KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35/KEPMEN-KP/2013 TENTANG PENETAPAN KAWASAN MINAPOLITAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa guna mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, perlu dikembangkan kegiatan terpadu berbasis kawasan dengan konsepsi Minapolitan; b. bahwa guna pengembangan kegiatan terpadu dalam pembangunan perikanan berbasis kawasan dengan konsepsi Minapolitan, maka perlu menetapkan kabupaten/kota sebagai kawasan minapolitan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Kawasan Minapolitan; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 5. Undang-Undang …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35/KEPMEN-KP/2013
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN MINAPOLITAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa guna mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, perlu dikembangkan kegiatan terpadu berbasis kawasan dengan konsepsi Minapolitan;
b. bahwa guna pengembangan kegiatan terpadu dalam pembangunan perikanan berbasis kawasan dengan konsepsi Minapolitan, maka perlu menetapkan kabupaten/kota sebagai kawasan minapolitan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Kawasan Minapolitan;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang …
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Dearah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
13. Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 858);
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 12/MEN/2010 tentang Minapolitan;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
17. Peraturan …
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 031);
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
19. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN KAWASAN MINAPOLITAN.
KESATU
:
Menetapkan 179 Kabupaten/Kota sebagai kawasan minapolitan pada 33 Provinsi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA
:
Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari 202 lokasi minapolitan dengan penggerak/kegiatan utama sebanyak 145 Perikanan Budidaya dan 57 Perikanan Tangkap.
KETIGA
:
Daerah yang tidak termasuk dalam Keputusan Menteri ini dapat melaksanakan pengembangan kawasan Minapolitan secara mandiri dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan.
KEEMPAT :
Untuk mendorong pelaksanaan pengembangan kawasan Minapolitan, setiap tahun akan dilakukan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan kebijakan selanjutnya.
KELIMA :
Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 2 Juli 2013
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SHARIF C. SOETARDJO
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35/KEPMEN-KP/2013 TENTANG PENETAPAN KAWASAN MINAPOLITAN
KAWASAN MINAPOLITAN
NO PROPINSI NO KABUPATEN NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP
1 Aceh 1 Aceh Selatan 1 a. Kecamatan Kluet Selatan
b. Kecamatan Kluet Timur
c. Kecamatan Pasie Raja
d. Kecamatan Kluet Utara
e. Kecamatan Kluet Tengah
2 Aceh Utara 2 a. Tanah Jambo Aye b. Seunuddon c. Baktiya d. Baktiya Barat e. Muara Batu f. Dewantara
3 Aceh Tenggara
3 a. Kecamatan Lawe Bulan
b. Kecamatan Deleng Pokhisen
c. Kecamatan Babusalam
d. Kecamatan Lawe Sumur
e. Kecamatan Bambel
f. Kecamatan Darulhasanah
g. Kecamatan Lawe Alas
4 Aceh Timur 4 a. Kecamatan Darul Aman
b. Kecamatan Peureulak
c. Kecamatan Idi rayeuk
d. Kecamatan Idi Timur
e. Kecamatan Peudawa
f. Kecamatan Peureulak Barat
1 PPI Idi
5 Aceh Barat Daya
5 a. Kecamatan Susoh b. Kecamatan
Manggeng
2 PPI Ujung Serangga
c. Kuala …
NO PROPINSI NO KABUPATEN NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP
c. Kuala Batee d. Kecamatan
Lembah Sabil
