47 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A ...eprints.umm.ac.id/37751/4/jiptummpp-gdl-msyafrulla-50181...SIM untuk keperluan pengurusan sim, pengurusan kecelakaan atau pelanggaran

47

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Polres Malang Kota

1. Fungsi Teknis Operasional

Polres Malang Kota terletak di jalan Jaksa Agung Suprapto

nomor 19 Malang Jawa Timurdan sekarang di pimpin oleh AKBP Decky

Hendarsono, S.IK. Polres Malang Kota memiliki salah satu tanggung

jawab memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Wilayah

Hukum Kota Malang yang mencakup lima wilayah kecematan yaitu

Kecematan Lowok Waru, Kecematan Blimbing, Kecematan Kedung

Kandang, Kecematan Sukun dan Kecematan Klojen dan membawahi 58

kelurahan.34

Polres Malang kota memiliki 5 fungsi teknis operasional yaitu

Satuan lalulintas (satlantas), Satuan intelijen dan Pengamanan

(satintelkam), Satuan reserse kriminal (satreskrim), Pembinaan dan

Kemitraan (Binamitra), dan Satuan samapta (satsamapta).

Tugas secara umum dari masing-masing teknis operasional

adalah:

a) Satlantas bertugas untuk menyelenggarakan dan melaksanakan

fungsi teknis lalu lintas dalam seluruh wilayah polres.

34Di peroleh dari AIPTU Safari, SH Satlantas Polres Malang Kota, Tanggal 6 MaretTahun 2017.

47

48

b) Satintelkam bertugas melakukan deteksi dini dan memberikan

peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan

sosial dalam msyarakat.

c) Satreskrim bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan

kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

d) Bina mitra bertugas untuk pembinaan dan penyuluhan tentang

peraturan peraturan-peraturan baru kepada masyarakat.

e) Satsamapta bertugas untuk memberikan perlindungan, dan

pengayoman dan pelayanan masyarakat.35

Visi dan Misi Instansi Berdasarkan tugas pokok dan fungsi PolresMalang

Kota tersebut, dengan dipengaruhi aspek perkembangan kehidupan

masyarakat Kota Malang serta faktor lingkungan baik internal maupun

eksternal, maka telah ditetapkan visi, misipada tahun 2017 sebagai berikut:

a. Visi dan Misi Polres Malang Kota.

1) Visi.Terwujudnya Polri yang makin profesional, unggul dan

dipercaya masyarakat guna mendukung terciptanya Indonesia yangberdaulat, mandiri dan berkepribadian dengan berlandaskansemangat gotong royong di wilayah hukum Polres Malang Kota.

2) Misi.a) Mewujudkan pemuliaan dan kepercayaan publik (trust building)

dengan perlindungan, pengayoman dan pelayanan sampai liniterdepan, melalui konsep “Mabes Kecil-Polda Cukup-PolresBesar-Polsek Kuat”.

b) Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polriyang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dansendi-sendi hak asasi manusia.

c) Meningkatkan motivasi dan kesejahteraan personel Polri (wellmotivated dan welfare).

35Ibid.

49

d) Mewujudkan deteksi dini melalui kegiatan deteksi dini,peringatan dini dan cegah dini secara cepat akurat dan efektif.

e) Mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakatdengan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum melaluistrategi Polmas serta membangun sinergi polisional yang proaktifdengan Kementerian/Lembaga.

f) Melakukan penegakan hukum yang berkeadilan, menjujung tinggiHAM dan anti KKN.

g) Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaranberlalulintas.

h) Mewujudkan teknologi dan sistem informasi kepolisian secaraberkelanjutan yang terintegrasi secara menyeluruh (nasional),yang didukung dengan penelitian dan kajian ilmiah, guna lebihmengoptimalkan kinerja Polri.

i) Mewujudkan anggota Polri yang kompeten yang dibuktikandengan sertifikasi kecakapan kecabangan profesi.

j) Mewujudkan intelijen kepolisian yang profesional dan kompetenuntuk memastikan dukungan yang handal bagi keamanan,pencegahan dini kriminalitas dan pengambilan keputusan yangtepat pada kebijakan keamanan. 36

2. Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polres Malang K ota

Struktur organisasi sangat di perlukan dalam berorganisasi karena

merupakan sesuatu tatan perkumpulan atau sekelompok orang yang

mempunyai posisi atau bagian-bagian untuk menjalankan suatu

tanggungjawab pekerjaan secara terorganisir supaya mencapai suatu

tujuan.

Dari data yang ada penulis mengambil contoh bagan struktur dari

Polres Malang Kota sebagai bentuk penyampaian secara visual, dan bagan

struktur organisasi satuan lalu lintas Polres Malang Kota tersebut beserta

penjelasan-penjelasan tugas pokok struktur organisasi satuan lalu lintas

Polres Malang Kota yang di tulis di bawah ini, sebagai berikut.

36Ibid.

50

Bagan I

Struktur Organisasi Satuan Lalu lintas Polres Malang Kota

Sumber data : MINOPS LANTAS POLRES MALANG KOTA.

Tugas pokok struktur organisasi :

1. Kasatlantasa) Menyelenggarakan fungsi teknis lalu lintas dalam wilayah Resort

Malang Kota yang meliputi sebagai berikut :a. Gakumlantasb. Dikmas lantasc. Perekayasaan jaland. Reg ident lantas

b) Kasat lantas bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kewajibanyakepada kapolres dan dalam melaksanakan tugas kewajibanya dibantuoleh kaur min ops.

2. Kaur min opsa) Menyelenggarakan administrasi pelayanan bidang lalu lintas.b) Koordinator staff lalulintas dalam rangka melaksanakan,

merencanakan, serta melaporkan kegiatan.c) Menyelenggarakan dan merencanakan operasional lalu lintas.

3. Kanit dikyasaa) Unit yang melaksanakan kegiatan dalam rangka pendidikan kepada

masyarakat yang terorganisir maupun tidak terorganisir sertarekayasa lalu lintas.

b) Memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penerapan kepadapengguna jalan.

4. Kanit patroliMenyelenggrakan kegitan dalam rangka preventif, represif danprempetif pada pengguna jalan.

KASATLANTAS

Unit BPKB

KAUR MINTOPS

Unit STNK

KANITPATROLI

KANITLAKA

KANITDIKYASA

Unit SIM

KANITREK

51

5. Kanit reg identMenyelenggarakan kegiatan registrasi kendaraan bermotor danpengemudikendaraan bermotor.

6. Kanit lakaMenyelenggarakan bidang penyidikan kecelakaan lalu lintas dalamrangka penegakan hukum.37

3. Visi dan Misi Polisi Lalu Lintas Resort Malang Kota

a) Visi PolantasTerwujudnya insan polri yang profesional, bermoral, bersih danterpercaya dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakatpenegakan hukum dalam rangka mendukung upaya pemerintah KotaMalang untuk menjadi Kota yang lebih maju dan aman.

b) Misi Polantasa) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara

mudah, tanggap atau responsif dan tidak distkriminatif agarmasyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.

b) Memelihara keamanan dan ketertiban msyarakat sepanjang waktu diseluruh wilayah serta menfasilitasi keikutsertaan masyarakat dalammemelihara keamanan, ketertiban masyarakat di lingkungan masing-masing.

c) Memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untukmenjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.

d) Mengembangkan perpolisian masyarakat ( Comunity policing) yangberbasis pada masyarakat patuh hukum ( Law abading citizen )

e) Menegakan hukum secara profesional, objektif profesional,transparan dan angkutabel untuk menjamin kepastian hukum danrasa keadilan.

f) Mengelola secara profesional, transparan, angkutabel dan modernseluruh sumberdaya polri guna mendukung operasional tugas dalamjajaran polres malang kota.

g) Mendukung upaya pemerintah Kota Malang dalam pelaksanaanpembangunan.38

4. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor LAKA Polres Malang Kota

Sejarah satlantas polres malang kota ini kan kantornya kecil, jadi

tidak mampu untuk menampung operasional dari semua fungsi, bukan lalu

lintas saja,semua fungsi barang satlantasnya, disini ada asset yang dapat di

limpahkan dari polwil, polwil yang dulunya ada di singosari dan polwil

37Ibid.

38Ibid.

52

tersebut mempunyai aset di jalan Dr. Cipto no 6 yaitu di sini yang menjadi

Unit LAKA, serta polwil juga mempunyai aset di jalan wahiddin sebelah

kanan Unit LAKA. Asset yang berada di tempat polresta itu di serahkan di

polresta itu sendiri contohnya asset ini awalnya rumah dinas Waka Polwil

karna Polwilnya bubar, di sini kosong dan di serahkan di polresta,

sehingga dari pada kosong ini di tempati untuk Unit LAKA berangkatnya

dari hotel trio 2 itu ada tukar boleng, sehingga dulu yang Polres yang di

tempati sekarang ini dulunya sebuah asrama, tukar buleng itu di buat

kantor akhirnya kantornya jadi satu di Polres tersebut, terus ada

pelimpahan asset dari polwil bubar likutidasi ini di serahkan di Polres,

sama Polres di buatlah Unit LAKA yang di Wahiddin tersebut di buat Unit

SIM untuk keperluan pengurusan sim, pengurusan kecelakaan atau

pelanggaran lalulintas di Unit LAKA dan yang untuk pelanggaran yang di

bagian belakang Unit LAKA.39

5. Gambaran Umum Wilayah Hukum Polres Malang Kota

Kota malang yang terletak di dataran tinggi yaitu pada ketinggian

antara 440-667 meter di atas permukaan air laut, merupakan salah satu

kota tujuan pariwisata karena keindahan alamnya yang di kelilingi

pegunungan. Letak kota malang 112.06 – 112.07 bujur timur dan 7.06 –

8.02 lintang selatan. Dengan batas wilayah sebagai berikut:

a) Sebelah Utara: Kecematan Singosari dan Kecematan Karangploso,

Kabupaten Malang.

