37 - dpr.go.id · Atas Pokok-pokok RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014. ... dan keputusan Rapat Kerja Komisi dengan Pemerintah serta laporan keuangan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

POKOK-POKOK PEMBICARAAN RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat Ke Jenis Rapat Sifat Rapat

Hari, Tanggal Wa kt u Tempat

Ketua Rapat

A car a

Sekretaris Rapat

Hadir Anggota

2014-2015 IV 37 Rapat Paripurna Terbuka

Selasa, 7 Juli 2015 Puku110.00 WIB s.d. Selesai Ruang Rapat Paripurna - Nusantara II Lt. 3 Gedung DPR RI , Senayan, Jakarta.

Dr. Ir. H. Taufik Kurniawan, M.M. : Wakil Ketua DPR RI Didampingi 1. Drs. Setya Novanto, Ak. : Ketua DPR RI 2. Fadli Zon, S.S., M.Sc. : Wakil Ketua DPR RI

1. Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi Atas Pokok-pokok RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014.

2. Penyampaian Laporan Badan Anggaran terhadap Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2016 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016.

3. Pembicaraan Tingkat Il/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

4. Pidato Penutupan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2014-2015.

Dr. Winantuningtyastiti S, M.Si. : Sekjen DPR RI Didampingi 1. Drs. Helmizar

Lakhar. Deputi Bid. Persidangan dan KSAP 2. Dr. Dewi Barliana S, M.Psi.

Kepala Biro Sekretariat Pimpinan 3. Ora . Mitra Anindyarina.

Kepala Bagian Persidangan Paripurna

459 izin 61 dari 555 orang Anggota

A. Pendahuluan

1. Rapat dibuka Pukul 11 .20 WIB dipimpin Oleh Waki l Ketua DPR RI Bapak Dr. Ir. H. Taufik Kurniawan, M.M., dihadiri oleh 459 Orang dari 555 Orang Anggota DPR RI.

2. Rapat Paripurna menyetujui acara Rapat pada hari ini adalah: 1) Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi Atas Pokok-pokok

RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014.

2) Penyampaian Laporan Badan Anggaran terhadap Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2016 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016.

3) Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

4) Pidato Penutupan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2014-2015.

3. Pimpinan Dewan menerima dua pucuk surat dari Presiden RI yaitu: 1) Surat dengan nom or R-44/Pres/07/2015 tertanggal 3 Juli 2015, Perihal

Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. 2) Surat dengan nomor R-45/Pres/07/2015 tertanggal 6 Juli 2015, Perihal

Permohonan Pertimbangan bagi Pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) Republik Indonesia untuk Negara sahabat.

Selanjutnya untuk surat tersebut sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

B. Keputusan dan Kesimpulan

1. Rapat Paripurna Mendengarkan Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi Atas Pokok-pokok RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014. Selanjutnya Rapat Paripurna DPR RI menugaskan kepada Badan Anggaran untuk melakukan pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 dengan mempertimbangkan pemandangan umum fraksi , tanggapan Pemerintah, dan keputusan Rapat Kerja Komisi dengan Pemerintah serta laporan keuangan Pemerintah pusat.

2. Rapat Paripurna Mendengarkan Laporan Badan Anggaran terhadap Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2016 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016. Selanjutnya laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2016 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2016 akan menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan APBN Tahun 2016.

3. Rapat Paripurna Menyetujui RUU tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

2

4. Rapat Paripurna rnendengarkan Pidato Penutupan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2014-2015. Masa Reses ini akan berlangsung mulai tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015 dan Masa Persidangan berikutnya akan dimulai pad a tanggal14 Agustus 2015.

C. Penutup

Rapat ditutup Pukul 13.10 WIB

Jakarta, 7 Juli 2015

3

Nama H. ECKY AWAL MUCHARAM A-l00/F-PKS/DAPIL: lABAR III

M. SARMUJI, S.E., M.Si A-287/F-PG/DAPIL: lATIM VI

Interupsi Dalam Rapat Paripurna ke - 37 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2014-2015

