6 Langkah strategis penyempurnaan tata kelola hutan alam ... · Rencana Aksi Indonesia Menuju Bebas Deforestasi Tahun 2020 3 Memantau jalannya implementasi dari Rencana Aksi ... tersebut

6 Tahun PenundaanPemberian Izin Baru

� Hutan 5x Pulau Bali raibseluas (2,7 juta hektare)

� Izin masih terus dilakukanalih fungsi hutan

� Kehilangan 831 ribututupan hutan seluas

hektare di wilayah PIPPIB

� Dari tahun 2011-2015, rata-rata 28,5% titik apinasional di wilayah PIPPIBberada

� Ancaman terhadap hak-hak masyarakat adat/lokal

atas masih terjadiwilayah kelola rakyat

� Penundaan pemberian izin baru berupa yangINPREStidak memiliki konsekuensi hukum jika

tidak dilaksanakan

� Tidak dilibatkannya Kementerian Pertanian danKementerian ESDM dalam INPRES

� Tidak melindungi seluruh hutan alam dan lahan

gambut yang tersisa seluas 46.7 juta hektare

� Diberlakukannya yangberbagai pengecualianmelemahkan tujuan penundaan pemberian izin baru

� Belum adanya keterbukaan informasipublik tentang pengelolaan hutan dan SDA lain

� Perbedaan tafsir kategori lahanmengenai

gambut antara pemda dan unit pelaksana teknis

KLHK

KendalaPenyempurnaan Tata

Kelola Hutan Alamdan Lahan Gambut

Peta Jalan IndonesiaMenuju BebasDeforestasi Tahun2020 2

Rencana AksiIndonesia MenujuBebas DeforestasiTahun 2020

3Memantau jalannyaimplementasi dariRencana AksiIndonesia MenujuBebas DeforestasiTahun 2020Mempercepat

terbitnya KebijakanSatu Peta

4

5Evaluasiperizinanterintegrasi

6Penegakan hukumdan penyelesaiansengketa alternatif 6 Langkah

strategispenyempurnaan

tata kelola hutanalam dan lahan

gambut

1

- Pertemuan G20 di PittsburghSeptember 2009

- Pertemuan Puncak PerubahanIklim di Copenhagen,Desember 2009

- INPRES No. 10 Tahun 2011



Antara Indonesiadan Norwegia

Koalisi Masyarakat Sipil ntuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Globalu

isu kunci

� I NPRE S N o. 10 Tahun 2011 menetapkanp e nu n da an pe mb er ian iz in b ar u u n tu kpenyempurnaan tata kelola hutan alam primerdan lahan gambut sebagai salah satu tindakanpemenuhan kesepakatan dalam LoI (Letter ofIntent) antara Pemerintah Indonesia danKerajaan Norwegia.

� Terdapat kelemahan-kelemahan INPRES No. 10Tahun 2011 dan INPRES-INPRES perpanjangannya(INPRES No. 6 Tahun 2013 dan INPRES No. 8Tahun 2015) antara lain: tidak terlibatnyak e m e n t e r i a n p e n t i n g l a i n n y a s e p e r t iKementerian Pertanian dan Kementerian ESDM;memasukkan hutan lindung dan konservasi yangs u d a h d i l i n d u n g i u n d a n g - u n d a n g d a nmengesampingkan hutan sekunder sebagaiwilayah penundaan pemberian izin baru; danm e m bu a t be rb a g a i pe n g e c u al ia n ya n gmelemahkan tujuan penundaan pemberian izinbaru, misalnya pengecualian untuk proyek vitalpembangunan.

� P ,ada praktiknya meskipun kebijakan penundaanpemberian izin sudah diterapkan selama 6barut a h u n , b e l u m b i s ak e b i j a k a n t e r s e b u tsepenuhnya mengatasi permasalahan terkaittata kelola hutan alam primer dan lahan gambut.Hal ini menunjukan bahwa pemerintah tidakmemiliki arah yang jelas pada isu perlindunganhutan dan lahan gambut.

� Izin alih fungsi hutan untuk perusahaanperkebunan kelapa sawit, hutan tanamanindustri, dan pertambangan, serta proyek-proyek nasional lainnya, masih terus diterbitkan,yang mengakibatkan berlanjutnya tekanan dankerusakan pada hutan dan dan lahan gambutserta meluasnya konflik.

� Berkurangnya tutupan hutan dan kebakaranhutan dan lahan gambut masih terjadi dalamwilayah penundaan pemberian izin baru.Kebijakan penundaan pemberian izin baru inijuga tidak memberikan ruang penyelesaiankonflik lahan antara masyarakat adat, lokal dengan pemerintah dan perusahaan, sebabperlindungan, pengukuhan dan penguatan atashak dan ruang kelola mereka belum sepenuhnyadijalankan.

� Luas cakupan wilayah penundaan pemberian izinbaru secara keseluruhan berkurang dari pertamakali kebijakan penundaan pemberian izin barutersebut dikeluarkan. Dari PIPIB 1 sampai denganPIPPIB Revisi XI terjadi pengurangan luasanwilayah penundaan pemberian izin baru seluaskurang lebih hektare.2.701.938

� Kebijakan penundaan pemberian izin barumerupakan langkah penting untuk memenuhikomitmen Indonesia dalam menurunkan emisigas rumah kaca. Kebijakan ini harus dilanjutkanuntuk mendorong perbaikan tata kelola hutandan lahan gambut. Akan tetapi, kebijakantersebut belum diikuti langkah-langkah konkretdalam perbaikan tata kelola hutan dan lahangambut yang melampaui .Business as Usual

� Enam langkah strategis penyempurnaan tatakelola hutan alam dan lahan gambut:

1. Menyusun Peta Jalan Indonesia MenujuBebas Deforestasi Tahun 2020 denganlandasan hukum yang lebih kuat (PERPRES);

2 Rencana Aksi Indonesia Menuju. MembuatBebas Deforestasi Tahun 2020;

3. Memantau jalannya implementasi dariRencana Aksi Indonesia Menuju BebasDeforestasi Tahun 2020;

4. Mempercepat terbitnya Kebijakan Satu Peta;

5. Evaluasi perizinan terintegrasi; dan

6 e l a k u k a n p e n e g a k a n h u k u m d a n. Mpenyelesaian sengketa alternatif.

6 Tahun Perjalanan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alamdan Lahan Gambut IndonesiaSebuah Evaluasi atas Pelaksanaan Instruksi Presiden Tentang Penundaan Pemberian Izin Barudan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

LATAR BELAKANG

Dalam upayanya mengurangi gangguan terhadaphutan yang berdampak pada meningkatnya emisig a s r u m a h k a c a , p e m e r i n t a h I n d o n e s i aberkomitmen untuk melakukan pengurangan emisigas rumah kaca Indonesia sebesar 26% dari BAU(Business s Usual)a pada tahun 2020 dengan sumberdaya keuangan dalam negeri (atau sebesar 41%

1

dengan bantuan internasional). Komitmen inipertama kali diumumkan di Pittsburgh dalamsebuah pertemuan negara-negara yang tergabungdalam G20, pada September 2009. Komitmentersebut ditegaskan kembali dalam pidatokenegaraan acara Pertemuan Puncak PerubahandiIklim di Copenhagen, Desember 2009. D

2alam pidato

kenegaraan tersebut, usilo ambangPresiden S BY m e n e g a s k a n u n t u k t e t a pu d h o y o n omempertahankan hutan dari kegiatan penebangan"Keep the trees up than chop them down… the onlydogma is human survival”. Sebagai negara yanghampir 80% emisinya bersumber dari deforestasidan perubahan peruntukan lahan hutan (Land Use,Land Use Change and Forestry/LULUCF), komitmenini merupakan awal dari sebuah langkah maju dalammemperbaiki tata kelola hutan dan ekosistemgambut.

Komitmen penurunan emisi Indonesia tersebutmendapat sambutan baik, tidak hanya dari negara-negara anggota G20 dan dunia internasional,bahkan juga dari negara donor terutama Norwegia,untuk membantu terwujudnya penurunan emis .iMenindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 26 Mei2010, Pemerintah Republik Indonesia dan KerajaanNorwegia menandatangani Surat PernyataanKehendak ( /LoI) tentang REDD+.Letter of Intent

3

Berdasarkan LoI ini, Indonesia sepakat untukmelakukan beberapa tindakan, antara lain:menyusun Strategi Nasional tentang REDD+;menetapkan badan khusus untuk menerapkanstrategi REDD+, termasuk sistem pemantauan,pelaporan dan pembuktian (Monitoring, Reportingand Verification/MRV) atas pengurangan emisi daninstrumen keuangan untuk penyaluran dana; danmengembangkan dan menerapkan instrumenkebijakan serta kemampuan untuk melaksanakan-

nya, termasuk penundaan selama dua tahun bagipemberian izin baru untuk konversi kawasan hutanalam dan lahan gambut untuk penggunaan lainnya.

Hampir setahun setelah penandatanganan LoItersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyonopada 20 Mei 2011 menerbitkan INPRES No. 10 Tahun2011 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru danPenyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer danLahan Gambut. INPRES tersebut kemudiandiperpanjang dengan INPRES No. 6 Tahun 2013 danINPRES No. 8 Tahun 2015.

INPRES No. 10 Tahun 2011 ini menetapkanp e n u n d a a n p e m b e r i a n i z i n b a r u d a npenyempurnaan tata kelola hutan alam primer danlahan gambut yang akan memenuhi salah satutindakan kesepakatan dalam LoI. Masa penundaan

4

selama dua tahun sejak tanggal diundangkannyasetiap INPRES tersebut merupakan kesempatanba gi p eme rin tah u nt uk m el aku kan up ayapembenahan tata kelola maupun tata kuasa hutanyang lebih baik melalui pelembagaan prosesk o o r d i n a s i d a n p e n g u m p u l a n d a t a d a nkemungkinan juga peraturan-peraturan baru yangdiperlukan.

Pada praktiknya, meskipun kebijakan penundaanpemberian izin tersebut sudah diterapkan selama 6tahun, izin alih fungsi hutan untuk perusahaanperkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri,dan pertambangan, serta proyek-proyek nasionalMP3EI ( Percepatan dan PerluasanMasterplanPembangunan Ekonomi Indonesia) lainnya, masihterus diterbitkan, yang mengakibatkan berlanjutnyatekanan dan kerusakan pada hutan dan lahangambut serta meluasnya konflik. Hal ini diperparah

5

dengan keluarnya Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2016 TentangPembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHKHutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi, yangmencabut Peraturan Menteri Kehutanan No. 8Tahun 2014 Tentang Pembatasan Luasan Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalamHutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman Industri atauIUPHHK Restorasi Ekosistem pada Hutan Produksi.


Ketidakmampuan kebijakan penundaan pemberianizin tersebut dalam memperbaiki pengelolaan hutanyang lestari dan melindungi hak-hak masyarakat,diduga menjadi salah satu dorongan bagi ParlemenUni Eropa di Strasbourg untuk mengesahkan Reporton Palm Oil and Deforestation of Rainforests padatanggal 4 April 2017 yang antara lain secara khususmenyatakan bahwa persoalan sawit di Indonesiaadalah persoalan besar yang dikaitkan dengan isukorupsi, pekerja anak, pelanggaran Hak AzasiManusia/HAM, penghilangan hak masyarakat adatdan lain-lain. Dinyatakan juga perlunya alih investasidari sawit ke dan , sertasunflower oil rapeseed oilperlunya kritisi terhadap perbankan, yang dianggapikut mendukung pengembangan sawit.

Mosi terkait Report on Palm Oil and Deforestation ofRainforests non-bindingini bersifat dan akandiserahkan kepada Dewan Uni Eropa dan PresidenUni Eropa untuk menindaklanjutinya. Selanjutnya,studi sawit akan dirilis pada pertengahan tahun inidan Komisi Uni Eropa akan mengadakan konferensiterkait sawit. Menanggapi mosi tersebut, MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbayamenyatakan bahwa tuduhan tersebut adalah keji,menyinggung kedaulatan Indonesia dan tidakrelevan untuk saat ini. Menurut Menteri SitiN u r b a y a , P e m e r i n t a h I n d o n e s i a d a l a m

kepemimpinan Presiden Joko Widodo, justru�� ƨ ��Ǧpraktik dalam pengelolaansustainable managementsawit, dan industri-industri berbasis lahan lainnyasaat ini. Lebih lanjut Menteri Sit i Nurbayamenerangkan, bahkan saat ini Presiden JokoWidodo memberikan perhatian khusus terhadaphak-hak masyarakat adat, antara lain yang diberikandalam bentuk penetapan hutan adat, begitu pulaterhadap tata kelola gambut dan pengelolaanla nsek ap se cara( la nd s cap e ma n ag em en t )keseluruhan.

6

1. Kelemahan INPRES tentangPenundaan Pemberian IzinBaru Dan PenyempurnaanTata Kelol a Hutan Al a mPrimer Dan Lahan Gambut

MENGAPA INPRES?

Secara kronologis, peraturan tentang moratoriumhutan ERPRESpada awalnya diusulkan sebagai P ,hanya saja dalam perjalanannya usulan tersebutberubah menjadi I .NPRES Dibandingkan denganPERPRES, INPRES memiliki kelemahan antara lainterkait konsekuensi hukum atas ketidaktaatan dankekuatan mengikatnya INPRES. INPRES merupakanseperangkat perintah presiden kepada kementeriandan lembaga pemerintahan lain yang terkait.INPRES No. 10 Tahun 2011 memberi perintah kepadatiga menteri (Kehutanan, Dalam Negeri danLingkungan Hidup) dan kepala lima lembaga (UnitK e r j a P r e s i d e n B i d a n g P e n g a w a s a n d a nPengendalian Pembangunan, Badan PertanahanNasional, Badan Koordinasi Penataan RuangNasional, Badan Koordinasi Survei dan PemetaanNasional dan lembaga yang dibentuk untukmengelola REDD+), serta para gubernur dan bupati.Sebagai dokumen non-legislatif, INPRES tidakmemiliki konsekuensi hukum jika tidak dilaksanakanoleh pihak-pihak yang menerima instruksi, terlebihbagi , mengingat para gubernurpara kepala daerahdan bupati sebagai kepala daerah dipilih langsungoleh masyarakat.

Kotak 1. Kelonggaran pada PembatasanLuasan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

PERMENHUT No. 8 Tahun 2014, Pasal 5menyatakan bahwa IUPHHK-HA, IUPHHK-RE,atau IUPHHK-HTI dapat diberikan paling luas50.000 hektar (atau paling luas 100.000 hektaruntuk Propinsi Papua dan Papua Barat) yangdiperuntukkan paling banyak 2 izin untuk satuperusahaan atau untuk 1 induk perusahaan.Luasan IUPHHK ini justru ditambah olehPERMENLHK No. 4 Tahun 2016, Pasal 5 yangmenentukan per izin IUPHHK-HA dapatdiberikan paling luas 100.000 hektare (atau perizin paling luas 200.000 hektare untuk PropinsiPapua dan Papua Barat) dan per izin IUPHHK-HTIdapat diberikan paling luas 75.000 hektare,dimana setiap perusahaan dapat diberikanpaling banyak 2 izin untuk masing-masing jenisusaha.


T M KIDAK ENCANTUMKAN EMENTERIANP K ESDMERTANIAN DAN EMENTERIAN

Dua kementerian penting yang sangat terkaitdengan deforestasi dan emisi berbasis lahan tidakdisebutkan dalam INPRES, yaitu: KementerianPertanian dan Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral. danEkspansi perkebunan tambang yangmenggerogoti kawasan hutan harusnya menjadisealasan untuk memasukan 2 kementerian tersebutsebagai pihak yang mendapat instruksi ini. Kedualembaga ini tidak dimasukkan dalam INPRES,mungkin karena terkait dengan peran mereka dalamprogram ketahanan pangan dan energi nasional.Padahal pembatasan penerapan penundaanpemberian izin baru pada kegiatan di sektor-sektorini dapat melemahkan kemampuan pemerintahuntuk memenuhi tujuan INPRES itu sendiri, sertakomitmen presiden untuk menekan laju deforestasidan menurunkan emisi gas rumah kaca.

M H H A P ?ENGAPA ANYA UTAN LAM RIMER

INPRES ini berlaku bagi hutan alam primer dan lahangambut. Kementerian Kehutanan (sekarang disebutKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)menggunakan istilah 'hutan primer', sebagaimanadefinisi oleh FAO untuk tujuan pelaporan. 'Hutan primer' menurut definisi oleh FAO tersebut adalah hutan yang terdiri dari pepohonan jenis asli yangtumbuh secara alami, tidak terdapat tanda-tandayang jelas tentang adanya kegiatan manusia danproses ekologis, dan tidak terganggu secara nyata.

7

Laporan Indonesia kepada FAO menafsirkan istilahini bagi hutan-hutan yang dicirikan oleh tiadanyajalan pembalakan pada citra pengindraan jauh,tanpa memperhatikan apakah hutan tersebutmemiliki izin.

8Menurut Kementerian Kehutanan,

untuk alasan prakt is, 'hutan alam primer'dimaksudkan untuk menyiratkan bahwa di wilayahtersebut belum pernah ada izin yang diterbitkan(Hadi Daryanto, Sekretaris Jenderal KementerianKehutanan, komunikasipribadi 2011).

