SUBSIDI ENERGI YANG LEBIH EFISIEN,PENGELOLAAN SUBSIDI ENERGI YANG LEBIH EFISIEN,
TRANSPARAN DAN TEPAT SASARANTRANSPARAN DAN TEPAT SASARAN””
DALAM PRIORITAS NASIONALDALAM PRIORITAS NASIONAL““KEDAULATAN ENERGIKEDAULATAN ENERGI””
MELALUIMELALUI““OPTIMALISASI KEBIJAKAN TARIF DAN SUBSIDI ENERGIOPTIMALISASI KEBIJAKAN TARIF DAN SUBSIDI ENERGI
DAN LISTRIKDAN LISTRIK””
SECARA NASIONALSECARA NASIONAL
MERUPAKAN KEGIATAN PRIORITASMERUPAKAN KEGIATAN PRIORITAS““PENGELOLAAN SUBSIDI ENERGI YANG LEBIH EFISIEN,PENGELOLAAN SUBSIDI ENERGI YANG LEBIH EFISIEN,
TRANSPARAN DAN TEPAT SASARANTRANSPARAN DAN TEPAT SASARAN””
DALAM PRIORITAS NASIONALDALAM PRIORITAS NASIONAL““KEDAULATAN ENERGIKEDAULATAN ENERGI””
MELALUIMELALUI““OPTIMALISASI KEBIJAKAN TARIF DAN SUBSIDI ENERGIOPTIMALISASI KEBIJAKAN TARIF DAN SUBSIDI ENERGI
11.. PeningkatanPeningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,dan pemerataan pendapatan masyarakat,22. Kesempatan kerja,. Kesempatan kerja,33. lapangan berusaha,. lapangan berusaha,
44.. meningkatkan akses dan kualitasmeningkatkan akses dan kualitas pelayananpelayanan publikpublik dandan55.. dayadaya saingsaing DaerahDaerah
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
Urusan PemerintahanUrusan Pemerintahan WajibWajibNon Pelayanan DasarNon Pelayanan Dasar1818 URUSANURUSAN• tenaga kerja• pemberdayaan perempuan
dan pelindungan anak• pangan• pertanahan• lingkungan hidup• administrasi kependudukandan pencatatan sipil• pemberdayaan masyarakatdan Desa• pengendalian penduduk dankeluarga berencana• perhubungan;• komunikasi & informatika• koperasi, usaha kecil, danmenengah• penanaman modal• kepemudaan dan olah raga• statistik• persandian• kebudayaan;• perpustakaan;• kearsipan.
1818 URUSANURUSAN• tenaga kerja• pemberdayaan perempuandan pelindungan anak• pangan• pertanahan• lingkungan hidup• administrasi kependudukandan pencatatan sipil• pemberdayaan masyarakatdan Desa• pengendalian penduduk dankeluarga berencana• perhubungan;• komunikasi & informatika• koperasi, usaha kecil, danmenengah• penanaman modal• kepemudaan dan olah raga• statistik• persandian• kebudayaan;• perpustakaan;• kearsipan.
Urusan PemerintahanUrusan PemerintahanPilihanPilihan88 URUSAN:URUSAN:• kelautan dan perikanan• pariwisata• pertanian• kehutanan;• energi dan sumber daya
88 URUSAN:URUSAN:• kelautan dan perikanan• pariwisata• pertanian• kehutanan;• energi dan sumber dayamineral;• perdagangan;• perindustrian; dan• transmigrasi.
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
1818 URUSANURUSAN• tenaga kerja• pemberdayaan perempuandan pelindungan anak• pangan• pertanahan• lingkungan hidup• administrasi kependudukandan pencatatan sipil• pemberdayaan masyarakatdan Desa• pengendalian penduduk dankeluarga berencana• perhubungan;• komunikasi & informatika• koperasi, usaha kecil, danmenengah• penanaman modal• kepemudaan dan olah raga• statistik• persandian• kebudayaan;• perpustakaan;• kearsipan.