Selasa, 7 luli 2015

Per n y a t a a n I Tanggapan Ketua Fraksi PK5 mengucapkan selamat atas telah di Undangkannya RUU Pencabutan laring I KETUA RAPAT : Pengaman Sistem Keuangan, mudah-mudahan kita kedepan bisa menghadapi kondisi Baik terima kasih perekonomian kita yang penuh tantangan dengan protokol krisis yang jelas dan Pemerintah segera mengajukan JP5K. Namun yang ingin saya sampaikan pada kesempatan 5idang Paripurna ini adalah terkait dengan janji Pemerintah akan menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak, saya mendapat informasi dan keluhan jutaan pegawai berpenghasilan tetap termasuk didalamnya buruh, pegawai negeri, karyawan dan para pegawai yang sangat demikian banyak yang sampai dengan saat ini ternyata peraturan terkait dengan implementasi ketika Penghasilan Tidak Kena Pajak ini belum diterbitkan oleh Pemerintah, padahal ketika Pemerintah mengajukan kenaikan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan telah disetujui oleh DPR itu adalah merupakan sebuah kabar gembira bagi jutaan buruh, jutaan pegawai penghasilan tetap rendah yang dikatakan adalah sebuah hadiah menghadapi lebaran nanti, namun sayang sampai dengan saat ini infomasi yang diterima dan keluhan mereka ternyata pemerintah belum membuat aturan terkait dengan implementasinya. Dan itu juga sangat penting untuk bisa mendorong konsumsi rumah tangga, yang bisa mendorong pertumbuhan pada saat pertumbuhan kita sedang mengalami perlambatan karena itu pada acara Rapat Paripurna ini saya meminta Pemerintah untuk segera mengeluarkan peraturan implementasi terkait dengan kenaikan batasan PTKP tersebut sehingga nanti pada saat pemberian gaji dibulan Juli ini, rakyat atau jutaan Pegawai Tetap yang bisa mendapatkan atau manfaat peraturan tersebut. Demikian Pimpinan, Assalamu'alaikum Wr.wb. Terima kasih, I KETUA RAPAT : Assalamu'alaikum Wr. Wb. Terima kasih, Pak 5armuji 5elama masih ada Menteri Keuangan Pimpinan, saya tadi ingin menyampaikan pandangan dan masukan saya terhadap RKP Pemerintah yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran terkhusus persoalan rencana evaluasi kenaikan terhadap pelanggan 450 watt sampai 900 watt, saya mengusulkan supaya khusus bagi pelanggan 450 watt tidak perlu dievaluasi . Ada 3 (tiga) alasan kenapa saya sampaikan persoalan ini, Pertama, jumlah Pelanggan 450 watt sebenarnya proporsinya dari hari ke hari semakin berkurang dibandingan dengan jumlah pelanggan yang lain, artinya jumlah ini lama kelamaan tidak menjadi faktor yang signifikan; Kedua, pemakaian listrik pada pelanggan yang 450 watt itu bisa dipastikan tidak terlalu besar dan tidak akan terlalu berpengaruh apabila dibandingkan misalkan 900 watt·

Nama

WILLEM WANDIK, S.Sos A-456/F-PD/DAPIL: PAPUA

Dr. Hj. RENI MARLINAWATI A-516/F-PPP/DAPIL: JABAR IV

Pernyataan Ketiga, tingkat pemakaian listrik itu sebenarnya bisa menjadi indikator bagi penentuan siapa yang miskin dan siapa yang tidak miskin, hampir bisa dipastikan jumlah pelanggan 450 watt tingkat pemakaian listriknya pasti jauh dibandingkan dengan pelanggan-pelanggan diatasnya karena itu kalau ini dijadikan alasan, dijadikan basis untuk dievaluasi, saya pikir kita dalam kondisi perekonomian yang sulit saat ini, kita sama sekali tidak berpihak kepada masyarakat kecil karena pelanggan yang 450 watt hampir-hampir bisa dipastikan itu adalah pelanggan­pelanggan dari ekonomi kelas lemah dan ini saya pikir tidak akan signifikan apabila ini dievaluasi pemasukan terhadap Pemerintah menu rut saya tidak akan signifikan kecuali kalau yang dievaluasi adalah 900 watt keatas. Barangkali itu Pimpinan, masukan dari saya untuk Bafl99..ar dan Komisi VII. terima kasih . Assalamu'alikum Wr.wb.

Tanggapan Ketua

Assalamu'alaikum Wr.wb. KETUA RAPAT : Pak Ketua dan Pimpinan Rapat yang kami hormati, Baik terima kasih, Pak Seluruh rekan -rekan Anggota DPR RI dan Kementerian Keuangan beserta jajarannya yang Willem Wandik. kami hormati, Saya mau bicara sedikit disini, pada kesempatan ini dimana dibulan penuh ramadhan ini ummat Indonesia yang ada di ufuk timur sana telah dikejutkan dan disakiti dengan warna spekulasi baru, dimana di Izin Usaha Pertambangan ditingkatkan menjadi di Izin Usaha Pertambangan Khsusu dan ini telah ditetapkan oleh Kementerian ESDM dengan perihal atau status perubahan kontrak kerja PT Freeport Indonesia hal ini dan berpotensi menghilangkan kewenangan Pemerintah Daerah untuk menentukan setiap kebijakan di wilayah ijin pertambangan PT Freeport Indonesia di tanah Papua dari sini kami bertanya, bukankah kewenangan otonomi khusus atau desentralisasi yang telah diberikan itu untuk melaksanakan atau mendukung kewenangan Pemerintah Pusat di daerah sana dalam rangka mendukung pem_bangunan nasional didaerah, sekian dan terima kasih . Terima kasih Pimpinan, '- KETUA RAPAT : Assalamu'alaikum Wr.wb. Baik terima kasih, Ibu Pimpinan yang saya hormati, Reni Sebelum dilakukan pengambilan keputusan saya ingin menyampaikan kepada Menteri Keuangan. Pak Menteri Keuangan, Bapak-Ibu yang saya hormati, Hari ini ada persoalan besar terjadi yang berakibat guru-guru baik yang di madrasah maupun di sekolah umum itu cukup memperihatinkan, salah satunya adalah terkait dengan adanya perubahan persepsi terhadap dana bantuan sosial yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah, kemudian mengakibatkan adanya perubahan akun dari 57 ke 52, Pak Menteri yang hormati, untuk di madrasah hari ini mereka sangat sengsara karena ada bantuan operasional sekolah sampai 6 bulan, sampai sekarang belum keluar, sementara salah satu manfaat dari bantuan sosial itu. selain untuk alat sekolah. selain untuk kebutuhan

Nama Pernyataan operasional juga untuk guru-guru honorer, bisa dibayangkan mereka guru honorer yang sudah belasan tahun mengajar, hanya dengan gaji beberapa ratus ribu saja dan sekarang 6 bulan belum dibayarkan. Jadi saya mohon Pak Menteri, Yang Pertama, sebelum ini diterapkan oleh Kemendikbud saya mendengar dari Kenterian Pendidikan dan Kebudayaan, mereka menolaknya untuk melaksanakan akun 52 karena kami asumsikan kalau dirubah 57 ke 52 itu saya asumsinya anggaran tidak akan terserap Pak Menteri, saya berani jamin itu; Yang Kedua, opsinya adalah Pak Menteri sebelum membuat kebijakan mungkin disosialisasikan terlebih dahulu tidak serta merta sekarang Mei dibuat tiba-tiba Juni direalisasikan kemudian baru dilaksanakan sekarang didaerah, didapil-dapil kami semua itu cukup memprihatinkan, mohon maaf misalkan kemarin, seperti tahun ajaran kemarin misalkan akhir tahun mereka sebagian menggunakan dari bos, itu sekarang ketika bos dipersulit seperti sekarang itu nyaris anggaran tidak terserap dan tidak ada sampai sekarang. Jadi Pak Menteri Keuangan, saya mohon perhatian yang sangat karena ini menentukan nasib ribuan bahkan jutaan guru-guru honorer yang jerih payahnya luar biasa tapi hanya dihargai oleh uang yang menurut kita sangat-sangat rendah. Oleh karena itu saya mengharapkan perubahan akun 57 ke 52 mahan dipertimbangkan kembali agar tetap di 57 dengan mekanisme Assalamu'alaikum Wr.Wb.

bas seperti dilaksanakan seperti saat ini. Terima kasih,

7 Juli 2015 PERSIDANGAN,

f ~/~

Dr!;. HELMIZAR<p. NIP. 196407191991031001

Tanggapan Ketua