9

Penggunaan istilah 'hutan alam primer' – dan bukan'hutan alam', sebagaimana digunakan dalam LoI –dalam teks INPRES penundaan pemberian izin baru

ini menimbulkan berbagai implikasi terhadapkebijakan, pelaksanaan serta keberhasi lanperlindungan kelestarian hutan dan mitigasiperubahan iklim, antara lain:

1) Istilah 'hutan alam primer' belum pernahdigunakan dalam kebijakan kehutanan diIndonesia. Dalam Undang-undang hanya dikenalistilah dan definisi hutan dan kawasan hutan berdasarkan fungsi ekologis dan berdasarkanpada fungsi/status administratifnya. Jika 'hutanalam primer' secara legal tidak dikenal, makadik awatirkan penegakan hukumnya akanhkabur;

2) Penggunaan ist i lah 'hutan alam primer'mempengaruhi ruang lingkup penundaanpemberian izin karena tidak memasukkan hutanalam sekunder atau hutan bekas tebangan, yangmungkin sebagian akan lebih baik jika dikelolasebagai hutan dibandingkan apabila dikonversiatau untuk penggunaan lainnya. Sangatdisayangkan bahwa hutan sekunder yangluasnya mencakup lebih dari separuh luaskawasan hutan di Indonesia tidak dimasukkan kedalam penundaan pemberian izin baru, padahalhutan sekunder memiliki cadangan karbon lebihtinggi dan juga memiliki keanekaragaman hayati

10

yang lebih tinggi dibandingkan perkebunankelapa sawit atau hutan tanaman penghasilserat. Tahun 2009, Indonesia memiliki 45,2 juta

11

hektare hutan primer, 41,4 juta hektare hutansekunder di lahan hutan negara dan 5,3 jutahektare kawasan hutan di luar lahan hutannegara, yang umumnya dianggap sebagai hutansekunder. Dengan demikian, kegagalan untuk

12

memasukkan hutan sekunder dan hutan yangtidak berada di bawah pengawasan KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan ke dalampenundaan pemberian izin ini merupakanhilangnya peluang untuk melindungi, palingsedikit untuk sementara, hutan seluas 46,7 jutah e k t a r e y a n g m a s i h k a y a k a r b o n d a nkeanekaragaman hayati.


Namun INPRES Penundaan Pemberian Izin Baru danPenyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer danLahan Gambut ini memberikan perlindungan lebihterhadap lahan gambut jika dibandingkan PeraturanM e n t e r i P e r t a n i a n ( N o . 1 4 / P e r m e n t a n /FL.110/2/2009). Peraturan Menteri Pertanian (No.14/Permentan/ FL.110/2/2009) hanya melindungilahan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 (tiga)meter dari konversi menjadi perkebunan kelapasawit, sedangkan teks tentang lahan gambut dalamINPRES ini menyiratkan bahwa penundaanpemberian izin mencakup seluruh lahan gambuttanpa membedakan jenis, kedalaman, letak, wilayahadministrasi dan tingkat kerusakannya. Tetapi PPNo. 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PP No. 71tahun 2014 Tentang Perlindungan dan PengelolaanEkosistem Gambut justru memperlemah INPREStersebut dengan memungkinkan adanya fungsibudidaya ekosistem gambut pada gambut denganketebalan kurang dari 3 (tiga) meter.13

P T MERLINDUNGAN AMBAHAN YANG INIMT H L HERHADAP UTAN INDUNG DAN UTANK T DONSERVASI YANG ELAH ILINDUNGI OLEHU -UNDANG NDANG

Tidak terdapat hal yang baru dari substansi INPRESNo.10 2011 karenaTahun , hutan alam primer danlahan gambut dalam PIPPIB (Peta IndikatifPenundaan Pemberian Izin Baru) secara faktualsangat kecil. Sebagian besar areal dalam PIPPIBjustru berada di wilayah yang tidak terancampenerbitan izin baru seperti di hutan lindung dankawasan konservasi (termasuk Kawasan SuakaAlam dan Pelestarian Alam/KSPA). Dari PIPPIB Revisi

II sampai dengan Revisi XI di seluruh Indonesiahampir sekitar 80% luasan PIPPIB adalah kawasanhutan lindung dan KSPA. Sebagai contoh dalamPIPPIB Revisi XI, dari PIPPIB seluas 66.442.135hektare, seluas 51.661.934 hektare adalah kawasanhutan lindung dan KSPA. Kawasan konservasi

14

dilindungi oleh UU No. 41 Tahun 1999 TentangKehutanan dan peraturan pemerintah terkait.

Hal ini berarti kawasan ini secara hukum sudahdilindungi, sehingga jika hukum ditegakkan,penundaan pemberian izin baru hanya memberikan

Gambar 1. Dinamika Luas Kawasan Hutan (Hutan Lindung dan KSPA) pada PIPPIB Revisi II-XI

Keterangan: Gambar 1 luasan kawasan lindung yang dimasukkan dalam PIPPIB dariPIPPIB Revisi II sampai dengan PIPPIB Revisi XI.

Gambar 2. Dinamika Luas Hutan Alam Primer pada PIPPIB Revisi II-XI

Keterangan: Gambar 2 luasan hutan alam primer yang dimasukkan ke dalam PIPPIB dariPIPPIB Revisi II sampai dengan PIPPIB Revisi XI.

Gambar 3. Dinamika Luas Lahan Gambut pada PIPPIB Revisi II-XI

Keterangan: Gambar 3 luasan lahan gambut yang dimasukkan ke dalam PIPPIB mulaidari PIPPIB Revisi II sampai dengan PIPPIB Revisi XI.

Gambar 4. Kawasan Hutan Penyumbang Luasan Terbesar dalam PIPPIB Revisi I-XI

Keterangan: Gambar 4 sebaran luasan PIPPIB di luar hutan alam primer dan lahangambut.


p e r l i n d u n g a n t a m b a h a n d a n t i d a k a k a nmenyelesaikan penyerobotan hutan di kawasankonservasi. Sebagai contoh, sampai dengan tahun2007, penyerobotan hutan di kawasan konservasi initerjadi dengan laju rerata 200.000 hektare/tahun.

15

Penyerobotan hutan hanya dapat diselesaikandengan penegakan hukum yang ada dan tidakmungkin bagi INPRES penundaan pemberian izinbaru yang memang tanpa sanksi bagi pelanggarakan menyelesaikan masalah ini secara efektif.

M P BEMBUAT ENGECUALIAN YANG ERPOTENSIM M BE N I MB U L K A N A S A L A H A RU D A NM T PE L E M A H K A N U J U A N E N U N D A A NP I BEMBERIAN ZIN ARU

Pasal 2 INPRES 10 Tahun 2011 dan INPRES-INPRESperpanjangannya (INPRES No.6 Tahun 2013 danINPRES No. 8 Tahun 2015) memuat 4 pengecualianbagi berlakunya penundaan pemberian izin, di mana3 dari 4 pengecualian tersebut berpotensimenimbulkan masalah baru dan melemahkan tujuanpenundaan pemberian izin baru.

Pertama, INPRES ini mengecualikan hutan yangtelah memperoleh 'izin prinsip' dari MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan dari penundaanpemberian izin baru. Tidak jelas izin prinsip yangmana saja, jumlahnya, luasnya, lokasinya dan padatahap mana yang termasuk dalam pengecualian ini,karena tidak ada informasi resmi yang bisa diaksespublik mengenai hal tersebut. Izin prinsip tidakseharusnya dikecualikan, karena statusnya "belummenjadi izin". Pengecualian hutan yang telahmemperoleh izin prinsip dari penundaan pemberianizin baru tersebut justru bertentangan denganu p a y a pe r b a i ka n ta t a k e l o l a h u t a n y a n gdimandatkan INPRES tersebut. Meskipun belum adadata resmi, namun data yang sempat beredar dariKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutananyang menyebutkan bahwa izin prinsip untukperkebunan per Desember 2010 adalah sebesar4.579.977 h ektare. Sebagian di an taranyabermasalah, bahkan ada yang tata batasnya belumselesai sejak 1994 tetapi sudah ditanami ribuanhektar. Ada pemegang izin prinsip yang sudah

mendapat surat teguran untuk segera melakukantata batas sejak 1999 tetapi hingga kini masih tetapberoperasi, tanpa ada langkah hukum berarti.

16

Kedua, INPRES No. 10 Tahun 2011 dan INPRES-INPRES perpanjangannya (INPRES No. 6 Tahun 2013dan INPRES No. 8 Tahun 2015) ini mengecualikanlahan yang dibutuhkan untuk proyek vitalpembangunan nasional (panas bumi, minyak dangas alam, listrik, padi dan tebu). Pengecualian ininampaknya terkait dengan INPRES No. 5 Tahun 2011Tentang Pengamanan Produksi Beras Nasionaldalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim yangdisahkan sebelum INPRES No. 10 Tahun 2011 olehPresiden Susi lo Bambang Yudhoyono, danmemerintahkan: 1) Menteri Pertanian untukmemperluas luas wilayah produksi pangan; 2)M e n t e r i K e h u t a n a n u n t u k m e n g i z i n k a npenggunaan lahan hutan bagi tujuan produksipangan; dan 3) Menteri Pekerjaan Umum untukmembangun prasarana guna mendukung produksidan pengangkutan beras. Pengecualian lahan yangdibutuhkan untuk padi dan tebu dengan anggapanpadi dan tebu termasuk obyek vital nasional adalahtidak tepat. Pengamanan Obyek Vital Nasionaldiatur dalam KEPPRES No. 63 Tahun 2004. Pasal 1,Ayat 1 KEPPRES No. 63 Tahun 2004 tersebutmenyebutkan bahwa Obyek Vital Nasional adalahkawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usahayang menyangkut hajat hidup orang banyak,kepentingan negara dan/atau, sumber pendapatannegara yang bersifat strategis. Sedangkan Pasal 2menyatakan bahwa Obyek Vital Nasional yangbersifat strategis sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 angka 1 harus memenuhi salah satu, sebagiana t a u s e l u r u h c i r i - c i r i se b a g a i b e r ik u t : 1 )menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari; 2)a n c a m a n d a n g a n g g u a n t e r h a d a p n y amengakibatkan bencana terhadap kemanusiaandan pembangunan; 3) ancaman dan gangguant e r h a d a p n y a m e n g a k i b a t k a n k e k a c a u a ntransportasi dan komunikasi secara nasional;dan/atau 4) ancaman dan gangguan terhadapnyamengakibatkan terganggunya penyelenggaraanpemerintahan negara. Obyek Vital Nasional


sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 danPasal 2, menurut Pasal 3 ditetapkan denganKeputusan Menteri dan/atau Kepala LembagaPemerintah Non Departemen terkait. BeberapaKeputusan Menteri menetapkan Obyek VitalN a s io na l , a nt a ra l a in Ke p ut us an Me n te r iPerindustrian No. 620 Tahun 2012 Tentang ObyekVital Nasional di Sektor Industri; dan KeputusanMenteri ESDM No. 3407 Tahun 2012 TentangPenetapan Obyek Vital Nasional di Sektor ESDM.Sampai saat ini belum dikeluarkan KeputusanMenteri tentang Penetapan Obyek Vital Nasional diSektor Pertanian dan Perkebunan. Di Papua, lebihdari 1 juta hektare hutan dan lahan gambutdikecualikan dari penundaan pemberian izin inikarena dialokasikan untuk dikonversi menjadisawah dan kebun tebu sebagai bagian dari MIFEE( M e r a u k e I n t e g r a t e d F o o d a n d E n e r g yEstate/Lumbung Pangan dan Energi TerpaduMerauke) . Bahkan pada saat yang h ampirbersamaan dengan dikeluarkannya INPRES No. 10Tahun 2011, tanggal P20 Mei tahun 2011, residenSusilo Bambang Yudhoyono juga mengeluarkanPeraturan Presiden No. 28 ahun 2011 tentangTPenggunaan Kawasan Hutan Lindung UntukPenambangan awah Tanah. SebagaimanaBdiketahui, tersebut adalah jawaban atasPERPRESpertanyaan para perusahaan tambang yang berniatuntuk membuka tambang di hutan lindung.

Ketiga, INPRES 10 Tahun 2011 dan INPRES-INPRESperpanjangannya (INPRES No.6 Tahun 2013 danINPRES No. 8 Tahun 2015) t idak melarangperpanjangan masa izin HPH untuk eksploitasi hutandan/atau penggunaan kawasan hutan selama izinu s a h a t e r s e b u t m a s i h b e r l a k u , t a n p amemperhatikan kinerja pemegang izin dalamkaitannya dengan ketentuan yang berlaku,termasuk integritasnya terhadap masalah sosial danlingkungan. Hal ini memunculkan pertanyaanmengenai seberapa luas hutan alam primer danlahan gambut yang berada di kawasan hutan atauAreal Penggunaan Lain/APL yang sudah dibebanii z i n d a n s u d a h b e r j a l a n ( m e m b u t u h k a nperpanjangan dalam kurun dua tahun mendatang).

Informasi mengenai luasan, lokasi dan perusahaanseharusnya dibuka kepada publik, sehingga jelasberapa besar pasal pengecualian ini mengurangiobyek penundaan pemberian izin baru.

T i g a p e n g e c u a l i a n t e r s e b u t b e r p o t e n s imenimbulkan masalah baru dan melemahkan tujuanpenundaan pemberian izin baru. Sebaliknya,pengecualian ke-empat – untuk rehabilitasiekosistem – nampaknya berpeluang cukup baikuntuk meningkatkan cadangan karbon melaluipenghutanan/reboisasi. Izin Restorasi Ekosistem(RE) akan memberikan hak kepada pemegang HPH-RE atas lahan hutan selama 65 tahun dengankemungkinan perpanjangan 35 tahun. Akan tetapi,dimasukkannya estorasi kosistem (RE) dalamR Ediktum pengecualian tidak akan berdampak secaranyata dalam mewujudkan tujuan penundaanpemberian izin baru, mengingat secara logis IzinRestorasi Ekosistem memang tidak mungkindilakukan di wilayah hutan alam primer ataupunlahan gambut yang masih baik. Restorasi Ekosistemseharusnya bertujuan memperbaiki wilayah hutanyang terdegradasi dan bukan di hutan primer.alam

2. P e n y e m p u r n a a n I N P R E St e n t a n g P e n u n d a a nPemberian Izin Baru DanPenyempurnaan Tata KelolaH u ta n A l a m Pr i mer Da nLahan Gambut

Dalam rangka penyempurnaan tata kelola hutan danlahan gambut yang tengah berlangsung sebagaiupaya penyelamatan hutan Indonesia, pemerintahmemperpanjang INPRES No.10 Tahun 2011 yangberakhir pada tanggal 20 Mei 2013 denganmenerbitkan INPRES No. 6 Tahun 2013 pada tanggal13 Mei 2013. Setelah masa berlaku INPRES No. 6Tahun 2013 berakhir, pemerintah meneruskanpenundaan pemberian izin baru tersebut denganmenerbitkan INPRES No. 8 Tahun 2015 pada tanggal13 Mei 2015. Dalam hal substansi, tidak terdapatperbedaan antara ketiga INPRES tersebut.Persamaan ketiga INPRES tersebut terdapat pada:

1) Pokok penundaan yaitu penundaan pemberianizin baru hutan alam primer dan lahan gambut


yang berada di hutan konservasi, hutan lindung,hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutanproduksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapatd i k o n v e r s i ) d a n a r e a p e n g g u n a a n l a insebagaimana tercantum dalam Peta IndikatifPenundaan Pemberian Izin Baru/PIPPIB yangmenjadi Lampiran InstruksiPresiden;

2) Pengecualian penundaan bagi permohonan yangtelah mendapat persetujuan prinsip, pelaksanaanpembangunan nasional yang bersifat vital,perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/ataupenggunaan kawasan hutan yang telah adasepanjang izin di bidang usahanya masih berlakudan Restorasi Ekosistem;

3) Hal-hal yang diinstruksikan untuk dilakukan;

4) Penetapan Peta Indikatif Penundaan PemberianIzin Baru/ PIPPIB;

5) Masa berlakunya INPRES selama 2 tahun;

6) Pertanggungjawaban pelaksanaan INPRES; dan

7) Monitoring pelaksanaan INPRES.

Persamaan substansi ketiga INPRES tersebutmenunjukan bahwa pemerintah tidak memiliki arahyang jelas pada isu perlindungan hutan dan gambutserta perbaikan tata kelola kehutanan, padahalINPRES perpanjangan penundaan pemberian izinbaru seharusnya dilandaskan pada hasil evaluasipelaksanaan INPRES sebelumnya dan mengacukepada situasi kekinian sektor kehutanan danlingkungan hidup. Selain itu, sebelum monitoringdilakukan seharusnya ada rencana kerja terukurterhadap pelaksanaan penundaan pemberian izinbaru dengan periode waktu pelaksanaan dan sasaranyang jelas. Ketiadaan rencana kerja dari masingmasing instansi yang ditunjuk adalah sebuahkegagalan awal yang disengaja, karena rencana–monitoring– evaluasi adalah hal mendasar dalamsebuah pengelolaan kegiatan/implementasikebijakan.