39Hasil wawancara dengan IPTU JUNAEDI Kanit Laka Polres Malang Kota. Tanggal 10Maret Tahun 2017

53

b) Sebelah Timur: Kecematan Pakis dan Kecematan Tumpang, Kabupaten

Malang.

c) Sebelah Selata: Kecematan Tajinan dan Kecematan Pakisaji, Kabupaten

Malang.

d) Sebelah Barat : Kecematan Wagir, Kecematan Dau, Kabupaten Malang.

Kota Malang juga di kelilingi beberapa pegunungan besar, di antaranya

adalah pegunungan bromo tengger (berkisar 2.700 m dpl), gunung semeru

(3.676 m dpl), gunung arjuno (3.339 m dpl), gunung botak (2.868 m dpl),

gunung kawi (2.551 m dpl), gunungn anjasmoro (2.277 m dpl), serta

gunung panderman (2.045 m dpl). Kota Malang juga di lalui oleh salah

satu sungai terpanjang di indonesia serta terpanjang ke dua di pulau jawa

setelah begawan solo yaitu sungai brantas yang mata airnya terletak di

lereng gunung arjunodi sebelah barat laut kota.40

Kota Malang terdiri dari 5 kecematan dan 57 kelurahan berikut adalah

Kecematan di Malang:

a. Kedungkandang

Batas wilayah administratif Kecematan Kedungkandang Kota Malang

banyak berbatasan dengan wilayah Kabupaten Malang adapun batas

wilayahnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecematan Pakis Kabupaten Malang.

Sebelah Timur : Kecematan Tumpang dan Tajinan Kab. Malang.

Sebelah Selatan : Kecematan Tajinan dan Pakisaji Kota Malang.

40Hasil wawancara dengan AIPTU SAFARI, SH Kasat Lantas Polres Malang Kota.Tanggal 6 Maret Tahun 2017

54

Sebelah Barat : Kecematan Sukun, Klojen dan Blimbing kota Malang.

DEMOGRAFI.jumlah penduduk di Kedungkandang Kota Malang pada

akhir tahun 2012 sebanyak 173.762 jiwa dalam 52.639 kk.

b. Sukun

Letak geografis, Keceamatan Sukun mempunyai luas wilayah 2.655,99

ha yang terbagi dalam 11 kelurahan, yaitu Kelurahan Ciptomulyo,

Kelurahan Gadang, Kelurahan Kebonsari, Kelurahan Bendungrejosari,

Kelurahan Sukun, Kelurahan Tanjung Rejo, dan Kelurahan Bangkalan

Krajan, Kelurahan Pisancandi, Kelurahan Karang Besuki, Kelurahan

Bandulan, Kelurahan Mulyorejo, Kelurahan Bangkalankrajan.

Sebelah Utara : Kecematan Lowokwaru dan Klojen.

Sebelah Timur : Kecematan Kedungkandang.

Sebelah Selatan : Kecematan Pakisaji Kab. Malang.

Sebelah Barat : Kecematan Wagir dan Dau Kab. Malang.

c. Klojen

Klojen adalah sebuah kec. di Kota Malang, Profinsi Jawa Timur

Indonesia. Kecematan ini di sebelah utara berbatasan dengan

Kecematan Lowokwaru dan Blimbing, Timur dengan Kecematan

Kedung kandang. Selatan dengan Kecematan Sukum dan Barat dengan

Kecematan Sukun dan Lowokwaru.

Daerah ini terletak di 112.26.14 hingga 112 40 42 bujur timur dan 007

36 38 hingga 0080157 lintang selatan.41

41Ibid.

55

d. Blimbing

Kecematan Blimbing letaknya di bagian utara Wilayah Kota Malang

dengan luas wilayah 17.76 km2 yang terdiri dari 11 kelurahan, yang

sebagian wilayahnya dilalui sungai brantas suhu udara rata-rata 240c

dengan ketinggian rata-rata dengan permukaan air laut antara 440-

525m.

Batas administratif.

Sebelah Utara : Kecematan Singosari Kab. Malang.

Sebelah Timur : Kecematan Kedungkandang dan Pakis Kab. Malang.

Sebelah Selatan : Kecematan Kedungkandang Kota Malang.

Sebelah Barat : Kecematan Lowokwaru Kota Malang.

e. Lowokwaru

Lowokwaru adalah sebuah Kecematan di Kota Malang jawa timur,

Kecematan ini di sebelah utara berbatasan dengan Kecematan

Karanglo, sebelah timur dengan Kecematan Blimbing, selatan dengan

Kecematan Klojen dan barat dengan Kecematan Dau daerah ini

memiliki suhu minimum 20 c dan maksimum 28 c dengan curah hujan

rata-rata 2.71 mm.42

B. Penggunaan Ketentuan Concursus Dalam Memeriksa Tersangka TindakPidana Yang Ditimbulkan Kecelakaan Lalu Lintas.

Perdebatan mengenai penerapan perbarengan tindak pidana terhadap

kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa semakin

mengemuka manakala upaya penerapanya lebih mengedepankan kepentingan

42Ibid.

56

pelaku di bandingkan dengan kepentingan korban. Presepsi masyarakat

menjadikan upaya penegakan hukum terhadap kasus kecelakaan tersebut

menjadi semu, sehingga muncul sikap pro dan kontra di tengah masyarakat,

ada yang berpendapat bahwa penghukuman terhadap pelaku sudah memenuhi

rasa keadilan karena adanya korban jiwa yang di timbulkan akibat kecelakaan

tersebut namun di sisi lain menganggap hukuman pelaku dengan pidana

penjara di rasa memberatkan karena unsur penyebab kecelakaan merupakan

tindakan ketidak sengajaan atau kelalaian semata. Sebelum melakukan

penerapan pasal dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan

korban jiwa, terlebih dahulu di lihat dari saksi-saksi dan pertimbangan-

pertimbangan yang ada.

Menurut bapak Junaidi selaku Kanit Laka Polres Malang Kota

bahwa ketentuan concursus/perbarengan sudah pernah di terapkan dalam

beberapa kasus kecelakaan berat yang mengakibatkan koraban meninggal

dunia, di karenakan pelakunya mengalami beberapa keadaan misalnya

terpengaru oleh narkotika, miras, tabrak lari maupun keadaan karna

kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Tetapi tetap mengedepankan

aturan yang mengatur secara khusus yaitu Undang–Undang No 22 tahun 2009

tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Maka dari itu sangat di perlukan

upaya penyelidikan maupun penyidikan untuk menggungkap kejadian yang

sebenarnya.

Mekanisme dalam menentukan pelakunya sudah jelas di lakukan

pemeriksaan dan awalnya di lakukan olah TKP, bertanya kepada saksi yang

melihat kejadian tersebut dan nantinya akan di singkronkan dengan bukti–

57

bukti yang ada di TKP, kemudian setelah melakukan pertimbangan–

pertimbangan dan telah di dapatkan singkronisasi barulah kemudian bisa

menentukan siapa yang patut di duga siapa pelakunya, harus di gelar dulu

fakta yang sebenarnya berdasarkan keterangan saksi tersebut. Dalam praktik

sehari-hari polisi sebagai penyidik khususnya dalam penanganan perkara

kecelakaan lalulintas luka-luka maupun meninggal dunia, pada diri orang lain

dapat menerima penyelesainya di lakukan di luar pengadilan meskipun

perkara tersebut termasuk delik biasa, penyelesaian perkara pidana lalulintas

ada yang penyelesaiannya di pengadilan dan ada yang di luar pengadilan

menyebabkan korban meninggal dunia yaitu penyelesaian perkara antara para

pihak yang terlibat tampa melalui pengadilan.43

Prosedur pertama dalam penanganan perkara Kecelakaan Lalu

Lintas.Sebagai optimalisasi dibidang peningkatan pelayanan penanganan

kecelakaan lalu lintas, Petugas Unit Kecelakaan dan Lalu Lintas Satuan Polisi

Lalulintas PolresMalang Kota mempersiapkan dan memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:44

1. Menerima laporan dan pengaduan laka lantas.

a) Tempat dilaksanakan di Kantor Polres Malang Kota.

b) Di pos-pos tetap di Wilayah Polres Malang Kota.

c) Menerima laporan yang disampaikan seseorang secara tertulis

maupun lisan tentang suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas.

