4. Makalah Audit Fungsi Pembelian

MAKALAH

AUDIT MANAJEMEN

AUDIT FUNGSI PEMBELIAN

FALKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI

UNIVERSITAS JAMBI

TAHUN 2013

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling awal penyusun ucapkan, selain puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Makalah Audit Manajemen ini tepat pada waktunya dengan judul “Audit Fungsi Pembelian. Shalawat dan salam tak lupa kami sampaikan kepada junjungan nabi besar Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Berkat kerja sama dengan semua pihak, kami dapat menyelesaikan makalah ini. Sudah sepantasnya kami menghanturkan terimah kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Dosen pembimbing mata kuliah Audit Manajemen, Fakultas ekonomi jurusan akuntansi, Universitas Negeri Jambi.

2. Teman-teman yang telah memberikan inspirasi dan partisipasi dalam penyelesaian makalah ini, tanpa disebutkan satu persatu.

Tidak ada hasil karya manusia yang sempurna. Begitupun dengan hasil penulisan makalah ini, masih banyak terdapat kekurangan. Karenanya kritik dan saran sangat kami butuhkan untuk perbaikan yang akan datang. Semoga makalah ini bisa memberikan inspirasi dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jambi, 03 Desember 2013

Kelompok 2

Audit Fungsi Pembelian i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …………………………………………………………………….. iDAFTAR ISI ……………………………………………………………………………… ii

BAB I PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang Masalah …………………………………………………………….....11.2. Rumusan Masalah ………………………………………………………......................1

BAB II PEMBAHASAN 2.1. Pengertian Audit Fungsi Pembelian ……………………………………………………22.2. Tujuan Audit Fungsi Pembelian..............………………………………………………22.3. Ruang Lingkup Fungsi Pembelian dan Konsep Audit Manajemen Fungsi Pembelia…..32.4. Fungsi – fungsi Utama Audit Pembelian.....……………………………………………52.5. Pedoman Audit Pembelian.............………………...…………………………………..62.6. Hasil audit manajemen fungsi pembelian........……………...………………………….72.7. Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang…………………………………………………82.8. Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi...............………………………..92.9. Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa …………………………………………10 Kasus Audit Funsi Pembelian………………………………………………………………14

BAB III SIMPULAN 3.1. Simpulan …………………………………………………..........................................19

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………...………….iii

Audit Fungsi Pembelian ii

http://rahminaamie.wordpress.com/2013/02/08/kasus-great-river/

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kegiatan pembelian dalam perusahaan dagang dan kegiatan pengedaan pada

instansi pemerintah atau perusahaan selain manufaacture memegang peranan yang sangat

penting, karena dari sinilah proses operasional perusahaan dimulai. Kegiatan pembelian

dapat terus berlangsung baik apabila prosedur pencatatan dan pembayaran hutang juga

terselenggara dengan baik. Untuk itu perlu adanya pemeriksaan terhadap kegiatan

pembelian agar dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan keekonomisan perusahaan.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan ditemukan beberapa kelemahan antara lain;

perusahaan tidak memiliki job description secara tertulis, fungsi permintaan pembelian

dilakukan oleh bagian pemasaran, transaksi permintaan pembelian dan pesanan

pembelian dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis, fungsi penerimaan barang

dilakukan oleh bagian pembelian, tidak dibuatnya check register dan voucher register,

bukti kas keluar tidak dicap “Lunas”, tidak adanya pemisahan dokumen yang lunas

dengan yang belum lunas.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasar pada permasalahan yang ditemukan, dapat dilihat bahwa fungsi

pembelian dan pencatatan utang belum cukup memadai. Untuk itu diajukan beberapa

saran perbaikan bagi manajemen perusahaan yaitu; dibuatnya job description secara

tertulis dan pembagian tugas bagi masing-masing bagian, permintaan pembelian

sebaiknya melalui gudang untuk itu harus ada kordinasi antara bagian gudang dengan

pemasaran, ciptakan sebuah dokumen tertulis atas transaksi permintaan pembelian dan

pesanan pembelian, tugas penerimaan barang dapat diserahkan kepada bagian gudang,

buat check register dan voucher register untuk setiap pengeluaran giro dan bukti kas

keluar, beri cap/tanda “Lunas” pada payment voucher yang sudah lunas, perlu adanya

pemisahan dokumen yang lunas dengan yang belum lunas sedini mungkin.

Audit Fungsi Pembelian 1

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. PENGERTIAN FUNGSI PEMBELIAN

Fungsi pembelian sering dianggap fungsi yang paling penting dan berpengaruh pada unit-unit operasi yang ada di perusahaan. Pada banyak perusahaan, fungsi pembelian merupakan awal dari sebuah proses bisnis. Dengan tujuan memenuhi permintaan pelanggan, perusahaan harus membeli barang-barang kebutuhan dan bahan baku yang diminta, untuk mengumpulkan atau memproduksi produkproduk perusahaan. Ini adalah proses dalam mendapatkan barang-barang, bahan baku, komponen dan layanan yang merupakan tugas utana dn tanggung jawab departemen pembelian. Dalam sebuah perusahaan dimana terdapat sistem pembelian yang efektif pembelian material dapat menghemat biaya bagi perusahaan.

2.2. TUJUAN AUDIT FUNGSI PEMBELIAN

Tujuan utama dalam audit manajemen fungsi pembelian adalah untuk menentukan efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam membelanjakan sumber daya keuangan mereka. Pada beberapa perusahaan sedang, pembelian utama dilakukan oleh masing-masing departemen. Sebagai contohnya, fungsi kontrol persediaan membeli bahan-bahan kebutuhan dan bahan baku untuk memenuhi permintaan pelanggan langsung dari pemasok Sebuah audit manajemen dilakukan karena terdapat tanda-tanda bahaya yang ditemukan di perusahaan. Sebagai contoh, manajemen tingkat atas seharusnya menyadari adanya peningkatan biaya dalam proses bisnis, meskipun tak satupun kompetitor mengalami pengurangan yang sama pada marjin laba. Tanda-tanda bahaya tersebut mungkin mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami “ketidakefisienan biaya” dalam aktivitas pembeliannya sehari-hari Proses audit manajemen menggambarkan bahwa fungsi pembelian dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang benar-benar memiliki fungsi pembelian (departemen pembelian). Asumsinya, bahwa semua peerusahaan, tidak peduli sebesar apa, seharusnya memiliki departemen pembelian (atau seseorang) yang terpusat dan independen untuk mengontrol pengeluaran perusahaan

2.3. RUANG LINGKUP FUNGSI PEMBELIAN DAN KONSEP AUDIT MANAJEMEN FUNGSI PEMBELIAN


Fungsi pembelian memiliki nilai dan arti penting bagi perusahaan karena sangat menunjang operasional perusahaan.Audit manajemen fungsi pembelian harus dilakukan dengan optimal untuk memastikan agar kegiatan operasional perusahaan tidak sampai terhenti yang akan berakibat negatif bagi perusahaan secara keseluruhan. Sasaran strategik fungsi pembelian merupakan ukuran atau patokan yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi fungsi pembelian pada perusahaan. Tujuh sasaran strategik fungsi pembelian yang harus dipahami meliputi hal-hal berikut.

1. Terjaminnya kesinambungan pasokan bahan mentah, bahan baku, dan bahan penolong lainnya yang diperlukan dalam proses produksi.

2. Mengupayakan terjaminnya persediaan bahan mentah dan suku cadang agar berada pada tingkat yang aman

3. Tersedianya peralatan dan bahan pendukung produksi lainnya yang diperlukan agar standar mutu dan ketepatan penggunaan dapat tercapai

4. Pengadaan bahan mentah, bahan baku, suku cadang, bahan lainnya, dan aneka jasa yang diperlukan harus dilaksanakan dengan biaya yang serendah mungkin

5. Pelaksanaan sistem pengawasan yang digunakan untuk memastikan bahwa nilai dan biaya pengadaan telah sesuai, dengan terus-menerus melakukan pengurangan biaya pembelian.

6. Komunikasi yang baik dengan pihak manajemen puncak dalam bentuk informasi yang paling akurat mengenai bahan dan aneka jasa yang dibutuhkan perusahaan.

7. Terwujudnya kerja sama dari unit kerja atau unit fungsional lain dalam perusahaan untuk menjalankan fungsi pembelian dengan baik. Siklus normal fungsi pembelian meliputi berikut ini

1. Penentuan kebutuhan, melalui Skedul Produksi Manufaktur, Penentuan Penggantian Persediaan (Inventory Replenishment Requirement), Penentuan Pembelian secara Khusus (Specialized Purchase Requirements), dan Kebutuhan Operasional Sehari-hari

2. Otorisasi pembelian, yang dimulai dengan penerbitan Permintaan Barang (Purchase Requisition) atau Perintah Kerja (Work Order) sampai penerbitan Pesanan Pembelian (Purchase Order).

3. Prosedur tindak lanjut pemesanan.4. Penyelesaian proses pengiriman.5. Penyelesaian keuangan.

Terdapat 4 sasaran audit manajemen pada fungsi pembelian, yaitu berikut ini.

1. Sasaran strategik fungsi pembelian.


2. Perencanaan operasional/induk 3. Tipe dan struktur organisasi pembelian.4. Mekanisme pengendalian pembelian

Pada bab ini akan membahas audit proses pembelian untuk audit atas laporan keuangan, konsep yang dicakup dengan review konsep pengakuan beban dan kewajiban dengan penekanan khusus pada kategori beban. Fokus utama dari bab ini adalah audit proses pembelian untuk audit atas laporan keuangan

Topik-topik berikut yang terkait dengan proses pembelian : Jenis-jenis transaksi dan akun laporan keuangan yang terpengaruh Jenis-jenis dokumen dan catatan Fungsi-fungsi utama Pemisahan tugas fungsi Jenis-jenis Transaksi dan akun laporan keuangan yang

terpengaruh Tiga jenis transaksi yang khususnya terdapat dalam proses pendapatan adalah

o Pembelian barang dan jasa secara tunai atau kredit

o Pembayaran kewajiban yang timbul dari transkasi pembelian

o Retur barang kepada pemasok secara tunai atau kredit

Jenis-jenis dokumen dan catatan Dokumen dan catatan yang terdapat dalam proses pendapatan :

Permintaan Pembelian (Purchase Requisition) Merupakan dokumen permintaan barang atau jasa dari individual atau departemen yang berwenang dalam perusahaan.

Pesanan Pembelian (Purchase Order) Dokumen ini mencantumkan deskripsi, kualitas, dan kuantitas, atau informasi lain atas barang atau jasa yang hendak dibeli.

Laporan Penerimaan (receiving report) Dokumen ini mencatat penerimaan barang.

Faktur Vendor (Vendor Invoice) Dokumen ini merupakan tagihan dari vendor Voucher Dokumen ini seringkali digunakan perusahaan untuk mengawasi

pembayaran atas perolehan barang dan jasa. Register Voucher/Jurnal pembelian ( voucher register/purchases journal)

Register voucher digunakan untuk mencatat voucher barang dan jasa. Buku besar pembantu utang usaha (Accounts payable subsidiary ledger) Jika

jurnal pembelian digunakan, buku besar pembantu mencatat transaksi dan saldo utang ke vendor.

Cek (check) Dokumen ini, yang ditandatangani oleh pegawai yang berwenang merupakan alat pembayaran barang atas jasa.

Jurnal Pengeluaran kas/register cek ( cash disbursements journal/check register) Jurnal ini mencatat pengeluaran yang dilakukan dengan cek.


2.4. FUNGSI – FUNGSI UTAMA AUDIT PEMBELIAN

Tujuan pokok proses pembelian adalah memperoleh barang dan jasa pada harga yang terendah, dengan kualitas dan jasa yang sesuai dengan persyaratan dan menggunakan sumber dana kas untuk membayar barang dan jasa tersebut secara efektif.

a. Permintaan (Requisitioning)

Fungsi pertama pada proses pembelian adalah permintaan barang atau jasa oleh pegawai yang memiliki wewenang dari berbagai departemen atau area fungsional dalam entitas.

b. Pembelian (Purchasing) Fungsi pembelian melaksanakan pesanan pembelian yang sudah diotorisasi.

c. Penerimaan (Receiving) Fungsi penerimaan bertanggung jawab atas penerimaan, perhitungan, dan

pemeriksaan barang yang diterima dari vendor.

d. Pemrosesan Faktur (Invoice Prosessing)Departemen utang usaha memproses faktur untuk memastikan barang dan jasa

yang diterima di catat sebagai aktiva atau beban bersamaan dengan pengakuan kewajiban yang timbul.

e. Pengeluaran (Disbursement) Fungsi pengeluaran bertanggungjawab untuk menyiapkan dan menandatangani

cek yang akan di bayarkan ke vendor.

f. Utang usaha ( Account Payable) Departemen utang usaha bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh

faktur vendor, pengeluaran kas, dan penyesuaian telah di catat dalam catatan utang usaha.

g. Buku Besar (General Ledger)Tujuan utama dari fungsi buku besar sehubungan dengan proses pembelian adalah

untuk memastikan bahwa seluruh pembelian, pengeluaran kas dan utang telah diakumulasikan, diklasifikasikan, dan diringkas pada akun-akun yang tepat.

h. Pemisahan Tugas Kunci Salah-satu pengendalian yang terpenting dalam system akuntansi adalah

pemisahan tugas yang memadai. Oleh karena itu setiap individu yang terlibat dalam


fungsi –fungsi permintaan, pembelian dan penerimaan harus terpisah dari fungsi-fungsi pemrosesan faktur, utang usaha, dan buku besar.

2.5. PEDOMAN AUDIT PEMBELIAN

Bagian pembelian dalam melakukan tugasnya sesuai barang yang diperlukan dan perlu mengetahui data dan keterangan tentang supplier mana yang baik, harga pasar bahan/barang tersebut, cara-cara pengangkutan, jumlah yang paling ekonomis untuk dipesan dan sebagainya. Setelah permintaan pesanan datang dari bagian yang membutuhkan maka bagian pembelian mengirimkan surat pesanan kepada calon supplier. Di dalam surat pesanan ini jumlah yang dipesan, harga barang, cara pcmbungkusan dan tanggal pesanan tersebut datang. Selain itu dinyatakan pula apabila barang yang dipesan terbukti tidak sesuai spesifikasi, pembeli berhak mengembalikannya. Surat pesanan yang dibuat banyaknya tergantung dari sistem administrasi/akuntansi perusahaan yang bersangkutan. Sekurang-kurangnya diperlukan :

1 lembar untuk supplier 1 lembar untuk bagian penerimaan 1 lembar untuk bagian pemnbukuan 1 lembar untuk bagian yang membutuhkan pengadaan barang

Setelah supplier mengirimkan barang yang dipesan maka bagian penerimaan akan mengaudit apakah barang yang diterima tersebut sesuai dengan apa yang dipesan. Apabila barang telah diperiksa dan terbukti sesuai dengan pesanan maka bagian penerimaan akan memberikan laporan kepada bagian pembelian dan pesananditeruskan kebagian penyimpanan (gudang). Laporan penerimaan dibuat dalam beberapa rangkap antara lain:

1 lembar dikirim ke bagian pembelian 1 lembar dikirim ke bagian akuntansi 1 lembar dikirim ke bagian gudang

Di samping pengiriman barang yang dipesan, maka supplier juga mengirimkan faktur pembelian yang diterima oleh bagian pembelian dan diteruskan kepada bagian pembukuan. Selanjutnya apabila bagian produksi memerlukan bahan/barang tersebut untuk proses produksinya, maka bagian ini mengirimkan surat permintaan pemakaian bahan kepada bagian gudang, rangkap dari surat ini dikirimkan pula pada bagian pembukuan/akuntansi untuk dipakai dalam pencatatan perobahan persediaan (inventory records) dan pencatatan akuntansi biaya. Dengan adanya surat permintaan pemakaian bahan ini, maka bagian gudang mengeluarkan bahan yang diminta oleh bagian produksi, sedangkan bagian akuntansi akan mencatat pengurangan jumlah bahan serta pembebanan pada biaya produksi.


Dalam hubungannya uraian di atas dengan pedoman audit pembelian dan pemakaian bahan yang dilakukan oleh internal auditor maka pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan di atas adalah sangat berhubungan sekali, apakah telah dijalankan dengan semestinya atau hanya berupa catatan-catatan saja.

Setiap internal auditor didalam melaksanakan tugasnya melakukan audit pembelian dan pemakaian bahan baku terlebih dahulu harus membuat rencana audit sebelum melakukan tugas pelaksanaan audit. Perencanaan ini harus didokumentasikan.

Dalam tugas perencanaan akan melakukan audit pendahuluan terhadap pembelian dan pemakaian bahan baku untuk mendapatkan informasi yang diperlukan mengenai semua aspek penting dari pelaksanaan pembelian dan pemakaian bahan baku di perusahaan tersebut.

Informasi ini akan dipakai sebagai alat kerja dalam merencanakan tahap pelaksanaan audit terhadap audit pembelian dan pemakaian bahan baku yang sekaligus mencakup :

1. Menentukan tujuan dan ruang lingkup audit2. Memperoleh informasi mengenai latar belakang kegiatan yang akan diaudit 3. Menentukan sumber daya yang perlu untuk melakukan audit 4. Membicarakan dengan mereka yang terlibat dalam audit 5. Melakukan pemahaman dan survey lapangan, mengenai kegiatan dan

pengendalian yang akan diaudit, mengetabui titik berat audit dan minta saran dari bagian yang diaudit

6. Membuat audit program 7. Menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa audit akan disampaikan. 8. Mendapatkan persetujuan atas perencanaan audit

2.6. HASIL AUDIT MANAJEMEN FUNGSI PEMBELIAN

Hasil audit manajemen fungsi pembelian adalah laporan yang berisi temuan-temuan berupa ketidaksesuaian dengan prosedur, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan sistem, dan sebagainya yang perlu diperbaiki oleh perusahaan dan juga rekomendasi yang perlu dilaksanakan manajemen untuk memperbaiki temuan-temuan tersebut sehingga di masa depan dapat diminimalkan atau dihilangkan.

Melalui audit manajemen fungsi pembelian, tanggung jawab fungsi pembelian

dapat diwujudkan dengan baik, efektif, dan efisien. Tanggung jawab itu setidaknya meliputi 2 hal sebagai berikut.


1. Penanganan informasi oleh fungsi pembelian telah dilakukan dengan benar. Berbagai catatan yang akurat, seperti catatan mengenai proses pembelian yang pernah dilakukan sebelumnya, daftar pemasok ataupun proses pengiriman disimpan dan dimanfaatkan dengan baik.

2. Proses pengadaan barang dan jasa telah dilakukan dengan baik, seperti melalui pengawasan terhadap permintaan barang/jasa, diupayakan lebih dari satu penawaran yang diterima oleh perusahaan, analisis seluruh penawaran yang masuk sampai dengan proses penerbitan PO, penerimaan barang, dan penyelesaian pembayaran faktur.

2.7. TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG

A. Persiapan Pemilihan Penyedia Barang

1. Rencana Umum Pengadaan 2. Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan 3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan 4. Pemilihan Sistem Pengadaan Barang5. Pemilihan Metode Penilaian Kualifikasi Pengadaan 6. Pemilihan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran7. Pemilihan Metode Evaluasi8. Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan 9. Pemilihan Jenis Kontrak 10. Penyusunan Dokumen Pengadaan

B. Pelaksanaan

1. Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul Dan Evaluasi Sistem Gugur

2. Pelelangan Umum Secara Prakualifikasi Metode Dua Sampul Dan Evaluasi Sistem Nilai Dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis

3. Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode Dua Tahap Dan Evaluasi Sistem Nilai Dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis

4. Pelelangan Sederhana Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul Dan Evaluasi Sistem Gugur

5. Pelaksanaan Pengadaan Barang Melalui Penunjukan Langsung Dan Pengadaan Langsung

6. Kontes 7. Pelelangan Gagal Dan Tindak Lanjut Pelelangan Gagal

C. Penandatanganan Dan Pelaksanaan Kontrak/Spk


1. Penandatanganan Kontrak 2. Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang

2.8. TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI

A. Persiapan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi

1. Rencana Umum Pengadaan 2. Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan 3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan4. Pemilihan Sistem Pengadaan 5. Pemilihan Metode Penilaian Kualifikasi Pengadaan 6. Pemilihan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran 7. Pemilihan Metode Evaluasi8. Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pelelangan9. Pemilihan Jenis Kontrak 10. Penyusunan Dokumen Pengadaan

B. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi

1. Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul Evaluasi Sistem Gugur

2. Pemilihan Langsung Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur

3. Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai Dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis.

4. Pelelangan Terbatas 5. Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Melalui Penunjukan

Langsung dan Pengadaan Langsung 6. Pelelangan/Pemilihan Langsung Gagal dan Tindak Lanjut

Pelelangan/Pemilihan Langsung Gagal

C. Penandatanganan Dan Pelaksanaan Kontrak

1. Penandatanganan Kontrak 2. Pelaksanaan Kontrak


2.9. PERENCANAAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA

A. Ketentuan Umum

1. Pengguna Anggaran (PA) menyusun dokumen rencana pengadaan barang/jasa, yang mencakup:

a. Kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh K/L/D/I sendiri; dan/atau

b. Kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerjasama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing), sepanjang diperlukan.

2. Rencana pengadaan tersebut akan menjadi bagian Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari K/L/D/I.

3. Kegiatan penyusunan rencana pengadaan meliputi: a. identifikasi kebutuhan; b. penyusunan dan penetapan rencana penganggaran; c. penetapan kebijakan umum; dan d. penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

B. Identifikasi Kebutuhan

1. PA mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan untuk instansinya sesuai Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D).

2. Dalam mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa pada angka 1 di atas, PA terlebih dahulu menelaah kelayakan barang/jasa yang telah ada/dimiliki/dikuasai, atau riwayat kebutuhan barang/jasa dari kegiatan yang sama, untuk memperoleh kebutuhan riil.

3. Hasil identifikasi kebutuhan riil barang/jasa pada angka 2 di atas dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran K/L/D/I untuk pembahasan dan penetapan di DPR/DPRD.

C. Penyusunan Dan Penetapan Rencana Penganggaran

1. PA menyusun dan menetapkan rencana penganggaran pengadaan barang/jasa, terdiri atas: biaya barang/jasa itu sendiri, biaya pendukung dan biaya administrasi yang diperlukan untuk proses pengadaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Biaya pendukung dapat mencakup: biaya pemasangan, biaya pengangkutan, biaya pelatihan, dan lain-lain.

3. Biaya administrasi dapat terdiri dari: a. biaya pengumuman pengadaan;


b. honorarium pejabat pelaksana pengadaan misalnya: PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, dan pejabat/tim lain yang diperlukan;

c. biaya survei lapangan/pasar; d. biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan e. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan

pengadaan barang/jasa, antara lain: biaya pendapat ahli hukum kontrak, biaya uji coba.

4. Biaya administrasi untuk kegiatan/pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang namun pengadaannya dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan harus disediakan pada tahun anggaran berjalan.

D. Penetapan Kebijakan Umum Penetapan Kebijakan Umum meliputi: pemaketan pekerjaan, cara Pengadaan

Barang/Jasa dan pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa.1. Kebijakan Umum Tentang Pemaketan Pekerjaan Dalam menetapkan

kebijakan umum tentang pemaketan, PA wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. pemaketan pengadaan barang/jasa wajib memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil

b. nilai paket pekerjaan pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pengadaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.

c. menetapkan sebanyak-banyaknya paket pengadaan barang/jasa untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, kualitas dan kemampuan teknis Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;

d. dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah/lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah/lokasi masing-masing;

e. dilarang menyatukan/menggabungkan beberapa paket pengadaan menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya yang seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;

f. dilarang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan;


g. dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.

2. Kebijakan Umum Tentang Cara Pengadaan PA menetapkan cara pengadaan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi K/L/D/I dan sifat kegiatan yang akan dilaksanakan:

a. melalui swakelola yang merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar; atau

b. melalui penyedia barang/jasa baik sebagai badan usaha maupun perorangan.

3. Kebijakan Umum tentang Organisasi Pengadaana. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi

membentuk organisasi pengadaan yang terdiri dari: 1) PPK;2) ULP/Pejabat Pengadaan; 3) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan 4) Tim lainnya yang diperlukan, antara lain: tim uji coba,

panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak. b. Anggota Kelompok Kerja ULP berjumlah gasal sekurang-

kurangnya 3 (tiga) orang tergantung kebutuhan. c. Anggota ULP/Pejabat Pengadaan yang ditunjuk harus memahami:

tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan, dan hukum perjanjian/kontrak.

d. Untuk menunjang pelaksanaan kontes/sayembara, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi menetapkan Tim Juri/Tim Ahli.

E. PENYUSUNAN KAK PA Menyusun KAK yang mendukung pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang sekurang-kurangnya memuat:

1. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi kegiatan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan;

2. waktu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan tersebut mulai dari pengumuman, rencana pengadaan sampai dengan penyerahan barang/jasa;

3. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan


4. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban pajak yang harus dibebankan pada kegiatan tersebut.

F. PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN

1. PA mengumumkan rencana umum Pengadaan Barang/Jasa di masing-masing K/L/D/I secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD sebelum pengumuman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh ULP

2. K/L/D/I mengumumkan rencana umum Pengadaan Barang/Jasa pada tahun anggaran berjalan yang kontraknya akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang.

3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas, sekurang-kurangnya berisi:

a. nama dan alamat PA; b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; c. lokasi pekerjaan; dan d. perkiraan nilai pekerjaan.

4. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas dilakukan di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE

KASUS AUDIT FUNSI PEMBELIAN

KASUS GREAT RIVER

PEMBAHASAN KASUS


http://rahminaamie.wordpress.com/2013/02/08/kasus-great-river/

Akuntan Publik (AP) Justinus Aditya Sidharta mulai menjadi auditor Great River sejak 2001. Saat itu perusahaan masih kesulitan membayar utang US$150 Juta kepada Deutsche Bank. Pada 2002, Great River mendapat potongan pokok utang 85 persen dan sisa utang dibayar menggunakan pinjaman dari Bank Danamon. Setahun kemudian Great River menerbitkan obligasi Rp 300 miliar untuk membayar pinjaman tersebut. “Kami hanya tahu kondisi perusahaan pada rentang 2001-2003,” kata Justinus.

Kasus Great River berawal pada sekitar bulan Juli hingga September 2004 PT Bank Mandiri telah membeli obligasi PT Great River International, Ybk sebesar Rp50 miliar dan memberi fasilitas Kredit Investasi; Kredit Modal Kerja; dan Non Cash Loan kepada PT. Great River Internasional senilai lebih dari Rp265 milyar yang diduga mengandung unsur melawan hukum karena obligasi tersebut default dan kreditnya macet.. Obligasi tersebut saat ini berstatus default atau gagal, sedangkan kreditnya macet. Pembelian obligasi dan pemberian kredit itu diduga kuat melawan hukum.

Kronologi Kasus 23 Nopember 2005Sejak Agustus 2005, Bapepam menyidik akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan Great River tahun buku 2003. Bapepam telah menemukan adanya:

a. Overstatement atas penyajian akun penjualan dan piutang dalam Laporan Keuangan GRIV per 31 Desember 2003; dan

b. Penambahan aktiva tetap perseroan, khususnya yang terkait dengan penggunaan dana hasil emisi obligasi, yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Ketua Bapepam Fuad Rahmany menyatakan telah menemukan adanya indikasi konspirasi dalam penyajian laporan keuangan perusahaan tekstil tersebut. “Dalam kasus Great River ini, akuntan dengan emitennya terlibat konspirasi,” katanya. Tapi dia tidak bersedia menjelaskan secara detail praktek konspirasi dalam penyajian laporan keuangan Great River itu. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Bapepam pada tanggal 22 Nopember 2005 meningkatkan Pemeriksaan atas kasus GRIV ke tahap Penyidikan. Sehubungan dengan tindakan Penyidikan tersebut, Bapepam telah dan akan berkoordinasi dengan instansi penegak hukum terkait.

29 Maret 2006ECW Neloe Dirut Bank Mandiri memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung untuk diperiksa terkait kredit macet PT Great River Internasional (PT GRI).Yang bersangkutan diperiksa dalam dugaan penyimpangan pembelian obligasi PT GRI oleh Bank Mandiri.

17 Mei 2006Sunyoto Tanudjaya (ST) bos PT. Great River jadi buron keberadaannya tidak di ketahui hingga saat ini. Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) mengeluarkan surat perintah penangkapan. Sekarang dia masih buron.

28 November 2006Menteri Keuangan (Menkeu) RI terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2006 telah membekukan izin Akuntan Publik (AP) Justinus Aditya Sidharta selama dua tahun. Sanksi tersebut diberikan karena Justinus terbukti melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) berkaitan dengan Laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT Great River International Tbk (Great River) tahun 2003.


Selama izinnya dibekukan, Justinus dilarang memberikan jasa atestasi (pernyataan pendapat atau pertimbangan akuntan publik) termasuk audit umum, review, audit kerja dan audit khusus. Dia juga dilarang menjadi Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang Kantor Akuntan Publik (KAP). Namun yang bersangkutan tetap bertanggungjawab atas jasa-jasa yang telah diberikan serta wajib memenuhi ketentuan untuk mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL).

Pembekuan izin oleh Menkeu ini merupakan tindak lanjut atas Surat Keputusan Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik (BPPAP) Nomor 002/VI/SK-BPPAP/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang membekukan Justinus dari keanggotaan Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP). Hal ini sesuai dengan Keputusan Menkeu Nomor 423/KMK.06/2006 tentang Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menkeu Nomor 359/KMK.06/2003 yang menyatakan bahwa AP dikenakan sanksi pembekuan izin apabila AP yang bersangkutan mendapat sanksi pembekuan keanggotaan dari IAI dan atau IAI-KAP

04 Desember 2006Pengumuman oleh PT Bursa Efek Surabaya bahwa PT. Great River Internasional Tbk memenuhi kriteria delisting dengan menunjuk keterlambatan penyampaian laporan keuangan:Untuk tanggal yang berakhir pada 31 Desember2004 (audited)Untuk tanggal yang berakhir pada 30 Juni 2005Untuk tanggal yang berakhir pada 31 Desember2005 (audited)Untuk tanggal yang berakhir pada 30 Juni 200608 Desember 2006

Kasus Great River semakin mencuat setelah adanya temuan auditor investigasi Aryanto, Amir Jusuf, dan Mawar, yang menemukan indikasi penggelembungan account penjualan, piutang, dan aset hingga ratusan miliar rupiah di Great River. Akibatnya, Great River mengalami kesulitan arus kas dan gagal membayar utang.Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) melimpahkan kasus penyajian laporan keuangan PT Great River International Tbk. ke Kejaksaan Tinggi. Ketua Bapepam Fuad Rahmany menyatakan telah menemukan adanya indikasi konspirasi dalam penyajian laporan keuangan perusahaan tekstil tersebut. “Dalam kasus Great River ini, akuntan dengan emitennya terlibat konspirasi,” katanya.Tapi dia tidak bersedia menjelaskan secara detail praktek konspirasi dalam penyajian laporan keuangan Great River itu.Fuad hanya menyatakan tugas akuntan adalah hanya memberikan opini atas laporan perusahaan. Akuntan, kata dia, tidak boleh melakukan segala macam rekayasa dalam tugasnya. “Karena ada sanksi berat untuk (rekayasa) itu,” katanya.

Seperti diketahui, sejak Agustus lalu, Bapepam menyidik akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan Great River tahun buku 2003. Bapepam juga sudah menetapkan empat anggota direksi Great River sebagai tersangka, termasuk pemiliknya,SunjotoTanudjaja.

Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan adanya indikasi penipuan dalam penyajian laporan keuangan. Pasalnya, Bapepam menemukan kelebihan pencatatan atau overstatement penyajian account penjualan dan piutang dalam laporan tersebut.


Kelebihan itu berupa penambahan aktiva tetap dan penggunaan dana hasil emisi obligasi yang tanpa pembuktian.

Akibatnya, Great River kesulitan arus kas. Perusahaan tidak mampu membayar utang Rp 250 miliar kepada Bank Mandiri dan gagal membayar obligasi senilai Rp 400 miliar. Kuasa hukum Sunjoto Tanudjaja, J. Pieter Nazar, menyatakan sudah mengetahui kliennya akan disangkakan terlibat dalam manipulasi laporan keuangan Great River bersama oknum akuntan publik.

20 Desember 2006Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) telah melimpahkan kasus penyajian laporan keuangan Great River ke Kejaksaan Agung pada tanggal 20 Desember 2006. Dalam laporan tersebut, empat anggota direksi perusahaan tekstil itu ditetapkan menjadi tersangka, termasuk pemiliknya, Sunjoto Tanudjaja. Bapepam menemukan adanya indikasi konspirasi dalam penyajian laporan keuangan Great River. Tak tertutup kemungkinan, Akuntan Publik yang menyajikan laporan keuangan Great River itu ikut menjadi tersangka.

02 April 2007Menunjuk Pengumuman Bursa No. Peng-01/BEJ-PSJ/SPT/01-2005 tertanggal 13 Januari 2005 mengenai suspensi perdagangan saham GRIV yang telah berjalan lebih dari 2 (dua) tahun, serta kondisi PT Great River International Tbk yang saat ini tidak berjalan normal (operasional perusahaan lumpuh) sesuai kapasitas yang ada dan dipandang berpengaruh terhadap going concern Perusahaan Tercatat, dimana belum terdapat indikasi pemulihan yang memadai atas kondisi tersebut, maka mengacu pada Peraturan Pencatatan PT Bursa Efek Jakarta Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa angka III.3.1, Bursa menghapus pencatatan saham Perusahaan Tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan ini apabila Perusahaan Tercatat mengalami sekurang-kurangnya satu kondisi di bawah ini :

1. Mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai;

2. Saham Perusahaan Tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya diperdagangkan di pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

Atas dasar hal tersebut, Bursa Efek Jakarta memutuskan untuk menghapuskan pencatatan Efek PT Great River International Tbk. yang berlaku efektif pada tanggal 2 Mei 2007. Selain itu terdapat pertimbangan lain yang mendasari keputusan penghapusan pencatatan Efek Perseroan yaitu belum dipenuhinya kewajiban penyampaian Laporan Keuangan dan kewajiban finansial Perseroan kepada Bursa berupa penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Auditan Tahun 2004 dan 2005 serta Laporan Keuangan Triwulan I, Tengah Tahunan dan Triwulan III Tahun 2005 dan 2006 serta denda keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan baik Auditan maupun triwulanan tahun 2004, 2005 dan 2006 dan pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (ALF) tahun 2005 dan 2006 hingga saat dikeluarkannya pengumuman ini.


PELANGGARAN KODE ETIK AKUNTAN DI BALIK SKANDAL PT. GREAT RIVER INTERNASIONAL, Tbk

Kasus Great River semakin mencuat setelah adanya temuan auditor investigasi Aryanto, Amir Jusuf, dan Mawar, yang menemukan indikasi penggelembungan account penjualan, piutang, dan aset hingga ratusan miliar rupiah di Great River. Akibatnya, Great River mengalami kesulitan arus kas dan gagal membayar utang.

Bapepam menyatakan telah menemukan adanya indikasi konspirasi dalam penyajian laporan keuangan perusahaan tekstil tersebut. Dalam kasus ini, akuntan dengan emitennya terlibat konspirasi dalam penyajian laporan keuangan Great River itu.Bapepam menyidik akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan Great River tahun buku 2003. Bapepam telah menemukan adanya:

a. Overstatement atas penyajian akun penjualan dan piutang dalam Laporan Keuangan GRIV per 31 Desember 2003; dan

b. Penambahan aktiva tetap perseroan, khususnya yang terkait dengan penggunaan dana hasil emisi obligasi, yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Sehingga perusahaan tekstil tersebut mengalami kelebihan pendapatan (overstatement) yang seharusnya justru merugi. Semestinya semua pihak untuk menjaga dan melindungi perusahaan dari praktik kecurangan sehingga perusahaan dan akuntan agar melaksanaan internal control yang dapat menghindari kecurangan itu diterapkan.

Salah satu hal yang ditekankan pasca skandal ini adalah perlunya etika profesi. Selama ini bukan berarti etika professi tidak penting bahkan sejak awal professi akuntan sudah memiliki dan terus menerus memperbaiki Kode Etik Professinya baik di USA maupun di Indonesia. Etika adalah aturan tentang baik dan buruk. Kode etik mengatur anggotanya dan menjelaskan hal apa yang baik dan tidak baik dan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebagai anggota professi baik dalam berhubungan dengan kolega, langganan, masyarakat dan pegawai. Kenyataannya konsep etika yang selama ini dijadikan penopang untuk menegakkan praktik yang sehat yang bebas dari kecurangan tampaknya tidak cukup kuat menghadapi sifat sifat “selfish dan egois”, kerakusan ekonomi yang dimiliki setiap pelaku pasar modal, dan manajemen yang bermoral rendah yang hanya ingin mementingkan keuntungan ekonomis pribadinya.

Profesi akuntan publik bisa dikatakan sebagai salah satu profesi kunci di era globalisasi untuk mewujudkan era transparansi bisnis yang fair, oleh karena itu kesiapan yang menyangkut profesionalisme mensyaratkan hal utama yang harus dipunyai oleh setiap anggota profesi yaitu: keahlian, berpengetahuan dan berkarakter. Dalam kenyataannya, banyak akuntan yang tidak memahami kode etik profesinya sehingga dalam prakteknya mereka banyak melanggar kode etik. Hal ini menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi. Kondisi ini diperburuk dengan adanya perilaku beberapa akuntan yang sengaja melanggar kode etik profesinya demi memenuhi kepentingan mereka sendiri.

Dalam menjalankan profesinya seorang akuntan di Indonesia diatur oleh suatu kode etik profesi dengan nama kode etik Ikatan Akuntan Indonesia. Kode etik Ikatan


Akuntan Indonesia merupakan tatanan etika dan prinsip moral yang memberikan pedoman kepada akuntan untuk berhubungan dengan klien, sesama anggota profesi dan juga dengan masyarakat. Selain dengan kode etik akuntan juga merupakan alat atau sarana untuk klien, pemakai laporan keuangan atau masyarakat pada umumnya, tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikannya karena melalui serangkaian pertimbangan etika sebagaimana yang diatur dalam kode etik profesi.

Kasus PT Great River International, Tbk di atas, yang melibatkan akuntan publik Justinus Aditya Sidharta, dianggap telah menyalahi aturan mengenai kode etik profesi akuntan, terutama yang berkaitan dengan integritas dan objektivitas. Akuntan publik Justinus Aditya Sidharta dianggap telah melakukan tindak kebohongan publik, dimana dia tidak melaporkan kondisi keuangan PT Great River International, Tbk secara jujur.

Menurut pengertiannya, integritas dapat berarti kepatuhan terhadap nilai-nilai moral, prinsip-prinsip, serta nilai-nilai lainnya yang terdapat dalam masyarakat pada umumnya. Pelanggaran integritas berarti seseorang telah melanggar aturan-aturan yang telah disepakati secara umum. Sedangkan objektivitas merupakan pernyataan jujur dan apa adanya terhadap suatu hal. Pelanggaran objektivitas menunjukkan bahwa seseorang telah berani melakukan tindak kebohongan / kecurangan dalam melakukan suatu hal. Kedua nilai ini, bersama dengan independensi, merupakan nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang akuntan publik agar seorang akuntan publik dapat menghasilkan suatu laporan yang sifatnya akurat dan dapat dipercaya. Tanpa adanya nilai-nilai dasar tersebut, seorang akuntan publik tidak ada bedanya dengan seorang penjahat yang tidak bermoral.

BAB III

SIMPULAN


3.1 Simpulan

Fungsi pembelian sering dianggap fungsi yang paling penting dan berpengaruh

pada unit-unit operasi yang ada di perusahaan. Pada banyak perusahaan, fungsi

pembelian merupakan awal dari sebuah proses bisnis. Dengan tujuan memenuhi

permintaan pelanggan, perusahaan harus membeli barang-barang kebutuhan dan bahan

baku yang diminta, untuk mengumpulkan atau memproduksi produk-produk perusahaan.

Ini adalah proses dalam mendapatkan barang-barang, bahan baku, komponen dan layanan

yang merupakan tugas utama dn tanggung jawab departemen pembelian. Tujuan utama

dalam audit manajemen fungsi pembelian adalah untuk menentukan efisiensi dan

efektivitas perusahaan dalam membelanjakan sumber daya keuangan mereka. Pada

beberapa perusahaan sedang, pembelian utama dilakukan oleh masing-masing

departemen. Sebagai contohnya, fungsi kontrol persediaan membeli bahan-bahan

kebutuhan dan bahan baku untuk memenuhi permintaan pelanggan langsung dari

pemasok.


DAFTAR PUSTAKA

Bayangkara, IBK. Manajemen Audit Prosedur dan Implementasi. Salemba Empat. 2010

Siagian, Sondang P. 2007. MSDM . Jakarta: Bumi Aksara.

http://audit-proses-pembelian-dan-pengeluaran.html 2006-2-00796-AK-Abstrak

http://AUDIT MANAJEMEN FUNGSI PEMBELIAN _ Thi's Blog.html

http://hery-susilo.blogspot.com/2013/06/makalah-audit-pembelian.html

http://yuliakurnia.blogspot.com/2011/12/audit-pembelian.html

Audit Fungsi Pembelian iii

http://yuliakurnia.blogspot.com/2011/12/audit-pembelian.html

http://hery-susilo.blogspot.com/2013/06/makalah-audit-pembelian.html

4. Makalah Audit Fungsi Pembelian

Documents