Perbedaan ketiga INPRES tersebut hanya terdapatpada beberapa pihak yang diberi instruksi danlampiran peta indikatif penundaan pemberian izinbaru/PIPPIB. Pihak yang diinstruksikan dalam INPRESNo. 10 Tahun 2011 adalah Menteri Kehutanan, MenteriDalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup, KepalaUnit Kerja Presiden Bidang Pengawasan danPengendalian Pembangunan, Kepala BadanPertanahan Nasional, Ketua Badan Koordinasi


Tabel 1. Perbedaan INPRES No. 10 Tahun 2011, INPRES No. 6 Tahun 2013, dan INPRES No. 8 Tahun 2015

Perihal INPRES No.10 Tahun 2011 INPRES No.6Tahun 2013

INPRES No. 8 Tahun 2015

Pihak yangdi beriinstruksi

- Menteri Kehutanan- Menteri Dalam Negeri- Menteri Lingkungan Hidup- Kepala Unit Kerja Presiden Bidang

Pengawasan dan PengendalianPembangunan

- Kepala Badan Pertanahan Nasional- Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang

Nasional- Ketua Badan Koordinasi Survey dan

Pemetaan Nasional- Ketua Satuan Tugas Persiapan

Pembentukan Kelembagaan REDD+ atauKetua lembaga yang dibentuk untukmelaksanakan tugas khusus di bidangREDD+

- Para GubernurͲ WĂƌĂ�ƵƉĂƟͬ t ĂůŝŬŽƚĂ͘

Instruksi yangsebelumnyaditujukan kepadaKetua BadanKoordinasi Surveydan PemetaanNasional ditujukankepada KepalaBadan InformasiGeospasial

Instruksi yang sebelumnya ditujukankepada Menteri Kehutanan danMenteri Lingkungan Hidup,kemudian ditujukan kepada MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan.

Instruksi monitoring pelaksanaanINPRES yang sebelumnya ditujukankepada Kepala Unit Kerja PresidenBidang Pengawasan danPengendalian Pembangunandan/atau Ketua Satuan TugasPersiapan PembentukanKelembagaan REDD+ atau KetuaLembaga yang dibentuk untukmelaksanakan tugas khusus dibidang REDD+ ditujukan kepadaSekretaris Kabinet.

Penataan Ruang Nasional, Ketua Badan KoordinasiSurvey dan Pemetaan Nasional, Ketua Satuan TugasPersiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ atauKetua lembaga yang dibentuk untuk melaksanakantugas khusus di bidang REDD+, para gubernur, danpara bupati/walikota. Dalam INPRES No. 6 Tahun 2013Instruksi yang sebelumnya ditujukan kepada KetuaBadan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasionald i tuju kan kepa da Kepa la B adan In fo rmasiGeospasial. Sedangkan dalam INPRES No. 8 Tahun2015, instruksi yang sebelumnya ditujukan kepadaMenteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup,kemudian ditujukan kepada Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan. Selanjutnya, instruksimonitoring pelaksanaan INPRES kepada Kepala UnitK e r j a P r e s i d e n B i d a n g P e n g a w a s a n d a nPengendalian Pembangunan dan/atau Ketua SatuanTugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+atau Ketua Lembaga yang diben tuk u ntukmelaksanakan tugas khusus di bidang REDD+ yangdiatur oleh INPRES No. 6 Tahun 2013, oleh INPRESNo. 8 Tahun 2015 ditujukan kepada SekretarisKabinet.

Saat perpanjangan penundaan pemberian izin barumelalui penerbitan INPRES No. 8 Tahun 2015, MenteriKLHK Siti Nurbaya dalam Siaran Pers Nomor:S . 3 1 3 / P H M - 1 / 2 0 1 5 p a d a t a n g g a l 1 3 M e i2 01 5 me n ya t a k a n b a h wa p e m e ri n t a h a k anmemastikan adanya penguatan dalam pelaksanaanInpres tersebut. Dinyatakan juga bahwa untukpembahasan perubahan penguatan akan dilakukandengan penyesuaian dalam proses perpanjanganyang saat ini sudah bisa mulai dilakukan oleh lintaskementerian secara mendetail bersama elemenpengusulnya. Usul penguatan yang datang dariWALHI, Kemitraan, Sawit Watch, WRI, dan lain-lainsan ga t diha rga i da n ak an dira ng kum o le hKementerian LHK untuk ditindaklanjuti (lihat gambar5). Namun sampai saat ini belum ada skema yang

17

jelas dalam pelibatan unsur-unsur masyarakat sipilsebagai elemen pengusul penguatan. Belum jelasjuga apa strategi penguatan tersebut, kapan danbagaimana itu akan terjadi, padahal komitmenpemerintah untuk melakukan perpanjangan

penundaan pemberian izin baru melalui penerbitanINPRES-INPRES perpanjangan tersebut tidak akanbanyak membantu presiden dalam mencapai targetperbaikan tata kelola hutan dan lahan gambut sertapenurunan emisi, apabila hal itu dilakukan tanpapenguatan substansi dan pelaksanaannya.

3. Peta Indikatif PenundaanPemberian Izin Baru (PIPPIB)d a n P e r u b a h a n L u a s a nTutupan Hutan

Sebagai tindak lanjut dari INPRES 10 2011No. Tahun ,Menteri Kehutanan mengeluarkan SK. 323/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Peta Indikatif PenundaanIzin Baru (PIPIB 1) Pemanfaatan Hutan, PenggunaanKawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan KawasanHutan dan Areal Penggunaan Lain pada tanggal 20Juni 2011 dengan luas wilayah penundaan pemberianizin baru ektare69.144.073 h . Sesuai INPRES No. 10Tahun 2011, Diktum Ketiga Poin 1 d dan 1e, MenteriKehutanan diberi instruksi untuk melakukan revisiterhadap PIPIB pada kawasan hutan setiap 6 (enam)bulan sekali dan menetapkan PIPIB hutan alamprimer dan lahan gambut pada kawasan hutan yangtelah direvisi. Revisi tersebut dilakukan melaluipembahasan Tim Teknis Gabungan Pembuatan Peta

Gambar 5. Siaran Pers KLHK mengenai komitmen pemerintah untuk penguatanpelaksanaan INPRES No.8 Tahun 2015


Indikatif Penundaan Izin Baru yang beranggotakanKementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian,Badan Pertanahan Nasional, Badan InformasiGeospasial, dan UKP-PPP serta masukan dari parapihak terkait lainnya. Revisi PIPIB tersebutdikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan MenteriKehutanan. Revisi dari PIPIB I, selanjutnya disebutsebagai Penetapan Peta Indikatif PenundaanPemberian Izin Baru (PIPPIB) Pemanfaatan Hutan,Penggunaan Kawasan Hutan dan PerubahanPeruntukan Kawasan Hutan dan Areal PenggunaanLain. Perubahan total luasan penundaan pemberianizin baru dari PIPIB 1 sampai dengan PIPPIB (RevisiXI), pada Tabel 2.

18

Untuk mencapai perbaikan tata kelola hutan alamprimer dan lahan gambut, seharusnya luasanwilayah yang dilindungi melalui penundaanpemberian izin baru bertambah dari waktu kewaktu, tetapi perubahan luasan PIPPIB dari Revisi Isampai dengan Revisi XI di seluruh Indonesiatersebut memperlihatkan bahwa sejak kebijakanpenundaan pemberian izin baru diberlakukansampai dengan saat ini, luasan wilayah penundaanpemberian izin baru justru menurun. Dari PIPIB 1sampai dengan PIPPIB revisi XI terjadi penguranganluasan wilayah penundaan pemberian izin barukurang lebih seluas 2.701.938 hektare.


No PIPPIB No. SK TanggalLuas

Moratorium(ha)

Pengurangan (-)/Penambahan (+)

1 PIPIB 1 SK.323/Menhut-II/2011 20 Juni 2011 69.144.073Data BPN belummasuk

2 PIPPIB (Revisi I) SK.7416/Menhut-VII/IPSDH/2011 22 November 2011 65.374.252 -3.769.8213 PIPPIB (Revisi II) SK.2771/Menhut-VII/IPSDH/2012 16 Mei 2012 65.281.892 -92.3604 PIPPIB (Revisi III) SK.6315/Menhut- VII/IPSDH/2012 19 November 2012 64.796.237 +485.655

5 PIPPIB (Revisi IV) SK.2796/Menhut-VII/IPSDH/2013 16 Mei 2013 64.677.030 +119.208

6 PIPPIB (Revisi V) SK.6018/Menhut-VII/IPSDH/2013 13 November 2013 64.701.287 +24.2577 PIPPIB (Revisi VI) SK.3706/Menhut-VII/IPSDH/2014 13 Mei 2014 64.125.478 -575.809

8 PIPPIB (Revisi VII) SK.6982/Menhut-VII/IPSDH/2014 13 November 2014 64.088.984 -36.494

9 PIPPIB (Revisi VIII) SK. 2312/Menhut-VII/IPSDH/2015 27 Mei 2015 65.015.014 +926.03010 PIPPIB (Revisi IX SK. 5385/MenLHK-PKTL/IPSDH/2015 20 November 2015 65.086.113 +71.099

11 PIPPIB (Revisi X)SK. 2300/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2016

20 Mei 2016 65.277.819 +191.706

12 PIPPIB (Revisi XI)SK.6347/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2016

21 November 2016 66.442.135 +1.164.316

Tabel 2. Perubahan Total Luasan Penundaan Pemberian Izin Baru

Gambar 6. Perbandingan Penambahan dan Pengurangan Luas PIPPIBdi 10 Provinsidengan Perubahan Terbesar dari PIPPIB Revisi I-XI (Hektare)

Keterangan: Gambar 6 pengurangan luasan PIPPIB terbesar berada di ProvinsiKalimantan Tengah di wilayah ekosistem gambut. Sementara penambahanluasan PIPPIB terbesar berada di Provinsi Papua di wilayah hutan alamprimer.

Gambar 7. Kubah Gambut yang Dikeluarkan dari PIPPIB (Hektare)

Keterangan: Gambar 7 perbandingan total luasan kubah gambut dan bukan kubahgambut yang dikeluarkan dari PIPPIB di Provinsi Kalimantan Tengah.

Seharusnya provinsi yang wilayahnya mempunyaitutupan hutan primer dan gambut yang luas,dilindungi dari pemberian izin baru, mengingatkerentanan ekosistem tersebut dan perannya dalampenyerapan karbon. Akan tetapi, sampai denganPIPPIB Revisi XI, di antara semua provinsi diIndonesia, Provinsi Kalimantan Tengah adalahprovinsi dengan pengurangan luas PIPPIB terbesar.Di Provinsi Kalimantan Tengah tercatat seluas602.815,492 hektare dikeluarkan dari PIPPIB,sementara hanya seluas 152.352,8247 hektare yangditambahkan ke dalam PIPPIB (lihat gambar 6).

19

Bahkan di antara wilayah yang dikeluarkan dariPIPPIB tersebut adalah lahan gambut, di mana 35 %atau seluas 212.241 hektare adalah kubah gambut;sedangkan 65% atau seluas 390.354 hektare bukankub ah g ambu t ( l ihat g amba r 7) . Hal itu

2 0

me n un ju kka n b esa rn ya tek an an e ksp an sipemanfaatan lahan atas wilayah tersebut.S e b a l i k n y a , a p a b i l a d i j u m l a h k a n a n t a r apenambahan dan pengurangan luas dalam PIPPIBRevisi I sampai dengan PIPPIB Revisi XI, maka diantara semua provinsi di Indonesia, Provinsi Papuaadalah provinsi dengan penambahan luas PIPPIBterbesar. Di Provinsi Papua tercatat seluas 2.637.389hektare dimasukkan dalam PIPPIB, dan sekitar

499.149 hektare dikeluarkan dari PIPPIB (lihatgambar 6). Di Provinsi Papua, dari PIPPIB Revisi I

21

sampai dengan Revisi XI, penambahan luasan PIPPIByang paling besar adalah dalam PIPPIB Revisi X ke XIyaitu seluas 1.116.906,927 hektare.22

PIPPIB Revisi I sampai dengan Revisi XI, antara laindiambil dari wilayah Konsesi HPH, HTI danPerkebunan sawit. Di antara PIPPIB Revisi I sampaidengan Revisi XI , setelah dihitung antarapenambahan dan pengurangan luas PIPPIB dariKonsesi HPH, maka Konsesi HPH yang dimasukkandalam PIPPIB yang terluas adalah di PIPPIB Revisi X-XI, yaitu seluas 1.116.906,93 hektare (lihat gambar8). Di antara PIPPIB Revisi I sampai dengan Revisi

23

XI, setelah dihitung antara penambahan danpengurangan luas PIPPIB dari Konsesi HTI, makaKonsesi HTI dalam PIPPIB yang dikeluarkan dariPIPPIB yang terluas adalah di PIPPIB Revisi III-IVseluas 51.901,28 hektare (lihat gambar 9). Apabiladibandingkan antara yang dimasukkan dandikeluarkan dari PIPPIB, maka pengurangan wilayahPIPPIB dari Konsesi HTI adalah 79% dibandingkandengan konsesi HTI yang ditambahkan dalam PIPPIBsebesar 21%. Di antara PIPPIB Revisi I sampai

24

den ga n R evis i X, setel ah dih i tun g an tarapenambahan dan pengurangan luas PIPPIB dariKonsesi Perkebun an Sawit , maka Kon ses iPerkebunan Sawit dalam PIPPIB yang dikeluarkandari PIPPIB yang terluas adalah di PIPPIB Revisi VII-VIII seluas 74.903,53 hektare (lihat gambar 10).Apabila dibandingkan antara yang dimasukkan dandikeluarkan dari PIPPIB, maka pengurangan wilayahPIPPIB dari Konsesi Perkebunan Sawit adalah 47%d i b a n d i n g k a n d e n g a n k o n s e s i H T I y a n g

Gambar 8. Dinamika Luas PIPPIB Revisi I-XI dari Konsesi HPH

Keterangan: Gambar 8 terdapat penambahan luasan PIPPIB dari konsesi HPH seluas1.116.910 hektare pada PIPPIB Revisi X ke Revisi XI, yang tidak diketahuialasannya.

Gambar 9. Dinamika Total Penambahan dan Pengurangan Luas PIPPIB Revisi I-XI dari Konsesi HTI

Keterangan: Gambar 9 pengurangan luasan PIPPIB terbesar dari konsesi HTI terjadipada PIPPIB Revisi III ke Revisi IV seluas 51.900 hektare.

Gambar 10. Dinamika Total Penambahan dan Pengurangan Luas PIPPIBRevisi I-XI dari Konsesi Perkebunan Sawit

Keterangan: Gambar 10 penambahan luasan PIPPIB terbesar dari konsesi perkebunansawit terjadi pada PIPPIB Revisi VI-VII seluas 119.300 hektare. Sementarapengurangan luasan terbesar terjadi pada PIPPIB Revisi VIII-X seluas74.900 hektare.


ditambahkan dalam PIPPIB sebesar 53%.2 5

Mekanisme penambahan dan pengurangan arealkonsesi ke dalam PIPPIB adalah penting untukditetapkan ( . melalui proses peninjauan kembali)i.edan dibuka kepada publik, guna mencegah prosesp e n e t a p a n h a n y a m e n g a c u p a d a d ik t u mpengecualian penundaan pemberian izin baru.Sehing ga langkah penting lainnya sepert ipenegakan hukum dapat dilakukan.

M M P TEKANISME ASUKAN UBLIK ERKAITR PIPPIBEVISI

Masukan publik terkait PIPPIB dapat dilakukandalam penyusunan Baseline dan AnalisaprosesPerubahan Hutan Primer dan Lahan Gambut i, dmana masyarakat dapat memberikan masukanperihal wilayah/kawasan yang dapat diberipenundaan pemberian izin baru sebelum adanyapembuktian peta acuan awal PIPPIB. Misalnya didalam Proses PIPPIB Revisi X, berdasarkan hasilRekapitulasi masukan masyarakat, setidaknyaterdapat 26 lokasi yang perlu dimasukkan di dalamarea penundaan pemberian izin baru, yang terdiridari survey gambut di 7 lokasi, survey Hutan Primerdi 8 Lokasi, dan HGU serta Penguasaan Lahan di 11Lokasi.

26Meskipun dalam SK PIPPIB disebutkan

perlunya masukan masyarakat dalam revisi PIPPIB,revisi-revisi PIPPIB masih dilakukan secara sepihakoleh Kementerian Kehutanan atau KementerianLHK. Hasil-hasil pemantauan dan evaluasi yangdilakukan oleh unsur masyarakat sipil (CSO) diberbagai wilayah tidak selalu mendapatkantanggapan dari Pemerintah atau Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Selain itu masih, masyarakatsulit memperoleh data PIPPIB dengan mengaksesdan mengunduh dari website KementerianL i n g k u n g a n H i d u p d a n K e h u t a n a nwww.webgis.dephut.g .id,o dengan format yangdibutuhkan. Demikian juga pada tataran PemerintahDaerah, tidak dilakukan koordinasi yang melibatkanpara pihak termasuk masyarakat untuk melakukanpemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaanINPRES ini.

K P HETERBUKAAN ETA UTAN

Salah satu cara untuk menjaga lingkungan dan hutanIndonesia dari perusakan alam dan pembalakanhutan adalah adanya transparansi dan keterbukaaninformasi publik tentang pengelolaan hutan dansumber daya alam lainnya. Sehingga, masyarakatbisa turut berpartisipasi menjaga hutan danmewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.Apalagi, Indonesia merupakan satu dari delapannegara pendiri The Open Government Partnershippada 2011, dan bahkan sempat memimpin gerakanini pada tahun 2013.

Fondasi pemerintahan terbuka juga sudahdijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tetapitransparansi dan keterbukaan informasi publiktentang pengelolaan hutan dan sumber daya alamlainnya masih belum menjadi kenyataan. Padahal,tujuan kebijakan penundaan pemberian izin baruakan sulit diterapkan karena t idak adanyatransparansi peta. Selama izin konsesi, area hutanyang dilindungi, dan wilayah kelola masyarakatmasih dirahasiakan dan tumpang-tindih, maka akansulit bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakanpenundaan pemberian izin baru ini, dan jugamenerapkan Kebijakan Satu Peta.