43Hasil wawancara dengan IPTU JUNAIDI Kanit Laka Polres Malang Kota. Tanggal 10Juni 2016

44Hasil wawancara dengan Pak SAFARI Satlantas Polres MalangKota, StandarOperasional Prosedur (SOP) Pam Dan Olah TKP Laka Lantas Traffic Accident Center Sat LantasPolres Malang Kota. Tanggal 20 Juni 2016

58

d) Menerima dan mencatat identitas pelapor dimana lokasi terjadinya

kecelakaan lalu lintas.

2. Dalam hal penanganan laka lantas, terutama perihal kecepatan anggota

laka lantas Polres Malang Kota dalam pelaksanaannya mendatangi

TPTKP lantas dengan tenggang waktu dari menerima laporan sampai

dengan tiba di lokasi laka lantas maksimal 15 menit.

3. Unit laka lantas Polres Malang Kota didukung dengan pos tetap yang

ada di setiap wilayah polsek masing-masing, dan ditambah pos TAC

(Traffic Accident Center) serta pos pantau yang ada di jalur rawan laka

/ black spot memiliki berbagai fasilitas pendukung yaitu:

a. Kendaraan unit laka untuk ke TPTKP.

Kendaraan ambulance yang dilengkapi dengan Traffic Accident Box

yang digunakan untuk mendatangi TKP dengan kecepatan dan

mobilitas yang tinggi diharapkan mampu untuk memberikan

pertolongan serta penanganan laka lantas secara maksimal.

Setibanya di tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas, tindakan

yang harus dilakukan oleh anggota Sat Lantas Kepolisian Resort

Malang Kota antara lain:45

1. Mengamankan TKP kecelakaan lalu lintas agar tidak terjadikecelakaan lalu lintas baru.

2. Memberikan pertolongan pertama kepada korban.3. Mengamankan tersangka dan saksi serta mengumpulkannya pada

tempat di luar batas yang telah ditentukan.4. Mengamankan barang bukti kecelakaan lalu lintas.5. Memisahkan saksi dan tersangka dengan maksud untuk tidak saling

mempengaruhi.6. Membuat tanda di TKP kecelakaan lalu lintas.

45Ibid.

59

a) Terhadap kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas.b) Terhadap korban kecelakaan lalu lintas.c) Terhadap alat bukti lainnya.d) Terhadap titik tabrak.e) Terhadap bekas rem.f) Setelah alat bukti diberi tanda dan di foto segera dipindahkan ke

tepi jalan sehingga arus lalu lintas dapat lancar kembali.g) Untuk penanganan di jalur Black Spot yang dilakukan oleh Tim

Laka Lantas Terpadu, setiba di TKP, masing-masing instansimelakukan sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Selanjutnya, petugas Polres Malang Kota dalam rangka

penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas

melakukan pengamatan secara umum, yang meliputi pengamatan terhadap

keadaan jalan (sempit/lebar/tanjakan/turunan/tikungan/simpangan/lurus

dan lain-lain), keadaan lingkungan (ramai/sepi/bebas pandangan dan lain-

lain), keadaan cuaca pada waktu terjadi kecelakaan lalu lintas, kendaraan

yang terlibat kecelakaan lalu lintas, kerusakan pada kendaraan, kerusakan

pada jalan dan kelengkapannya, letak kendaraan dan korban, bekas-bekas

tabrakan yang tertinggal di jalan seperti; bekas rem, pecahan kaca, tetesan

darah, bekas cat/dempul, bekas oli, suku cadang yang terlepas/jatuh dan

lain-lain dan arah datangnya kendaraan yang terlibat kecelakaan.46

Selain itu, petugas Polresta Malang juga melakukan pemeriksaan

terhadapkendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas, berupa

kelengkapan surat-surat kendaraan (STNK,STCK, Buku Kir), keadaan

lampu-lampu kendaraan (apakah semua menyala dengan baik dan

bagaimana penyetelan tinggi rendahnya sorot lampu), keadaan klakson,

46Interview dengan BRIPTU Robby Arya W, Penyidik Unit Laka Lantas Polres MalangKota.Tanggal 12 Februari 2017.

60

keadaan alat penghapus kaca, kedudukan porseneling pada gigi berapa.

keadaan kemudi, penyetelan dari pada kaca spion, kondisi rem, kondisi

ban kendaraan, kedudukan spido meter/ukuran kecepatan kendaraan,

kondisi per dan muatan kendaraan.

Kondisi jalan dan kelengkapannya seperti kondisi jalan (hotmix/

sirtu/ berlobang/ bergelombang dan lain-lain), rambu-rambu yang ada di

sekitar TKP. Kondisi bahu jalan dan Marka jalan tempat terjadinya

kecelakaan juga dilakukan pemeriksaan demi mengetahui lebih jelas faktor

dominan penyebab kecelakaan lalu lintas.

Mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka,

Aparat Kepolisian wajib mengamankan tersangka termasuk memberikan

perlindungan apabila ada masyarakat yang main hakim sendiri, selanjutnya

melakukan interview dengan mengajukan pertanyaan singkat kepada

tersangka untuk memperoleh keterangan sementara tentang bagaimana

terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut di samping mencatat indentitas

tersangka (SIM, KTP dan lain-lain).47

Untuk kepentingan pembuktian, diperlukan adanya pemotretan di

TKP, yang terdiri dari foto situasi TKP secara keseluruhan, sebanyak 4

(empat) kali dari 4 (empat) penjuru, foto posisi dari kendaraan yang

terlibat kecelakaan, sebanyak 4 (empat) kali dari 4 (empat) penjuru, foto

korban sebelum dipindahkan dari TKP, foto kerusakan yang ada pada

kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan foto bekas-bekas yang

47Ibid.

61

tertinggal di TKP seperti bekas rem, pecahan kaca, pecahan cat/dempul

dan hal lain. Setelah pengolahan TKP kecelakaan lalu lintas selesai

dilaksanakan maka dilakukan pengecekan terhadap personil, perlengkapan

dan segala hal yang diketahui, ditemukan dan yang dilakukan di

TKP,kemudian TKP dibuka dengan konsekuensi arus lalu lintas harus

normal kembali. Langkah penting lanjutan adalah petugas melakukan

permintaan Visum et Repertum (keterangan tertulis yang di buat oleh

dokter dalam ilmu kedokteran forensik) ke Rumah Sakit di mana korban

dirawat.

Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di TKP dibuat oleh

Penyidik/Penyidik Pembantu yang melakukan pengolahan TKP, dengan

materi hasil yang diketemukan di TKP baik TKP itu sendiri, korban, saksi-

saksi, tersangka maupun barang bukti, dan tindakan yang dilakukan oleh

petugas (TPTKP dan pengolahan TKP) terhadap hasil yang ditemukan di

TKP. Di samping Berita Acara Pemeriksaan di TKP dibuat juga Berita

Acara lain-lain sesuai tindakan yang dilakukan.48

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis yang

berlokasi di Polresta Malang Kota, penulis memperoleh data mengenai

jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama tahun 2015 dan tahun

2016, ini merupakan suatu masalah yang sering kali terjadi di jalan raya

dan tidak dapat dihindari karna kecelakaan lalu lintas sifatnya tidak dapat

diprediksi.

48Ibid.

62

Adapun data jumlah kecelakaan lalu lintas yang ada pada tabel di bawah

ini:

TABEL I JUMLAH LAKA LANTAS TAHUN 2015

NO BULAN JUMLAH KORBAN KERUGIANMATERIIL

KETLAKA MD LB LR

1 Januari 15 7 0 23 Rp 9.900.0002 Penruari 12 6 2 14 Rp 20.250.0003 Maret 24 5 1 26 Rp 42.100.0004 April 20 7 1 29 Rp 43.600.0005 Mei 25 16 3 24 Rp 14.800.0006 Juni 27 9 1 34 Rp 29.300.0007 Juli 29 2 0 40 Rp 48.900.0008 Agustus 38 9 0 46 Rp 34.450.0009 September 34 10 0 32 Rp 15.750.00010 Oktober 37 9 0 45 Rp 29.850.00011 Nopember 32 12 0 37 Rp 33.850.00012 Desember 35 10 0 49 Rp 48.850.000

JUMLAH 328 102 8 339 Rp 371.600.000

Sumber data: KANIT LAKA LANTAS Malang Kota.

TABEL II JUMLAH LAKA LANTAS TAHUN 2016

NO BULAN JUMLAH KORBAN KERUGIANMATERIIL

KETLAKA MD LB LR

1 Januari 22 5 - 28 Rp 24.750.000,002 Penruari 30 7 - 43 Rp 14.800.000,003 Maret 27 9 - 24 Rp 25.000.000,004 April 34 12 - 40 Rp 16.400.000,005 Mei 26 10 - 30 Rp 23.200.000,006 Juni 30 6 - 34 Rp 10.150.000,007 Juli 24 1 - 38 Rp 23.900.000,008 Agustus 33 5 - 40 Rp 21.100.000,009 September 44 6 - 53 Rp 24.075.000,0010 Oktober 33 9 - 37 Rp 18.400.000,0011 Nopember 32 9 - 36 Rp 16.050.000,0012 Desember 21 4 - 24 Rp 27.955.000,00

JUMLAH 356 83 - 427 Rp 245.780.000,00

Sumber data: KANIT LAKA LANTAS Malang Kota.

