7 Aspek Hukum

ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

I.Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

II.Penyusunan Dan Pelaksanaan Kontrak.

III.Serah Terima Pekerjaan.

A.Bidang Hukum Yang Terkait Dengan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah

1.Hukum Administrasi Negara (HAN)/Hukum Tata Usaha Negara

2.Hukum Perdata

3.Hukum Pidana

I.Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Bagan Bidang Hukum Yang Terkait Dengan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah

PersiapanPenetapan PenandatanganBerakhirnyaPenyedia Kontrak KontrakBarang/Jasa

HANH. Perdata

H. Pidana

1. Hukum Administrasi Negara (HAN)

Mengatur hubungan hukum antara negara (pejabat negara) dengan masyarakat;

Hubungan hukum antara Penguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa yang terjadi pada proses persiapan pengadaan s/d penetapan penyedia adalah merupakan hubungan hukum yang diatur oleh HAN;

Semua Keputusan Pengguna barang/jasa dalam proses ini merupakan keputusan pejabat negara sehingga kalau tidak puas/tidak terima maka penyedia barang/jasa dapat menuntut dengan atau tanpa ganti rugi ke PTUN;

Persyaratan Keputusan Pejabat Negara Yang Dapat Dituntut ke PTUN (UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN) : 1. Dari Sifat Tuntutan tersebut :

Sifatnya berupa penetapan, bukan pengaturan; Sifatnya individuil; Sifatnya kongkrit/tidak abstrak. 2.Bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;4. Keputusan yang diambil tanpa pertimbangan yang benar;3. Menggunakan kewenangan tidak sesuai dengan tujuan kewenangan pejabat yang mengeluarkan kewenangan;

2. Hukum Perdata

Mengatur hubungan hukum privaat (pribadi) masyarakat (sebagai pribadi atau badan hukujm) dengan masyarakat lain atau negara sebagai badan hukum publik dengan masyarakat;

Hubungan hukum antara Penguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa yang terjadi pada proses penandatangan kontrak s/d berakhirnya kontrak merupakan hubungan hukum privaat yang diatur oleh Hukum Perdata;

Semua sengketa yang terjadi dalam hubungan hukum privaat diselesaikan di Peradilan Umum atau Lembaga Arbitrase.

3. Hukum Pidana

Apabila terjadi tindak pidana dalam proses pengadaan barang/jasa instansi pemerintah maka negara dapat menuntut untuk diadili di peradilan umum.

Hukum pidana bersifat publik : walaupun pihak korban tidak menuntut, negara tetap berhak untuk menghukum orang yang melakukan perbutan pidana tersebut.

Tuntutan pidana masih tetap berlaku meskipun para pihak telah membuat perjanjian untuk tidak saling menuntut atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam proses pengadaan.

B. Hirarki Perundang-Undangan RITAP MPR No. III/Tahun 2000 menyebutkan bahwa hirarki peraturan perundang-undangan RI terdiri dari :

1.Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45);2. Ketetapan MPR (TAP MPR);3.Undang-Undang (UU);4.Peraturan Pemerintah Pengganti UU (PERPU);5. Peraturan Pemerintah (PP);6.Keputusan Presiden (KEPPRES);7.Peraturan Daerah (PERDA).

C.Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah

1. Peraturan perundangan-undangan nasional

2.Peraturan internasional

1. Peraturan Perundang-Undangan Nasional

a.Peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang/ jasa instansi pemerintah :

Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

b.Peraturan yang tidak terkait langsung dengan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah :1.UU No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil;2.UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 3.UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi dan PP No. : 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaran Jasa Konstruksi; 4.UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan PP No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 5.UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN; 6.UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan; 8.SEB Dirjen Anggaran Departemen Keuangan & Deputi Bidang Pembiayaan Bappenas No. 1203/D.II/03/2000 No. SE-38/A/2000, Tahun 2000 tentang Petunjuk Penyusunan RAB Untuk Jasa Konsultansi (Biaya Langsung Personil/Remuneration) dan Biaya Langsung Non Personil/Non Remuneration)7.Keppres No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;

2. Peraturan Internasional

a.Peraturan dari negara/lembaga pemberi pinjaman/ hibah luar negeri;

b.Peraturan yang diterbitkan oleh asosiasi/lembaga internasional;

a.Peraturan pengadaan yang diterbitkan oleh negara/lembaga pemberi pinjaman/hibah luar negeri :1)Loan Agreement/Hibah Agreement;

2)Handbook/Guideline dari tiap-tiap negara/lembaga pemberi pinjaman/hibah luar negeri.