27

Setiap revisi dari PIPPIB seharusnya juga dipublikasidengan data-data yang bisa dibuktikan, misalnya,siapa yang mengajukan perubahan data, kapan, danatas dasar apa. Hal ini untuk mencegah terjadinyapenyimpangan dari tujuan INPRES ini. Sebagaicontoh, dalam PIPIB 1 (selanjutnya disebut PIPPIB),lahan gambut di daerah Tripa, Provinsi Aceh,tercatat sebagai wilayah penundaan pemberian izinbaru karena merupakan wilayah yang dilindungi.Namun, pada revisi berikutnya, area tersebut hilangdari PIPPIB. Akhirnya, masyarakat sipil mengajukangugatan hukum terhadap PT Kalista Alam,perusahaan kelapa sawit selaku pemegang hakkonsesi di area tersebut, serta Gubernur Aceh untukmencabut izin konsesi yang dikeluarkannya.

28


Tidak transparannya peta hutan juga akanmenimbulkan kebingungan bagi masyarakat adatdan lokal yang tempat tinggal dan wilayahpenghidupannya kerap terancam akibat operasiperusahaan besar. Pada Juli 2015, KementerianLingkungan Hidup dan kehutanan/KLHK telahberjanji menyerahkan 12,7 juta hektare hutan sosialuntuk dikelola masyarakat di sekitar kawasan hutan.Kasus serupa berkaitan dengan reforma agrariayang mentargetkan 9 juta hektare dan 4,1 jutahektare yang berasal dari pelepasan kawasan hutan.Hal ini tidak bisa diimplementasikan dengan baikapabila peta untuk menentukan wilayah tersebuttidak dibuka bagi publik. Disediakannya peta untukpublik juga akan memperkuat peran masyarakatadat dan lokal serta seluruh lapisan masyarakatuntuk berpartisipasi dalam upaya penyelamatanhutan dan wilayah kelolanya sekaligus memonitorhot spot dan mencegah kebakaran hutan.

Transparansi peta hutan juga akan meminimalkant i n g k a t k e s a l a h a n d a l a m m e n e n t u k a nperuntukannya. Misalnya, Kawasan Suaka AlamLaut/KSAL seharusnya tidak dimasukkan dalamPIPPIB, akan tetapi pada PIPPIB Revisi IV, KSAL dipulau Papua seluas 339.179 hektare dan KSAL diPulau Sulawesi seluas 114.831 hektare jugadimasukkan dalam PIPPIB (Lihat Gambar 11). Hal inimenunjukkan bahwa seharusnya metode ataualasan perubahan PIPPIB dipublikasikan untukmeminimalkan tingkat kesalahan dalam pembuatan

PIPPIB.29

Pada bulan Oktober 2016, Majelis Komisioner KomisiInformasi Pusat (KIP) mengabulkan gugatanGreenpeace Indonesia atas permohonan peta dandata geospasial kehutanan dari KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan dalam formatshapefile. Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan bahwa sebagai tergugat, Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan (KLHK) wajib memberikandan membuka data peta tutupan lahan hutan danpet a per iz in an kon ses i k elap a sawit , ha kpengusahaan hutan, hutan tanaman industri, sertapinjam-pakai kawasan hutan untuk pertambangandalam format kepada publik. Namun KLHKshapefilemenyatakan pemerintah tidak menerima keputusanKIP karena Undang-Undang Informasi Geospasialmengharuskan informasi geospasial disahkansebelum diumumkan dan tidak memilikishapefilecara untuk memuat . KLHKdigital signaturemengajukan banding, meskipun Majelis KomisionerKIP sudah menolak dalil ini karena informasitersebut sudah disahkan saat diumumkan dalamformat lain. Permohonan banding KLHK ini bertolakbelakang dengan komitmen Presiden Joko Widododalam Nawa Cita, yang dibacakan saat pelantikanJokowi sebagai Presiden, yang menegaskan bahwapemerintahannya berniat membangun tata kelolapemerintahan yang bersih, demokratis, dan dapatdipercaya. Tidak dibukanya akses peta untuk publikakan melemahkan janji Presiden Joko Widodobahwa Indonesia berpartisipasi dalam upaya globalmenanggulangi perubahan iklim. Tahun 2015 dalamacara COP21 di Paris, Presiden menyampaikankomitmennya di hadapan para pemimpin duniauntuk menerapkan Kebijakan Satu Peta sebagaiupaya Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca(GRK) sebesar 29% pada 2030. Penerapan KebijakanSatu Peta ini perlu disertai dengan transparansipeta. Awal November lalu, Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Siti Nurbaya telah mengulangijanj i ini dalam COP22, yang berlangsung diMarrakesh, Maroko. Dunia internasional akanmelihat bagaimana Pemerintah Republik Indonesiamenindaklanjuti janjinya dalam menurunkan emisikarbon dan membenahi pengelolaan hutan.

30

Gambar 11. Penambahan Luas di PIPPIB Revisi IVdari KSA/KSAL (Ribu Hektare)

Keterangan: Gambar 11 luasan Kawasan Suaka Alam Laut di Pulau Papua dan Sulawesiyang dimasukkan dalam PIPPIB Revisi IV.


4. Evaluasi Perizinan SebagaiT i n d a k L a n j u t I N P R E SPenundaan Pemberian IzinBaru

Kebijakan penundaan pemberian izin baru padakawasan hutan adalah layak untuk diapresiasi, tetapilangkah penyempurnaan tata kelola hutan danlahan gambut membutuhkan tindak lanjut dilapangan, antara lain berupa evaluasi perizinan baikyang sedang dimohonkan, izin-izin prinsip, maupunizin-izin yang sudah dikeluarkan. Evaluasi perizinanini penting untuk memastikan dijalankannyaprosedur ketaatan dan kepatuhan perusahan dilapangan, termasuk didalamnya ketaatan dalammenggarap lahan sesuai dengan ketentuan luasareal dan izin yang diberikan. Pada INPRESpe nun daa n pe mberian izin baru, Ment er iLingkungan Hidup dan Kehutanan diperintahkanmelanjutkan penundaan penerbitan izin baru sertamelanjutkan penyempurnaan kebijakan tata kelolabagi izin pinjam pakai dan izin usaha pemanfaatanhasil hutan kayu pada hutan alam. MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan juga diberi tugasmerevisi Peta Indikatif Penundaan Pemberian IzinBaru pada kawasan hutan setiap 6 bulan danmenetapkan Peta Indikatif Penundaan PemberianIzin Baru hutan primer dan lahan gambut padakawasan hutan yang direvisi. Pemerintah juga perlumencegah pengeluaran izin, seperti pelepasankawasan hutan dan alih fungsi dengan modusmengubah kawasan hutan lewat tata ruangreviewwilayah. Sehingga perlu dilakukan audit terhadapizin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.

Pada 29 Mei 2015 Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan mengeluarkan Surat Keputusan No. SK.155/MenLHK-II/2015 tentang Tim Evaluasi danPengendalian Perizinan Lingkungan Hidup danKehutanan, yang bertujuan membentuk timevaluasi dan pengendalian perizinan lingkungan

hidup dan kehutanan yang salah satu tugaspentingnya adalah melakukan inventarisasiperizinan kehutanan dalam lingkup kementerianlingkungan hidup dan kehutanan, menyangkutperizinan penggunaan kawasan hutan danpelepasan kawasan hutan, pemanfaatan hutan danpemungutan hasil hutan, perlindungan hutan dankonservasi sumber daya alam hayati serta perizinanlingkungan hidup. Namun sangat disayangkanpub l ik t idak m eng etah ui dan tidak dapatmengetahui perkembangan dari tim tersebut. Alih-alih Sekretaris Jenderal Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan mengatakan evaluasiterhadap data-data sawit dan batubara sedangberjalan. Kebijakan ini, katanya, bukan menghambat�� ƨ ��yang belum berfungsi. Sedangkan menurut San AfriAwang, Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan, dalamkaitan pembuatan kebijakan penundaan pemberianizin baru, sampai dengan bulan Juni 2016, KLHKsedang melakukan tahap-tahap evaluasi terhadapizin-izin sawit yang meliputi tahapan:

1) Evaluasi permohonan awal untuk kebun sawit;

2) Evaluasi izin pinsip;

3) Menjalankan kewajiban tata batas;

4) Evaluasi izin-izin yang sudah dikeluarkan.

Untuk evaluasi tahap pertama, terdapat sekitar 61permohonan perusahaan kebun sawit seluas948.000 hektare yang tidak akan dilanjutkan.Evaluasi terhadap izin-izin prinsip juga sedangberjalan, yang sementara ditemukan hampir200.000 hektare. Setelah evaluasi izin prinsipselesai, dilanjutkan dengan evaluasi izin proses tatabatas, yang kemudian dilanjutkan dengan evaluasiizin yang sudah keluar terutama bagi izin yang sudahkeluar tetapi belum dibuka menjadi kebun (landbanking).

31


5. Menyandingkan PlatformBersama CSOs dengan INPRESPenundaan Pemberian IzinBaru

Menyambut momentum (LoI)Letter of Intenttentang REDD+ dari Pemerintah Republik Indonesiadan Kerajaan Norwegia pada tanggal 26 Mei 2010agar kebijakan penundaan pemberian izin barutepat sasaran dalam hal mel indungi hutanIn don esia, Koal is i Masyarakat Sipi l un tukPenyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Globalpada Oktober 2010 mengeluarkan 'PlatformBersama untuk Penyelamatan Hutan dan IklimGlobal '. bersama tersebut memberikanPlatformrekomendasi bagi pemerintah Indonesia dan negaradonor untuk efektifnya penundaan pemberian izinbaru. Secara garis besar bersama tersebutplatformberisi: definisi; tujuan; obyek utama; dan prinsip-prinsip penundaan pemberian izin baru; sertakriteria, indikator keberhasilan; dan langkahimplementasi penundaan pemberian izin baru.

Apabila dibandingkan dengan INPRES No. 10 Tahun2011, terdapat beberapa hal dalam 'PlatformBersama untuk Penyelamatan Hutan dan IklimGlobal' tersebut yang belum terpenuhi dalamINPRES No. 10 Tahun 2011, yaitu antara lain:

1) ' Bersama untuk Penyelamatan HutanPlatformda n Ik l im Gl ob al ' m e ng h e nd ak i b ah wapenundaan pemberian izin baru tidak dibatasiwaktu melainkan ditentukan oleh pemenuhanprasyarat dasar yang diukur melalui kriteria danindikator pengelolaan hutan berkelanjutan,termasuk di dalamnya pemenuhan safeguardsl ingkungan dan sosial karena penundaanpemberian izin baru bukanlah tujuan akhirmelainkan sebuah proses yang harus dilaluiuntuk mencapai pengurangan laju deforestasi.S e d a n g k a n I N P R E S N o . 1 0 Ta h u n 2 0 1 1menentukan pembatasan waktu 2 (dua) tahununtuk penu ndaan pemberian izin baru,rekomendasi, dan pemberian izin lokasi;

2) Menurut ' Bersama untuk PenyelamatanPlatformHutan dan Iklim Global' obyek utama penundaan

pemberian izin baru seharusnya hutan alam,kesatuan bentang alam hutan, dan lahangambut. Sedangkan INPRES No. 10 Tahun 2011hanya an alam primer dan lahanberlaku bagi hutgambut;

3) ' Bersama untuk Penyelamatan HutanPlatformdan Iklim Global' menghendaki penundaanpemberian izin tidak terbatas hanya pada izinbaru, tetapi juga meliputi peninjauan ulang atasizin-izin yang sudah dikeluarkan dan penghentianpenebangan dengan menggunakan izin lama.S e d a n g k a n I N P R E S N o . 1 0 Ta h u n 2 0 1 1mengecualikan hutan yang telah memperoleh'izin prinsip' dari Menteri Kehutanan daripenundaan pemberian izin baru dan tidakmelarang perpanjangan masa izin HPH selamaizin masih berlaku.

Apabila dibandingkan antara langkah implementasipenundaan pemberian izin yang diusulkan 'PlatformBersama untuk Penyelamatan Hutan dan IklimGlobal 'dengan realisasinya, maka bisa dijelaskansebagai berikut.

Langkah implementasi penundaan pemberian izinyang diajukan dalam bersama tersebutplatformantara lain:

1. Penghentian penerbitan izin baru melalui:

a. Diterbitkannya landasan hukum (PeraturanPresiden) bagi pelaksanaan moratorium.

Realisasinya adalah Presiden mengeluarkanInstruksi Presiden tentang PenundaanPemberian Izin Baru dan Penyempurnaan TataKelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambutyang diterbitkan pada tahun 2011 (INPRES No.10 Tahun 2011) yang kemudian diperpanjangpada tahun 2013 (INPRES No. 6 Tahun 2013)dan diperpanjang lagi pada tahun 2015(INPRES No. 8 Tahun 2015).

L a n d a s a n h u k u m u n t u k p e n u n d a a npemberian izin baru hanya berlaku sepanjangmasa pemberlakuannya (sampai dengan saatini adalah 6 tahun), namun tidak memilikikekuatan hukum yang signifikan. Banyak Kementerian/Lembaga (K/L) yang tercakup didalam INPRES tidak memberikan kontribusi


nyata dalam pelaksanaannya. Misalnya, revisipeta indikatif yang diinstruksikan kepadaKe m en t e r ia n Lin g k un g a n H idu p d anKehutanan malah menjadi ajang untuk terusmengurangi cakupan dari perlindunganpenundaan pemberian izin itu sendiri.

b. Penghentian pemberian izin baru atauperpanjangan izin-izin baru untuk HakPengusahaan Hutan/HPH, Izin PemanfaatanKayu/IPK, izin perkebunan sawit dan izinpertambangan di atasnya.

Realisasinya adalah INPRES penundaanpemberian izin baru menjadi dasar untukpenundaan pemberian izin baru denganpengecualian penundaan bagi permohonanyang telah mendapat persetujuan prinsip,pelaksanaan pembangunan Nasional yangbersifat vital, perpanjangan izin pemanfaatanhutan dan/atau penggunaan kawasan hutanyang telah ada sepanjang izin di bidangusahanya masih berlaku dan RestorasiEkosistem.

Pengecualian di dalam INPRES (kecualimengenai Restorasi Ekosistem) menjadiancaman yang sangat besar dan memberikanruang untuk terjadinya kompromi dengankorporasi dengan alasan pembangunan.Sebagai contoh, pengecualian pada butir ke-2memberikan jalan yang luas bagi pelaksanaanp r o y e k - p r o y e k M P 3 E I ( M a s t e r p l a nPercepatan dan Perluasan PembangunanEkonomi Indonesia) yang jelas bertentangandengan semangat perlindungan terhadaphutan dan lahan gambut. Demikian jugadengan butir ke-3, pengecualian terhadapperpanjangan izin tidak diikuti denganketentuan untuk melakukan evaluasi ataspelaksanaan izin pada periode sebelumnya,baik dari aspek lingkungan hidup maupunaspek hak.

c. Dilakukannya evaluasi terhadap berbagaiperizinan yang penilaiannya dilaksanakansecara independen oleh pihak ketiga. Hasile val u as i k e mu dia n dig un a ka n un t u k

menghentikan izin HPH, IPK dan seterusnyayang bermasalah sekaligus dilakukan upayapenegakan hukum.

R e a l i s a s i n y a a d a l a h p e m e r i n t a hmelaksanakan rintisan evaluasi perizinan(perkebunan dan pertambangan) untukbeberapa kabupaten di Indonesia.

Evaluasi perizinan yang dilakukan pemerintahmemang patut diapresisasi, meskipun darisegi transparansinya masih dipertanyakan,tetapi hal ini tidak berimplikasi langsungterhadap proses penegakan hukum.

d. Mengeluarkan kebijakan yang akan mengaturtentang penggunaan kayu-kayu sitaan hasildari praktik penebangan liar agar dapatlangsung dikelola oleh pemerintah untukpemenuhan kebutuhan masyarakat dankebijakan impor bagi industri olah kayu.

Realisasinya adalah belum ada tindakan yangdapat diketahui publik.

e. M e n y u s u n s t r a t e g i j a n g k a p a n j a n gpemenuhan kebutuhan kayu dalam negeri.

Realisasinya adalah belum ada tindakan yangdapat diketahui publik.

2. Pen yelamatan h utan-hutan yang pal ingterancam melalui:

a. Dilakukannya inventarisasi dan penilaiankawasan hutan berdasarkan nilai pentingek olo gis (terma suk ni la i ko nse rva s i,keanekaragaman hayati dan cadangankarbon).

Realisasinya adalah pemerintah melakukank a j i a n t e r k a i t d e n g a n p o t e n s ikeanekaragaman hayati dan stok karbon (dibawah maupun di atas permukaan tanah).

Kajian yang dilakukan berhenti pada kontekskajian dan belum diarahkan untuk menjadiawal dari penyusunan kebijakan inventarisasikawasan hutan yang jelas.


b. Dibangunnya sistem pangkalan data yangakurat dan bisa diakses mengenai potensihutan sebagai dasar pengemban dan rujukanMRV.

R e a l i s a s i n y a a d a l a h p e m e r i n t a hmengembangkan strategi dan implementasiM R V n a s io n a l , p ro t o k o l m o n i t o r i n gdeforestasi, protokol portal data MRV, danberbagaisistem MRV lainnya.

Upaya MRV selama ini masih terbatas padapengembangan sistem, namun belum adasistem MRV hutan yang mudah diakses publik,di mana publik dapat berpartisipasi di dalamproses MRV yang dilakukan pemerintah.

c. Dilakukannya pemetaan ulang kawasanhutan, zonasi ulang (klasifikasi ulang fungsi dan status hutan), dan penatabatasan sertapadu serasi dengan Rencana Tata RuangWilayah dengan tekanan pada perlindunganekosistem (hutan dan gambut) serta wilayahhidup masyarakat.

