93660264-makalah-1

7/30/2019 93660264-makalah-1

1/22

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala

rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga berhasil menyelesaikan makalah tentang

Asuhan Keperawatan Jiwa dengan Perilaku Kekerasan ini dengan baik.

Makalah ini ditulis untuk memenuhi Tugas Mata Kuliah DISASTER NURSING Semester

Genap 2012 di Universitas Andalas. Penulisan makalah ini dimungkinkan oleh adanya bantuan

dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih, atas

bantuan dan bimbingan kepada dosen pembimbing dan teman teman sekalian.

Penulis menyusun makalah ini dengan sebaik-baiknya, namun penulis menyadari

kemungkinan adanya kekurangan atau kesalahan yang tidak disengaja. Oleh karena itu, kritik dan

saran dari pembaca akan penulis terima dengan rasa syukur.

Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca.

Padang, 9 Mei 2012

Penulis

1

7/30/2019 93660264-makalah-1

2/22

DAFTAR ISI

Kata Pengantar............................................................................................................................1

Daftar isi......................................................................................................................................2

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang........................................................................................................................3

b. Tujuan.....................................................................................................................................3

BAB II TINJAUAN KONSEP

a. Kebijakan Pemerintah dalam penanggulangan

bencana di Indonesia...........................................................................................................4

b. Pola pembentukan sistem penanggulangan bencana

tingkat pusat dan daerah....................................................................................................13

BAB III PENUTUP

a.Kesimpulan.............................................................................................................................19

b.Saran.......................................................................................................................................19

Daftar Pustaka...........................................................................................................................20

2

7/30/2019 93660264-makalah-1

3/22

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Indonesia yang terdiri dari gugusan kepulauan mempunyai potensi bencana yang sangat

tinggi dan juga sangat bervariasi dari aspek jenis bencana. Kondisi alam terseut serta adanya

keanekaragaman penduduk dan budaya di Indonesia menyebabkan timbulnya risiko

terjadinya bencana alam, bencana ulah manusia dan kedaruratan kompleks, meskipun disisi

lain juga kaya akan sumberdaya alam. Pada umumnya risiko bencana alam meliputi bencana

akibat faktor geologi (gempabumi, tsunami dan letusan gunung api), bencana akibat

hydrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan), bencana akibat faktor

biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman/ternak, hama tanaman) serta kegagalan

teknologi (kecelakan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, pencemaran bahan

kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia akibat perebutan

sumberdaya yang terbatas, alasan ideologi, religius serta politik. Sedangkan kedaruratan

kompleks merupakan kombinasi dari situasi bencana pada suatu daerah konflik.

Kompleksitas dari permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu penataan atau

perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara

3

7/30/2019 93660264-makalah-1

4/22

terarah dan terpadu. Penanggulangan yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada

langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih

dan bahkan terdapat langkah upaya yang penting tidak tertangani.

b. Tujuan

Untuk mengetahui :

- Kebijakan pemerintah Indonesia berkaitan dengan penanggulangan bencana

- Pola pembentukan sistem penanggulangan bencana tingkat pusat dan daerah

BAB II

TINJAUAN KONSEP

A.Kebijakan Pemerintah dalam penanggulangan bencana di Indonesia

1. Visi dan Misi

Visi penanggulangan Bencana Indonesia adalah:

Ketangguhan Bangsa dalam menghadapi bencana

4

7/30/2019 93660264-makalah-1

5/22

Misi Penanggulangan Bencana Indonesia adalah:

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko

2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal

3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi

dan menyeluruh

2. Penataan Kelembagaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana, lembaga utama yang khusus menangani penanggulangan bencana di tingkat

nasional adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB merupakan

Lembaga Pemerintah non-Kementerian yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri.

Lembaga ini bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan

bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien,

serta melakukan pengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara

terencana, terpadu dan menyeluruh.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana BNPB tidak bekerja sendiri tetapi

bekerja sendiri tetapi bekerja sama dengan Kementerian, Lembaga dan instansi terkait.

