i
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
DAFTAR ISI
Halaman
Daftar isi ………………………………………………………………… i
Daftar Gambar …………………………………………………………. ii Daftar Tabel ……………………………………………………………. iii
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………… 1 1.1 Latar Belakang……………………………………….. 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan ……………………… 4 1.3 Hubungan Antar Dokumen ………………….….. 6 1.4 Sistematikan Penulisan ………………………….. 9
1.5 Maksud dan Tujuan ………………………………. 10 BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH …..…. 13
2.1 Aspek Geografi dan Demografi …………………. 13 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ………………. 29
2.3 Aspek Pelayanan Umum …………………………. 43 2.4 Aspek Daya Saing Daerah ………………………… 65
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH …………..….….. 77 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu ……………….…… 77
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2011-2016 …………………………………………………... 93
3.3 Kerangka Pendanaan …………………..…………. 100
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DAERAH……………………………………………………… 109
4.1 Permasalahan Pembangunan …………………… 109 4.2 Isu Strategis Pembangunan …………………….. 115
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ………………… 122 5.1 Visi ………………………………………….…………. 122
5.2 Misi ………………………………………….…………. 125 5.3 Tujuan dan Sasaran …………………….…………. 127
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH……………………….……… 131
6.1 Analisis Strategi dan Arah Kebijakan ………… 131 6.2 Strategi dan Arah Kebijakan ….………………… 137 6.3 Program Pembangunan Daerah ………………… 145
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH …………………… 157 BAB VIII KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN
DAERAH ..………………………………….……………….. 191
BAB IX PENUTUP ……………………………………..…………… 202 9.1 Pedoman Transisi ….……………………………… 202 9.2 Kaidah Pelaksanaan …….………………………… 203
ii
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
DAFTAR GAMBAR
No
Gambar
Judul Gambar
Hal
1.1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan Menurut UU
No. 25 Tahun 2004……………….………………………
7
1.2 Hubungan antara Perencanaan Makro dan Sektoral
…………………………………………………….
7
1.3 Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Bitung dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
……………………..………………………………
9
2.1 Peta Kota Bitung………………..…………………………
13
2.2 Peta Penggunaan Tanah di Kota Bitung …….………
18
2.3 Peta Pola Ruang Kota Bitung……………………………
23
3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2011-2015………………….
83
3.2 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bitung
Tahun Anggaran 2011 – 2015………………………….
85
3.3 Target dan Realisasi Belanja Langsung Kota
Bitung Tahun Anggaran 2011 – 2015………………………….
87
iii
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
DAFTAR TABEL
No
Tabel
Judul Tabel Hal
2.1 Penggunaan Lahan
17
2.2 Penduduk Kota Bitung Menurut Kecamatan
dan Jenis Kelamin Tahun 2016
27
2.3 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Rasio
Jenis Kelamin Kota Bitung Menurut Kecamatan Tahun 2016
28
2.4 Indikator Kependudukan Kota Bitung Tahun 2012-2015
29
2.5 PDRB Atas Dasar Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kota Bitung (Juta Rupiah) Tahun
2011-2016
33
2.6 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Bitung (Juta Rupiah) Tahun 2011-2016
34
2.7 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Bitung Tahun 2012-2016
34
2.8 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kota
Bitung Tahun 2012-2016
35
2.9 PDRB Kota Bitung ADH Berlaku dan ADH Konstan Tahun 2010 Tahun 2012–2016
36
2.10 Pertumbuhan PDRB dan Laju Inflasi di Kota BitungTahun 2012–2016
36
2.11 Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial Indikator Pendidikan
37
2.12 Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial Indikator Kesehatan
38
2.13 Jumlah dan Rasio Puskesmas, Pustu,
Poskesdes Tahun 2012-2016
38
2.14 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Tahun 2012-
2016
38
iv
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
2.15 Jumlah dan Rasio Dokter per Jumlah Penduduk Tahun 2012-2016
38
2.16 Rasio Penduduk Miskin
39
2.17 Statistik Penduduk Miskin (%) Nasional, Sulawesi Utara dan Kota Bitung
40
2.18 Kecamatan dengan Jumlah Miskin di Kota Bitung sesuai Data Basis Terpadu (2015)
41
2.19 Rasio Penduduk Bekerja
41
2.20 Rasio Tindak Kriminal
42
2.21 Rasio Grup Kesenian
42
2.22 Rasio Gedung Kesenian
43
2.23 Rasio Gedung Olah Raga
43
2.24 Indeks Pembangunan Manusia Kota Bitung
43
2.25 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pendidikan
44
2.26 Kualifikasi Tenaga Pendidik di Kota Bitung Tahun 2015
45
2.27 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesehatan
46
2.28 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pekerjaan Umum
47
2.29 Kondisi Jalan Nasional
47
2.30 Kondisi Jalan Provinsi
47
2.31 Aspek Bangunan yang memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
48
2.32 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan
48
2.33 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
49
2.34 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2012-
2016
50
2.35 Rasio Jumlah Pos Kamling per Jumlah
Kelurahan Tahun 2012-2016
50
2.36 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Sosial
50
v
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
2.37 TPAK dan Tingkat Pengangguran Kota Bitung Tahun 2011-2015
51
2.38 Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung menurut Jenjang
Pendidikan Tahun 2016
51
2.39 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015
52
2.40 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketahanan Pangan
52
2.41 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanahan
53
2.42 Pemantauan Kwalitas Udara
53
2.43 Pemantauan Kwalitas Air Sungai
53
2.44 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
54
2.45 Aspek Pelayanan Umum Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2012-2016
55
2.46 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
56
2.47 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang
Perhubungan Tahun 2012-2016
57
2.48 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang
komunikasi dan Informatika
57
2.49 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
58
2.50 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal
58
2.51 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemuda dan Olahraga
59
2.52 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Statistik
59
2.53 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kebudayaan
60
2.54 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kelautan dan Perikanan
61
2.55 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pariwisata
62
vi
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
2.56 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanian
63
2.57 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kehutanan
64
2.58 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
64
2.59 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang
Perdagangan Tahun 2012-2016
64
2.60 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang
Perindustrian Tahun 2012-2016
65
2.61 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan
65
2.62 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan 68
2.63 Jumlah Orang/barang melalui pelabuhan
Bitung Tahun 2012-2016
69
2.64 Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Tahun 2012-2016
70
2.65 Besarnya VA yang tersalur, banyaknya kapasitas listrik yang terpasang dan gardu yang
dilayani PLN ranting Bitung Tahun 2012-2016
70
2.66 Jumlah Pelanggan Listrik di Kota Bitung Tahun 2013-2016
71
2.67 Angka Kriminalitas Tahun 2012-2016 71
2.68 Hasil Analisis Gabungan Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bitung
72
3.1 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kota Bitung
78
3.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2011-2015
82
3.4 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bitung 2011 – 2015
85
3.5 Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Kota Bitung Tahun Anggaran 2011 – 2015
86
3.6 Target dan Realisasi Belanja Langsung Kota
Bitung Tahun Anggaran 2011 – 2015
86
3.7 Rincian Target dan Realisasi Penerimaan
Pembiayaan Kota Bitung Tahun Anggaran 2011–2015
88
3.8 Rincian Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kota Bitung Tahun Anggaran
2011–2015
88
vii
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
3.9 Neraca Pemerintah Kota Bitung dan Pertumbuhannya Tahun 2011–2015
90
3.12 Analisa Rasio Keuangan Kota Bitung Tahun 2011–2015
91
3.13 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bitung Tahun 2011-
2015
96
3.14 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
97
3.15 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2011 s/d 2015
98
3.16 Defisit Riil Anggaran Kota Bitung
99
3.17 Komposisi Penutup Difisit Riil Anggaran
99
3.18 Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta
Prioritas Utama Kota Bitung
101
3.19 Proyeksi Pendapatan Daerah
102
3.20 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib, mengikat serta Prioritas Utama
103
3.21 Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai Pembangunan Daerah
Kota Bitung
104
3.22 Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah
Berdasarkan Jenis Prioritas Tahun Anggaran 2017-2021
106
3.23 Proyeksi Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Berdasarkan Jenis Prioritas Tahun Anggaran
2017-2021
108
3.24 Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah
Berdasarkan Jenis Prioritas Tahun Anggaran 2017-2021
107
5.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Bitung
129
6.1 Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Strategi Kota Bitung
138
6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bitung
142
6.3 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
146
7.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
159
viii
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Bitung 192
8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bitung
194
1
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu
kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan
rencana-rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana
pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Bitung yang telah disusun dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah
Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bitung Tahun 2005-2025
merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang memuat visi,
misi dan arah pembangunan daerah Kota Bitung selama 20 tahun
yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi
Utara. RPJPD Kota Bitung Tahun 2005-2025 memiliki empat tahapan
rencana pembangunan jangka menengah. Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bitung Tahun 2016-2021
merupakan tahapan ketiga RPJPD Kota Bitung.
Dengan telah terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota Bitung
masa jabatan 2016-2021, yang telah dilantik pada tanggal 30 maret
2016 maka RPJMD Kota Bitung harus disusun sebagai penjabaran
dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk kurun waktu lima
tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan
memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD Kota Bitung disusun
berdasarkan analisis permasalahan pembangunan dan isu-isu
strategis daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi
dan arah kebijakan pembangunan daerah, indikator sasaran dan
target pencapaian pembangunan daerah yang bertumpu pada
program pembangunan daerah lengkap dengan kerangka pendanaan
serta kaidah pelaksanaannya.
Lampiran : Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor : 6 Tahun 2018 Tanggal : 6 Maret 2018 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Bitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Bitung Tahun 2016-2021
2
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
Penyusunan RPJMD Kota Bitung 2016–2021 dilaksanakan
dengan tahapan sebagai berikut:
a. Persiapan penyusunan RPJMD
Persiapan penyusunan dilakukan dengan membentuk tim,
menyusun jadwal/agenda pelaksanaan, dan menetapkan
narasumber sebagai tim ahli untuk membantu dalam
penyusunan RPJMD.
b. Penyusunan rancangan awal RPJMD
Penyusunan rancangan awal dilakukan melalui tahap-tahap
penelaahan dokumen-dokumen terkait, analisis gambaran
umum, analisis pengelolaan keuangan, perumusan permasalahan
dan isu-isu strategis, perumusan visi dan misi, perumusan tujuan
dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, hingga
penyusunan program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat
Daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan
indikatif.
c. Penyusunan rancangan RPJMD
Penyusunan rancangan dilakukan berdasarkan verifikasi dan
integrasi seluruh Renstra PD dengan rancangan awal RPJMD
menjadi rancangan RPJMD.
d. Pelaksanaan musrenbang RPJMD
Merupakan forum musyawarah antara para pemangku
kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan
RPJMD Kota Bitung. Tujuan Musrenbang RPJMD untuk
mendapatkan masukan dan komitmen para pemangku
kepentingan pembangunan daerah sebagai bahan
penyempurnaan rancangan RPJMD Kota Bitung menjadi
rancangan akhir RPJMD Kota Bitung.
e. Perumusan rancangan akhir RPJMD
Perumusan rancangan akhir dilakukan berdasarkan berita acara
kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD
yang telah disempurnakan berdasarkan kesepakatan hasil
Musrenbang RPJMD, selanjutnya dibahas dengan seluruh kepala
Perangkat Daerah untuk memastikan bahwa program
pembangunan jangka menengah terkait dengan tugas pokok dan
fungsi masing-masing telah disempurnakan dengan kesepakatan
hasil Musrenbang dan ditampung dalam rancangan akhir RPJMD.
3
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
Rancangan akhir RPJMD Kota Bitung diajukan dan
dikonsultasikan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.
f. Penetapan peraturan daerah tentang RPJMD yaitu Mekanisme
pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang
RPJMD Kota Bitung 2016–2021 dengan DPRD sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan menjadi peraturan daerah
tentang RPJMD Kota Bitung 2016–2021.
Dalam penyusunan RPJMD Kota Bitung 2016–2021 dilakukan
dengan beberapa pendekatan sebagai berikut:
a. Pendekatan Teknokratis
Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan
daerah menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk
mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Metode ini
merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan
secara sistematis berdasarkan data dan informasi yang akurat,
serta dapat dipertanggungjawabkan dengan kerangka manajemen
strategis dan berbasis kinerja.
b. Pendekatan Politis
Pendekatan politis merupakan pendekatan yang ditawarkan oleh
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat
kampanye lewat penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi,
misi, dan program pembangunan serta pembahasan dengan
DPRD dalam penetapan peraturan daerah tentang RPJMD Kota
Bitung 2016–2021.
c. Pendekatan Top Down dan Bottom Up
Hasil dari pendekatan bottom up lewat penjaringan aspirasi
masyarakat dengan stakeholder dan Musrenbang RPJMD serta
pendekatan top down melalui penyelarasan pada dokumen
perencanaan provinsi dan nasional sehingga tercipta sinkronisasi
dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional
(dan provinsi) dengan rencana pembangunan daerah Kota Bitung.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Bitung Tahun 2016-2021 disusun sebagai acuan dalam penyusunan
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
4
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Bitung Tahun 2016-2021 mengacu pada
peraturan perundang-undangan sebagai rujukan, yakni antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244);
5
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang
Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan
atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
6
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang,
Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj tahun 2016
tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun
2016 tentang Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2014-2034;
26. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Bitung Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bitung Tahun 2013 -
2033.
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
Hubungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Bitung Tahun 2016–2021 dengan dokumen
perencanaan lainnya memiliki keterkaitan sebagai berikut :
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Bitung Tahun 2016–2021 merupakan satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional dengan mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016–2021.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Bitung Tahun 2016–2021 menjadi pedoman dalam penyusunan
7
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD) untuk jangka
waktu lima tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kota Bitung yang merupakan rencana kerja tahunan.
3. Perencanaan makro selanjutnya diterjemahkan ke dalam
perencanaan sektoral yang dikaitkan dengan perencanaan
regional dan spasial. Berikut ini diagram alur yang
memperlihatkan hubungan antara perencanaan makro,
perencanaan regional, dan spasial.
Gambar 1.2.
Hubungan antara Perencanaan Makro dan Sektoral
Penyusunan RPJMD Kota Bitung berpedoman pada RTRW Kota Bitung
yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran,
kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah
daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang
PERENCANAAN MAKRO
Regulasi Pembiayaan
Keperluan wilayah
PERENCANAAN REGIONAL (Keterkaitan antarsektor)
PERENCANAAN SEKTORAL (Keterkaitan
antarwilayah)
Sumberdaya lokal
Dinas / instansi
Spasial, Efektivitas kebijakan, dan
Efisiensi sumberdaya Kapasitas kelembagaan
KESEJAHTERAAN, PELAYANAN, DAN
DAYA SAING
8
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
Kabupaten/Kota. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan
mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun
2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung Tahun 2013-
2033, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan
menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan
pemanfaatan ruang kota.
Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka
pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang
asumsi-asumsinya, meliputi :
1. Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan
sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai
pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara
hirarkis memiliki hubungan fungsional;
2. Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi
peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan
3. Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka
mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui
sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat
maupun di daerah secara terpadu.
Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW
daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain dalam
hal ini Kabupaten Minahasa Utara yang berbatasan dengan Kota
Bitung, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka
menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur
dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan
atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan
kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau
pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
9
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
Gambar 1.3
Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung
dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Bitung 2016-2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang 1.2.Dasar Hukum Penyusunan
1.3.Hubungan Antar Dokumen 1.4.Sistematika Penulisan 1.5.Maksud dan Tujuan BAB II GAMBARANUMUM KONDISIDAERAH 2.1.Aspek Geografi dan Demografi 2.2.Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.3.Aspek Pelayanan Umum 2.4.Aspek Daya Saing Daerah BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1.Kinerja Masa Lalu 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD 3.1.2. Neraca Daerah 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran 3.2.2. Analisis Pembiayaan
TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJP NASIONAL
RPJPD PROV. SULUT
RPJPD KOTA BITUNG
RPJM NASIONAL
RPJMD PROV. SULUT
RPJMD KOTA BITUNG
RTRW NASIONAL
RTRW PROV. SULUT
RTRW KOTA BITUNG
10
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
3.3.Kerangka Pendanaan 3.3.1.Analisis Pengeluaran Periodik Wajib
dan Mengikat sertaPrioritas Utama 3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu 3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 4.1. Permasalahan Pembangunan 4.2. Isu Strategis BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 5.1. Visi 5.2. Misi 5.3. Tujuan dan Sasaran BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH 6.1 Analisis Strategi dan Arah Kebijakan
6.2 Strategi
BABVII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BABVIII.KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH BAB IX PENUTUP
1.5. MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Bitung Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan maksud untuk
memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku
kepentingan baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di dalam
mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang
berkesinambungan. RPJM Daerah ini sekaligus merupakan acuan
penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang
akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan secara berjenjang.
Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bitung Tahun
2016-2021 disusun dengan maksud sebagai berikut:
2. Menetapkan Visi, Misi, dan Program pembangunan daerah jangka
menengah;
11
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
3. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis
Perangkat Daerah (Renstra-PD), Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD), dan perencanaan penganggaran;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis
dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional,
Provinsi dan Kota;
5. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah
daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan
kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kota, APBD
Provinsi maupun APBN;
6. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan mengevaluasi
kinerja tahunan setiap perangkat daerah;
7. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang
dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah
dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan
misi daerah;
8. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah kota dan
DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program
dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
9. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah kota dan
DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program
serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima
tahunan;
10. Menjabarkan kondisi kekinian, hambatan dan tantangan dalam
capaian kinerja lima tahun berikutnya.
Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bitung Tahun 2016-2021
adalah:
1. Menjabarkan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah
terpilih.
2. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan serta
mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis
dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
12
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
4. Menjaga kesinambungan dan kesatuan arah antara Rencana
Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bitung.
13
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
Kota Bitung memiliki luas wilayah daratan 313,50 km²
(31.350 Ha) dan luas wilayah perairan 439,8 Km2 (43,980 Ha),
yang terbagi dalam 8 (delapan) wilayah kecamatan dan 69 (enam
puluh sembilan) kelurahan.
Gambar 2.1
Peta Kota Bitung
Sumber: RTRW Kota Bitung 2013-2033
Secara Geografis Kota Bitung terletak pada posisi 125o1’43”–
125o18’13” Bujur Timur, dan 1o23’23”– 1o35’39” Lintang Selatan
dengan batas-batas wilayah:
Sebelah Utara : Kecamatan Likupang (Kabupaten Minahasa
Utara) dan Laut Maluku;
Sebelah Timur : Laut Maluku dan Samudra Pasifik;
Bagian Selatan : Laut Maluku;
14
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
Bagian Barat : Kecamatan Kauditan (Kabupaten Minahasa
Utara)
Dilihat dari aspek topografis, keadaan tanah sebagian
besar daratan Kota Bitung 45,06 persen berbukit dan 32,73
persen bergunung. Hanya 4,18 persen merupakan dataran landai
serta sisanya 18,03 persen berombak.
Mulai dari bagian Timur, dari pesisir pantai Aertembaga,
sampai dengan Tanjung Merah di Bagian Barat merupakan
dataran yang relatif cukup datar dengan kemiringan 0 – 15 derajat
sehingga secara fisik dapat dikembangkan sebagai wilayah
perkotaan, industri, perdagangan dan jasa serta pemukiman.
Pada bagian utara, keadaan topografi semakin
bergelombang dan berbukit-bukit. Bagian utama dari lahan
tersebut merupakan kawasan pertanian, perkebunan, hutan
lindung, taman margasatwa dan cagar alam.
Di bagian selatan terdapat sebuah pulau yaitu Pulau
Lembeh. Keadaan tanahnya secara umum kasar dan ditutupi oleh
tanaman kelapa, hortikultura serta palawija. Pulau Lembeh
memiliki pesisir pantai yang indah dan mempunyai potensi untuk
dikembangkan menjadi daerah wisata bahari.
Kemiringan lereng di kota Bitung sebagian besar
didominasi oleh kelerengan antara 25 – 40 persen. Hal ini terlihat
dari luas wilayah kelerengan 25 – 40 persen yang mempunyai
wilayah terluas yaitu sebesar 11.759 Ha atau sekitar 37,52 persen
dari total luas Kota Bitung saat ini. Memang secara visual juga
terlihat bahwa Kota Bitung hampir seluruh wilayahnya
merupakan daerah perbukitan atau pegunungan. Dan hasil
perhitungan menunjukkan bahwa daerah yang datar yaitu
kemiringan lereng antara 0 – 8 persen hanya memiliki luas paling
kecil, yaitu 2.274 persen atau sebesar 7,89 persen dari total luas
kota Bitung.
Di kota Bitung terdapat delapan gunung, yaitu Gunung
Duasudara (1.351 m), Gunung Tangkoko (774 m), Gunung
Batuangus (1.099 m), Gunung Klabat (1.990 m), Gunung Woka
(370 m), Gunung Lembeh (430 m), Gunung Temboan Sela (430
m), Gunung Wiau (861 m). Gunung Batuangus masih tercatat
sebagai gunung berapi namun tidak aktif. Juga terdapat lima
15
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
buah sungai kecil yang bermuara di Selat Lembeh, yaitu Girian,
Sagerat, Tanjung Merah, Tewaan, Rinondoran. Kota Bitung
merupakan satu-satunya kota di Sulawesi Utara dan bahkan
kedua sesudah Kota Pontianak di Indonesia yang memiliki
kawasan hutan yang sangat luas. Sebagian besar hutan di Kota
Bitung berdasarkan data BPS dapat diklasifikasikan dengan
hutan lindung seluas 4.611 Ha, hutan wisata 1.271,5 Ha, dan
hutan cagar alam 7.495 Ha.
Dari aspek geologis secara umum wilayah Kota Bitung dan
sekitarnya disusun oleh batuan vulkanik yang berumur kuarter
(Qv) yang terdiri atas lava, bom, lapili dan abu yang sebagian kecil
ditutupi oleh endapan (Qs) yang terdiri atas pasir lanau,
konglomerat dan lempung napalan. Berdasarkan pemetaan
geologi permukaan dan pendugaan reseistivitas bawah
permukaan, wilayah Kota Bitung umumnya disusun oleh batuan
vulkanik dan vulkaniklastik yang sebagian ditutupi oleh endapan
permukaan.
Selain itu dalam aspek hidrologi, Kota Bitung memiliki air
permukaan meliputi aliran-aliran sungai yang melintas di wilayah
Kota Bitung, yaitu :
1. Sungai Girian, panjang 17.50 km
2. Sungai Tewaan, panjang 8.75 km
3. Sungai Batu Putih, panjang 9.25 km
4. Sungai Rinondoran, panjang 11.25 km
5. Sungai Sagerat, panjang 9.50 km
Selain itu ada beberapa lokasi mata air di Kota Bitung yang
memiliki debit air yang cukup besar, yaitu:
- Mata air dengan volume + 50 liter/detik, terletak di sekitar
Lokasi RSUD Manembo-nembo.
- Mata air di kelurahan Danowudu yang dimanfaatkan Kota
Bitung termasuk pelabuhan Bitung berlokasi di bagian utara
kelurahan.
- Mata air (oleh masyarakat disebut mata air hujan) terletak di
sebelah selatan kelurahan Donowudu yang berbatasan
dengan kelurahan Girian Permai dan sudah dikelola oleh
PDAM Bitung.
16
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
- Mata Air di kelurahan Tewaan, sekarang ini sudah
dimanfaatkan oleh masyarakat umum tapi belum memenuhi
syarat.
- Mata air di kelurahan Girian Indah (sebelah utara berbatasan
dengan perkebunan kelurahan Danowudu kecamatan
Ranowulu), saat ini dikelola dan dimanfaatkan oleh SECATA B
(dahulu Dodik XII Wangurer) dan masyarakat kelurahan Girian
Indah Lingkungan VI.
- Mata air di kelurahan Bitung Barat II
- Mata air di kelurahan Aertembaga Dua (Lingkungan I)
- Mata air di kelurahan Makawidey (Lingkungan I)
- Mata air di kelurahan Kasawari
- Mata air di kelurahan Pintu Kota kecamatan Lembeh Utara,
yang sangat baik untuk dikonsumsi.
- Mata air di kelurahan Batukota (Lingkungan I/Baturiri)
- Tiga mata air di kelurahan Gunung Woka yang dapat
difungsikan untuk kebutuhan masyarakat, untuk sementara
masih digunakan melayani khusus masyarakat Kel. Gunung
Woka.
- Mata air di kelurahan Kareko, lokasinya di Lingkungan I
- Mata air di kelurahan Binuang, tapi belum ditata dengan baik.
- Mata air di kelurahan Posokan yang ditata dengan baik, untuk
saat ini masih dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat.
Klimatologi Kota Bitung umumnya merupakan daerah
yang beriklim tropis, hanya dikenal 2 (dua) musim yaitu musim
kemarau dan musim penghujan. Keadaan ini berkaitan erat
dengan arus angin yang bertiup di wilayah ini. Pada bulan
Oktober sampai dengan bulan April biasanya terjadi hujan. Hal
ini disebabkan karena angin bertiup dari arah Barat/Barat Laut
yang banyak mengandung air dan sebaliknya adalah musim
kemarau yang terjadi pada bulan Juli sampai dengan bulan
September. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh arus angin dari
arah Timur yang tidak banyak mengandung air. Secara umum
suhu rata-rata per bulan menurut hasil pengukuran Stasiun
Meteorologi Bitung pada tahun 2013 adalah suhu udara terendah
terjadi pada bulan November yakni 24,1 oC dan tertinggi 33,6 oC
di bulan Maret.
17
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
Sebagai daerah tropis Bitung mempunyai kelembaban
udara relatif tinggi dengan rata-rata per bulan pada tahun 2013
berkisar antara 75 persen sampai dengan 80 persen. Jumlah
curah hujan di Kota Bitung cukup beragam menurut bulan.
Menurut catatan dari Stasiun Meteorologi Bitung curah hujan
tertinggi selama tahun 2013 terjadi pada bulan Februari yang
mencapai 326,0 mm, sedangkan pada bulan April curah hujan
mengalami titik terendah yakni hanya 26 mm. Di bulan April
diwarnai dengan hari hujan terbanyak yakni 26 hari.
Penggunaan tanah di Kota Bitung sampai 2015
sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini :
Tabel 2.1
Penggunaan Lahan
No Penggunaan Luas (Ha) %
1 Sawah 76 0,25
2 Tegalan/ladang 1.852 6,09
3 Perkebunan 12.062 39,67
4 Kawasan Hutan 13.377 44,00
5 Wilayah efektif perkotaan 3.032 9,98
Sumber: RTRW Kota Bitung 2013-2033
18
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
Gambar 2.2 Peta Penggunaan Tanah di Kota Bitung
Sumber : RTRW Kota Bitung 2013-2033
B. Potensi Pengembangan Wilayah
Kota Bitung adalah Pusat Kegiatan Nasional. Menurut
Peraturan Pemerintah no 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional Lampiran II, Pusat Kegiatan Nasional
(PKN) yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Utara meliputi
Kawasan Perkotaan Manado – Bitung. Pusat Kegiatan Nasional
(PKN)ini ditetapkan dengan kriteria:
a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai
simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang
menuju kawasan internasional;
b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai
pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang
melayani beberapa provinsi; dan/atau
c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai
simpul utama transportasi skala nasional atau melayani
beberapa provinsi.
Selain itu Kota Bitung juga termasuk dalam Kawasan Strategis
Nasional (KSN) KAPET Manado – Bitung. Menurut PP No. 26 Tahun
2008 tentang RTRW Nasional, KAPET Manado-Bitung dikategorikan
sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sisi kepentingan
19
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
pertumbuhan ekonomi. Dari sisi struktur ruang, Kawasan Perkotaan
Manado-Bitung sebagai kawasan inti diarahkan menjadi Pusat
Kegiatan Nasional (PKN) dengan fasilitas utama Bandar Udara
Internasional Sam Ratulangi di Kota Manado yang ditetapkan sebagai
bandar udara pusat penyebaran primer dan Pelabuhan Bitung di Kota
Bitung yang ditetapkan sebagai Pelabuhan Internasional.
Dalam RTRW Nasional, Kota Bitung ditetapkan sebagai Pusat
Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai pintu gerbang dan
simpul utama transportasi serta kegiatan perdagangan dan jasa skala
regional, nasional dan internasional. Sementara, dalam RTRW Provinsi
Sulawesi Utara, Kota Bitung ditetapkan sebagai Kawasan Strategis
Provinsi (KSP) di bidang pertumbuhan ekonomi. Keberadaan Kota
Bitung sebagai PKN dan KSP memiliki potensi yang sangat strategis
dalam pengembangan wilayah kota.
Secara kewilayahan Kota Bitung dibagi menjadi beberapa pusat
pelayanan. Rencana Pusat Pelayanan di Kota Bitung Tahun 2013 -
2033 adalah sebagai berikut:
A. Pusat Pelayanan Kota (PPK) ditetapkan di sebagian Kelurahan
Bitung Barat Satu, sebagian Kelurahan Bitung Barat Dua,
sebagian Kelurahan Bitung Timur dan sebagian Kelurahan
Bitung Tengah di Kecamatan Maesa, dengan fungsi sebagai :
a. Pusat pelayanan pemerintahan kota; dan
b. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa.
B. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPK)
Sub pusat pelayanan kota dilengkapi dengan sarana lingkungan
perkotaan skala pelayanan kota yang meliputi :
a. Sarana perdagangan dan jasa;
b. Sarana pendidikan;
c. Sarana kesehatan;
d. Sarana peribadatan; dan
e. Sarana pelayanan umum.
Rencana lokasi pengembangan sub pusat pelayanan kota
ditetapkan sebagai berikut :
1. Sub pusat pelayanan kota I meliputi Kelurahan Winenet Satu
dan Kelurahan Pateten Dua;
2. Sub pusat pelayanan kota II meliputi Kelurahan Girian Weru
Satu;
20
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
3. Sub pusat pelayanan kota III meliputi Kelurahan Manembo-
nembo Atas, Kelurahan Manembo-nembo Tengah dan
Kelurahan Sagerat Weru Satu; dan
4. Sub pusat pelayanan IV meliputi Kelurahan Papusungan.
C. Pusat Lingkungan
Pusat lingkungan kota dilengkapi dengan sarana lingkungan
perkotaan skala pelayanan lingkungan yang meliputi :
a. Sarana perdagangan;
b. Sarana pendidikan;
c. Sarana kesehatan;
d. Sarana peribadatan; dan
e. Sarana pelayanan umum.
Rencana lokasi pengembangan pusat lingkungan meliputi :
1. Pusat lingkungan I ditetapkan di Kelurahan Winenet Dua
dengan daerah pelayanan Kelurahan Aertembaga Satu,
Kelurahan Aertembaga Dua, Kelurahan Tandurusa, Kelurahan
Makawidey, Kelurahan Kasawari, Kelurahan Pinangunian,
Kelurahan Pateten Satu, dan Kelurahan Pateten Tiga;
2. Pusat lingkungan II ditetapkan di Kelurahan Madidir Ure
dengan daerah pelayanan Kelurahan Madidir Weru, Kelurahan
Madidir Unet, Kelurahan Kadoodan, Kelurahan Pakadoodan,
Kelurahan Paceda;
3. Pusat lingkungan III ditetapkan di Kelurahan Girian Atas
dengan daerah pelayanan Kelurahan Girian Weru Dua,
Kelurahan Girian Permai, Kelurahan Girian Indah, Kelurahan
Girian Bawah, Kelurahan Wangurer, Kelurahan Wangurer
Barat, Kelurahan Wangurer Timur, Kelurahan Wangurer Utara;
4. Pusat lingkungan IV ditetapkan di Kelurahan Manembo-nembo
dengan daerah pelayanan Kelurahan Tendeki, Kelurahan
Tanjung Merah, Kelurahan Sagerat;
5. Pusat lingkungan V ditetapkan di Kelurahan Danowudu
dengan daerah pelayanan Kelurahan Pinokalan, Kelurahan
Tewaan, Kelurahan Apela Satu, Kelurahan Apela Dua,
Kelurahan Kumersot, Kelurahan Karondoran, Kelurahan Dua
Sudara;
6. Pusat lingkungan VI ditetapkan di Kelurahan Batuputih Bawah
dengan daerah pelayanan Kelurahan Batuputih Atas;
21
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
7. Pusat lingkungan VII ditetapkan di Kelurahan Pintukota
dengan daerah pelayanan Kelurahan Mawali, Kelurahan
Batukota, Kelurahan Gunung Woka, Kelurahan Kareko,
Kelurahan Binuang, Kelurahan Motto, Kelurahan Nusu,
Kelurahan Lirang, Kelurahan Posokan.
8. Pusat lingkungan VIII ditetapkan di Kelurahan Batulubang
dengan daerah pelayanan Kelurahan Kelapa Dua, Kelurahan
Paudean, Kelurahan Dorbolaang, Kelurahan Pasir Panjang,
Kelurahan Pancuran
Kota Bitung memiliki beberapa kawasan strategis yang
diharapkan mampu untuk mendorong pertumbuhan wilayah dan
memiliki pengaruh yang sangat penting dan strategis terhadap
pertumbuhan dan perkembangan wilayah baik dalam bidang
ekonomi, sosial-budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis
wilayah kota berfungsi sebagai berikut:
a) Mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau
mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis
kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang
wilayah kota;
b) Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan pertumbuhan
ekonomi, sosial dan budaya, serta fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup dalam wilayah kota yang dinilai mempunyai
pengaruh sangat penting terhadap wilayah kota bersangkutan;
c) Sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama
RTRW kota; dan
d) Sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kota.
Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan
ekonomi cepat di Kota Bitung ditetapkan pada kawasan-kawasan yang
dianggap memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh, yaitu:
I. KAWASAN STRATEGIS PROPINSI (KSP) yang berada di Kota
Bitung adalah :
1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, yaitu:
• Kawasan Global Hub Port/Pelabuhan Internasional Bitung
(IHP) di Kecamatan Maesa;
• Kawasan Industri di koridor Bitung - Kema – Airmadidi
• Kawasan Strategis Ekonomi Khusus (KEK) Bitung.
22
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan
keamanan :
• Kawasan Pangkalan Angkatan Laut di Bitung.
II. KAWASAN STRATEGIS KOTA BITUNG
1. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi
a. Kawasan minapolitan di Kecamatan Aertembaga, Kecamatan
Lembeh Utara dan Kecamatan Lembeh Selatan.
b. Kawasan industri di Kelurahan Tanjung Merah Kecamatan
Matuari.
c. Kawasan Pelabuhan Utama Bitung.
d. Kawasan pusat perdagangan dan jasa di Kelurahan Bitung
Tengah, Kelurahan Bitung Timur, Kelurahan Pateten Satu dan
Kelurahan Pateten Dua.
d. Kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Girian.
e. Kawasan perdagangan dan jasa di Kelurahan Sagerat Weru
Satu.
f. Kawasan perdagangan dan jasa di koridor Manado-Bitung.
2. Kawasan Strategis Kota Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya
Dukung Lingkungan Hidup
a. Kawasan suaka alam Laut Selat Lembeh.
Kawasan suaka alam Laut Selat Lembeh dari sudut
kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu
dilakukan upaya pelestarian dan pencegahan pengrusakan
terumbu karang dan ekosistem bawah laut dari kegiatan
pelayaran kapal dan nelayan.
b. Taman Wisata Alam Batu Angus dan Taman Wisata Alam Batu
Putih.
Taman Wisata Alam Batu Angus dan Taman Wisata Alam Batu
Putih yaitu dilakukan upaya pelestarian ekosistem kawasan.
3. Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN) untuk Kota Bitung-
Lembeh dan sekitarnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025. Dan Kawasan
Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) untuk Kota Bitung, meliputi
:
a. Kawasan Pulau Lembeh
23
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
b. Kawasan Cagar Alam (Cagar Alam Dua Sudara, Taman Wisata
Alam Batuputih dan Taman Wisata Alam Batuangus)
c. Kawasan Wisata Tanjung Merah
d. Kawasan Wisata Danowudu
Rencana detail tata ruang merupakan penjabaran RTRW Kota
Bitung tahun 2013-2033 kedalam rencanan pengaturan pemanfaatan
yang memilki dimensi fisik mengikat dan bersifat operasional.