1818 URUSANURUSAN• tenaga kerja• pemberdayaan perempuandan pelindungan anak• pangan• pertanahan• lingkungan hidup• administrasi kependudukandan pencatatan sipil• pemberdayaan masyarakatdan Desa• pengendalian penduduk dankeluarga berencana• perhubungan;• komunikasi & informatika• koperasi, usaha kecil, danmenengah• penanaman modal• kepemudaan dan olah raga• statistik• persandian• kebudayaan;• perpustakaan;• kearsipan.
88 URUSAN:URUSAN:• kelautan dan perikanan• pariwisata• pertanian• kehutanan;• energi dan sumber dayamineral;• perdagangan;• perindustrian; dan• transmigrasi.
88 URUSAN:URUSAN:• kelautan dan perikanan• pariwisata• pertanian• kehutanan;• energi dan sumber dayamineral;• perdagangan;• perindustrian; dan• transmigrasi.
PERAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMDAPERAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMDAPERAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMDAPERAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMDA
MEMBUAT PEDOMANMEMBUAT PEDOMANPENYELENGGARAAN URUSANPENYELENGGARAAN URUSAN
KONKURENKONKUREN
MEMBUAT PEDOMANMEMBUAT PEDOMANPENYELENGGARAAN URUSANPENYELENGGARAAN URUSAN
KONKURENKONKUREN
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAHPEMERINTAHPUSATPUSAT
PEMERINTAHPEMERINTAHPUSATPUSAT
MEMBUAT PEDOMANMEMBUAT PEDOMANPENYELENGGARAAN URUSANPENYELENGGARAAN URUSAN
KONKURENKONKUREN
MEMBUAT PEDOMANMEMBUAT PEDOMANPENYELENGGARAAN URUSANPENYELENGGARAAN URUSAN
KONKURENKONKUREN
PEMBINAAN &PEMBINAAN &PENGAWASANPENGAWASAN
PENYELENGGARAANPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAERAHPEMERINTAHAN DAERAH
PEMBINAAN &PEMBINAAN &PENGAWASANPENGAWASAN
PENYELENGGARAANPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAERAHPEMERINTAHAN DAERAH
PERAN KEMENDAGRIPERAN KEMENDAGRIDALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANDALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAHPasalPasal 88 UUUU 2323//20142014
PERAN KEMENDAGRIPERAN KEMENDAGRIDALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANDALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAHPasalPasal 88 UUUU 2323//20142014
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
Pembagian urusan pemerintahan konkuren antaraPembagian urusan pemerintahan konkuren antaraPemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta DaerahPemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah
kab/kota tercantum dalam Lampiran yangkab/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakanmerupakanbagian yang tidak terpisahkan dari Ubagian yang tidak terpisahkan dari UUU ini.ini.
Pasal 15Pasal 15 ayatayat (1)(1)
Pembagian urusan pemerintahan konkuren antaraPembagian urusan pemerintahan konkuren antaraPemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta DaerahPemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah
kab/kota tercantum dalam Lampiran yangkab/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakanmerupakanbagian yang tidak terpisahkan dari Ubagian yang tidak terpisahkan dari UUU ini.ini.
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
Pembagian urusan pemerintahan konkuren antaraPembagian urusan pemerintahan konkuren antaraPemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta DaerahPemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah
kab/kota tercantum dalam Lampiran yangkab/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakanmerupakanbagian yang tidak terpisahkan dari Ubagian yang tidak terpisahkan dari UUU ini.ini.
Pasal 15Pasal 15 ayatayat (1)(1)
Pembagian urusan pemerintahan konkuren antaraPembagian urusan pemerintahan konkuren antaraPemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta DaerahPemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah
kab/kota tercantum dalam Lampiran yangkab/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakanmerupakanbagian yang tidak terpisahkan dari Ubagian yang tidak terpisahkan dari UUU ini.ini.