63

Dari tabel di atas maka dapat di uraikan bahwa kesadaran

pemakai jalan sangat rendah, hal ini dapat di lihat sesui dengan tabel di

atas yakni berdasarkan jumlah laka dan korban yang ada, jenis laka

tersebut adalah meninggal dunia, luka berat dan luka ringan.

Pada tabel I jumlah laka lantas tahun 2015, mulai dari bulan

januari sampai desember sebanyak 328 kasus, korban meninggal dunia

102, luka berat 8, luka ringan 339 dan kerugian materilnya Rp

371.600.000.

Pada tabel II jumlah laka lantas tahun 2016, mulai bulan januari

samapai desember sebanyak 356 kasus, korban meninggal dunia 83, luka

berat 0, luka ringan 427 dan kerugian materilnya Rp 245.780.000.

Perbandingan jumlah laka pada tabel I tahun 2015 dan tabel II

tahun 2016 berdasarkan laka tertinggi jumlahnya mulai dari januari

sampai desember adalah tahun 2016 sebanyak 356 dapat dilihat bahwa

kasus kecelakaan lalu lintas di Malang Kota, masih relatif tinggi itu

dikarenakan banyaknya penyebab-penyebab yang dilakukan oleh

masyarakat mulai daripelanggaran lalu lintas, kelalaian terhadap

pengendara kendaraan bermotor, ketidak hati-hatian masyarakat dan

ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas.49

Proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh penyidik

Kepolisian Resort Kota Malang pada kurun waktu 2015-2016, jika

dicermati dari total 684 kasus di atas hanya 15 kasus yang disidik dan

49Interview dengan pak JOENAEDI, Kepala Unit Laka Lantas Polresta MalangKota.Tanggal 19 September 2016.

64

diteruskan ke penuntutan P21 (Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan

sudah Lengkap),hingga dilimpahkan ke pengadilan. Tabrak lari 58

kasus,sebanyak 59 kasus lainnya dihentikan dengan dasar SP3(Surat

Perintah Penghentian Penyidikan).Dasar penghentian 59 kasus tindak

pidana kecelakaan lalu lintas adalah Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP

dikarenakan tersangka meninggal dunia, nebis in idem atau daluwarsa,

Pasal 76, 77, 78 KUHP, kurangnya alat-alat bukti dan sisanyapenyelesaian

perkara khusus perdamaian untuk ganti rugi dapat ditempuh melalui ADR

(Alternative Dispute Resolution).

Kurangnya disiplin para pemakai jalan dalam mematuhi aturan

yang ada dalam berkendara dapat menjadi suatu ancaman bagi si

pengendara, yakni dapat menimbulkan bahaya kecelakaan atau dapat

menimbulkan kerugian bagi si pengendara ketika terjadi

kecelakaan.Berbagai macam yang di lakukan oleh polisi lalulintas untuk

memberikan efek jera kepada pelanggar lalulintas yakni mulai

memberikan tilang sampai mengamankan kendaraan para pelanggar untuk

batas waktu tertentu tetapi hal tersebut tidak memberikan efek jera.

Bentuk penindakan yang di lakukan satlantas Polres Malang Kota

terhadap pelanggar lalulintas adalah bentuk tilang.Hal ini menunjukkan

kurang di siplin pada pengendara di jalam maupun pada kelengkapan

kendaraan, surat-surat yang di miliki pengendara.

Berdasarkan data yang di peroleh dari Polres Malang Kota dapat

di pahami bahwa penerapan concursus untuk memeriksa tersangka dalam

tindak pidana yang di timbulkan oleh kecelakaan lalu lintas harus di

65

upayakan untuk diterapkan sehingga nanti dapat meminimalisir terjadinya

kecelakaan dan ada efek jera yang memberatkan. Peneliti mengambil 2

contoh kasus yang perna terjadi di bawah ni:

Kasus A

Kasus posisi pada tanggal 22 juni 2016 terjadi tabrakan yang

melibatkan pengendara sepeda motor yang terjadi di jalan kolonel sugiono

tepatnya di depan gang VIII, kecelakaan ini melibatkan pengendara sepeda

motor dengan pengendara sepedamotor lainya kejadian bermula saat

korban berinisial ruslanto tri joko berumur 25 tahun asal dusun gunung,

kaduara timur, prangan sumenep madura yang sehari-hari tinggal di suko

sumberpacung kabupaten malang. Mengendarai sepedamotor di jalan

kolonel sugiono tepatnya di depan gang VIII dari arah selatan pada waktu

tengah malam sekitar pukul 00,50 , Ruslan yang saat itu mengendarai

motor vario nopol N 538 DS pada saat pengendara sepedamotor muncul

kendaraan pada motor lain dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi

yang di kendarai oleh Hendra Sumantri umur 27 tahun warga judipan

wetan gang III kecematan blimbing, menabrak korban bernama ruslanto

yang pada saat itu berkendara di jalur yang berlawanan. Korban

mengalami luka serius di bagian kepala hingga korban meninggal dunia di

TKP akibat luka yang di alaminya, sedangkan pelaku yang saat itu juga

terjatuh langsung melarikan diri dengan sepeda motor Happy N 3798 CY

yang di kemudikanya. Dari keterangan saksi dan pihak kepolisian

menyebutkan, malam hari itu hendra mengendarai motornya dengan

kecepatan tinggi melaju dari arah utara. Di duga karena dalam keadaan

66

terpengaruh minuman keras, dia mengandarai motornya dalam kondisi

kurang bisa mengontrol motor yang di kendarainya hingga motor yang di

kendarainya melaju ke arah kanan. Akibatnya, dia menabrak ruslan yang

mengendarai motor vario dari arah selatan. Benturan terjadi hingga ruslan

tewas seketika dengan luka parah di kepala. Sementara itu hendra yang

juga jatuh segera bangun dan kabur. Pada saat polisi berada di TKP

pihakya mendapat informasi bahwa pelaku tabrak lari mengendarai

sepedamotor Happy dengan nomor polisi N 3798 CY.50

Sebagaimana dalam pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas

dan Angkutan Jalan.

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibatkecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikankendaraannya, tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkankecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara republik Indonesiaterdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231ayat (1) huruf a,huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidanapenjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah).

Hal tersebut menunjukkan bahwa kelalaian hanya merupakan salah satu

unsur daritabrak lari. Kemudian lari merupakan unsur dari kesengajaan,

yakni mengabaikan tanggung jawab setelah terjadinya kecelakaan.

Sehingga tidak dapat disebut tabrak lari jika tidak terdapat unsur lalai

sebagai perwujudan dari kecelakaan, dan melarikan diri.

Terdapat kata “dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya,

tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas

kepadaKepolisian Negara Republik Indonesia terdekat”.Dalam pasal 312

50Lampiran polisi nomor K/LP/B64/VI/2016/lantas, Tanggal 20 Juni 2016

67

di atas. Katate rsebut secara tegas menyebutkan apabila perbuatan tersebut

dilakukan merupakan tindak kejahatan tabrak lari.Ketentuan tersebut

menjadi dasar apabila pengendara yang terlibat kecelakaan tidak berhenti,

tidak menolong korban, atau tidak melapor kepada pihak kepolisian maka

perbuatan pengemudi tersebut adalah tabrak lari.

Mengenai seseorang yang perlu ditolong, sebelum di

undangkannya UU lalu lintas telah ada ketentuan yang mengaturnya, yakni

dalam pasal 531 KUHP sebagai berikut:

Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedangmenghadapi maut, tidak memberi pertolongan yang dapat diberikanpadanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atauorang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengankurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratusrupiah.

Sedangkan dalam pasal 283 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai berikut:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secaratidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau di pengaruhi oleh suatukeadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalammengemudi dijalan sebagaimana di maksut pasal 106 ayat (1) dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda palingbanyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah.

Sebagaimana juga diatur dalam pasal 310 UU No 22 Tahun 2009 Tentang

Lalu lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang karenakelalaianyamengakibatkan kecelakaan lalulintas dengankerusakan kendaraan dan/atau barang sebagai mana di maksuddalam pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara palinglama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rpiah).

2. Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang karenakelalaianyamengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korbanluka ringan dan kerusakan kendaraan dan /atau barang

68

sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), di pidanadengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau dendapaling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

3. Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang karenakelalaianya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengankorban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat(4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah).

4. Dalam hal kecelakaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggaldunia dipidanapenjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau dendapaling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Berbeda halnya dengan tabrak lari yang mengandung unsur

kelalaian dan kesengajaan, kelalaian atau kealpaan sendiri merupakan

sikap yang kurang hati-hati sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang

lain. Kealpaan diantaranya diatur dalam pasal 359 KUHP, disebutkan

bahwa:

“ Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain,diancam dengan pidanapenjara paling lama lima tahun atau kurunganpaling lama satu tahun”.

