Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
I. Latar Belakang
Etika merupakan suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia
sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Etika dapat dibagi menjadi beberapa
pengertian dan etika profesi terdapat suatu kesadaran yang kuat untuk mengindahkan etika
profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang
memerlukan. Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan
pengakuan profesi akan tanggungjawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan.
Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung-jawab profesionalnya dan merupakan
landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk
berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi.
Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu
pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses
sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut.
II. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:
1. Apa yang dimaksud dengan etika profesi akuntansi ?
2. Apa saja jenis-jenis kode etik yang ada di dalam etika profesi akuntansi ?
III. Tujuan
Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah
1. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai etika profesi akuntansi.
2. Untuk mengetahui jenis-jenis kode etik yang ada di dalam etika profesi akuntansi.
1
Page 2
BAB II
PEMBAHASAN
Etika profesi akuntansi merupakan suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan
buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang
membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai Akuntan.
Dalam perkembangan Profesi Akuntan dibagi menjadi empat fase:
a. Akuntan Publik adalah seorang praktisi dan gelar profesional yang diberikan kepada
akuntan di Indonesia yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan RI untuk
memberikan jasa audit umum dan review atas laporan keuangan, audit kinerja dan audit
khusus serta jasa dalam bidang non-atestasi lainnya seperti jasa konsultasi, jasa
kompilasi, dan jasa-jasa lainnya yang berhubungan dengan akuntansi dan keuangan.
b. Akuntan Pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada badan-badan pemerintah seperti
di departemen, BPKP dan BPK, Direktorat Jenderal Pajak dan lain-lain.
c. Akuntan Pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi yaitu
mengajar, menyusun kurikulum pendidikan akuntansi dan melakukan penelitian di
bidang akuntansi.
d. Akuntan Manajemen adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau
organisasi. Tugas yang dikerjakan adalah penyusunan sistem akuntansi, penyusunan
laporan akuntansi kepada pihak intern maupun ekstern perusahaan, penyusunan
anggaran, menangani masalah perpajakan dan melakukan pemeriksaan intern.
Adapun ciri profesi menurut Harahap (1991) adalah sebagai berikut:
1. Memiliki bidang ilmu yang ditekuninya yaitu yang merupakan pedoman dalam
melaksanakan keprofesiannya.
2. Memiliki kode etik sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku anggotanya dalam
profesi itu.
3. Berhimpun dalam suatu organisasi resmi yang diakui oleh masyarakat atau pemerintah.
4. Keahliannya dibutuhkan oleh masyarakat.
5. Bekerja bukan dengan motif komersil tetapi didasarkan kepada fungsinya sebagai
kepercayaan masyarakat.
2
Page 3
KODE ETIK IFAC
IFAC (International Federation of Accountans) adalah organisasi global untuk profesi
akuntansi. IFAC berkomitmen untuk melindungi kepentingan umum dengan mengembangkan
standar internasional menjadi berkualitas tinggi, mempromosikan nilai-nilai etika secara
intensive, mendorong kualitas prakteknya dan mendukung pembangunan di segala bidang
profesi di seluruh dunia.
Misi dari International Federation of Accountants (IFAC) sesuai dengan konstitusinya
adalah membangun dan meningkatan profesi akuntansi di segala bidang selaras dengan standard,
mampu menyediakan pelayanan berkualitas tinggi secara konsisten bagi kepentingan publik.
Dalam pencapaian misi tersebut, IFAC membentuk sebuah komite etika IFAC, untuk
menciptakan dan menerbitkan dengan kewenangannya standar-standar etika berkualitas tinggi
dan pernyatan- pernyataan lainnya bagi profesi akuntan untuk digunakan diseluruh dunia. Kode
etik ini menetapkan persyaratan etika bagi profesi akuntan.
Kode Etik ini meliputi dalam tiga bagian. Bagian A adalah bagian yang menetapkan
prinsip-prinsip dasar etika untuk akuntan dan menyediakan kerangka kerja konseptual untuk
menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Kerangka kerja konseptual menyediakan petunjuk dasar
tentang etika. Akuntan diminta untuk menerapkan kerangka kerja konseptual guna
mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan prinsip-prinsip dasar etika, untuk mengevaluasi
pengaruh signifikan dari ancaman-ancaman itu dan menerapkan perlindungan untuk mengurangi
ancaman-ancaman itu hingga ke tingkat yang dapat diterima. Bagian B dan C menggambarkan
bagaimana kerangka kerja konseptual diterapkan dalam situasi khusus. Kerangka kerja
konseptual mengandung contoh penjagaan keamanan yang mungkin cocok guna mengarahkan
ancaman-ancaman untuk patuh terhadap prinsip-prinsip dasar, dan juga mengandung contoh
situasi dimana penjagaan keamanan tidak tersedia, sehingga tercipta ancaman-ancaman yang
seharusnya bisa dihindari.
