6:,w BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH Jalan Raya Semarang - Kendal KM l2,Semarang 50186 Telepon (024) 8662203 (Hunting), Faksimib (024) 8662201 E-m a il :)ateng @bpkp. go, id KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR KEP-8 1 /PW 1 1 I 1 t201 I TENTANG TIM PENYELENGGARA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WB}V WBBM DI LINGKUNGAN PERWAKIISN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH Menimbang : bahwa dalam rangka mengoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan pembangunan Zona lntegritas nrenuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Penruakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP provinsi Jawa Tengah tentang Tim Penyelenggara Pembangunan Zona lntegritas menuju WBI( WBBM di Lingkungan Penruakilan BpKp Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1gg9 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 20112 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-201 4; Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2OOl tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Depirtemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013; lnstruksi Presiden Nomor 2 Tahun ZO14 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; Mengingat : 1 2. 3. 4. 5. 6. 7.
15
Embed
6:,w PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN …bpkp.go.id/public/upload/unit/jateng/files/wbkgabung-dikompresi.pdf · Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
6:,wBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAHJalan Raya Semarang - Kendal KM l2,Semarang 50186
Telepon (024) 8662203 (Hunting), Faksimib (024) 8662201E-m a il :)ateng @bpkp. go, id
KEPUTUSANKEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR KEP-8 1 /PW 1 1 I 1 t201 ITENTANG
TIM PENYELENGGARA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WB}V WBBMDI LINGKUNGAN PERWAKIISN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018
KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH
Menimbang : bahwa dalam rangka mengoordinasikan dan menyinkronkanpelaksanaan pembangunan Zona lntegritas nrenuju WilayahBebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanidi Lingkungan Penruakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah sesuaidengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, perlumenetapkan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP provinsi JawaTengah tentang Tim Penyelenggara Pembangunan Zonalntegritas menuju WBI( WBBM di Lingkungan Penruakilan BpKpProvinsi Jawa Tengah Tahun 2018;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1gg9 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi TindakPidana Korupsi;
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 20112 tentang StrategiNasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi JangkaPanjang Tahun 2012-201 4;
Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan;
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2OOl tentangKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasidan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Depirtemensebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
lnstruksi Presiden Nomor 2 Tahun ZO14 tentang AksiPencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
Mengingat : 1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
MenetapkanPERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedomanPembangunan Zona lntegritasMenuju Wilayah Bebas dariKorupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani diLingkungan lnstansi Pemerintah;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Nomor : KEP-06.00.00-286/Kl200i tentangOrganisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kalidiubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan pengawasanKeuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 20i4;
MEMUTUSI(AN:
Membentuk Tim Pembangunan Zona lntegritas Menuju WBIVWBBMdi Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa TengahTahun 2018, yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunansebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama,tercantum pada Lampiran ll Keputusan ini.
Penetapan sebagai Role Model Pembangunan Zl, WBK dan WBBMdi Lingkuigan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah,sebagaimana tercantum pada Lampiran lll Keputusan ini
Tirn dalam melaksanakan tugasnya berpedornan pada PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRepublik lndonesia Nonror 52 Tahun 2014 tentang PedomanPembangunan Zona IntegritasMenuju wilayah Bebas dari Korupsidan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan lnstansiPemerintah dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya.
Masa Kerja Tim mulai tanggal 26Februari 2019 sampai dengan 31Desember 2018.
Biaya untuk melaksanakan Keputusan ini dibebankan padaAnggaran Belanja Perwakilan BPKP provinsi Jawa Tengah rahunAnggararr 2018.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di SemarangPada Tanggal2l Februari 2018
KELIMA
KEENAM
KETUJUH
Tembusan:1. Sekretaris Utama BPKP
? Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara selaku Deputi pembina3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
Lampiran I
Surat Keputusan Kepala PerwakilanBPKP Provinsi Jawa Tengah
Nomor :81|PW111112018Tanggal :21 Februari 2018
SUSUNAN TIMPENYELENGGARA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBI( WBBM
DI LINGKUNGAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH
3. Ketua Keoala Baoian Tata Usaha Muslim Ridha Muthaher4. Wakil Ketua I Korwas lnvestioasi ll Panut5. Wakil Ketua ll Konryas Akuntan Neoara ll Suoiharto6. Sekretaris 1 Korwas APD ll Faiar Hudovo7. Sekretaris 2 Auditor Muda Purwani8. Tim KeriaA. Penataan Mafiaiemen Perubahan
NasrulWathon1. Ardhi Widiyanto2. Putut Setionugroho3. Adin Sukardi
\
Lampiran 2Surat Keputusan Kepala Perwakilan
BPKP Provinsi Jawa TengahNomor : 81/PW1 11112018
Tanggal : 21 Februari 2018
URAIAN TUGAS TIM PENYELENGGARA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJUWBt( WBBM
DI LINGKUNGAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH
1. Pengarah bertugas:
Mengarahkan penyelenggaraan Pembangunan Zona lntegritasMenuju WBru WBBMdiLingkungan Penrakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah agar sesuai dengan tujuan,kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.