Catatan : -Untuk proyek pemerintah yang seluruh/sebagian dibiayai dengan PHLN, maka ketentuan pengadaannya adalah ketentuan dari negara/lembaga pemberi PHLN;-Ketentuan nasional baru berlaku sepanjang belum diatur atau tidak bertentangan dengan ketentuan neg/lembaga pemberi PHLN.

b. Kententuan dari Lembaga/Asosiasi Internasional :1)FIDIC (Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils/Federasi Internasional dari Insinyur Konsultan). 2)UNCITRAL (United Commision on International Trade Law).

III.PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN/KONTRAKPerjanjian adalah suatu ikatan atau hubungan hukum mengenai benda-benda (barang) atau kebendaan (jasa) antara dua pihak atau lebih, dimana para pihak tersebut saling berjanji atau dianggap saling berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. 2. Unsur-Unsur Perjanjian : a.Adanya para pihak; b.Adanya kesepakatan dari para pihak;c.Obyek perjanjian;1. Pengertian :

3. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata):

a.Syarat Subyektif :1) Para pihak yang membuat perjanjian harus sudah dewasa/cakap;

2) Para pihak tidak dalam keadaan terpaksa membuat perjanjian tersebut (para pihak harus setuju/seia sekata dengan isi perjanjian tersebut).

b) Syarat Obyektif :

1)obyek perjanjian mengenai suatu hal tertentu

2)Suatu sebab yang halal; Catatan :a) Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan di pengadilan; b)Apabila syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum (dianggap tidak ada perjanjian) tanpa harus dibatalkan di pengadilan;

4. Asas-Asas Hukum Perjanjian :

a.Asas Kebebasan Berkontrak/Keterbukaan b.Asas Konsensualitas;c.Asas Perjanjian adalah UU Bagi Para Pihak Yang Membuat Perjanjian;

5. Bentuk dan Jenis Perjanjian :

a.Bentuk Perjanjian :

1)Perjanjian Lisan;2)Perjanjian Tertulis (KONTRAK); b.Jenis Perjanjian :

1)Perjanjian yang lahir karena UU;2)Perjanjian di luar UU;

6. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa a.Kontrak pengadaan barang/jasa adalah perikatan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. b.Unsur perjanjian pengadaan barang/jasa :1)Adanya para pihak : pihak pengguna barang/jasa dan pihak penyedia barang/jasa;2)Adanya kesepakatan para pihak; 3)Adanya obyek perjanjian : barang/jasa;

c.Jenis Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa : 1)Berdasarkan jenis pekerjaannya (Keppres 80 Tahun 2003):a) Perjanjian pengadaan barang;b)Perjanjian pengadaan jasa lainnya;c)Perjanjian pengadaan jasa konsultansi;d)Perjanjian pengadaan jasa pemborongan.2)Berdasarkan jenis pekerjaanya (PP 29 Tahun 2000):a)Perjanjian pengadaan jasa perencana konstruksi;b)Perjanjian pengadaan jasa pelaksana konstruksi;c)Perjanjian pengadaan jasa pengawas konstruksi.

1)Berdasarkan bentuk imbalan : a)Lump sum;b)Harga satuan;c)Gabungan lump sum dan harga satuan;d)Terima jadi.e)Presentase.

2)Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan :a)Tahun tunggal;b)Tahun jamak.3)Berdasarkan jumlah pengguna barang/jasa : a)Kontrak pengadaan tunggal;b)Kontrak pengadaan bersama.

d.Bentuk Kontrak Pengadaan Barang/Jasa :

1)Kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) (kontrak dibawah 50 juta).

2)Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

e.Sistimatika Kontrak SPK :1)Komparisi (Pembukaan).2)Isi Perjanjian.3)Penutup.

f.Sistematika Kontrak Pengadaan Barang/Jasa1)Inti Kontrak :

a)Pembukaan (Komparisi). b)Isi Perjanjian. c)Penutup (Tanda tangan para pihak)2)Syarat Umum Kontrak 3)Syarat Khusus Kontrak 4)Lampiran-Lampiran

IV.SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN Pengguna barang/jasa wajib menyerahkan :1.Hasil pekerjaan.2.Seluruh kekayaan proyek.Kepada :a.Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk dengan berita acara penyerahan dengan tembusan kepada Dirjen Anggaran dan Kanwil Anggaran. (Proyek Pusat).b.Menteri/Pimpinan Lembaga melalui gubernur dengan berita acara penyerahan dengan tembusan kepada Dirjen Anggaran dan Kanwil Anggaran. (Proyek dekonsentrasi).c.Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/bupati/Walikota/kades dengan berita acara penyerahan dengan tembusan kepada Dirjen Anggaran dan Kanwil Anggaran. (Proyek dekonsentrasi).d.Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/bupati/Walikota/kades dengan berita acara penyerahan dengan tembusan kepada Dirjen Anggaran dan Kanwil Anggaran. (Proyek dekonsentrasi).