Untuk perencarian dan penyelamatan korban bencana, BNPB bekerja sama dengan

Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Basarnas dan PMI. Untuk

penanganan pengungsi, BNPB bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Untuk pemetaan

daerah-daerah rawan, BNPB bekerja sama dengan Bakosurtanal dan

Kementerian/Lembaga yang secara khusus menangani ancaman tertentu. Untuk

pengembangan sistem peringatan dini, BNPB bekerja sama dengan Kementerian Energidan Sumber Daya Mineral dan BMKG untuk bencana-bencana geologis, dengan

Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian pertanian, Kementerian Kehutanan, LAPAN,

dan BMKG untuk bencana-bencana hidrometeorologis, dan didukung oleh instansi yang

terkait dengan penelitian seperti Kementerian Riset dan Teknologi, BPPT, LIPI serta

didukung juga oleh perguruan tinggi.

Untuk bencana-bencana yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup BNPB

bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan

Perikanan dan BMKG. Sedangkan untuk bencana-bencana terkait aspek biologis seperti

5

7/30/2019 93660264-makalah-1

6/22

wabah, epidemi dan kejadian luar biasa, BNPB bekerja sama dengan Kementerian

Kesehatan dan kementerian Pertanian. Untuk pendidikan kebencanaan BNPB bekerja

sama dengan kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, media massa dan

pihak-pihak terkait lainnya. Untuk penelitian-penelitian kebencanaan dalam berbagai

bidang, selain bekerja sama dengan kementerian dan Lembaga teknis, BNPB terutama

dibantu oleh Kementerian Riset dan teknologi, BPPT, LIPI dan perguruan-perguruan

tinggi di seluruh Indonesia.

Di daerah lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana adalah Badan

penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD dibentuk baik di tingkat provinsi

maupun kabupaten/kota. Seperti juga BNPB di tingkat pusat, di daerah BPBD bertugas

untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan PB dan penanganan pengungsi serta

melakukan pengoordinasikan pelaksanaan kegiatan PB. Pembentukan BPBD mengacu

pada Peraturan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 tahun 2008

tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan bencana Daerah (Perka BNPB

No.3/2008) dan Peraturan Menteri Dalam negeri No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Permendagri

No.46/2008).

Berdasarkan Pasal 2 Permendagri No.46/2008, BPBD dibentuk di setiap provinsi

dan dapat dibentuk di kabupaten/kota. Pembentukan BPBD di tingkat provinsi dan

kabupaten/kota ditetapkan dengan Perda atau peraturan kepala daerah. Bagi daerah-daerah

yang belum membentuk BPBD, fungsi-fungsi penanggulangan bencana dilaksanakan oleh

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan kebencanaan. Sampai dengan

akhir bulan Oktober 2009, dari 33 provinsi yang ada sudah 16 provinsi membentuk BPBD.

Sementara itu, untuk tingkat kabupaten dan kota, dari hampir 500 kabupaten/kota yang ada

di Indonesia baru 21 kabupaten/kota yang memiliki BPBD.

Selain badan penanggulangan bencana pemerintah, di tingkat pusat dibentuk

Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana (Planas PRB), yakni sebuah forum

independen untuk mendorong serta memfasilitasi kerjasama antar pihak dalam upaya

pengurangan resiko bencana di Indonesia. Planas PRB yang dideklarasikan di Jakarta pada

tanggal 20 Novenber 2008 berupaya mewadahi semua kepentingan terkait kebencanaan

serta membantu menyelaraskan berbagai kebijakan, program dan kegiatan PRB di tingkat

pusat, agar dapat mendukung tercapainya tujuan-tujuan PRB Indonesia dan terwujudnya

6

7/30/2019 93660264-makalah-1

7/22

ketahanan dan ketangguhan bangsa terhadap bencana, selaras dengan tujuan-tujuan

Kerangka Aksi Hyogo.

