51508583-KABUPATEN-TANGERANG-RTRW

DINAS TATA RUANG KABUPATEN TANGERANG

Kabupaten Tangerang terletak di bagian Timur Provinsi Banten pada koordinat 106°20’-106°43’ Bujur Timur dan 6°00’-6°00-6°20’ Lintang Selatan. Terletak pada posisi geografis dengan batas-batas :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa (dengan garis pantai ± 50 Km)

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota TangerangSelatan, Kota Tangerang, dan Propinsi DKI Jakarta.

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor.

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak.

Jarak antara pusat pemerintahan Kabupaten Tangerangdengan pusat pemerintahan Republik Indonesia (DKIJakarta) sekitar 30 km, dihubungkan dengan lajur lalulintas darat bebas hambatan Jakarta-Merak yang menjadijalur utama lalu lintas perekonomian antara Pulau Jawadengan Pulau Sumatera.

Munculnya Wacana Pembentukan Megapolitan Area

Rencana Pembangunan Jaringan Jalan Tol

Pengelolaan DAS Cisadane

Rencana Perluasan Bandara Soekarno Hatta

Terbentuknya Kota Tangerang Selatan

Perubahan dan Alih fungsi Lahan

Peningkatan jumlah penduduk

Peningkatan jumah permohonan Investasi

Pengelolaan sistem transportasi

Peningkatan Infrastruktur

Pengelolaan kawasan Pesisir Utara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26

Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008

tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta,

Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur

Permen PU nomor 16 tahun 2009 tentang

Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten

Penataan ruang wilayah kabupaten

bertujuan untuk mewujudkan kawasan

industri, permukiman, dan kawasan

reklamasi pantai utara yang

berwawasan lingkungan dan berdaya

saing menuju masyarakat madani.

Kebijakan penataan ruang wilayah

kabupaten, meliputi:

1. Pengembangan industri yang memiliki daya

saing dan nilai tambah di wilayah Kecamatan

Balaraja, Cikupa, Pasar Kemis, Curug, dan

Kosambi;

2. Pengembangan kawasan permukiman di

seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang;

dan,

3. Pengembangan kawasan perkotaan baru

melalui penyelenggaraan reklamasi pantai

utara.

Kebijakan I, dilaksanakan melalui strategi:

Menata industri yang tersebar menjadi

kawasan industri yang berwawasan lingkungan.

Membangun infrastruktur pendukung

pengembangan kawasan industri yang

menghubungkan simpul-simpul kegiatan di

wilayah selatan, tengah, dan utara.

Kebijakan II dilaksanakan melalui strategi:

Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur

permukiman dengan infrastruktur pendukung

kawasan industri;

Meningkatkan intensitas pembangunan

perumahan dan permukiman di tiap kecamatan

melalui pola intensifikasi dan ekstentifikasi

dengan tetap mempertahankan ekosistem

lingkungan;

Menata kawasan permukiman Tigaraksa untuk

meningkatkan peran dan fungsi kawasan

perkotaan Tigaraksa sebagai pusat

pemerintahan dan ibukota Kabupaten

Tangerang;

Kebijakan II dilaksanakan melalui strategi:

Menetapkan PKWp, PKL, PKLp, dan PPK

sebagai pusat permukiman yang terhierarki

didukung oleh prasarana dan sarana yang

memadai;

Menata ruang kawasan permukiman di

wilayah perbatasan; dan,

Mengembangkan kawasan pertanian yang

berkelanjutan di bagian utara Kabupaten

Tangerang untuk menunjang keberadaan

kawasan permukiman dan meningkatkan

ketahanan pangan masyarakat Kabupaten

Tangerang.

Kebijakan III dilaksanakan melalui strategi:

Menyiapkan regulasi operasional pelaksanaan

reklamasi;

Mengendalikan dampak penyelenggaraan

reklamasi; dan

Membangun dan mengintegrasikan infrastruktur

pendukung secara keseluruhan.

Rencana Struktur Ruang Kabupatenmeliputi :

1. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi(PKWp), berfungsi melayani kegiatanskala propinsi atau beberapakabupaten/kota, terdiri darikecamatan Balaraja, Teluknaga danCurug

2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), berfungsimelayani kegaitan skala kabupatenatau beberapa kecamatan, terdiri darikecamatan Kronjo dan Tigaraksa

3. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp),

dipromosikan untuk dapat ditetapkan

sebagai PKL, terdiri dari kecamatan Mauk,

Cikupa, Sepatan, Pasarkemis, Kosambi dan

Kelapadua

4. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berfungsi

melayani kegiatan skala kecamatan atau

beberapa desa, terdiri dari kecamatan

Mekarbaru, Gunungkaler, Kresek,

Sukamulya, Kemiri, Sindangjaya, Jayanti,

Solear, Cisoka, Sepatan Timur, Jambe,

Cisauk, Panongan, Rajeg, Pakuhaji,

Sukadiri, Pagedangan dan Legok

A. Rencana sistem jaringan jalan :

Sistem jaringan jalan bebas hambatan

Sistem jaringan jalan arteri primer

Sistem jaringan jalan kolektor primer

Sistem jaringan jalan kolektor sekunder

Sistem jaringan jalan lokal primer

Pembangunan baru Jaringan jalan dan jembatan

Rencana sistem jaringan jalan kereta api

Rencana sistem pengembangan terminal

B. Rencana sistem transportasi laut

C. Rencana sistem transportasi udara

D. Rencana sistem jaringan energi kelistrikan

E. Rencana sistem jaringan gas

F. Rencana sistem jaringan telekomunikasi

G. Rencana sistem jaringan sumber daya air

H. Rencana pengelolaan sampah

I. Rencana pengelolaan limbah tinja

J. Rencana sistem drainase

K. Rencana tempat pemakaman umum

L. Rencana fasilitas pemadam kebakaran

A. Kawasan lindung terdiri dari :

Kawasan cagar budaya di kecamatan

Mauk,Kronjo, Solear dan Pagedangan;

Kawasan konservasi berupa hutan

konservasi di kecamatan Pakuhaji, Mauk,

Teluknaga, Kronjo dan Pakuhaji; dan

Kawasan lindung Setempat yang berupa

sempadan pantai, sempadan sungai,

sempadan situ/danau dan ruang terbuka

hijau.

B. Kawasan budi daya terdiri dari :•Kawasan pertanian di kecamatan Kresek, Gunungkaler,Mekarbaru, Kronjo, Sukamulya, Mauk, Sukadiri, Kemiri,Rajeg, Pakuhaji, sebagian Sepatan, dan Teluknaga;

•Perikanan di kecamatan Mekar Baru dan Kronjo;•Peternakan di kecamatan Teluknaga, Cisauk, Jambe,Cisoka dan Gunungkaler;

•Permukiman perkotaan di kecamatan Balaraja, Jayanti,Cisoka, Solear, Tigaraksa, Jambe, Panongan, Legok,Pagedangan, Cisauk, Curug, Kelapa dua, Pasarkemis,Cikupa, Sindangjaya, Sepatan, Sepatan Timur, Teluknaga,Kosambi dan pada pusat-pusat kecamatan;

•Permukiman perdesaan di kecamatan Kresek, Gunungkaler,Mekarbaru, Kronjo, Kemiri, Sukadiri, Mauk, Rajeg,Sukamulya, dan Pakuhaji;

•Pariwisata di kecamatan Teluknaga, Mauk, kronjo,Kosambi, Solear dan Pagedangan

•Industri di kecamatan Balaraja, Cikupa, Pasarkemis,Curug, Sepatan, Legok, Pagedangan dan Kosambi; dan

•Reklamasi pantai ± 200 meter dari bibir pantai utara.

No. Alokasi RuangLuas

(Ha)%

1 Kawasan Cagar Budaya 20,00 0.01

2 Kawasan Lindung / Konservasi 1.500,00 1.23

3 Kawasan Lindung Setempat 2.321,00 2.20

4 Kawasan Pertanian 29.295,00 27.76

5 Perikanan 2.789,00 2.64

6 Peternakan 200,00 0.19

7 Permukiman Perkotaan 30.937,00 29.32

8 Permukiman Perdesaan 18,960.00 17.97

9 Kawasan Industri 10.586,00 10.03

10 Pariwisata 100,00 0.09

11 Kawasan Perkotaan Baru Pantura/Kawasan Reklamasi 9,000.00 8.53

Jumlah 105.708,00 100.00

Rencana Pola Ruang Kabupaten Tangerang

Tahun 2010 - 2030

Rencana Kawasan strategis meliputi :

Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Lontar di

Desa Lontar di Kecamatan Kemiri;

Kawasan Reklamasi Pantai di wilayah Utara

Kabupaten;

PKWp di Kecamatan Balaraja, Teluknaga, dan Curug;

Kawasan pusat pemerintahan di Kecamatan

Tigaraksa;

Kawasan dry port di Kecamatan Jambe dan Mauk;

Kawasan bandara Soekarno – Hatta di Kecamatan

Kosambi;

Kawasan perbatasan dengan DKI Jakarta.

Pemanfaatan ruang wilayahkabupaten berpedoman padarencana struktur ruang dan polaruang;

Pemanfaatan ruang wilayahkabupaten dilaksanakan melaluipenyusunan dan pelaksanaanprogram pemanfaatan ruang;

Penyusunan KLHS yang dapat

menghasilkan Rekomendasi

Keseimbangan dan pengembangan

wilayah yang terpadu antar wilayah

Kabupaten Tangerang, DKI Jakarta,

Bekasi dalam aspek Lingkungan Hidup,

Sosial, Ekonomi, Sarana dan Prasarana.

Pengendalian pemanfaatan ruang

diselenggarakan melalui penetapan

peraturan Zonasi, perijinan, pemberian

insentif dan disinsentif serta pengenaan

sanksi;

Koordinasi pengendalian pemanfaatan

ruang dilakukan oleh Tim Koordinasi

Penataan Ruang Kabupaten Tangerang

bekerjasama dengan instansi terkait

serta melibatkan masyarakat.