Bagian B diterapkan profesi akuntan dalam praktek untuk kepentingan publik. Bagian C
diterapkan profesi akuntan dalam praktek untuk dunia bisnis. Dalam praktek profesi akuntan
untuk kepentingan publik mungkin juga ditemukan tuntunan kode etik bagian C yang relevan
dengan kondisi mereka sebenarnya.
3
Page 4
Prinsip-prinsip Fundamental Etika IFAC ada 5 bagian yaitu :
1. Integritas.
Seorang akuntan profesional harus bertindak tegas dan jujur dalam semua hubungan
bisnis dan profesionalnya.
2. Objektivitas.
Seorang akuntan profesional seharusnya tidak boleh membiarkan terjadinya bias, konflik
kepentingan, atau dibawah pengaruh orang lain sehingga mengesampingkan
pertimbangan bisnis dan profesional.
3. Kompetensi profesional dan kehati-hatian.
Seorang akuntan professional mempunyai kewajiban untuk memelihara pengetahuan dan
keterampilan profesional secara berkelanjutan pada tingkat yang dipelukan untuk
menjamin seorang klien atau atasan menerima jasa profesional yang kompeten yang
didasarkan atas perkembangan praktik, legislasi, dan teknik terkini. Seorang akuntan
profesional harus bekerja secara tekun serta mengikuti standar-standar profesional harus
bekerja secara tekun serta mengikuti standar-standar professional dan teknik yang berlaku
dalam memberikan jasa profesional.
4. Kerahasiaan.
Seorang akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang
diperolehnya sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis serta tidak boleh
mengungkapkan informasi apa pun kepada pihak ketiga tanpa izin yang benar dan
spesifik, kecuali terdapat kewajiban hukum atau terdapat hak profesional untuk
mengungkapkannya.
5. Perilaku profesional.
Seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan perundang-undangan yang
relevan dan harus menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.
KODE ETIK IAI
Kode etik yang ditetapkan oleh Institusi Akuntan lokal seharusnya relevan dengan kode
etik profesi akuntan yang ditetapkan oleh IFAC. Landasan dasar kode etik yang ditetapkan IAI
(Ikatan Akuntan Indonesia) menekankan pada pentingnya prinsip etika bagi akuntan, artinya;
4
Page 5
1. Keanggotaan dalam Ikatan Akuntan Indonesia bersifat sukarela. Dengan menjadi
anggota, seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri di atas dan
melebihi yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan.
2. Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan
profesi akan tanggung-jawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip
ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung-jawab profesionalnya dan merupakan
landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen
untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi.
Kode etik IAI memuat delapan prinsip etika sebagai berikut:
1. Tanggungjawab profesi
2. Kepentingan publik
3. Integritas
4. Objektifitas
5. Kompetensi dan kehati-hatian professional
6. Kerahasiaan
7. perilaku professional
8. Standar teknis.
Berdasarkan uraian diatas bisa disimpulkan bahwa IAI dalam menetapkan kode etik
akuntan di Indonesia berpedoman atau mengadopsi sebagian dari kode etik yang ditetapkan
IFAC, sehingga Kode etik IAI sudah relevan dengan Kode etik IFAC. Secara keseluruhan
komposisi Kode etik IAI terdiri dari;
1. Prinsip Etika
2. Aturan Etika
3. Interpretasi Aturan Etika
KODE ETIK IAPI
Insitut Akuntan Publik Indonesia adalah organisasi profesi akuntan publik di Indonesia.
IAPI berwenang melaksanakan ujian sertifikasi akuntan publik, penyusunan dan penerbitan
standar professional dan etika akuntan publik, serta menyelenggarakan program pendidikan
berkelanjutan bagi seluruh akuntan publik di Indonesia. Salah satu hal yang membedakan profesi
akuntan publik dengan profesi lainnya adalah tanggung jawab profesi akuntan publik dalam
5
Page 6
melindungi kepentingan publik. Oleh karena itu, tanggung jawab profesi akuntan publik tidak
hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja. Ketika bertindak untuk kepentingan
publik, para pelaku profesi akuntan publik harus mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip
dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Kode etik ini
terdiri dari dua bagian, yaitu bagian A dan bagian B.
Bagian A
Bagian A memuat Prinsip Dasar Etika Profesi dan memberikan kerangka konseptual
untuk penerapan prinsip. Prinsip Dasar yang disajikan dalam Bagian A terdiri dari 5 prinsip,
yaitu Integritas, Objektivitas, Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional, Kerahasiaan, dan
Perilaku Profesional.
1. Prinsip Integritas
a. Prinsip integritas mewajibkan setiap praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan
profesional dan hubungan bisnisnya.
b. Praktisi tidak boleh terkait dengan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya yang
diyakininya terdapat kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan,
pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati, dam penghilangan atau
penyembunyian yang dapat menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan.