Selain Planas PRB di tingkat pusat, ada pula platform-platform atau forim PRB

sektoral yang dibentuk oleh para pihak berkepentingan menurut sektor atau isu-isu

tertentu. Di tingkat pusat telah dibentuk Forum perguruan Tinggi untuk PRB, Konsorsium

Pendidikan Bencana, Forum Mitigasi Bencana Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan lain-

lain. Di tingkat daerah juga sudah terbentuk forum-forum serupa Forum Merapi, sebuah

forum yang didirikan untuk memfasilitasi kerjasama dalam pengelolaan Gunung Merapi

secara menyeluruh pada aspek ancaman, daya dukung lingkungan dan sosial-budaya

masyarakatnya. Forum ini antara lain melibatkan pemerintah daerah beserta PMI di

kabupaten Klaten, Boyolali, Magelang dan Sleman, pagayuban masyarakat Pasag Merapi,

Balai Penelitian dan Pengembangan teknik Kegunungapian (BPPTK), sebuah perguruan

tinggi dari Yogyakarta dan beberapa lembaga donor. Adanya forum-forum PRB semacam

ini diharapkan akan meningkatkan kualitas penanggulangan bencana di tingkat pusat dan

daerah di seluruh Indonesia.

Secara garis besar, peran dan fungsi Kementerian dan Lembaga Pemerintah di

tingkat pusta adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasi program-

program dan kegiatan penanggulangan bencana lintas kementerian dan lembaga

2. Kementerian Dalam Negeri mengendalikan kegiatan pembinaan pembangunan daerah

yang berkaitan dengan penanggulangan bencana

3. Kementerian Luar Negeri mendukung program-program dan kegiatan

penanggulangan bencana yang berkaitan dengan mitra internasional

4. Kementerian Pertahanan mendukung pengamanan daerah-daerah yang terkena

bencana, baik pada saat tanggap darurat maupun pasca bencana.

5. Kementerian Hukum dan HAM mendorong peningkatan dan penyelarasan perangkat-

perangkat hukum terkait kebencanaan

6. Kementerian Keuangan penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan

penanggulangan bencana pada masa pra, saat dan pasca bencana

7

7/30/2019 93660264-makalah-1

8/22

7. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merencanakan dan mengendalikan

upaya mitigasi di bidang bencana geologi dan bencana akibat ulah manusia yang

terkait dengan bencana geologi

8. Kementerian Pertanian merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang

bencana kekeringan dan bencana lain terkait bidang pertanian

9. Kementerian Kehutanan merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi khususnya

kebakaran hutan/lahan

10. Kementerian Perhubungan merencanakan dan melaksanakan dukungan kebutuhan

transportasi

11. Kementerian Kelautan dan Perikanan merencanakan dan mengendalikan upaya

mitigasi di bidang bencana tsunami dan abrasi pantai

12. Kementerian Pekerjaan Umum merencanakan tata ruang daerah yang peka terhadap

risiko bencana, penyiapan lokasi dan jalur evakuasi dan kebutuhan pemulihan sarana

dan prasarana publik

13. Kementeriaan Kesehatan merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk

obat-obatan dan tenaga medis/paramedis

14. Kementeriaan Pendidikan Nasional merencanakan dan mengendalikan

penyelenggaraan pendidikan darurat untuk daerah-daerah terkena bencana dan

pemulih sarana-prasarana pendidikan, serta mengkoordinasikan pendidikan sadar

bencana

15. Kementerian Sosial merencanakan kebutuhan pangan, sandang dan kebutuhan dasar

lainnya untuk para pengungsi

16. Kementerian komunikasi dan Informatika merencanakan dan mengendalikan

pengadaan fasilitas dan sarana komunikasi darurat untuk mendukung tanggap darurat

bencana dan pemulihan pasca bencana

17. Kementerian tenaga Kerja dan transmigrasi merencanakan pengarahan dan

pemindahan korban bencana ke daerah yang aman bencana

8

7/30/2019 93660264-makalah-1

9/22

18. Kementerian Riset dan tekonologi melakukan kajian dan penelitian sebagai bahan

untuk merencanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak

terjadi bencana, tahap tanggap darurat dan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi

19. Kementerian Koperasi dan UKM menyelenggarakan program-program usaha kecil

dan kegiatan ekonomi produktif bagi warga masyarakat miskin di daerah-daerah pasca

bencana untuk mempercepat pemulihan

20. Kementerian Lingkungan Hidup merencanakan dan mengendalikan upaya yang

bersifat preventif, advokasi dan deteksi dini dalam pencegahan bencana terkait

lingkungan hidup

21. Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal merencanakan dan mengendalikan