R e a l i s a s i n y a a d a l a h p e m e r i n t a hmengembangkan kajian lahan terdegradasi,potens i keanekaragaman hayat i , danpengembangan desain rehabilitasi. Kajianyang dilakukan tidak segera ditindaklanjutidengan sebuah kebijakan yang nyata untukmelakukan inventarisasi hutan pada skalan a s i o n a l , p a d a h a l k a j i a n i n i s u d a hmengindikasikan diperlukannya sebuahinventarisasi hutan yang jelas.

R ea l i sa s i l a in n ya a dal ah pe me rint ahmempercepat proses pengukuhan kawasanhutan. Percepatan proses pengukuhankawasan hutan justru menuai kontroversikarena KLHK bersikeras menetapkan wilayah-wilayah yang tata batasnya masih bermasalahmenjadi kawasan hutan. Hal ini mengancamhak-hak masyarakat adat dan lokal yangtinggal di dalamnya.

d. Dibangunnya strategi konservasi nasionalyang mengedepankan inisiatif konservasi dan

restorasi berbasis masyarakat adat/ lokal.

Realisasinya adalah adanya kajian sosiokultural, jasa lingkungan serta kajian sosialekonomi masyarakat.

Di tengah berbagai kajian tersebut, konflik antara taman nasional dan masyarakat masihterus terjadi. Hal ini menunjukkan bahwabelum ada tindakan konkret sebagai tindaklanjut dari kajian tersebut. Tidak diakuinya hakmasyarakat adat dan lokal di wilayahkonservasi seringkali menghambat proseskonservasi. Sementara itu, meskipun dalamberbagai kasus Taman Nasional secara defa ct o m e n g ak u i s is t e m pe n g e lo l a a nm a s y a r a k a t , p e m e r i n t a h b e l u mmengeluarkan sebuah kebijakan nasionaluntuk mengakui, dan melindungi sistempengelolaan hutan lestari masyarakatadat/lokal yang berada di dalam wilayahkonservasi sesuai dengan konsepsi agrariadan tata guna lahan masyarakat yangdidasarkan pada kearifan lokal.

e. Dikembangkannya bidangsafegu ardslingkungan dan sosial.

Realisasinya adalah pemerintah menyusunPRISAI (Prinsip dan Indikator SafeguardsREDD+ Indonesia) beserta perangkatkelembagaannya.

Koalisi mengakui, perangkat yangSafeguardsdibangun dapat dikatakan komprehensif.Namun, perangkat ini hanya menjadi sebuahdokumen kebijakan yang tidak memilikikekuatan hukum apapun.

f. Dibangunnya sistem monitoring, pelaporan,dan pembuktian (Monitoring, Reporting, andVerification/MRV) yang akuntabel termasukmengukur pemenuhan safeguards.

U n t u k M R V , Pe m e ri n t a hs a fe g u a r d smembangun kerangka sistem SIS (SafeguardsInformation System). SIS dikembangkan olehKementerian Kehutanan sedangkan PRISAIdikembangkan oleh Satgas REDD+. Namun,keduanya memiliki pemahaman yang samasekali berbeda dan belum menjadi satu


kesatuan sistem yang utuh. Hingga saat ini,belum dapat diketahui apa hasil akhir dariPRISAI dan SIS. Selain itu, belum terlihat adam e ka n i sm e pe m b u kt ia n p e m en uh a nsafeguards dalam sistem yang telah dibangun(hanya pengawasan dan pelaporan).

g. Dikembangkannya syarat (kriteria danindikator) dan ketentuan untuk skema 'tukarlahan' dan skema 'penyesuaian struktural'untuk menyelamatkan kawasan hutan danrawa gambut (bernilai ekologis penting) yangsudah dibebani hak pengusahaan/ izinindustri.

Realisasinya adalah adanya pengembangankajian lahan terdegradasi yang di dalamnyamencakup beberapa hal terkait denganskema tukar lahan.

Kajian lahan terdegradasi masih menjadikerangka kajian belaka yang tidak dijadikanlandasan kebijakan perlindungan terhadapekosistem bernilai ekologis penting.

3. Penyelesaian konflik sosial dan pertanahan melalui:

a. Pengakuan dan perlindungan hak-hakmasyarakat (adat dan lokal) khususnya yangberhubungan dengan sumber daya alam,kehidupan, dan wilayah hidup (adat) yangditerjemahkan dalam kebijakan tersendiri.

Realisasinya adalah adanya pengembanganrancangan sistem identifikasi dan informasi terkait klaim atas tanah masyarakat adat/lokalyang terintegrasi.

Sistem identifikasi (yang tertuang di dalam laporan satgas REDD+) belum mampumemberikan pengakuan yang jelas terhadaphak tenurial masyarakat adat/lokal atas hutankarena masih sebatas pada proses identifikasi dan belum tertuang dalam bentuk kebijakanpengakuan yang tegas, bahkan setelahkeluarnya Putusan MK No. 35 Tahun 2012Tentang Pengujian UU No. 41 Tahun 1999Ten ta n g Ke h ut an an , pe ng a kua n danperlindungan masyarakat adat masih teramat

lambat.

b. Dibangunnya mekanisme pengaduan danpenyelesaian sengketa serta menunjuk badanyang kredibel sebagai pelaksana danpenanggungjawab.

R e a l i s a s i n y a a d a l a h p e m e r i n t a hmengembangkan skenario penyelesaiankonflik atas lahan masyarakat di dalam dan sekitar hutan dengan mengoptimalkankebijakan yang ada melalui mekanismepengukuhan kawasan hutan. Pemerintah puntelah menempatkan satu direktorat tersendiridi bawah Direktorat Jenderal PerhutananSosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK untukmenangani konflik tenurial di kawasan hutan, yakni Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA).

Namun, skenario ini belum mampu membuatK L H K s e b a g a i u n t u kl e a d i n g s e c t o rmengikutinya.

c. Diperkuatnya kebijakan yang mendukungpengelolaan hutan berbasis masyarakat danreforma agraria.

Realisasinya adalah pemerintah membuatbeberapa kegiatan yang terkait denganl ivelihood dan juga mendorong prosesimplementasi Putusan MK.

Program yang disusun belum berhasi lmengamankan dan menjamin hak dan ruangkelola masyarakat adat/lokal. Belum adaperubahan kebijakan yang mempermudahpengakuan dan penetapan hutan yangdikelola masyarakat adat/lokal. Prosespengakuan dan penetapan hutan adat masihtersendat dan terhalang oleh ketiadaana t u r a n i m p l e m e n t a t i f u n t u kmengoperasionalkan Putusan MK.

d. Pel ibatan masyarakat dan org anisasimasyarakat s ipi l dalam perencanaan,pelaksanaan, dan evaluasi LoI dan penundaanpemberian izin baru.


Realisasinya adalah masih minimnya ruangyang diberikan pemerintah bagi aktivis danmasyarakat untuk mengekspresikan diri danpendapatnya melalui berbagai sarana yangada karena mekanisme yang ada tidak mudahdan tidak efektif untuk dijalankan olehmasyarakat, terutama kelompok perempuan.Pemda juga tidak terlibat secara aktif dalamproses ini.

6. P e r b a i k a n T a t a K e l o l aHutan dan Lahan GambutSetelah 6 Tahun PenundaanPemberian Izin Baru

Kebijakan penundaan pemberian izin baru sudahdijalankan selama hampir 6 tahun, tetapi kebijakantersebut belum mampu menyelesaikan berbagaipermasalahan kehutanan Indonesia sebagaimanapemaparan berikut;

K T KE T A A T A N E R H A D A P E B I J A K A NP P I BENUNDAAN EMBERIAN ZIN ARU

Dalam Diktum ketiga Instruksi Presiden (INPRES No.10 Tahun 2011, INPRES No. 6 Tahun 2013, dan INPRESNo. 8 Tahun 2015) terdapat instruksi presidenkepada para gubernur untuk melakukan penundaanpenerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru padakawasan hutan dan lahan gambut serta arealpenggunaan lain berdasarkan Peta IndikatifPenundaan Pemberian Izin Baru. Dalam INPRES-INPRES tersebut juga terdapat instruksi kepada parabupati/walikota untuk melakukan penundaanpenerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru padakawasan hutan dan lahan gambut serta arealpenggunaan lain berdasarkan Peta IndikatifPenundaan Pemberian Izin Baru. Tetapi pada

32

kenyataannya, di berbagai daerah masih terdapatpelanggaran dari ketentuan diktum tersebut.Sebagai contoh, pada tahun 2016, pejabat BupatiMamberamo Raya, Provinsi Papua, menerbitkantiga izin lokasi pada kawasan hutan alam primer dan

lahan gambut yang dimasukkan dalam wilayahPIPPIB kepada beberapa perusahaan.

33

Kasus lain di Pro insi Aceh, Kawasan EkosistemvLeuser (KEL) menghadapi potensi ancamankerusakan serius karena Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) Pemerintah Provinsi Aceh tahun2013–2033 tidak mengakomodir Ruang dan WilayahKEL, sehingga sebagian besar KEL akan terbukauntuk Konsesi Usaha Budidaya. Hal ini tidak sejalandengan kebijakan pemerintah pusat melalui UU No.11 Tahun 2006 yang mengamanatkan perlindungan,pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsikawasan dan pemanfaatan secara lestari. MelaluiKeputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 650-441Tahun 2014 tentang Evaluasi Rancangan QanunRencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2014-2034tanggal 14 Febuari 2014, Menteri Dalam Negeri telahmelakukan evaluasi dan meminta Pemerintah Acehmenambahkan satu poin lagi yaitu KawasanEkosistem Leuser sebagai Kawasan Strategis

Kotak 2. Kasus Pelanggaran PIPPIB diProvinsi Papua

Di Provinsi Papua pada tahun 2016 ditemukanbahwa, pejabat Bupati Mamberamo Raya,Provinsi Papua, menerbitkan tiga izin lokasikepada perusahaan dan berada dikawasanhutan alam primer dan lahan gambut yangtermasuk dalam wilayah PIPPIB, yakni izin lokasikepada: (1) PT. Sinar Abadi Wijaya, seluas28.079 hektare; (2) PT. Sinar Persada Mulia,seluas 25.951 hektare. Kedua perusahaan inimempunyai usaha perkebunan kelapa sawit.Keseluruhan areal usaha 2 perusahaan tersebutberada pada eks areal konsesi perusahaanpembalakan kayu PT. Mamberamo Alas Mandiridi Distrik Benuki, Kabupaten Mamberamo Raya,yang telah dicabut izinnya dan sebagian besarareal konsesi ini d itetapkan sebagaiobyekpenundaan pemberian izin baru; dan (3)PT. Waropen Lestari, seluas 41.096 hektare,yang dipergunakan untuk usaha perkebunantebu. Selain itu, di Merauke, pemerintahmenerbitkan izin lokasi dan hak guna usahakepada perusahaan PT. Indo Sawah Lestariuntuk usaha pertanian padi sawah yang didugaberada pada areal lahan gambut di Wapeko,Distrik Kurik (Lembar Peta 3407, Revisi PIPIB XI).Di Nabire, juga ditemukan areal gambut padalokasi perusahaan perkebunan kelapa sawit PT.Nabire Baru dan pada areal pemukimanmasyarakat di Distrik Yaro.


Nasional, namun hasil evaluasi Menteri DalamNegeri itu tidak diakomodasi oleh Gubernur danDPRD Aceh. Kemudian selain tidak mengakomodasirekomendasi Menteri Dalam Negeri, Rencana TataRuang Wilayah (RTRW) Pemerintah Provinsi Acehtersebut juga t idak mel iput i ruang kelolamasyarakat adat, yang merupakan hak komunalatau hak masyarakat mukim Aceh. Hal ini merugikanmasyarakat karena terdapat banyak konflik antara masyarakat dengan swasta yang diberikan HGU diwilayah kelola mukim. Gerakan Rakyat AcehMenggugat (GeRAM) telah membawa perkara ini kePengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21Januari 2016 silam. Gugatan GeRAM memiliki dasarhukum yang kuat berdasarkan PP No. 26 Tahun 2008tentang Tata Ruang Nasional dan juga PERPRES No.33 Tahun 1998 tentang Kawasan Leuser, tetapi padatanggal 29 November 2016 Pengadilan NegeriJakarta Pusat telah mengeluarkan putusan menolakgugatan Gerakan Masyarakat Aceh Menggugat(GeRAM) terhadap Menter i Dalam Neger i,Gubernur, dan DPR Aceh yang tidak memasukkanKawasan Ekosistem Leuser (KEL) dalam RencanaTata Ruang Wilayah Aceh (RTRW) Aceh. KawasanEkosistem Leuser (KEL) merupakan Hutan HujanTropis Sumatera yang ditetapkan menjadi SitusWarisan Dunia oleh UNESCO pada 2004. Namun,Sejak tahun 2011, kawasan itu sudah masuk dalamThe List of World Heritage in Danger. UNESCO akanmengevaluasi pada tahun 2017 apakah ada usahayang cukup baik dari Pemerintah Indonesia dalammenanggulangi kerusakan yang terjadi. Berbagai

34

kasus tersebut menunjukkan bahwa pengabaiankebijakan penundaan pemberian izin baru olehpemerintah daerah terjadi karena tidak adanyakonsekuensi hukum atas ketidaktaatan padaketentuan penundaan pemberian izin baru tersebut.

Tidak hanya di pulau besar utama, ekspansi ekonomiyang mengabaikan keberlanjutan lingkungan jugaterjadi di Kepulauan Aru yang terdiri dari gugusanpulau-pulau kecil, padahal ekosistem hutan

35

Kepulauan Aru wajib dilindungi dan dipertahankan.Analisis FWI berdasarkan interpretasi citra landsattahun 2013 menemukan 660.000 hektare atau 83%daratan di Kepulauan Aru berupa hutan alam, dimana 478.000 hektare hutan alam berada di luar

area penundaan pemberian izin baru. Seharusnyaarea hutan alam seluas itu masuk ke dalam PetaIndikatif Penundaan Izin Baru. Kepulauan Aru juga

36

terancam oleh pengalihan kawasan hutan menjadin o n - k aw a sa n h u ta n u n t uk p em b a n g u n anperkebunan tebu yang dikecualikan dalam INPRESpenundaan pemberian izin baru. Meskipun rencanatersebut dinyatakan batal oleh Menteri Kehutanan,ancaman belum hilang karena saat ini ada rencanapembukaan perkebunan sawit oleh PT. Nusa Ina.Luasan wi layah konses i d i Kepulauan Arudigambarkan dalam Tabel 3 berikut.


No PerusahaanMoratorium(berhutan)

Moratorium(bukanhutan)

BukanMoratorium(berhutan)

BukanMoratorium

(bukan hutan)

Total

1PT. Aneka Bio Pulau Aru 120,76 0,72 12.451,33 276,69 12.849,49

2PT. Anugrah Alam Dobo 1.657,98 36,92 5.605,33 1.083,83 8.384,06

3PT. Anugrah Timur Indonesia 195,62 9.809,02 1.052,99 11.057,63

4PT. Aru Alam Perkasa 7.979,35 19,09 4.580,19 384,11 12.962,74

5PT. Berkah Alam Aru 7.198,32 4.710,51 253.,60 12.162,42

6PT. Berkah Dobo Perkasa 229,03 5.731,63 13.464,16 19.424,83

7PT. Berkah Rajab Indonesia 798,91 8,73 8.338,65 3.048,29 12.194,57

8PT. Bina Makmur Lestari 43,30 12.110,55 5.697,30 17.851,15

9PT. Cahaya Malindo Abadi 236,11 10.192,57 8.920,72 19.349,40

10PT. Cakra Makmur Sentosa 644,77 12.581,85 2.236,06 15.462,68

11PT. Cipta Makmur Alami 758,29 16.629,56 1.214,85 18.602,70

12PT. Dobo Alam Makmur 17,77 8.907,37 10.610,60 19.535,75

13PT. Hijau Raya Abaditama 4.825,46 13.499,89 1.537,66 19.863,02

14Wd͘ /ŶƟ' ůŽďĂůWĞƌŬĂƐĂ ϯ ͕ ϭϴ ϰ͘ϬϮϲ͕ ϲϵ ϭϲ ͘ ϭϯϭ͕ ϲϱ ϮϬ͘ϭϲϭ͕ ϱϮ

15PT. Intra Jaya Kencana 42,15 0,06 11.571,12 7.987,82 19.601,14

16PT. Kreasindo Lahan Hijau 10,48 1,63 13.089,31 1.117,03 14.218,46

17PT. Majutama AlamNusantara 9.040,70 75,80 2.269,42 232,48 11.618,40

18Wd͘ D ƵůƟ�ƌƵ WĞƌŬĂƐĂ Ϯ͘ ϴϱϯ ͕ ϵϴ ϭϯ ͘ ϭϬϵ ͕ ϮϮ Ϯ͘ Ϭϲϰ͕ϱϵ ϭϴ͘ϬϮϳ ͕ ϳ ϵ

19PT. Pandawa UsahaNusantara 3,82 0,12 18.676,00 1.005,25 19.685.,19

20Wd͘ WůĂƟŶĚŽ �ƌƵ D ĂŬŵƵƌ ϰϰ͕ ϱϬ ϭϭ͘ ϲϬϳ ͕ ϳ ϵ ϭ͘ ϯ ϳ ϭ͕ ϴϱ ϭϯ ͘ ϬϮϰ͕ ϭϰ

21PT. Prakarsa Indonesia Timur 934,02 11.048,83 1.095,23 13.078,08

22PT. Pratama Maju Lestari 5.102,87 607,46 4.121,15 2.805,07 12.636,54

23PT. Rahmad Indonesia Subur 4.410,05 137,50 13.277,84 2.555,52 20.380,91

24Wd͘ ^ĂŚĂďĂƚ �ƌƵ ^ĞũĂƟ ϲ͘ ϰϲϯ ͕ ϳ ϵ Ϭ͕ϲ ϳ ϭϬ͘ϰϳ ϴ͕ϱϵ ϭ͘ Ϯϲϲ͕ ϯϰ ϭϴ͘ ϮϬϵ ͕ ϯϵ

25PT. Sari Indah Cemerlang 1.385,67 15.154,50 4.061,11 20.601,28

26PT. Sentra Aru Gemilang 1.718,68 21,98 8.300,91 320,33 10.361,90

27PT. Subur Makmur Abadi 69,19 20.826,61 213,23 21.109,02

28PT. Usaha Berkah Sejahtera 9.898,57 9.718,68 19.617,25

Total 66.687,32 910,66 292.425,12 92.008,36 452.031,46

29Diluar Konsesi Tebu 121.967,93 4.798,76 185.634,25 67.561,87 379.962,81

Grand Total 188.655,25 5.709,42 478.059,38 159.570,23 831.994,27

Tabel 3. Luasan Wilayah Konsesi di Kepulauan Aru(Hektare)

Sementara itu, di Provinsi Papua Barat, pada tahun2013 emerintah aerah Papua Barat mengusulkanP Drevisi RTRWP dengan perubahan fungsi kawasanhutan seluas 1.032.759 sedangkanhektare,perubahan peruntukan kawasan hutan seluas979.452 , sebuah angka fantastis yang akanhektarememperparah laju kerusakan hutan di Indonesia. DiProvinsi Sulawesi Tengah yang merupakan pro insivpercontohan UN-REDD, izin-izin perkebunan danpertambangan terus dikeluarkan oleh bupatijugatanpa mengindahkan penundaan pemberian izinbaru. Bahkan selama pelaksanaan penundaanpemberian izin baru di Kalimantan Tengah, yangmerupakan provinsi perintis REDD+, masihditemukan 12 izin baru yang dikeluarkan olehpemerintah di wilayah PIPPIB, bahkan terindikasilebih banyak lagi karena lemahnya kontrol dantransparans i da lam penerbi tan per i inan.zPelanggaran nyata juga dilakukan oleh BupatiKotawaringin Barat yang memberikan izin kepadaPT. ASMR di wilayah lahan gambut dan TamanNasional Tanjung Puting yang masuk dalam PIP IBPsetelah INPRES diterbitkan.