Rencana detail tata ruang berfungsi sebagai instrumen
perwujudan ruang khusususnya sebagai acuan dalam pemberian
advise planning dalam pengaturan bangunan setempat rencana tata
bangunan dan lingkungan. Berdasarkan hasil telaah RPJMD
kabupaten Minahasa Utara, khususnya tentang detail RTRW
Kabupaten Minahasa Utara yang bersinggungan dengan kota Bitung,
maka penataan ruang dalam rangka pencapaian target pembangunan
telah memiliki kesesuaian.
Adapun rencana pola ruang kota Bitung dapat dilihat dalam
gambar berikut ini.
Gambar 2.3
Peta Pola Ruang Kota Bitung
C. Kerentanan Kota Bitung terhadap Bencana
Secara umum Kota Bitung memiliki potensi rawan terhadap
bencana, baik bencana alam maupun bencana lainnya.
Sumber: RTRW Kota Bitung 2013-2033
24
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
1. Longsor
Kota Bitung yang memiliki relief morfologi kasar dengan lereng-
lereng yang terjal, lebih rawan terjadi gerakan tanah/ longsor
karena kondisi batuan yang tidak kompak (pasir volkanik). Hal
ini diperburuk lagi oleh curah hujan yang tinggi yang sering
terjadi di daerah ini. Berdasarkan Peta Indeks Risiko Bencana
Gerakan Tanah di Provinsi Sulawesi Utara (BNPB, 2010), Kota
Bitung termasuk dalam tingkat risiko “tinggi” terhadap gerakan
tanah. Daerah ini mempunyai potensi untuk terjadi gerakan
tanah jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah
yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan
atau jika lereng mengalami gangguan.Kawasan rawan bencana
longsor di Kota Bitung berada pada sekitar kawasan perbukitan
di seluruh wilayah kota meliputi Kelurahan Tandurusa,
Kelurahan Makawidey, Kelurahan Aertembaga Dua, Kelurahan
Duasudara, Kelurahan Batuputih Atas, Kelurahan
Pinasungkulan.
2. Gelombang Pasang dan Tsunami
Berdasarkan Peta Indeks Risiko Bencana Tsunami di Provinsi
Sulawesi Utara (BNPB, 2010), Kota Bitung termasuk dalam
tingkat risiko “tinggi” terhadap tsunami.Untuk itu kondisi ini
perlu diantisipasi dengan menyediakan sistem peringatan dini
terhadap bahaya bencana tsunami.
Daerah rawan gelombang dan tsunami di Kota Bitung meliputi
Kelurahan Batuputih Atas, Kelurahan Batuputih Bawah,
Kelurahan Lirang, Kelurahan Nusu, Kelurahan Motto,
Kelurahan Posokan, Kelurahan Pintukota bagian timur,
Kelurahan Dorbolaang, Kelurahan Pasir Panjang, Kelurahan
Pancuran, Kelurahan Papusungan bagian timur, Kelurahan
Wangurer Barat, Kelurahan Wangurer Timur, Kelurahan
Paceda, Kelurahan Madidir Unet, Kelurahan Madidir Ure,
Kelurahan Madidir Weru, Kelurahan Kadoodan, Kelurahan
Girian Bawah dan Kelurahan Wangurer.
3. Sempadan Sesar
Kawasan sempadan sesar adalah kawasan sepanjang tepi kiri
dan kanan sesar. Kawasan ini sangat berbahaya karena
merupakan kawasan yang sangat labil. Oleh sebab itu
25
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
diperlukan rencana pengelolaan untuk pengaturan sempadan
sesar agar supaya resiko bencana dapat dihindari. Kawasan
yang terletak di zona patahan aktif sebagaimana dimaksud
dalam PP No. 26 tahun 2008 tentang RTRW Nasional
ditetapkan dengan kriteria: sempadan dengan lebar paling
sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tepi jalur patahan
aktif.
Menurut Peta Geologi Lingkungan (Atlas Sumberdaya Wilayah
Pesisir Minahasa-Manado-Bitung, 2002), di Selat Lembeh
terdapat sesar berarah Timur Laut – Barat Daya.
4. Gempa Bumi
Gempa bumi merupakan fenomena alam yang waktu
kejadiannya tidak bisa diprediksi. Kawasan rawan gempa bumi
sebagaimana dimaksud dalam PP No. 26 tahun 2008 adalah
kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa
bumi dengan skala VII sampai dengan XII Modified Mercally
Intensity (MMI). Tujuan perlindungan terhadap Kawasan
Rawan Gempa Bumi adalah untuk melindungi manusia dan
kegiatan dari bencana akibat terjadinya gempa bumi maupun
secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Indonesia
terletak pada pertemuan tiga lempeng/kulit bumi aktif yaitu
lempeng Indo‐Australia di bagian selatan, Lempeng Euro‐Asia
di bagian utara dan Lempeng Pasifik di bagian Timur. Ketiga
lempeng tersebut bergerak dan saling bertumbukan sehingga
lempeng Indo‐Australia menunjam ke bawah lempeng Euro‐
Asia. Penunjaman lempeng Indo‐Australia yang bergerak ke
utara dengan lempeng Euro‐Asia yang bergerak ke selatan
menimbulkan jalur gempa bumi dan rangkaian gunun gapi
aktif sepanjang Pulau Sumatra, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara,
belok ke utara ke Maluku dan Sulawesi Utara, sejajar dengan
jalur penunjaman kedua lempeng. Daerah rawan gempa bumi
di Indonesia tersebar pada daerah yang terletak dekat zona
penunjaman maupun sesar aktif. Kota Bitung tergolong daerah
dengan tingkat ancaman “tinggi” terhadap gempa bumi (Peta
Indeks Ancaman Gempabumi di Indonesia, BNPB, 2010).
5. Letusan Gunung Berapi
26
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
Kawasan rawan letusan gunung berapi adalah kawasan yang
sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana letusan
gunung berapi. Di Kota Bitung terdapat gunung berapi yang
aktif, yaitu Gunung Tangkoko (1.149 m) yang bertipe strato
dengan kawah yang besar dan dalam serta gunung api parasit
yang bernama Batu Angus (700 m). Dalam masa sejarah
kegiatan Gunung Tangkoko, tampaknya letusan lebih banyak
terjadi di Gunung Batu Angus dan tidak pernah di laporkan
adanya korban manusia. Tetapi meskipun demikian, di masa
mendatang bahaya letusan Gunung Tangkoko harus
diperhitungkan karena daerah di sekitar gunung api itu, yaitu
Kota Bitung terus berkembang dan bahkan makin pesat.
Dalam sejarah kegiatan Gunung Tangkoko tercatat pernah
terjadi letusan besar, yaitu dalam tahun 1801.
D. Demografi
Kota Bitung yang memiliki luas wilayah 313,50 km² (31.350 Ha)
dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 sesuai data Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung sebanyak 254.446
jiwa yang terdiri dari 131.094 jiwa penduduk laki-laki dan 123.352
jiwa penduduk perempuan dengan jumlah keluarga sebanyak 73.705
kepala keluarga. Jumlah Penduduk Kota Bitung mengalami kenaikan
sebanyak 7.679 jiwa dibanding dengan tahun 2015. Penduduk Kota
Bitung pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 1,31
persen. Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak
dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal ini dapat dilihat oleh
besarnya angka/nilai sex ratio dimana angka tersebut menunjukkan
lebih besar dari angka 100. Pada tahun 2016, sex ratio sebesar 104,57
persen.
Tingkat kepadatan penduduk Kota Bitung tahun 2016 mencapai
666,64 jiwa per kilometer persegi. Distribusi penduduk paling besar
tersebar di kecamatan Maesa dengan jumlah penduduk sebesar
48,640 jiwa yang terdiri dari laki-laki 25,159 jiwa dan perempuan
23,481 jiwa atau sebesar 19,12 persen; berikutnya di ikuti oleh
kecamatan Madidir dengan jumlah penduduk sebanyak 42,499 jiwa
yang terdiri dari laki-laki 21,583 jiwa dan perempuan 20,916 jiwa;
27
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
selanjutnya Kecamatan Girian dengan jumlah penduduk 41,265 jiwa
yang terdiri dari laki-laki 21,103 jiwa dan perempuan 20,162 jiwa;
kemudian Kecamatan Matuari dengan jumlah penduduk sebanyak
40,195 jiwa terdiri dari laki-laki 20,698 jiwa dan perempuan 19,497
jiwa; Kecamatan Aertembaga dengan jumlah penduduk 36,065 jiwa
terdiri dari laki-laki 18,790 jiwa dan perempuan 17,275 jiwa;
Kecamatan Ranowulu dengan jumlah penduduk 22,829 jiwa terdiri
dari laki-laki 11,797 jiwa dan perempuan 11,032 jiwa; untuk
Kecamatan Lembeh Selatan dengan jumlah jiwa 12,290 jiwa terdiri
dari laki-laki 6,484 jiwa dan perempuan 5,806 jiwa; dan yang paling
sedikit populasi penduduk yaitu di Kecamatan Lembeh Utara dengan
jumlah 10,663 jiwa yang terdiri dari laki-laki 5,480 jiwa dan
perempuan 5,183 jiwa atau sebesar 4,19 persen.
Komposisi penduduk Kota Bitung di dominasi oleh penduduk
muda/dewasa. Penduduk Kota Bitung yang berusia muda sebesar
20,03 persen, usia produktif 72,84 persen sedangkan usia 65 tahun
ke atas sebesar 6,11 persen.
Tabel 2.2 Penduduk Kota Bitung Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Tahun 2016
Kecamatan Laki-laki Perempuan
Laki-Laki +
Perempuan
Jumlah %
(Jiwa) (Jiwa) (Jiwa)
1 2 3 4 5
Madidir 21.583 20.916 42.499 16,70
Matuari 20.698 19.497 40.195 15,80
Girian 21.103 20.162 41.265 16,21
Lembeh Selatan 6.484 5.806 12.290 4,85
Lembeh Utara 5.480 5.183 10.663 4,19
Aertembaga 18.790 17.275 36.065 14,17
Maesa 25.159 23.481 48.640 19,11
Ranowulu 11.797 11.032 22.829 8,97
Jumlah 131.094 123.352 254.446 100 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung
28
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
Grafik 2.1 Grafik jumlah penduduk Kota Bitung
Berdasarkan Usia tahun 2016
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung
Tabel 2.3. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Rasio Jenis Kelamin
Kota Bitung Menurut Kecamatan Tahun 2016
Kecamatan Jumlah
Penduduk (Jiwa)
Luas Wilayah
(Ha)
Rasio Jenis Kelamin
Sex Ratio
1 2 3 4
Madidir 42.499 2.083.00 100.57
Matuari 40.195 3.396.00 104.05
Girian 41.265 516.55 104.01
Lembeh Selatan 12.290 2.553.00 106.06
Lembeh Utara 10.663 2.766.00 104.13
Aertembaga 36.065 3.309.30 108.70
Maesa 48.640 969.70 107.64
Ranowulu 22.829 15.756.80 102.72
Jumlah 254.446 31.350,35 104.57
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
0-4Thn
5-9Thn
10-14Thn
15-19Thn
20-24Thn
25-29Thn
30-34Thn
35-39Thn
40-44Thn
45-49Thn
50-54Thn
55-59Thn
60-64Thn
65-69Thn
70-74Thn
>74Thn
9,974
19,132
24,411
22,459
21,777
21,719
21,515
22,712
21,576
19,062
14,491
11,192
8,860
6,267
3,385
5,914
29
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
Tabel 2.4
Indikator Kependudukan Kota Bitung
Tahun 2012 - 2016
Uraian T a h u n
2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah Penduduk (Jiwa) 228.557 235.564 240.375 246.767 254.446
Pertumbuhan Penduduk (%)
1,36 1,30 1,20
1,26 1,31
Kepadatan Penduduk
(Jiwa/Km2)
582,8 600,47 612,42
618,03
666,64
Sex Ratio (%) 104,41 104,31 104,38 104,48 104,57
Jumlah Rumah Tangga
(000)
64,887 67,845 65,630
66,331 73,705
% Penduduk Menurut Kelompok Umur
0 – 14 tahun 18,195 25,59 23,53 21,88 21,03
15 – 64 tahun 68,19 69,87 73,85 72,49 72,84
> 65 tahun 3,47 4,53 5,12 5,62 6,11
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat
merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan
selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat
yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi,
kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga. Hasil evaluasi
pelaksanaan pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat
selama periode 2012-2016 diuraikan sebagai berikut.
2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi
Kemajuan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah
senantiasa berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu strategi penting dalam rangka proses pembangunan adalah
berupaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan memacu
pertumbuhan sektorsektor dominan. Hal ini dilakukan dengan asumsi
“proses perembesan ke bawah (trickle down effect)” akan terjadi,
sehingga kesejahteraan masyarakat dengan sendirinya akan tercapai.
PDRB merupakan gambaran nyata hasil aktivitas pelaku ekonomi
dalam memproduksi barang dan jasa. Indikator ini dapat digunakan
sebagai bahan evaluasi perkembangan ekonomi dan sebagai landasan
penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai dasar
pengukuran pertumbuhan ekonomi Kota Bitung selang waktu 2012 –
30
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
2016 mengalami peningkatan yang stabil. ditunjukkan oleh Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun dasar
2010 yang mengalami peningkatan dari 8,42 triliun pada 2012
menjadi 12,68 triliun di tahun 2016.
Sejalan dengan tren pertumbuhan ekonomi nasional,
perekonomian Bitung pada tahun 2016 tumbuh sebesar 5,19 persen.
Pertumbuhan tersebut sedikit diatas angka pertumbuhan nasional
yang tumbuh sebesar 5,02 persen, namun berada di bawah
pertumbuhan Propinsi Sulawesi Utara yang tumbuh 6,17 persen pada
tahun 2016. Beberapa lapangan usaha yang vital yang pada tahun
2015 mencatat pertumbuhan yang negatif, pada tahun 2016 sudah
mulai pulih sehingga mencatat pertumbuhan positif.
PDRB Kota Bitung menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17
kategori lapangan usaha setiap perkembangan lapangan usaha
diuraikan dibawah ini :
a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Pada tahun 2016, Kontribusi kategori pertanian, kehutanan dan
perikanan merupakan share kedua terbesar dalam perekonomian Kota
Bitung, meskipun sejak tahun 2015 mulai mengalami penurunan,
demikian pula pada tahun 2016 yaitu sebesar 19,83 persen kembali
mengalami penurunan dibanding kontribusinya pada tahun 2015 yang
sebesar 20,12 persen. Walau demikian, dengan capaian tersebut
kategori pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami pemulihan
dengan meraih pertumbuhan positif sebesar 3,08 persen dibandingkan
tahun sebelumnya yang mengalami perlambatan sebesar 4,03 persen.
b. Pertambangan dan Penggalian
Nilai tambah yang tercipta dari kategori pertambangan dan
penggalian pada tahun 2016 mencapai 58,8 milyar rupiah atas dasar
harga berlaku dan 48,41 milyar rupiah atas dasar harga konstan 2010.
Peranan kategori pertambangan dan penggalian yang merupakan
sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui cenderung stabil
dalam 5 tahun terakhir. Sejak tahun 2010 kontribusi kategori ini
terhadap total PDRB Kota Bitung tidak sampai 0,5 persen setiap
tahunnya.
c. Industri Pengolahan
Kategori Industri pengolahan menjadi ikon penting dan
merupakan kategori yang menjadi sandaran mayoritas tenaga kerja di
31
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
Kota Bitung, terlihat dari peranannya pada perekonomian yang sangat
besar, yaitu 33,04 persen ditahun 2016.
d. Pengadaan Listrik dan Gas
Kategori pengadaan listrik dan gas Kategori lapangan usaha
pengadaan listrik dan gas merupakan lapangan usaha yang penting
bagi suatu wilayah. Kategori ini bersifat penunjang bagi kegiatan-
kegiatan ekonomi lainnya. Keberadaan lapangan usaha ini sangat vital
baik bagi dunia usaha maupun bagi masyarakat. Lancarnya kegiatan
di lapangan usaha ini dapat dijadikan salah satu indikator telah
baiknya salah satu kondisi infrastruktur di suatu wilayah, yang pada
akhirnya akan memperbaiki iklim investasi dan mendorong aktivitas
produksi di wilayah tersebut berkontribusi sebesar 0,08 persen
terhadap perekonomian Kota Bitung pada tahun 2016.
e. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kota Bitung
selama tahun 2012-2016 relatif tidak banyak mengalami perubahan,
berada pada kisaran 0,19 – 0,22 persen.
f. Konstruksi
Kategori konstruksi ini menyumbang sebesar 9,28 persen tahun
2016. Pembangunan infrastruktur yang menunjang Bitung sebagai
Kawasan Ekonomi Khusus menjadi salah satu kegiatan yang
menggerakkan kategori ini maju dengan pesat.
g. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor
Selama 5 tahun terakhir, kategori perdagangan besar dan eceran;
reparasi mobil dan sepeda motor menyumbang di atas 7 persen. Pada
tahun 2016, kontribusi kategori ini 8,33 persen.
h. Transportasi dan Pergudangan
Kategori transportasi dan pergudangan memiliki peranan sebesar
14,85 persen dari total PDRB Kota Bitung ditahun 2016. Mulai
pertengahan tahun lalu, pemerintah bekerjasama dengan pemerintah
Philipina meresmikan pelayaran kapal langsung Bitung-Davao, yaitu
kapal Ro-Ro.
i. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Selama periode 5 tahun terakhir peranan lapangan usaha
penyediaan akomodasi dan makan minum cenderung menunjukkan
tren yang stabil. Kategori penyediaan akomodasi dan makan minum
32
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
memiliki peran yang relatif tergolong tidak terlalu besar yakni sekitar
0,80 persen terhadap perekonomian Kota Bitung ditahun 2016.
j. Informasi dan Komunikasi
Kategori informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai
penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi,
peranan kategori ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan
suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi. Kategori ini ditahun
2016 memberi kontribusi sebesar 1,71 persen terhadap total PDRB
Kota Bitung.
k. Jasa Keuangan dan Asuransi
Pada tahun 2016, kategori jasa keuangan dan asuransi
berkontribusi 3,48 persen terhadap PDRB Kota Bitung. Kategori ini
memiliki peran dan fungsi yang unik sekaligus penting dalam sebuah
perekonomian.
l. Real Estate
Kategori real estat memberikan kontribusi yang relatif stabil bagi
PDRB Kota Bitung selama 5 tahun terakhir pada kisaran 2 persen.
Pada tahun 2016 kategori real estate memiliki peran 2,19 persen.
m. Jasa Perusahaan
Perkembangan kontribusinya pun cenderung stagnan selama 5
tahun terakhir yakni sebesar 0,02 persen saja. Kategori lapangan
usaha jasa perusahaan memiliki cakupan kegiatan yang luas dan
beragam. Kegiatan jasa profesional, ilmiah dan teknis; dan kegiatan
jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi,
ketenagakerjaan,agen penunjang perjalanan dan penunjang usaha
lainnya dicakup dalam kategori ini.
n. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib
Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang
umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga
perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan
dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Kontribusi yang
diberikan adalah 2,28 persen ditahun 2016.
o. Jasa Pendidikan
Pada tahun 2016, jasa pendidikan menyumbang sebesar 0,73
persen terhadap total perekonomian Kota Bitung.
33
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan
kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Pada tahun 2016,
kontribusinya terhadap perekonomian Kota Bitung sebesar 2,03
persen.
q. Jasa lainnya
Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kota Bitung
relatif kecil yaitu sekitar 0,68 persen saja terhadap total PDRB Kota
Bitung ditahun 2016.
Tabel 2.5
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
di Kota Bitung (Juta Rupiah)
Tahun 2012-2016
Sumber: BPS Kota Bitung
Kategori U R A I A N 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7
A Pertanian 1.314.113,6 1.471.027,4 1.550.434,0 1.487.989,7 1.533.762,5
B Pertambangan dan Penggalian
40.991,1 42.013,6 43.457,0 44.870,8 48.412,5
C Industri Pengolahan 3.120.932,7 3.248.319,2 3.392.167,1 3.352.289,1 3.407.253,7
D Pengadaan Listrik dan Gas 5.989,4 7.056,7 7.915,3 9.893,9 11.590,7
E Pengadaan air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur Ulang
16.624,0 17.189,7 17.394,6
19.060,0 19.449,4
F Kontruksi 702.097,5 745.291,2 830.987,7 955.490,0 1.030.780,0
G Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan
sepeda motor
599.080,2 653.441,2 719.093,1
797.074,3
862.238,1
H Transportasi dan pergudangan
878.844,0 946.223,6 1.052.806,6 1.164.380,2 1.245.017,3
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
60.518,5 62.751,5 66.285,0
73.765,0
80.615,0
J Informasi dan Komunikasi 152.376,0 162.482,4 165.305,8 182.649,9 196.176,4
K Jasa Keuangan dan Asuransi
233.402,3 250.799,2 252.904,4 259.672,0 330.056,6
L Real Estate 177.255,8 188.002,1 199.158,1 215.289,9 227.456,8
M,N Jasa Perusahaan 1.668,3 1.750,0 1.820,9 1.979,9 2.093,1
O Adm.Pemerintahan,
Pertanahan dan Jaminan Sosial
141.847,5 146.459,2 154.675,8
175.388,2
187.976,0
P Jasa Pendidikan 55.890,1 58.728,6 62.287,5 67.907,4 74.098,8
Q Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial 163.685,6 173.835,1 183.982,1 197.883,6 212.815,0
R,S,T,U Jasa Lainnya 50.083,4 53.360,8 56.207,4 61.454,7 67.992,3
Produk Domestik Regional Bruto 7.715.400,1 8.229.152,2 8.755.304,7
9.067.038,8
9.547.784,3
34
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
Tabel 2.6 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
di Kota Bitung (Juta Rupiah) Tahun 2012– 2016
Sumber: BPS Kota Bitung
Tabel 2.7 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha di Kota Bitung Tahun 2012-2016
Kategori U R A I A N 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7
A Pertanian 1.549.389,6 1.866.866,7 2.182.101,1 2.341.327,6 2.514.550,3
B Pertambangan dan Penggalian
41.293,9
44.261,4
46.315,6
50.991,0
58.801,1
C Industri Pengolahan 3.361.478,0 3.558.537,0 3.869.188,1 3.963.874,3 4.190.596,0
D Pengadaan Listrik dan Gas
5.523,4
5.999,7
6.844,8
9.125,8
10.257,8
E Pengadaan air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang 17.498,7 19.294,4 20.571,3
23.659,9
25.582,3
F Kontruksi 739.976,3 817.548,2 853.643,0 1.071.928,4 1.177.601,0
G Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor
642.228,5 722.005,4 813.020,1
965.003,9
1.056.599,0
H Transportasi dan pergudangan 947.965,5 1.107.624,4 1.373.664,9 1.683.775,1 1.884.053,8
I Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum 63.383,3 66.913,6 72.928,8 88.761,1 101.347,7
J Informasi dan Komunikasi 155.562,8 167.137,6 176.392,7 199.253,8 216.784,5
K Jasa Keuangan dan Asuransi 261.909,2 297.873,7 314.652,0 338.137,0 441.688,1
L Real Estate 188.006,6 207.215,4 225.113,2 254.443,5 277.974,2
M,N Jasa Perusahaan 1.737,7 1.954,7 2.128,3 2.482,6 2.843,4
O Adm.Pemerintahan, Pertanahan dan
Jaminan Sosial 160.059,4 181.023,7 216.592,3
256.194,6
288.770,1
P Jasa Pendidikan 55.890,1 62.028,6 70.287,5 80.908,1 93.197,6
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 180.573,7 196.124,1 210.036,7 229.512,9 256.950,3
R,S,T,U Jasa Lainnya 54,248,7 58.664,3 63.944,2 75.981,8 86.662,6
Produk Domestik Regional Bruto 8.426.725,6 9.381.072,9 10.517.424,7 11.635.361,4 12.683.359,7
Katego
ri U R A I A N 2012 2013 2014
2015
2016
1 2 3 4 5 6 7
A Pertanian 18,39 19,90 20,75 20,12 19,83
B Pertambangan dan Penggalian
0,49 0,47 0,44 0,44 0,46
C Industri Pengolahan 39,89 37,93 36,79 34,07 33,04
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07
E
Pengadaan air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang
0,21
0,21
0,20
0,20
0,20
F Kontruksi 8,78 8,71 8,17 9,21 9,21
G Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan
sepeda motor
7,95 7,62 7,70
7,78
8,30
H Transportasi dan
pergudangan
11,34
11,25
13,14
13,14 14,47
I Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum 0,78 0,75 0,71
0,70 0,76
J Informasi dan Komunikasi 1,88 1,85 1,78
1,69 1,71
K Jasa Keuangan dan Asuransi 2,96 3,11 3,18 3,01 2,91
35
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
Sumber: BPS Kota Bitung
Tabel 2.8 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut
Lapangan Usaha di Kota Bitung Tahun 2012-2016
Sumber: BPS Kota Bitung
L Real Estate 2,32 2,23 2,21 2,15 2,19
M,N Jasa Perusahaan 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
O
Adm.Pemerintahan,
Pertanahan dan Jaminan
Sosial
1,82 1,90 1,93
2,07 2,20
P Jasa Pendidikan 0,64 0,66
0,66
0,67 0,70
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
2,09
2,14
2,09
2,01 1,97
R,S,T,
U Jasa Lainnya
0,64
0,64
0,63
0,61 0,65
Produk Domestik Regional Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kategori
U R A I A N 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7
A Pertanian 18,39 19,90
20,75
20,12 19,83
B Pertambangan dan
Penggalian
0,49
0,47 0,44
0,44 0,46
C Industri Pengolahan 39,89 37,93 36,79
34,07 33,04
D
Pengadaan Listrik dan Gas
0,07
0,06
0,07
0,08
0,08
E
Pengadaan air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang
0,21 0,21
0,20
0,20 0,20
F Konstruksi 8,78
8,71
8,12
9,21 9,28
G
Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan
sepeda motor
7,72
7,70
7,73
8,29
8,33
H Transportasi dan
pergudangan
11,25
11,81
13,06
14,47 14,85
I Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum
0,75
0,71 0,69
0,76 0,80
J Informasi dan Komunikasi 1,85
1,78 1,68
1,71 1,71
K Jasa Keuangan dan Asuransi
3,11 3,18
2,99
2,91 3,48
L Real Estate 2,23 2,21 2,14 2,19 2,18 M,N Jasa Perusahaan 0,02
0,02
0,02
0,02 0,02
O Adm.Pemerintahan,
Pertanahan dan Jaminan
Sosial
1,90
1,93
2,06
2,20
2,28
P Jasa Pendidikan 0,66 0,66 0,67 0.70 0,73
Q Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial
2,14 2,09 2,00 1,97 2,03
R,S,T,U
Jasa Lainnya 0,64 0,63 0,61 0,65 0,68
Produk Domestik Regional Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
36
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
Tabel 2.9 PDRB Kota Bitung ADH Berlaku dan ADH Konstan
Tahun 2012 – 2016
URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6
A ADH BERLAKU
PDRB (Juta Rp) 8.426.725,6 9.381.072,9 10.517.424,7 11.635.361,4 12.683.359,7
B ADH KONSTAN
PDRB (Juta Rp) 7.715.400,1 8.229.152,2 8.755.304,7 9.067.038,8 9.537.784,3
Sumber: BPS Kota Bitung
B. Laju Inflasi
Tingginya pertumbuhan ekonomi berimplikasi pada
melonjaknya tingkat inflasi di Kota Bitung. Hal Ini perlu diwaspadai
karena laju inflasi yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan
besaran pertumbuhan ekonomi di Kota Bitung. Ini menunjukkan
bahwa besarnya pengaruh kenaikan harga yang dapat mengurangi
pendapatan riil penduduk Kota Bitung secara keseluruhan.
Tabel 2.10 Pertumbuhan PDRB dan Laju Inflasi di Kota Bitung
Tahun 2012 – 2016
No. Uraian 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7
1. Pertumbuhan
PDRB
6,45 % 6,66 % 6,39 % 3,56 % 5,19 %
2. Laju Inflasi 6,04% 8,12 % 9,62 % 5,56 % 0,43 %
Sumber. BPS Kota Bitung
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial
Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi
indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka
partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka
partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia
harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio
penduduk yang bekerja. Kinerja pembangunan kesejahteraan sosial
Kota Bitung periode 2012-2016 pada masing-masing indikator
sebagai berikut :
37
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
1. Pendidikan
Pembangunan pendidikan ditujukan untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia. Sasarannya adalah terciptanya
sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu
pendidikan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh
pendidikan bagi semua masyarakat, tercapainya efektivitas dan
efisiensi penyelenggaraan pendidikan, serta tercukupinya sarana dan
prasarana pendidikan. Beberapa indikator keberhasilan
pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari Angka Melek
Huruf (AMH), Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK),
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Pendidikan yang
ditamatkan. APK adalah persentase anak usia sekolah yang
memperoleh kesempatan pendidikan. APK SD/MI/Paket A dan
SMP/MTs/Paket B mulai tahun 2012-2016 sudah di atas 100 persen,
sedangkan APK SMA/SMK/MA/Paket C pada tahun 2016 sudah
mencapai 97,31 persen.
Tabel 2.11 Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial
Indikator Pendidikan
No. Uraian Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1. Angka Melek Huruf - HLS 10,83 11,02 11,30 11,77 12,24
- RLS 9,03 9,15 9,26 9,28 9,37
2.. Angka Partisipasi Kasar
- SD/MI/Paket A 112,65 108,70 109,22 105,36 103,08
- SMP/MTs/Paket B 101,69 100,16 102,21 100,54 105,49
- SMA/SMK/MA/Paket C 97,31 97,83 98,10 98,67 97,31
3. Angka Partisipasi Murni
- SD/MI/Paket A 93,25 93,89 94,05 94,53 94,64
- SMP/MTs/Paket B 92,31 92,79 94,28 94,48 94,98
- SMA/SMK/MA/Paket C 90,75 91,03 91,44 92,07 92,22
Sumber : BPS Kota Bitung dan Dinas Pendidikan Kota Bitung
2. Kesehatan
Derajat kesehatan masyarakat selama lima tahun terakhir
menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa
indikator bidang kesehatan, di mana angka kematian bayi pada tahun
2016 mengalami penurunan yaitu 4 kasus dari 18 kasus di tahun
38
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
2014, Umur Harapan Hidup Kota Bitung tahun 2016 mencapai 70,50
tahun dan prevalensi gizi buruk mengalami penurunan sebesar 0
persen pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan
pelayanan kesehatan.
Tabel 2.12 Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial
Indikator Kesehatan
No. Uraian Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1. Angka Kematian Bayi
(absolut) 28 19 18 5 4
2. Umur Harapan Hidup (UHH) 70,15 70,20 70,25 70,45 70,50
3. Prevalensi Balita Gizi Buruk 0,05 0,05 0 0,06 0
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bitung
Tabel 2.13 Jumlah dan Rasio Puskesmas, Pustu, Poskesdes
Tahun 2012-2016
No. Uraian Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1. Jumlah Puskesmas 9 9 9 9 9
2. Jumlah Pustu 25 25 25 25 25
3. Jumlah Poskesdes 69 69 69 69 69
5. Jumlah Penduduk 228.557 235.564 240.375 246.767 254.446
6. Rasio Puskesmas per satuan
penduduk 0,450 0,437 0,428 0,417 0,404
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bitung
Tabel 2.14
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Tahun 2012-2016
No. Uraian Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1. Jumlah Rumah Sakit 3 3 3 3 3
2. Jumlah Penduduk 228.557 235.564 240.375 246.767 254.446
3. Rasio RS per 100.000
penduduk
0,013 0,012 0,012 0,012 0,011
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bitung
Tabel 2.15
Jumlah dan Rasio Dokter per Jumlah Penduduk
Tahun 2012-2016
No. Uraian Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1. Jumlah Dokter 76 97 112 111 137
2. Jumlah Penduduk 228.557 235.564 240.375 246.767 254.446
3. Rasio Dokter per satuan
penduduk
0,332 0,411 0,465 0,449 0,538
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bitung
39
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
3. Kemiskinan
Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk
memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari
pengeluaran (BPS); Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau
sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk
mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
Hak-hak dasar antara lain : terpenuhinya kebutuhan pangan,
pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, rasa aman dari
perlakuan tindak kekerasan, hak untuk berpartisipasi dalam
kehidupan berpolitik bermasyarakat.
Tingkat kemiskinan di Kota Bitung selama 5 tahun terakhir
(tahun 2012-2016) terus mengalami penurunan. Pada tahun 2012
sebesar 7,45 persen turun menjadi 6,57 persen di tahun 2016. untuk
jelasnya dapat dilihat melalui gambar berikut ini.
Tabel 2.16
Rasio Penduduk Miskin
Tahun 2012-2016
No. Uraian Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1. Jumlah Penduduk
Miskin (000 Jiwa) 14.600 12.900 12.870 14,160 13,640
2. Tingkat Kemiskinan
(%) 7,45 6,45 6,24 6,87 6,57
Sumber : BPS Kota Bitung
Grafik 2.2 Statistik Kemiskinan Makro Kota Bitung
Tahun 2013 – 2016
12.9
12.6
14.1613.64
6.456.34
6.876.57
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2013 2014 2015 2016
Pe
nd
ud
uk
Mis
kin
Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa) Penduduk Miskin (%)
40
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
Bila dilihat dari jumlah penduduk miskin Kota Bitung
dibandingkan dengan Propinsi Sulawesi Utara dan Nasional, jumlah
penduduk miskin masih dibawah. untuk jelasnya dapat dilihat ditabel
dibawah ini.
Tabel 2.17
Statistik Penduduk Miskin (%), Nasional, Sulawesi Utara dan Kota Bitung
URAIAN 2014 2015 2016
NASIONAL 10,96 11,13 10,80
SULAWESI UTARA 8,26 8,98 8,20
BITUNG 6,34 6,87 6,57
Sumber : UPT. Kemiskinan Bappeda Provinsi
Sebagai amanat Sustainable Development Goals (SDGs) yang
salah satunya untuk kelangsungan pembangunan manusia dan
pemberantasan kemiskinan, dan juga arahan RPJMN, masalah
kemiskinan, pengangguran menjadi urusan bersama yang sangat
prioritas untuk dikurangi angka kemiskinan, maka Bapak Walikota
Bitung telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah Kota Bitung tahun 2017–2022, sesuai SK Walikota Bitung, No.
188.45/HKM/SK/135/2017. Tugas dari Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bitung yang pertama ialah
melaksanakan pemutahiran data kemiskinan berdasarkan Basis Data
Terpadu 2015, pemutahiran adalah pengecekan dilapangan pada tiga
indikator yakni pertama, meninggal, kedua pindah tempat domisili dan
yang ketiga naik status kehidupan mereka. pelaksana pemutahiran
data kemiskinan di enam puluh sembilan kelurahan (69) adalah
sembilan ratus sembilan puluh delapan (998) ketua rukun tenangga
(RT), dengan pengawas yakni dua ratus tujuh puluh empat (274)
kepala lingkungan/pala, pengawas ditingkat kelurahan adalah enam
puluh sembilan (69) sekretaris kelurahan dan kepala seksi
pemerintahan, sedangkan pengawas ditingkat kecamatan adalah
delapan (8) orang sekcam dan kepala seksi pemerintahan. Adapun
jumlah miskin diKota Bitung sesuai basis data terpadu (2015) adalah
51.823 orang, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
41
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
Tabel 2.18 Kecamatan dengan Jumlah Miskin
di Kota Bitung sesuai Data Basis Terpadu (2015)
No Kecamatan Jumlah Miskin
1. Aertembaga 8492
2. Girian 6016
3. Lembeh Selatan 4910
4. Lembeh Utara 4844
5. Madidir 7543
6. Maesa 9593
7. Matuari 5769
8. Ranowolu 4656
Jumlah 51.823
Sumber : UPT. Kemiskinan Bappeda Provinsi
4. Kesempatan Kerja
Angka kesempatan kerja dapat dihitung dari jumlah penduduk
yang bekerja dibanding dengan angkatan kerja dalam satu wilayah.