2. Prinsip Objektivitas
a. Prinsip objektivitas mengharuskan praktisi untuk tidak membiarkan subjektivitas,
benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain memengaruhi
pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya.
b. Praktisi mungkin dihadapkan pada situasi yang dapat mengurangi objektivitasnya.
Karena beragamnya situasi tersebut, tidak mungkin untuk mendefinisikan setiap situasi
tersebut. Setiap praktisi harus menghindari setiap hubungan yang bersifat subjektif atau
yang dapat mengakibatkan pengaruh yang tidak layak terhadap pertimbangan
profesionalnya.
3. Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional
a. Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional mewajibkan
setiap praktisi untuk memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan
untuk menjamin pemberian jasa profesional yang kompeten kepada klien atau pemberi
kerja, dan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan saksama sesuai dengan
6
Page 7
standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa
profesionalnya.
b. Pemberian jasa profesional yang kompeten membutuhkan pertimbangan yang cermat
dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional.
c. Pemeliharaan kompetensi profesional membutuhkan kesadaran dan pemahaman yang
berkelanjutan terhadap perkembangan teknis profesi dan perkembangan bisnis yang
relevan. Pengembangan dan pendidikan profesional yang berkelanjutan sangat diperlukan
untuk meningkatkan dan memelihara kemampuan praktisi agar dapat melaksanakan
pekerjaannya secara kompeten dalam lingkungan profesional.
d. Sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional mengharuskan setiap praktisi untuk
bersikap dan bertindak secara hati-hati, menyeluruh, dan tepat waktu, sesuai dengan
persyaratan penugasan.
e. Setiap praktisi harus memastikan tersedianya pelatihan dan penyeliaan yang tepat bagi
mereka yang bekerja di bawah wewenangnya dalam kapasitas profesional.
f. Bila dipandang perlu, praktisi harus menjelaskan keterbatasan jasa profesional yang
diberikan kepada klien, pemberi kerja, atau pengguna jasa profesional lainnya untuk
menghindari terjadinya kesalahtafsiran atas pernyataan pendapat yang terkait dengan jasa
profesional yang diberikan.
4. Prinsip Kerahasiaan
Prinsip kerahasiaan mewajibkan setiap praktisi untuk tidak melakukan tindakan-tindakan
sebagai berikut:
a. Mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional
dan hubungan bisnis kepada pihak di luar KAP atau Jaringan KAP tempatnya bekerja tanpa
adanya wewenang khusus, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkannya sesuai
dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku; dan
b. Menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan
hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga.
5. Prinsip Perilaku Profesional
Prinsip perilaku profesional mewajibkan setiap praktisi untuk mematuhi setiap
ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari setiap tindakan yang dapat
mendiskreditkan profesi. Hal ini mencakup setiap tindakan yang dapat mengakibatkan
7
Page 8
terciptanya kesimpulan yang negatif oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki
pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, yang dapat menurunkan reputasi
profesi.
Bagian B
Bagian B memuat Aturan Etika Profesi yang memberikan ilustrasi mengenai penerapan
kerangka konseptual pada situasi tertentu.
1. Ancaman dan Pencegahan
Ancaman
Kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat terancam oleh berbagai situasi.
Ancaman-ancaman tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Ancaman kepentingan pribadi, seperti kepentingan keuangan pada klien,
ketergantungan yang signifikan atas jumlah imbalan jasa professional yang
diperoleh dari suatu klien, kekhawatiran atas kemungkinan kehilangan klien,
b. Ancaman telaah pribadi, seperti penemuan kesalahan yang signifikan ketika
dilakukan pengevaluasian kembali hasil pekerjaan praktisi,
c. Ancaman advokasi, seperti mempromosikan saham suatu entitas yang efeknya
tercatat di bursa (emiten) yang merupakan klien audit laporan keuangan,
d. Ancaman kedekatan seperti anggota tim perikatan merupakan anggota keluarga
langsung atau anggota keluarga dekat dari direktur atau pejabat klien, dan
e. Ancaman intimidasi, seperti ancaman atas pemutusan perikatan atau penggantian
tim perikatan.
Pencegahan
Pencegahan yang dapat menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke
tingkat yang dapat diterima dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Pencegahan yang dibuat oleh profesi, perundang-undangan, atau peraturan
b. Pencegahan dalam lingkungan kerja, mencakup pencegahan pada tingkat institusi
dan pada tingkat perikatan.
Pencegahan pada tingkat institusi contohnya:
Kepemimpinan KAP atau Jaringan KAP yang menekankan pentingnya kepatuhan pada
prinsip dasar etika profesi.