Pasal 15Pasal 15 ayatayat (1)(1)
Kementerian perlu mendalami lebih lanjut terhadap lampiranKementerian perlu mendalami lebih lanjut terhadap lampiran UUUU,,dan mengidentifikasi kebutuhandan mengidentifikasi kebutuhan NSPKNSPK (Norma,(Norma, StandarStandar,, ProsedurProsedur
dandan KriteriaKriteria)) yang diperlukan sebagai pedoman pelaksanaanyang diperlukan sebagai pedoman pelaksanaanurusan agar berjalan lebih optimal.urusan agar berjalan lebih optimal.
Menjadikan dasar dalam perencanaan dan evaluasi terhadap perMenjadikan dasar dalam perencanaan dan evaluasi terhadap per--UUUU--an sektoral agar harmonis dengan pembagian urusan inian sektoral agar harmonis dengan pembagian urusan ini
Kementerian perlu mendalami lebih lanjut terhadap lampiranKementerian perlu mendalami lebih lanjut terhadap lampiran UUUU,,dan mengidentifikasi kebutuhandan mengidentifikasi kebutuhan NSPKNSPK (Norma,(Norma, StandarStandar,, ProsedurProsedur
dandan KriteriaKriteria)) yang diperlukan sebagai pedoman pelaksanaanyang diperlukan sebagai pedoman pelaksanaanurusan agar berjalan lebih optimal.urusan agar berjalan lebih optimal.
Menjadikan dasar dalam perencanaan dan evaluasi terhadap perMenjadikan dasar dalam perencanaan dan evaluasi terhadap per--UUUU--an sektoral agar harmonis dengan pembagian urusan inian sektoral agar harmonis dengan pembagian urusan ini
PENGERTIAN DAN FUNGSI NSPKPENGERTIAN DAN FUNGSI NSPKPENGERTIAN DAN FUNGSI NSPKPENGERTIAN DAN FUNGSI NSPK
Norma, standar, prosedur, dan kriteria berupa ketentuanNorma, standar, prosedur, dan kriteria berupa ketentuanperaturan perundangperaturan perundang--undangan yang ditetapkan olehundangan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraanPemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraanurusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenanganurusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenanganPemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan DaerahPemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah
Norma, standar, prosedur, dan kriteria berupa ketentuanNorma, standar, prosedur, dan kriteria berupa ketentuanperaturan perundangperaturan perundang--undangan yang ditetapkan olehundangan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraanPemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraanurusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenanganurusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenanganPemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan DaerahPemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
Norma, standar, prosedur, dan kriteria berupa ketentuanNorma, standar, prosedur, dan kriteria berupa ketentuanperaturan perundangperaturan perundang--undangan yang ditetapkan olehundangan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraanPemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraanurusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenanganurusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenanganPemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan DaerahPemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah
Norma, standar, prosedur, dan kriteria berupa ketentuanNorma, standar, prosedur, dan kriteria berupa ketentuanperaturan perundangperaturan perundang--undangan yang ditetapkan olehundangan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraanPemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraanurusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenanganurusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenanganPemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan DaerahPemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
NSPK DALAM MENDUKUNG KEBIJAKANNSPK DALAM MENDUKUNG KEBIJAKANSUBSIDI L ISTRIKSUBSIDI L ISTRIK
NSPK DALAM MENDUKUNG KEBIJAKANNSPK DALAM MENDUKUNG KEBIJAKANSUBSIDI L ISTRIKSUBSIDI L ISTRIK
PERMEN ESDM NOMORPERMEN ESDM NOMOR 2929 TAHUNTAHUN 20162016 TENTANGTENTANGMEKANISME PEMBERIAN SUBSIDI TARIF TENAGAMEKANISME PEMBERIAN SUBSIDI TARIF TENAGA
LISTRIK UNTUK RUMAH TANGGALISTRIK UNTUK RUMAH TANGGA