program-program pembangunan di daerah tertinggal yang berdasarkan kajian risiko

bencana

22. Kementeriaan Perencanaan Pembangunan nasional mendukung perencanaan program-

program pembangunan yang peka risiko bencana

23. Kementeriaan Perumahan rakyat mengkoordinasikan pengadaan perumahan untuk

warga-warga yang menjadi korban bencana

24. Tentara Nasional Indonesia membantu dalam kegiatan pencarian dan penyelamatan

(SAR) dan mendukung pengkoordinasiaan upaya tanggap darurat bencana

25. Kepolisian Republik Indonesia membantu dalam kegiatan SAR dan pengamanan saat

darurat termasuk mengamankan lokasi yang ditinggalkan karena penghuninya

mengungsi

26. Basarnas mendukung BNPB dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan

kegiatan pencariaan dan penyelamatan (SAR)

27. Bakosurtanal merencanakan dan mengendalikan pemetaan risiko bencana bekerja

sama dengan kementeriaan/lembaga teknis

28. BMKG membantu dalam bidang pemantauan potensi bencana yang terkait dengan

meteorologi, klimatologi dan geofisika

29. BPPT membantu dalam bidang pengkajian dan penerapan teknologi khususnya

teknologi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana

9

7/30/2019 93660264-makalah-1

10/22

30. BPS membantu dalam bidang penyiapan data-data statistik

31. BPN membantu dalam bidang penyediaan data-data pertahanan

32. LIPI membantu dalam bidang pengkajian ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan

penanggulangan bencana

33. LAPAN membantu dalam bidang penyediaan informasi dan data spasial khususnya

dari satelit

34. BSN membantu dalam bidang standarisasi pedoman-pedoman maupun panduan

penanggulangan bencana

35. Bapeten membantu dalam bidang pemantauan, pemanfaatan dan pengendalian bahaya

nuklir

36. BATAN membantu dalam bidang pemantauan, pemanfaatan dan pengendalian bahaya

akibat tenaga atom

3. Kebijakan Dan Strategi

Kebijakan penanggulangan di indonesia bencana di indonesia di atur terutama

melalui undangundang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, peraturan

pemerintah no 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraaan penanggulanan benana dan

peraturan peraturan pemerintah serta peraturan presiden turunan dari undang undang

nomor 24 tahun 2007.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia sesuai amanat pasal 2

undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana adalahberlandaskan pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

Dalam pasal selanjutnya pasal 3 disebabkan bahwa asas-asas pokok dalam

penanggulangan bencana meliputi asas kemanusian, keadilan, kesamaaan kedudukan

dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, kebersamaan, kelestarian lingkungan,

hidup dan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara prinsip-prinsip penanggulanagan

bencana mencakaup prinsip cepat dan tepat;prioriras;koordinasi dan keterpaduan, berdaya

guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non-

diskriminatif, dan non-proletisi.

10

7/30/2019 93660264-makalah-1

11/22

Pasal 5 undang-undang no 24 tahun 2007 tentang penangggulangan bencana

menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mmenjadi penanggung jawab

dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.tanggung jawab ini,sesuai ketentuan

pasal 6,meliputi pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana

dengan program pembangunan;perlindungan masyarakat dari dampak bencana;penjaminan

pemenuhhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena benana secara adil dan sesuai

dengan standar pelayanan minimum;pemulihan kondisi dari dampak

bencana;pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan

dan belanja dalam bentuk dana siap pakai;dan pemeliharaaan arsip/dokumen otentik dan

kredibel dari anaman dan dampak bencana pusat dilaksanakan oleh kementrian /lembaga

sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.kegiatan mitigasi

struktural sperti membangun tanggul penahan banjir dan jalurr-jalur evakuasi,misalnyasaja,menjadi tanggung jawab kementrian pekerjaan umum.perrsiapan logistik untuk

mencukupi kebutuhan penduduk yang mengungsi dalam situasi darurat menjadi tugas dan

tanggung jawab kementrian sosial.

Dalam situasi normal, BNPB dan BPBD di tingkat daerah lebih menjalankan fungsi

koordinasi dan oelaksanaan kegiatan pencegahan,mitigasi dan kesiapsiagaan. Beberapa

kegiatan pengurangan resiko bencana tertentu akan memerlukan kerjasama antara berbagai

instansi, seperti pengadaan sistem peringatan dini letusan gunung merapi dan pelatihan

penggunaan nya akan melibatkan dinas pendidikan, perguruan tinggi dan LSM dengan

BNPB/BPBD sebagai koordinasi pelaksananya.