Rasio penduduk yang bekerja dari tahun 2011-2012 mengalami
peningkatandari 87,81 persen pada tahun 2011 menjadi 92,28 persen
pada tahun 2012, selanjutnya tahun 2013 – 2015 mengalami
penurunan dari 89,47 persen turun menjadi 86,31 persen, hal ini
tentunya berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kota
Bitung. Perkembangan penduduk yang bekerja, angkatan kerja serta
rasio penduduk yang bekerja dapat dilihat pada pada Tabel 2.19
Tabel 2.19 Rasio Penduduk Bekerja
No. Uraian Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
1. Penduduk Yang Bekerja 78,101 78,233 79,042 78,100 78,935
2. Angkatan Kerja 88,948 84,788 88,342 90,100 91,452
3. Rasio (%) 87,81 92,28 89,47 86,68 86,31
Sumber : Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Bitung
5. Angka Kriminalitas
Dari tabel Angka Kriminalitas selama lima tahun terakhir
berfluktuasi. Rasio tindak kriminal tersebut menunjukkan kondisi
42
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
keamanan di Kota Bitung masih mengalami fluktuasi, sebagaimana
uraikan pada tabel berikut:
Tabel 2.20 Rasio Tindak Kriminal
No. Uraian Tahun
2012 2013 2014 2015
1. Jumlah Kriminal 1116 991 556 593
2. Jumlah Penduduk 228.557 235.564 240.375 246.767
3. Ratio Per 10.000 Penduduk 11,16 9,91 5,56 5,93
Sumber : Polres Bitung
2.2.3 Fokus Seni dan Budaya.
Jumlah grup kesenian di Kota Bitung berfluktuasi dari tahun ke
tahun sebagaimana diuraikan dalam berikut:
Tabel 2.21 Rasio Grup Kesenian
No. Uraian Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1. Jumlah Grup
Kesenian 12 11 11 22 22
2. Jumlah Penduduk 228.557 235.564 240.375 246.767 254.446
3. Ratio Per 10.000
penduduk 0,130,12 0,11 0,11 0,22 0,22
Sumber : Dinas Pariwisata Daerah Kota Bitung
Tabel 2.22
Rasio Gedung Kesenian
No. Uraian Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1. Jumlah Gedung
Kesenian 1 1 1 1 1
2. Jumlah Penduduk 228.557 235.564 240.375 246.767 254.446
3. Ratio Per 10.000
penduduk
0,01
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Sumber : Dinas Pariwisata Daerah Kota Bitung
Sementara itu kondisi lapangan olahraga selang tahun 2012–
2016 terus mengalami penambahan. Ketersediaan lahan olahraga
untuk menunjang minat masyarakat dalam berolahraga perlu
ditingkatkan.
Berikut gambaran perkembangan lapangan olahraga seperti
tabel di bawah ini :
43
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
Tabel 2.23 Rasio Gedung OlahRaga
No. Uraian Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1. Jumlah lapangan
olahraga 40 46 49 49 51
2. Jumlah Penduduk 228.557 235.564 240.375 246.767 254.446
3. Ratio Per 10.000
penduduk 0,390,4 0,46 0,49 0,49 0,49
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bitung
2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM
2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan
Pelayanan Dasar
1. Pendidikan
Pembangunan pendidikan di Kota Bitung merupakan proses
panjang untuk meningkatkan daya saing masyarakat Kota Bitung.
Berbagai terobosan program dan kegiatan dilaksanakan sampai
dengan 2016 telah memberikan hasil yang menggembirakan. Hal ini
ditunjukkan dengan adanya pencapaian Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) Kota Bitung yang semakin meningkat setiap tahunnya.
IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup dua
bidang pembangunan masyarakat yang dianggap sangat mendasar
yaitu bidang kesehatan yang diukur dengan angka harapan hidup,
bidang pendidikan yang diukur dengan angka harapan lama sekolah
dan rata-rata lama sekolah.Berdasarkan hasil perhitungan IPM oleh
BPS, terlihat bahwa status pembangunan masyarakat di Kota Bitung
pada 2016 sudah mencapai tingkat menengah atas sebesar 72,43 atau
naik sebesar 0.79 poin dari tahun 2015.
Tabel 2.24
Indeks Pembangunan Manusia Kota Bitung
Uraian 2012 2013 2014 2015 2016
Umur Harapan
Hidup (UHH)
70,15
Tahun
70.20
Tahun
70.25
Tahun
70.45
Tahun
70,50
Tahun
Harapan lama
sekolah (HLS)
10,83
Tahun
11,02
Tahun
11,30
Tahun
11,77
Tahun
12,24
Tahun
Rata Lama
Sekolah (RLS)
9,03
Tahun
9,15
Tahun
9,26
Tahun
9,28
Tahun
9,37
Tahun
IPM 70 70 70.88 71,64 72,43
Sumber: BPS Kota Bitung
44
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sampai
dengan 2016 mencapai 9.37 tahun. Angka Harapan Lama Sekolah
penduduk usia 15 tahun ke atas sekitar 12.24.
Selama kurun waktu 2012 – 2016 upaya penyediaan layanan
pendidikan pada jenjang SD/MI/Paket A sampai dengan jenjang
SMA/MA/SMK/Paket C telah menunjukkan peningkatan. APK
SD/MI/Paket A pada 2016 adalah 103,08 sementara Angka Partisipasi
Kasar (APK) pada jenjang SMP/MTs/Paket B menjadi 105,49 pada
2016 dan APK SMA/SMK/MA/Paket C pada 2016 adalah 97,31
persen.
Tabel 2.25
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Pendidikan
NO INDIKATOR TAHUN
2012 2013 2014 2015 2016
1 PENDIDIKAN DASAR
a. Angka Partisipasi Sekolah
- APK SD/MI/Paket A 112,65 108,70 109,22 105,36 103,08
- APM SD/MI/Paket A 93,25 93,89 94,05 94,53 94,64
- APK SMP/MTs/Paket B 101,69 100,16 102,21 100,54 105,49
- APM SMP/MTs/Paket B 92,31 92,79 94,28 94,48 92,22
b. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
SD/MI 1:220,99 1:218,47 1:232,47 1:241,16 41 %
SMP/MTs 1:290,82 1:293,97 1:204,19 1:322,24 28%
c. Rasio guru:murid
SD 1:19,09 1:23,06 1:20,18 1:20,41 1:94,27
SMP 1:13,44 1:17,14 1:19,09 1:19,86 1:49,23
d. Rasio guru (PNS):murid
SD 1:33,01 1:30,71 1:31:70 1:35,99 1:42,17
SMP 1:20,77 1:21,90 1:22,22 1:26,13 1:25,17
e. Rasio murid per kelas rata-rata
SD 1:25,61 1:25,92 1:27,01 1:27,06 1:27,07
SMP 1:20,77 1:21,90 1:22,22 1:26,13 1:26,30
SDN 1:26,75 1:27,18 1:27,31 1:27,01 1:27,21
SMPN 1:18,35 1:29,32 1:28,89 1:31,36 1:31,42
2 PENDIDIKAN MENENGAH
a. Angka Partisipasi Sekolah
- APK SMA/MA/SMK/Paket C 97,31 97,83 98,10 98,67 97,31
- APM SMA/MA/SMK/Paket C 90,75 91,03 91,44 92,07 90,75
b. Rasio guru:murid
SMA 1 : 13 1 : 13 1:12 1:12 1:12
SMK 1:10 1:10 1:10 1:10 1:10
c. Rasio guru PNS:murid
SMA 1:29 1:27 1:26 1:26 1:26
SMK 1:18 1:17 1:20 1:19 1:19
d. Rasio murid per kelas rata-rata
SMA 1 : 37 1 : 38 1 : 35 1 : 35 1:35
SMK 1 : 33 1 : 32 1 : 32 1 : 31 1:31
SMAN 1 : 39 1 : 39 1 : 39 1 : 37 1:37
45
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
SMKN 1 : 33 1 : 35 1 : 33 1 : 32 1:32
3 Fasilitas pendidikan
Sekolah SD dalam kondisi baik 86% 92% 89% 93% 94%
Sekolah SMP dalam kondisi baik 82% 89% 89% 88%
90%
Sekolah SMA/SMK dalam kondisi baik 93% 98% 97% 96% 97%
4 PAUD
a. Jumlah siswa TK/RA
5.759
5.977 6.323 6.315
2,634
b. APK PAUD 30,62 31,47 36,25 40,19 94,47
5 Angka putus Sekolah
a. SD/MI 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
b. SMP/MTs 0,8 0,4 0,3 0,3 0,3
c. SMA/MA/SMK 1,3 0,3 0,6 0,6 0,5
SD/MI 48 24 27 18 22
SMP/MTs 152 89 56 32 23
SMA/MA/SMK 244 60 110 229 74
6. Angka Kelulusan
a. SD/MI 99,99 99,43 100 100 100
b. SMP/MTs 85,30 81,48 76,22 99,95 99,96
c. SMA/MA/SMK 85,03 89,42 73,02 99,83 99,85
7 Angka melanjutkan
a. dari SD/MI ke SMP/MTs 105,13 106,86 108,08 92,36 93,56
b. dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK 100,19 162,02 117,42 129,92
129,92
8 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV 60,6 63,68 65,37 74,87
86,56
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bitung
Kualifikasi pendidik ditinjau dari kualifikasi pendidikan
menunjukkan keragaman. Pada jenjang TK pendidik dengan
kualifikasi sarjana (S1) persentasenya masih sangat kecil yaitu 37,08
persen. Sedangkan pada jenjang SD, pendidik dengan kualifikasi
sarjana (S1) persentasenya 82,73 persen. Sebagian besar pendidik
pada TK adalah mereka yang berpendidikan SMA, sedangkan untuk
SD mayoritas pendidik berlatar belakang D2 dan S1. Ijazah pendidik
pada SMP, SMA dan SMK dengan latar belakang S1 lebih dari 80
persen.
Tabel 2.26 Kualifikasi Tenaga Pendidik di Kota Bitung Tahun 2015
No. Jenjang
Pendidikan
Jumlah
Guru
Ijazah Tertinggi
SMA
(%)
D 1
(%)
D2
(%)
D3
(%)
Sarjana
(%)
S2/S3
(%)
1 TK 240 56,7 0,83 1,25 2,5 37,08 1,66
2 SD 892 1 10,08 0 0,89 82,73 5,26
3 SMP 481 6 35 15 10 311 38
4 SMA 277 0 0 0 6,16 65,46 8,37
5 SMK 200 0 0 0 3,3 83 13,5
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bitung
46
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
2. Kesehatan
Salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan
adalah perilaku hidup sehat. Dilihat dari indikator aspek pelayanan
kesehatan, ada upaya menyediakan fasilitas kesehatan yang dari
tahun ke tahun semakin dapat menjangkau pemerataan pelayanan
kesehatan masyarakat Kota Bitung. Kondisi pelayanan kesehatan
dapat dilihat pada Tabel berikut.
Tabel 2.27
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Kesehatan
No. Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1. Rasio Posyandu per satuan balita
0,89 1,12 0,74 0,72 1,78
2. Rasio Puskesmas, Poliklinik, pustu per satuan penduduk
4,5 4,4 4,6 4,4 4,3
3. Rasio RS per satuan penduduk
1,5 1,4 1,5 1,6 1
4. Rasio Dokter per satuan penduduk
30 31 37 44 46
5. Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk
151 155 176 148
227
6. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
97,7 72,7 93,7 107,79
82,43
7.
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
95,4 93,2 85,9 84,7
73,4
8. Cakupan kelurahan UCI 79,1 79,1 79,1 79,1 63,8
9. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)
100 100 0 100
0
10. Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
81,32% 87,90% 72,40% 83,00%
93 %
11. Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
100 % 100 % 100 % 100 %
100 %
12.
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
25,7 % 46,6 % 51,3% 100%
84,7 %
13. Cakupan kunjungan bayi 92,5% 81,5% 157,3% 81,3% 84,7 %
14. Cakupan Puskesmas 138,32 123,88 111,70 127,71
144,59
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bitung
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pekerjaan umum
di Kota Bitung selama periode 2012-2016 pada masing-masing
indikator sebagaimana tabel berikut:
47
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
Tabel 2.28 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pekerjaan Umum
NO. Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap
50,61 % 62,69 % 77,27 % 90,40 % 79,44%
2. Rasio jaringan irigasi 41,1 49,6 57,9 69,7 89,60
3. Persentase rumah tinggal bersanitasi 71% 71% 81% 91% 91%
4. Rasio TPU per satuan penduduk per 1000 penduduk
13/1000 14/1000 14/1000 15/1000
15/1000
5. Rasio pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
91/1000 91/1000 100/1000 150/1000 150/1000
6. Rasio rumah layak huni 60/1000 60/1000 70/1000 80/1000 80/1000
7. Panjang jalan dilalui kendaraan (Km) 341,88 342,02 447,43 455,08 455,08
8. Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar
1,5 Ha 2,0 Ha 2,0 Ha 2,0 Ha 2,0 Ha
9. Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
7,79 10,74 18,91 29,17 29,17
10. Luas irigasi Kota dalam kondisi baik (ha) 60 80 96 120 148
11. Luas Kawasan Kumuh Luas Wilayah x100%
59,58% 59,58% 59,58% 40,71% 39,48%
Sumber : Dinas PUPR Kota Bitung
Tabel 2.29 Kondisi Jalan Nasional
NO
NAMA RUAS JALAN
PANJANG RUAS (KM)
PANJANG SEGMEN DI
WILAYAH KOTA BITUNG (KM)
KONDISI VISUAL
MANTAP TIDAK MANTAP
1. Aertembaga-Sagerat 13.91 13.91 85% 15%
2. Girian-Kema-Makalisung 26.27 6 84% 16%
3. Girian-Likupang 44.98 18.1 90% 10%
Jumlah 38.01
Sumber : Dinas PUPR Kota Bitung
Tabel 2.30 Kondisi Jalan Provinsi
NO
NAMA RUAS JALAN
PANJANG RUAS (KM)
KONDISI VISUAL
MANTAP TIDAK MANTAP
1. Jl. S.H Sarundajang 8.1 95% 5%
2. Karondoran-Apela-Danowudu 10.5 90% 10%
Jumlah 18.6
Sumber : Dinas PUPR Kota Bitung
Pada pelayanan dasar urusan penataan ruang, bangunan yang
memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Bitung setiap
tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 bangunan yang
memiliki IMB 21.765 unti meningkat menjadi 23.117 unit tahun 2016.
48
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
Tabel 2.31 Aspek Bangunan yang memiliki Ijin Mendirikan Bangunan
(IMB)
No. Indikator
Tahun
2012
(unit)
2013
(unit)
2014
(unit)
2015
(unit)
2016
(unit)
1. Jumlah bangunan yang memiliki Ijin Mendirikan
Bangunan (IMB)
21.765 22.115 22.450
22.783
23.117
Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bitung
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perumahan di
Kota Bitung selama periode 2012-2016 pada masing-masing indikator
sebagaimana tabel berikut.
Tabel 2.32
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan
No. Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1. Jumlah rumah tangga
pengguna air bersih / jumlah
seluruh rumah tangga x 100%
55%
60%
65 %
72, %
72,25%
2
2 Luas lingkungan permukiman
kumuh/ Luas wilayah x 100% 59,58% 59,58% 59,58% 40,71% 39,48 %
3. Jumlah rumah layak huni/
Jumlah seluruh rumah x
100%
67,69% 67,69% 70% 76,69% 80 %
Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bitung
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2015-2019, di amanatkan untuk memenuhi target akses
universal di tahun 2019 yaitu tercapainya 100 persen akses air
minum, 0 persen kawasan kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak
yang kemudian menjadi gerakan 100-0-100.
Target 100 persen pelayanan air minum : meningkatkan askes
penduduk terhadap air minum layak menjadi 100 persen. SPM Air
minum : tersedianya akses jaringan perpipaan dan bukan perpipaan
minimal 60 liter/orang/hari. Target Nasional meliputi 85 persen SPM
yaitu 60 liter/orang/hari (Permen PU No. 14/2010) dan 15 persen
kebutuhan dasar yaitu 15 liter/orang/hari. Target Provinsi Sulawesi
Utara 88,1 persen akses layak dan 11,9 persen akses dasar. Rencana
pelayanan SPAM Kota Bitung tahun 2016-2020 berdasarkan RISPAM
: 1.) Rencana tingkat pelayanan untuk jaringan perpipaan PDAM sama
49
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
dengan 60 persen dari jumlah penduduk Kota Bitung; 2.) Rencana
jumlah penduduk terlayani 181.169 jiwa; 3.) Target jumlah SR sampai
dengan tahun 2020 : 25.364 SR; 4.) Penyebaran pelayanan.
Provinsi Sulawesi Utara menetapkan target sanitasi sebesar 95
persen akses layak dan 5 persen akses dasar, sementara Kota Bitung
menetapkan target sanitasi sebesar 96,7 persen akses layak dan 3,3
persen akses dasar.
Rumah tangga pengguna air bersih meningkat selama 5 tahun
terakhir (tahun 2011-2016) dari 50 persen pada tahun 2011 menjadi
72,25 persen ditahun 2016. Sedangkan luas lingkungan permukiman
kumuh pada tahun 2011-2016 berkurang luasannya dari 59,58 persen
ditahun 2011 menjadi 39,48 persen ditahun 2016, seiring dengan Kota
Bitung telah mengikuti Program Percepatan Pembangunan Sanitasi
Permukiman pada tahun 2014 untuk mendukung universal akses
sanitasi 100-0-100. Dimana capaian yang ingin dicapai yaitu
tertanganinya Sanitasi 100 persen Penanganan permukiman kumuh 0
persen dan pencapaian akses air bersih 100 persen pada tahun 2019.
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kesatuan bangsa
dan politik dalam negeri di Kota Bitung selama periode 2012-2016
pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.33 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1. Jumlah Lembaga Swadaya
masyarakat (LSM) 4 1 1 28 31
2. Jumlah Organisasi Profesi 6 6 3 7 8
3. Jumlah Ormas 39 39 39 42 43
Sumber :Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Bitung
Tabel diatas menggambarkan bahwa peran serta masyarakat
dalam pembangunan semakin meningkat. Hal tersebut ditunjukkan
dengan meningkatnya jumlah organisasi profesi dan organisasi
kemasyarakatan.
50
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
Tabel 2.34 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja
Tahun 2012-2016
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1. Jumlah Polisi Pamong Praja 252 251 241 242 302
2. Jumlah Penduduk (ribuan)
228,557 235,564 240,375 246,767 254,446
3. Rasio Jumlah Polisi
Pamong Praja Per 10.000
penduduk
11 11 11 11 11
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung
Tabel 2.35
Rasio Jumlah Pos Kamling PerJumlah Kelurahan Tahun 2012-2016
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1. Jumlah Pos Kamling 252 251 241 242 302
2. Jumlah Kelurahan 69 69 69 69 69
3. Rasio Jumlah Pos Kamling Per Jumlah Kelurahan
2 2 2 2 2
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung
6. Sosial
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan sosial di Kota
Bitung selama periode 2012-2016 pada masing-masing indikator
sebagaimana tabel berikut.
Tabel 2.36
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Sosial
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1.
Jumlah sarana sosial seperti
panti asuhan, panti jompo dan
panti rehabilitasi
6 6 6 6 5
2. Persentase PMKS yg
memperoleh bantuan sosial 45,7 52,3 55 85,58
40,62
3.
Persentase Penanganan
penyandang masalah
kesejahteraan sosial
75,6 78,5 78,5 85,58 85,60
Sumber : Dinas Sosial Kota Bitung
Pembangunan pada pelayanan sosial di Kota Bitung selama lima
tahun terakhir mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari
permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Bitung saat ini terus
diupayakan penanganannya oleh Pemerintah Kota Bitung.
51
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan
Pelayanan Dasar
1. Tenaga Kerja
Jumlah tenaga kerja di Kota Bitung secara umum meningkat
baik di sektor formal maupun informal. Pada Tahun 2011 jumlah
angkatan kerja sesuai hasil Survey Angkatan Kerja Nasional
(Sakernas) sebanyak 88.948 orang dengan Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 68,08 persen. Namun pada tahun 2012
menurun menjadi 61,52 persen,tahun 2013 terjadi peningkatan
menjadi 61,58 persen dan tahun 2014 menjadi 62,17 persen. TPAK
menunjukan potensi sumber daya manusia yang berpartisipasi aktif
dalam kegiatan ekonomi baik sebagai pekerja ataupun pencari kerja.
Banyaknya pencari kerja digolongkan sebagai pengangguran terbuka.
Pada tahun 2011 banyaknya pengangguran terbuka di Bitung
mencapai 11,30 persen, menurun pada tahun 2012 menjadi 9,75
persen, tahun 2013 sebesar 10,48 persen dan pada tahun 2014
meningkat menjadi 13,18 persen.
Tabel 2.37 TPAK dan Tingkat Pengangguran Kota Bitung
Tahun 2011 - 2015
Indikator 2011 2012 2013 2014 2015
TPAK 68,08 61,52 61,58 62,17 61,27
Tingkat Pengangguran (%)
11,30 9,75 10,48 13,18 11,87
Sumber: BPS Kota Bitung
Selanjutnya selama kurun waktu empat tahun terakhir, jumlah
pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung dengan
jenjang pendidikan SMA/SMK/MA menduduki tempat tertinggi yang
kemudian disusul oleh lulusan Perguruan Tinggi dan D-III. Hal
tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.38 Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja
Kota Bitung Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2016
Pendidikan Jumlah SD 36 SLTP 36 SLTA /SMK 245 SARJANA MUDA 27 SARJANA 78 Jumlah 422
Sumber: BPS Kota Bitung
52
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kinerja pembangunan aspek pelayanan umum dalam urusan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Bitung pada
tahun 2015 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel
berikut.
Tabel 2.39
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2015
No Indikator Capaian
1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 49%
2. Jumlah KDRT 90
3. Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK/ Tk. Partisipasi Angkatan Kerja) 900
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah
Kota Bitung
3. Pangan
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan ketahanan
pangan di Kota Bitung selama periode 2011-2015 pada masing-masing
indikator sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2.40 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketahanan Pangan
No Indikator Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
1. Regulasi ketahanan pangan
ada
ada ada ada ada
2. Ketersediaan pangan
Padi
Jagung
Ubi kayu dan ubi jalar
545,20
8.032,00
5.593,00
504,50
8.796,00
5.566,00
198,00
9.552,00
1.716,00
221,00
9.642,00
2.478,00
206,00
8.764,00
2.182,00
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Daerah Kota Bitung
4. Pertanahan
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pertanahan di
Kota Bitung selama periode 2011-2015 pada masing-masing
indikator sebagaimana tabel berikut:
53
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
Tabel 2.41 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanahan
No Indikator Tahun
2011 2012 2013 2014 2015 1. Jumlah sertifikat hak milik 765 210 1372 588 819
2. Jumlah sertifikat hak guna bangunan (HGB)
140 60 309 322 377
3. Jumlah hak pakai 84 1 7 14 5
Sumber : Badan Pertanahan Kota Bitung
5. Lingkungan Hidup
Kualitas lingkungan di Kota Bitung berupa pemantauan kwalitas
udara ambie dan pemantauan kwalitas air dapat dilihat pada tabel
berikut ini :
Tabel 2. 42 Pemantauan Kwalitas Udara
NO PARAMETER SATUAN BAKU MUTU
HASIL
Terminal Tangkoko
BRI Girian
Lap. Sari Cakalang
Kantor Walikota
BNI Pateten
1. CO µg/Nm³ 30000 2100 315 235 556 570 115
2. NO2 µg/Nm³ 400 47 37 35 33 33 21
3. SO2 µg/Nm³ 900 16 8 5 7 11 12
4. TSP µg/Nm³ 230 54 45 43 44 48 46 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung
Tabel 2. 43
Pemantauan Kwalitas Air Sungai NO PARAMETER SATUAN BAKU
MUTU
HASIL
Girian
Bawah
Girian
Atas
Girian
Weru
Pinokalan Tewaan Tendeki Apela
1. Suhu ºC Dev 3 27,9 27,8 27,6 27,5 27,4 26,8 27,3
2. TDS Mg/L 1000 378 320 185 165 190 83 125
3. TSS Mg/L 50 23,9 14 22,8 13,8 4,8 4,2 4,3
4. CL Mg/L - 7,15 7,16 7,16 6,11 7,18 6,16 5,21
5. H2S Mg/L 0,002 0,002 <LD <LD <LD <LD <LD <LD
6. Fe Mg/L - 0,3 0,22 0,032 0,32 0,037 0,031 0,031
7. Ph 6-9 7,54 7,46 7,68 7,52 7,43 7,68 7,68
8. SO4 Mg/L - 6,12 6,12 6,14 6,17 6,16 7,14 6,14
9. F- Mg/L 1,5 0,6 0,3 0,5 0,4 0,2 0,5 0,3
10. PO4 Mg/L 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
11. NO3 Mg/L 10 2,4 1,3 2,3 2,3 1,3 1,3 1,9
12. BOD Mg/L 3 2,8 2,1 2,3 2,3 2,1 2,4 2,4
13. COD Mg/L 25 6,64 6,46 6,46 6,42 5,38 6,41 4,76
14. DO Mg/L <4 5,36 6,12 5,43 5,38 6,14 5,12 6,21
15. NH3 Mg/L - 0,8 0,3 0,9 0,07 0,6 0,4 0,4
16. Cu Mg/L 0,02 <0,02 <LD 0,02 <LD <LD 0,01 0,01
17. Mn Mg/L - <LD <LD <LD 0,03 0,03 <LD <LD
18. Zn Mg/L 0,05 0,04 0,02 0,0074 <LD <LD <LD <LD
19. Minyak Mg/L 1 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung
54
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kinerja pembangunan pada pelayanan administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Bitung selama periode
2012-2016 pada masing-masing indikator sebagaimana Tabel 2.44
Pembangunan bidang kependudukan dalam lima tahun terakhir
mengalami peningkatan terkait dengan peningkatan kualitas,
pengendalian pertumbuhan dan kuantitas, pengarahan mobilitas dan
persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya
tampung lingkungan, serta pengembangan informasi dan administrasi
kependudukan; dan terlaksananya kebijakan kependudukan yang
serasi antara kebijakan kependudukan nasional dengan kebijakan
kependudukan Kota Bitung.
Tabel 2.44 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kependudukan
dan Catatan Sipil
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 1. Rasio penduduk
berKTP per satuan penduduk
49%
52%
58%
60%
69%
2. Rasio bayi berakte
kelahiran per 11.000
bayi
26.03% 51.3% 44.4% 33.3% 70,04%
3. Rasio pasangan
berakte nikah 51.846 54.869 56.868 58.216 58.316
4. Kepemilikan KTP 12.001 7.012 15.009 6.591 6.891
5. Kepemilikan akta
kelahiran per 1000
penduduk (0-18)
Tahun
48.4% 49.3% 50.2% 51.4% 33,21%
6. Ketersediaan database kependudukan skala
provinsi
ada
ada
ada
ada
Ada
7. Penerapan KTP
Nasional berbasis NIK
Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Bitung
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemberdayaan
masyarakat dan desa di Kota Bitungselama periode 2012-2016 pada
masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut:
55
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
Tabel 2.45 Aspek Pelayanan Umum Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Tahun 2012-2016
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1.
Rata-rata jumlah
kelompok binaan
TTG
Ekonomi
8
9
8
9
8
10
8
10
8
10
2. Kelurahan Berprestasi 1 1 1 1 1
3. Jumlah LPM 69 69 69 69 69
4. PKK aktif 78 78 78 78 78
5. Jumlah Posyandu aktif 147 147 147 147 147
Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Bitung
Dalam lima tahun terakhir, rata-rata jumlah kelompok binaan
yang ada mengalami peningkatan. Kelompok binaan di Kota Bitung
terdiri dari dua jenis, menyangkut bidang ekonomi yang diutamakan
untuk pedagang dan bidang teknologi tepat guna yang difokuskan
untuk peningkatan ketrampilan masyarakat.
Terkait dengan kelembagaan, sejak 2012-2016 Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada berjumlah 69 sesuai
dengan jumlah kelurahan yang ada di Kota Bitung. Untuk
menggerakkan potensi kaum perempuan maka organisasi Pembinaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK) bergerak secara aktif di setiap kelurahan
yang ada. Demikian pula dengan keberadaan Posyandu sebagai sarana
peningkatan kesehatan ibu, bayi, dan balita.
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pengendalian
penduduk dan keluarga berencana di Kota Bitung selama periode
2012-2016 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.
56
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
Tabel 2.46 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1. Rata-rata jumlah anak per
keluarga 2,6 2,6 2,6 2,6
2,6
2. Prevalensi (peserta KB/PUS) 63 63,5 64 65 83
47,465
3. Jumlah peserta KB aktif 38,099 41,063 41,858 49,107
4. Jumlah Keluarga Pra
Sejahtera dan Keluarga
Sejahtera I
8.279
13.789
8.171
14.001
7.209
14.001
6.585
12.230
7.892
13.781
Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Bitung
Pembangunan urusan keluarga berencana dan keluarga
sejahtera diupayakan melalui pemberdayaan dan ketahanan keluarga
secara menyeluruh, terutama dalam kemampuan pengasuhan dan
tumbuh kembang anak serta peningkatan kualitas lingkungan
keluarga.
Peningkatan kualitas lingkungan keluarga dilakukan melalui
pengembangan akses terhadap kualitas hidup keluarga: ekonomi,
kesehatan, pendidikan, parenting (beyond family planning) dan
menggalang kemitraan dengan masyarakat, swasta dan
profesi/perguruan tinggi.
9. Perhubungan
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perhubungan di
Kota Bitung selama periode 2012-2016 pada masing-masing indikator
sebagaimana Tabel berikut.
57
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
Tabel 2.47 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perhubungan
Tahun 2012-2016
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1 Jumlah arus
penumpang angkutan umum
632.186 645.088 679.040 685.830 679,012
2 Rasio ijin trayek 0,119 0,118 0,118 0,115 0,66
3 Jumlah uji kir angkutan
umum
1.157 1.244 1.271 1.252 1,525
4 Jumlah Terminal Bis 1
1 1 1 1
5 Jumlah angkutan darat / Jumlah penumpang
angkutan darat x 100%
0,12 0,12 0,12 0,11 0,11
6 Kepemilikan KIR
angkutan umum
11.511 11.932 13.401 13.348 820
7 Lama pengujian
kelayakan angkutan
umum (KIR)
15 menit 15 menit
15 menit
15 menit
15 menit
8 Biaya pengujian kelayakan angkutan
umum (Rupiah)
30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
9 Persentase Pemasangan
Rambu-rambu
1,9 1,9 2,2 1,9 1,9
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bitung
Indikator pelayanan umum di bidang perhubungan selama lima tahun,
secara umum tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Hal
tersebut terkait dengan tidak banyak berubahnya jumlah arus
penumpang yang dilayani.
10. Komunikasi dan Informatika
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan komunikasi
dan informatika di Kota Bitung selama periode 2012-2016 pada
masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2.48 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Komunikasi dan
Informatika
No Indikator
Tahun
2012 2013 2014 2015
2016
1. Jumlah surat kabar lokal 8 10 11 11 12
2. Jumlah penyiaran
radio/TV lokal
2
0
3
0
4
0
4
0
7
0
3. Web site milik
pemerintah daerah
Ada Ada Ada Ada Ada
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Bitung
58
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan koperasi, usaha
kecil dan menengah di Kota Bitungselama periode 2012-2016 pada
masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.
Tabel 2.49 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1. Jumlah Koperasi 493 495 520 532 560
2. Persentase Koperasi
Aktif 68,55 68,68 70,19 70,86 71,07
3. Jumlah Seluruh UKM 2.087 2.187 2.337 17.250 17.800
Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bitung
Jumlah koperasi di Kota Bitung periode 2012-2016 mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 jumlah koperasi
tercatat 493 unit dengan persentase koperasi aktif 68,55 persen dan
pada tahun 2016 jumlah koperasi tercatat 560 unit sedangkan yang
aktif hanya 701,07 persen. Selama kurun waktu lima tahun terakhir
(2012-2016) jumlah Usaha Kecil Menengah mengalami peningkatan
dimana pada tahun 2012 tercatat 2.087 unit menjadi 17.800 unit pada
tahun 2016.
12. Penanaman Modal
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan penanaman
modal di Kota Bitung selama periode 2012-2016 pada masing-masing
indikator sebagaimana tabel berikut.
Tabel 2.50 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal
No Indikator
Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1.
Jumlah
investor berskala nasional (PMDN/PMA)
PMA : 23 PMDN : 45
Jumlah : 68
PMA : 21 PMDN : 56
Jumlah : 77
PMA : 20 PMDN : 105
Jumlah : 125
PMA : 21 PMDN : 180
Jumlah : 201
PMA : 21 PMDN : 191
Jumlah : 212
2.
Realisasi investasi PMDN
berskala nasional (Rupiah)
160.392.199.493 144.817.000.000 656.231.775.812 233.189.558.045
205.400.223.796
3.
Realisasi investasi PMA berskala nasional
(Rupiah)
1.958.650.954.000 72.410.000.000 1.423.102.200.000 119.925.000.000
718.076.646.040
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kota Bitung
59
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
13. Kepemudaan dan Olah Raga
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemuda dan
olahraga di Kota Bitung selama periode 2012-2016 pada masing-
masing indikator sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2.51
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemuda dan Olahraga
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1. Jumlah organisasi kepemudaan
209 211 215 215 215
2. Jumlah organisasi olahraga 14 15 16 18 24
3. Jumlah kegiatan kepemudaan
3 3 4 6 6
4. Jumlah kegiatan olahraga 2 2 3 45 20
5. Jumlah lapangan olahraga 40 46 48 49 51
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bitung
Dari tabel tersebut diatas menggambarkan penyelenggaraan
pembangunan pemuda dan olahraga selama lima tahun terakhir
mengalami pertumbuhan yang cukup baik.
14. Statistik
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan statistik di Kota
Bitung selama periode 2012-2016 pada masing-masing indikator
sebagaimana tabel berikut.
Tabel 2.52 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Statistik
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1. Buku ”kota Bitung dalam angka”
ada ada ada ada ada
2. Buku ”PDRB kota ” ada ada ada ada ada
Sumber : BPS Kota Bitung
Dari tabel di atas urusan statistik tersebut menggambarkan
bahwa dokumen bidang statistik tetap tersedia dan di masa depan data
statistik tersebut dapat lebih lengkap dan akurat.
60
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
15. Kebudayaan
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kebudayaan di
Kota Bitung selama periode 2012-2016 pada masing-masing indikator
sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2.53
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kebudayaan
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1. Sanggar Kesenian 18 18 19 20 20 2. Situs Bersejarah 13 13 13 13 13
Sumber: Dinas Pariwisata Daerah Kota Bitung
16. Perpustakaan
Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan,
pemikiran, pengalaman dan pengetahuan umat manusia, mempunyai
fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut,
khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam
lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman dan
pengetahuan umat manusia itu kepada generasi generasi selanjutnya.
Sasaran dari pelaksanaan fungsi ini adalah terbentuknya budaya baca
dan belajar sepanjang hayat.
Kota Bitung memiliki kantor perpustakaan dan arsip daerah pada
tahun 2012, sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Bitung No.
12 Tahun 2012, dan mulai melakukan operasionalnya pada bulan
januari 2013, kemudian pada tahun 2016 sesuai Peraturan Daerah
Kota Bitung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan
perangkat daerah Kota Bitung, merubah nama menjadi Dinas
Perpustakaan Kota Bitung, mempunyai Misi :
- Mengembangkan koleksi bahan pustaka
- Meningkatkan profesionalismen dan kompetensi SDM pengelola
perpustakaan dan kearsipan
- Mengembangkan minat baca masyarakat menuju masyarakat
cerdas
- Mengembangkan budaya arsip
- Mengembangkan infrastruktur melalui peningkatan sarana dan
prasarana
- Melestarikan bahan pustaka sebagai ciri khas daerah.
61
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
tantangan Dinas Perpustakaan Kota Bitung adalah belum adanya
gedung dan ruang baca yang representative sesuai dengan aturan,
masih terbatasnya koleksi bahan pustaka, masih kurangnya tenaga
yang profesional dan kompetensi Sumber Daya Manusia pengelola
perpustakaan dan kearsipan serta masih kurangnya minat baca
masyarakat cerdas.