Sejak dikeluarkannya kebijakan penundaanpemberian izin baru, terhitung izin pertambangan dikawasan hutan justru bertambah dari 279 pada 2011dengan luas sekitar 900.000 hektare menjadi 443izin di tahun 2014 dengan luas sekitar 1,3 jutahektare. Beberapa kasus tersebut menunjukkanbahwa dalam praktiknya, instruksi residen dalampINPRES tersebut masih diabaikan dan tidak dipatuhioleh pejabat daerah. Demikian pula, KementerianLHK dan Kementerian Dalam Negeri belumsepenuhnya dapat mengawasi pejabat daerah.Penundaan pemberian izin baru tampaknya masihtunduk pada kepentingan bisnis skala besar.Pemerintah pusat dan daerah juga masih berusahamemuluskan konversi hutan melalui mekanismerevisi RTRW yang mengandung alih fungsi danperuntukkan kawasan untuk mengejar target MP3EI( P e r c e p a t a n d a n P e r l u a s a nM a s t e r p l a nPembangunan Ekonomi Indonesia).

37

K H L GEBAKARAN UTAN DAN AHAN AMBUT DIW PIPPIBILAYAH

Tujuan dari kebijakan penundaan pemberian izinbaru ini adalah untuk menghentikan sementarawaktu pembukaan hutan alam dan gambut.Sayangnya, sejak dinyatakan berlaku, kebijakan inimasih jauh dari harapan. Selain sebagian sebarantitik api berada di wilayah konsesi (baik perkebunansawit, hutan tanaman industri, maupun tambang),titik api juga berada di wilayah PIPPIB, sepertiditemukan antara lain di Kalimantan Tengah danKalimantan Barat. Berdasarkan hasil temuan

38

Greenpeace, kebijakan penundaan pemberian izinbaru tersebut ternyata belum efektif dalammencegah dan mengurangi kebakaran hutan.Analisa Greenpeace menunjukkan padabahwaFebruari 2014, lebih dari 30% titik-titik api terjadi padawilayah PIPPIB wilayah. Dari seluruh titik api padaPIPPIB di antara, 80% nya terjadi pada lahangambut Menurut data Titik Api Aktif NASA pada.

39

platform Global Forest Watch Fires, setengah dariperingatan titik api di rovinsi Riau terjadi diPkawasan-kawasan yang dilindungi atau wilayahPIPPIB. Sekitar 38 persen dari peringatan titik apiRiau terdapat pada lokasi lahan gambut (diantaranya berada diwilayah PIPPIB Revisi V) yangkaya akan stok karbon dan dapat melepaskan gasrumah kaca ke dalam atmosfer yang semakinmemicu perubahan iklim global.

40

Dengan akurasi di atas 75%, sebaran titik api nasionalyang paling tinggi adalah sebaran titik api di tahun2015 yang berjumlah 69.044. Dari 69.044 sebarantitik api nasional tersebut, sejumlah 21.552 sebarantitik api (sekitar 31%) terdapat di wilayah PIPPIB.Rata-rata sebaran titik api di wilayah PIPPIB daritahun 2011 sampai dengan 2016 adalah sekitar 28,5%dari sebaran titik api nasional (Lihat Gambar 12). Hal

Keterangan: Gambar 12 tren sebaran titik api di wilayah PIPPIB.

Gambar 12. Perbandingan Jumlah Sebaran Titik Api Nasional dengan Titik Api dalam PIPPIBdengan Tingkat Kepercayaan di atas 50% Periode 2011-2016


ini menunjukkan pahwa kebijakan penundaanpemberian izin baru belum bisa mencegah danmengurangi kebakaran hutan dan lahan di wilayahPIPPIB.

41

Kebakaran di wilayah PIPPIB ini terjadi akibatbisamerembetnya api dari wilayah di luar PIPPIB kewilayah PIPPIB dan/atau adanya titik api di wilayahPIPPIB akibat lemahnya sistem pengawasan yangdilakukan oleh pemerintah padahal sebagian besar,wilayah PIPPIB adalah hutan lindung. Lemahnyasistem pengawasan tersebut, pada akhirnyamenjadi open akses bagi pihak yang tidakb er ta n g g u n g ja wa b un t u k m em b u ka da nmengekspansi wilayah tersebut Sehingga,.

4 2

temuan titik api di wilayah PIPPIB tersebut bisamenarik kita pada kesimpulan bahwa kebakaran diwilayah PIPPIB tersebut bisa menjadi modus agarkawasan tersebut ditetapkan sebagai lahan kritisyang kemudian bisa diberikan sebagai lokasikonsesi. Apalagi, INPRES No 8 2015 masih. Tahunsangat permisif, dibuka ruang revisidengan nya petaindikatif penundaan pemberian izin baru per enambulan.

43

P T H -E R L IN D UN GA N E R HA D A P A K H A KM A /L MASYARAKAT DAT OKAL DAN ITIGASIK KONFLIK EHUTANAN

Pada PIPPIB RevisiI-XI, wilayah kelola rakyatsebagian besar berada pada kawasan hutan lindung,yaitu seluas kurang lebih 1.123.352 hektare, jikadibandingkan wilayah kelola rakyat di lahan gambutseluas kurang lebih 54.642 hektare dan wilayahkelola rakyat di hutan primer seluas kurang lebih76.198 hektare (Lihat Gambar 13). Sehingga skema44

perhutanan sosial menjadi alternatif untukm e n j a m i n p e n g h i d u p a n m a s y a r a k a t ,men goptimalkan per l in du ngan hutan danmeminimalkan konflik. Wilayah kelola rakyat misalnya dal am skema Perh utan an Sosialseharusnya tidak dimasukkan ke dalam wilayahPIPPIB, karena hal ini akan mengganggu izin kelolayang masih berlaku dan yang akan diajukan,sehingga akan menghambat tercapainya targetPerhutanan Sosial. Selain itu, masifnya alih fungsi

dan peruntukkan kawasan hutan di berbagai daerahuntuk memuluskan mega proyek telah mengancamhak-hak masyarakat adat dan lokal denganm eman faatka n pasal p eng ecua l ia n dalampenundaan pemberian izin baru untuk kepentinganproyek-proyek perkebunan skala besar. Sebagaicontoh dalam kasus MIFEE (Merauke IntegratedFood and Energy Estate) di Kabupaten Merauke, dimana hutan alam, hutan rawa dan savana tempathidup orang Marind dial ihfungsikan untukpembangunan industri pertanian dan perkebunanskala besar dengan luas mencapai 1.553.492 hektareatas nama ketahanan pangan dan energi.

Dari aspek penyelesaian konflik kehutanan, kebijakan penundaan pemberian izin baru ini jugatidak memberi ruang penyelesaian konflik lahan antara masyarakat adat, lokal dengan pemerintahdan perusahaan, sebab, tidak ada perlindungan,pengukuhan dan penguatan atas hak dan ruangkelola mereka. Pemerintah juga masih cenderunglambat merespon kepentingan masyarakat adatdan lokal yang hak-haknya dilanggar. Konflik kehutanan tidak akan bisa dikurangi selamaterdapat ketimpangan tata kuasa hutan, di manasaat ini penguasaan masyarakat masih kurang dari2%, sementara pemilik izin besar menguasai lebihdari 98%. Oleh karena itu diperlukan peninjauankembali izin konsesi yang tumpang tindih denganruang kelola masyarakat dan juga pengesahan UUPengakuan dan Perlindungan Hak-Hak MasyarakatAdat sebagai UU payung untuk melindungi hak-hakmasyarakat adat dan menetapkan hutan adatsebagai langkah awal untuk memulihkan hak-hak


Gambar 13. Wilayah Kelola Rakyat dalam PIPPIB

Keterangan: Gambar 13 luasan wilayah kelola rakyat yang berada di dalam wilayahPIPPIB gambut, PIPPIB kawasan hutan, dan PIPPIB hutan primer.

m as ya rak a t a dat a ta s h ut a n. Pe rc e pa t anp e n g u k u h a n k a w a s a n h u t a n j u g a h a r u sdimanfaatkan sebagai momentum penyelesaiankonflik dan pemulihan hak-hak masyarakat adat dan lok al .Kemen ter ian Lin gkun gan Hidup danKehutanan yang bersikeras menetapkan kawasanhutan seluas 60% yang masih bermasalah justrum e mi c u k o n fl ik d a n me n g a n c a m h ak - h a k masyarakat adat dan lokal.

45

M L DITIGASI AJU EFORESTASI

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkankebijakan penundaan pemberian izin baru pada Mei2011, tetapi penelitian yang dipimpin oleh Belinda A.Margono dari University of Maryland menunjukkanbahwa kehilangan tutupan hutan primer diIndonesia merupakan yang tertinggi di dunia,bahkan melampaui Brasil. Berdasarkan studitersebut, pada tahun 2012 tercatat Indonesia justrukehilangan kurang lebih 840.000 hektare hutan. Halini lebih besar dibanding dengan Brasil yangkehilangan kurang lebih 460.000 hektare hutan.Total kehilangan tutupan hutan primer di Indonesia(meliputi wilayah hutan berkerapatan tinggi danhutan yang terdegradasi) terutama di Sumatera,Kalimantan dan Papua, di mana konversi akibathutan tanaman industri dan perkebunan sawit yangberkembang marak selama 20 tahun terakhir,adalah mencapai kurang lebih 6.024.000 hektare.

46

Dampak dari perusakan hutan ini tidak hanyameningkatkan emisi gas rumah kaca Indonesia,tetapi juga menyebabkan satwa seperti harimauSumatera menuju ke ambang kepunahan.

Hasil penelitian yang dirilis ini sangat bertolakbelakang dengan angka yang dirilis pada awal tahunini oleh Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan Indonesia, yang mengklaim bahwadeforestasi tahunan telah jauh menurun sejak2005/2006. Angka tersebut dapat terjadi karenaperbedaan perhitungan metodologis. KementerianL i n g k u n g a n H i d u p d a n K e h u t a n a n y a n gmengabaikan estimasi deforestasi di lahan di luarwilayah kawasan hutan dan tidak memasukkan

konversi hutan alam menjadi hutan tanamanindustri, yang tetap diangap oleh KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan dalam klasifikasi wilayah “hutan”. Dari PIPPIB Revisi I sampai47

dengan Revisi XI, luas tutupan hutan dalam PIPPIBmengalami laju pengurangan tutupan hutan seluaskurang lebih 831.053 hektare (Lihat Gambar 14).

48

Hal tersebut menunjukkan bahwa INPRE Spenundaan pemberian izin baru belum dapatmemberikan perubahan menyeluruh dalamperlindungan kawasan hutan. Bahkan diperkirakanpada 2023 Indonesia akan kehilangan banyak hutanyang dimiliki dan pada tahun 2020 akibat deforestasidan akan mengakibatkan gas emisi sebanyak 41%.Te r l e b i h s e t e l a h k e m u d i a n p e m e r i n t a hmengeluarkan PP No 104 Tahun 2015 tentang TataCara Perubahan Peruntukan dan Fungsi KawasanHutan, yang membuat deforestasi hutan semakinmeningkat.

49

7. Potensi Dampak KebijakanPenundaan Pemberian IzinBaru yang Buruk

Lahan gambut berperan penting dalam menyimpankarbon dan menyediakan jasa lingkungan lain,termasuk konservasi air dan keanekaragamanhayati. Lahan gambut Indonesia yang tersebar diSumatera, Kalimantan dan Papua seluas sekitar 20,2juta hektare, diperkirakan menyimpan lebih dari 30miliarton karbon (Kementerian Kehutanan, 2008),

50

Keterangan: Gambar 14 tren pengurangan luas tutupan hutan dalam PIPPIB padaperiode 2011-2015.

Gambar 14. Luas Tutupan Hutan dalam PIPPIB Revisi I-XI (Hektare)


Gambar 16. Perbandingan Luas Kubah Gambut Riauyang Berada di dalam Wilayah Konsesidan di luar Konsesi (Hektare)

Keterangan: Gambar 16 di Provinsi Riau 1,2 juta hektare kubah gambut telahdibebani izin.

sehingga melindungi lahan gambut merupakanupaya nyata dalam hal pengurangan emisi danmanfaat lingkungan lainnya. Di antara lahan gambutyang tidak berhutan seluas 9,5 juta hektare, hanyasekitar 6,2 juta hektare gambut yang tercakup dalamwilayah PIPPIB. Sementara di antara hutan bekastebangan di lahan gambut yang seluas 5,4 jutahektare, hanya sekitar 3,9 juta hektare yangtercakup dalam wilayah PIPPIB. Padahal lahan

51

gambut yang sebagian besar terdapat di ProvinsiRiau dan Kalimantan Tengah tersebut menghadapiresiko terdegradasi lebih lanjut.

Laju deforestasi di lahan gambut berhutan selama2000-2005 adalah sekitar 100.000 hektare pertahun. Sebagian besar gambut dalam yang telahgundul dan rusak terletak di Provinsi Riau. Kajian52

terbaru menunjukkan bahwa laju deforestasi dihutan gambut di Asia Tenggara kepulauan(terutama Indonesia) selama 2000-2010 sebesar2,2% per tahun, jauh lebih tinggi dari laju deforestasitahunan di hutan hujan dataran rendah sebesar1,2%. Laju kerusakan yang tinggi pada lahan gambut

53

adalah akibat konversi yang berlanjut dengandrainase, kebakaran, pemadatan dan oksidasigambut. Pengeringan lahan gambut tersebut dapatmenyebabkan kubah gambut runtuh dan emisi gasrumah kaca meningkat. Di daerah pesisir, runtuhnyagambut telah menyebabkan intrusi air laut sehinggamemaksa petani pindah dari lahan pertanianmereka. Di antara luas wilayah Provinsi Riau, 47%

54

atau sekitar 4.202.023 hektare merupakan wilayahdengan izin konsesi (Lihat Gambar 15). Di antaraLuas kubah gambut di provinsi Riau, 36% atau sekitar1.247.585 hektare berada dalam wilayah konsesi(Lihat Gambar 16). Di antara luas wilayah di ProvinsiRiau yang dikeluarkan dari PIPPIB, sebesar 51% atauseluas kurang lebih 250.890 hektar adalahmerupakan kubah gambut (Lihat Gambar 17). Di

55

Provinsi Kalimantan Tengah, dari PIPPIB Revisi Isampai dengan PIPPIB revisi XI, di antara wilayahyang dikeluarkan dari PIPPIB seluas 602.815,492hektare tersebut, 35 % atau seluas 212.241 hektareadalah kubah gambut; sedangkan 65% atau seluas390.354 hektare bukan kubah gambut.

56


Gambar 15. Luas Wilayah Konsesi di Provinsi Riau Dibandingkandengan Luas Provinsi (Hektare)

Keterangan: Gambar 15 di Provinsi Riau 47% dari 8,9 juta hektare luas daratan telahdibebani izin.

Keterangan: Gambar 17 di Provinsi Riau kubah gambut seluas 250 ribu hektaretelah dikeluarkan dari wilayah PIPPIB.