Dalam situasi darurat BNPB dan BPBD menjalankan fungsi komando, koordinasi

dan sekaligus pelaksana kegiatan tanggap darurat. Dalam situasi ini BNPB dan BPBD

menjalankan fungsi komando, koordinasi sekaligus pelaksana kegiatan tanggap

daruraat.dalam situasi ini BNPB dan BPBD dapat mengatur instansi-instansi sektoral

dalam operasi tanggap darurat. Dalam situasi pasca bencana BNPB dan BPBD kembali

menjalankan fungsinya dalam hal koordinasi dan pelaksana kegiatan-kegiatan

pemulihan,sementara fungsi-fungsi yang menjadi penangggung jawab instansi-instansi

sektoral tetap dilaksanakan oleh masing-masing sektor. Pelaksanaan penanggulangan di

pusat maupun di daerah akan memerlukan koordinasi dengan semua sektor ddan

masyarakat.pembagian peran di antara para pemangku kepentingan pengurangan risiko

bencana juga akan menjadi hal ang diatur melalui renas PB Iini.

Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi penanggulangan bencana

indonesia adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangan kerangka regulasi penanggulangan bencana

11

7/30/2019 93660264-makalah-1

12/22

Penguatan kerangka regulasi penangggulangan bencana dilaksanakan melaui

penyusunan peraturan, prosedur-prosedur tetap(protap) dan rencana-rencana

penanggulangan bencana dari tingkat pusat sampai daerah melaui langkah-langkah ini di

harapkan upaya penanggulangan bencana akan mendapat arah yang jelas dan penanganan

yang efektif dan efisien. Selain itu upaya khusus juga akan di laksanakan untuk penigkata

badan-badan penanggulangan bencana di instansi terkait di pusat dan daerah dalam

menghadapi situasi pra bencana, saat tanggap daruran dan saat pemulihan bencana.

Koordinasi juga akan ditingkatkan antara pemerintahan dan instansi serta segala yang

berkepentingan dalam peingkatan tanggap bencana.

2. Pemanduan Program pengurangan resiko Kedalam rencana pembangunan

Program-program penanggulangan resiko bencana sedapat mungkin dipadukandengan rencana pembangunan ditingkat pusat dan daerah, baik didalam RPJM,RPK, restra

dan Renja kementrian/lembaga dan renja perankat daerah. Dengan demikian program

penanggulangan bencana tidak akan berdiri sendir namun terpadu kepada pembangnan

regular.

3. Pemberdayaan perguruan tinggi

Strategi ini bertujuan agar perguuan tinggimampu memfasilitasi peningkatan kapasitas

penanggulangan bencana dan teknologi penanggulangan bencana di tingkat pusat ataupun

daerah. dalam era desentralisasi pada saat ini tidak mungkin pemerintah pusat dalam hal

ini BNPB menyelenggarakan semua kegiatan. BNPB akan membangun kemitraan dengan

perguruan tinggi pada tinkat pusat dan daerah dalam penanggulangan bencana.

4. Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat

Selain memanfaatkan perguruan tinggi daerah, strategi lain yang akan digunakan

adalah pembangunan kapasitas masyarakat di daerah rawan yang menghadapi resiko

bencana tinggi. Mengingat Indonesia yang begitu luas dan memiliki penduduk terbesar di

ribuan pulau, akan lebih efektif bila tingkat penanggulangan bencananya dibangun di

tingkat komunitas. Bagaimana pun komunitas adalah pihak utama yang berhadapan

dengan resiko bencana. Mengingat kapasitas tanggap darurat pemerintahyang terbatas,

maka lebih efektif membangun kapasiras masyarakat. Oleh karena itu kerelawanan akan di

dorong kepada semua lapisan masyarakat.