PERMEN ESDM NOMORPERMEN ESDM NOMOR 2929 TAHUNTAHUN 20162016 TENTANGTENTANGMEKANISME PEMBERIAN SUBSIDI TARIF TENAGAMEKANISME PEMBERIAN SUBSIDI TARIF TENAGA
LISTRIK UNTUK RUMAH TANGGALISTRIK UNTUK RUMAH TANGGA
PETUNJUK TEKNIS TENTANG PELAKSANAANPETUNJUK TEKNIS TENTANG PELAKSANAANKEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARANKEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARANPETUNJUK TEKNIS TENTANG PELAKSANAANPETUNJUK TEKNIS TENTANG PELAKSANAANKEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARANKEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN
SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERISURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERINO :NO : 671671//48094809/SJ/SJ Tg lTg l 1616 DESEMBERDESEMBER 20162016SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERISURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI
NO :NO : 671671//48094809/SJ/SJ Tg lTg l 1616 DESEMBERDESEMBER 20162016
PEMERINTAH DAERAHPEMERINTAH DAERAHPEMERINTAH DAERAHPEMERINTAH DAERAH
SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERISURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERINO :NO : 671671//48094809/SJ/SJ Tg lTg l 1616 DESEMBERDESEMBER 20162016SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERISURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI
NO :NO : 671671//48094809/SJ/SJ Tg lTg l 1616 DESEMBERDESEMBER 20162016
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
DALAM KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIKDALAM KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIKSIAPA SAJA YANG BERPERAN SESUAISIAPA SAJA YANG BERPERAN SESUAI
NSPK??NSPK??
DALAM KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIKDALAM KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIKSIAPA SAJA YANG BERPERAN SESUAISIAPA SAJA YANG BERPERAN SESUAI
NSPK??NSPK??
DALAM KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIKDALAM KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIKSIAPA SAJA YANG BERPERAN SESUAISIAPA SAJA YANG BERPERAN SESUAI
NSPK??NSPK??
DALAM KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIKDALAM KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIKSIAPA SAJA YANG BERPERAN SESUAISIAPA SAJA YANG BERPERAN SESUAI
NSPK??NSPK??
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
PERAN BUPATI/WALIKOTAPERAN BUPATI/WALIKOTAPERAN BUPATI/WALIKOTAPERAN BUPATI/WALIKOTA
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
PERAN KEPALA DESA (DALAM JUKNIS)PERAN KEPALA DESA (DALAM JUKNIS)PERAN KEPALA DESA (DALAM JUKNIS)PERAN KEPALA DESA (DALAM JUKNIS)
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAKEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
PERAN KEPALA DESA (DALAM JUKNIS)PERAN KEPALA DESA (DALAM JUKNIS)
4. Bilamana perlu, Kepala Desa dapat memfasilitasi BadanPermusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desadalam rangka memutuskan rumah tangga yang berhak diusulkansebagai penerima subsidi listrik di Desa setempat sesuai denganperaturan perundang-undangan. Usulan rumah tangga penerimasubsidi dituangkan dalam Daftar Nama Usulan Rumah TanggaSasaran Penerima Subsidi Listrik Tepat Sasaran (Lampiran 5).
5. Menyampaikan seluruh berkas pengaduan rumah tangga sertamengisi dan menandatangani Rekapitulasi Formulir Pengaduan(Lampiran 2), serta Berita Acara Serah Terima Pengaduan DariDesa/Kelurahan (Lampiran 3) kepada Kecamatan setempat atausebutan lainnya, berikut dengan Berita Acara Musyawarah DesaRumah Tangga Sasaran Penerima Subsidi Listrik Tepat Sasaran(Lampiran 4) dan Daftar Nama Usulan Rumah Tangga SasaranPenerima Subsidi Listrik Tepat Sasaran (Lampiran 5).
4. Bilamana perlu, Kepala Desa dapat memfasilitasi BadanPermusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desadalam rangka memutuskan rumah tangga yang berhak diusulkansebagai penerima subsidi listrik di Desa setempat sesuai denganperaturan perundang-undangan. Usulan rumah tangga penerimasubsidi dituangkan dalam Daftar Nama Usulan Rumah TanggaSasaran Penerima Subsidi Listrik Tepat Sasaran (Lampiran 5).