8
Page 9
Kepemimpinan KAP atau Jaringan KAP yang memastikan terjaganya tindakan untuk
melindungi kepentingan publik oleh anggota tim assurance.
Kebijakan dan prosedur untuk menerapkan dan memantau pengendalian mutu
Perikatan
Kebijakan dan prosedur internal yang terdokumentasi yang memastikan terjaganya
kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi.
Penunjukan seorang anggota manajemen senior untuk bertanggung jawab atas
pengawasan kecukupan fungsi sistem pengendalian mutu KAP atau Jaringan KAP.
Kebijakan dan prosedur yang mendorong dan memotivasi staf untuk berkomunikasi
dengan pejabat senior KAP atau Jaringan KAP mengenai setiap isu yang terkait dengan
kepatuhan pada prisip dasar etika profesi yang menjadi perhatiannya.
Pencegahan pada tingkat perikatan contohnya:
Melibatkan praktisi lainnya untuk menelaah hasil pekerjaan yang telah dilakukan atau untuk
memberikan saran yang diperlukan.
Melakukan konsultasi dengan pihak ketiga yang independen, seperti komisaris independen,
organisasi profesi, atau praktisi lainnya.
Mendiskusikan isu-isu etika profesi dengan pejabat klien yang bertanggung jawab atas tata
kelola perusahaan.
2. Penunjukkan Praktisi, KAP, atau Jaringan KAP
Sebelum menerima suatu klien baru, setiap praktisi harus mempertimbangkan potensi
terjadinya ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi yang diakibatkan oleh
diterimanya klien tersebut. Ancaman potensial terhadap integritas atau perilaku profesional
antara lain dapat terjadi dari isu-isu yang dapat dipertanyakan yang terkait dengan klien (pemilik,
manajemen, atau aktivitasnya). Setiap praktisi hanya boleh memberikan jasa profesionalnya jika
memiliki kompetensi untuk melaksanakan perikatan tersebut. Sebelum menerima perikatan,
setiap praktisi harus mempertimbangkan setiap ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar
etika profesi yang dapat terjadi dari diterimanya perikatan tersebut.
9
Page 10
3. Benturan Kepentingan
Setiap praktisi harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk
mengidentifikasi setiap situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, karena situasi
tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi.
Ancaman terhadap objektivitas atau kerahasiaan dapat terjadi ketika praktisi memberikan jasa
profesional untuk klien-klien yang kepentingannya saling berbenturan atau kepada klien-klien
yang sedang saling berselisih dalam suatu masalah atau transaksi.
4. Pendapat kedua
Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dapat terjadi ketika praktisi
diminta untuk memberikan pendapat kedua (second opinions) mengenai penerapan akuntansi,
auditing, pelaporan, atau standar/prinsip lain untuk keadaan atau transaksi tertentu oleh, atau
untuk kepentingan, pihak-pihak selain klien. Signifikansi ancaman akan tergantung dari kondisi
yang melingkupi permintaan pendapat kedua, serta seluruh fakta dan asumsi lain yang tersedia
yang terkait dengan pendapat profesional yang diberikan.
5. Imbalan Jasa Profesional dan Bentuk Remunerasi Lainnya
Dalam melakukan negosiasi mengenai jasa profesional yang diberikan, praktisi dapat
mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional yang dipandang sesuai. Fakta terjadinya jumlah
imbalan jasa profesional yang diusulkan oleh praktisi yang satu lebih rendah dari praktisi yang
lain bukan merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi. Akan tetapi, ancaman terhadap
kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat saja terjadi dari besaran imbalan jasa
profesional yang diusulkan.
6. Pemasaran Jasa Profesional
Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat terjadi ketika praktisi
mendapatkan suatu perikatan melalui iklan atau bentuk pemasaran lainnya. Setiap praktisi tidak
boleh mendiskreditkan profesi dalam memasarkan jasa profesionalnya. Mereka juga harus
bersikap jujur dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan seperti pembuat pernyataan yang
berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau
10
Page 11
pengalaman yang telah diperoleh atau membuat pernyataaan yang merendahkan atau melakukan
perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan praktisi lain.
7. Penerimaan Hadiah atau Bentuk Keramahtamahan Lainnya
Praktisi maupun anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekatnya mungkin saja
ditawari suatu hadiah atau bentuk keramahtamahan lainnya (hospitality) oleh klien. Penerimaan
pemberian tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika
profesi terutama dalam hal objektifitas praktisi.
8. Penyimpanan Aset Milik Klien
Setiap praktisi tidak boleh mengambil tanggung jawab penyimpanan uang atau aset
lainnya milik klien, kecuali jika diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku dan jika
demikian, praktisi wajib menyimpan aset tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
9. Objektivitas Semua Jasa Profesional
Setiap praktisi harus mempertimbangkan ada tidaknya ancaman terhadap kepatuhan pada
prinsip dasar objektivitas yang dapat terjadi dari adanya kepentingan dalam, atau hubungan
dengan, klien maupun direktur, pejabat, atau karyawannya. Sebagai contoh, ancaman kedekatan
terhadap kepatuhan pada prinsip dasar objektivitas dapat terjadi dari hubungan keluarga,
hubungan kedekatan pribadi, atau hubungan bisnis.