5. Pembentukan Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (RSC-PB)

12

7/30/2019 93660264-makalah-1

13/22

Dalam menghadapi bencana yang berdampak besar, strategi yang dilakukan adalah

membentuk satuan formasi cepat (stand-by force) untuk penanggulangan becana, terutama

untuk menghadapi tanggap darurat. Anggota ini dipilih dari berbagai tanggap ilmu dan

pengetahuan. Di tingkat nasional ada dua RSC-PB yang telah dibentuk, yang pertama

berada di Lanud halim Perdana Kusuma, dan satu lagi di Malang yang berbasis di lanu

Agus Rahman Shaleh. Satuan yang berada di Jakarta akan melayani Indonesia bagian

barat, dan yang berada di Malang akan melayani Indonesia bagian timur. Satuan tanggap

bencana ini akan meninggkatkan kapasitas tanggap becana Indonesia secara signifikan.

6. Program Pengurangan resiko Untuk Kelompok Dengan Kebutuhan Khusus

Pendekatan khusus juga akan diterapkan untuk mendukung kesetaraan gender da

program-program kebencanaan dalam mengurangi resiko, melalui program-programspesifik yang diperuntukan untuk ibu dan anak. Selain itu perhatian akan diberikan juga

pada kaum miniritas, masyarakan miskin dan mereka yang terpinggirkan serta penyandang

cacat, maupun kelompok dngan kebutuhan khusus lainnya, aar program-program resiko

bencana tidak meninggkatkan kerentanan mereka, namun meningkatkan ketangguhan

mereka.

7. Peningkatkan Peran LSM dan Organisasi Mitra Pemerintah.

Dalam banyak kejadian bencana belakangan ini, Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM) , baik LSM local, nasional maupun internasional, kian berperan besar dalam

tanggap darurat bencana. Peran lembaga-lembaga ini akan lebih ditigkatkan lagi, terutama

untuk peningkatan resiko dan kesiap siagaan di dalam masyarakat. Pemerintah akan

bekerja sama dengan LSM untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat. Selain itu

pemerintah juga akan bekerja sama lbih dekat dengan LSM untuk menggalang relawan

dan mendorong relawan dalam penanggulangan bencana.

8. Peningkatan Peran Dunia Usaha

Kalangan dunia usaha diharapkan lebih berkontribusi dalam penanggulangan bencana,

termasuk dalam pelaksanaan pelatihan-pelatihan dan peningkatan kapasitas relawan.

Kalangan dunia usaha juga dapat berkontribusi dalam penanggulangan resiko bercana

dalam keterlibatan aktif dalam forum penanggulangan bencana. Terkait dengan

penguranganresiko, sector swasta terutama yang bergerak dalam bidang financial, dapat

berkontribusi dalam mekanisme transfer resiko seperti asuransi bencana dan perangkat-

perangkat lain.

13

7/30/2019 93660264-makalah-1

14/22

B. Pola pembentukan sistem penanggulangan bencana tingkat pusat dan daerah

I. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

14

7/30/2019 93660264-makalah-1

15/22

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pemerintah dan pemerintah daerah

bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sebagaimana

didefinisikan dalam UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan

pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap

darurat, dan rehabilitasi.

Pada dasarnya penyelenggaraan adalah tiga tahapan yakni :

1. Pra bencana yang meliputi:

- situasi tidak terjadi bencana

Situasi tidak ada potensi bencana yaitu kondisi suatu wilayah yang berdasarkan

analisis kerawanan bencana pada periode waktu tertentu tidak menghadapi ancaman

bencana yang nyata.Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana

meliputi :

a. perencanaan penanggulangan bencana;

b. pengurangan risiko bencana;

c. pencegahan;

d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;

e. persyaratan analisis risiko bencana;

f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;

g. pendidikan dan pelatihan; dan

h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

- situasi terdapat potensi bencana

Pada situasi ini perlu adanya kegiatan-kegiatan kesiap siagaan, peringatan dini

dan mitigasi bencana dalam penanggulangan bencana.

a. Kesiapsiagaan

b. Peringatan Dini

c. Mitigasi Bencana

Kegiatan-kegiatan pra-bencana ini dilakukan secara lintas sector dan multi

stakeholder, oleh karena itu fungsi BNPB/BPBD adalah fungsi koordinasi.