2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan
1. Kelautan dan Perikanan
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kelautan dan
perikanan di Kota Bitung selama periode 2012-2016 pada masing-
masing indikator sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.54 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kelautan dan
Perikanan
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1. Produksi perikanan laut (ton)
159,319.4 133,277,587.8 124,501,482.1 49,441,347 49.834,42
2. Produksi perikanan darat (ton)
196,00
555,40
674,90
652,50
1.160,30
3.
Kontribusi sektor
pertanian (perikanan & kelautan) terhadap PDRB
18,39 %
19,90 %
20,75 %
20,12 %
19,83 %
Sumber : BPS Kota Bitung dan Dinas Kelautan dan Perikananan Kota Bitung
Produksi perikanan laut Kota Bitung selama 4 tahun terakhir
(tahun 2012 – 2014) mengalami peningkatan, ditahun 2015 mengalami
penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Penurunan
produksi perikanan pada tahun 2015 ini berkaitan dengan
dikeluarkannya kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan RI nomor 56 Tahun 2014 tentang penghentian
sementara (moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI, Nomor 57 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI dan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana
Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Laut Banda di Provinsi
Maluku Tahun 2014-2034 yang berdampak luas baik terhadap usaha
perikanan maupun nelayan.
62
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
2. Pariwisata
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pariwisata di
Kota Bitung selama periode 2012-2016 pada masing-masing indikator
sebagaimana tabel berikut.
Tabel 2.55 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pariwisata
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1. Kunjungan wisatawan
13.476 8.180 9.721 18.867 56.110
2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
0,64 0,63 0,62 0,61 0,65
Sumber : BPS Kota Bitung
Kunjungan wisatawan yang datang ke Kota Bitung selama 3
tahun terakhir (tahun 2012-2014) mengalami penurunan dari 13.476
kunjungan wisatawan menjadi 9.721 pada 2014 namun ditahun 2016
mengalami peningkatan yang signifikan yaitu 56.110 wisatawan yang
datang berkunjung di Kota Bitung.
Kunjungan wisatawan baik wisatawan dalam negeri maupun
wisatawan luar negeri dengan tujuan destinasi ke provinsi Sulawesi
Utara pada umumnya dan ke Kota Bitung khususnya kedepan dapat
lebih meningkat karena terdapat obyek wisata yang menarik dan
menakjubkan. Hal ini sejalan dengan Visi dan Misi baik Gubernur
maupun Walikota Bitung yang memprioritaskan sektor pariwisata
dalam kurun waktu lima tahun kedepan.
Kota Bitung telah menetapkan “Branding” Pesona Pariwisata
yaitu B35P yang merupakan singkatan dari Bitung Bahari Berseri
dengan Lima Pesonanya. Branding Lima Pesona dimaksud adalah (1)
Pesona Maritim, (2) Pesona Flora, (3) Pesona Fauna, (4) Pesona Industri
dan (5) Sejarah/Religi/Budaya.
Potensi laut yang sangat potensial yang dimiliki Kota Bitung antara
lain :
• Wisata bawah air dengan 92 titik selam, dihidupi oleh 300 jenis
critters unik dan merupakan Muck Diving terbaik dunia.
• Karang yang masih hidup yang terdapat di Batu Angus
• wisata pantai yang sangat indah dan memukau
• Ekowisata Mangrove
• Lokasi Snorkling
63
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
• Pelabuhan perikanan samudera Bitung
• Kawasan minapolitan Bitung
• Industri perkapalan dan pengolahan hasil laut.
Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK) berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Bitung tahun 2017 tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Kota Bitung, meliputi :
a. Kawasan Pulau Lembeh
b. Kawasan Cagar Alam (Cagar Alam Dua Sudara, Taman Wisata
Alam Batuputih dan Taman Wisata Alam Batuangus)
c. Kawasan Wisata Tanjung Merah
d. Kawasan Wisata Ranowulu
e. Kawasan Wisata Aertembaga
f. Kawasan Wisata Kuliner di Kecamatan Aertembaga
3. Pertanian
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pertanian di
Kota Bitung selama periode 2012-2016 pada masing-masing indikator
sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.56 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanian
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1. Luas Panen (Ha) 200 182 152 163 111
2. Produksi Padi (ton) 1.000 849,94 793,44 778 793
3.
Kontribusi sektor
pertanian (tanaman
bahan pangan)
terhadap PDRB
0,31 %
0,28 %
0,24 %
0,27 %
0,28 %
4.
Kontribusi sektor
perkebunan (tanaman
perkebunan rakyat)
terhadap PDRB
1,05 %
0,99 %
0,93 %
0,98 %
0,96 %
5.
Kontribusi sektor
pertanian
(peternakan dan
hasilnya) terhadap PDRB
0,42 %
0,39 %
0,37 %
0,41 %
0,44 %
Sumber :BPS dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Daerah Kota Bitung
4. Kehutanan
Urusan kehutanan di Kota Bitung selama periode 2012-2016
mempertahankan luasan pada jenis-jenis hutan sebagaimana tabel
berikut :
64
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
Tabel 2.57 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kehutanan
No Jenis Hutan Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1. Hutan Lindung (Ha) 4.611 4.611 4.611 4.611 4.611
2. Hutan Wisata (Ha) 1.271,5 1.271,5 1.271,5 1.271,5 1.271,5
3. Hutan Cagar Alam (Ha) 7.495 7.495 7.495 7.495 7.495
5. Energi dan Sumber Daya Mineral
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan energi dan
sumberdaya mineral di Kota Bitung selama periode 2012-2016 pada
masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.
Tabel 2.58
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1. Kontribusi sektor
pertambangan terhadap
PDRB
0,49 % 0,47 % 0,44 % 0,44 %
0,46 %
Sumber : BPS Kota Bitung
6. Perdagangan
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perdagangan di
Kota Bitung selama periode 2012-2016 pada masing-masing indikator
sebagaimana tabel berikut.
Tabel 2.59 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perdagangan
Tahun 2012-2016
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1. Kontribusi sektor
Perdagangan thd PDRB
7,62 %
7,70 %
7,73 %
8,29 %
8,33 %
2. Jumlah perusahaan
perdagangan 44 50 65 71 71
Sumber : BPS dan Dinas Perdagangan Kota Bitung
7. Perindustrian
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perindustrian
di Kota Bitung selama periode 2012-2016 pada masing-masing
indikator sebagaimana tabel berikut.
65
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
Tabel 2.60 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perindustrian
Tahun 2012-2016
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1. Kontribusi sektor
Industri terhadap
PDRB (%)
39,89 %
37,93 %
36,79 %
34,07 %
33,04 %
2. Industri Formal 646 730 865 1023 1023
3. Industri Non
Formal
655 727 808 898 898
Sumber : BPS dan Dinas Perdagangan Kota Bitung
2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Untuk mengukur aspek kemampuan ekonomi daerah
dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga
per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita,
produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
Pengeluaran perkapita penduduk kota bitung tahun 2015
terbanyak ada pada kisaran 500.000-749.999 atau sekitar 27,00
persen mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun
sebelumnya 2014 21,52 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada table dibawah ini.
Tabel 2.61
Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan
NO. GOLONGAN
PENGELUARAN 2012 2013 2014 2015 2016
1. < 100.000 0,44 - - - -
2. 100.000-149.999 0,09 - 0,24 - -
3. 200.000-299.999 22,75 14,73 1,12 8,23 5,99
4. 300.000-499.999 26,59 23,89 8,58 22,60 30,57
5. 500.000-749.999 17,59 18,66 24,61 27,04 20,3
6. 750.000-999.000 7,83 15,59 21,52 19,67 5,29
7. 1.000.000+ 22,72 25,77 29,31 22,21 37,85
Sumber : BPS Kota Bitung
66
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
1. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung Tahun 2013 – 2033, yang
merupakan pelaksanaan amanat Undang-undang nomor 26 Tahun
2007. RTRW memuat rumusan kebijakan dan strategi pengembangan,
serta koordinasi antara instansi terkait dalam proses perencanaan,
pemanfaatan, dan pengendalian ruang, selain itu juga berisi rencana
struktur dan pola ruang, serta penetapan kawasan strategis kota yang
perwujudannya dilakukan melalui pelaksanaan indikasi program.
RTRW berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun rencana struktur
dan pola ruang wilayah daerah serta dalam penetapan kawasan
strategis, memantapkan pemanfaatan dan pengedalian penataan
ruang yang meliputi : a. penyelarasan dan sinkronisasi program-
program pembangunan daerah dengan rencana tata ruang; b.
peningkatan kejelasan dan perincian dari proram-program utama yang
telah ditetapkan kedalam implementasi rencana tindak yang mampu
menjawab kebutuhan masyarakat daerah; c. penyempurnaan
pedoman pemanfaatan ruang agar sesuai dengan daya dukung dan
daya tampung daerah; d. penyempurnaan kegiatan pemantauan dan
pelaporan kegiatan dan program pembangunan daerah secara
menerus dan berlanjut berkaitan dengan tingkat kesesuaian
pemanfaatan ruang yang terdapat dalam rencana tata ruang; e.
penyempurnaan mekanisme perizinan pemanfaatan ruang; f.
pengoptimalan sistem koordinasi antar instansi terkait dalam
penataan ruang.
Penataan Ruang Kota bertujuan untuk mewujudkan ruang
Kota yang produktif, aman, nyaman dan berkelanjutan sebagai pusat
kegiatan nasional yang berbasis pada kegiatan bahari. Lingkup
wilayah perencanaan RTRW Kota meliputi seluruh wilayah
administrasi Kota, yang mencakup seluruh wilayah daratan seluas
31.350,35 ha (tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh koma tiga
puluh lima hektar), wilayah laut beserta wilayah udara di atasnya dan
wilayah ruang di dalam bumi. Dan selain itu juga RTRW Kota Bitung
memuat kebijakan dan strategi dalam penataan ruang yaitu adanya
kawasan strategis kota artinya wilayah yang penata ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam
67
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
lingkup Kota Bitung terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau
lingkungan.
Salah satu wujud ketaatan terhadap pelaksanaan RTRW
dimana pemerintah Kota Bitung senantiasa berupaya untuk
memenuhi target-target pencapaian ruang terbuka hijau sebagaimana
diamanatkan oleh undang-undang. Ruang terbuka hijau merupakan
satu kebutuhan utama perkotaan yang berkaitan langsung dengan
upaya pengelolaan lingkungan hidup, yang berfungsi sebagai daeah
resapan air. Dengan adanya ruang terbuka hijau maka mutu
lingkungan hidup di perkotaan dapat meningkat, sehingga lingkungan
terasa nyaman, segar, indah, bersih dan juga dapat berfungsi sebagai
sarana pengaman lingkungan perkotaan.
Pengembangan RTH terus diupayakan sebagai salah satu
prioritas pembangunan di Kota Bitung, dengan melibatkan
masyarakat dan instansi-instansi seperti sekolah, perusahan, pihak
swasta dan lain sebagainya. Melakukan penertiban bangunan-
bangunan liar yang tidak berizin di RTH.
Beberapa permasalahan terkait dengan penataan ruang
diataranya adalah masih lemanya pengendalian dan penegakan
hukum terhadap pemanfaatan ruang dikarenakan masih berprosesnya
penyusunan RDTR di beberapa kecamatan. Kemudian masih
ditemukannya bangunan-bangunan yang belum mempunyai izin serta
bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Juga masalah
yang lain adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam
upaya pembangunan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan aturan
yang ada, ditambah dengan belum optimalnya sistem informasi kepada
masyarakat terkait penataan ruang.
Ketaatan terhadap peraturan perundangan terkait penataan
ruang sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan daya dukung
lingkungan mengingat saat ini degradasi daya lingkungan semakin
besar mengingat kebutuhan masarakat terhadap lahan semakin besar.
Kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya alam dan lingkungan
hidup menjadi terganggu akibat kurang terkendalinya para pelaku
pembangunan dalam pemanfaatannya serta kurangnya keperdulian
terhadap kaidah-kaidah kelestarian lingkungan alam dan lingkungan
yang berkelanjutan. Hal-hal tersebut diatas menuntut pemerintah
Kota untuk segera menyelesaikan berbagai permasalahan terkait
68
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
dengan penataan ruang Kota Bitung sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
2. Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Jalan merupakan prasarana untuk memperlancar kegiatan
perekonomian. Makin meningkatnya usaha pembangunan menuntut
pula peningkatan pembangunan jalan guna memudahkan mobilitas
penduduk dan arus barang dan jasa antar daerah. Jalan sebagai
sarana penunjang transportasi memikliki peran penting khususnya
untuk transportasi darat. Setiap tahun kondisi jalan di Kota Bitung
mengalami peningkatan, panjang jalan kota kondisi mantap pada
tahun 2016 dengan capaian 297,64 km sedangkan jalan provinsi dalan
keadaan mantap 36,4 km dan untuk jalan nasional kondisi mantap
18,91 km.
Pengembangan transportasi perkotaan diarahkan untuk
dapat memberikan pelayanan kepada masyakarat yang menggunakan
jasa angkutan umum dengan aksebilitas tinggi, menjangkau ke setiap
kawasan perkotaan dengan harga terjangkau. Jumah trayek yang ada
dikota bitung ada sepuluh (10) trayek. Untuk memenuhi kebutuhan
transportasi darat, pada tahun 2014 di Kota Bitung tersedia sarana
angkutan penumpang roda empat sebanyak 738 unit kendaraan yang
terdiri dari Angkutan Kota sebanyak 524 unit kendaraan, Angkutan
Antar Kota sebanyak 164 unit, dan Angkutan Pedesaan sebanyak 50
unit kendaraan. Selain kendaraan roda empat, di Kota Bitung juga
terdapat sarana angkutan roda dua (ojek) yang melayani trayek yang
tidak dilalui oleh mikrolet.
Tabel 2.62 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
No. Uraian 2012 2013 2014 2015 2016
1. Panjang Jalan (km) 341,88 342,02 447,43 455,08 455,08
2. Jumlah Angkutan Umum
861 937 738 694 629
3. Jumlah Kendaraan keseluruhan
72,079 22,904 21.510
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bitung, Dinas PU dan Penataan Ruang Daerah Kota Bitung
69
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
3. Jumlah orang/barang melalui dermaga pertahun
Angkutan laut merupakan sarana perhubungan yang
sangat penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Pelabuhan
Bitung yang diapit oleh dua benua yakni benua Australia dan Asia dan
dua samudra, Samudera Pasific dan Samudera Hindia, terletak pada
jalur ALKI. Letaknya yang strategis menjadikannya dekat dengan
pelabuhan besar di Asia Pasific seperti Singapura, Manila, Kaoshiung,
Pusan, Kobe, dan Honolulu serta kota-kota besar lainnya, sehingga
berpeluang masuk dalam jaringan transportasi laut internasional,
bahkan pelabuhan Bitung berpotensi menjadi Pintu Gerbang Asia
Pasifik.
Tabel 2.63 Jumlah orang/barang melalui pelabuhan Bitung
Tahun 2012-2016
No Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 1. Jumlah
Penumpang yang turun naik
237,521 196,551 154,970 137,314 145,065
2. Jumlah Import
Barang (ribuan)
50.539 63.769 54.320 54.673 91.599
3. Jumlah Ekspor
Barang (ribuan)
473.953 319.568 339.837 269.889 349.139
4. Bongkar antar
pulau (jutaan)
2.964.800 2.813.900 2.3334.400 1.893.600 1.218.410
5. Muatan antar
pulau (jutaan)
820.676 1.049.600 726.300 390.285 199.377
Sumber : PT. Pelindo IV Cabang Bitung
4. Luas Wilayah Industri
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bitung nomor 11
Tahun 2013 tentang Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bitung
tahun 2013-2033, untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus
dan kawasan industri tertentu seluas kurang lebih 798 Ha meliputi :
a.) Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Merah seluas kurang lebih 534
Ha di Keluraha Tanjung merah, Kelurahan Manembo-nembo dan
Kelurahan Sagerat serta pengembangan kawasan reklamasi pantai di
Kelurahan Girian Bawah sampai Kelurahan Tanjung Merah; b.)
Kawasan Industri tertentu seluas kurang lebih 264 Ha.
5. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel
Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu
aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama
dalam menerima dan melayani kunjungan dai dala maupun luar
70
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan
meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan
semakin banyaknya jumlah kunjungan wisatawan kesuatu daerah
perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel. Adapun
perkembangan dibidang perhotelan diKota Bitung dapat dilihat pada
tabel berikut ini :
Tabel 2.64
Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel Tahun 2012-2016
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
1. Hotel Berbintang 1 3 3 3 3 3
2. Hotel Berbintang 2 2 2 2 3 3
3. Hotel Melati 18 18 18 18 20
4. Resort/Cottage 13 13 15 15 16
5. Tanpa Klasifikasi 15 19 19 19 20
6. Home Stay 6 6 6 6 9 Sumber : Dinas Pariwisata Daerah Kota Bitung
6. Ketersediaan Daya Listrik
Kebutuhan akan listrik baik untuk tenaga penerangan
maupun usaha di Kota Bitung dipenuhi oleh PT. PLN dengan
memanfaatkan generator diesel atau PLTD. Perkembangan daya
terpasang PLN dari tahun tahun mengalami peningkatan sampai
dengan tahun 2016, daya terpasang di Kota Bitung telah mencapai
110.313.650 VA.
Tabel 2.65
Besarnya VA yang tersalur, banyaknya kapasitas listrik yang
terpasang dan gardu yag dilayani PLN ranting Bitung Tahun 2012-2016
No. Uraian 2012 2013 2014 2015 2016
1.
VA yang tersalurkan 76,996,750 86,120,450 102,731,200 105,949,050 110,313,650
2. Kapasitas Listrik yang terpasang
23,104,800 23,104,800 23,304,800 37,296,501 37,300,401
3. Gardu 283 283 285 332 371
4. Kapasitas Listrik yang terpasang Pulau Lembeh
1,510 1,510 1,510 1,510 1,510
5. Gardu Pulau Lembeh 15 15 20 37 37
Sumber : Bitung Dalam Angka 2017
71
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
Tabel 2.66 Jumlah Pelanggan Listrik di Kota Bitung
Tahun 2013-2016
o. Uraian 2013 2014 2015 2016
1. Jumlah Rumah Tangga 48,628 49,462 50,320 51,132
2. Jumlah Pelanggan 40,641 43,750 45,228 46,986
3. Presentase RT yang
menggunakan Listrik
83,57 88,45
89,88 91,89
Sumber : Bitung Dalam Angka 2017
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi
1. Angka Kriminalitas
Kejahatan atau kriminalitas berpengaruh sangat besar
terhadap kehidupan masyarakat. Bukan hanya pada aspek sosial,
namun juga mempengaruhi bidang ekonomi. Angka kriminalitas yang
tinggi akan menimbulkan kegelisahan dan mengganggu kondusivitas
di masyarakat. Kondisi ini tentunya akan mempengaruhi minat para
investor dalam berinvestasi. Keamanan, ketertiban dan
penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu aspek strategis
yang perlu dijaga untuk mewujudkan stabilitas daerah.
Tabel 2.67 Angka Kriminalitas Tahun 2012-2016
No. Uraian 2012 2013 2014 2015 2016
1. Jumlah Kasus Narkoba - - - 4 9
2. Jumlah Kasus Pembunuhan 90 60 10 7 1
3. Jumlah Kejahatan Pemerkosaan - - 2 2 1
4. Jumlah Kasus Penganiyaan 2 10 3 4 4
5. Jumlah Kasus Pencurian - - 57 76 56
Sumber : Bitung Dalam Angka 2017
72
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
Tabel 2.68 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bitung
No
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Capaian Kinerja
Standar
Interpretasi belum
tercapai (<) sesuai
(=) melampaui
(>)
2012
2013
2014
2015
2016
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1.1.1. Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1.1.1.1 Pertumbuhan PDRB 6,45% 6,66% 6,39% 3,56& 5,19% Meningkat Tercapai
1.1.1.2 PDRB (adhb) (Juta Rp) 8.426.725,6 9.381.072,9 10.517.424,7 11.635.361,4 12.683.359,7 Meningkat Tercapai
1.1.1.3 PDRB per kapita (adhb)(Juta Rp)
43,15 47,32 51,70 56,65 60,69 Meningkat Tercapai
1.2. Kesejahteraan Sosial
1.2.1 Pendidikan
1.2.1.1 Harapan Lama Sekolah 10,83 11,02 11,30 11,77 12,24 Meningkat Tercapai
1.2.1.2 Angka rata-rata lama sekolah
9,03 9,15 9,26 9,28 9,37 Meningkat Tercapai
1.2.1.3 IPM 70 70 70,88 71,64 72,43 71,00 Melampaui
1.3.1 Kesehatan
1.3.1.1 Angka Kematian Bayi (absolute)
28 19 18 5 4 0 Belum Tercapai
1.3.1.2 Umur Harapan Hidup 70.15 70.20 70.25 70.45 70.50 70 Tercapai
1.3.1.3 Presentase Balita Gizi Buruk
0,05 0,05 0 0,06 0 0 Tercapai
1.4.1 Kemiskinan
1.4.1.1 Jumlah Penduduk miskin (000 jiwa)
14.600 12.900 12.870 14.160 13.640 Menurun Tercapai
1.4.1.2 Tingkat Kemiskinan (%) 7,45 6,45 6,24 6,87 6,57 Menurun Tercapai
1.5.1 Ketenagakerjan
1.5.1.1 Penduduk Yang Bekerja 78,233 79,042 78,100 78,935 Sesuai Meningkat
1.5.1.2 Rasio Penduduk yang
bekerja
92,28 89,47 86,68 86,31 Sesuai Meningkat
1.6.1 Kriminalitas
1.6.1.1 Jumlah kriminal 991 556 593 Sesuai Menurun
1.3 Seni Budaya dan Olahraga
1.3.1 Kebudayaan
1.3.1.1 Jumlah Grup Kesenian 12 11 11 22 22 Meningkat Melampaui
1.3.1.2 Jumlah Gedung Kesenian 1 1 1 1 1 Tesedia Tercapai
1.3.2 Olahraga
1.3.2.1 Jumlah lapangan olahraga 40 46 49 49 51 Meningkat Tercapai
PELAYANAN UMUM
2.1 Pelayanan Urusan Wajib
2.1.1 Pendidikan
2.1.1.1 Pendidikan dasar
2.1.1.1.1
Angka partisipasi sekolah
- APK SD/MI/Paket A 112,65 108,70 109,22 105,36 103,08 100 Melampaui
- APM SD/MI/Paket A 93,25 93,89 94,05 94,53 94,64 100 Tercapai
- APK SMP/MTs/Paket B 101,69 100,16 102,21 100,54 105,49 100 Melampaui
- APM SMP/MTs/Paket B 92,31 92,79 94,28 94,48 92,22 100 Sesuai
2.1.1.2 Pendidikan menengah
2.1.1.2.1
Angka partisipasi sekolah
- APK SMA/MA/SMK/Paket C
97,31 97,83 98,10 98,67 97,31 100 Melampaui
- APM SMA/MA/SMK/Paket C
90,75 91,03 91,44 92,07 90,75 100 Melampaui
2.1.1.3 Fasilitas pendidikan
2.1.1.3.1
Sekolah SD dalam kondisi baik
86% 92% 89% 93%
94%
meningkat Tercapai
2.1.1.3.2
Sekolah SMP dalam kondisi baik 82% 89% 89% 88%
90%
meningkat Tercapai
2.1.1.3.3
Sekolah SMA/SMK dalam kondisi baik
93% 98% 97% 96%
97% meningkat Tercapai
73
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
2.1.1.5 Angka putus Sekolah
2.1.1.5
.1
SD/MI 48 24 27 18 22 Menurun Sesuai
SMP/MTs 152 89 56 32 23 Menurun Sesuai
SMA/MA/SMK 244 60 110 229 74 Menurun Sesuai
2.1.1.5 Angka Kelulusan
2.1.1.5.1 SD/MI 99,99 99,43 100 100
100 100 Tercapai
2.1.1.5.2 SMP/MTs 85,30 81,48 76,22 99,95
99,96 100 Meningkat
2.1.1.5
.3 SMA/MA/SMK 85,03 89,42 73,02 99,83
99,85 100 Meningkat
2.1.1.6 Angka melanjutkan
2.1.1.6
.1 dari SD/MI ke SMP/MTs 105,13 106,86 108,08 92,36
93,56
100
Meningkat
2.1.1.6.2
dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK 100,19 162,02 117,42 129,92
129,92
100
Melampaui
2.1.2 Kesehatan
2.1.2.1 Rasio posyandu per satuan balita 0,89 1,12 0,74 0,72
1,78
Tiap
Kelurahan memiliki
posyandu
Tercapai
2.1.2.2 Rasio Puskesmas, Poliklinik, pustu per satuan penduduk
4,5 4,4 4,6 4,4 4,3
Tiap
Kecamatan memiliki
Puskesmas
Tercapai
2.1.2.3 Rasio Tenaga Medis per
satuan penduduk
151 155 176 148
227 Sesuai Meningkat
2.1.2.4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
97,7 72,7 93,7 107,79
82,43 Meningkat
2.1.2.5 Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
81,32% 87,90% 72,40% 83,00%
93 %
Meningkat
Tercapai
2.1.2.6 Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
100 % 100 % 100 % 100 %
100 %
Sesuai
Tercapai
2.1.2.7 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
25,7 % 46,6 % 51,3% 100%
84,7 %
Sesuai
Sesuai
2.1.2.8 Cakupan kunjungan bayi 92,5% 81,5% 157,3% 81,3% 84,7 % Meningkat Sesuai
2.1.2.9 Cakupan Puskesmas 138,32 123,88 111,70 127,71
144,59
Sesuai
Meningkat
2.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.1.3.1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap
50,61 % 62,69 % 77,27 % 90,40 %
79,44%
Meningkat
Sesuai
2.1.3.2 Rasio jaringan irigasi 41,1 49,6 57,9 69,7 89,60 Meningkat
2.1.3.3 Persentase rumah tinggal bersanitasi
71% 71% 81% 91%
91% 100% Meningkat
2.1.3.9 Drainase dalam kondisi
baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
7,79 10,74 18,91 29,17
29,17
Sesuai
Meningkat
2.1.3.10
Luas irigasi Kota dalam kondisi baik (ha)
60 80 96 120 148 Meningkat Tercapai
2.1.3.11
Luas Kawasan Kumuh Luas Wilayah x100%
59,58% 59,58% 59,58% 40,71% 39,48% Berkurang Sesuai
2.1.3.12
Jumlah bangunan yang memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
21.765
22.115
22.450
22.783 23.117
Sesuai
Meningkat
2.1.4 Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
2.1.4.1 Jumlah rumah tangga pengguna air bersih /
jumlah seluruh rumah tangga x 100%
55%
60%
65 %
72, %
72,25%
100%
Meningkat
2.1.4.2 Luas lingkungan
permukiman kumuh/ Luas wilayah x 100%
59,58% 59,58% 59,58% 40,71%
39,48 %
0%
Menurun
2.1.4.3 Jumlah rumah layak huni/
Jumlah seluruh rumah x 100%
67,69% 67,69% 70% 76,69%
80 %
100%
Meningkat
2.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat
2.1.5.1 Jumlah Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) 4 1 1 28
31
Meningkat
Tercapai
2.1.5.2 Jumlah Organisasi Profesi 6 6 3 7
8
Meningkat Tercapai
74
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
2.1.5.3
Jumlah Ormas 39 39 39 42
43 Meningkat Tercapai
2.1.5.4 Jumlah Polisi Pamong Praja 252 251 241 242 302 Meningkat Sesuai
2.1.5.5 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000
penduduk
11 11 11 11
11
Sesuai
Meningkat
2.1.6 Sosial
2.1.6.1 Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti
rehabilitasi
6 6 6 6
5
2.1.6.2 Persentase Penanganan penyandang masalah
kesejahteraan sosial
75,6 78,5 78,5 85,58
85,60
Meningkat
Tercapai
2.2 Pelayanan Urusan Wajib yang tidak berkaitan
dengan pelayanan dasar
2.2.1 Ketenagakerjaan
2.2.1.1 TPAK 61,52 61,58 62,17 61,27 Menurun Sesuai
2.2.1.2 Tingkat Pengangguran (%) 9,75 10,48
13,18
11,87 Menurun Sesuai
2.2.3 Pangan
2.2.3.1 Regulasi ketahanan pangan
ada
ada ada ada Tersedia Tercapai
2.2.4 Pertanahan
2.2.4.1 Jumlah sertifikat hak milik
210 1372 588 819 Meningkat Belum tercapai
2.2.4.2 Jumlah sertifikat hak guna
bangunan (HGB)
60 309 322 377 Meningkat Belum
tercapai
2.2.4.3 Jumlah hak pakai 1 7 14 5 Meningkat
2.2.5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.2.5.1 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk
49%
52%
58%
60%
69%
Meningkat Sesuai
2.2.5.2 Rasio bayi berakte
kelahiran per 11.000 bayi
26.03% 51.3% 44.4% 33.3% 70,04% Meningkat Sesuai
2.2.5.3 Rasio pasangan berakte nikah
51.846 54.869 56.868 58.216 58.316 Meningkat Meningkat
2.2.5.4 Kepemilikan KTP 12.001 7.012 15.009 6.591 6.891 Meningkat Sesuai
2.2.5.5 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (0-18)
Tahun
48.4% 49.3% 50.2% 51.4% 33,21%
2.2.5.6 Ketersediaan database kependudukan skala
provinsi
ada
ada
ada
ada
Ada tersedia Tercapai
2.2.5.7 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah tersedia Tercapai
2.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.2.6.1 Rata-rata jumlah kelompok binaan - TTG - Ekonomi
8 9
8 9
8 10
8 10
8 10
2.2.6.2 Kelurahan Berprestasi 1 1 1 1 1 Sesuai Tercapai
2.2.6.3 Jumlah LPM 69 69 69 69 69 Sesuai Tercapai
2.2.6.4 PKK aktif 78 78 78 78 78 Sesuai Tercapai
2.2.6.5 Jumlah Posyandu aktif 147 147 147 147 147 Sesuai Tercapai
2.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.2.7.1 Rata-rata jumlah anak per keluarga
2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
Sesuai
Tercapai
2.2.7.2 Prevalensi (peserta KB/PUS)
63 63,5 64 65
83 Meningkat Tercapai
2.2.7.3 Jumlah peserta KB aktif 38,099 41,063 41,858 49,107
47,465
Meningkat Tercapai
2.2.8 Perhubungan
2.2.8.1 Jumlah arus penumpang angkutan umum
632.186 645.088 679.040 685.830 679,012
2.2.8.2 Rasio ijin trayek 0,119 0,118 0,118 0,115 0,66
2.2.8.3 Jumlah uji kir angkutan umum
1.157 1.244 1.271 1.252 1,525 Meningkat Meningkat
2.2.8.4 Jumlah Terminal Bis 1
1 1 1 1 Terseda Tercapai
75
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
2.2.8.5 Jumlah angkutan darat / Jumlah penumpang angkutan darat x 100%
0,12 0,12 0,12 0,11 0,11
2.2.8.6 Kepemilikan KIR angkutan umum
11.511 11.932 13.401 13.348 820 Sesuai
2.2.8.7 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)
15 menit
15 menit 15 menit 15 menit 15 menit Sesuai Meningkat
2.2.8.8 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rupiah)
30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Sesuai Meningkat
2.2.8.9 Persentase Pemasangan Rambu-rambu
1,9 1,9 2,2 1,9 1,9 Sesuai Meningkat
2.2.9 Komunikasi dan Informatika
2.2.9.1 Jumlah surat kabar lokal 8 10 11 11 12 Meningkat Tercapai
2.2.9.2 Jumlah penyiaran radio/TV lokal - Radio - TV
2 0
3 0
4 0
4 0
7 0
Sesuai
Meningkat
2.2.9.3 Website milik pemerintah
daerah
Ada Ada Ada Ada Ada Tersedia Tercapai
2.2.10 Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah
2.2.10.1
Jumlah Koperasi 493 495 520 532 560 Meningkat Tercapai
2.2.10.
2 Persentase Koperasi Aktif 68,55 68,68 70,19 70,86
71,07 Meningkat Tercapai
2.2.10.3
Jumlah Seluruh UKM 2087 2187 2337 17.250 17.800 Meningkat Tercapai
2.2.11 Penanaman Modal
2.2.11.1
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
PMA : 23
PMDN : 45 Jlh : 68
PMA : 21
PMDN : 56 Jlh : 77
PMA : 20
PMDN : 105 Jlh : 125
PMA : 21
PMDN : 180 Jlh : 201
PMA : 21
PMDN : 192 Jlh : 213
Meningkat Tercapai
2.2.11.
2
Realisasi investasi PMDN
berskala nasional (Rupiah) 160.392.199.493 144.817.000.000 656.231.775.812 233.189.558.045
205.400.223.796
Sesuai
2.2.11.
3
Realisasi investasi PMA
berskala nasional (Rupiah) 1.958.650.954.000 72.410.000.000
1.423.102.200.000
119.925.000. 000
718.076.646. 040 Meningkat Tercapai
2.2.12 Kepemudaan dan Olahraga
2.2.12.
1
Jumlah organisasi
kepemudaan 209 211 215 215 215
Sesuai Meningkat
2.2.12.2
Jumlah organisasi olahraga 14 15 16 18 24
Meningkat Tercapai
2.2.12.3
Jumlah kegiatan kepemudaan
3 3 4 6 6 Meningkat Tercapai
2.2.12.
4
Jumlah kegiatan olahraga 2 2 3 45 20
Meningkat Tercapai
2.2.12.5
Jumlah lapangan olahraga 40 46 48 49
51 Meningkat
2.2.13 Statistik
2.2.13.1
Buku ”kota Bitung dalam angka”
ada ada ada ada ada Tersedia Tercapai
2.2.13.
2
Buku ”PDRB kota ” ada ada ada ada ada Tersedia Tercapai
2.2.14 Kebudayaan
2.2.14.