2. Penanggung Jawab bertugas:
a. Menyusun kebijakan penyelenggarcan Pembangunan Zona lntegritas;b. Menyusun dan melaporkan kegiatan penyelenggaraan Penrvakilan BPKP Provinsi
Jawa Tengahsecara berkala kepada Pengarah.
3. Ketua bertugas:
a. Menyusun Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Zona lntegritas;b. Menyiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan Pembangunan
Zona lntegritas Menuju WBI( WBBMsesuai dengan arah dan kebijakan yang telahditetapkan;
c. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tirn Pembangunan Zona tntegritas MenujuWBl( WBBMdi Lingkungan Perwakilan BPKP provinsi Jawa Tengah;
d. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pembangunan Zona lntegritas MenujuWBru WBBMkepada Penanggung Jawab.
4. Wakil Ketua Bertugas:
a. Membantu fnenyusun Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Zonalntegritas.
b. Membantu menyiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraanPe.mbangunan Zona lntegritas Menuju Wtsw WBBMsesuai dengan aran dankebijakan yang telah ditetapkan;
c. Membantu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Pembangunan Zonalntegritas Menuju WBI( WBBMdi Lingkungan Perwakilan BPKP Piovinsi JawaTengah
d. Mernbant, q9.lffpaikan laporan penyelenggaraan Pembangunan Zona lntegritasMenuju WBI( WBBMkepada penanggung Jawab
5. Sekretaris bertugas:
a. Bersanla-sama dengan Tim Kerja menyusun dan membahas rencana tindakpenyelenggaraan;
b. Bersama-sama Tim Kerja melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi danmonitoring penyelenggaraan Pembangunan Zona lntegritas Menuju WBI( WBBMdiLingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah;
C. Mengoordinasikan tugastugas kesekretariatan.
6. Tim Kerja, sesuai parameter pengungkit, bertugas:
a. Merumuskan, menyusun, dan memutakhirkan rencana tindak penyelenggaraanPembangunan Zona lntegritas Menuju WBt( WBBMdi Lingkungan perwakilanBPKP Provinsi Jawa Tengah;
b. Me_nyusun petunjuk penyelenggaraan Pembangunan Zona lntegritas Menuju WBKWBBMdi Lingkungan Penryakilan BpKp provinsi Jawa Tengah;
c. Menyelenggarakan Pembangunan Zona lntegritas Menuju WBI( WBBMdiLihgkungan Penrakilan BPKP Provinsi Jawa Tengahsesuai dengan PedomanTeknis penyelenggaraan Pembangunan Zoha lntegritas;
d. Melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraanPembangunan Zona lntegritas Menuju WBI( WBBMdi Lingkungan PerwakilanBPKP Provinsi Jawa Tengah;
e. Melaksanakan identifikasi terhadap Satuan Kerja di Lingkungan Penryakilan BPKPProvinsi Jawa Tengahyang berpotensi sebagai Satuan Kerja berpredikat menujuWilayah Bebas Korupsidan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
f. Menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan penyelenggaraan PembangunanZona liltegritas Menuju WBI( WBBMdi Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi JawaTengah.
041984021001
6P"**{ #zt t.{lalco ts%
ss\"Br
Lampiran 3Surat Keputusafi Kepala PeMakilan
BPKP Provinsi Jawa TengahNomor : 81/PWl 11112018
Tanggal :21 Februari 2018
ROLE MODEL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS, WBK, DAN WBBMDI LINGKUNGAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH
I
NO. ROLE MODEL NAMA
1. Manajemeh Perubahan Teguh Harjanto
2. Penataan Tata Laksana Adrtan Sholi
3. Penataan Sistem Manajenren SDM Alfiandry
4. Penguatan Akuntabilitas Kiherja Pareng Slamet
5. Penguatan Pengawasan Hasoloah Martalu
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan NasrulWathon
1041984021001
RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
DI UNIT KERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH
IAHUN 2018
A. DASAR
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Rencana kerja pembangunan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi instansi
pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani (WBBM);
2, Tujuan penyusunan Rencana kerja pembangunan Zona Integritas adalah
memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun zona
integritas menuju WBIVWBBM.
C. RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT
1. Manajemen Perubahan
Indikator:
1) Penyusunan Tim Kerja
Penyusunan Tlm Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
a. Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas menuju
WBVWBBM yang dituangkan dalam surat keputusan Kepala Penruakilan,
b. Penentuan anggota tim selain pimpinan (ketua, wakil ketua dan ketua
bidang) melalui prosedur/mekanisme yang jelas.
2) Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBIVWBBM
Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju
WBVWBBM dilakukan dengan memperhatikan:
a. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan mulai dari proses
perencanaan pembangunan sampai dengan pengembangannya.
b. Penyusunan dokumen rencana kerja tersebut harus memuat target-target