2. Saat Tanggap Darurat yang dilakukan dalam situasi terjadi bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

15

7/30/2019 93660264-makalah-1

16/22

1. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;

2. penentuan status keadaan darurat bencana;

3. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

4. pemenuhan kebutuhan dasar;

5. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan

6. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

3. Pasca bencana yang dilakukan dalam saat setelah terjadi bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi:

1. Rehabilitasi

Tahap ini bertujuan mengembalikan dan memulihkan fungsi bangunan dan

infrastruktur yang mendesak dilakukan untuk menindaklanjuti tahap tanggap darurat,seperti rehabilitasi bangunan ibadah, bangunan sekolah, infrastruktur sosial dasar, serta

prasarana dan sarana perekonomian yang sangat diperlukan. Sasaran utama dari tahap

rehabilitasi ini adalah untuk memperbaiki pelayanan publik hingga pada tingkat yang

memadai. Dalam tahap rehabilitasi ini, juga diupayakan penyelesaian berbagai

permasalahan yang terkait dengan aspek psikologis melalui penanganan trauma korban

bencana.

2. Rekonstruksi.

Tahap rekonstruksi merupakan tahap lanjutan dari tahapan rehabilitasi yang

bertujuan untuk memperbaiki kembali dan membangun pelayanan publik pada tahap

yang memadai dan membangun masyarakat serta wilayahnya dalam tatanan kehidupan

sosial, ekonomi, budaya dan politik yang sesuai dengan aspirasi dan tuntutan

masyarakat, sehingga minimal dapat berfungsi seperti semula dan bahkan menjadi lebih

baik lagi baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Mekanisme Penanggulangan Bencana

Mekanisme penanggulangan bencana yang akan dianut dalam hal ini adalah mengacu

pada UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah No

21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dari peraturan

perundangundangan tersebut di atas, dinyatakan bahwa mekanismetersebut dibagi ke dalam

tiga tahapan yaitu :

1. Pada pra bencana maka fungsi BPBD bersifat koordinasi dan pelaksana,

2. Pada saat Darurat bersifat koordinasi, komando dan pelaksana

3. Pada pasca bencana bersifat koordinasi dan pelaksana.

16

7/30/2019 93660264-makalah-1

17/22

II. Perencanaan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Secara umum perencanaan dalam penanggulangan bencana dilakukan pada setiap

tahapan dalam penyelenggaran penanggulangan bencana. Dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana, agar setiap kegiatan dalam setiap tahapan dapat berjalan dengan

terarah, maka disusun suatu rencana yang spesifik pada setiap tahapan penyelenggaraan

penanggulangan bencana.

1. Pada tahap Prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana, dilakukan penyusunan

Rencana Penanggulangan Bencana (Disaster Management Plan), yang merupakan

rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan / bidang kerja

kebencanaan. Secara khusus untuk upaya pencegahan dan mitigasi bencana tertentu

terdapat rencana yang disebut rencana mitigasi misalnya Rencana Mitigasi BencanaBanjir DKI Jakarta.

2. Pada tahap Prabencana dalam situasi terdapat potensi bencana dilakukan penyusunan

Rencana Kesiapsiagaan untuk menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas

skenario menghadapi bencana tertentu (single hazard) maka disusun satu rencana yang

disebut Rencana Kontinjensi (Contingency Plan).

3. Pada Saat Tangap Darurat dilakukan Rencana Operasi (Operational Plan) yang

merupakan operasionalisasi/aktivasi dari Rencana Kedaruratan atau Rencana

Kontinjensi yang telah disusun sebelumnya.

4. Pada Tahap Pemulihan dilakukan Penyusunan Rencana Pemulihan (Recovery Plan)

yang meliputi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pada pasca bencana.

Sedangkan jika bencana belum terjadi, maka untuk mengantisipasi kejadian bencana

dimasa mendatang dilakukan penyusunan petunjuk /pedoman mekanisme

penanggulangan pasca bencana.