1
Sanggar Kesenian 18 18 19 20 20 Meningkat Tercapai
2.2.14.2
Situs Bersejarah 13 13 13 13 13 Tersedia Tercapai
2.2.15 Perpustakaan
2.2.15.1
Jumlah Perpustakaan 1 1 1 1 1 Tersedia Sesuai
2.3 Pelayanan Urusan Pilihan
2.3.1 Kelautan dan Perikanan
2.3.1.1 Produksi perikanan laut (ton)
159,319.4 133,277,587.8 124,501,482.1 49,441,347 49.834,42 Meningkat Sesuai
2.3.1.2 Produksi perikanan darat
(ton)
196,00 555,40 674,90 652,50 1.160,30 Meningkat Sesuai
2.3.2 Pariwisata
2.3.2.1 Kunjungan wisatawan 13.476 8.180 9.721 18.867 56.110 Meningkat Tercapai
2.3.2..2
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
0,64 0,63 0,62 0,61
0,65
Meningkat Meningkat
2.3.3 Pertanian
2.3.3.1 Luas Panen (Ha) 200 182 152 163 111
2.3.3.2 Produksi Padi (ton) 1.000 849,94 793,44 778 793 Meningkat
2.3.4 Kehutanan
2.3.4.1 Hutan Lindung (Ha) 4.611 4.611 4.611 4.611 4.611 Sesuai Meningkat
2.3.4.2 Hutan Wisata (Ha) 1.271,5 1.271,5 1.271,5 1.271,5 1.271,5 Sesuai Meningkat
2.3.4.3 Hutan Cagar Alam (Ha) 7.495 7.495 7.495 7.495 7.495 Sesaui Meningkat
2.3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral
76
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
2.3.5.1 Kontribusi sektor
pertambangan terhadap PDRB
0,49 % 0,47 % 0,44 % 0,44 %
0,46 %
Sesuai
Meningkat
2.3.6 Perdagangan
2.3.6.1 Kontribusi sektor Perdagangan thd PDRB
7,62 %
7,70 %
7,73 %
8,29 %
8,33 %
Sesuai Meningkat
2.3.6.2 Jumlah perusahaan perdagangan
44 50 65 71 71 Meningkat Meningkat
2.3.7 Perindustrian
2.3.7.2 Industri Formal 646 730 865 1023 1023 Meningkat Tercapai
2.3.7.3 Industri Non Formal 655 727 808 898 898 Sesuai Meningkat
DAYA SAING DAERAH
2.4 Fokus Fasilitasi Wilayah/Infratruktur
Rasio Panjang Jalan perJumlah Kendaraan
Panjang Jalan (km) 341,88 342,02 447,43 455,08 455,08 Sesuai Meningkat
Jumlah Angkutan Umum 861 937 738 694 629
Jumlah orang/barang melalui dermaga pertahun
Jumlah penumpang yang turun naik
237,521 196,551 154,970 137,314 145,065 meningkat Tercapai
Jumlah Import barang (ribuan)
50,539 63,769 54,320 54,673 91,599 meningkat Tercapai
Jumlah Eksport barang (ribuan)
473,953 319,568 339,837 269,889 349,139 meningkat Sesuai
Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel
Hotel Berbintang I 3 3 3 3 3 Sesuai Sesuai
Hotel Berbintang 2 2 2 2 3 3 Sesuai Sesuai
Hotel Melati 18 18 18 18 20 Meningkat Tercapai
Resort/Cottage 13 13 15 15 16 Meningkat Tercapai
Tanpa Klasifikasi 15 19 19 19 19 Sesuai Sesuai
Home Stay 6 6 6 6 9 Meningkat Meningkat
Ketersediaan Daya Listrik
Jumlah Rumah Tangga 48,628 49,462 50,320 51,132 Sesuai Meningkat
Jumlah Pelanggan 40,641 43,750 45,228 46,986 Sesuai Meningkat
Angka Kriminalitas
Jumlah Kasus Narkoba - - - 4 9
Jumlah Kasus Pembunuhan
90 60 10 7 1 Menurun Tercapai
Jumlah Kejahatan Pemerkosaan
- - 2 2 1 Menurun Sesuai
Jumlah Kasus Penganiyaan 2 10 3 4 4 Menurun Sesuai
Jumlah Kasus pencurian - - 57 76 56 Menurun Belum tercapai
77
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi
makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya
secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi
bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting
dalam penyusunananggaran adalah penyelarasan antara kebijakan
(policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting)
antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
Periode kinerja keuangan Kota Bitung disajikan untuk periode
tahun 2011-2016, penyajian data diuraikan mulai tahun 2011 sebagai
data dasar atau kondisi eksisting sampai dengan tahun 2015 sebagai
data tahun terakhir, serta untuk memenuhi teknis penghitungan rata-
rata pertumbuhan. Data kinerja keuangan tahun 2011 sampai dengan
tahun 2014 diperoleh dari Peraturan Daerah Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun
Anggaran 2014 sedangkan untuk tahun 2015 adalah data atas laporan
realisasi APBD tahun 2015 yang telah di audit oleh BPK.
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006, bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
meliputi aspek pendapatan, belanja serta pembiayaan.
Pendapatan terdiri dari pendapatan daerah, dana perimbangan,
dan lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan aspek belanja terdiri
dari belanja tidak langsung dan belanja langsung dan aspek
pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan. Perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung,
proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan
gambaran realisasi belanja daerah dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut
ini.
Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2011 s/d Tahun 2015
Kota Bitung
No. Uraian
2011 2012 2013 2014 2015 Rata-rata pertumbuhan
(%) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 PENDAPATAN 470,440,997,652.63 555,570,392,064.59 651,336,944,328.88 740,132,180,691.00 724,062,475,263.30 11.70%
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
25,394,063,796.63 38,435,120,911.59 55,173,113,990.88 83,520,151,103.00 106,133,530,054.30 43.34%
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 15,419,397,097.00 17,723,643,955.00 26,162,693,540.00 33,493,759,019.00 37,360,100,376.00 25.53%
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 4,442,723,160.00 12,447,169,236.00 18,733,227,432.00 33,365,953,410.00 44,406,734,633.00 85.47%
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2,137,860,157.00 2,348,938,426.00 3,417,640,904.00 3,120,050,638.00 2,945,625,375.00 10.27%
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
3,394,083,382.63 5,915,369,294.59 6,859,552,114.88 13,540,388,036.00 21,421,069,670.30 61.46%
1.2 DANA PERIMBANGAN 353,630,749,839.00 440,111,231,759.00 492,770,558,386.00 550,441,543,914.00 503,702,709,603.00 9.91%
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bukan Hasil Pajak
21,178,128,839.00 27,801,382,759.00 27,644,076,386.00 27,826,740,914.00 15,983,321,603.00 -2.80%
1.2.2 Dana Alokasi Umum 304,453,621,000.00 379,300,339,000.00 421,672,562,000.00 469,745,053,000.00 437,048,958,000.00 10.05%
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 27,999,000,000.00 33,009,510,000.00 43,453,920,000.00 52,869,750,000.00 50,670,430,000.00 16.76%
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
91,416,184,017.00 77,024,039,394.00 103,393,271,952.00 106,170,485,674.00 114,226,235,606.00 7.19%
79
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
1.3.1 Pendapatan Hibah 442,825,000.00 0%
1.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
16,355,673,457.00 19,181,430,394.00 22,924,490,952.00 29,114,068,674.00 29,016,483,606.00 15.86%
1.3.3 Dana Penyesuaian Otonomi Khusus
74,617,685,560.00 57,842,609,000.00 80,468,781,000.00 77,056,417,000.00 85,209,752,000.00 5.74%
2 BELANJA 488,279,829,001.91 576,658,615,934.50 694,628,934,232.29 805,392,320,954.80 815,622,604,521.10 13.94%
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
276,942,298,892.00 289,986,659,532.00 307,631,056,410.00 338,789,335,686.00 389,207,030,275.00 8.95%
2.1.1 Belanja Pegawai 253,538,020,183.00 281,030,795,842.00 296,533,059,718.00 324,731,422,559.00 362,968,314,718.00 9.41%
2.1. 2 Belanja Hibah 13,020,295,500.00 7,980,462,500.00 5,446,250,000.00 11,785,000,000.00 24,952,432,000.00 39.41%
2.1.3 Belanja Bantuan Sosial 9,038,382,000.00 - 4,658,750,000.00 1,350,750,000.00 196,000,000.00 -64.12%
2.1.4 Belanja Bunga 157,402,475.00 97,663,144.00 0%
2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota
459,014,934.00 409,458,546.00 462,496,692.00 580,688,127.00 719,174,899.00 12.89%
2.1.6 Belanja Tidak Terduga 729,183,800.00 468,279,500.00 530,500,000.00 341,475,000.00 371,108,658.00 -12.36%
2.2 BELANJA LANGSUNG 211,337,530,109.91 286,671,956,402.50 386,997,877,822.29 466,602,985,268.80 426,415,574,246.10 20.65%
2.2.1 Belanja Pegawai 36,755,846,671.27 39,913,788,131.79 42,543,650,452.82 62,819,731,055.98 71,618,438,203.25 19.21%
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 69,185,654,332.74 97,846,754,406.80 149,024,289,552.14 187,904,618,662.03 155,826,953,280.47 25.69%
2.2.3 Belanja Modal 105,396,029,105.90 148,911,413,863.91 195,429,937,817.34 215,878,635,550.80 198,970,182,762.38 18.79%
3 Pembiayaan Netto 17,838,831,349.28 21,088,223,869.91 43,291,989,903.41 65,260,140,263.80 91,560,129,257.80 53.64%
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
14,645,989,823.28 18,227,882,369.91 32,641,989,903.41 62,010,140,263.80 87,812,129,257.80 58.78%
80
RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021
3.1.1 Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya
14,554,193,123.28 18,097,552,369.91 32,286,039,225.41 61,836,469,063.80 87,164,170,557.80 58.81%
3.1.3 Penerimaan kembali Investasi
91,796,700.00 130,330,000.00 355,950,678.00 173,671,200.00 647,958,700.00 109.24%
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
3,192,841,526.00 2,860,341,500.00 10,650,000,000.00 3,250,000,000.00 3,748,000,000.00 51.94%
3.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
2,250,000,000.00 2,250,000,000.00 10,650,000,000.00 3,250,000,000.00 3,748,000,000.00 79.79%
3.2.2 Pembayaran Pokok Utang 942,841,526.00 610,341,500.00 - - - 0%
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 81
Struktur APBD Kota Bitung dari Tahun Anggaran 2011 sampai dengan
2015 pada tabel 3.1 dapat diuraikan sebagai berikut.
A. Pendapatan Daerah
Untuk komponen pendapatan terdiri dari:
1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah,
Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang
Sah;
2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi
Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi
Khusus;
3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari
Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya.
Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kota Bitung pada
tahun 2011-2015 sebesar 11,70 persen. Dari tiga komponen
pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki potensi
pertumbuhan rata-rata yang lebih tinggi dari dua komponen lainnya,
meskipun Dana Perimbangan memiliki kontribusi yang besar, namun
rata-rata pertumbuhan per tahun hanyalah sebesar 9,91 persen. PAD
Kota Bitung mengalami pertumbuhan paling tinggi di tahun 2012 dan
2014 mencapai 51,35 dan 51,38 persen. Penyebabnya bukan pola
normal pertumbuhan PAD, tetapi adanya Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah yang kemudian
masuk sebagai PAD di Tahun 2012 dan PBB-P2 di Tahun 2014.
Secara kapasitas keuangan, maka dapat diketahui bahwa struktur
pendapatan Kota Bitung masih bergantung pada komponen Dana
Perimbangan (APBN), sehingga masih membutuhkan perhatian yang
cukup serius dalam pengembangan potensi-potensi yang bias
menambah porsi kontribusi PAD terhadap pendapatan Kota
Bitung.Ketergantungan pendapatan terhadap komponen Dana
Perimbangan mengindikasikan kelemahan terhadap ketidakpastian
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 82
jumlah pendapatan dalam rangka perencanaan penganggaran per
tahunnya.
Selain itu, kelemahan lainnya adalah aliran Dana Perimbangan bukan
merupakan kewenangan Pemerintah Kota Bitung, sehingga bisa saja
terjadi keterlambatan proses pencairan maupun proses serupa yang
mempengaruhi besaran struktur APBD Kota Bitung. Sebaliknya bila
sumber pendapatan terbesar berasal dari PAD, maka proyeksi
pendapatan akan lebih dapat diprediksi dengan baik, sehingga
mempermudah perencanaan program dan kegiatan pembangunan.
Pendapatan Daerah Kota Bitung dari tahun ke tahun terus
meningkat, hal ini dapat dilihat dari target dan realisasi Pendapatan
Daerah tahun 2011 sampai dengan 2015 seperti tabel berikut ini.
Tahun
Anggaran
Target Setelah
Perubahan APBDRealisasi %
Bertambah/
Berkurang
2011 487,359,959,461.00 490,636,327,652.63 100.67 3,276,368,191.63
2012 543,661,389,911.00 555,570,392,064.59 102.19 11,909,002,153.59
2013 635,629,065,296.00 651,336,944,328.00 102.47 15,707,879,032.00
2014 729,466,744,841.00 745,132,180,691.00 102.15 15,665,435,850.00
2015 725,429,140,000.00 724,062,475,263.30 99.81 -1,366,664,736.70
Rata-rata 624,309,259,901.80 633,347,663,999.90 101.45
Tabel 3.2
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kota Bitung Tahun Anggaran 2011-2015
Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011 s.d. 2014
Laporan Realisasi Anggaran APBD 2015
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 83
Untuk pencapaian target dan realisasi dari Pendapatan dapat dilihat
pada gambar 3.1.
B. Belanja Daerah
Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja
daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan
Pemerintah yag menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota
yang terdiri dari urusan Wajib, Urusan Pilihan dan urusan yang
penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat
dilaksanakan bersama antara pemerintah dan Pemerintah Daerah
atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan. Untuk komponen belanja daerah terdiri dari:
1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja
Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah,
Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan
Belanja Tidak Terduga; dan
2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja
Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.
0.00
100,000,000,000.00
200,000,000,000.00
300,000,000,000.00
400,000,000,000.00
500,000,000,000.00
600,000,000,000.00
700,000,000,000.00
800,000,000,000.00
2011 2012 2013 2014 2015
Gambar 3.1Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bitung
Tahun Anggaran 2011-2015
Target APBD Realisasi APBD
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 84
Proporsi Belanja pada sebuah APBD memiliki indikasi terhadap
penggunan kapasitas keuangan daerah dalam hal alokasi belanja
penunjang capaian indikator pembangunan.Proporsi Belanja Tidak
Langsung dan Belanja Langsung Kota Bitung berdasarkan tabel 3.1
dari tahun ke tahun semakin membaik. Pada tahun 2011 dan 2012
proporsi Belanja Tidak Langsung masih lebih besar dari Belanja
Langsung, yaitu 56,72 persen dan 43,28 persen. Mulai tahun 2013
sampai 2015, proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap Belanja
Langsung mengalami perubahan yang membaik. Pada tahun 2013
proporsi Belanja Langsung lebih besar dari Belanja Tidak Langsung,
yaitu 55,71 berbanding 44,29 persen. Pada tahun 2014 mengalami
peningkatan proporsi Belanja Langsung terhadap Belanja Tidak
Langsung sebesar 57,93 persen dan 42,07 persen, dimana terjadi
pengingkatan sebesar 2,22 persen dari proporsi tahun sebelumnya.
Pada tahun 2015 mengalami penurunan 5,65 persen proporsi Belanja
Langsung terhadap Belanja Tidak Langsung menjadi 52,28 persen dan
47,72 persen.
Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah
Tahun Anggaran 2011-2015, disusun menggunakan pendekatan
anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input
yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap
Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan
anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan
anggaran.
Selama periode Tahun Anggaran 2011-2015, dari akumulasi rata-
rata target Belanja Daerah sebesar Rp. 662.329.733.991,86 terealisasi
sebesar Rp. 621.407.227.306,10 atau 94,18 persen, yang secara lebih
terinci disajikan pada Tabel 3-4.
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 85
Tabel 3.4
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bitung
2011-2015
Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011-2015
*) Laporan Realisasi APBD TA. 2015
Gambar3.2
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bitung
Tahun Anggaran 2011-2015
Sumber : BPKBMD dan Bapeda Kota Bitung (Data Diolah).
Belanja daerah terbagi ke dalam dua kelompok belanja yaitu: (a)
Belanja Tidak Langsung (BTL) dan (b) Belanja Langsung (BL).
1) Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung terdiri atas: (a)Belanja Pegawai, (b) Belanja
Bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan
Sosial, dan (f) Belanja Tidak Terduga. Selama periode Tahun Anggaran
2011-2015 rata-rata terealisasi sebesar 93.74 persen dari target yang
telah ditetapkan sebagaimana disajikan pada Tabel 3-6.
0.00
100,000,000,000.00
200,000,000,000.00
300,000,000,000.00
400,000,000,000.00
500,000,000,000.00
600,000,000,000.00
700,000,000,000.00
800,000,000,000.00
900,000,000,000.00
2011 2012 2013 3014 2015Target Realisasi
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 86
Tabel 3.5
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kota Bitung
Tahun Anggaran 2011-2015
Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011-2014
Dan Laporan Realisasi APBD TA. 2015
2. Belanja Langsung (BL)
Belanja Langsung terdiri dari: (a)Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang
dan Jasa, serta (c) Belanja Modal. Selama periode Tahun Anggaran
2011-2015, rata-rata realisasi Belanja Langsung secara akumulatif
tidak mencapai target, yaitu sebesar 94,72persen (tabel 3.7).
Tabel 3.6
Target dan Realisasi Belanja Langsung Kota Bitung
Tahun Anggaran 2011-2015
Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011-2015 Dan Laporan Realisasi APBD TA. 2015
Tahun
Anggaran
Target Setelah
Perubahan APBDRealisasi %
Bertambah/Berkuran
g
2011 287,104,714,881.45 276,942,298,892.00 96.46 -10,162,415,989.45
2012 304,152,610,336.91 289,986,659,532.00 95.34 -14,165,950,804.91
2013 331,497,422,266.00 307,631,056,410.00 92.80 -23,866,365,856.00
2014 370,733,293,586.80 338,789,335,686.00 91.38 -31,943,957,900.80
2015 419,782,619,935.80 389,207,030,275.00 92.72 -30,575,589,660.80
Rata-rata 342,654,132,201.39 320,511,276,159.00 93.74
Tahun
Anggaran
Target Setelah
Perubahan APBDRealisasi %
Bertambah/Berkuran
g
2011 211,726,596,176.83 207,049,625,563.00 97.79 -4,676,970,613.83
2012 254,856,331,944.00 248,658,896,541.00 97.57 -6,197,435,403.00
2013 325,894,019,891.00 303,861,408,758.49 93.24 -22,032,611,132.51
2014 417,439,920,318.00 377,938,364,711.00 90.54 -39,501,555,607.00
2015 388,461,140,622.00 366,971,460,162.00 94.47 -21,489,680,460.00
Rata-rata 319,675,601,790.37 300,895,951,147.10 94.72
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 87
Gambar 3.3
Target dan Realisasi Belanja Langsung Kota Bitung
Tahun Anggaran 2011-2015
Sumber : BPKBMD dan Bappeda Kota Bitung (Data Diolah).
C. Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya. Secara garis besar, analisis pembiayaan
bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan
pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelmnya terhadap
surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan
kebijakan pembiayaan dimasa yang akan datang dalam rangka
penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Realisasi
pembiayaan daerah pemerintah kota Bitung mulai tahun 2011-2015
dari tabel 3.8 dapat dilihat bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih
besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi
oleh SILPA tahun lalu.
Adapun untuk target dan realisasi pembiayaan daerah adalah sebagai
berikut:
1) Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan antara lain berasal dari: (a) Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA), (b) Penerimaan Kembali
0.00
50,000,000,000.00
100,000,000,000.00
150,000,000,000.00
200,000,000,000.00
250,000,000,000.00
300,000,000,000.00
350,000,000,000.00
400,000,000,000.00
450,000,000,000.00
2011 2012 2013 2014 2015
Target Realisasi
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 88
Investasi Dana Bergulir. Selama periode Tahun Anggaran 2011-2015
target penerimaan sebesar Rp. 42.963.042.395,26 sedangkan
realisasinya mencapai Rp. 43.067.626.323,64 atau 100,20 persen,
seperti disajikan dalam Tabel berikut ini.
Tabel 3.7
Rincian Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Kota Bitung Tahun Anggaran 2011-2015
Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011-2014
Dan Laporan Realisasi APBD TA. 2015
2). Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan terdiri dari Penyertaan modal (investasi)
Pemerintah Daerah dan pembayaran pokok utang. Khusus untuk
Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah terdiri dari
penyertaan modal pada BUMD dan dana bergulir. Rincian target dan
realisasi pengeluaran pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 3.8 Rincian Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
Kota Bitung Tahun Anggaran 2011-2015
Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011-2014 Dan Laporan Realisasi APBD TA. 2015
Tahun
Anggaran
Target Setelah
Perubahan APBDRealisasi %
Bertambah/
Berkurang
2011 14,664,193,123.28 14,645,989,823.28 99.88 -18,203,300.00
2012 18,217,552,369.91 18,227,882,369.91 100.06 10,330,000.00
2013 32,412,376,861.50 32,641,989,903.41 100.71 229,613,041.91
2014 61,956,469,063.80 62,010,140,263.80 100.09 53,671,200.00
2015 87,564,620,557.80 87,812,129,257.80 100.28 247,508,700.00
Rata-rata 42,963,042,395.26 43,067,626,323.64 100.20
Tahun
Anggaran
Target Setelah
Perubahan APBDRealisasi %
Bertambah/
Berkurang
2011 14,554,193,123.28 14,554,193,123.28 100.00 0.00
2012 18,097,552,369.91 18,097,552,369.91 100.00 0.00
2013 32,292,376,861.50 32,292,376,861.50 100.00 0.00
2014 61,836,469,063.80 61,836,469,063.80 100.00 0.00
2015 87,164,620,557.80 87,164,620,557.80 100.00 0.00
Rata-rata 42,789,042,395.26 42,789,042,395.26 100.00
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 89
3.1.2 Neraca Daerah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntasi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan
salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah
Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen Pemerintah
Daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar
untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka
pengelolaan suber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah
secara efisien dan efektif.
Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah
Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu
saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi
penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif
daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta
masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau
aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal
tertentu. Elemen utama neraca Pemerintah Daerah meliputi aset,
kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut
diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci. Perkembangan
Neraca Pemerintah Kota Bitung tahun 2011-2015 dan rata-rata
pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 90
Tabel 3.9
Neraca Pemerintah Kota Bitung dan Pertumbuhannya
Tahun 2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
1 ASET
1.1 ASET LANCAR
1.1.1 Kas 18,098,411,095.82 32,299,368,275.41 61,884,723,438.00 87,211,425,588.00 52,066,771,836.30 42.67
1.1.1.1 Kas di Kas Daerah 18,098,411,095.82 32,286,039,225.41 61,883,341,313.00 87,166,075,538.00 51,853,615,812.30
1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan - 11,675,000.00 - 44,817,000.00 -
1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran - 1,654,050.00 1,382,125.00 533,050.00 97,100,195.00
1.1.1.4 Kas di Bendahara BOS 116,055,829.00
1.1.2 Piutang 2,737,407,720.92 2,050,073,224.60 2,458,245,451.32 9,585,791,250.32 17,226,804,891.32 91.11
1.1.2.1 Piutang Pajak 1,072,234,403.00 408,189,644.60 446,027,298.32 7,577,818,101.32
1.1.2.2 Piutang Retribusi - 23,294,500.00 109,583,600.00 107,058,150.00
1.1.2.3 Piutang Dana Bagi Hasil 1,323,884,232.92 1,613,564,330.00 1,897,609,803.00 1,900,914,999.00
1.1.2.4 Piutan Pendapatan Lain 341,289,085.00 5,024,750.00 5,024,750.00 10,109,238,740.32 17,226,804,891.32
1.1.3 Piutang lain-lain 777,411,548.00 504,910,017.00 1,061,147,559.09 590,862,100.09 67,414,610.09 (14.45)
1.1.3.1 Piutang Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah 402,250,500.00 402,250,500.00 504,995,626.00 506,352,490.00
1.1.3.2 Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah 44,895,000.00 28,095,000.00 455,957,500.00 17,095,000.00
1.1.3.3 Piutang Lain-lain - Lainnya 330,266,048.00 74,564,517.00 100,194,433.09 67,414,610.09 67,414,610.09
1.1.4 Persediaan 3,399,345,756.00 1,959,684,582.78 1,954,077,978.25 6,868,618,463.84 6,606,915,315.89 51.26
1.1.4.1 Persediaan Alat Tulis Kantor 118,983,250.00 189,054,550.00 171,091,900.00 239,892,621.00
1.1.4.2 Persediaan Alat Listrik 2,052,500.00 2,817,000.00 - 1,389,750.00
1.1.4.3 Persediaan Material / Bahan 3,278,274,006.00 1,762,038,032.78 1,749,169,088.25 6,609,569,492.84
1.1.4.4 Persediaan Benda Pos 36,000.00 180,000.00 450,000.00 315,000.00
1.1.4.5 Persediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih - 5,595,000.00 33,366,990.00 17,451,600.00
JUMLAH ASET LANCAR 31,926,741,145.66 41,328,703,924.17 72,831,665,415.32 104,256,697,402.25 68,718,862,487.52 28.68
1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG
1.2.1 Investasi Non Permanen 4,060,268,100.00 4,429,938,100.00 4,046,607,622.00 4,897,068,222.00 5,579,105,066.50 8.85
1.2.2 Investasi Permanen 10,563,800,000.00 12,901,034,606.00 24,389,903,436.00 29,845,801,390.00 22,766,477,382.40 27.46
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 14,624,068,100.00 17,330,972,706.00 28,436,511,058.00 34,742,869,612.00 28,345,582,448.90 21.59
1.3 ASET TETAP
1.3.1 Tanah 59,187,982,176.00 67,997,069,976.00 69,578,222,856.00 71,377,813,856.00 71,377,813,856.00 4.95
1.3.2 Peralatan dan Mesin 170,168,007,982.50 184,990,983,240.50 195,201,037,397.58 221,300,895,841.58 236,836,417,835.58 8.66
1.3.3 Gedung dan Bangunan 190,984,050,576.00 234,914,103,405.00 276,118,133,409.00 323,366,408,434.00 352,894,206,934.00 16.70
1.3.4 Jalan, Jaringan dan Instalasi 372,839,426,630.17 441,222,237,844.17 508,345,236,351.99 600,548,075,010.03 712,166,962,540.03 17.57
1.3.5 Aset Tetap Lainnya 10,909,075,298.00 11,949,536,098.00 12,696,323,598.00 13,800,847,646.00 16,440,576,709.00 10.90
1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 16,077,559,000.00 1,061,821,075.00 4,363,524,500.00 1,509,600,000.00 2,381,242,500.00 52.47
1.3.7 Akumulasi Penyusutan - - (410,988,327,331.30)
JUMLAH ASET TETAP 820,166,101,662.67 942,135,751,638.67 1,066,302,478,112.57 1,231,903,640,787.61 981,108,893,043.31 5.81
1.4 DANA CADANGAN - -
1.5 ASET LAINNYA
1.5.1 Tagihan Jangka Panjang 3,138,620,860.00
1.5.2 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 3,261,742,288.00 3,184,994,860.00 3,184,994,860.00 3,173,934,860.00
1.5.3 Aset Lain-Lain - 4,361,831,405.00 25,374,579,701.10 26,518,811,581.10 26,132,631,581.10
JUMLAH ASET LAINNYA 3,261,742,288.00 7,546,826,265.00 28,559,574,561.10 29,692,746,441.10 29,271,252,441.10 103.09
JUMLAH ASET 863,064,488,171.41 1,003,827,586,709.46 1,190,656,758,158.33 1,400,595,954,242.96 1,107,444,590,420.83 7.91
2 KEWAJIBAN
2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 724,364,328.69 628,764,413.91 1,146,856,963.20 1,103,709,706.20 2,290,734,821.20 43.25
2.1.1 Utang Perhitungan fihak Ketiga (PFK) 858,725.91 (4,683,586.09) 48,254,374.20 1,988,030.20 2,601,923.20
2.1.2 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 660,137,602.78 -
2.1.3 Pendapatan Diterima Dimuka - - 193,747,500.00
2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya 63,368,000.00 633,448,000.00 1,098,602,589.00 1,101,721,676.00 2,094,385,398.00
2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - -
2.2.1 Utang Dalam Negeri - -
2.2.2 Utang Luar Negeri - -
JUMLAH KEWAJIBAN 724,364,328.69 628,764,413.91 1,146,856,963.20 1,103,709,706.20 2,290,734,821.20 43.25
3 EKUITAS DANA
3.1 EKUITAS DANA LANCAR 24,288,211,792.05 36,185,271,685.88 66,211,337,463.46 103,152,987,696.05
3.1.1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 18,097,552,369.91 32,292,376,861.50 61,836,469,063.80 87,164,620,557.80
3.1.2 Cadangan Untuk Piutang 3,514,819,268.92 2,554,983,241.60 3,519,393,010.41 10,176,653,350.41
3.1.3 Cadangan Untuk Persediaan 3,399,345,756.00 1,959,684,582.78 1,954,077,978.25 6,868,618,463.84
3.1.4 Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang (723,505,602.78) (633,448,000.00) (1,098,602,589.00) (1,101,721,676.00)
3.1.5 Pendapatan yang ditangguhkan - 11,675,000.00 - 44,817,000.00
3.2 EKUITAS DANA INVESTASI 838,051,912,050.67 967,013,550,609.67 1,123,298,563,731.67 1,296,339,256,840.71
3.2.1 Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang 14,624,068,100.00 17,330,972,706.00 28,436,511,058.00 34,742,869,612.00
3.2.2 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 820,166,101,662.67 942,135,751,638.67 1,066,302,478,112.57 1,231,903,640,787.61
3.2.3 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya 3,261,742,288.00 7,546,826,265.00 28,559,574,561.10 29,692,746,441.10
3.2.4 Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang - -
3.3 EKUITAS DANA CADANGAN - -
3.3.1 Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan - -
JUMLAH EKUITAS DANA 862,340,123,842.72 1,003,198,822,295.55 1,189,509,901,195.13 1,399,492,244,536.76 1,105,153,855,599.63 7.88
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 863,064,488,171.41 1,003,827,586,709.46 1,190,656,758,158.33 1,400,595,954,242.96 1,107,444,590,420.83 7.91
RATA-RATA
PERTUMBUHURAIAN
TAHUNNO
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 91
Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan
dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat
ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di
masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat
diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2)
investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset
lainnya.
Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa asset Pemerintah
Kota Bitung dari tahun 2011 sampai 2015 mengalami rata-rata
pertumbuhan 7,91 persen dengan rincian, asset lancar mengalami
rata-rata pertumbuhan sebesar 26,68 persen dan asset tetap
mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 5,81 persen.
Kewajiban mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 43,25 persen
walaupun pertumbuhannya mengalami fluktuatif.
Dari neraca daerah, dapat diketahui kemampuan keuangan
pemerintah daerah melalui rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio
aktivitas serta kemampuan asset daerah untuk menyediakan dana
pembangunan daerah. Tabel di bawah ini menyajikan analisis rasio
keuangan pemerintah kota Bitung tahun 2011-2015.
Tabel 3.12
Analisa Rasio Keuangan Kota Bitung
Tahun 2011-2015
Sumber : BPKBMD dan Bappeda Kota Bitung (data diolah)
Tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui
berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara
kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang
lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah
2011 2012 2013 2014 2015
% % % % %
I Rasio Likuiditas
1 Rasio lancar (current ratio ) 4,407.55 6,573.00 6,350.54 9,446.03 2,999.86 6.56
2 Rasio cepat (quick ratio ) 3,938.27 6,261.33 6,180.16 8,823.70 2,711.44 7.80
3 Rasio Kas 2,498.52 5,136.96 5,396.03 7,901.66 2,272.93 21.46
II Rasio Solvabilitas
1 Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset 0.0839 0.0626 0.0963 0.0788 0.2068 43.18
2 Rasio Total Hutang Terhadap Ekuitas 0.0840 0.0627 0.0964 0.0789 0.2073 43.27
Rata-rata
pertumbuhanNO URAIAN
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 92
rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas antara lain rasio
lancar (current ratio) dan rasio cepat (quick ratio) dan rasio kas (Cash
ratio).
Rasio lancar (current ratio) adalah rasio yang digunakan untuk
mengukur kemampuan dalam membayar kewajiban jangka pendek
dengan menggunakan aset lancar yang dimilki. Rasio ini menunjukkan
apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi
kewajiban yang jatuh tempo. Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa
rasio lancar Pemerintah Kota Bitung selama tahun 2011- 2015
mempunyai nilai lebih dari 100%, yang berarti bahwa Pemerintah Kota
Bitung dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.
Rasio cepat (quick ratio) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur
kemampuan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan
menggunakan aset yang lebih lancar. Dalam rasio ini komponen aset
lancar dikurangi oleh persediaan, karena meskipun persediaan masuk
dalam kategori aset lancar, namun memerlukan tahap untuk menjadi
kas. Apalagi persediaan di pemerintah daerah bukan merupakan
barang dagangan, sehingga untuk mendapatkan rasio aset cepat
persediaan menjadi komponen pengurang aset lancar. Hasil analisis
rasio menunjukkan bahwa rasio cepat Pemerintah Kota Bitung selama
tahun 2011 sampai dengan 2015 juga mempunyai nilai lebih dari
100%, yang berarti bahwa Pemerintah Kota Bitung dapat memenuhi
kewajiban yang jatuh tempo. Demikian halnya dengan rasio kas, jauh
melebihi kemampuan pada rasio lancar dan rasio cepat, karena kas
memiliki likuiditas lebih tinggi.
Rasio solvabilitas, yaitu perbandingan total aset dengan total utang,
dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah
dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka
pendek maupun jangka panjang. Pada tabel tersebut menunjukkan
bahwa rasio utang terhadap total aset dan rasio utang terhadap
ekuitas sangat rendah dan cenderung fluktuatif dari tahun 2011-2015,
hal ini menunjukan bahwa total kewajiban Pemerintah Kota Bitung
dapat ditutupi oleh total aset ataupun oleh modal Pemerintah Kota
Bitung.
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 93
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2011-2016
Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini:
1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah
menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada
tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah
menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan
pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah
menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang
telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus
diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi
pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan
efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran
daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah
daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan
keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang
terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada
pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yangditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan
transparan, pemerintah daerah telah menyampaikan
pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK).
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 94
Dalam penyusunan data yang digunakan terkait dengan APBD Tahun
2011-2015 adalahdata APBD yang sudah diaudit oleh BPK.
A. Kebijakan Pendapatan Daerah
Transparansi dan penyederhanaan proses penetapan pajak daerah
maupun retribusi daerah merupakan langkah alternatif yang akan
dikembangkan dan ditingkatkan dalam memupuk rasa kedekatan dan
tanggung jawab antara masyarakat selaku wajib pajak/retribusi
dengan pemerintah kota.
Untuk menjamin pencapaian target dan optimalisasi pendapatan
daerah maka berbagai uipaya dan strategi yang dilakukan yakni :
1. Memantapkan pelaksanaan sistem pungutan yang berorientasi
pada peningkatan pengawasan baik pengawasan fungsional
maupun pengawasan melekat;
2. Meningkatkan intensifikasi operasional pungutan pendapatan
daerah;
3. Melanjutkan upaya peningkatan sumber daya aparatur pengelola
pendapatan baik segi mental maupun ketrampilan sehingga benar-
benar dapat diandalkan sebagai aparat pemungut yang cakap,
terampil, jujur dan berhasil.
4. Pemantapan fungsi Dinas Pendapatan Daerah selaku koordinator
Pendapatan Daerah dan terus membina dan menigkatkan
koordinasi dengan Perangkat Daerah atau unit kerja terkait dalam
usaha peningkatan pendapatan daerah;
5. Melakukan pembinaan dan mendorong peningkatan potensi dan
kemampuan pajak dan retribusi untuk dapat melaksanakan
kewajibannya;
6. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan
retribusi melalui pengembangan dan peningkatan kualitas
prasarana dan sarana pelayanan yang telah dimiliki.
7. Memberikan sanksi yang tegas dan adil kepada wajib pajak dan
wajib tertribusi.
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 95
8. Meningkatkan pendapatan daerah dengan menerapkan sistem
pembayaran pajak secara on-line dan ekstensifikasi sumber-
sumber pendapatan.
9. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
B. Kebijakan Belanja Daerah
Berkaitan dengan kebutuhan belanja yang cenderung meningkat yang
belum dapat diimbangi dengan peningkatan sumber pendapatan yang
memadai, maka diperlukan upaya-upaya yang mengarah pada
peningkatan efektifitas dan efisiensi aparatur dan perangkat-
perangkat daerah, pelibatan dan peningkatan partisipasi masyarakat
melalui strategi :
1. Menata sistem dan mekanisme kerja perangkat kota agar lebih
responsif, akuntabel dan transparan sesuai dengan semangat dan
jiwa otonomi dan desentralisasi.
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan
kemasyarakatan.
3. Peningkatan pelayanan masyarakat di urusan pendidikan dan
kesehatan.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan jaringan
utilitas kota sebagai pelayanan dasar bagi masyarakat kota dengan
menyusun prioritas penanganannya (Infrastruktur).
5. Menciptakan suasana yang harmonis dan bersahabat yang
berlandaskan nafas keagamaan demi terciptanya kerukunan hidup
antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat.
C. Kebijakan Pembiayaan Daerah
Struktur APBD selain terdapat komponen pendapatan dan belanja
daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi: (a)
penerimaan pembiayaan, dan (b) pengeluaran pembiayaan.
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran
Proporsi pengeluaran yang digunakan untuk belanja aparatur
cenderung menurun. Pada tahun 2011, proporsi belanja aparatur
terhadap total pengeluaran mencapai 66.74 persen, menurun menjadi
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 96
64,88 persen tahun 2012, dan tahun 2015 menurun lagi menjadi
62.74 persen. Kondisi ini sepintas memperlihatkan bahwa APBD Kota
Bitung masih belum memberikan pelayanan yang optimal bagi publik
karena sebagian besar APBD Kota Bitung digunakan untuk belanja
pegawai dan kebutuhan aparatur. Perlu dipahami bahwa belanja
pegawai sebagian besar untuk belanja aparatur bidang pendidikan dan
kesehatan.