10. Independensi dalam Perikatan Assurance
Dalam melaksanakan perikatan assurance, Kode Etik ini mewajibkan anggota tim
assurance, KAP, dan jika relevan, Jaringan KAP, untuk bersikap independen terhadap klien
assurance sehubungan dengan kapasitas mereka untuk melindungi kepentingan publik.
KODE ETIK IAMI
IMA (Institute of Management Accountants) mengeluarkan suatu pernyataan yang
menguraikan tentang standar perilakuk etis akuntan manajemen. Standar tersebut adalah sebagai
berikut:
11
Page 12
1. Kompetensi
Akuntan manajemen bertanggung jawab untuk
a. Menjaga tingkat kompetensi profesional yang diperlukan dengan terus menerus
mengembangkan pengetahuan dan keahliannya.
b. Melakukan tugas-tugas profesionalnya sesuai dengan hukum, peraturan, dan standar
teknis yang berlaku
c. Menyusun laporan dan rekomendasi yang lengkap serta jelas setelah melakukan analisis
yang benar terhadap informasi yang relevan dan dapat dipercaya
2. Kerahasiaan
Akuntan manajemen bertanggun jawab untuk:
a. Menahan diri untuk tidak mengungkapkan tanpa ijin informasi rahasia berkenaan dengan
tugas-tugasnya, kecuali diharuskan secara hukum
b. Memberitahu bawahan seperlunya kerahasiaan dari informasi yang berkenaan dengan
tugas-tugasnya dan memonitor aktivitas mereka untuk menjaga kerahasiaan tersebut
c. Menahan diri dari penggunaan informasi rahasia yang berkaitan dengan tugas-tugasnya
untuk tujuan tidak etis dan sah baik secara pribadi maupun melalui pihak ketiga.
3. Integritas
Akuntan manajemen bertanggung jawab untuk:
a. Menghindari konflik kepentingan aktual atau terlihat nyata dan mengingatkan semua
pihak terhadap potensi konflik
b. Menahan diri dari keterlibatan berbagai aktivitas yang akan menimbulkan kecurigaan
terhadap kemampuan mereka untuk melakukan tugasnya secara etis
c. Menolak pemberian, penghargaan, dan keramah-tamahan yang dapat mempengaruhi
mereka dalam bertugas.
d. Menahan diri untuk tidak melakukian penggerogotan terhadap legitimasi organisasi dan
tujuan-tujuan etis, baik secara pasif maupun aktif
e. Mengenali dan mengkomunikasikan berbagai batasan profesional atau kendala lainnya
yang akan menghalangi munculnya penilaian yang bertanggung jawab atau kinerja sukses
dari suatu aktivitas
f. Mengkomunikasikan informasi yang baik atau buruk dan penilaian atau opini
professional Menahan diri dari keterlibatan dalam aktivitas yang merugikan profesi.
12
Page 13
4. Objektivitas
Akuntan manajemen bertanggung jawab untuk:
a. Mengkomunikasikan informasi dengan adil dan objektif.
b. Mengungkapkan semua informasi relevan yang dapat diharapkan mempengaruhi pemahaman
pengguna terhadap laporan, komentar, dan rekomendasi yang dikeluarkan.
5. Resolusi konfik etika
Ketika menghadapi isu-isu etika yang penting, akuntan manajemen harus mengiuti
kebijakan yang ditetapkan organisasidalam mengatasi konflik. Jika kebijakan ini tidak
menyelesaikan konflik etika, akuntan manajemen harus mempertimbangkan tindakan berikut
ini:
a. Mendiskusikan masalah tersebut dengan supervisor kecuali jika masalah itu
melibatkan atasannya. Dalam kasus ini, masalah tersebut harus dilaporkan secepatnya
kepada jenjang yang lebih tinggi berikutnya.
b. Jika resolusi akhir yang memuaskan tidak dapat dicapai pada saat masalah
diungkapkan, sampaikan masalah tersebut manajemen jenjang yang lebih tinggi.
c. Jika atasan langsung merupakan kepala eksekutif pelaksana (CEO), atau setingkat
wewenang untuk mengatasi mungkin berada di tangan suatu kelompok seperti komite
audit, komite eksekutif, dewan direksi, dewan perwalian, atau pemilik. Berhubungan
dengan jenjang di atas atasan langsung sebaiknya dilakukan dengan sepengetahuan
atasan.
d. Menjelaskan konsep-konsep yang relevan melalui diskusi rahasia dengan seorang
penasihat yang objektif untuk mencapai pemahanan terhadap tindakan yang mungkin
dilakukan
e. Jika konflik ektika masih ada setelah dilakukan tinjauan terhadapa semua jenjang,
akuntan manajemen mungkin tidak mempunyai jalan lain kecuali mengundurkan diri
dari organisasi dan memberikan memo yang informatif kepada perwakilan organisasi
yang ditunjuk.. Kecuali jika diperintah secara hukum, mengkomunikasikan masalah
tersebut kepada berbagai otoritas atau individu yang tidak ada hubungan dengan
organisasi bukanlah pertimbangan yang tepat.