III. Perencanaan Penanggulangan Bencana

Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko

bencana dan upaya penanggulangannya yang dijabarkan dalam program kegiatan

penanggulangan bencana dan rincian anggarannya. Perencanaan penanggulangan

bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang

dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan

pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) tahunan. Rencana penanggulangan bencanaditetapkan oleh Pemerintah dan

17

7/30/2019 93660264-makalah-1

18/22

pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh:

1. BNPB untuk tingkat nasional;

2. BPBD provinsi untuk tingkat provinsi; dan

3. BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota.

Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau

sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

IV.Proses Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

Secara garis besar proses penyusunan/penulisan rencana penanggulangan bencana

adalah sebagai berikut :

V.Uraian Proses Perencanaan Penanggulangan Bencana

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa langkah pertama adalah pengenalan bahaya /

anaman bencana yang mengancam wilayah tersebut. Kemudian bahaya / ancaman tersebut

di buat daftar dan di disusun langkah-langkah / kegiatan untuk penangulangannya. Sebagai

prinsip dasar dalam melakukan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana ini adalah

menerapkan paradigma pengelolaan risiko bencana secara holistik. Pada hakekatnya

bencana adalah sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan. Pandangan ini

memberikan arahan bahwa bencana harus dikelola secara menyeluruh sejak sebelum, pada

saat dan setelah kejadian bencana

VI. Pilihan Tindakan Penanggulangan Bencana

18

Pengenalan dan pengkajian bahaya

Pengenalan Kerentanan

Pilihan Tindakan Penanggulangan Bencana

Analisis Kemungkinan Dampak Bencana

Mekanisme Penanggulangan Dampak Bencana

Alokasi Tugas dan Peran Instansi

7/30/2019 93660264-makalah-1

19/22

Pilihan tindakan yang dimaksud di sini adalah berbagai upaya penanggulangan yang

akan dilakukan berdasarkan perkiraan ancaman bahaya yang akan terjadi dan

kemungkinan dampak yang ditimbulkan. Secara lebih rinci pilihan tindakan tersebut dapat

diuraikan sebagai berikut:

1. Pencegahan dan Mitigasi

Upaya atau kegiatan dalam rangka pencegahan dan mitigasi yang dilakukan,

bertujuan untuk menghindari terjadinya bencana serta mengurangi risiko yang

ditimbulkan oleh bencana. Tindakan mitigasi dilihat dari sifatnya dapat digolongkan

menjadi 2 (dua) bagian, yaitu mitigasi pasif dan mitigasi aktif.

Tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi pasif antara lain adalah:

1. Penyusunan peraturan perundang-undangan

2. Pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masalah.3. Pembuatan pedoman/standar/prosedur

4. Pembuatan brosur/leaflet/poster

5. Penelitian / pengkajian karakteristik bencana

6. Pengkajian / analisis risiko bencana

7. Internalisasi PB dalam muatan lokal pendidikan

8. Pembentukan organisasi atau satuan gugus tugas bencana

9. Perkuatan unit-unit sosial dalam masyarakat, seperti forum

10. Pengarus-utamaan PB dalam perencanaan pembangunan

Sedangkan tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi aktif antara lain:

1. Pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki

daerah rawan bencana dsb.

2. Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang, ijin

mendirikan bangunan (IMB), dan peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan

bencana.

3. Pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat.

4. Pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman.

5. Penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat.

6. Perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi

bencana.

7. Pembuatan bangunan struktur yang berfungsi untuk mencegah, mengamankan dan

mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana, seperti: tanggul, dam, penahan

erosi pantai, bangunan tahan gempa dan sejenisnya. Adakalanya kegiatan mitigasi

19

7/30/2019 93660264-makalah-1

20/22

ini digolongkan menjadi mitigasi yang bersifat non-struktural (berupa peraturan,

penyuluhan, pendidikan) dan yang bersifat struktural (berupa bangunan dan

prasarana).

VII. Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana

guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda dan berubahnya tata

kehidupan masyarakat. Upaya kesiapsiagaan dilakukan pada saat bencana mulai

teridentifikasi akan terjadi, kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Pengaktifan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya.

2. Pelatihan siaga / simulasi / gladi / teknis bagi setiap sektor Penanggulangan bencana

(SAR, sosial, kesehatan, prasarana dan pekerjaan umum).3. Inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan

4. Penyiapan dukungan dan mobilisasi sumberdaya/logistik.

5. Penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu guna mendukung

tugas kebencanaan.

6. Penyiapan dan pemasangan instrumen sistem peringatan dini (early warning)

7. Penyusunan rencana kontinjensi (contingency plan)

8. Mobilisasi sumber daya (personil dan prasarana/sarana peralatan)

20

7/30/2019 93660264-makalah-1

21/22

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

B. SARAN

21

7/30/2019 93660264-makalah-1

22/22

DAFTAR PUSTAKA

22