Tabel 3.13
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Bitung Tahun 2011-2015
No. Uraian
Total belanja untuk pemenuhan
kebutuhan aparatur
Total pengeluaran (Belanja +
Pembiayaan Pengeluaran)
Prosentase
(a) (b) (a)/(b)x100%
1 TA.
2011 325.134.399.256,00 487.184.765.106,00 66,74
2 TA.
2012 351.333.853.540,00 541.505.897.573,00 64,88
3 TA.
2013 406.674.338.548,00 622.142.465.168,49 65,37
4 TA.
2014 465.220.442.700,00 719.977.700.397,00 64,62
5 TA.
2015 476.788.116.527,00 759.926.490.437,00 62,74
Sumber : APBD, data diolah, DPKAD dan Bapeda Kota Bitung.
Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur pada data
tersebut diatas diperoleh dari perhitungan tabel Realisasi
belanja pemenuhan aparatur dibawah ini:
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 97
Tabel 3.14
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Sumber : APBD, data diolah, BPKBMD dan Bappeda Kota Bitung.
2011 2012 2013 2014 2015
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
A. Belanja Tidak Langsung 233.517.317.783 248.423.239.947 296.533.059.718 324.731.422.559 362.968.314.718
1 Belanja Gaji dan tunjangan 177.450.036.116 191.280.007.519 201.321.769.542 212.203.828.207 278.487.076.122
2 Belanja Tambahan Penghasilan 53.053.451.882 53.537.879.205 92.208.307.450 109.480.678.907 80.578.534.965
3Belanja Penerimaan Anggota dan pimpinan
DPRD serta Operasional KDH/WKDH
1.761.600.000 1.753.200.000 1.497.000.000 1.710.000.000 1.894.800.000
4 Belanja pemungutan Pajak Daerah 1.252.229.785 1.852.153.223 1.505.982.726 1.336.915.445 2.007.903.631
B. Belanja Langsung 91.617.081.473 102.910.613.593 110.141.278.830 140.489.020.141 113.819.801.809
1 Belanja Honorarium PNS 6.894.264.400 6.943.653.484 5.124.224.730 4.308.584.250 4.325.666.975
2 Belanja Honorarium Non PNS 27.981.054.637 26.904.513.085 28.280.024.495 46.559.149.401 57.308.861.474
3 Belanja uang Lembur 1.134.774.800 158.553.350 - 14.895.000 -
4 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 97.000.000 78.000.000 380.000.000 35.000.000 350.400.000
5Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi &
Bimbingan Teknis PNS
2.166.869.000 2.890.145.000 2.352.154.500 1.950.039.000 972.768.000
6 Belanja premi asuransi kesehatan 752.000.000 751.970.000 661.977.500 1.428.544.189 801.759.400
7 Belanja makan dan minum pegawai - - -
8 Belanja pakaian dinas dan atributnya 1.327.573.500 1.618.775.000 1.884.626.625 1.218.661.500 1.947.547.500
9 Belanja pakaian kerja 339.433.500 420.414.750 479.406.000 751.926.500 674.346.000
10 Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1.068.416.250 1.493.578.100 2.031.602.891 3.113.933.450 2.669.402.960
11 Belanja perjalanan dinas 18.095.857.914 23.197.663.931 28.438.772.167 33.447.278.519 14.706.685.154
12 Belanja perjalanan pindah tugas - - - -
13 Belanja pemulangan pegawai - - - -
14Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair,
Peralatan dan perlengkapan dll)
31.759.837.472 38.453.346.893 40.508.489.922 47.661.008.332 30.062.364.346
15 Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor 1.609.738.726 2.111.052.000 -
16Belanja Modal pengadaan Alat-alat Angkutan
darat Bermotor Sedan
1.019.938.000 - -
17Belanja Modal pengadaan Alat-alat Angkutan
darat Bermotor Station Wagon
5.487.800.000 4.282.654.000 8.695.568.200 4.128.815.000 1.738.900.000
18Belanja Modal pengadaan Alat-alat Angkutan
darat Bermotor Sepeda Motor
323.540.000 781.810.000 738.843.624 3.590.128.400 818.928.000
19Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.269.684.000 1.903.015.900 3.007.354.733 4.665.015.518 2.287.837.999
20 Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.166.904.096 1.834.802.500 4.990.652.850 4.416.804.894 4.903.632.898
21 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 2.519.479.700 1.899.910.000 3.679.295.100 5.107.367.743 2.530.214.900
22 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 398.012.000 335.682.300 340.645.500 611.430.050
23Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan
Rumah Tangga
503.985.000 1.375.359.150 412.444.000 989.027.502 5.487.102.149
24 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 99.162.000 424.328.000 1.809.258.750 1.184.638.100 1.232.057.400
25Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
516.519.000 35.457.000 100.640.000 472.815.800 149.263.000
26Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan
Telepon
321.841.600 374.769.214 328.789.451 745.648.900
27Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
15.711.377.350 21.310.454.102 12.796.413.714 20.705.365.425 10.035.688.000
28Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian Rumah Jabatan
1.455.094.000 1.784.052.727 - 362.700.000
29Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian Rumah Dinas
376.700.000 - 2.588.646.000 681.251.000 878.740.000
TOTAL 325.134.399.256 351.333.853.540 406.674.338.548 465.220.442.700 476.788.116.527
No. Uraian
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 98
3.2.2 Analisis Pembiayaan
Untuk menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam
penganggaran dikenal pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah
semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua
penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima
kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya.
Tabel 3.15 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Tahun 2011 s/d 2015
Sumber : APBD, data diolah, BPKBMD dan Bappeda Kota Bitung.
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah realisasi pendapatan dari
tahun 2011 sampai dengan 2014 terus meningkat, namun pada tahun
2015 mengalami penurunan. Sedangkan Belanja Daerah cenderung
terus meningkat. Sebagai catatan pada tahun 2015 realisasi belanja
lebih besar dari realisasi pendapatan. Untuk mengetahui lebih lanjut
defisit riil Kota Bitung dapat dilihat pada Tabel berikut ini.
Tahun
Anggaran
Realisasi Pendapatan
Daerah (Rp)
Realisasi Belanja Daerah
(Rp)
2011 490.636.327.652,63 483.991.924.455,00
2012 555.570.392.064,59 538.645.556.073,00
2013 651.336.944.328,00 611.492.465.168,49
2014 745.132.180.691,00 716.727.700.397,00
2015 724.062.475.263,30 756.178.490.437,00
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 99
Tabel 3.16
Defisit Riil Anggaran Kota Bitung
Sumber : APBD, data diolah, BPKBMD dan Bappeda Kota Bitung. Berdasarkan tabel tersebut ini selama kurun waktu 2013-2015, APBD
Kota Bitung mengalami surplus artinya realisasi pendapatan daerah
melebihi realisasi belanja daerah, masing-masing sebesar
Rp.29.194479.159,51 dan Rp. 25.154.480.294,00. Namun pada tahun
2015 mengalami defisit, yang artinya realisasi pendapatan daerah
kurang dari realisasi belanja daerah yakni sebesar Rp.
35.864.015.173,70.
Selanjutnya untuk mendapatkan surplus atau defisit riil harus
diperhitungkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah berupa Sisa
Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya dan
Penerimaan kembali dari pemberian dana bergulir.
Tabel 3.17
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Sumber : Data sudah diolah, BPKBMD dan Bappeda Kota Btiung.
2013 2014 2015
(Rp) (Rp) (Rp)
1. Realisasi Pendapatan Daerah 651.336.944.328,00 745.132.180.691,00 724.062.475.263,30
Dikurangi Realisasi:
2. Belanja Daerah 611.492.465.168,49 716.727.700.397,00 756.178.490.437,00
3. PengeluaranPembiayaan Daerah 10.650.000.000,00 3.250.000.000,00 3.748.000.000,00
Defisit Riil 29.194.479.159,51 25.154.480.294,00 (35.864.015.173,70)
No. Uraian
No. Uraian 2013 2014 2015
1. Realisasi Pendapatan Daerah 651.336.944.328,00 745.132.180.691,00 724.062.475.263,30
Dikurangi Realisasi:
2. Belanja Daerah 611.492.465.168,49 716.727.700.397,00 756.178.490.437,00
3. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 10.650.000.000,00 3.250.000.000,00 3.748.000.000,00
A. Defisit Riil 29.194.479.159,51 25.154.480.294,00 (35.864.015.173,70)
Ditutupi oleh realisasi penerimaan
Pembiayaan
1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 32.286.039.225,41 61.836.469.063,80 87.164.170.557,80
(SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya
2 Penerimaan kembali dari Pemberian 355.950.678,00 173.671.200,00 647.958.700,00
Dana Bergulir
B. Total Realisasi Penerimaan 32.641.989.903,41 62.010.140.263,80 87.812.129.257,80
Pembiayaan Daerah
A+B Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 61.836.469.062,92 87.164.620.557,80 51.948.114.084,10
Tahun Berkenaan
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 100
Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa pada tahun 2013-2015
Pemerintah Kota Bitung mempunyai surplus riil yang cukup besar
sebagai akumulasi dari surplus ditambah penerimaan pembiayaan
yang relatif besar. Sementara pengeluaran pembiayaan lebih kecil.
Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah
Kota Bitung cukup kuat untuk membiayai belanja langsung dan
belanja tidak langsung.
SILPA menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005
merupakan Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama satu periode anggaran. Berkaitan dengan
keberadaan SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) tersebut dapat
bermakna positif ataupun negatif.
Bermakna positif Jika SILPA tersebut merupakan hasil dari efektifnya
penerimaan PAD sehingga terjadi overtarget dan dibarengi oleh
efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah. Sedangkan SILPA
bermakna negatif bila berasal dari tertundanya belanja langsung
program dan kegiatan pada pemerintah daerah.
SILPA yang terdapat pada APBD Kota Bitung sebagian besar berasal
dari tertundanya belanja langsung program dan Kegiatan. Hasil
evaluasi terhadap SILPA tersebut diharapkan untuk rencana kedepan
jumlah SILPA Kota Bitung dapat diperkecil.
3.3 Kerangka Pendanaan
Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari Rencana
Kerja Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan
operasional anggaran dan alokasi sumberdaya, sementara itu
kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan
program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan
belanja daerah secara efektif dan efisien.
3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat
ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 101
pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus
dibayar dalam satu tahun anggaran.
Tabel 3.18
Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta
Prioritas Utama Kota Bitung
Sumber: BPKBMD dan Bappeda Kota Bitung (Data diolah)
Pertumbuhan belanja periodik prioritas utama untuk belanja tidak
langsung Kota Bitung berasal dari belanja gaji dan tunjangan, Belanja
Penerimaan Anggota dan pimpinan DPRD serta Operasional
KDH/WKDH dan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masing
masing mencapai 12,42 persen, 2,49 persen dan 17,05 persen.
Sedangkan untuk belanja langsung pertumbuhan paling tinggi berasal
dari belanja beasiswa pendidikan PNS, yaitu sebesar 294,49 persen.
3.3.2 Proyeksi Data Masa Lalu
Hal utama yang perlu diperkirakan dalam penghitungan
kemampuan anggaran adalah pendapatan daerah. Ini karena akan
berkaitan dengan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan
pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik.
Proyeksi data masa lalu merupakan proyeksi data untuk lima tahun
kedepan yang didasarkan pada rata-rata pertumbuhan selama lima
tahun kebelakang. Adapun proyeksi untuk lima tahun kedepan,
meliputi : proyeksi pendapatan, serta proyeksi belanja tidak langsung
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 pertumbuhan
A. Belanja Tidak Langsung 180,621,268,376 194,983,023,886 204,324,752,268 215,250,743,652 282,389,779,753 12.32
1 Belanja Gaji dan tunjangan 177,450,036,116 191,280,007,519 201,321,769,542 212,203,828,207 278,487,076,122 12.42
2Belanja Penerimaan Anggota dan pimpinan
DPRD serta Operasional KDH/WKDH 1,761,600,000 1,753,200,000 1,497,000,000 1,710,000,000 1,894,800,000 2.49
3 Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1,252,229,785 1,852,153,223 1,505,982,726 1,336,915,445 2,007,903,631 17.05
4 Belanja Bunga 157,402,475 97,663,144 - - - (34.49)
5 Belanja bagi Hasil - -
B. Belanja Langsung 7,388,045,869 7,130,322,327 8,636,267,646 13,227,429,829 17,142,111,492 25.10
1Belanja Honorarium PNS khusus guru dan tenaga
medis 2,890,966,600 2,577,003,074 3,071,078,995 7,059,302,672 9,321,433,885 42.56
2 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 97,000,000 78,000,000 380,000,000 35,000,000 350,400,000 294.49
3Belanja Jasa Kantor (Khusus tagihan bulanan
kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya) 4,400,079,269 4,475,319,253 5,185,188,651 6,133,127,157 7,470,277,607 14.41
4Belanja Sewa Gedung Kantor (yang telah ada
kontrak jangka panjangnya)-
5Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor
(yang telah ada kontrak jangka panjangnya)-
C. Pembiayaan Pengeluaran 942,840,651 610,341,500 - - - (8.82)
1. Pembentukan Dana Cadangan - -
2. Pembayaran pokok utang 942,840,651 610,341,500 (8.82)
TOTAL BELANJA WAJIB DAN
PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT
SERTA PRIORITAS UTAMA
188,952,154,896 202,723,687,713 212,961,019,914 228,478,173,481 299,531,891,245 12.68
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 102
dan belanja langsung yang periodik, wajib, mengikat serta prioritas
utama, yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :
1). Proyeksi pendapatan
Dalam hal proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan pertumbuhan
rata-rata pendapatan selama lima tahun.Proyeksi pendapatan ini
mengacu pada rata-rata pertumbuhan pendapatan selama lima
tahun(2011-2015), dengan tetap mempertimbangkan laju inflasi dan
pertumbuhan PDRB.
Berdasarkan penghitungan tersebut, proyeksi pendapatan untuk
tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp. 811.770.276.920, dan
meningkat menjadi Rp1.093.152.760.844 pada tahun 2020.
Diproyeksikan pada akhir periode RPJMD 2016-2021, pendapatan
akan menjadi Rp. 1.190.263.831.371Komponen pendapatan yang
berkontribusi paling besar diproyeksikan dari Dana Alokasi Umum.
Proyeksi pendapatan ini merupakan sekumpulan angka-angka
perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif
sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak
mengalami perubahan.
Adapun proyeksi pendapatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.19
Proyeksi Pendapatan Daerah
Sumber : BPKBMD dan Bappeda Kota Bitung (Data Diolah).
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 103
2). Proyeksi belanja dan pengeluaran wajib mengikat serta prioritas utama
Proyeksi Belanja dan pengeluaran wajib mengikat serta prioritas
utama tahun 2016-2021 diproyeksikan cenderung meningkat.
Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 3.20
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran wajib, mengikat serta prioritas utama
Sumber : BPKBMD dan Bapeda Kota Bitung (data diolah)
Total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat, serta
prioritas utama diproyeksikan mengalami peningkatan dari Rp
306.900.827.301 di tahun 2016 menjadi sebesar Rp 458.936.327.629
di tahun 2021. Belanja tidak langsung dalam hal ini merupakan
bagian yang sangat dominan dalam total belanja wajib dan
pengeluaran yang wajib mengikat, serta prioritas utama.
3.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan
Untuk kurun waktu 5 tahun mendatang (2016-2021), kapasitas
kemampuan keuangan daerah Kota Bitung diharapkan akan semakin
meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan
pendapatan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan dan terjadi
peningkatan efektivitas penggunaan belanja daerah.
Berdasarkan data dalam kurun waktu 5 tahun 2011-2015 daya serap
anggaran hanya 94,18%, pada belanja tidak langsung rata-rata hanya
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 104
mampu menyerap 93,74% anggaran dan belanja langsung sebesar
94,72%. Hal ini tidak dapat dikatakan seutuhnya dari efisiensi.
Berdasarkan data tersebut diatas SILPA akan terjadi, diskenariokan
sebesar Rp.20.000.000.000 pada setiap tahunnya. Akan tetapi, apabila
SILPA pada akhir tahun terealisasikan diatas jumlah tersebut, maka
selisih tersebut akan diprioritaskan pada penambahan program dan
kegiatan prioritas yang dibutuhkan, penambahan volume program dan
kegiatan yang telah dianggarkan, serta belanja pelayanan public
lainnya.
Perkiraan kapasitas kemampuan daerah dapat disajikan secara
indikatif, yaitu tidak kaku dan dan disesuaikan dengan kondisi dan
informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap
tahunnya, namun untuk data tahun 2016 tidak lagi dilakukan
proyeksi karena telah diatur melalui Peraturan Daerah tentang APBD
TA. 2016. Selengkapnya proyeksi secara indikatif tersaji dalam tabel
berikut ini.
Tabel 3.21
Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah KotaBitung
Sumber : BPKBMD dan Bapeda Kota Bitung (data diolah)
3.3.4 Kebijakan Alokasi Anggaran
Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah,
selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas
kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai Kelompok
Prioritas.
Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum
Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi
anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan
dananya.
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 105
Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut.
Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai Belanja dan Pengeluaran
Wajib dan mengikat serta prioritas utama.
Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan:
a. program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi
Walikota dan Wakil Walikota periode 2016-2021, yang
merupakan program pembangunan daerah dengan tema
atau program unggulan (dedicated) Kepala daerah
sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan
amanat/kebijakan nasional yang definitif harus
dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program
tersebut harus berhubungan langsung dengan
kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar,
dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi,
memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya
ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.
b. program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada
masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani
sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi
berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi
Perangat Daerah .
Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi
belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan
penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial
organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan dan
pemerintahan desa serta belanja tidak terduga.
Pengalokasiannya Prioritas III harus memperhatikan
(mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II
terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang
benar.
Berkaitan dengan hal tesebut Alokasi kerangka pendanaan
berdasarkan Prioritas tersaji dalam tabel sebagai berikut:
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 106
Tabel 3.22
Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Berdasarkan Jenis
PrioritasTahun Anggaran 2017-2021
Sumber : data diolah
Selanjutnya proyeksi berdasarkan alokasi kapasitas keuangan daerah
tahun 2017-2021 sebagaimana tabel berikut ini.
Tabel 3.23 Proyeksi Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Berdasarkan Jenis
PrioritasTahun Anggaran 2016-2021 No URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total Kapasitas Kemampuan Daerah
831,770,276,920.00
886,570,591,793.00
951,268,905,148.78
1,026,940,454,465.53
1,113,152,760,843.74
1,210,263,831,371.39
PRIORITAS I 306,900,827,301.00
332,535,351,103.16
360,247,338,145.00
390,393,080,599.90
423,204,091,317.83
458,936,327,629.15
Belanja Tidak Langsung
285,197,069,177.05
309,018,741,873.15
334,770,961,425.34
362,784,823,336.09
393,275,468,069.06
426,480,751,876.06
Belanja Gaji dan tunjangan
280,518,312,367.59
303,949,182,263.15
329,278,927,724.23
356,833,212,516.76
386,823,647,650.52
419,484,187,263.02
Belanja Penerimaan Anggota dan pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH
1,956,743,572.32
2,120,184,610.00
2,296,871,173.53
2,489,074,916.68
2,698,271,923.04
2,926,094,129.79
Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2,722,013,237.14
2,949,375,000.00
3,195,162,527.58
3,462,535,902.65
3,753,548,495.49
4,070,470,483.25
Belanja Langsung
21,703,758,123.95
23,516,609,230.01
25,476,376,719.66
27,608,257,263.81
29,928,623,248.77
32,455,575,753.10
Belanja Honorarium PNS khusus guru dan tenaga medis
12,420,713,148.20
13,458,178,800.01
14,579,722,345.00
15,799,763,434.38
17,127,671,722.59
18,573,806,166.96
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
184,582,376.75
200,000,000.00
216,667,092.36
234,797,942.12
254,531,790.33
276,022,579.92
Belanja Jasa Kantor (Khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)
9,098,462,599.00
9,858,430,430.00
10,679,987,282.30
11,573,695,887.31
12,546,419,735.86
13,605,747,006.22
PRIORITAS II 432,069,449,619.00 461,235,240,689.84 488,221,567,003.78 533,747,373,865.64 577,148,669,525.91 638,527,503,742.24
Program pencapaian visi dan misi
427,069,449,619.00
456,235,240,689.84
483,221,567,003.78
528,747,373,865.64
572,148,669,525.91
633,527,503,742.24
Pengeluaran Pembiayaan
5,000,000,000.00
5,000,000,000.00
5,000,000,000.00
5,000,000,000.00
5,000,000,000.00
5,000,000,000.00
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 107
PRIORITAS III 92,800,000,000.00
92,800,000,000.00
102,800,000,000.00
102,800,000,000.00
112,800,000,000.00
112,800,000,000.00
Belanja Tidak Langsung
92,800,000,000.00
92,800,000,000.00
102,800,000,000.00
102,800,000,000.00
112,800,000,000.00
112,800,000,000.00
Belanja Tambahan Penghasilan
80,000,000,000.00
80,000,000,000.00
90,000,000,000.00
90,000,000,000.00
100,000,000,000.00
100,000,000,000.00
Belanja Hibah 8,000,000,000.00
8,000,000,000.00
8,000,000,000.00
8,000,000,000.00
8,000,000,000.00
8,000,000,000.00
Belanja Bantuan Sosial
1,500,000,000.00
1,500,000,000.00
1,500,000,000.00
1,500,000,000.00
1,500,000,000.00
1,500,000,000.00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi
800,000,000.00
800,000,000.00
800,000,000.00
800,000,000.00
800,000,000.00
800,000,000.00
Belanja Tidak Terduga
2,500,000,000.00
2,500,000,000.00
2,500,000,000.00
2,500,000,000.00
2,500,000,000.00
2,500,000,000.00
TOTAL BELANJA PRIORITAS I, II DAN III
831,770,276,920.00
886,570,591,793.00
951,268,905,148.78
1,026,940,454,465.53
1,113,152,760,843.74
1,210,263,831,371.39
Sumber : BPKBMD dan Bappeda Kota Bitung (data diolah)
Selanjutnya data berdasarkan rincian belanja tidak langsung dan
belanja langsung dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 3.24 Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Berdasarkan Jenis
PrioritasTahun Anggaran 2017-2021 No URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total Kapasitas Kemampuan Daerah
831,770,276,920.00
886,570,591,793.00
951,268,905,148.78
1,026,940,454,465.53
1,113,152,760,843.74
1,210,263,831,371.39
A Belanja Tidak Langsung
377,997,069,177.05
401,818,741,873.15
437,570,961,425.34
465,584,823,336.09
506,075,468,069.06
539,280,751,876.06
PRIORITAS I 285,197,069,177.05
309,018,741,873.15
334,770,961,425.34
362,784,823,336.09
393,275,468,069.06
426,480,751,876.06
Belanja Gaji dan tunjangan
280,518,312,367.59
303,949,182,263.15
329,278,927,724.23
356,833,212,516.76
386,823,647,650.52
419,484,187,263.02
Belanja Penerimaan Anggota dan pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH
1,956,743,572.32
2,120,184,610.00
2,296,871,173.53
2,489,074,916.68
2,698,271,923.04
2,926,094,129.79
Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2,722,013,237.14
2,949,375,000.00
3,195,162,527.58
3,462,535,902.65
3,753,548,495.49
4,070,470,483.25
PRIORITAS III 92,800,000,000.00
92,800,000,000.00
102,800,000,000.00
102,800,000,000.00
112,800,000,000.00
112,800,000,000.00
Belanja Tambahan Penghasilan
80,000,000,000.00
80,000,000,000.00
90,000,000,000.00
90,000,000,000.00
100,000,000,000.00
100,000,000,000.00
Belanja Hibah
8,000,000,000.00
8,000,000,000.00
8,000,000,000.00
8,000,000,000.00
8,000,000,000.00
8,000,000,000.00
Belanja Bantuan Sosial
1,500,000,000.00
1,500,000,000.00
1,500,000,000.00
1,500,000,000.00
1,500,000,000.00
1,500,000,000.00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi
800,000,000.00
800,000,000.00
800,000,000.00
800,000,000.00
800,000,000.00
800,000,000.00
Belanja Tidak Terduga
2,500,000,000.00
2,500,000,000.00
2,500,000,000.00
2,500,000,000.00
2,500,000,000.00
2,500,000,000.00
B Belanja Langsung
448,773,207,742.95
479,751,849,919.85
508,697,943,723.43
556,355,631,129.45
602,077,292,774.68
665,983,079,495.33
PRIORITAS 1 21,703,758,123.95
23,516,609,230.01
25,476,376,719.66
27,608,257,263.81
29,928,623,248.77
32,455,575,753.10
Belanja Honorarium PNS khusus
12,420,713,148.20
13,458,178,800.01
14,579,722,345.00
15,799,763,434.38
17,127,671,722.59
18,573,806,166.96
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 108
guru dan tenaga medis
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
184,582,376.75
200,000,000.00
216,667,092.36
234,797,942.12
254,531,790.33
276,022,579.92
Belanja Jasa Kantor (Khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)
9,098,462,599.00
9,858,430,430.00
10,679,987,282.30
11,573,695,887.31
12,546,419,735.86
13,605,747,006.22
PRIORITAS 2 427,069,449,619.00
456,235,240,689.84
483,221,567,003.78
528,747,373,865.64
572,148,669,525.91
633,527,503,742.24
Program pencapaian visi dan misi
427,069,449,619.00
456,235,240,689.84
483,221,567,003.78
528,747,373,865.64
572,148,669,525.91
633,527,503,742.24
C Pembiayaan Daerah
5,000,000,000.00
5,000,000,000.00
5,000,000,000.00
5,000,000,000.00
5,000,000,000.00
5,000,000,000.00
PRIORITAS 2 5,000,000,000.00
5,000,000,000.00
5,000,000,000.00
5,000,000,000.00
5,000,000,000.00
5,000,000,000.00
Pengeluaran Pembiayaan
5,000,000,000.00
5,000,000,000.00
5,000,000,000.00
5,000,000,000.00
5,000,000,000.00
5,000,000,000.00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah BUMD
3,500,000,000.00
3,500,000,000.00
3,500,000,000.00
3,500,000,000.00
3,500,000,000.00
3,500,000,000.00
Dana Bergulir 1,500,000,000.00
1,500,000,000.00
1,500,000,000.00
1,500,000,000.00
1,500,000,000.00
1,500,000,000.00
Sumber : BPKBMD dan Bapeda Kota Bitung (data diolah)
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 109
BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
Analisis isu-isu strategis pada bab ini menjadi dasar utama visi
dan misi pembangunan jangka menengah. Penyajian analisis ini
menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan
menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.
Analis isu-isu strategis merupakan bagian
penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah
untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang
tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat
dioperasionalkan dan secara moral dan etika
birokratis dapat dipertanggungjawabkan.
4.1 Permasalahan Pembangunan
Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap
expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan
yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang
dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan
pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang
belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi,
peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak
diantisipasi.
Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah
adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi
keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu.
Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan
internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari
Perangkat Daerah.
Permasalahan pembangunan di Kota Bitung dijabarkan
berdasarkan kondisi umum yang telah disampaikan dalam Bab II serta
perkembangan atau evaluasi atas target-target kinerja RPJMD
sebelumnya. Permasalahan tersebut tentunya akan menjadi tugas
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 110
pemerintah daerah untuk ke depan dalam kurun waktu periode
RPJMD 2016-2021.
Permasalahan pembangunan di Kota Bitung tahun 2016-2021
diuraikan sebagai berikut:
4.1.1. Permasalahan Pembangunan yang menjadi urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan dasar
A. Pendidikan;
1. Masih tingginya angka anak usia sekolah yang putus
sekolah;
2. Terbatasnya tenaga kependidikan bidang-bidang tertentu;
3. Belum meratanya kualitas pendidikan di semua wilayah;
4. Masih ada sarana prasarana pendidikan yang perlu
ditingkatkan.
B. Kesehatan;
1. Masih adanya kasus kematian ibu dan kematian anak;
2. Masih terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan
kesehatan yang berkualitas terutama pada kelompok rentan
seperti penduduk miskin dan kelurahan-kelurahan terpencil;
3. Belum optimalnya pelaksanaan jaminan perlindungan
kesehatan masyarakat;
4. Masih ada rumah tangga yang seluruh anggotanya belum
melaksanakan prinsip-prinsip hidup bersih dan sehat dalam
menjamin terpeliharanya status kesehatannya;
5. Layanan rumah sakit umum daerah yang seringkali mendapat
komplain dari masyarakat. Keluhan dari keterlambatan
dokter, penanganan di unit gawat darurat, kekurangan
fasilitas dan peralatan adalah sebagian dari persoalan
pelayanan kesehatan rujukan.
C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
1. Belum terpenuhinya infrastruktur yang memadai untuk
mendukung pelaksanaan mega project di Kota Bitung seperti
pembangunan KEK, IHP dan jalan tol;
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 111
2. Kondisi tanah yang berpasir seringkali menjadi hambatan
dalam pembangunan saluran air/drainase. Sebagai kota yang
memiliki wilayah pegunungan, dataran landai dan pantai,
tentunya memiliki kondisi kemiringan lereng yang sangat
landai. Kemiringan lereng yang landai dengan kondisi tanah
yang berpasir seringkali membawa permasalahan tersendiri
pada saat terjadi hujan yang cukup lebat. Air hujan yang
cukup lebat akan membawa tanah berpasir dan dengan
mudah akan memenuhi saluran air/drainase sehingga wilayah
perkotaan dengan mudah tergenang air dan sangat rentan
terhadap banjir.
D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
1. Terbatasnya ketersediaan kawasan siap bangun (Kasiba) dan
lingkungan siap bangun (Lisiba)
2. Belum optimalnya pemanfaatan Instalasi Pengolahan Limbah
Tinja (IPLT)
3. Belum tercapainya akses sanitasi layak
4. Layanan air minum belum menjangkau seluruh masyarakat
5. Belum adanya data yang akurat tentang backlock rumah di
kota Bitung
E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perindungan
Masyarakat;
1. Ketaatan terhadap Perda yang relative masih sangat rendah;
2. Koordinasi antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah
terkait dengan pemangku kepentingan belum optimal dalam
mencegah tindakan yang bertentangan dengan hukum,
penegakan Perda dan pemberantasan Penyakit Masyarakat
(Pekat).
F. Sosial;
1. Masih tingginya angka kemiskinan;
2. Masih terdapat sejumlah penyandang masalah kesejahteraan
sosial (PMKS)
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 112
4.1.2. Permasalahan Pembangunan yang menjadi urusan wajib
yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
A. Tenaga Kerja
1. Masih tingginya angka pengangguran;
2. Rendahnya kualitas, produktifitas dan daya saing tenaga kerja
serta variasi lapangan kerja yang tersedia masih terbatas;
4. Migrasi tenaga kerja dari daerah lain untuk mencari kerja di
Kota Bitung semakin meningkat sehingga dapat mengancam
kesempatan tenaga kerja lokal dan menimbulkan
pengangguran;
5. Masih tingginya jumlah perusahaan yang tidak
memperhatikan hak-hak buruh;
6. Masih adanya kasus perselisihan buruh dengan perusahaan.
B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Masih adanya kasus traffiking.
C. Pangan
1. Masih perlu peningkatan ketersediaan pangan.
D. Pertanahan
1. Masih banyak ditemukan sertifikat ganda untuk satu bidang
tanah;
2. Sertifikasi Tanah untuk rumahtangga miskin sebagai salah
satu dasar intervensi program pemerintah belum dilakukan
secara optimal.
E. Lingkungan Hidup
1. Degradasi lingkungan akibat aktifitas ekonomi dan
kemasyarakatan, termasuk alih fungsi lahan yang semakin
sering terjadi;
2. Masih adanya pencemaran lingkungan hidup terutama untuk
air sungai sebagai akibat aktifitas ekonomi.
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 113
F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi terutama dari sisi
migrasi, mengingat Kota Bitung adalah kota industri;
2. Database kependudukan masih lemah sehingga masih
menimbulkan kendala dalam menetapkan target
pembangunan pemerintah.
G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1. Kapasitas pemerintah ditingkat kelurahan dalam menyusun
perencanaan dan penganggaran masih rendah;
2. Masih adanya keterbatasan ketersediaan sarana dan
prasarana di daerah tertentu seperti air bersih, listrik,
sanitasi, dan jalan ke sentra-sentra produksi pertanian.
H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1. Pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi
masih kurang;
2. Belum optimalnya kelestarian dan kemandirian peserta KB.
I. Perhubungan
1. Terjadinya kemacetan rutin di beberapa titik tertentu di pusat
kegiatan ekonomi seperti di Girian dan Winenet;
J. Komunikasi dan Informatika
1. Belum tersedianya layanan e-government secara holistik
untuk pengelolaan data sebagai aset strategis;
2. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.
K. Kepemudaan dan Olah Raga
1. Tingginya jumlah pengangguran dikalangan pemuda;
2. Kurangnya minat dari generasi muda menjadi atlit
dikarenakan kurangnya jaminan akan kesejahteraan;
3. Belum tersedianya gedung olah raga yang representative.
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 114
L. Statistik
Lambatnya publish data dari BPS sehingga menyebabkan
kendala dalam proses perencanaan terutama dalam
menentukan target-target perencanaan pembangunan.
4.1.3. Urusan Pilihan
A. Kelautan dan Perikanan
1. Masih rendahnya kualitas dan kemampuan tenaga kerja yang
bekerja di sektor perikanan dan kelautan
2. Kurangnya modal bagi pelaku usaha perikanan dan kelautan
golongan menengah ke bawah
3. Dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, masih
terdapat kegiatan illegal fishing akibat kemampuan pengawas
sumberdaya kelautan dan perikanan masih lemah, penyediaan
sarana dan prasarana pengawas belum memadai
B. Pariwisata
1. Belum terbangunnya destinasi pariwisata yang berdayasaing.
2. Belum optimalnya promosi destinasi pariwasata.
3. Belum memadainya sarana prasarana penunjang pariwisata.
C. Pertanian
Berkurangnya lahan pertanian sebagai akibat konversi lahan
pertanian menjadi tempat permukiman.
D. Kehutanan
Beberapa permasalahan ekologi yang umumnya terjadi adalah
rusaknya atau berkurangnya habitat satwa dalam bentuk
penebangan pohon ilegal dan perambahan, berkurangnya populasi
satwa dikarenakan perburuan.
E. Energi dan Sumber Daya Mineral
1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi-potensi sumber daya
energi (green energy).
2. Ketersediaan energi listrik yang masih belum dapat memenuhi
kebutuhan dasar rumahtangga.
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 115
F. Perdagangan
1. Belum optimalnya peran sektor swasta dan asosiasi-asosiasi
bisnis dalam menunjang perdagangan di Kota Bitung.
2. Masih terbatasnya permodalan UMKM
G. Perindustrian
Terbatasnya bahan baku untuk industri pengolahan.
4.2 Isu Strategis Pembangunan
Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat
menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan
daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan
sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis
meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat
dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat
dipertanggungjawabkan.
Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar
pemerintah daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan
lingkungan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari
masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan
dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.
Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis
lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika
eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang
diidentifikasi dengan baik, maka pemerintah daerah akan dapat
mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
Pemerintah daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan
atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam
melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
tanggungjawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan
daerah.
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan
dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena
dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa
datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 116
keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian
yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan
menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dalam jangka panjang.
Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang
bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat
kelembangaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang
akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu
strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi
yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Bagi
daerah yang telah berhasil menciptakan sistem informasi
perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya melakukan upaya-
upaya rutin untuk memantau peluang dan ancaman lingkungan
eksternal. Dengan demikian, kebijakan pemerintah daerah tidak lagi
bersifat reaktif tetapi lebih antisipatif. Tanpa itu, ada banyak peluang-
peluang penting yang akan hilang, dengan ancaman tidak dikenali
atau terlambat diantisipasi.
Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan
isu-isu strategis adalah telaahan terhadap visi, misi dan program
kepala daerah terpilih, RPJMD Provinsi dan RPJMN agar rumusan isu
yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat
terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta
kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.