13
Page 14
KODE ETIK IAI KASP
Untuk akuntansi sektor publik, aturan etika ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia
Kompartemen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP). Aturan etika IAI-KASP memuat tujuh
prinsip dasar perilaku etis auditor dan empat panduan umum lainnya berkenaan dengan perilaku
etis tersebut.
1) Prinsip Dasar Perilaku Etis Auditor
1. Integritas
Integritas berkaitan dengan profesi auditor yang dapat dipercaya karena menjunjung
tinggi kebenaran dan kejujuran. Integritas tidak hanya berupa kejujuran tetapi juga sifat
dapat dipercaya, bertindak adil dan berdasarkan keadaan yang sebenarnya.
2. Objektivitas
Auditor yang objektif adalah auditor yang tidak memihak sehingga independensi
profesinya dapat dipertahankan atau dengan kata lain, auditor mengambil keputusan
berdasarkan seluruh bukti yang tersedia, dan bukannya karena pengaruh atau berdasarkan
pendapat atau prasangka pribadi maupun tekanan dan pengaruh orang lain.
3. Kompetensi dan Kehati-hatian
Berdasarkan prinsip kompetensi dan kehati-hatian, auditor hanya dapat melakukan suatu
audit apabila ia memiliki kompetensi yang diperlukan atau menggunakan bantuan tenaga ahli
yang kompeten untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara memuaskan. Untuk itu auditor
harus selalu meningkatkan pengetahuan dan keahlian profesinya pada tingkat yang
diperlukan untuk memastikan bahwa instansi tempat ia bekerja atau auditan dapat menerima
manfaat dari layanan profesinya berdasarkan pengembangan praktik, ketentuan, dan teknik
yang terbaru.
4. Kerahasiaan
Auditor harus mampu menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperolehnya dalam
melakukan audit, walaupun keseluruhan proses audit mungkin harus dilakukan secara
terbuka dan transparan. Informasi tersebut merupakan hak milik auditan, untuk itu auditor
harus memperoleh persetujuan khusus apabila akan mengungkapkannya, kecuali adanya
kewajiban pengungkapan karena peraturan perundang-undangan. Kerahasiaan ini harus
dijaga sampai kapanpun bahkan ketika auditor telah berhenti bekerja pada instansinya.
14
Page 15
5. Ketepatan Bertindak
Auditor harus dapat bertindak secara konsisten dalam mempertahankan reputasi profesi
serta lembaga profesi akuntan sektor publik dan menahan diri dari setiap tindakan yang dapat
mendiskreditkan lembaga profesi atau dirinya sebagai auditor profesional.
6. Standar Teknis dan Profesional
Auditor harus melakukan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku, yang
meliputi standar teknis dan profesional yang relevan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan
Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia. Pada instansi-instansi audit publik, terdapat
juga standar audit yang mereka tetapkan dan berlaku bagi para auditornya, termasuk aturan
perilaku yang ditetapkan oleh instansi tempat ia bekerja.
2) Panduan Umum Lainnya pada Aturan Etika IAI-KASP
1. Good Governance
Auditor diharapkan mendukung penerapan good governance pada organisasi atau
instansi tempat ia bekerja, yang meliputi prinsip-prinsip berikut: tidak mementingkan diri
sendiri, integritas, objektivitas, akuntabilitas, keterbukaan, kejujuran, kepemimpinan.
2. Pertentangan Kepentingan
Beberapa hal yang tercantum dalam aturan etika yang dapat mengindikasikan adanya
pertentangan kepentingan yang dihadapi oleh auditor sektor publik, seperti:
a. Adanya tekanan dari atasan, rekan kerja,
b. Adanya tekanan dari pihak luar seperti keluarga atau relasi,
c. Adanya tuntutan untuk bertindak yang tidak sesuai dengan standar,
d. Adanya tuntutan loyalitas kepada organisasi atau atasan yang bertentangan dengan
kepatuhan atas standar profesi,
e. Adanya publikasi informasi yang bias sehingga menguntungkan instansinya,
f. Adanya peluang untuk memperoleh keuntungan pribadi atas beban instansi tempat ia
bekerja atau auditee.