Sebagaimana pasal 316 ayat (1) adalah pelanggaran dan ayat(2)

adalah kejahatan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas

dan angkutan jalan. Tabrak lari pada mulanya adalah tindak pelanggaran

yang mengakibatkan ruginya seseorang Yakni menabrak karena kelalaian,

yang mana perbuatan tersebut tidak diinginkan oleh pelaku atau tidak ada

niat untuk melakukan. Kemudian terdapat unsur kesengajaan yang

merupakan bagian dari unsur tabrak lari, yakni pengemudi tidak

menghentikan kendaraannya, tidak menolong, tidak melapor ke polisi

terdekat.

69

Dari penjelasan di atas tabrak lari dalam UU No. 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur secara terpisah, yakni

dengan kelalaianya menyebabkan kecelakaan diatur dalam pasal 310, pasal

283 dan tindakan melarikan diri dalam pasal 312. Demikian dapat

dikatakan bahwa tabrak lari merupakan Concursus tindak pidana.

Terpenuhinya syarat-syarat untuk dapat menyatakan adanya

perbarengan adalah :

a. Terpenuhinya dua/ lebih tindak pidana dilakukan

b. Terpenuhinya dua/ lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu

orang (atau dua orang dalam hal penyertaan)

c. Terpenuhinya dua/ lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili

d. Terpenuhinya dua/ lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus

Mengenai Concurcus dari kecelakaan yang mengakibatkan

korban meninggal duni tergolong sebagai Concurcus realis, karena

terdapat lebih dari dua kejadian, yakni kelalain mengakibatkan

kecelakaan, mengemudi kendaraan dalam keadaan terpengaruh miras dan

meninggalkan korbanya.

Kasus B

Kasus kecelakaan yang terjadi pada tanggal 11 september 2016 di

jalan L.A Sucipto tepatnya di depan indomaret kota malang yang

melibatkan pengemudi kendaraan sepeda motor dengan nomor polisi N

6414 HM dengan sebuah truk dengan nomor kedaraan N 8031 UI, bermula

truc yang di kemudikan pelaku yang inisial Samui 46 tahun warga Jalan

Jabal Nur RT02 RW06, Tlogowaru, berjalan dari arah barat ke timur

70

karena kurang hati- hati dan kurang waspada mengemudikan saat

kendaraan menyalip dari arah kiri sebuah sepeda motor dengan nomor

polisi N6414 HM yang di kemudikan oleh korban yang mernama Muzaki

Sehingga truc pelaku menyenggol motor korban dan terjatuh yang berjalan

searah dari barat ketimur yang berakibat korban mengalami luka – luka

memar pada bagian pinggul dan luka pada bagian kiri dan korban langsung

di bawa ke Rumah sakit sumber santoso Tumpang kabupaten Malang dan

korban meninggal dunia dalam perjalanan menju Rumah sakit. Di duga

karena dalam keadaan terpengaruh minuman keras pelaku mengandarai

dalam kondisi kurang bisa mengontrol trucnyadan terdapat beberapa

minuman beralkohol didalam truc tersebut. Menurut saksi yang bernama

Imam Syafii umur 26 tahun bekerja sebagai tukang parkir kendaraan truc

pelaku melaju sangat kencang saat mendahului sepeda motor koraban dari

kiri hingga pada akhirnya motor korban terserempet hingga terjatuh

korban awalnya masih bernafas. Ia juga meminta bantuan, warga yang

langsung berdatangan ke TKP. “Truk juga langsung diamankan bersama

pengemudinya namun takdir berkata lain korban ini tewas dalam

perjalanan ke Rumah sakit”.51

Dalam pasal 283 undang-undang Lalu lintas dan angkutan jalan, sebagai

berikut:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secaratidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau di pengaruhi oleh suatukeadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalammengemudi dijalan sebagaimana di maksut pasal 106 ayat (1) di

51Wawancara dengan AIPTU Mustakin anggota Unit LAKA Polres MalangKota.Tanggal 30 febuari 2017

71

pidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda palingbanyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah.

Kasus tersebut di atas menunjukkan bahwa kelalaian hanya

merupakan salah satu unsur dari kecelakaa. Unsur dari kesengajaan, yakni

mengemudikan kendaraan secara tidak wajar dan dalam keadaan

terpengaruh oleh minuman keras. Sehingga tidak dapat disebut tabrakan

biasa jika tidak terdapat unsur lalai serta dalam keadaan terpengaruh

minuman keras sebagai perwujudan dari kecelakaan.

Sebagaimana juga diatur dalam pasal 311 UU No 22 Tahun 2009

Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut:

1. setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraanbermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan baginyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakankendaraan dan /atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal229 ayat (2), pelaku dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahunatau denda paling banyak Rp 4.000.000,00

3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban lukaringan dan kerusakan kendaraan dan /atau barang sebagaimanadimaksud dalam pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana denganpidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda palingbanyak Rp 8.000.000,00

4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka beratsebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), pelaku dipidanadengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda palingbanyak Rp 20.000.000,00

5. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidanadengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda palingbanyak Rp 24.000.000,00.

72

Dari penjelasan di atas tabrakan yang mengakibatkan matinya

orang dalam UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan

Jalan diatur secara terpisah, yakni dengan kesengajaan menyebabkan

kecelakaan diatur dalam pasal 311 dan tindakan mengemudikan kendaraan

bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau di

pengarh oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi

dalam pasal 283. Demikian dapat dikatakan bahwa kecelakaan lalu lintas

ini merupakan Concursus tindak pidana.

Terpenuhinya syarat-syarat untuk dapat menyatakan adanya

perbarengan:

a. Terpenuhinya dua/ lebih tindak pidana dilakukan

b. Terpenuhinya dua/ lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu

orang (atau dua orang dalam hal penyertaan)

c. Terpenuhinya dua/ lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili

d. Terpenuhinya dua/ lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus

Mengenai Concurcus dari tindak pidana kecelakaan yang

mengakibatkan matinya orang tergolong sebagai Concurcus realis, karena

terdapat dua kejadian, yakni kesengajaan menimbukan korban jiwa dan

tindakan mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar.

C. Penyidik Menggunakan Ketentuan Concursus Dalam Penyidikan TindakPidana Yang Ditimbulkan Kecelakaan Lalu Lintas

1. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu LintasDi Kepolisian Resort Malang Kota

Proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan Lalu Lintas

tunduk pada aturan KUHAP, dimana selaku penyidik, petugas Kepolisian

73

Resort Malang Kota dalam menjalankan tugasnya mempunyai wewenang

yang tercantum pada pasal 7 KUHAP yaitu sebagai berikut:

1) Penyidik sebagai mana di maksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf akarena kewajibanya mempunyai wewenang:a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya

tindak pidana.b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda

pengenal diri tersangka.d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeldahan, dan

penahanan.e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.g. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka

atau saksi.h. Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubunganya

dengan pemeriksaan perkara.i. Mengadakan penghentian penyidikan.j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung

jawab.2) Penyidik sebagai mana yang di maksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b

mempunyai wewenang sesui dengan undang- undang yang menjadidasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnyaberada di bawah koordinasi dan pngawasan penyidik tersebut dalampasal 6 ayat(1) huruf a.

3) Dalam melakukan tugasnya sebagai mana di maksud dalam ayat (1)dan ayat (2), penyidik wajib menjujung tinggi hukum yang berlaku.

Di sisi lain kewenangan penyidik dalam menangani kasus kecelakaan Lalu

lintas biasa maupun berat meniggal dunia di atur dalam pasal 260 undang–

undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan:

1) Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidanapenyidik kepolisian negara republik indonesia selain yang di atur dalamkitab undang-undang hukum acara pidana dan undang-undang tentangnegara kepolisian repoblik indonesia, di bidang lalu lintas dan angkutanjalan berwenang.

74

a. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian danmenyita sementara kendaraan bermotor yang patut di dugamelanggar peraturan berlalulintas atau merupakan alat dan/atauhasil kejahatan.

b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitandengan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan ankutanjalan.

c. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotordan/atau perusahaan mumum.

d. Melakukan penyitaan terhadap surat ijin mengemudi kendaraanbermotor, muatan, surat tanda kendaraan bermotor dan/atau tandalulus uji sebagai barang bukti.

e. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran ataukejahatan lalulintas menurut ketentuan praturan perundang-undangan.

f. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.g. Menghentikan penyidikan jika tidak cukup bukti.h. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana

kejahatan lalulintas dan/ataui. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung

jawab.2) Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana

sebagai mana di maksud pada ayat (1) di lakukan sesui ketentuanperaturan perundang-undangan.

Penyidik Kepolisian Resort MalangKota dalam kurun waktu tahun 2015

hingga tahun 2016 telah menangani 684 kejadian kecelakaan Lalu Lintas.

Dari total 684 kejadian kecelakaan Lalu Lintas terdapat 185 korban

meninggal dunia, 8 korban luka berat dan 766 korban luka ringan dengan

totalkerugian Rp. 617.380.000,- (enam ratus tujuh belas juta tiga ratus

delapan puluh ribu rupiah).