6 Bireun 6 a. Kecamatan Jangka
b. Kecamatan Gandapura
c. Kecamatan Peusasangan
d. Kecamatan Jeumpa
e. Kecamatan Kuala
2 Sumatera Utara
7 Serdang Berdagai
7 a. Kecamatan Perbaung
b. Kecamatan Tebing Tinggi
c. Kecamatan Tebing Syahbandar
d. Kecamatan Dolok Masihul
e. Kecamatan Serbajadi
3 PPI Sialang
8 Tapanuli Utara
8 a. Kecamatan Tarutung
b. Kecamatan Pahae Jae
c. Kecamatan Siborongborong
d. Kecamatan Muara
9 Tapanuli Tengah
4 PPN Sibolga
10 Kota Medan 5 PPS Belawan
11 Simalungun 6 PUD Danau Toba
3 Sumatera Barat
12 Dharmasraya 9 a. Kecamatan Pulau Punjung
b. Kecamatan Sitiung
c. Kecamatan Koto Baru
d. Kecamatan Tiumang
e. Kecamatan Koto Salak
13 Pesisir Selatan
10 Kecamatan Koto XI Tarusan (Kawasan Mandeh)
14 Agam 11 a. Kecamatan Tanjung Raya
b. Kecamatan Lubuk Basung
c. Kecamatan Ampek Nagari
d. Nagari …
NO PROPINSI NO KABUPATEN NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP
d. Nagari Salareh AIA
e. IV Koto Palembayan
f. III Koto Silungkang
g. Nagari Sungai Puar
h. Sipinang, Baringin
i. Kecamatan Palembayan
15 Pasaman 12 a. Kecamatan Rao b. Kecamatan Rao
Selatan
16 Limapuluh Kota
13 a. Nagari Andaleh b. Mungo c. Kecamatan Luhak
17 Kota Padang 7 PPS Bungus
18 Pasaman Barat
8 PPI Sasak
4 Riau 19 Kuantan Singingi
14 a. Desa Marsawa b. KecamatanBenai
20 Indragiri Hilir 15 Kecamatan Reteh 9 PPI Kuala Enok
21 Kampar 16 Kecamatan XIII Kampar
22 Indragiri Hulu
17 Kecamatan Pasir Penyu
23 Kota Dumai 18 KecamatanSungai Sembilan
10 PPI Dumai
24 Kepulauan Meranti
11 PPI Tanjung Samak
5 Kepri 25 Bintan 19 a. Kecamatan Bintan Timur
b. Kecamatan Bintan Pesisir
c. Kecamatan Mantang
6 Jambi 26 Batanghari 20 a. Kecamatan Lubuk Ruso
b. Kecamatan Kubu Kandang
c. Kecamatan Kuap d. Kecamatan
Senaning e. Kecamatan Teluk
Ketapang f. Kecamatan Ture,
Kecamatan Pulau Betung
g. Kecamatan …
NO PROPINSI NO KABUPATEN NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP
g. Kecamatan Lopak Aur
27 Kerinci 12 PUD Danau Kerinci
28 Tanjung Jabung Timur
13 PPI Nipah Panjang
29 Muaro Jambi 21 a. Kecamatan Kumpeh Ulu
b. Kecamatan Sungai Gelam,
c. Kecamatan d. Maro Sebo e. Kecamatan f. Jambi Luar Kota, g. Kecamatan
Sekernan h. Kecamatan
Mestong
30 Merangin 22 Kecamatan Pamenang Barat
7 Bengkulu 31 Kaur 23 a. Kecamatan Nasal b. Kecamatan Kelam
Tengah c. Kecamatan Muara
Sahung
32 Bengkulu Utara
24 a. Kecamatan Padang Jaya
b. Kecamatan Arga Makmur dan
c. Kecamatan Kerkap
33 Bengkulu Selatan
25 a. Kecamatan Seginim
b. Kecamatan Air Nipis
c. KecamatanKeduarang
34 Kepahiang 26 a. Kecamatan Ujan Mas
b. Kecamatan Pahiang
c. Kecamatan Bermani Ilir
d. KecamatanTebat Karai
35 Rejang Lebong
27 a. Kecamatan Padang Ulak Tanding
b. Kecamatan Curup Kota
c. Kecamatan …
NO PROPINSI NO KABUPATEN NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP
c. Kecamatan Curup Utara
d. Kecamatan Curup Selatan
e. Kecamatan Selupu Rejang
f. Kecamatan Curup Timur
g. Kecamatan Bermani Ulu Raya
8 Sumatera Selatan
36 Ogan Ilir 28 a. Kecamatan Tanjung Batu
b. Kecamatan Indralaya
c. Indralaya Utara d. Indralaya Selatan e. Pemulutan f. Pemulutan Barat g. Pemulutan
Selatan h. Muara Kuang i. Rambang Kuang j. Lubuk Keliat
37 Ogan Komering Ilir
29 a. Kecamatan Lempuing
b. Kecamatan Mesuji c. Kecamatan SP
Padang d. Kecamatan
Pampangan e. Kecamatan
Jewawi
38 Ogan Komering Ulu
30 a. Kecamatan Pengandonan
b. Kecamatan Muarajaya
c. Kecamatan Ulu Ogan
39 Kota Palembang
31 Kecamatan Gandus
40 Musi Rawas 32 a. Kecamatan Purwodadi
b. Kecamatan Tugu Mulyo
c. Kecamatan Muara Beliti
41 Musi Banyuasin
a. Kecamatan Lais b. Kecamatan
Sungai Lilin c. Kecamatan
Sekayu
14 PUD Sungai Musi
42 Banyuasin a. Kecamatan Palang Kelapa
15 PPI Sei Sungsang
b. Kecamatan …
NO PROPINSI NO KABUPATEN NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP
b. Kecamatan Tanjung Lago
c. Kecamatan Banyuasin I
d. Kecamatan Mekarti Jaya
e. Kecamatan Banyuasin II
f. Kecamatan Rambutan
g. Kecamatan Rantau bayur
h. Kecamatan Muara Sugihan
43 Ogan Komering Ulu Timur
33 a. Kecamatan Buay Madang Timur
b. Kecamatan Belitang
c. Kecamatan Belitang II
d. Kecamatan Belitang III
e. Kecamatan Semendawai Suku III
f. Kecamatan Belitang Mulia,
g. Kecamatan Belitang Madang Raya
44 Ogan Komering Ulu Selatan
34 a. Kecamatan Warku,
b. Kecamatan Muara II
c. Kecamatan Muara II Kisam
d. Kecamatan Kisam Ilir
9 Bangka Belitung
45 Bangka Selatan
37 Perairan Pulau-Pulau Kecil SALEPLIAT:
a. Sadai
b. Pulau Lepar
c. Pulau Liat
d. Kecamatan Lepar Pongok
e. Kecamatan Tukak Sadai
16 PPI Sadai
46. Bangka …
NO PROPINSI NO KABUPATEN NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP
46 Bangka Tengah
38 a. Kecamatan Koba b. Kecamatan
Namang c. KecamatanPangka
lan Baru
47 Bangka 17 PPN Sungai Liat
48 Belitung 18 PPN Tanjung Pandan
49 Belitung Timur
19 PPI Manggar
10 Lampung 50 Lampung Tengah
39 a. Kecamatan Kota Gajah
b. Kecamatan Kalirejo
c. Kampung cabang
51 Lampung Selatan
40 Kecamatan Ketapang
52 Tulang Bawang
41 a. Kecamatan Rawajitu Timur
b. Kecamatan Dente Teladas
53 Pesawaran 42 a. Kecamatan Padang Cermin
b. Kecamatan Punduk Pidada
c. Kecamatan Gedong Tataan
54 Lampung Timur
43 a. Kecamatan Labuhan Maringgai
b. Kecamatan Pasir Sakti
11 Banten 55 Serang 44 a. Kecamatan Pontang
b. Kecamatan Tiryayasa,
c. Kecamatan Tanara
56 Tangerang 45 a. Kecamatan Kronjo b. Kecamatan Mauk c. Kecamatan
Pakuhaji d. Kecamatan Kemiri
57 Pandeglang 46 a. Kecamatan Sumur
b. Kecamatan Panimbang
58 Kota Serang 20 PPN Karangantu
12 DKI Jakarta 59 Kota Jakarta Utara
21 PPS Nizam Zaman
13. Jawa …
NO PROPINSI NO KABUPATEN NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP
13 Jawa Barat 60 Bogor 47 a. Kecamatan Ciseeng
b. Kecamatan Parung
c. Kecamatan Gunung Sindur
d. Kecamatan Kemang
61 Indramayu 48 a. Kecamatan Losarang
b. Kecamatan Indramayu
c. Kecamatan Pasekan
d. Kecamatan Losarang
e. Kecamatan Sindang
22 PPI Karongsong
62 Subang 49 a. Kecamatan Blanakan
b. Kecamatan Legonkulon
c. Kecamatan Sukasari
d. Kecamatan Pusakanegara
e. Kecamatan Pagaden
f. Kecamatan Pagaden Barat
g. Kecamatan Binong
h. Kecamatan Kalijati
63 Garut 50 a. Kecamatan Tarogong Kaler
b. Karang pawitan c. Wanaraja d. Pangatikan e. Sukawening
64 Sukabumi 23 PPN Pelabuhan Ratu
65 Kota Cirebon 24 PPN Kejawanan
66 Karawang 51 a. Kecamatan Cilamaya Wetan
b. Kecamatan Cilamaya Kulon
c. Kecamatan Banyu Sari
14 Jawa …
NO PROPINSI NO KABUPATEN NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP
14 Jawa Tengah
67 Banyumas 52 a. Kecamatan Kedungbanteng
b. Kecamatan Baturaden
c. Kecamatan Karanglewas
d. Kecamatan Kembaran
e. Kecamatan Sukaraja
f. Kecamatan Sumbang
g. Kecamatan Kemrajen
h. Kecamatan Sumpuih
i. Kecamatan Cilonggok
j. Kecamatan Ajibarang
68 Boyolali 53 a. Kecamatan Sawit b. Kecamatan Teras c. Kecamatan
Banyudono
69 Tegal 54 a. Kecamatan Kramat
b. Kecamatan Pangkah
c. Surodadi d. Lebaksiu e. Warurejo f. Kramat g. Kedung Banteng h. Margasari
70 Demak 55 a. Kecamatan Sayung
b. Kecamatan Karang Tengah
c. Kecamatan Bonang
d. Kecamatan Demak
71 Purbalingga 56 a. Kecamatan Purbalingga
b. Kecamatan Kutasari
c. Kecamatan Padamara
d. Kecamatan Mrebet
e. Kecamatan Bojongsari
72. Magelang …
NO PROPINSI NO KABUPATEN NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP
72 Magelang 57 a. Kecamatan Mungkid
b. Kecamatan Muntilan
c. Kecamatan Sawangan
73 Klaten 58 a. Kecamatan Pulanharjo
b. Kecamatan Karanganom
c. Kecamatan Tulung
74 Banjarnegara 59 a. Kecamatan Rakit b. Kecamatan