Gambar 17. Perbandingan Luas Wilayah di dalam dan di luarKubah Gambut yang Dikeluarkan dari PIPPIB(Satuan Hektare)

Dampak langsung akibat kesalahan pengelolaanlahan gambut ini menimbulkan tantangan barudal am h a l pe ng h id upa n m asya raka t ya ngmelampaui persoalan perubahan iklim. Emisi CO2dari konversi lahan gambut menjadi perkebunankelapa sawit mencapai sekitar 60 ton/ha/th. Namun

57

lahan gambut akan terus mengeluarkan emisi gasrumah kaca meskipun kegiatan konversi telahberhenti. Mengingat pentingnya perlindunganuntuk lahan gambut tersebut dari ancamankerusakannya, maka pelaksanaan penundaanpemberian izin baru dan revisi PIPPIB semestinyamengutamakan perlindungan terhadap hutangambut dan lahan gambut bekas tebangan yangberada dalam kewenangan KLHK, dengan perhatiankhusus terhadap dua provinsi ini. Selain itu, jikakebijakan penundaan pemberian izin baru yangcenderung diterapkan, maka” usiness s sual”B a Upotensi kerugian penerimaan negara yang lebihbesar akan tetap terjadi.

Temuan Kementerian Kehutanan, Badan PemeriksaKeuangan (BPK) maupun Komisi PemberantasanKorupsi (KPK), terhadap jumlah kerugian negarayang ditimbulkan akibat praktik konversi hutanadalah melebihi dari jumlah dana yang disepakatiIndonesia-Norwegia sebesar 1 miliar USD (± Rp. 9.3triliun). Terlebih lagi INPRES mengenai penundaanpemberian izin baru juga tidak secara lengkapmelibatkan Kementerian Pertanian untuk sektorperkebunan dan Kementerian Energi dan SumberDaya Mineral untuk sektor pertambangan, sehinggahal ini semakin memperlemah kebijakan penundaanpemberian izin baru. Semua kerugian yangdigambarkan di atas belum lagi menghitungkerugian dalam konteks fungsi lingkungan yanghilang akibat prakt k deforestasi atas wilayah-iwilayah yang tidak dilindungi oleh kebijakanpenundaan pemberian izin baru. Fungsi tata air,keanekaragaman hayati termasuk hilangnyahabitat dan semakin terancamnya satwa dilindungi,kehilangan penyimpan karbon plus emisi yangditimbulkan, hilangnya sumber penghidupan sekitar60 juta orang yang hidup di sekitar hutan dan jugapotensi bencana alam akibat deforestasi yang

semakin parah. Jika semua itu dihitung maka banyakkerugian yang ditimbulkan akibat deforestasi yangberlanjut.

8. Kesimpulan

Penundaan pemberian izin baru di hutan alamprimer dan kawasan lahan gambut, seperti diaturdalam INPRES No. 10 Tahun 2011 dan INPRES-INPRESperpanjangannya tersebut (INPRES No. 6 Tahun2013 dan INPRES No. 8 Tahun 2015) merupakanlangkah penting dalam memenuhi komitmenIndonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.Langkah penundaan pemberian izin baru ini harusdilanjutkan untuk mendorong perbaikan tata kelolahutan dan lahan gambut. Namun demikian, INPRESN o . 1 0 T a h u n 2 0 1 1 d a n I N P R E S - I N P R E Sperpanjangannya tersebut ( INPRES No. 6 Tahun2013 dan INPRES No. 8 Tahun 2015) belummenunjukkan upaya mendorong perbaikan tatakelola di sektor kehutanan yang melampaui Businessas Usual. Kenyataan bahwa penundaan pemberianizin baru tidak mencakup hutan sekunder dan arealb e k a s t e b a n g a n m e n u n j u k k a n h i l a n g n yakesempatan untuk melindungi, paling sedikit untuksementara, 46,7 juta hektare hutan lainnya yangmasih kaya akan karbon dan keanekaragamanhayati.

Pengecualian dalam penundaan pemberian izin baruini terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitandengan ketahanan pangan dan energi, jugaberpotensi menimbulkan celah yang dapatmelemahkan penangguhan izin baru. INPRES inijuga tidak menyentuh persoalan hak masyarakatyang secara tegas telah tertulis menjadi komitmenPemerintah Indonesia dalam Joint Concept Note(JCN) dengan Pemerintah Norwegia dan bahkanpernah disampaikan dalam pernyataan publikPemerintah Indonesia dalam perundinganinternasional, antara lain COP 16 di Cancun. Selain itukebijakan penundaan pemberian izin baru dalambentuk INPRES, dalam pelaksanaannya masih tetapmenghadapi tantangan karena INPRES memangtidak menetapkan sanksi. Selain itu, untukmendukung keberhasilan kebijakan penundaanpemberian izin baru, perlu adanya keterbukaaninformasi publik dalam setiap revisi dari PIPPIB.


Dalam hal ini, revisi PIPPIB seharusnya jugadipublikasi dengan data-data yang bisa dibuktikankebenarannya, misalnya, siapa yang mengajukanperubahan data, kapan, dan atas dasar apa.

S T danecara keseluruhan INPRES No.10 ahun 2011INPRES-INPRES perpanjangannya beluminiberdampak secara signifikan bagi perlindungan hutan, perlindungan hak-hak masyarakat adat/lokal,mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan,mitigasi konflik dan komitmen penurunan emisi Indonesia. Penundaan pemberian izin barusemestinya tidak dipandang sebagai hasil akhir dariperwujudan komitmen Presiden untuk mencapaisasaran pengurangan emisi. Seharusnya penundaanpemberian izin baru adalah alat untuk menciptakankeadaan yang memungkinkan perbaikan tata kelolahutan dan lahan gambut, yang diperlukan untukmenunjang strategi pembangunan rendah karbon,menjaga kelestarian hutan dan melindungi hak-hakmasyarakat adat/lokal dalam mengelola sumberdaya alam secara lestari. Penundaan pemberian izinbaru seharusnya dapat membuka jalan bagikeberhasilan pembaruan kebijakan jauh melampauimasa berlakunya yang hanya dua tahun.

9. Langkah Strategis MenujuP e r b a i k a n T a t a K e l o l aHutan dan Lahan Gambut

Melihat perjalanan 6 tahun kebijakan penundaanpemberian izin baru yang dijalankan selama ini,terdapat pertanyaan mendasar tentang bagaimanadengan masa depan kebijakan tersebut. Sebagaisebuah kebijakan ”jeda” (berhenti sementara),kebijakan ini diharapkan dapat memberikan waktuyang cukup untuk melakukan pembenahan tatakelola di sektor kehutanan dan lahan gambut.Sehingga kebijakan ini harus ada titik di manapembenahan tercapai dan roda pengelolaan hutandapat kembali bergulir dengan lebih baik. Untukmencapai tit ik tersebut, pemerintah perlumengambil tindakan strategis yang inklusif untukmempercepat penyelamatan hutan dan ekosistemgambut Indonesia.

Langkah strategis tersebut haruslah termaktubdalam suatu produk hukum baru, yang melanjutkankomitmen perlindungan hutan dan ekosistemgambut dengan basis hukum yang lebih kuat(Peraturan Presiden). Oleh karena itu, KoalisiMasyarakat Sipil untuk Penyelamatan HutanIndonesia dan Iklim Global mendesak PresidenRepublik Indonesia untuk:

1. Menyusun Peta Jalan Indonesia Menuju BebasDeforestasi Tahun 2020.

Sebagai langkah awal, perlu disusun sebuah PetaJalan Indonesia Menuju Bebas Deforestasi Tahun2020 yang akan mengintegrasikan seluruh upayaperbaikan tata kelola hutan dan gambut(Penundaan pemberian izin baru; Peninjauankembali izin; Restorasi gambut; Reforma Agraria;Perhutanan Sosial; Kebijakan Satu Peta;Moratorium sawit dan pertambangan; danPengakuan dan perlindungan hak MasyarakatAdat) dalam sebuah rencana aksi yang terukur,dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehinggaantar berbagai upaya tersebut saling mendukungdalam mewujudkan pelestarian hutan danekosistem gambut yang akan menjadi penopangekonomiIndonesia yang berkelanjutan.

2. Membuat Rencana Aksi Indonesia Menuju BebasDeforestasi Tahun 2020

Kebijakan tentang Peta Jalan Indonesia MenujuBebas Deforestasi Tahun 2020 yang diusulkan,selayaknya dilengkapi dengan sebuah rencanaaksi yang terukur, dan mencakup rentang waktupembenahan (Pendek, Menengah, dan Panjang)dan rentang geografis (Nasional dan Daerah), termasuk tindakan apa saja yang akan dilakukanoleh masing-masing K/L dalam periode tersebut.Kejelasan rentang waktu ini menjadi sangatpenting, sehingga dapat diisi dengan aksi konkretdan kolaboratif antar berbagai pemangkukepentingan.


3. Memantau jalannya implementasi dari RencanaAksi Indonesia Menuju Bebas Deforestasi Tahun2020

Memantau jalannya implementasi dari rencanaaksi ini, diperlukan sebuah lembaga yang menjadipenanggung jawab utama di tingkat Nasionaldan Daerah. Sehingga Presiden sebagai pimpinantertinggi dapat mengetahui secara jelas apa sajay a n g m e n j a d i t a n t a n g a n n y a d a l a mimplementasi, untuk selanjutnya mengambiltindakan apabila diperlukan.

Kelembagaan sebagai penanggung jawab ditingkat Nasional dan Daerah tidak diartikanmembentuk sebuah lembaga baru. Presiden bisamenunjuk lembaga yang telah ada dan memilikitugas dan fungsi dalam konteks pengawasanpelaksanaan Rencana Aksi Menuju IndonesiaB e b a s De f o r e s t as i Ta h u n 20 20 ( m is al :BAPPENAS/BAPPEDA), karena yang diperlukand a r i p e n a n g g u n g j a w a b d i t i n g k a t

Nasional/Daerah ini adalah kemampuannyauntuk dapat menjembatani kolaborasi kinerjalintas sektor dan mengawasi pelaksanaankebijakan terkait. Selain itu, lembaga tersebutakan bertanggung jawab secara langsungkepada Presiden Republik Indonesia. Sehinggasetiap peluang maupun tantangan yang ditemuidan terkait dengan kolaborasi kerja lintas sektordapat segera diambil keputusannya. Dengankeberadaan lembaga ini, Rencana Aksi IndonesiaMenuju Bebas Deforestasi Tahun 2020 dapatberjalan sesuai dengan rentang waktu yang telahditentukan. Kelembagaan pada tingkat Nasionaldan Daerah juga harus memiliki pola koordinasidan komunikasi yang jelas.

4. Mempercepat terbitnya Kebijakan Satu Peta

Untuk mendukung operasional Peta JalanIndonesia Menuju Bebas Deforestasi Tahun 2020,rencana aksi, dan kelembagaan, diperlukansebuah peta yang mengintegrasikan seluruh isutematik yang berkaitan dengan pengelolaanSumber Daya Alam di Indonesia. Kebijakan inidikenal dengan ”Kebijakan Satu Peta”, di manaPresiden telah memandatkan PercepatanPelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada TingkatKetelitian Peta Skala 1:50.000 yang dituangkandalam Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016.De n ga n ada n ya sa tu pe ta, an a l i sa d anpengambilan keputusan dapat dilakukan denganlebih komprehensif, sehingga perlu dijaga aspektransparansi dan akuntabilitasnya. Selain itu,peta ini juga harus dapat diakses oleh publik,sesuai dengan format yang dibutuhkan tanpaterkecuali.

5. Evaluasi perizinan terintegrasi

Evaluasi perizinan sudah menjadi salah satuagenda prioritas dari Pemerintahan Jokowi,namun perlu dipertimbangkan untuk memilikisebuah evaluasi perizinan yang sifatnyaterintegrasi dengan melibatkan berbagai sektor,misalnya perizinan perkebunan juga melibatkansektor kehutanan dan sebaliknya. Hal inidimaksudkan juga untuk menyelesaikan

Kotak 3. Tantangan Kelembagaan yangBussiness as Usual

Salah satu tantangan utama dalam kontekskelembagaan ini adalah pola kerja lama yangtidak responsif dan cenderung menunggu.Iniyang menjadi salah satu latar belakangbermunculan lembaga quasi eksekutif yangseringkali mengundang pro-kontra. PresidenJokowi telah memiliki sikap yang sangat jelasuntuk merampingkan struktur kenegaraan dantidak menginginkan adanya lembaga baru.Pada satu sisi, ini merupakan sikap yang patutdiapresiasi, namun pada sisi lain terdapattantangan yang perlu untuk di perhatikankhususnya dari sisi reformasi birokrasi.Rendahnya kinerja birokrasi telah menjadirahasia umum, di mana butuh pucuk pimpinanyang berintegritas untuk dapat secara cepatmerubah paradigma birokrasi tersebut.“Revolusi Mental”, menjadi sebutan untukmerubah paradigma birokrasi dari cara lamamenuju cara yang lebih progresif. Namun untukmelakukannya diperlukan champion daribirokrasi yang mampu untuk melakukannya,dan dalam konteks penundaan pemberian izinbaru ini akan sangat menentukan kelembagaanyang akan memantau jalannya rencana aksipenundaan pemberian izin baru.


perizinan yang tumpang tindih. Kewenanganpenerbitan perizinan memang tergantung padasatu sektor, namun implikasi atas perizinantersebut akan berdampak pada sektor lainnya. Iniyang kemudian perlu untuk di integrasikan dalamproses evaluasi perizinan.

Seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkaitindustri berbasis lahan perlu melakukan evaluasiterhadap perizinan yang menyeluruh secarabersama-sama dan kolaboratif. Kerja ini perluu n t u k d i p a n t a u s e c a r a s e k s a m a o l e hpenanggung jawab di tingkat Nasional maupundi tingkat Daerah. Sehingga setiap hambatanmaupun capaian yang diperoleh dapat langsungdikomunikasikan kepada residen. Prosespevaluasi perizinan ini pada dasarnya merupakansebuah upaya penyaringan terhadap izin-izinyang bermasalah dengan izin-izin yang sah danuntuk memberikan jalan keluar berkeadilan

kepada para pihak. Upaya penyaringan ini padaakhirnya akan berujung kepada proses hukumyang perlu untuk diambil oleh emerintah.p

6. Melakukan penegakan hukum dan penyelesaiansengketa alternatif

Setelah upaya penyaringan melalui proses kajiulang dilaksanakan, maka tindakan selanjutnyaadalah memaksimalkan upaya penegakanhukum terhadap izin-izin yang bermasalah dantidak terbatas pada sanksi administrasi saja. Perludi bu ka ju g a p el u an g u n tu k m e la ku k anpenyelesaian sengketa alternatif untuk kasus-kasus di mana terjadi sebuah kesalahanadministratif dari pemerintah. Selain itupenegakan hukum dengan menggunakan MultiDoor Approach, patut dipertimbangkan.


1 h t t p : / / f o r e s t c l i m a t e c e n t e r . o r g / fi l e s / 2 0 0 9 - 0 9 - 2 5 %

2 0 I n t e r v e n t i o n % 2 0 b y % 2 0 P r e s i d e n t % 2 0 S B Y % 2 0on%20Climate%20Change%20at%20the%20 G-20%20Leaders%20Summit.pdf.

2h t t p : / / w w w . p r e s i d e n s b y . i n f o / i n d e x . p h p / e n g /

p i d a t o /2 0 0 9 / 12 / 17 / 12 7 4 . h tm l ht t p : / / w w w . y ou t ub e .d a n

com/watch?v=DFAN7Uvbt14.3

h t t p : / / w w w . n o r w a y . o r . i d / P a g e F i l e s / 4 0 4 3 6 2 /

Letter_of_Intent_Norway_Indonesia_26_May _2010.pdf.4

.http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/17176/ INPRES0102011.pdf5 Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim

Global,Briefing Paper: Evaluasi Tiga Tahun Kebijakan Moratorium dan

PerlindunganEkosistem Gambut Indonesia (Tugas Utama Pemimpin

Indonesia Baru), 2014.6 Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),

Jakarta-Jumát, 7 April 2017.7

Food and Agriculture Organization (FAO) 2010a. Global forest

resources assessment. Laporan utama. FAO Forest Paper No. 163.

FAO, Roma.8 Food and Agriculture Organization (FAO) 2010b. Global forest

resources, country report: Indonesia. FAO, Roma.9

Murdiayarso, Daniel.; Dewi, Sonya.; Lawrence, Deborah.; Seymour,

Frances., 2011. Moratorium Hutan Indonesia Batu loncatan Untuk

Memperbaikai Tata kelola Hutan Indonesia. Working Paper 77, Bogor:

CIFOR.10

Murdiyarso, D., van Noordwijk, M., Wasrin, U.R., Tomich, T.P. dan

Gillison, A. 2002. Environmental benefits and sustainable land-use in

Jambi transect, Sumatra, Indonesia. Journal of Vegetation Science 13:

429–438.11 Danielsen, F., Beukema, H., Burgess, N.D., Parish, F., Brühl, C., Donald,

P.F., Murdiyarso, D., Phalan, B., Reijnders, L., Struebig, M. dan

Fitzherbert, E.M. 2008 Biofuel plantations on forested lands: double

jeopardy for biodiversity and climate. Conservation Biology 23:

348–358.12

Kementerian Kehutanan 2009. Forest designation map. Kementerian

Kehutanan, Jakarta, Indonesia.13

PP No. 57 Tahun 2016 Pasal 9.14 Perbandingan luasan kawasan lindung, hutan alam primer dan lahan

gambut dalam PIPPIB bisa dilihat pada gambar 1,2,3 dan 4.15

Kementerian Kehutanan 2008. Consolidation report. Reducing

emissions from deforestation and forest degradation in Indonesia.