Proses penyelesaian perkara kecelakaan Lalu Lintas oleh penyidik

Kepolisian Resort MalangKota pada kurun waktu 2015-2016, jika

dicermati dari total 684 kasus di atas hanya 15 kasus yang disidik dan

diteruskan ke penuntutan hingga dilimpahkan ke pengadilan. Tabrak lari

58 kasus, sebanyak 59 kasus lainnya dihentikan dengan dasar SP3. Dasar

75

penghentian 59 kasus tindak pidana kecelakaan Lalu Lintas adalah Pasal

140 ayat 2 huruf a KUHAP dikarenakan tersangka meninggal dunia, nebis

in idem atau daluwarsa, Pasal 76, 77, 78 KUHP, kurangnya alat bukti dan

sisanya melalui jalur perdamaian.52

2. Proses Penyidikan Menggunakan Ketentuan Concursus TerhadapTindak pidana Yang Ditimbulkan Kecelakaan Lalu Lintas

Penyidik merupakan satuan yang mempunyai wewenang untuk

mengadakan penyelidikan dan penyidikan, yang mendapatkan wewenang

sebagai penyidik ialah anggota polisi yang mempunyai wawasan dan

kemampuan yang memadai dengan tugas yang akan di lakukan dan

serendah-rendahnya polisi itu harus berpangkat pembantu letnan dua,

maka dari itu tidak semua anggota polisi bisa menjadi penyidik sebelum

memenuhi sarat-sarat tersebut.53

Jika penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu

peristiwa merupakan tindak pidana dalam hal ini kecelakaan lalu lintas

yang mengakibatkan matinya korban, penyidik memberitahukan hal itu

kepada penuntut umum melalui surat yang di sebut SPDP (surat

pemberitahuan di mulainya penyidikan) yang sesuai dengan pasal 109 ayat

(1) KUHP.

Setelah bukti-bukti di kumpulkan dan di duga tersangka telah di

temukan,maka di lakukan penangkapan dan penahanan adalah sesuai

dengan bunyi Pasal 1 butir 21 jo pasal 20 KUHAP tetapi penyidik akan

52Interview dengan Pak JOENAEDI, Kepala Unit Laka Lantas PolresMalangKota.Tanggal 19 September 2016.

53Wawancara dengan AIPTU JokoAgus, SH Penyidik Unit Laka Polres Malang Kota.Tanggal 28 Febuari 2017

76

mendalami dan menilai dengan cermat apakah cukup bukti untuk di

limpahkan kepada penuntut umum (kejaksaan).

Jika apabila penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan

merupakan tindak pidana maka penyidikan di hentikan demi hukum atau

“pemberhentian penyidikan dengan di sertai surat SP3 dengan merujuk

pada pasal 109 ayat (2) KUHP”

2. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik PNS,pemberitahuan penyidikan di sampaikan kepada:

a. Penyidik Polri, sebagai pejabat yang berwenang melakukankoordinasi atas penyidikan,dan

b. Penuntut umum

Menurut pak Junaedi selaku kepala Kanit Laka Lantas Polres Malang Kota

bahwa prosesnya memerlukan waktu yang cukup panjang, prosedurnya

juga sesuai SOP yang sudah ada dan mekanisme dalam menentukan

pelakunya sudah jelas di lakukan pemeriksaan dan awalnya di lakukan

olah TKP seperti yang saya jelaskan sebelumnya ketentuan concursus

tindak pidana di terapkan dalam beberapa kasus kecelakaan berat yang

mengakibatkan koraban meninggal dunia saja meskipun ada beberapa

pasal yang telah di langgar oleh tersangka. Tetapi tetap mengedepankan

aturan yang mengatur secara khusus yaitu Undang–Undang No 22 tahun

2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Maka dari itu sangat di

perlukan upaya penyelidikan maupun penyidikan untuk menggungkap

kejadian yang sebenarnya.54 Dalam setiap melakukan penyidikan, penyidik

dari Polres Malang Kota Unit Laka melakukan serangkaian tindakan

sebagai berikut:

54 Ibid

77

Bagan IIPenerimaan Laporan Dan Proses Penyidikan Kecelakaan

Sumber data: KANIT LAKA LANTAS Malang Kota dan di olah Peneliti.

laporan Olah TKP

Pelimpahan berkaske kejaksaan

Pengajuan surat perintahpenyitaan barang bukti

ke PN

Pengumpulan dokumendan pengamanan barang

bukti

Pembuatan BAP

Surat perintahpenyidikan

Pembuatan BAPtersangka dan saksi

Surat perintah dimulainya penyidikan

Pemeriksaan saksi

Surat penangkapantersangka

Melakukan visum etrepertum korban

Membuat resume darikeseluruhan data

Surat perintahpenyitaan barang bukti

78

Pada gambar skema di atas menggambarkan alur dalam proses

penyidikandalam hal ini penyidikan tindak pidana di timbulkan oleh

kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Hal yang pertama untuk dapat

mlakukan penyidikan adalah adanya laporan bahwa adanya suatu kejadian

keclakaan lalu lintas di jalan raya.Laporan tersebut biasanya datang dari

masyarakat atau dari anggota kepolisian yang sedang bertugas di jalan raya

yang kebetulan mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut. Setelah laporan

tersebut di terima oleh anggota kepolisian di markas polisi, Maka penyidik

polisi segera bertindak menuju TKP.

Setelah penyidik polisi sampai di TKP karena adanya

pengaduan/laporan, hal yang akan di lakukan penyidik sesampainya di

TKP adalah ia akan melakukan pemeriksaan di TKP atau yang juga di

sebut olah TKP, dalam olah TKP penyidik melakukan serangkaian

tindakan seperti:55

a. Menolong koraban

b. Mengamankan TKP

c. Mengamankan tersangka

d. Pencarian saksi, pencatatan saksi-saksi dan melakukan waancara secara

singkat terhadap saksi-saksi yang melihat langsung kejadian tersebut.

e. Pengumpulan data atau dokumen yang ada di TKP seperti identitas diri

korban kecelakaan, saksi-saksi, dan yang di duga sebagai tersangka

dalam terjadinya kecelakaan lalulintas yang melibatkan matinya korban.

55Wawancara dengan Aiptu joko Agus. SH dan Bapak Mustakin Penyidik Unit LakaPolres Malang Kota. Tanggal 30 Febuari 2017

79

f. Pengamanan barang bukti seperti kendaraan bermotor milik pelaku atau

korban atau kedua-duanya jika kecelakaan tersebut melibatkan antara

kendaraan dan kendaraan.

g. Melakukan pemotretan di TKP, pemotretan tersebut di tunjukan kepada

korban, tersangka, saksi, barang bukti, lokasi TKP.

h. Penggabaran sketsa peta terjadinya kecelakaan yang nantinya seketsa

tersebut di gambar ulang setelah mendengarkan keterangan saksi dan

tersangka setelah di lakukan penyidikan.

Pembuatan peta kronologi tentang kejadian kecelakaan tersebut sangatlah

sangat penting untuk mengetahui fakta dan bagai mana kronologi

terjadinya kecelakaan tersebut. Seperti pada peta salah satu contoh kasus

kecelakaan lalulintas yang melibatkan antara pengemudi sepeda motor

dengan penyebrang jalan yang terjadi di salah satu jalan raya yang ada di

Kota Malang bentuk peta tersebut seperti contoh gambar di bayah ini.56

Bagan IIIPembuatan Peta Kronologi Tentang Kejadian Kecelakaan

Sumber: Berkas BAP Polres Malang Kota Unit Laka

56Di peroleh dari anggota polisi AIPTU Mustakin. Berkas BAP PolresMalang Kota UnitLakadari peristiwa kecelakaan lalu lintas.Tanggal 30 Febuari 2017.

80

Dari di buatnya peta kronologis kejadian di TKP penyidik dan jaksa

penuntut umum akan mengetahui bagai mana kronologi penyebab

terjadinya kecelakaan dari awal sebelum kejadian samapai akhir dari

kejadian kecelakaan tersebut.

Jika olah TKP sudah di selesaikan penyidik, masuk pada tahap ke tiga

yaitu pembuatan BAP dari olah TKP yang di lakukan oleh penyidik,

pembuatan BAP tentang pemeriksaan di tempat kejadian atas olah TKP di

atur dalam pasal 75 KUHAP yang bunyinya.57

1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:a. Pemeriksaan tersangkab. Penangkapanc. Penahanand. Penggeledahane. Pemasukan rumahf. Penyitaan bendag. Pemeriksaan surath. Pemeriksaan saksii. Pemeriksaan di tempat kejadianj. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilank. Pelaksanaan tindakan lain sesui dengan ketentuan dalam

undang–undang ini2) Berita acara di buat oleh pejabat yang bersangkutan dalam

melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan di buat ataskekuatan sumpah jabatan.

3) Berita acara tersebut selain di tanda-tangani oleh pejabat tersebutpada ayat (2) di tandatangani pula oleh semua pihak yang terlibatdalam tindakan tersebut pada ayat (1).

