1 KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT POTENSI INSTRUMEN PEMBIAYAAN SYARIAH POTENSI INSTRUMEN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN WAKAF UNTUK DAN WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DAN PERMUKIMAN Jakarta, 24 Juni Jakarta, 24 J uni 2009 2009 Di sampaikan Dalam Acara Semi nar Sehari Potensi Wakaf Unt uk Bidang Perumahan Rakyat Kerjasama Kemenpera dan Masyarakat Ekonomi Syariah Oleh: Tito Murbaintoro Deputi Menpera Bidang Pembiayaan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
A. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen II pasal 28 H, UU No. 4 Tahun
1992 Tentang Perkim, dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM disebutkanbahwa hunian yang layak merupakan hak dasar Warga Negara Indonesia.
B. Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 adalah INDONESIA YANG MANDIRI,MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang akan diwujudkan melalui salah satu misinya
yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan denganmeningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secaramenyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerahyang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis;
menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanansosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasidalam berbagai aspek termasuk gender.
C. Salah satu sasaran pokok RPJPN Tahun 2005–2025 Bidang Perumahandan Permuk iman adalah terwujudnya pembangunan yang lebih meratadan berkeadilan, dengan salah satu tandanya adalah terpenuhinyakebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan saranapendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaanperumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk
1. Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan mempunyai
arti penting dalam pengembangan kehidupan sosial-ekonomi dan jatidiribangsa.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang memasukkan faktorperumahan sebagai salah satu indikator, menempatkan Indonesia di
urutan 107 dari 175 negara.
3. Pembangunan perumahan yang efisien akan mampu mendorongpertumbuhan perekonomian lokal, regional dan nasional.
4. Dari sisi investasi, pembangunan perumahan di Indonesia masihketinggalan (hanya 1,4% dari PDB, tahun 2002), sementara Malaysia dan Amerika mencapai 27,7% dan 45,3%.
5. Untuk memfasilitasi pemilikan dan pembangunan / perbaikan rumah bagiMBR, sejak Kabinet Indonesia Bersatu (tahun 2005), Pemerintah mulaimelembagakan KPR Syariah Bersubsidi.
Wakaf diartikan sebagai “sesuatu yang substansi(wujud aktivanya) dipertahankan, sementarahasil/manfaatnya digunakan sesuai dengankeinginan dari orang yang menyerahkan (waqif)”.
Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004Tentang Wakaf, bahwa wakaf dikelompokkanmenjadi : (1) wakaf benda tidak bergerak sepertitanah dan atau bangunan; dan (2) wakaf bendabergerak seperti uang (dikenal dengan ist ilahwakaf tunai/ cash waqf) .
Cash waqf dilakukan dengan menjadikan uangtersebut sebagai modal usaha (modal produktif)kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.
(Muhammad Antonio Syafei: 2002). Dari segi pemanfaatannya, kami mengusulkan (bila
dimungkinkan dari sisi syariah dan regulasi),wakaf tunai dapat digunakan untuk menghidupkanwakaf-wakaf non tunai (tanah, bangunan) menjadiproduktif yang hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraanumum/masyarakat termasuk untuk bidang perumahan
dan permukiman bagi MBR. Berdasarkan data Departemen Agama dan BWI tahun
2007, tanah wakaf luasnya mencapai2.686.536.565,68 M 2 (2,7 mi lyar M 2) tersebar di466.595 lokasi. Potensi tersebut masih perludipetakan dan diinventarisir
Mengingat masalah ketersediaan/keterbatasan lahan dan masalahpembiayaan merupakan bagian dari permasalahan yang dihadapidalam mencapai target pembangunan perumahan danpermukiman, maka pemanfaatan wakaf baik berupa wakaf
tanah maupun wakaf tunai untuk membantu pemenuhanrumah layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakatberpenghasilan rendah (MBR), adalah salah satu solusi alternatif dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut (sepanjangdiamanatkan oleh Wakif).
Perlu dilakukan pemetaan, inventarisasi dan pengembanganpotensi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan
kesejahteraan umum/masyarakat khususnya untuk pembangunanperumahan dan permukiman.
Perlu fasilitasi dan kajian skema pembiayaan syariah dan wakaf untuk pengembangunan perumahan dan permukiman.