Kementerian Kehutanan, Jakarta, Indonesia.16 Briefing Paper. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan

Indonesia dan Iklim Global. Membaca INPRES No. 10 Tahun 2011

tentang Penundaan Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan

alam Primer dan Lahan Gambut.17

h ttp : / /w w w .m en lhk. go. i d/ s ia ra n- 5 -p re sid en -p e rp an ja ng -

moratorium.html.18

Presentasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam

Launching Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Revisi X.

Jakarta, 26 Mei 2016.19 Lihat lampiran peta 17: Provinsi Kalimantan Tengah adalah Provinsi

dengan Pengurangan Luas PIPPIB Terbesar.20

Lihat lampiran peta 14: Kondisi Kubah Gambut Provinsi Jambi

dalamPIPPIB.21

Lihat lampiran peta 3: 10 Provinsi dengan Dinamika Perubahan Luas

PIPPIB terbesar.

22Lihat lampiran peta 16: Penambahan Luas dalam PIPPIB Revisi XI di

Provinsi Papua.23

Lihat lampiran peta 9: Peta Dinamika Perubahan Luas Konsesi HPH

dalam PIPPIB Revisi I-XI.24

Lihat lampiran peta 10: Peta Dinamika Perubahan Luas Konsesi HTI

dalam PIPPIB Revisi I-XI.25 Lihat lampiran peta 11: Dinamika Perubahan Luas Konsesi Perkebunan

Sawit dalam PIPPIB Revisi I-XI.26

Data diolah berdasarkan hasil presentasi Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan dalam Launching Peta Indikatif Penundaan

Pemberian Izin BaruRevisi X. Jakarta, 26 Mei 2016.27 https://www.tempo.co/read/kolom/2016/12/14/ 2439/keterbukaan-

peta-hutan.28

http://www.beritasatu.com/politik/38759-walhi-revisi -peta-

moratorium-hutan-harus-tranparan.html.29 Lihat lampiran peta 5: Kasus Penambahan Kawasan Suaka Alam Laut30 https://www.tempo.co/read/kolom/2016/12/14/ 2439/keterbukaan-

peta-hutan.31

http://www.mongabay.co.id/2016/06/02/ kebijakan-moratorium-

sawit-dan-tambang-target-keluar-juni-bagaimana-proses-evaluasi-

perizinan/.32 INPRES No. 10 Tahun 2011 Diktum 3 poin 7 dan 8; INPRES No. 6 Tahun

2013 Diktum 3 poin 7 dan 8, dan INPRES No. 8 Tahun 2015 Diktum 3

poin 5 dan 6.33

Kontradiksi Kebijakan Moratorium: Tumpang Tindih dan Meluasnya

Deforestasi. Y.L. Franky.Yayasan Pusaka. April 2017.34

http://www.mongabay.co.id/2016/12/06/ leuser-tidak-masuk-dalam-

rtrw-aceh-apakah-sarat-kepentingan-berbagai-pihak/; http://www.

aktual.com/rtrw-eksploitatif-hutan-aceh-terancam-rusak/.35 https://www.ekuatorial.com/id/2014/05/ indonesian-luas-hutan-

m or a t o r i um - t e ru s - m e n y u s ut / # ! / s t or y = p os t - 7 4 6 8 & lo c = -

1.6477220517969224,119.43237304687499,4.36

http :/ / f wi. or. id /wp -conten t/up loa ds/2 015/0 5/ P KHI -20 09 -

2013_update__sz.pdf.37 http://www.redd-indonesia.org/index.php/pers/ 1199-siaran-pers-

dalam-rangka-3-tahun-moratorium-hutan.38

Harian Kompas edisi 7 September 2015"Asap dan Moratorium", ha 6.l39

.Lihat beritasatu.com40

NASA FIRMS FAQ Morton, D., R. DeFries, J. T. Randerson, L. Giglio, W.

Schroeder, dan G. van der Werf. 2008. Agricultural intensification

increases deforestation fire activity in Amazonia. Global Change Biology

14:2262-2276.

41Lihat lampiran peta 7: Peta Sebaran Titik Api dalam Wilayah PIPPIB

Periode 2011-2016.42 Beritasatu.com, Loc Cit.,43

Harian Kompas, Loc Cit.,44

Lihat lampiran peta 13: Peta Wilayah Kelola Rakyat dalam PIPPIB

Revisi XI.45

http://www.redd-indonesia.org/index.php/pers/ 1199-siaran-pers-

dalam-rangka-3-tahun-moratorium-hutan.46

Margono, B.A.,Potapov, P.V., Turubanova, S., Stolle.F., dan Hansen,

M.C.Primary Forest Cover Loss in Indonesia Over 2000-2012. Nature

Climate Change. Supplementary Information. Macmillan Publishers

Limited. 2014.47 http://www.mongabay.co.id/2013/11/15/temuan peta-hutan-google--

laju-deforestasi-meningkat-di-indonesia/.48

Lihat lampiran peta 8: Peta Tutupan Hutan dalam Wilayah PIPPIB

Periode 2011-2015.49 http://www.antikorupsi.org/id/content/ moratorium-hutan-gagal-

tekan-deforestasi-di-kalteng.50

Kementerian Kehutanan 2008 Consolidation report. Reducing


Kementerian Kehutanan, Jakarta, Indonesia.51 Lawrence, D. 2011 Indonesia's forest moratorium: analyzing the

numbers . http:/ /blog. cifor.org/3272/indonesia%E2%80%99s-

forestmoratorium%E2%80%94analyzing-the-numbers.52

Kementerian Kehutanan 2008 Consolidation report. Reducing


Kementerian Kehutanan, Jakarta, Indonesia.53

Miettinen, J, Shi, C.H. dan Liew, S.C. 2011 Deforestation rates in insular

Southeast Asia between 2000 and 2010. Global Change Biology 17:

2261–2270.54 Joshi, L., Janudianto, van Noordwijk, M. dan Pradhan, U.P. 2010

Investment in carbon stocks in the eastern buffer zone of Lamandau

River Wildlife Reserve, Central Kalimantan province, Indonesia: a REDD+

feasibility study. Laporan proyek. World Agroforestry Centre, Bogor,

I n d o n e s i a . h t t p : / / w w w . w o r l d a g r o f o r e s t r y . o r g

/sea/publication?do=view_pub_detail&pub_no=RP0268-11 (10

October 2011).55

Lihat lampiran peta 15: Ancaman Terhadap Kubah Gambut oleh

Konsesi di Provinsi Riau.56 Lihat lampiran peta 14: Kondisi Kubah Gambut Provinsi Jambi dalam

PIPPIB.57

Murdiyarso, D., Hergoualc'h, K. dan Verchot, L.V. 2010 Opportunities

for reducing greenhouse gas emissions in tropical peatlands.

P roceed in gs of t he N ati onal A ca de my of Sc ien ces USA

107:19655–19660.

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global

Madani Kaoem Telapak FWI Epistema JKPP Pusaka WRI Indonesia Greenpeace- - - Institute - - - -Indonesia JPIK Sawit Watch Kemitraan Aksi! for Gender Walhi Kalteng Paradisea YCMM HuMA- - - - - - - - -DebtWatch Yayasan Merah Putih WARSI Silva Papua YALI Papua PTPPMA Papua KpSHK Lemang- - - - - - -Nusa Kalimantan Barat ELSAM Solidaritas Perempuan- - - ICEL

Tim Penulis: Teguh Surya, Yustina A. Murdiningrum, Anggalia Putri, Nirarta Samadhi, Luluk Uliyah, Cindy Julianti

Tim Analisa Spatial: Abu Meredian, Farid Wajdi, Rahmat Sulaiman, Wira Handieto

Penata Letak: Andi Sandhi


Din

am

ika

Lu

as

La

ha

nG

am

bu

tp

ad

aP

IPP

IBR

evi

siII-X

ID

ina

mik

aLu

as

Huta

nA

lam

Pri

mer

pad

aP

IPP

IBR

evi

siII-X

ID

ina

mik

aLu

as

Kaw

asa

nH

uta

n(H

uta

nLin

du

ng

da

nK

SP

A)

pad

aP

IPP

IBR

evi

siII-X

I

Tota

lPe

nam

ba

han

da

nP

engu

ran

gan

Lu

as

PIP

PIB

Per

Jenis

Obye

kM

ora

torium

dari

PIP

PIB

Re

visi

I-X

ID

inam

ika

Tota

lP

ena

mb

aha

nd

an

Pen

gura

nga

nLua

sP

IPP

IBpad

aLaha

nG

am

but

dari

PIP

PIB

Re

visi

I-X

ID

inam

ika

Tota

lPe

na

mb

aha

nd

an

Pen

gu

ran

gan

Lu

as

PIP

PIB

pad

aK

aw

asa

nH

uta

nd

ari

PIP

PIB

Revis

iI-X

ID

ina

mik

aTota

lPen

am

bah

an

dan

Pe

ngu

ran

gan

Lu

as

PIP

PIB

pa

da

Huta

nA

lam

Prim

er

dari

PIP

PIB

Revis

iI-V

IIIda

nR

evi

siX

-XI

Pe

rban

din

ga

nP

ena

mb

ah

an

da

nP

eng

ura

nga

nL

ua

sP

IPP

IBd

i10

Pro

vinsid

en

gan

Pe

rub

aha

nTe

rbe

sar

da

riP

IPP

IBR

evi

siI-

XI

(Hekta

re)

Tota

lPe

na

mb

ah

an

dan

Pe

ngu

ran

ga

nL

uas

PIP

PIB

Per

Jen

isO

byek

Mora

tori

um

da

riP

IPP

IBR

evi

siI-

XI

Ka

wa

san

Hu

tan

Pe

nyu

mb

an

gL

ua

san

Te

rbe

sar

da

lam

PIP

PIB

Re

visi

I-X

I

Lua

sP

IPP

IBB

erd

asa

rkan

Fun

gsiK

aw

asan

da

lam

PIP

PIB

Re

visi

I-X

I(H

ekta

re)

Din

am

ika

Lua

sK

aw

asan

Huta

nd

ala

mP

IPP

IBR

evis

iII-

XI

Penam

ba

han

Luas

diP

IPP

IBR

evis

iIV

da

riK

SA

/KS

AL

(Rib

uH

ekt

are

)

Din

am

ika

Lu

as

Ka

wa

san

Hu

tan

da

lam

PIP

PIB

Re

vis

iII-X

I

Lu

as

Lah

an

Gam

bu

tyan

gD

ima

sukk

an

ked

ala

mP

IPP

IBR

evi

siI-

XI

Lu

as

La

ha

nG

am

bu

tya

ng

Dik

elu

ark

an

da

riP

IPP

IBR

evi

siI-

XI

Din

am

ika

Tota

lPen

am

bah

an

dan

Pe

ngu

ran

gan

Lu

as

PIP

PIB

pa

da

Lah

an

Gam

but

(Wetla

nd

Inte

rna

tiona

l20

02)

dari

PIP

PIB

Revis

iI-X

I

Pe

rba

ndin

ga

nJu

mla

hS

eb

ara

nT

itik

ApiN

asi

on

ald

engan

Titi

kA

pi

dala

mP

IPP

IBd

enga

nT

ingka

tK

ep

erc

aya

an

Dia

tas

50%

Period

e2011

-20

16

Se

bara

nTitik

Ap

ida

lam

PIP

PIB

Berd

asa

rka

nT

ingka

tAku

rasi

Da

taP

eri

ode

20

11-2

016

Seba

ran

Titi

kA

pid

ala

mP

IPP

IBB

erd

asar

kan

Tin

gka

tA

kura

siD

ata

Pe

rio

de

2011

-20

16

Perb

and

ingan

Jum

lah

Titi

kA

pidala

mW

ilaya

hP

IPP

IBden

gan

Titik

ApiN

asio

nalP

erio

de

2011

-20

16

Luas

Tu

tupan

Huta

nda

lam

PIP

PIB

Revi

siI-

XI(H

ekt

are

)Laju

Peng

ura

ngan

Huta

ndala

mW

ilayah

PIP

PIB

Revis

iI-

XI(H

ekt

are

)

Din

am

ika

Lu

as

PIP

PIB

Re

visi

I-X

Id

ari

Ko

nse

siH

PH

Din

am

ika

Pen

am

ba

han

da

nP

en

gura

ng

an

Wila

yah

Kon

sesi

HP

Hd

ala

mP

IPP

IBR

evi

siI-

XI

Din

am

ika

To

talP

en

am

bah

an

dan

Pe

ng

ura

ng

an

Lu

as

PIP

PIB

Re

vis

iI-

XI

da

riK

on

sesiH

TI

Perb

an

din

ga

nK

onsesiH

TI

yang

Dim

asukka

nd

an

Dik

elu

ark

an

da

riP

eta

PIP

PIB

Revis

iI-X

I(H

ekt

are

)

Din

am

ika

Tota

lPe

na

mb

aha

nd

an

Pen

gu

ran

gan

Lu

as

PIP

PIB

Revis

iI_X

Id

ari

Ko

nse

siP

erk

ebu

nan

Sa

wit

Pe

rba

nd

ing

an

Ko

nse

siP

erk

ebu

nan

Saw

ityan

gD

ima

sukk

an

dan

Dik

elu

ark

an

da

riP

eta

PIP

PIB

Revis

iI-X

I

Din

am

ika

Tota

lP

ena

mb

aha

nd

an

Pen

gura

nga

nLuas

Tam

bang

Ba

tubara

dala

mP

IPP

IBR

evis

iI-X

I(H

ekt

are

)P

erb

and

ing

an

Ko

nse

siTa

mb

an

gd

iS

um

ate

rad

an

Ka

lima

nta

nya

ng

Dim

as

uka

nd

an

Dik

elu

ark

an

da

riP

IPP

IB(H

ek

tare

)

Lua

sW

ilaya

hK

onsesid

ala

mK

ub

ah

Ga

mb

ut

(He

kta

re)

Pe

nam

ba

ha

nd

an

Pe

ng

ura

ng

an

Lua

sP

IPP

IBd

iPro

vin

siR

iau

Luas

Wila

yah

Konse

sidiP

rovi

nsi

Ria

uD

ibandin

gka

ndeng

an

Luas

Pro

vinsi

(Hekt

are

)P

erb

an

din

gan

Luas

Ku

ba

hG

am

bu

tR

iau

yang

Be

rad

ad

idala

mW

ilaya

hK

on

sesi

dan

dil

ua

rK

on

sesi

(Hekta

re)

Pe

rba

nd

ing

an

Lu

as

Wila

yah

did

ala

mdan

dilu

ar

Kub

ah

Ga

mb

ut

yan

gD

ike

lua

rkan

dari

PIP

PIB

(Sa

tuan

He

kta

re)

Din

am

ika

Penam

bahan

Luas

PIP

PIB

Revis

iI-

XIdari

Kon

sesiH

PH

Penam

bahan

Luas

PIP

PIB

Re

visiX

-XI

Pe

nam

ba

han

da

nP

engu

rangan

Lu

as

PIP

PIB

diP

rovi

nsi

Kalim

an

tan

Tenga

h(H

ekta

re)

Kub

ah

Gam

but

yang

Dik

elu

ark

an

da

riP

IPP

IB(H

ekt

are

)T

ren

Jum

lah

Titi

kA

piK

eb

akara

nL

ah

an

dan

Huta

nd

ala

mA

realP

IPP

IBdiP

rovi

nsi

Ka

limanta

nTen

gah

6 Tahun PenundaanPemberian Izin Baru

� Hutan 5x Pulau Bali raibseluas (2,7 juta hektare)

� Izin masih terus dilakukanalih fungsi hutan

� Kehilangan 831 ribututupan hutan seluas

hektare di wilayah PIPPIB

� Dari tahun 2011-2015, rata-rata 28,5% titik apinasional di wilayah PIPPIBberada

� Ancaman terhadap hak-hak masyarakat adat/lokal

atas masih terjadiwilayah kelola rakyat

� Penundaan pemberian izin baru berupa yangINPREStidak memiliki konsekuensi hukum jika

tidak dilaksanakan

� Tidak dilibatkannya Kementerian Pertanian danKementerian ESDM dalam INPRES

� Tidak melindungi seluruh hutan alam dan lahan

gambut yang tersisa seluas 46.7 juta hektare

� Diberlakukannya yangberbagai pengecualianmelemahkan tujuan penundaan pemberian izin baru

� Belum adanya keterbukaan informasipublik tentang pengelolaan hutan dan SDA lain

� Perbedaan tafsir kategori lahanmengenai

gambut antara pemda dan unit pelaksana teknis

KLHK

KendalaPenyempurnaan Tata

Kelola Hutan Alamdan Lahan Gambut

Peta Jalan IndonesiaMenuju BebasDeforestasi Tahun2020 2

Rencana AksiIndonesia MenujuBebas DeforestasiTahun 2020

3Memantau jalannyaimplementasi dariRencana AksiIndonesia MenujuBebas DeforestasiTahun 2020Mempercepat

terbitnya KebijakanSatu Peta

4

5Evaluasiperizinanterintegrasi

6Penegakan hukumdan penyelesaiansengketa alternatif 6 Langkah

strategispenyempurnaan

tata kelola hutanalam dan lahan

gambut

1

- Pertemuan G20 di PittsburghSeptember 2009

- Pertemuan Puncak PerubahanIklim di Copenhagen,Desember 2009




Antara Indonesiadan Norwegia


6 Langkah strategis penyempurnaan tata kelola hutan alam ... · Rencana Aksi Indonesia Menuju Bebas Deforestasi Tahun 2020 3 Memantau jalannya implementasi dari Rencana Aksi ... tersebut

Documents