Di dalam BAP tentang pemeriksaan di tempat kejadian dimuat tentang

segala sesuatu yang di lihat, di alami atau di dengar oleh penyidik di TKP

dan di tandatangani oleh penyidik, BAP di tempat kejadian perkara ini

merupakan alat bukti yang sah, yakni “surat” dengan membaca BAP

57R.Soesilo. 1988. Kitab undang – undang hukum acar pidana. Bogor Puliteia. Hal 70

81

tersebut telah dapat di ketahui secara sepintas tentang kejadian dan di

peroleh pula alat bukti.

Setelah berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara telah

di buat, maka laporan pengaduan, BAP TKP, dan data-data lain yang di

dapat dari olah TKP akan di proses selama beberapa hari untuk di lakukan

penelitian apakah kecelakaan tersebut merupakan suatu perbuatn pidana

atau tidak. Untuk mnentukan apakah kecelakaan tersebut merupakan

perbuatan pidana atau tidak dapat di lihat dari unsur–unsur dari kejadian

tersebut, unsur itu seperti kelakuan dan akibat perbuatan pelaku. Jika

dalam penelitian itu di temukanya suatu tindak pidana maka akan di

keluarkanya surat perintah penyidikan dan surat perintah dimulainya

penyidikan yang di kuluarkan oleh kapolres atau pimpinan kepolisian kota.

Setelah di keluarkanya surat tersebut maka penyidik akan memerintahkan

untuk di lakukanya visum et repertum untuk korban sebagai alat bukti

surat yang menerangkan bagai mana kondisi fisik atau kondisi fisik

kesehatan korban kecalakaan lalu lintas tersebut dan apa penyebab luka-

luka yang di alami korban.

Jika korban telah di visum beberapa saat setelah kejadian

kecelakaan tersebut maka proses akan langsung ke pengadilan dan

pemeriksaan saksi–saksi. Penyidik dalam melakukan tindakan

pemanggilan terhadap saksi harus di laksanakan secara tertulis dengan

penerbitan surat panggilan.58

58Lampiran Skep Kabareskrim Nomor SKEP:82/XII/2016/BARESKRIM. Tanggal30Febuari 2017

82

Dalam pemeriksaan saksi-saksi, saksi tersebut di haruskan

menjawab pertanyaan penyidik dan memberikan keterangan kepada

penyidik perihal peristiwa kecelakaan yang terjadi dan harus memberikan

keterangan terhadap peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan

ia alami sendiri. Hal ini di dasarkan peraturan undang-undang No 8 tahun

1981 tentang hukuman acara pidana (KUHP), dalam memberikan

keterangan saksi tidak harus menceritakan semua kejadian, tetapi boleh

menceritakan sebagian dari kejadian tersebut asalkan ia dengr sendiri, ia

lihat sendiri, dan ia alami sendiri peristiwa tersebut. Di dalam peristiwa

kecelakaan lalu lintas menurut penyidik saksi yang paling tepat dan di rasa

mengetahui secara jelas tentang kronologis dan bagaimana kecelakaan itu

terjadi adalah pengemudi kendaraan bermotor lain yang berada tepat di

belakang korban atau tersangka dan pengemudi lain yang berlawanan

arah.59

Tetapi kendala yang di hadapi untuk mendapatkan kesaksian dari

saksi ini adalah biasanya saksi tersebut pergi setelah menolong koraban

yang terluka pada saat kejadian, atau bahkan saksi tersebut tidak

menghiraukan kejadian ini dan melanjutkan laju kendaraanya.Kendala

inilah yang selalu di hadapi oleh penyidik karena tidak mendapatkan

identitas saksi tersebut sehingga penyidik mengalami kesuliatan dalam

melakukan pemanggilan saksi ini. Setelah di peroleh keterangan yang

cukup tentang tersangka dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, maka penyidik

59Hasil wawancara dengan anggota Polisi polres Malang Kota AIPTU Mustakin UnitLaka. Tanggal 30 Febuari 2017.

83

akan segera melakukan penangkapan terhadap tersangka berbekal surat

penangkapan yang di tanda tangani oleh pemimpin kepolisian. Proses

penangkapan tidak selalu setelah proses pemeriksaan saksi, tetapi juga

beberapa saat setelah peristiwa kecelakaan tersebut.

Penangkapan tersebut dikarenakan hal tertangkap tangan atau di

maksud untuk mengamankan tersangka dari hal-hal yang tidak di inginkan

seperti tersangka melarikan diri atau akan di hakimi/di amuk oleh masa.

Lama masa tahanan yang di lakukan oleh penyidik adalah 20 hari yang di

dasari atas pasal 21 ayat (1) KUHAP. Dan masa tahanan itu dapat di

perpanjang menjadi 40 hari setelah penyidik mngajukan perpanjangan

masa tahanan kepada penuntut umum/jaksa. Perpanjangan masa tahanan

tersebut di berikan apabila penyidik sudah mengirimkan surat

pemberitahuan di mulainya penyidikan kepada penuntut umum.

Penahanan oleh penyidik di maksudkan untuk menghindari

larinya tersangka dari tanggung jawab hukum dan untuk memudahkan

penyidik untuk melakukan penyidikan kasus tersebut dan untuk

memudahkan pemeriksaan tersangka. Dalam proses pemeriksaan terhadap

tersangka, penyidik akan melakukan beberapa pertanyaan kepada

tersangka yang wajib di jawab oleh tersangka. Dalam pemeriksaan tersebut

penyidik akan menanyakan seputar bagai mana kronologis kejadian,

kecepaan kendaraan yang di kendarai oleh tersangka, keadaan tersangka

saat mengemudikan kendaraan, dan lain-lain.60

60Ibid.

84

Setelah saksi dan tersangka di lakukan pemeriksaan oleh penyidik maka

akan di buatkan berita acara pemerikaan tersangka dan sanksi yang isinya

keterangan- keterangan yang telah di ungkap oleh saksi dan tersangka

selama proses pemeriksaan yang telah di lakukan oleh penyidik. Penyidik

juga akan membuat BAP penyitaan barang bukti, setelah melakukan

penyitaan terhadap barang bukti, untuk dapat melakukan penyitaan barang

bukti penyidik harus mengajukan terlebih dahulu kepada pengadilan negeri

setempat dan nantinya akan dikeluarkanya surat perintah penyitaan.

Tetapi biasanya dalam kasus kecelakaan lalu lintas penyitaan di

lakukan pada saat itu juga setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tampa

meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pengadilan negeri setempat,

hal ini di maksudkan untuk mengamankan barang bukti guna

mempermudah kepentingan proses penyidikan.

Jadi dalam penyitaan barang bukti tersebut surat persetujuan dari

pengadilan akan mengamankan barang bukti guna mempermudah

kepentingan proses penyidikan, jadi dalam penyitaan barang bukti tersebut

surat persetujuan dari pengadilan akan di ajukan belakangan/menyusul

(setelah di lakukannya penyitaan barang bukti). Setelah seluruh berkas

perkara telah lengkap seperti BAP, olah TKP, BAP saksi, BAP tersangka,

BAP penyitaan barang bukti, hasil visum etrepertum, dan lain-lain maka

penyidik akan membuat resume atau kesimpulan dari kasus kecelakaan

tersebut dalam resume yang di buat oleh penyidik berisikan tentang.61

1. Dasar pembuatan resume.

61Ibid.

85

2. Kronologis kejadian.

3. Fakta-fakta yang ada.

a. Pemanggilan dan pemeriksaan saksi dan tersangka

b. Penangkapan

c. Penggeledahan

d. Penyitaan barang bukti

e. Kerangan saksi

f. Keterangan tersangka

4. Pembahasan pasal-pasal pidana yang di langgar oleh tersangka.

a. Analisa fakta/kasus

b. Analisa yuridis

a) Unsur-unsur pasal yang dijerat kepada tersangka

b) Pembahasan unsur-unsur pasal

5. Kesimpulan kasus

Jika seluruh tahap dalam penyidikan mulai dari olah tempat

kejadian perkara sampai dengan pembuatan resume oleh penyidik

maka langkah yang terakhir adalah penyerahan seluruh berkas

penyidikan kapada jaksa penuntut umum, dalam penyerahan

tersebut penyidik wajib menggadakan 1 eksemplar berkas perkara

untuk di jadikan sebagai arsip penyidik.

Dalam kejadian kecelakaan lalu lintas kerap di temui kasus kecelakaan

kecelakaan lalu lintas baik pengemudinya dalam keadaan terpengaruh

narkotika, alkohol maupun tabrak lari.