Adapun isu-isu pembangunan daerah Kota Bitung tahun 2016-
2021 di kelompokan dalam lima (5) isu pokok sebagai berikut:
1. Isu Perekonomian, Perdagangan dan Jasa, yang terdiri dari:
1. Isu perekonomian adalah sebagai berikut: (i) Belum
optimalnya iklim investasi dan pemanfaatan potensi
unggulan daerah yang bertumpuh pada agroindustri,
agrobisnis dan industri rumah tangga yang ramah
lingkungan; (ii) Rendahnya promosi dan kerjasama
investasi; (iii) Belum optimalnya sistem informasi potensi
sumber daya, sarana dan prasarana yang dapat menarik
investasi; (iv) Rendahnya usaha industri yang
memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien; (v)
Rendahnya investasi PMA, PMDN dan investasi non
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 117
fasilitas; dan (vi) Rendahnya penerapan sistem informasi
sumber daya, sarana dan prasarana sebagai daya tarik
investasi.
2. Isu Perdagangan dan industri meliputi; (i) Belum
optimalnya struktur industri yang kuat dan berdaya saing
tinggi, didukung oleh basis kegiatan produksi dan
distribusi yang memanfaatkan sumber daya secara efisien
dan efektif; (ii) Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana
pasar yang memadai dan peremajaan pasar-pasar
tradisional termasuk industri kecil dan kreatif yang dapat
menumbuh kembangkan budaya cinta produksi daerah
dan nasional; (iii) Rendahnya promosi produk unggulan
dan investasi, (iv) Rendahnya kualitas SDM yang terampil
sesuai kebutuhan industri; (v) Rendahnya
kualitas/kompetensi pengusaha dalam penerapan IPTEK
sesuai kebutuhan industri.
2. Isu Infrastruktur
Isu utama tentang infrastruktur antara lain:
1. Masalah banjir pasir dan genangan air;
2. Kemacetan di pasar Girian;
3. Perumahan dan permukiman yang belum tertata secara
optimal untuk menciptakan permukiman yang layak dan
sehat (perlunya penataan kawasan lingkungan, air bersih,
dan sanitasi lingkungan);
4. Terbatasnya infrastruktur perkotaan, sarana dan
prasarana transportasi yang mendukung mobilitas
perdagangan barang dan jasa;
5. Terbatasnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan;
6. Terbatasnya jumlah permukiman sehat dan prasarana
permukiman terutama pada kawasan padat perkotaan
dan miskin pinggiran;
7. Terbatasnya pelayanan kebersihan dan sanitasi
lingkungan;
8. Terbatasnya pemberian stimulan kepada masyarakat
berupa bantuan rehab pembangunan perumahan bagi
keluarga miskin;
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 118
9. Perlunya keserasian pemanfaatan dan pengendalian
ruang dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang
berkelanjutan;
10. Perlunya peningkatan pelayanan angkutan dengan baik;
11. Perlunya peningkatan tindakan pencegahan dan
penanggulangan kebakaran dengan meningkatkan
partisipasi masyarakat
3. Isu Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat
Isu sosial dan kesejahteraan masyarakat meliputi:
1. Masih tingginya angka kemiskinan;
2. Perlunya peningkatan dan perluasan kearustamaan
gender yang dititikberatkan pada bidang pendidikan,
kesehatan, ekonomi, politik, sosial budaya, lingkungan
serta di semua sektor dan bidang kehidupan lainnya;
3. Perlunya peningkatan perlindungan terhadap perempuan,
anak-anak, dan remaja;
4. Masih rendahnya kesadaran KB mandiri dan kesehatan
reproduksi remaja;
5. Perlunya peningkatan kualitas hidup fakir miskin dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
6. Perlunya peningkatan kualitas hidup bagi keluarga
miskin;
7. Perlunya peningkatan kualitas keterampilan pemuda;
8. Perlunya peningkatan apresiasi dan ekspresi masyarakat
terhadap budaya local;
9. Perlunya peningkatan kualitas Organisasi Kepemudaan
(OKP);
10. Perlunya peningkatan budaya dan prestasi olahraga;
11. Perlunya peningkatan pemahaman, pembinaan, dan
pengamalan keagamaan.
4. Isu Pendidikan, Kesehatan, Sumber Daya Manusia dan
Ketenaga Kerjaan.
1. Isu Pendidikan meliputi: (i) Tingginya anak usia sekolah
yang putus sekolah; (ii) Aksesibilitas pelayanan
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 119
pendidikan yang masih rendah; (iii) Terbatasnya tenaga
kependidikan bidang-bidang tertentu; (iv) Belum
meratanya kualitas pendidikan di semua wilayah; (v)
Adanya infrastruktur pendidikan yang perlu ditingkatkan.
2. Isu Kesehatan meliputi: (i) Adanya kasus kematian ibu
dan kematian anak; (ii) Terbatasnya aksesibilitas terhadap
pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama pada
kelompok rentan seperti penduduk miskin dan kelurahan-
kelurahan terpencil; (iii) Belum optimalnya pelaksanaan
jaminan perlindungan kesehatan masyarakat; (iv) Masih
adanya rumah tangga yang seluruh anggotanya belum
melaksanakan prinsip-prinsip hidup bersih dan sehat
dalam menjamin terpeliharanya status kesehatannya.
3. Bidang Sumber Daya Manusia dan Ketenaga Kerjaan
meliputi: (i) Perlunya Peningkatan kualitas Sumber Daya
Manusia dalam rangka meningkatkan tenaga trampil
melalui sekolah kejuruan, pelatihan dan atau kursus-
kursus; (ii) Masih tingginya angka pengangguran; (iii)
Rendahnya kualitas, produktifitas dan daya saing tenaga
kerja; (iv) Variasi lapangan kerja yang tersedia masih
terbatas; (v) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurun.
5. Isu Pemerintahan, Politik dan Pelayanan Masyarakat
Isu pemerintahan, politik dan pelayanan kepada masyarakat
meliputi:
1. Peningkatan kehidupan masyarakat yang demokratis,
aman dan damai;
2. Peningkatan budaya hukum dilingkungan masyarakat;
3. Peningkatan pencegahan dini dan penanggulangan
korban bencana alam;
4. Pemberantasan praktek KKN di birokrasi;
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
6. Penyempurnaan sistem dan pengolahan pengelolaan data
melalui pembangunan jaringan pengelolaan data secara
terintegrasi;
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 120
6. Isu Pengelolaan Bencana dan Mitigasi Iklim
Pengurangan Resiko Bencana telah dimasukkan dalam
Kerangka kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015
– 2030 yang bertujuan untuk 1. mencegah timbulnya dan
mengurangi risiko, 2. mencegah & menurunkan keterpaparan
dan kerentanan, 3. meningkatkan resiliensi melalui peningkatan
kesiapsiagaan, tanggapan dan pemulihan, dimana hal ini juga
dikaitkan dengan implementasi SDG‟s. Penanggulangan
bencana dalam RPJMN 2015-2019 adalah untuk mengurangi
risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah,
pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi
bencana.
Dalam kerangka perencanaan Rencana Aksi Nasional -
Pengurangan Resiko Bencana terkait dengan beberapa kerangka
kerja yang relevan (other relevant action frame) baik tingkat
internasional maupun regional, di antaranya adalah aspek (1).
tata ruang; (2). lingkungan; (3). perubahan iklim; dan (4).
pengurangan kemiskinan. Secara umum pengelolaan bencana
dapat dilakukan secara holistik melalui tiga tahap yaitu 1. Pra
Bencana, 2. Penanganan Darurat dan 3. Pasca Bencana.
Program dan kegiatan pada tahap Pra Bencana dapat
menunjang program prioritas Adaptasi Perubahan Iklim dan
Pembangunan Berkelanjutan, pada tahap Penanganan Darurat
akan menunjang program prioritas Penanggulangan
Kemiskinan, dan pada tahap Pasca Bencana akan menunjang
program prioritas Pembangunan dan Pengembangan
Infrastruktur Dasar dan Penanggulangan Kemiskinan serta
Pembangunan Berkelanjutan.
Berdasarkan sasaran strategis nasional yang diamanatkan pada
RPJMN 2015-2019, fokus penanggulangan bencana yaitu
Menurunnya indeksrisiko bencana pada pusat-pusat
pertumbuhan yang berisiko tinggi.
Strategi penanggulangan bencana dan pengurangan risiko
bencana di Kota Bitung mengacu pada strategi penanggulangan
bencana nasional yaitu :
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 121
1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka
pembangunan berkelanjutan.
2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana.
3. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan
bencana.
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 122
BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1 Visi
Perencanaan pembangunan di Kota Bitung merupakan suatu
alur kajian perencanaan berdasarkan prinsip perencanaan
pembangunan daerah. Prinsip perencanaan pembangunan daerah
pada dasarnya menekankan pada integrasi kondisi, potensi serta
dinamika yang ada di daerah, nasional bahkan global. Dengan
memperhatikan sepenuhnya visi Kepala Daerah terpilih, maka visi
pemerintah Kota Bitung tahun 2016-2021 adalah:
“Bitung yang Maju, Berdaya Saing, Berbudaya, dan Sejahtera
menjadi Titik Simpul dan Pintu Gerbang Indonesia di Kawasan
Asia Pasifik”
Penjelasan visi tersebut didasarkan pada 6 (enam) kata kunci
yang merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah terpilih, antara
lain:
1. Maju :
a. Maju dalam Perekonomian: Bitung sebagai pelabuhan
internasional / International Hub Port (IHP) yang
ditunjang dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), maju
dalam sector industry terlebih khusus industry berbasis
kelautan, perikanan dan perkebunan serta usaha mikro
kecil menengah (UMKM). Dalam sektor perdagangan
menjadi tempat konsolidasi barang komoditi ekspor dan
impor, juga sebagai pusat distribusi dan kolektif logistik.
Sektor jasa dikembangkan dengan berbasis pelayanan di
bidang perekonomian serta sektor pariwisata yang
berbasis pada keindahan alam dan potensi lainnya.
b. Maju dalam Pendidikan: Pendidikan formal maupun
nonformal yang berkualitas dari segi sumber daya,
infrastruktur dan keterjangkauan dan mendorong
pengembangan pendidikan tinggi vokasi.
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 123
c. Maju dalam Kesehatan: Masyarakat mudah
mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas,
merata dan berkeadilan.
2. Berdaya saing :
Ditunjukkan oleh kemampuan kualitas produk dan jasa
yang mampu bersaing di pasaran nasional dan global, baik
produk yang dihasilkan dari sector perikanan maupun
kualitas sumber daya manusia yang dapat bersaing di pasar
tenaga kerja nasional maupun internasional dengan tingkat
kemakmuran masyarakat yang tercermin dari tingkat
pendapatan dan pembagiannya, tersusunnya lembaga dan
pranata ekonomi yang berfungsi dengan baik, kemandirian
ekonomi, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta
struktur ekonomi wilayah yang kokoh dalam menghadapi
berbagai tantangan ekonomi global. Dengan tingkat
pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka akan mampu
menciptakan lapangan kerja bagi penduduknya dan
meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani
masyarakat Kota Bitung.
3. Berbudaya
Ditunjukkan oleh meningkatnya kemampuan sumberdaya
manusia Kota Bitung yang memiliki harkat dan martabat
yang tinggi, akhlak dan moral yang mulia, berkepribadian
yang baik, serta berkualitas pendidikan yang tinggi
sebagaimana tercermin dalam kearifan lokal budaya
masyarakat Kota Bitung yang berjiwa gotong royong
(Mapalus) didorong oleh falsafah DR. Sam Ratulangi Sitou
Timou Tumou Tou yang dapat diukur melalui ketersediaan
sumberdaya manusia yang berkualitas dan mampu
memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan
pembangunannya, mampu menjadi Kota yang maju dalam
tata kelola pemerintahan yang didukung oleh masyarakat
yang tertib dan sadar hokum, santun dalam bergaul dan
dalam melaksanakan demokrasi; Mampu mempertahankan
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 124
dan mengembangkan budaya daerah di tengah-tengah
keragaman social budaya bangsa dan masyarakat secara
nasional; serta mampu menjalankan Pembangunan yang
lestari dalam pengertian berkesinambungan dan tetap
memelihara kualitas lingkungan hidup bagi generasi di masa
mendatang.
4. Sejahtera :
Ditunjukkan oleh kemudahan masyarakat untuk mengakses
sumber – sumber kegiatan social ekonomi untuk kehidupan
yang layak yang diukur melalui penyelenggaraan kehidupan
masyarakat Kota Bitung yang sejajar dan sederajat,
manurunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan,
meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat,
meningkatnya derajat kesehatan dan pendidikan,
ketergantungan pembiayaan pembangunan yang bersumber
dari luar daerah Kota Bitung menjadi lebih kecil, adanya
kemampuan untuk memenuhi sendiri kebutuhan pokok
serta kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik.
5. Bitung Titik Simpul :
Sesuai kebijakan program Sistem Logistik Nasional, Kota
Bitung menjadi titik temu atau integrase jaringan local dan
nasional dengan koneksi jaringan global Supply Chain
Management.
6. Pintu Gerbang :
Ditunjukkan oleh kesiapan baik Infrastruktur, kebijakan,
Sumberdaya Manusia sebagai Bandar Niaga Internasional
dengan infrastruktur yang mantap (Pelabuhan Bitung,
Kawasan KEK dan Jalan Tol), prasarana dan sarana
Pendidikan serta Kesehatan, Indeks Pembangunan Manusia
yang tinggi, Jumlah Kunjungan Wisatawan yang terus
meningkat.
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 125
5.2 Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, sesuai dengan
harapan terwujudnya Bitung kota industri dan bahari yang sejahtera,
berbudaya, berdaya saing serta sebagai pintu gerbang indonesia di
kawasan Asia Pasifik, maka disusun misi pembangunan Kota Bitung
tahun 2016-2021 sebagai berikut:
1) Mewujudkan masyarakat Kota Bitung yang religius, aman,
damai, berbudaya dan sejahtera.
2) Meningkatkan sumberdaya manusia dan pelayanan publik
yang berkualtias.
3) Mengembangkan dan mengoptimalkan ekonomi kerakyatan
dan sumber daya pariwisata yang memiliki daya saing
4) Membangun dan menciptakan iklim investasi yang bertumpu
pada agroindustri, agrobisnis, industri rumah tangga yang
ramah lingkungan.
5) Meningkatkan pembangunan infrastruktur, aksesibilitas dan
mobilitas ekonomi daerah.
6) Mewujudkan Bitung sebagai Pintu gerbang Indonesia di
kawasan Asia Pasifik dengan kota yang bercirikan kota
industri dan bahari.
Penjelasan dari ke 6 (enam) misi tersebut, adalah sebagai
berikut:
Misi 1 Mewujudkan masyarakat Kota Bitung yang religius,
aman, damai serta berbudaya dan sejahtera.
Upaya yang terkandung dalam misi ini adalah: (1)
Meningkatkan kualitas iman dan spiritualitas (2)
Melestarikan budaya yang ada sebagai nilai-nilai dan
identitas masyarakat Kota Bitung dan mengembangkan
sumber daya kebudayaan dalam keberagaman sebagai
elemen pemersatu masyarakat Bitung dan bangsa
Indonesia. (3) Pengurangan pengangguran dan kemiskinan
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 126
Misi 2 Meningkatkan sumberdaya manusia dan pelayanan
publik yang berkualtias.
Misi tersebut mencakup upaya umum dalam hal: (1)
Peningkatan kualitas pendidikan (2) Peningkatan layanan
kesehatan masyarakat (3) Pengembangan dan pembangunan
Sumber Daya Manusia yang memiliki kualifikasi serta yang
menguasai dan memanfaatkan IPTEK secara handal dan
berkelanjutan (4) Peningkatan pembangunan SDM Aparatur
dilakukan melalui upaya simultan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Pemerintah dengan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju
pencapaian good governance dengan diimbangi peningkatan
kesejahteraan aparatur (5) Peningkatan kualitas tenaga
kerja lebih diarahkan kepada aspek profesionalitas dan
kredibilitas sesuai dengan keahlian. (6) Peningkatan kualitas
pelayanan publik kepada semua masyarakat.
Misi 3 Mengembangkan dan mengoptimalkan ekonomi
kerakyatan dan sumber daya pariwisata yang memiliki
daya saing
Upaya yang terkandung dalam misi ini adalah: (1) Pemberian
kemudahan-kemudahan kepada kelompok usaha ekonomi
kerakyatan. (2) Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
dan Usaha Kecil Menengah (UKM) (3) Peningkatan daya
saing dari usaha-usaha ekonomi kerakyatan. 4)
Meningkatkan kunjungan wisatawan dalam dan luar ke
kota Bitung (5) Menjadikan Kota Bitung sebagai Kota Wisata
(6) Meningkatkan kesempatan berwisata dan rekreasi bagi
warga kota.
Misi 4 Membangun dan menciptakan iklim investasi yang
bertumpu pada agroindustri, agrobisnis, industri rumah
tangga yang ramah lingkungan.
Upaya yang terkandung dalam misi ini adalah:
(1) Menciptakan nilai tambah produk industri dengan basis
teknologi tepat guna dengan bahan baku lokal, (2)
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 127
Menciptakan dan memperbaiki sentra-sentra industri
produk unggulan dari agroindustry, agrobisnis dan industri
rumah tangga yang ramah lingkungan, (3) Menciptakan
kemudahan bagi investor untuk berinvestasi.
Misi 5 Meningkatkan pembangunan infrastruktur, aksesibilitas
dan mobilitas ekonomi daerah.
Misi tersebut di atas mencakup berbagai upaya umum yang
berkaitan dengan: (1) Membangun sarana dan prasarana
infrastruktur (2) Peningkatan pelayanan air bersih kepada
masyarakat (3) Membuat regulasi yang mendukung
kemudahan aksesbilitas dan mobilitas ekonomi daerah
Misi 6 Mewujudkan Bitung sebagai Pintu gerbang Indonesia di
kawasan Asia Pasifik dengan kota yang bercirikan kota
industri dan bahari.
Upaya yang terkandung dalam misi ini adalah: (1)
Peningkatan infrastruktur pelabuhan sehingga menjadi IHP
(2) Mendorong percepatan Pembangunan Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) dan Jalan Tol serta rel kereta api (3)
Meningkatkan kerja sama internasional dalam bidang
ekonomi melalui peran pelabuhan bitung sebagai pintu
gerbang indonesia di kawasan asia pasifik (4) Membangun
ekonomi kelautan secara terpadu.
5.3 Tujuan dan Sasaran
Untuk mewujudkan misi sebagaimana telah dirumuskan di
atas, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bitung
yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
Penetapan tujuan dan sasaran berdasarkan definisi dan rumusan
sebagai berikut.
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab
isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.
Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 128
pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi
pilihan tersebut.
1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi
pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan
memperhatikan visi;
2. Untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa
tujuan;
3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
4. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional,
untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke
depan.
Kriteria Sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
2. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa
sasaran;
3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
4. Memenuhi kriteria SMART-C (specific, measurable, achievable,
relevant, time bond dan continously improve)
Berdasarkan masing-masing misi, tujuan dan sasaran yang dimaksud
secara rinci dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini.
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 129
Tabel 5.1 Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Bitung
Visi : “Bitung yang Maju, Berdaya Saing, Berbudaya, dan Sejahtera menjadi Titik Simpul dan Pintu Gerbang Indonesia di Kawasan Asia Pasifik”
No Misi Tujuan Sasaran Indikator Target Capaian
2017 2018 2019 2020 2021
1 MISI 1 : Mewujudkan masyarakat Kota Bitung yang religius, aman, damai, berbudaya dan sejahtera
Tujuan 1. Meningkatkan ketentraman, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan
Sasaran 1.1. Terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman
Rasio gangguan keamanan, ketertiban, ketentraman dan kenyamanan per 10,000 penduduk
20,25 15,25 10,35 7,25 5,24
Tujuan 2. Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang didalamnya termasuk Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK)
Sasaran 2.1. Pengentasan kemiskinan
Angka kemiskinan (%) 6,62 6,45 6,43 6,00 5,50
Sasaran 2.2. Berkurangnya pengangguran serta terpenuhinya kebutuhan lapangan kerja dan kesempatan berusaha
Tingkat pengangguran terbuka (%)
9,85 9,50 9,00 8,00 7,50
Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)
56,66 66,5 67 68 68
2 MISI 2 : Meningkatkan sumberdaya manusia dan pelayanan publik yang berkualitas
Tujuan 3. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat
Sasaran 3.1. Pemerataan akses layanan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
72,94 73,00 73,25 73,50 74,00
Tujuan 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Sasaran 4.1. Terwujudnya layanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
Angka kematian ibu melahirkan 0 0 0 0 0
Angka usia harapan hidup 70,54 72 73 73 73
Angka kematian bayi 5 7 5 3 3
Presentase balita gizi buruk 0 0 0 0 0
Tujuan 5. Mewujudkan smart city
Sasaran 5.1. Meningkatnya pemanfaatan IPTEK di Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pelayanan publik
Persentase perangkat daerah yang memiliki sistim informasi dalam Optimalisasi Pelayanan Publik
35% 45% 63% 75% 75%
Tujuan 7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik
Sasaran 7.1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintah daerah
Persentase Perangkat Daerah dengan nilai hasil Survey Kepuasan Masyarakat di atas 75%
88 90 92 99 99
Sasaran 7.2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi
Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP
Tujuan 8. Mengarusutamakan pembangunan berwawasan kependudukan dan berwawasan gender
Sasaran 8.1. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan Total Fertelity Rate (TFR)
Total Fertility Rate (Persentase Pertumbuhan Penduduk)
1,44 1,39 2,26 2,23 2,20
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 130
3 MISI 3 : Mengembangkan dan mengoptimalkan ekonomi kerakyatan dan sumber daya pariwisata yang memiliki daya saing
Tujuan 9. Mengembangkan koperasi, UKM dan ekonomi kreatif
Sasaran 9.2. Berkembangnya UKM dan ekonomi produktif
Pertumbuhan UKM (%) 4 5 6 7 8
Tujuan 10. Mewujudkan Bitung Bahari, Berseri
Sasaran 10.1. Menjadikan Kota Bitung sebagai Kota Wisata
Jumlah Kunjungan wisatawan 66,000 77,000 88,000 99,000 100,000
4 MISI 4: Membangun dan menciptakan iklim investasi yang bertumpu pada agroindustri, agrobisnis, industri rumah tangga yang ramah lingkungan
Tujuan 11. Mewujudkan kondisi perekonomian yang kondusif
Sasaran 11.2. Terciptanya nilai tambah produk-produk unggulan dari agroindustri, agrobisnis dan industri rumah tangga
Pertumbuhan ekonomi 6,71 6,74 6,76 6,78 7.00
5 MISI 5:Meningkatkan pembangunan infrastruktur, aksesibilitas dan mobilitas ekonomi daerah
Tujuan 12. Pembangunan infrastruktur yang merata
Sasaran 12.1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar
Rasio permukiman layak huni 60/1000 70/1000 80/1000 90/1000 100/1000
Lingkungan pemukiman kumuh 123,76Ha 50Ha 40Ha 30Ha 20Ha
6 MISI 6: Mewujudkan Bitung sebagai Pintu gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik dengan kota yang bercirikan kota industri dan bahari
Tujuan 14: Mendorong percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan International Hub Port (IHP)
Sasaran 14.1. Meningkatnya jalur pelayaran internasional
Jumlah Jalur pelayaran Internasional
2 2 2 3 3
Sasaran 14.2. Tersedianya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Bitung
Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Bitung
5% 15% 30% 40% 55%
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 131
BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH
6.1 Analisis Strategi dan Arah Kebijakan
Perumusan strategi dan arah kebijakan pada dokumen RPJMD
sudah seharusnya mempertimbangkan berbagai hal yang bersifat
prinsipal dan berdasarkan data empirik sebagaimana telah dipaparkan
pada pada bab-bab sebelumnya. Dimana pada bab-bab sebelumnya
terdapat uraian dan penjelasan tentang gambaran umum kondisi
daerah, diikuti dengan gambaran pengelolaan kerangka pendanaan
keuangan daerah dan pembahasan tentang isu-isu strategis.
Penjelasan yang bersifat uraian dan didukung dengan data
empirik tentang gambaran umum kondisi daerah, gambaran
pengelolaan dan kerangka pendanaan keuangan daerah dan isu-isu
strategis, merupakan dasar dalam perumusan strategi dan arah
kebijakan pembangunan Kota Bitung tahun 2016-2021. Perumusan
perihal tersebut memerlukan analisis yang tepat dan sesuai dengan
kondisi Kota Bitung yang didukung dengan data-data empirik.
Mengingat visi Kota Bitung yang menyebutkan Bitung yang Sejahtera,
Maju, Berdaya Saing, dan Berbudaya, Menjadi Titik Simpul dan Pintu
Gerbang Indonesia di Kawasan Asia Pasifik, maka pisau analisa yang
tepat untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan
di Kota Bitung tahun 2016-2021 adalah dengan menggunakan metoda
analisa ASOCA (Ability, Strength, Opportunities, Culture dan Agility).
Metoda analisa ASOCA dikemukakan pertama kali secara resmi
oleh Prof. DR. Ermaya Suridinata, MS., MH. Menurutnya untuk
menganalisis tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya
menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities,
Threat) melainkan di Indonesia dapat menggunakan analisis ASOCA.
Dimana, analisis ASOCA ini menambahkan unsur culture (budaya) dan
agility (kecerdasan) sebagai unsur penting dalam merumuskan strategi
dan arah kebijakan yang tepat untuk pemecahan masalah,
pengambilan keputusan dan perumusan strategi dan arah kebijakan
guna pencapaian indikator dan target pembangunan Kota Bitung
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 132
tahun 2016-2021. Unsur-unsur dalam ASOCA tersebut sangat cocok
dalam menghasilkan rumusan pembangunan di Kota Bitung,
mengingat penduduk yang multi etnis dan memiliki kebudayaan dan
perkembangan pola perilaku yang berbeda. Untuk memperoleh
kejelasan tentang terminology ASOCA, maka berikut diuraikan unsur-
unsur dalam ASOCA, yaitu:
- Ability (Kemampuan)
Kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti kuasa (bisa,
sanggup), melakukan sesuatu, dapat juga diartikan sebagai
kesanggupan, kecakapan atau kemampuan.
- Strenght (Kekuatan, ketangguhan)
Ketangguhan berasal dari kata tangguh yang berarti sukar
dikalahkan, kuat, andal, kukuh, atau dengan kata lain
ketangguhan berarti kekuatan keuletan.
- Opportunity (Peluang)
Peluang berarti ruang gerak, baik yang kongkrit maupun yang
bersifat abstrak dan memberikan kesempatan, kemungkinan
untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi usaha untuk
mencapai cita-cita tujuan atau program tertentu.
- Culture (Budaya)
Budaya memiliki arti pikiran,
- Agility (Kecerdasan)
Kecerdasan merupakan perkembangan akal budi, ketajaman
pikiran dan kepandaian. Kecerdasan diperlukan dalam
menganalisis suatu informasi untuk dijadikan bahan keputusan.
Sinergisitas dari unsur-unsur ASOCA sangat penting, sehingga
analisis strategi dan arah kebijakan Kota Bitung tahun 2016-2021
perlu untuk terlebih dahulu menguraikan faktor-faktor utama yang
menjadi bagian masing-masing unsur baik itu kemampuan/ ability (A),
kekuatan/ strength (S), peluang/ opportunities (O), budaya/ culture (C)
dan kecerdasan/ agility (AG). Analisis ini selanjutnya diidentifikasi
berdasarkan masing-masing faktor lingkungan baik internal maupun
eksternal seperti terlihat pada matriks identifikasi ASOCA berikut ini.
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 133
Faktor Internal
Faktor Eksternal
Ability (Kemampuan)
Strength (Kekuatan)
Agility (Kecerdasan)
Opportunities (Peluang)
(AO) Menggunakan kemampuan
untuk memanfaatkan
peluang
(SO) Menggunakan
kekuatan untuk memanfaatkan
peluang
(AgO) Menggunakan
kecerdasan untuk memanfaatkan
peluang
Culture (Budaya)
(AC) Melihat
kemampuan untuk
menghadapi tuntutan
lingkungan perubahan
budaya
(SC) Menggunakan
kekuatan untuk tanggap terhadap pengaruh
perubahan budaya
(AgC) Menggunakan
kecerdasan untuk mensiasati pengaruh
perubahan budaya
Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diidentifikasi masing-masing
faktor lingkungan baik internal maupun eksternal menurut unsur-
unsur yang terdapat pada analisa ASOCA. Hasil identifikasi dan
analisa seperti terlihat pada matriks Identifikas dan Analisis ASOCA
RPJMD Kota Bitung Tahun 2016-2021 berikut ini.
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 134
Matriks Identifikasi ASOCA RPJMD Kota Bitung Tahun 2016-2021
Faktor Internal Ability
(Kemampuan) Strength
(Kekuatan) Agility
(Kecerdasan)
a. Kemampuan keuangan daerah
b. Adanya komitmen Kepala Daerah dan Perangkat Daerah yang tertuang dalam Fakta Integritas dalam
memenuhi target pembangunan Kota Bitung.
c. Kemampuan
mengembangkan program kerja Perangkat Daerah sesuai target kinerja Kota Bitung
d. Kemampuan
penyediaan fasilitas, sarana prasarana penunjang pembangunan
a. Perda Nomor: 8 Tahun 2016 Tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kota Bitung.
b. Adanya program kerja
Perangkat Daerah dan regulasi daerah untuk peningkatan kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat
c. Dukungan sumber
daya aparatur yang tersedia sesuai dengan jenjang pendidikan dan jabatan struktural maupun fungsional.
a. Pengalaman kerja Kepala Daerah dan aparatur/pegawai dalam meraih prestasi-prestasi kerja merupakan kecerdasan tersendiri dalam memecahkan masalah, menyusun
strategi serta memanfaatkan peluang untuk pengembangan pembangunan Kota Bitung ke depan.
b. Kecerdasan dalam mempertahankan prestasi-prestasi yang telah dicapai
c. Kecerdasan dalam
meraih pencapaian target-target pembangunan
Faktor Eksternal
Opportunities (Peluang)
Culture (Budaya)
a. Potensi geoposisi dan geostrategis Kota Bitung yang didukung degan regulasi dan kebijakan pemerintah
b. Dukungan pemerintah dan pemerintah provinsi dalam pembangunan mega proyek (Jalan Tol, IHP, KEK) di Kota Bitung
c. Cetak Biru Pengembangan Sistem
Logistik Nasional, huruf c tentang infrastruktur dan jaringan transportasi global yang menyebutkan Bitung sebagai
a. Adanya perubahan budaya berupa perubahan pola dan perilaku hidup masyarakat, dari masyarakat agraris dan nelayan yang turun-temurun dan tetap, menjadi masyarakat buruh dan jasa yang penghasilannya tak menentu yang berakibat pada ketidakstabilan ekonomi masyarakat
b. Perubahan budaya dari masyarakat pedesaan (rural) menjadi masyarakat perkotaan (urban)
c. Kebiasaan yang berkembang dalam
masyarakat untuk menolak kebijakan relokasi/ganti rugi lahan
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 135
Pintu Gerbang Kawasan Timur Indonesia.
d. Potensi sumber daya alam
e. Potensi pariwisata
f. Potensi Industri
dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kota Bitung
d. Terbentuknya masyarakat yang
heterogen (melting pot)
Matriks Analisa ASOCA RPJMD Kota Bitung Tahun 2016-2021
Faktor Internal
Faktor Eksternal
Ability (Kemampuan)
Strength (Kekuatan)
Agility (Kecerdasan)
Opportunities (Peluang)
(Ability-Opportunities)
a. Memanfaatkan komitmen Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dalam mengembangkan potensi-potensi Kota Bitung
b. Memaksimalkan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pembangunan mega proyek di Kota Bitung
c. Peningkatan
koordinasi dan sinergitas antara pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga dan instansi yang berhubungan
dengan pengembangan potensi dan pembangunan Kota Bitung
(Strength- Opportunities)
a. Memanfaatkan program kerja Perangkat Daerah dan regulasi daerah serta sumber daya aparatur dalam mengoptimalkan keuntungan geoposisi dan geostrategis potensi-potensi Kota Bitung
b. Meningkatkan peran aktif Perangkat Daerah yang diatur melalui Perda Nomor: 8 Tahun 2016 Tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kota Bitung dalam
peningkatan pembangunan dan pengembangan pemanfaatan potensi-potensi di Kota Bitung
(Agility- Opportunities)
a. Memanfaatkan kecerdasan pengelolaan pemerintahan Kepala Daerah dan aparatur/pegawai guna optimalisasi dukungan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pembangunan mega proyek di Kota Bitung
b. Memanfaatkan citra pemerintahan yang berprestasi guna meningkatkan investasi, perindustrian dan perdagangan pada pengembangan potensi-potensi di
Kota Bitung
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 136
c. Mengoptimalkan sumber daya aparatur sesuai dengan jenjang pendidikan dan jabatan struktural maupun fungsional guna mendukung pengembangan potensi-potensi Kota Bitung
Culture (Budaya)
(Ability-Culture)
a. Memaksimalkan
keuangan daerah dan memanfaatkan komitmen Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dalam menjaga kelestarian masyarakat berbudaya agraris dan nelayan
b. Pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha melalui pengembangan program kerja Perangkat Daerah
c. Peningkatan koordinasi pemerintah daerah dengan tokoh-tokoh agama dan pemangku kepentingan dalam mengembalikan budaya yang mendukung
(Strenght-
Culture) a. Pemberdayaan
masyarakat melalui program kerja Perangkat Daerah dan regulasi daerah untuk peningkatan kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat
b. Memanfaatkan
peran aparatur sesuai dengan jenjang pendidikan dan jabatan struktural maupun fungsional dalam melakukan pendekatan terhadap pola perilaku/kebiasaan masyarakat yang memperlambat maupun menghalangi pembangunan di Kota Bitung
(Agility-Culture)
a. Menggunakan
kecerdasan pemerintah daerah dalam menyusun strategi serta memanfaatkan peluang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Bitung
b. Menggunakan
kecerdasan pemerintah daerah dalam memanfaatkan pola perilaku/budaya masyarakat yang mendukung pengembangan dan pembangunan di Kota Bitung khususnya dalam hal pembebasan lahan
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 137
6.2 Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi pembangunan Kota Bitung merupakan rencana
yang menyeluruh dan terpadu terhadap upaya-upaya
pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota
Bitung bersama seluruh komponen masyarakat untuk
mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Bitung.
Strategi juga merupakan rumusan perencanaan
komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Bitung
mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien
melalui pendekatan yang komprehensif. Rumusan strategi
merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan
dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah
kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara
pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu
pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat
dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran
pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan
efisiensi pencapaian target sasaran.
Untuk menjabarkan strategi pembangunan yang telah
ditetapkan, maka diperlukan arah kebijakan agar dapat menjadi
pedoman bagi Pemerintah Kota Bitung maupun stakeholder dalam
melaksanakan pembangunan di Kota Bitung serta sebagai dasar
untuk menentukan indikasi program sesuai tugas dan
kewenangannya.
Oleh karena itu strategi dalam kerangka perencanaan
menengah pembangunan daerah merupakan upaya yang cermat
untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui
program pelaksanaan pembangunan di Kota Bitung
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 138
pertimbangan dan analisis terhadap aspek ASOCA yang dimiliki
oleh Kota Bitung.
Berdasarkan penjabaran strategi pada unsur-unsur ASOCA
yang ada di Kota Bitung, maka secara umum penjabaran strategi
dan arah kebijakan pembangunan Kota Bitung dapat dilihat pada
table-tabel berikut.