3) Fasilitas dan Hadiah
Auditor dapat menerima fasilitas atau hadiah dari pihak-pihak yang memiliki atau akan
memiliki hubungan kontraktual dengannya dengan mengacu dan memperhatikan seluruh
15
Page 16
peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi, dengan melakukan tindakan-
tindakan berikut:
a. Melakukan pertimbangan atau penerimaan fasilitas atau hadiah yang normal dan masuk akal,
artinya auditor juga akan menerima hal yang sama pada instansi tempat ia bekerja apabila ia
melakukan hal yang sama.
b. Meyakinkan diri bahwa besarnya pemberian tidak menimbulkan persepsi masyarakat bahwa
auditor akan terpengaruh oleh pemberian tersebut.
c. Mencatat semua tawaran pemberian fasilitas atau hadiah, baik yang diterima maupun yang
ditolak, dan melaporkan catatan tersebut.
d. Menolak tawaran-tawaran fasilitas atau hadiah yang meragukan.
4) Pemberlakuan Aturan Etika Bagi Auditor yang Bekerja di Luar Negeri
Pada dasarnya auditor harus menerapkan aturan yang paling keras apabila auditor
dihadapkan pada dua aturan berbeda yang berlaku ketika ia bekerja di luar negeri, yaitu
aturan etika profesinya di Indonesia dan aturan etika yang berlaku di luar negeri.
Sarbanes Oxley Act
Sarbanes - Oxley Act, biasa disebut SOX, SOA atau Sarbox, bertujuan untuk
mengembalikan kepercayaan investor pasca skandal akuntansi dan kebangkrutan perusahaan-
perusahaan besar di Amerika. Undang-undang Sarbox berlaku sejak 2002 pada perusahaan
publik yang terdaftar di SEC. Di dalam Sarbox terdapat etika profesi yang mengatur akuntan
untuk bekerja, diantaranya:
1. SOX mendasari dibentuknya PCAOB (Public Company Accounting Oversights Board).
PCAOB bertugas menetapkan standar audit bagi auditor eksternal perusahaan publik
yang terdaftar di SEC. Standar audit tersebut meliputi standar etika dan independensi,
supervisi, rekrutmen dan pengembangan audit staff, dan penerimaan klien baru atau
berkelanjutan (client acceptance and continuation). PCAOB juga melakukan fungsi
pengawasan apakah akuntan publik sudah mematuhi standar audit. Fungsi pengawasan itu
termasuk melakukan investigasi, menjatuhkan sanksi pencabutan izin akuntan publik, dll.
Jadi dengan adanya Sarbox ini maka kode etik akuntan terjamin kualitasnya, karena sudah
memenuhi standar yang berlaku.
16
Page 17
2. Tanggung jawab perusahaan
Sarbox mewajibkan perusahaan untuk mempunyai komite audit independen yang
bertugas melakukan seleksi, menentukan kompensasi, dan mengawasi auditor eksternal (SOX
Section 301).
SOX mengatur mengenai perlindungan whistle blower dengan mengenakan sanksi kriminal
atas perusahaan yang menghukum whistle blower dengan cara apapun. Definisi atau
pengertian whistle blower adalah orang yang melaporkan terjadinya fraud, korupsi, mis-
manajemen, dan lain lain dalam perusahaan.
Apabila ada seseorang yang dengan sengaja menghancurkan, mengubah, atau
menyembunyikan dokumen apapun untuk mencegahnya digunakan dalam pengadilan, dapat
dikenakan sanksi kriminal (SOX Section 1102).
3. Tanggung jawab auditor eksternal
Auditor eksternal harus memberikan informasi pada komite audit mengenai kebijakan
akuntansi yang diterapkan oleh manajemen perusahaan (SOX Section 204). Partner auditor
eksternal yang memimpin pelaksanaan audit dan melakukan review audit harus berganti
setiap 5 tahun sekali (SOX Section 203).
SOX melarang auditor eksternal memberikan jasa non-audit tertentu untuk klien
auditnya, misalnya jasa akuntansi, desain/implementasi sistem informasi keuangan,
penilaian (appraisal), internal audit outsourcing, investment banking, broker, dan
sebagainya (SOX Section 201).
Dalam SOX, auditor diharuskan memeriksa sistem internal control perusahaan dan
mengevaluasi apakah sistem tersebut dapat mendukung informasi laporan keuangan yang
reliable. Auditor kemudian mengeluarkan opini mengenai sistem internal control tersebut
(SOX Section 404).
Eksternal auditor harus independen dari manajemen perusahaan yang diaudit, baik secara
kelihatannya (in appearance) ataupun pada kenyataannya (in fact). Karena itu, dalam SOX
diatur bahwa CEO, CFO, dan Chief Accounting Officer suatu perusahaan tidak boleh pernah
bekerja sebagai auditor eksternal perusahaan itu sampai sudah lewat satu tahun sebelumnya.