5. Menyampaikan seluruh berkas pengaduan rumah tangga sertamengisi dan menandatangani Rekapitulasi Formulir Pengaduan(Lampiran 2), serta Berita Acara Serah Terima Pengaduan DariDesa/Kelurahan (Lampiran 3) kepada Kecamatan setempat atausebutan lainnya, berikut dengan Berita Acara Musyawarah DesaRumah Tangga Sasaran Penerima Subsidi Listrik Tepat Sasaran(Lampiran 4) dan Daftar Nama Usulan Rumah Tangga SasaranPenerima Subsidi Listrik Tepat Sasaran (Lampiran 5).
4. Bilamana perlu, Kepala Desa dapat memfasilitasi BadanPermusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desadalam rangka memutuskan rumah tangga yang berhak diusulkansebagai penerima subsidi listrik di Desa setempat sesuai denganperaturan perundang-undangan. Usulan rumah tangga penerimasubsidi dituangkan dalam Daftar Nama Usulan Rumah TanggaSasaran Penerima Subsidi Listrik Tepat Sasaran (Lampiran 5).
5. Menyampaikan seluruh berkas pengaduan rumah tangga sertamengisi dan menandatangani Rekapitulasi Formulir Pengaduan(Lampiran 2), serta Berita Acara Serah Terima Pengaduan DariDesa/Kelurahan (Lampiran 3) kepada Kecamatan setempat atausebutan lainnya, berikut dengan Berita Acara Musyawarah DesaRumah Tangga Sasaran Penerima Subsidi Listrik Tepat Sasaran(Lampiran 4) dan Daftar Nama Usulan Rumah Tangga SasaranPenerima Subsidi Listrik Tepat Sasaran (Lampiran 5).
4. Bilamana perlu, Kepala Desa dapat memfasilitasi BadanPermusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desadalam rangka memutuskan rumah tangga yang berhak diusulkansebagai penerima subsidi listrik di Desa setempat sesuai denganperaturan perundang-undangan. Usulan rumah tangga penerimasubsidi dituangkan dalam Daftar Nama Usulan Rumah TanggaSasaran Penerima Subsidi Listrik Tepat Sasaran (Lampiran 5).
5. Menyampaikan seluruh berkas pengaduan rumah tangga sertamengisi dan menandatangani Rekapitulasi Formulir Pengaduan(Lampiran 2), serta Berita Acara Serah Terima Pengaduan DariDesa/Kelurahan (Lampiran 3) kepada Kecamatan setempat atausebutan lainnya, berikut dengan Berita Acara Musyawarah DesaRumah Tangga Sasaran Penerima Subsidi Listrik Tepat Sasaran(Lampiran 4) dan Daftar Nama Usulan Rumah Tangga SasaranPenerima Subsidi Listrik Tepat Sasaran (Lampiran 5).
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
1. Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah,kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berkewajibanmembuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untukdijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan UrusanPemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagikementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukanpembinaan dan pengawasan sesuai lampiran UU No. 23 Tahun 2014Pemerintahan Daerah
2. Permen ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme PemberianSubsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga dan JuknisPelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran yang telahdikoordinasikan Kementerian Dalam Negeri dan dipayungi melalui SuratEdaran Menteri Dalam Negeri merupakan bagian dari NSPK yang wajibdipedomani dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagiandari penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
3. Pemerintah Daerah agar melaksanakan NSPK sebagai bagianpenyelenggaraan Pemerintah Daerah
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
1. Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah,kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berkewajibanmembuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untukdijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan UrusanPemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagikementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukanpembinaan dan pengawasan sesuai lampiran UU No. 23 Tahun 2014Pemerintahan Daerah
2. Permen ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme PemberianSubsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga dan JuknisPelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran yang telahdikoordinasikan Kementerian Dalam Negeri dan dipayungi melalui SuratEdaran Menteri Dalam Negeri merupakan bagian dari NSPK yang wajibdipedomani dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagiandari penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
3. Pemerintah Daerah agar melaksanakan NSPK sebagai bagianpenyelenggaraan Pemerintah Daerah
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA