BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR Jl. Wisata Menaggal 38,Surabaya PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN REHABILITASI LAHAN Disampaikan dalam Acara Rapat Kerja Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur 18 Desember 2013 1
BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMURJl. Wisata Menaggal 38,Surabaya
PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN REHABILITASI
LAHAN
Disampaikan dalam Acara Rapat Kerja Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur
18 Desember 2013
1
Terwujudnya Lingkungan Hidup Jawa Timur Yang Baik dan Sehat
Bersama mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam di Jawa Timur
UNDANG-UNDANG No. 32/2009 tentang
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PPLH • upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk
melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
Perencanaan
Pemanfaatan
Pengendalian
Pemeliha-raan
Pengawasan
- Inventarisasi Lingk. hidup
- Penetapan wilayah Ekoregion
- Penyusunan RPPLH
- Didasarkan pada RPPLH
- Keberlanjutan Produktifitas
- Keselamatan Kesejahteraan Masyarakat
PencegahanPenanggulanganPemulihan
Konservasi SDA
- Pengawasan- Pemantaua
n
KLHSTata RuangBaku Mutu LHKriteria Kerusakan LHAMDAL, UKL-UPLPerizinanInstrumen EkonomiPUU Berbasis LHAnggaran Berbasis LHAnalisa Risiko LHAudit LH
Penegakan Hukum- Sanksi
Administrasi- Sanksi Perdata- Sanksi Pidana
Ruang Lingkup UU 32/2009
PERMASALAHAN LINGKUNGAN
Pemanasan Global
Pencemaran Tanah, Air,dan Udara
Kerusakan Hutan dan
Lahan Kerusakan
Pesisir dan Laut
Permasalahan Lingkungan Perkotaan
6
ISU TERKAIT DENGAN KERUSAKAN LAHANISU TERKAIT DENGAN KERUSAKAN LAHAN
Peningkatan jumlah penduduk; Penyusutan luas kawasan resapan air akibat
pengembangan permukiman, perindustrian serta pertanian
Meluasnya lahan kritis dan kerusakan hutan; Alih fungsi kawasan lindung Hilangnya sumber air bersih/mata air Penambangan yang tidak ramah lingkungan; Masih rendahnya kesadaran pemangku kepentingan
dalam pengelolaan LH
• KAWASAN RESAPAN AIR
• BANTARAN SUNGAI
KERUSAKANLINGKUNGAN
PENCEMARANAIR
FLUKTUASIDEBIT TINGGI
EROSI/SEDIMENTASI
DEBITKECIL
DEBITBESAR
KRISIS AIR BANJIR
Perambahan hutan Illegal logging Kebakaran hutan dan lahan Alih fungsi lahan Tambang Galian C dll.
• mata air
• sungai• danau/waduk• dll
ISU TERKAIT KERUSAKAN LINGKUNGAN DI DAS
Too Much Pollution
Too Much/Little Water
• INDUSTRI/HOTEL/ RESTORAN/RUMAH SAKIT
• RUMAH TANGGA• PERTANIAN/
PETERNAKAN
Musim Hujan
Musim Kemarau
mata air
GAMBARAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
• Luas Wilayah : 47.157,72 Km2
• Jml Penduduk : 36.947.559 jiwa
• Wilayah Adm. Pemerintahan : 29 Kab ; 9 Kota; 654 Kec; 784 Kelurahan ; 7.684 Desa
• Luas Kawasan Hutan : 1.363.719,3 Ha;
• Kawasan DAS (Daerah
Aliran Sungai) : - Brantas = 505,7 juta m3;- B. Solo Hilir =142,45 juta m3; - Sampean Baru = 21, 85 juta m3; - Blega Saroka = 10 juta m3
KEADAAN DAS BRANTAS HULU
Kondisi DAS Brantas Tengah
10
Kondisi DAS Brantas Hilir
11
STRATEGI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
KERUSAKAN LINGKUNGA
N
Pengelolaan Pesisir & Laut
Menuju Indonesia
Hijau(MIH)
PERMATA
KEHATI
KALPATARU
PROGRAM MENUJU INDONESIA HIJAU (MIH)
SASARAN DALAM PROGRAM MPH (KEPPRES 32/1990 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG)
sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya propesional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
Sempadan sungai sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar pemukiman.
kawasan sekitar danau/waduk adalah daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50–100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
kawasan sekitar mata air adalah sekurang-kurangnya dengan jarijari 200 meter di sekitar mata air.
Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih
PROGRAM MPH SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN LINGKUNGAN
PROGRAM MPH
MENCEGAH BANJIR
MENCEGAH LONGSOR
REDUKSI EMISI GRK
PROGRAM MENUJU INDONESIA HIJAU (MIH)
menambah tutupan vegetasi
T U
J U
A N
1. Menjamin keberadaan tutupan vegetasi
2. Memperkuat kapasitas SDM dan kelembagaan pengelolaan LH
3. Penerapan tatakelola LH yang transparan, partisipatif dan akuntabel
M I
S I
1. menjaga kelestarian fungsi LH
2. mendorong pemanfaatan tutupan vegetasi secara bijaksana
3. mitigasi perubahan iklim untuk meningkatkan resapan gas rumah kaca
Menuju Indonesia Hijau 2020 V
I S
I
PERLINDUNGAN MATA AIR (PERMATA)
LATAR BELAKANG
Menurunnya jumlah dan volume mata air.
Keberadaan mata air tidak selalu berada di kawasan lindung ataupun kawasan hutan (bisa di lahan penduduk, di sempadan sungai, bantaran sungai, danau, bahkan di pantai).
Meningkatnya pemanfaatan / pengambilan air daripada perlindungan dan pelestariannya.
PERLINDUNGAN MATA AIR (PERMATA)
• PERMATA atau Perlindungan Mata Air bertujuan untuk:– Mendorong peran serta para pihak untuk meningkatkan upaya
perlindungan mata air.– Mengurangi tekanan kerusakan kawasan resapannya dan beban
pencemaran di mata air.– Mendorong upaya adaptasi perubahan iklim.
• Kerusakan hutan juga mengakibatkan berkurangya mata air DAS Brantas. Pada awalnya Mata air DAS Brantas diperkirakan 111 mata air dan pada tahun 2005 saat ini tinggal 50%. Hal ini terlihat jelas di Kota Batu tinggal 58 mata air yang masih hidup 53 lainnya mati
KONSEP PERMATA
Pengelolaan Terpadu Daerah Aliran Sungai (DAS) :1. Pencemaran dan kerusakan lingkungan 2. Daya dukung dan daya tampung3. Kuantitas, kualitas dan kontinuitas air (sungai,
danau) saling mempengaruhi di DAS
PERMATA merupakan bagian upaya memulihkan, menjaga dan melindungi kuantitas, kualitas dan kontinuitas air di DAS
SUMBER MATA AIR GEMULO
Mata Air Gemulo
Lokasi : Desa Bulukerto, Kec Bumiaji,Kota Batu
Koordinat : S 070 50.447’ , E 1120 31.724’
Pemanfaatan : dimanfaatkan masyarakat sebagai
air bersih
PERTANIAN RAMAH LINGKUNGAN
• Upaya peningkatan produksi tanaman tembakau / tanaman perkebunan pada umumnya :
• Melalui perluasan lahan penanaman dan usaha intensifikasi tanaman khususnya dengan penggunaan pupuk dan pestisida pada budidaya tanaman tembakau
• Perlu kearifan dalam penggunaan sarana produksi baik berupa pupuk maupun pestisida yang ramah lingkungan guna menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup disekitar kita.
STRATEGI PERTANIAN RAMAH LINGKUNGAN
1. Pembinaan Pemanfaatan Pupuk Organik yang Ramah Lingkungan pada Budidaya Tanaman Tembakau
2. Action Learning (pembelajaran) Pemanfaatan Pupuk Organik yang Ramah Lingkungan pada Budidaya Tanaman Tembakau
KEGIATAN PERTANIAN RAMAH LINGKUNGAN
• Pada tahun 2013 diberikan bantuan 3 Unit APPO (Kab Blitar,Sampang dan Tuban
2011 2012
LOKASI JENIS BANTUAN LOKASI JENIS BANTUAN
Ds. Ringin Anom, Kec. Karang Jati, Kab. Ngawi
1 unit APPO1 unit Pengayak
Ds. Getasanyar, Kec. Sidorejo Kab. Magetan
1 unit APPO
Ds. Simo Ngarok, Kec. Dawarblandong, Kab. Mojokerto
1 unit APPO1 unit Pengayak
Ds. Selopuro, Kec. Selopuro, Kab. Blitar
1 unit APPO
Ds. Bagian G Madah, Kec. Sampang, Kabupaten Sampang
1 unit APPO1 unit Pengayak
Ds. Watu Bonang Kec. Badengan, Kab. Ponorogo
1 unit APPO
Ds. Cekalan, Kec. Soko, Kab. Tuban
1 unit APPO1 unit Pengayak
Ds. Banjar Dowo, Kec. Kabuh, Kab. Jombang
1 unit APPO
Ds. Geger, Kec. Kedung Adem, Kab. Bojonegoro
Lanjutan pembuatan 1 unit APPO
Program-program Pembangunan SDALH
• Program Utama– Program Pengelolaan Usaha Pertambangan
• Pengendalian, pengawasan, dan pembinaan kegiatan usaha pertambangan;
• Pengembangan potensi dan konservasi sumber daya mineral serta rehabilitasi lahan bekas pertambangan;
• Pengembangan pemanfaatan dan konservasi air bawah tanah;
• Fasilitasi dan pengembangan teknologi pertambangan umum; dan
• Perencanaan program dan evaluasi serta pengembangan sistem informasi dan promosi bidang pertambangan
– Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
• Perlindungan sumber daya alam di kawasan Hutan, kawasan Penyangga dan kawasan Lindung;
• Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam perlindungan sumber daya alam
• Pengembangan kemitraan dengan perguruan tinggi, masyarakat setempat, lembaga swadaya masyarakat, legislatif, dan dunia usaha dalam perlindungan dan pelestarian sumber daya alam
– Program Rehabilitasi dan Pemulihan Sumber Daya Alam
• Rehabilitasi ekosistem dan habitat yang rusak di dalam kawasan hutan dan kawasan pesisir (terumbu karang dan mangrove) serta pengembangan sistem manajemen pengelolaannya;
• Rehabilitasi kerusakan di sekitar sumber-sumber air, wilayah rawan bencana serta wilayah pasca bencana lingkungan tanah longsor, banjir dan kekeringan.
– Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
• Pengembangan program dan evaluasi perencanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
• Peningkatan kapasitas pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup di propinsi dan kab/kota, termasuk lembaga masyarakat.
• Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pola kemitraan;
• Pengembangan peraturan perundangan lingkungan dalam pengendalian perusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan hidup.
– Program Penataan Ruang• Pemantapan dan Pemaduserasian RTRWP Jawa Timur
dengan RTRW Kabupaten/Kota;• Penataan ruang pada wilayah metropolitan
(Gerbangkertosusila) dan Kota Besar (Malang Raya)• Penataan kawasan prospektif yang mendukung
pertumbuhan ekonomi regional Jawa Timur;• Penataan dan Pengembangan wilayah – wilayah
tertinggal, strategis-cepat tumbuh, dan perbatasan• Penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang;• Fasilitasi kerjasama Tata Ruang Lintas Kab./kota.
Penutup• Pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan
akan menimbulkan kerusakan atau bencana lingkungan yang tidak mengenal batas ekologi maupun batas wilayah, seperti banjir, longsor, kekeringan, kerusakan lahan, dll.
• Kebijakan konservasi sumber daya alam terpadu dengan kebijakan dan strategi sumber daya air harus dilaksanakan dengan prinsip keterkaitan, kesimbangan dan keadilan dalam pembangunan dan lingkungan, dan menjamin pemanfaatan sumberdaya alam yang didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan.
• UU No. 32/2009 memberikan pengaturan yang cukup jelas dan tegas dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pemulihan, pengendalian pengawasan dan penegakan hukum, sehingga semua stakeholder memiliki kewajiban sesuai dengan kapasitasnya dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, termasuk peran aktif pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
TERIMA KASIH
SUMBER DAYA ALAM TERJAGA,HIDUP SEJAHTERA,LINGKUNGAN YANG BAIK
MENGHAPUS KEMISKINAN