SOX juga melarang perusahaan untuk merekrut karyawan dari eksternal auditornya (SOX
Section 206).
17
Page 18
PMK No. 17/2008
Akuntan Publik yang dikenakan sanksi pembekuan izin, apabila masa pembekuan
tersebut telah berakhir dan akan memberikan jasanya kembali, wajib mengajukan permohonan
persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat
untuk memberikan jasa dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Mengikuti PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a
b. Berdomisili di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk
(KTP) atau bukti lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
c. Tidak pernah mengundurkan diri dari keanggotaan IAPI
d. Membuat Surat Permohonan, melengkapi formulir Persetujuan untuk Memberikan Jasa
Kembali bagi Akuntan Publik yang Dikenakan Sanksi Pembekuan Izin, membuat surat
pernyataan tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dan membuat surat
pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa data persyaratan yang disampaikan adalah
benar dengan menggunakan Lampiran IV sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri
Keuangan ini.
Akuntan Publik yang dikenakan sanksi pembekuan izin, dilarang memberikan jasa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebelum mendapatkan persetujuan untuk memberikan jasa
kembali oleh Menteri.
Akuntan Publik wajib menandatangani Laporan Auditor Independen dan/atau laporan hasil
pemberian jasa lainnya dengan mencantumkan Nomor Izin Akuntan Publik (NIAP) dan Nomor
Izin Usaha KAP yang bersangkutan.
Akuntan Publik yang menjalani masa penghentian pemberian jasa Akuntan Publik untuk
sementara waktu atas permintaan sendiri dilarang menjadi Pemimpin Rekan atau Pemimpin
Cabang KAP. Akuntan Publik yang sedang menjalani masa penghentian pemberian jasa untuk
sementara waktu atas permintaan sendiri, tetap wajib mengikuti Pendidikan Profesional
Berkelanjutan (PPL) sebanyak 30 (tiga puluh) Satuan Kredit PPL (SKP) dengan paling sedikit 15
(lima belas) SKP diantaranya di bidang auditing dan akuntansi untuk periode 1 (satu) tahun
sebelum berakhirnya masa penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu.
Akuntan Publik bertanggung jawab atas Laporan Auditor Independen dan Kertas Kerja
dari Akuntan Publik yang bersangkutan selama 10 (sepuluh) tahun. Akuntan Publik dan/atau
KAP wajib memelihara Laporan Auditor Independen, Kertas Kerja dari Akuntan Publik yang
18
Page 19
bersangkutan, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pemberian jasa selama 10
(sepuluh) tahun.
Akuntan Publik dan/atau KAP dilarang mencantumkan namanya pada dokumen atau
komunikasi tertulis yang memuat laporan keuangan atau bagian-bagian dari suatu laporan
keuangan, kecuali Akuntan Publik dan/atau KAP yang bersangkutan telah melakukan audit atau
kompilasi atau review atas laporan keuangan atau bagian-bagian dari laporan keuangan
dimaksud.
19
Page 20
BAB III
KESIMPULAN
Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus
dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa
sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan
yang tidak profesional. Dan perbedaan dari setiap kode etik suatu profesi setiap etika profesi
mempunyai kode etik masing-masing dan tersendiri yang dibuat oleh badan yang mengatur etika
profesi tersebut. Pelanggaran kode etik tidak diadili oleh pengadilan karena melanggar kode etik
tidak selalu berarti melanggar hukum, tapi pelanggaran kode etik akan diperiksa oleh majelis
kode etik dari setiap profesi tersebut.
Untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, setiap profesi menerapkan standar
mutu yang tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh anggota
profesinya. Sama halnya dengan profesional lainnya, akuntan publik juga mempunyai kode etik
profesi. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik merupakan etika profesional bagi akuntan
yang berpraktik sebagai akuntan publik Indonesia.
Akuntan professional harus mengembangkan penilaian, nilai-nilai dan karakter yang
dapat merangkul ekspektasi publik, yang tidak dapat dipisahkan dalam akuntabilitas yang
berorientasi pada pemangku kepentingan dan kerangka tata kelola. Kode etik diperbaharui agar
menjadi pedoman yang lebih baik bagi akuntan professional dan memastikan bahwa kepentingan
pribadi yang tak tertahankan, bias, dan/atau kesalah pahaman tidak mengaburkan cara berfikir
independen akuntan professional atau memunculkan kecenderungan berkurangnya independensi
dari akuntan professional
20
Page 21
Daftar Pustaka
http://denyil.wordpress.com/2013/11/13/tugas-5-kode-etika-profesi-akuntansi-2/
http://fernando-sitohang.blogspot.com/2012/10/kode-etik-profesi-akuntansi.html
http://kartikaside.blogspot.com/2011/08/sarbanes-oxley-act-sox-apa-itu.html
21