86

3. Proses Penyidikan Tidak Menggunakan Ketentuan ConcursusTerhadap Tindak Pidana Yang Ditimbulkan Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Pak Junaedi selaku Kanit Laka Lantas Polres Malang

Kota dalam praktik sehari-hari polisi sebagai penyidik khususnya dalam

penanganan perkara kecelakaan lalu lintas luka-luka maupun meninggal

dunia, pada diri orang lain dapat menerima penyelesainya di lakukan di

luar pengadilan meskipun perkara tersebut termasuk delik biasa,

penyelesaian perkara pidana lalu lintas ada yang penyelesaiannya di

pengadilan dan ada yang di luar pengadilan, menyebabkan korban

meninggal dunia yaitu penyelesaian perkara antara para pihak yang terlibat

tampa melalui pengadilan.62

Proses tersebut di lakukan oleh para pihak sendiri karena masing-

masing pihak sepakat untuk menyelesaikan tampa melalui proses yang

berbelit-belit dan memakan waktu yang lama. Tetapi tetap prosesnya sesui

SOP Kopolisian mulai dari Olah TKP sampai pembuatan BAP tersangka

dan saksi dalam proses itu tetap di upayakan dengan jalur perdamaian,

penyelesaian perkara di luar pengadilan tersebut tugas polisi selaku

penyidik dan penegak hukum bertugas sebagai penengah dari masing-

masing pihak dan apabila masing-masing pihak sudah ada kesepakatan

mengenai penggatian biaya apa bila sebelum meninggal korban terlebih

dahulu di rawat di rumah sakit, menanggung biaya pemakaman, selamatan

dan sampai selesai dan memberikan sejumlah uang sebagai uang duka

setelah itu membuat surat pernyataan yang berisikan telah selesainya

62Ibid.

87

perkara tersebut dan tidak ada penuntutan kembali dari masing-masing

pihak, maka perkara tersebut dinyatakan selesai oleh pihak kepolisian.

Terjadinya kecelakaan menyebabkan korban meninggal dunia pada

umumnya tidak ada unsur kesengajaan dan yang ada unsur kealpaan.

Mediasi penal yang di lakukan oleh kepolisian merupakanimplementasi seluruh aturan yang di kemukakan dalam UU no 2 tahun2002 tentang kepolisian negara republik indonesia. Mediasi penal yang dilakukan oleh kepolisuan tersirat respon masyarakat terhadap kinerja polisidlam menangani kasus laka lantas karena lembaga mediasi penal ini justrumerupakan upaya positif polisi dalam menyelesaikan kasus laka lantasmelalui jalur di luar pengadilan/ alternative dispute resulition (ADR). 63

Dalam proses mediasi polisi berperan sebagai mediator antara

pelaku dan korban atau anggota korban laka lantas.

Mediator menyediakan formolir pernyataan kepadakorban/wakilnya untuk tidak melakukan upaya penuntutan perkara karenasegala sesuatu yang di sepakati dalam formulir tersebut telah di penuhi.Kesepakatan antara lain mengenai uang ganti rugi/santunan kepadakorban,uang untuk proses pemakaman, selamatan dan sebagainya. Disaksikan oleh mediator (polisi) pihak ketiga formolir pernyataan tersebutmenjadi dasar mediator untuk menerbitkan SP3. 64

Kesimpulan menurut peneliti yaitu penyelesaian secara mediasi

tersebut di harapkan dapat mencerminkan penyelesaian di luar pengadilan

secara asas cepat, sederhana dan biaya ringan, polisi dengan kebijakan

yang di miliki dapat menjadi pihak yang netral dalam penyelesaian kasus

lalu lintas berat pengaturan mengenai penyelesaian di luar pengadilan

melalui mekanisme mediasi di tingkat kepolisian secara kongkrit belum

ada, tetapi dalam praktek di masyarakat seringkali di gunakan oleh

63Ruslan Saleh.Mr. 1984. segilain hukum pidana. Jakarta. Gralia Indonesia. Hal 1464

Ibid. Hal 21

88

masyarakat mengingat penyelesaian melalui mediasi ini banyak

manfaatnya baik bagi korban maupun pelakunya sendiri.

Contoh dari kasus A:

Tabraklari adalah jika pengemudi atau pengendara yang

menabrak korban melarikan diri dan meninggalkan kendaraanya di lokasi

kejadian atau bisa juga pengemudi itu kabur setelah menabrak korabanya

besertakendaraanya.

Jika penyidik menghadapi kasus tabrak lari tersebut maka

penyidik akan melakukan serangkaian tindakan guna mengetahui identitas

pelaku dan melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut untuk

menjalankan peyidikan dan untuk bertanggung jawab atas perbuatan

pidana tersangka yakni timbulnya kecelakaan lalu lintas yang

menyebabkan kematian korban atau mengakibatkan luka berat atau

menimbulkan luka ringan.

Hal yang pertama yang di lakukan oleh penyidik untuk dapat

mengetahui identitas pelaku tabrak lari tersebut adalah dengan melakukan

olah TKP untuk mengamankan barang bukti yang tertinggal di TKP.

Mencatat saksi- saki (dalam kasus ini ada 4 saksi, 1 diantaranya saksi

ahliwaris). Membuat peta/skema TKP dan melakukan pemotretan TKP.

Setelah melakukan olah TKP penyidik/penyelidik akan

melakukan proses tindakan pengusutan untuk mencari dan menemukan

jejak-jejak berupa keterangan yang di peroleh dari saksi-saksi peristiwa

tersebut.

89

Apabila keterangan saksi sudah lengkap dan telah mencapai titik

temu tentang gambaran tersangka ,ciri tersangka , ciri-ciri kendaraan dan

yang paling penting saksi yang mengetahui plat nomor kndaraan

tersangka, setelah itu penyidik akan melakukan pengecekan nomor

kendaraan ke sistem administrasi manunggal satu atap (samsat). Tujuan

pengecekan tersebut untuk mengetahui jenis kendaraan, pemilik kendaraan

dan alamat pemilik kendaraan. Jika sudah di peroleh data yang lengkap

dari samsat maka penyidik akan menerjunkan reserse untuk melakukan

penyelidikan dan menelusuri keberadaan pelaku tabrak lari tersebut, dalam

menjalankan tugasnya reserse selalu melakukan penyamaran untuk

menghindari kaburnya pelaku akibat mengetahui pencarian oleh polisi

terhadap pelaku tabrak lari tersebut.65

Setelah reserse mengetahui/menemukan tempat tinggal/tempat

persembunyian pelaku secara pasti dan telah di ketahui pelaku sedang

berada di tempat, maka informasi ini aakan segera di laporkan kepada

penyidik yang telah berada di markas polisi agar segera di buatkan surat

perintah penangkapan dan penahanan selama 20 hari terhadap pelaku

tersebut.

Apabila pelaku sudah tertangkap maka proses penyelidikan di

tingkatkan ke penyidikan sejalan di turunka surat perintah penyidikan dan

surat di mulainya penyidikan. Tetapi dalam kasus ini penyidik melakukan

permohonan perpanjangan masa penahanan tersangka selama 40 hari

65Hasil wawancara dangan Pak JUNAEDI Kanit Laka Lantas Polres Malang Kota.Tanggal 3 April 2017

90

kepada penuntut umum di karenakan penyidikan kasus tersebut belum

selesai dan penahanan tersebut di lakukan di rumah tahanan Polres Malang

Kota.

Setelah penyidik melakuakan serangkaian tindakan dan prosedur

di atas maka dapat menemukan tersangka serta menangkapnya melakukan

pencarian selama 10 hari. lamanya pencarian ini dikarenakan ternyata

sepeda motor pelaku tabrak lari tersebut telah beberapa kali berpindah

tangan atau di jual oleh pemilik pertama sepeda motor hingga pada

akhirnya sepeda motor tersebut di beli oleh pelaku tabrak lari yang

bernama Hendra Sumatri.66

Dalam kasus tabrak lari di jerat dengan pasal 283, pasal 312 dan

pasal 310. Undang–Undang No 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan

Angkutan Jalan kasus tabrak lari ini telah di sidangkan di Pengadilan

Negeri Malang dan di putus dengan hukuman kurungan 12 bualan.

Kasus tabrak lari termasuk dalam Concurcus realis karena pelaku

melakukan beberapa perbuatan dan beberapa perbuatan tersebut berdiri

sendiri. Tetapi di antara perbuatan tersebut ada hubungan sedemikian

eratnya satu sama lain sehingga beberapa perbuatan tersebut harus di

anggap beberapa tindak pidana. Hal ini di atur dalam pasal 65 KUHP

yaitu:

a) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandangsebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakanbeberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yangsejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana.

66Ibid.

91

b) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidanayang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih darimaksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Dari kasus B

Dalam kasus tabrakan yang ke dua mengakibatkan korban

meninggal dunia yaitu kecelakaan yang terjadi di jalan L.A Sucipto yang

melibatkan antara sepeda motor dengan sebuah truc.

Dalam kasus ini penyidik menjerat tersangka dengan pasal 283

dan pasal 311 Undang–Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan

Angktan Jalan.

Kasus B jika di lihat dari unsur kesengajaan tersangka yang

mengemudikan kendaraanya melaju sangat kencang saat mendahului

sepeda motor koraban dari kiri hingga pada akhirnya motor korban

terserempet hingga terjatuh dan mengemudikan kendaraanya dalam

keadaan mabuk minuman beralkohol. Kasus ini termasuk dalam

Concurcus realis. karena syarat-syarat sudah dipenuhi untuk dapat

menyatakan adanya perbarengan, tersangka melakukan beberapa

perbuatan dan beberapa perbuatan tersebut berdiri sendiri. Tetapi di antara

perbuatan tersebut ada hubungan sedemikian eratnya satu sama lain

sehingga beberapa perbuatan tersebut harus di anggap beberapa tindak

pidana.