Tabel. 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Kota Bitung
VISI : Bitung yang Maju, Berdaya Saing, Berbudaya dan Sejahtera
menjadi Titik Simpul dan Pintu Gerbang Indonesia di Kawasan Asia Pasifik
Tujuan
Sasaran
Strategi
MISI 1 : Mewujudkan masyarakat Kota Bitung yang religius, aman,
damai, berbudaya dan sejahtera 1) Meningkatkan ketentraman, Ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan
Sasaran 1.1.Terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman
Memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah untuk mendukung terciptanya masyarakat yang tertib, aman dan nyaman
2) Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang didalamnya termasuk Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK)
Sasaran 2.1. Pengentasan kemiskinan
Mendorong peran aktif setiap perangkat daerah dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Sasaran 2.2. Berkurangnya pengangguran serta terpenuhinya kebutuhan lapangan kerja dan kesempatan berusaha
Pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha serta peningkatan kualitas tenaga kerja
MISI 2 : Meningkatkan sumberdaya manusia dan pelayanan publik
yang berkualitas 3) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat
Sasaran 3.1. Pemerataan akses layanan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar
Pemerataan sarana pendidikan dan tenaga kependidikan
Sasaran 3.2. Meningkatnya mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar
Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan manajemen berbasis sekolah
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 139
4) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Sasaran 4.1. Terwujudnya layanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan
Sasaran 4.2. Terwujudnya pola hidup sehat masyarakat
Pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan
5) Mewujudkan smart city
Sasaran 5.1. Meningkatnya pemanfaatan IPTEK di Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pelayanan publik
Meningkatkan sarana prasarana penunjang pemanfaatan teknologi
6) Mewujudkan tenaga kerja yang profesional
Sasaran 6.1. Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang memiliki kredibilitas sesuai dengan keahlian
Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha
7) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik
Sasaran 7.1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintah daerah
Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap aparatur dalam pelayanan public
Sasaran 7.2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi
Mengoptimalkan sumber daya terkait perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi
8) Mengarusutamakan pembangunan berwawasan kependudukan dan berwawasan gender
Sasaran 8.1. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan Total Fertelity Rate (TFR)
Meningkatkan Peran Perangkat Daerah yang menangani Pengendalian Penduduk
Sasaran 8.2. Meningkatnya kedudukan dan peran serta perempuan
MISI 3 : Mengembangkan dan mengoptimalkan ekonomi kerakyatan dan sumber daya pariwisata yang memiliki daya saing 9) Mengembangkan koperasi. UKM dan ekonomi kreatif
Sasaran 9.1. Berkembangnya koperasi
Peningkatan teknis manajerial SDM pelaku Koperasi
Sasaran 9.2. Berkembangnya UKM dan ekonomi produktif
Peningkatan teknis manajerial SDM pelaku UKM dan ekonomi produktif
10) Mewujudkan Bitung Bahari. Berseri
Sasaran 10.1. Menjadikan Kota Bitung sebagai Kota Wisata
Peningkatan fasilitas pendukung sarana prasarana pariwisata
Sasaran 10.2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga dan
Peningkatan peran serta organisasi masyarakat pemerhati lingkungan hidup
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 140
melestarikan fungsi lingkungan hidup
MISI 4: Membangun dan menciptakan iklim investasi yang bertumpu
pada agroindustri. agrobisnis. industri rumah tangga yang ramah lingkungan Mewujudkan kondisi perekonomian yang kondusif
Sasaran 11.1. Terwujudnya kondisi perekonomian Kota Bitung yang kondusif untuk investasi
Peningkatan Iklim investasi yang kondusif
Sasaran 11.2. Terciptanya nilai tambah produk-produk unggulan dari agroindustri. agrobisnis dan industri rumah tangga
Peningkatan ketrampilan bagi pekerja di sentra agroindustri. agrobisnis dan industri rumah tangga
MISI 5: Meningkatkan pembangunan infrastruktur. aksesibilitas dan mobilitas ekonomi daerah Pembangunan infrastruktur yang merata
Sasaran 12.1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar
Peningkatan dan Perluasan jangkauan pelayanan air minum dan sanitasi
MISI 6: Mewujudkan Bitung sebagai Pintu gerbang Indonesia di
kawasan Asia Pasifik dengan kota yang bercirikan kota industri dan bahari Tujuan 14: Mendorong percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan International Hub Port (IHP)
Sasaran 14.1. Meningkatnya jalur pelayaran internasional
Peningkatan infrastruktur, sarana prasarana dan mutu pelayanan Pelabuhan Bitung
Sasaran 14.2. Tersedianya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Bitung
Peningkatan koordinasi antara pemerintah, pemerintah provinsi dan Kota Bitung
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 141
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 142
Tabel 6.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA BITUNG
2017 2018 2019 2020 2021
1) Menciptakan kemudahan dalam berinvestasi;
1) Meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan sarana
pendidikan dan pemerataaan pemenuhan kebutuhan terhadap
tenaga kependidikan;
1) Meningkatkan jaringan kerjasama dan memberikan dorongan dan
stimulan untuk memperkuat industri yang berbasis teknologi tepat
guna;
1) Mengoptimalkan peran dan fungsi organisasi pemerhati lingkungan
hidup;
1) Meningkatkan fungsi fasilitas pendukung, sarana prasarana, dan
pengembangan wisata kuliner di sekitar tempat-tempat wisata alam;
2) Mengembangkan sentra industry yang menghasilkan produk
unggulan;
2) Melakukan evaluasi dan meningkatkan proses pembelajaran dan
manajemen berbasis sekolah secara berkala;
2) Optimalisasi kemampuan daerah dalam memberikan dorongan dan
stimulan bagi petani;
2) Memberdayakan dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam
melestarikan lingkungan hidup;
2) Mengoptimalkan peran dan fungsi organisasi pemerhati lingkungan
hidup;
3) Penguatan kapasitas pelaku industri;
3) Optimalisasi jangkauan pelayanan kesehatan;
3) Memanfaatkan stakeholder terkait serta
melakukan stimulasi dalam menjaring pelaku
ekonomi lokal yang baru;
4) Memantapkan pengawasan terhadap
evaluasi pelaksanaan peran dan fungsi PD
dalam peningkatan kualitas hidup;
3) Meningkatkan kerjasama antar
stakeholder terkait dalam peningkatan promosi
pariwisata;
4) Meningkatkan fungsi
fasilitas pendukung, sarana prasarana, dan pengembangan wisata
kuliner di sekitar tempat-tempat wisata
alam;
4) Mengoptimalkan
sumberdaya stakeholder terkait dalam penanganan penyakit menular,
endemic dan KLB;
4) Meningkatkan
kerjasama dengan stakeholder terkait dalam membantu
mengembangkan usahanya;
5) Meningkatkan jaringan
kerjasama dan memberikan dorongan dan stimulan untuk
memperkuat industri yang berbasis teknologi tepat
guna;
4) Memberdayakan fungsi
desa adat dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam
melestarikan lingkungan hidup;
5) Meningkatkan
kerjasama antar stakeholder terkait dalam peningkatan
promosi pariwisata;
5) Optimalisasi peran
serta pemerintah kelurahan dalam penerapan pola hidup
sehat masyarakat;
5) Pengembangan sentra
industry yang menghasilkan produk unggulan;
6) Optimalisasi
kemampuan daerah dalam memberikan dorongan dan stimulan bagi petani;
5) Memantapkan
pengawasan terhadap evaluasi pelaksanaan peran dan fungsi PD
dalam peningkatan kualitas hidup;
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 143
6) Menggali dan mengembangkan
potensi wisata
6) Meningkatkan peran Perangkat Daerah (PD)
terkait dalam mengembangkan layanan kesehatan reproduksi dan
KB;
6) Penguatan kapasitas pelaku industri;
7) Memanfaatkan stakeholder terkait serta
melakukan stimulasi dalam menjaring pelaku ekonomi lokal yang baru;
6) Meningkatkan jaringan kerjasama dan
memberikan dorongan dan stimulan untuk memperkuat industri yang
berbasis teknologi tepat guna;
7) Meningkatkan
kompetensi tenaga pendidik
7) Optimalisasi
sumberdaya pihak-pihak yang berkaitan dengan
pembangunan jalan tol dan jalur kereta api;
7) Penggalian potensi-
potensi baru untuk pengembangan usaha
sector swasta maupun pemerintah;
8) Meningkatkan
kerjasama dengan stakeholder terkait dalam
membantu mengembangkan usahanya;
7) Optimalisasi
kemampuan daerah dalam memberikan dorongan dan
stimulan bagi petani;
8) Mengoptimalkan peran pemangku kepentingan dalam
pembangunan kesehatan;
8) Optimalisasi sumberdaya pihak-pihak yang berkompeten dalam
pembangunan simpul jaringan, kapasitas dan
jaringan listrik serta air bersih;
8) Sinergisitas pemerintah dan pemangku kepentingan
dalam penghantaran kompetensi spesifik sesuai
tuntutan pasar;
8) Memanfaatkan stakeholder terkait serta melakukan stimulasi
dalam menjaring pelaku ekonomi lokal yang baru;
9) Menggali dan mengembangkan potensi baru untuk
sektor swasta;
9) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar;
9) Penerbitan regulasi kelestarian lingkungan hidupSinergisitas
pemerintah dan pemangku kepentingan dalam penghantaran
kompetensi spesifik sesuai tuntutan pasar;
9) Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam
membantu mengembangkan usahanya;
10) Meningkatkan pengawasan terhadap
evaluasi pelaksanaan peran dan fungsi PD terkait dalam
meningkatkan kualitas hidup masyarakat
10) Meningkatkan pengawasan terhadap
evaluasi pelaksanaan peran dan fungsi PD dalam peningkatan
kualitas hidup;
10) Meningkatkan kerjasama dan
mengoptimalkan sumberdaya pihak terkait dalam peningkatan
infrastruktur sarana prasarana dan mutu pelayanan Pelabuhan
Bitung;
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 144
11) Meningkatkan kerjasama dan
mengoptimalkan sumberdaya pihak terkait dalam percepatan
pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Bitung;
11) Meningkatkan kerjasama dan
mengoptimalkan sumberdaya pihak terkait dalam percepatan
pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Bitung;
12) Melakukan upaya-upaya penjaringan
investor mancanegara;
12) Melakukan upaya-upaya penjaringan
investor mancanegara;
13) Penerbitan regulasi kelestarian lingkungan hidup
13) Mengoptimalkan kemampuan daerah dan sumberdaya lainnya
dalam membangun Bitung sebagai kota bahari
`
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 145
6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Penetapan tujuan, sasaran dan strategi pencapaian untuk
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bitung
Tahun 2016-2021, selanjutnya dipertajam lewat penetapan
program pembangunan daerah Kota Bitung disertai penjabaran
pagu anggaran dan pencapaian indicator kinerja sebagaimana
diuraikan pada Tabel 6.3 berikut.
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 146
Tabel 6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF
KOTA BITUNG
KODE MISI/TUJUAN
/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/
OUTCOME)
KONIDISI AWAL
TAHUN 2016
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
TAHUN 2021
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020
TARGET TARGET (Rp.) TARGET (Rp.) TARGET (Rp.) TARGET (Rp.) TARGET (Rp.)
(1) (2) (3) (5) (7) (8) (7) (8) (7) (8) (7) (8) (7) (8) (17)
Misi 1 Mewujudkan masyarakat Kota Bitung yang religius, aman, damai, berbudaya dan sejahtera
292,574,800,000 13,620,200,000 329,926,300,000 353,780,900,000 373,084,500,000
Tujuan (1.1) Meningkatkan ketentraman, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan
Sasaran (1.1.1) Terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman
4.01 . 4.01.03 . 24 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Terwujudnya Mengintesifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
100% 100% 217,817,365 100% 230,998,808 100% 252,608,903 100% 273,397,978 100% 302,429,363 Sekretariat Daerah
1.05 . 1.05.02 . 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Terwujudnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
100% 100% 17,147,768 100% 19,135,741 100% 21,512,131 100% 23,242,954 100% 25,365,745 Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.01 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Terwujudnya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
100% 100% 95,600,297 100% 107,554,612 100% 120,856,038 100% 130,751,683 100% 142,825,133 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 . 1.05.01 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Terwujudnya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
100% 100% 34,415,397 100% 38,724,873 100% 43,513,742 100% 47,075,422 100% 51,418,710 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 . 1.05.01 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan
Terwujudnya pengembangan wawasan kebangsaan
100% 100% 54,159,901 100% 60,917,205 100% 68,452,605 100% 74,064,527 100% 80,889,903 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 . 1.05.01 . 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Terwujudnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
100% 100% 10,111,740 100% 11,356,814 100% 12,767,743 100% 13,825,646 100% 15,088,918 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 147
1.05 . 1.05.01 . 20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
Terwujudnya peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
100% 100% 101,259,324 100% 113,921,875 100% 128,015,520
100% 138,497,255 100% 151,284,072 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 . 1.05.01 . 21 Program pendidikan politik masyarakat
Terwujudnya pendidikan politik masyarakat
100% 100% 11,637,372 100% 13,088,262 100% 14,696,826 100% 15,912,536 100% 17,375,118 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 . 1.05.01 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Terwujudnya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
100% 100% 3,966,359,667 100% 4,421,963,654 100% 4,971,101,665 100% 5,371,347,664 100% 5,869,564,999 Satuan Polisi Pamong Praja
Tujuan (2.1) Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang didalamnya termasuk Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK)
Sasaran (21.1) Pengentasan kemiskinan
1.06 . 1.06.01 . 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Terwujudnya Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
100% 100% 119,960,780 100% 133,720,561 100% 150,339,529 100% 162,453,410 100% 177,474,806 Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Terwujudnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
100% 100% 794,464,182 100% 885,678,653 100% 995,692,646 100% 1,075,852,032 100% 1,175,621,131 Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 17 Program pembinaan anak terlantar
Terwujudnya pembinaan anak terlantar
100% 100% 12,732,034 100% 14,160,449 100% 15,950,059 100% 17,226,161 100% 18,789,441 Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Terwujudnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
100% 100% 59,023,647 100% 65,826,950 100% 74,024,632 100% 79,949,167 100% 87,370,898 Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 22 Program Keluarga Harapan Terwujudnya Keluarga Harapan
100% 100% 67,266,351 100% 75,012,106 100% 84,330,824 100% 91,158,534 100% 99,584,035 Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 23 Program Pemberian Bantuan Sosial
Terwujudnya Pemberian Bantuan Sosial
100% 100% 7,653,939 100% 8,496,269 100% 9,570,035 100% 10,385,149 100% 11,273,664 Dinas Sosial
Sasaran (22.2) Berkurangnya pengangguran serta terpenuhinya kebutuhan lapangan kerja dan kesempatan berusaha
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 148
2.01 . 2.01.01 . 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Terwujudnya Peningkatan Kesempatan Kerja
100% 100% 257,841,311 100% 273,402,391 100% 299,020,794 100% 323,590,594 100% 357,971,950 Dinas Tenaga Kerja
2.01 . 2.01.01 . 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Terwujudnya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
50 Kasus 8 Kali
50 Kasus 8 Kali
889,245,007 50 Kasus 8 Kali
942,915,332 50 Kasus 8 Kali
1,031,247,112 50 Kasus 8 Kali
1,116,019,275 50 Kasus 8 Kali
1,234,513,913 Dinas Tenaga Kerja
Misi 2 Meningkatkan sumberdaya manusia dan pelayanan publik yang berkualitas
Tujuan (2.1) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat
Sasaran (2.1.1) Pemerataan akses layanan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar
1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
106,54 106,99 228,146,268 107,29 244,937,489 109,82 269,924,072 109,92 280,234,192 109,92 298,922,917 Dinas Pendidikan
Angka PartisipasiKasar (APK) SMP/MTs/Paket B
101,2 101,87 -
103,55 -
105,7 -
106 -
106 -
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
95,33 96,01 -
96,71 -
97,1 -
97,54 -
97,54 -
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
95,43 95,91 -
96,14 -
96,69 -
96,88 -
96,88 -
1.01 . 1.01.01 . 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Terwujudnya Manajemen Pelayanan Pendidikan
1 Paket 1 Paket 185,313,646 1 Paket 206,589,464 1 Paket 232,216,497 1 Paket 250,974,445 100% 274,240,425 Dinas Pendidikan
Tujuan (2.2) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Sasaran (2.2.1) Terwujudnya layanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Terwujudnya Obat dan Perbekalan Kesehatan
100% 100% 3,340,723,724 100% 3,724,427,610 100% 4,186,931,337 100% 4,524,051,343 100% 4,943,758,020 Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Terwujudnya Upaya Kesehatan Masyarakat
100% 100% 3,110,443,184 100% 3,467,702,504 100% 3,898,276,170
100% 4,212,167,171 100% 4,602,900,488 Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
Terwujudnya Pengawasan Obat dan Makanan
100% 100% 26,715,192 100% 29,775,214 100% 33,454,226
100% 36,100,758 100% 39,457,825 Dinas Kesehatan
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 149
1.02 . 1.02.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Terwujudnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan
100% 100% 58,434,883 100% 65,138,064 100% 73,206,680 100% 79,124,948 100% 86,431,426 Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
Terwujudnya pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
100% 100% 2,561,567,421 100% 2,855,818,039 100% 3,210,378,762 100% 3,468,887,188 100% 3,790,684,218 Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Terwujudnya kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
100% 100% 8,873,638,701 100% 9,892,948,648 100% 11,121,444,346 100% 12,016,936,684 100% 13,131,512,947 Dinas Kesehatan
Tujuan (2.3) Mewujudkan Smart City
Sasaran (2.3.1) Meningkatnya pemanfaatan IPTEK di Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pelayanan publik
2.10 . 2.10.01 . 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
100% 100% 1004303735 100% 1064874700 100% 1164653396 100% 1260382909 100% 1,353,400,000 Dinas Komunikasi dan Informatika
4.01 . 4.01.03 . 23 Program Pemanfaatan Teknologi Informasi
Terwujudnya Pemanfaatan Teknologi Informasi
100% 100% 217060397.4 100% 230156429.7 100% 251733140.6 100% 272415945.1 100% 292,500,000 Sekretariat Daerah
Tujuan (2.4) Mewujudkan tenaga kerja yang profesional
Sasaran (2.4.1) Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang profesional dan memiliki kredibilitas sesuai dengan keahlian
2.01 . 2.01.01 . 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
12 Lap 12 Paket 120 Org
12 Lap 12 Paket 120 Org
47,404,953 12 Lap 12 Paket 120 Org
50,262,610 12 Lap 12 Paket 120 Org
54,880,484 12 Lap 12 Paket 120 Org
59,414,965 12 Lap 12 Paket 120 Org
65,722,620 Dinas Tenaga Kerja
3.07 . 3.07.01 . 22 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen
Terwujudnya Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen
100% 100% 65,742,390 100% 72,052,560 100% 80,305,632 100% 86,832,707 100% 95,260,405 Dinas Perdagangan
Tujuan (2.5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik
Sasaran (2.5.1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintah daerah
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 150
4.01 . 4.01.03 . 32 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
100% 100% 81,657,857 100% 86,577,754 100% 94,679,685 100% 102,426,038 100% 113,308,004 Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 . 35 Program Pelayanan Umum Rumah Tangga
Terwujudnya Pelayanan Umum Rumah Tangga
100% 100% 984,719,946 100% 1,044,080,916 100% 1,141,897,335 100% 1,235,790,286 100% 1,366,906,557 Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.12 . 32 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
12 Bulan 12 Bulan 3,075,558,482 12 Bulan 3,261,126,605 12 Bulan 3,566,689,809 12 Bulan 3,859,782,374 12 Bulan 4,269,445,588 Kecamatan Girian
4.01 . 4.01.10 . 32 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
12 Bulan 12 Bulan 1,867,343,916 12 Bulan 1,980,056,637 12 Bulan 2,165,566,697 12 Bulan 2,343,523,473 12 Bulan 2,592,281,116 Kecamatan Ranowulu
4.01 . 4.01.11 . 32 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
12 Bulan 12 Bulan 2,361,738,239 12 Bulan 2,504,203,040 12 Bulan 2,738,899,385 12 Bulan 2,963,971,901 12 Bulan 3,278,618,598 Kecamatan Matuari
4.01 . 4.01.13 . 32 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
12 Bulan 12 Bulan 3,265,651,916 12 Bulan 3,462,642,178 12 Bulan 3,787,090,104 12 Bulan 4,098,318,182 12 Bulan 4,533,350,230 Kecamatan Madidir
4.01 . 4.01.14 . 32 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
12 Bulan 12 Bulan 3,265,651,916 12 Bulan 3,462,642,178 12 Bulan 3,787,090,104 12 Bulan 4,098,318,182 12 Bulan 4,533,350,230 Kecamatan Maesa
4.01 . 4.01.15 . 32 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
12 Bulan 12 Bulan 3,169,327,817 12 Bulan 3,360,620,824 12 Bulan 3,675,479,005 12 Bulan 3,977,528,127 12 Bulan 4,399,749,793 Kecamatan Aertembaga
4.01 . 4.01.16 . 32 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
12 Bulan 12 Bulan 2,254,911,216 12 Bulan 2,390,949,978 12 Bulan 2,614,930,301 12 Bulan 2,829,826,198 12 Bulan 3,130,185,112 Kecamatan Lembeh Utara
4.01 . 4.01.17 . 32 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
12 Bulan 12 Bulan 2,186,311,047 12 Bulan 2,318,224,664 12 Bulan 2,535,430,503 12 Bulan 2,743,800,110 12 Bulan 3,035,109,396 Kecamatan Lembeh Selatan
Sasaran (2.5.2) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi
4.03 . 4.03.01 . 12 Program pengembangan data/informasi
Terwujudnya Pengembangan Data/ informasi
Dokumen Dokumen 141,931,385 Dokumen 140,396,358 Dokumen 170,287,204 Dokumen 171,855,769 Dokumen 180,262,734 Badan Perencanaan Daerah
4.03 . 4.03.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah
Perencanaan pembangunan daerah di Perangkat Daerah se-Kota Bitung
38 PD 38 PD 962,673,271 38 PD 1,020,775,121 38 PD 1,116,402,908 38 PD 1,208,096,956 38 PD 1,336,416,403 Badan Perencanaan Daerah
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 151
Ranc. RKPD 1
Dok KUA 1 Dok PPAS 1 Dok KUA
Per. Dok PPAS Per.
1 Dok, Per.RKPD
1 Dok, Nota
Kesep. RKPD 1
Dok, 1 Dok.
RPJMD
Ranc. RKPD 1
Dok KUA 1 Dok
PPAS 1 Dok KUA Per. Dok
PPAS Per. 1
Dok, Per.RKPD
1 Dok, Nota
Kesep. RKPD 1
Dok, 1 Dok.
Revisi RPJMD
189,241,846 Ranc. RKPD 1
Dok KUA 1 Dok
PPAS 1 Dok KUA Per. Dok
PPAS Per. 1 Dok,
Per.RKPD 1 Dok,
Nota Kesep.
RKPD 1 Dok, 1
Dok Revisi RPJPD
374,390,288 Ranc. RKPD 1 Dok
KUA 1 Dok PPAS 1 Dok
KUA Per. Dok PPAS Per. 1 Dok,
Per.RKPD 1 Dok, Nota
Kesep. RKPD 1 Dok
194,613,947 Ranc. RKPD 1 Dok
KUA 1 Dok PPAS 1 Dok
KUA Per. Dok PPAS Per. 1 Dok,
Per.RKPD 1 Dok, Nota
Kesep. RKPD 1 Dok
196,406,593 Ranc. RKPD 1
Dok KUA 1 Dok
PPAS 1 Dok KUA Per. Dok
PPAS Per. 1
Dok, Per.RKPD
1 Dok, Nota
Kesep. RKPD 1
Dok
206,014,553
4.03 . 4.03.01 . 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi
Perencanaan pembangunan ekonomi
Dokumen Dokumen 141,931,385 Dokumen 140,396,358 Dokumen 170,287,204 Dokumen 171,855,769 Dokumen 180,262,734 Badan Perencanaan Daerah
4.03 . 4.03.01 . 23 Program perencanaan sosial dan budaya
Perencanaan sosial dan budaya Kota Bitung
3 Dokumen
3 Dokumen
141,931,385 3 Dokumen
140,396,358 3 Dokumen 170,287,204 3 Dokumen 171,855,769 100% 180,262,734 Badan Perencanaan Daerah
4.01 . 4.01.07 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
100% 100% 1,597,390,422 100% 1,693,741,664 100% 1,852,432,856 100% 2,004,623,896 100% 2,217,437,637 Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah
4.01 . 4.01.07 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
12 Bulan 12 Bulan 1,796,378,224 12 Bulan 1,904,804,189 12 Bulan 2,083,244,997 12 Bulan 2,254,453,083 12 Bulan 2,493,806,159 Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah
4.02 . 4.02.01 . 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
100% 100% 1,419,313,845 100% 1,637,957,511 100% 1,946,139,471 100% 2,258,675,824 100% 2,678,189,184 Inspektorat Daerah
4.02 . 4.02.01 . 21 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Meningkatnya kualitas aparatur pengwas
100% 100% 229,266,496 100% 243,072,895 100% 265,842,652 100% 287,735,659 100% 318,292,484 Inspektorat Daerah
4.02 . 4.02.01 . 22 Program Penataaan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Terciptanya sistem dan prosedur pengawasan
100% 100% 49,770,606 100% 52,789,031 100% 57,800,342 100% 62,457,297 100% 69,117,882 Inspektorat Daerah
Tujuan (2.6) Mengarusutamakan pembangunan berwawasan kependudukan dan berwawasan gender
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 152
Sasaran (2.6.1) Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan Total Fertelity Rate (TFR)
2.08 . 2.08.01 . 15 Program Keluarga Berencana
Terwujudnya Keluarga Berencana
100% 100% 618,440,665 100% 655,753,903 100% 717,143,916 100% 776,126,393 100% 858,514,598 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Terwujudnya Kesehatan Reproduksi Remaja
100% 100% 28,575,441 100% 30,326,044 100% 33,181,286 100% 35,845,392 100% 39,660,202 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 17 Program pelayanan kontrasepsi
Terwujudnya pelayanan kontrasepsi
100% 100% 707,289,469 100% 750,007,996 100% 820,288,088 100% 887,689,038 100% 981,924,784 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 23 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga
Terwujudnya penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga
100% 100% 43,241,644 100% 45,863,462 100% 50,209,805 100% 54,308,224 100% 60,056,877 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 25 Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Penyuluhan serta kelengkapan sarana kerja, penggerakan dan pembinaan Program KKB oleh Tenaga Lini Lapangan
Terwujudnya Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Penyuluhan serta kelengkapan sarana kerja, penggerakan dan pembinaan Program KKB oleh Tenaga Lini Lapangan
100% 100% 160,760,509 100% 170,443,599 100% 186,437,957 100% 201,716,261 100% 223,127,264 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 27 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KB
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KB
100% 100% 150,162,995 100% 159,211,731 100% 174,080,117 100% 188,458,376 100% 208,396,332 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 30 Program Pengendalian Penduduk dan KB
Terwujudnya Pengendalian Penduduk dan KB
100% 100% 13,909,238 100% 14,788,626 100% 16,152,767 100% 17,480,767 100% 19,263,527 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 31 Program Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan dan KB
Terwujudnya Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan dan KB
100% 100% 2,460,137 100% 2,620,769 100% 2,919,175 100% 3,142,610 100% 3,399,446 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 33 Program Pemaduan Kebijakan, Pengelolaan Data dan Informasi Pengendalian Kependudukan
Terwujudnya Pemaduan Kebijakan, Pengelolaan Data dan Informasi Pengendalian Kependudukan
100% 100% 5,771,861 100% 6,083,929 100% 6,714,102 100% 7,169,078 100% 7,932,040 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 153
2.08 . 2.08.01 . 34 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Data dan Informasi Program KKBPK
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Data dan Informasi Program KKBPK
100% 100% 8,231,998 100% 8,704,698 100% 9,535,971 100% 10,311,688 100% 11,331,486 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sasaran (2.6.2) Meningkatnya kedudukan dan peran serta perempuan
2.02 . 2.02.01 . 15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Terwujudnya keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
100% 100% 45,701,781 100% 48,484,231 100% 53,031,674 100% 57,352,627 100% 63,456,323 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02 . 2.02.01 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
100% 100% 74,277,222 100% 78,810,275 100% 86,115,653 100% 93,198,019 100% 103,116,524 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02 . 2.02.01 . 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
100% 100% 97,932,388 100% 103,894,780 100% 113,555,895 100% 122,954,605 100% 135,977,834 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02 . 2.02.01 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
Terwujudnya peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
100% 100% 245,635,246 100% 260,392,143 100% 284,814,144 100% 308,172,165 100% 340,974,721 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Misi 3 Mengembangkan dan mengoptimalkan ekonomi kerakyatan dan sumber daya pariwisata yang memiliki daya saing
Tujuan (3.1) Mengembangkan koperasi UKM dan ekonomi kreatif
Sasaran (3.1.2) Berkembangnya UKM dan ekonomi produktif
3.07 . 3.07.01 . 16 Program pengembangan industri kecil dan menengah
Terwujudnya pengembangan industri kecil dan menengah
100% 100% 14,062,297,303 100% 15,429,341,837 100% 17,190,185,391 100% 18,583,776,451 100% 20,388,917,158 Dinas Perdagangan
2.11 . 2.11.01 . 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Terwujudnya Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
20 Kop 100 UKM 4
Kl
20 Kop 100 UKM
4 Kl
94,715,285 20 Kop 100 UKM
4 Kl
100,431,621 20 Kop 100 UKM 4 Kl
109,760,968 20 Kop 100 UKM 4 Kl
118,829,930 20 Kop 100 UKM
4 Kl
131,445,240 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.11 . 2.11.01 . 15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
Terwujudnya penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
560 Koperasi
17.800 UKM
585 Koperasi
18.100 UKM
70,208,533 600 Koperasi
18.150 UKM
74,411,127 625 Koperasi
18.200 UKM
81,444,974 643 Koperasi
18.325 UKM
88,091,279 662 Koperasi
18.400 UKM
97,450,781 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 154
2.11 . 2.11.01 . 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Terwujudnya Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
2 Kl 2 Kl 88,943,425 2 Kl 94,347,693 2 Kl 103,144,172 2 Kl 111,660,851 2 Kl 123,513,199 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tujuan (3.2) Mewujudkan Bitung Bahari, Berseri
Sasaran (3.2.1) Menjadikan Kota Bitung sebagai Kota Wisata
3.02 . 3.02.01 . 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata
Terwujudnya pengembangan pemasaran pariwisata
100% 100% 2,178,799,026 100% 2,390,618,605 100% 2,663,383,224 100% 2,879,323,492 100% 3,158,999,107 Dinas Pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 16 Program pengembangan destinasi pariwisata
Terwujudnya pengembangan destinasi pariwisata
100% 100% 525,377,908 100% 576,420,483 100% 642,184,325 100% 694,311,170 100% 761,718,605 Dinas Pariwisata
2.16 . 3.02.01 . 15 Program Pengembangan Nilai Budaya
Terwujudnya Pengembangan Nilai Budaya
100% 100% 692,625,156.50 100% 734,460,147.86 100% 803,269,066.75 100% 869,295,582.49 100% 961,572,924.33 Dinas Pariwisata
2.16 . 3.02.01 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Terwujudnya Pengelolaan Kekayaan Budaya
100% 100% 217,060,397.41 100% 230,156,429.67 100% 251,733,140.60 100% 272,415,945.08 100% 301,296,283.20 Dinas Pariwisata
2.16 . 3.02.01 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Terwujudnya Pengelolaan Keragaman Budaya
100% 100% 217,817,364.79 100% 230,998,807.81 100% 252,608,903.37 100% 273,397,978.05 100% 302,429,363.24 Dinas Pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 17 Program pengembangan Kemitraan
Terwujudnya pengembangan Kemitraan
100% 100% 187,365,813 100% 205,571,371 100% 229,010,109 100% 247,617,790 100% 271,651,681 Dinas Pariwisata
Misi 4 Membangun dan menciptakan iklim investasi yang bertumpu pada agroindustri, agrobisnis, industri rumah tangga yang ramah lingkungan
Tujuan (4.1) Mewujudkan kondisi perekonomian yang kondusif
Sasaran (4.1.2) Terciptanya nilai tambah produk-produk unggulan
3.07 . 3.07.01 . 22 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen
Terwujudnya Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen
100% 100% 12,507,089 100% 13,704,758 100% 15,296,311 100% 16,472,804 100% 18,049,340 Dinas Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 23 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro
Terwujudnya an dan Pengembangan Industri Berbasis Agro
100% 100% 65,742,390 100% 72,052,560 100% 80,305,632 100% 86,832,707 100% 95,260,405 Dinas Perdagangan
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 155
Misi 5 Meningkatkan pembangunan infrastruktur, aksesibilitas dan mobilitas ekonomi daerah
Tujuan (5.1) Pembangunan infrastruktur yang merata
Sasaran (5.1.1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar
1.04 . 1.04.01 . 40 Program Perencanaan Investasi Infrastruktur Sub Bidang Pengembangan Permukiman
Tersedianya dokumen perencanaan Investasi Infrastruktur Sub Bidang Permukiman
1 dok 1 dok 288,805,852 1 dok 299,440,738 1 dok 319,395,340 1 dok 321,925,671 5 dok 367,305,060 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04 . 1.04.01 . 41 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Terwujudnya pemberdayaan komunitas perumahan dan permukiman
2 keg 2 keg 144,402,926 2 keg 149,720,369 2 keg 159,697,670 2 keg 160,962,835 10 keg 183,652,530 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04 . 1.04.01 . 42 Program Pembangunan Talud di Perumahan dan Kawasan Permukiman
Terwujudnya pembangunan talud di perumahan dan kawasan permukiman
1 lokasi 4 lokasi 4,007,181,198 3 lokasi 4,154,740,240 3 lokasi 4,431,610,339 3 lokasi 4,466,718,683 14 lokasi 5,096,357,711 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04 . 1.04.01 . 43 Program Pemeliharaan Talud di Perumahan dan Kawasan Permukiman
Terwujudnya pemeliharaan talud di kawasan perumahan dan kawasan permukiman
3 lokasi 3 lokasi 324,906,584 3 lokasi 336,870,830 3 lokasi 359,319,757 3 lokasi 362,166,380 15 lokasi 413,218,193 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.03 . 1.03.01 . 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Terwujudnya Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
100% 100% 571,101,626 100% 636,536,697 100% 715,629,756 100% 773,165,166 100% 844,889,748 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 32 Program Perencanaan Tata Ruang
Terwujudnya Perencanaan Tata Ruang
100% 100% 2,249,375,012 100% 2,507,195,455 100% 2,818,523,045 100% 3,045,362,699 100% 3,327,900,752 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 33 Program Pemanfaatan Ruang
Terwujudnya Pemanfaatan Ruang
100% 100% 139,610,797 100% 155,652,277 100% 174,920,814 100% 189,027,059 100% 206,547,580 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 34 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Terwujudnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang
100% 100% 266,563,156 100% 297,070,865 100% 333,976,908 100% 360,832,384 100% 394,310,344 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 156
Misi 6 Mewujudkan Bitung sebagai Pintu gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik dengan kota yang bercirikan kota industri dan bahari
Tujuan (6.1) Mendorong percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan International Hub Port (IHP)
Sasaran (6.1.1) Meningkatnya jalur pelayaran international
4.03 . 4.03.01 . 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
3 Dokumen 3 Dokumen
724,300,000 3 Dokumen
776,400,000 3 Dokumen 816,700,000 3 Dokumen 875,800,000 3 Dokumen
923,600,000 Badan Perencanaan Daerah
Sasaran (6.1.2) Tersedianya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Bitung
4.03 . 4.03.01 . 19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
Perencanaan pengembangan Kota Bitung
3 Dokumen 3 Dokumen
138,000,000 3 Dokumen
147,900,000 3 Dokumen 155,600,000 3 Dokumen 166,900,000 3 Dokumen
176,000,000 Badan Perencanaan Daerah
3.07 . 3.07.01 . 20 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pengembangan Industri dan Perdagangan
Terwujudnya Peningkatan Sarana Prasarana Pengembangan Industri dan Perdagangan
100% 100% 26,800,000 100% 28,700,000 100% 30,200,000 100% 32,400,000 100% 34,100,000 Dinas Perdagangan
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 157
BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH
Bab ini menggambarkan arah kebijakan yang dituangkan ke
dalam program-program pembangunan daerah. Sasaran, strategi
dan arah kebijakan beserta indikator (outcome) dinyatakan dalam
bentuk matriks yang akan menjadi capaian kerja selama lima tahun
dalam bentuk yang terukur dan relatif komprehensif.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa berdasarkan potensi dan
keunggulan Wilayah Sulawesi, maka tema besar Pembangunan
Wilayah Sulawesi adalah:
1. Sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam
perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur
Indonesia;
2. Pengembangan industri berbasis logistik;
3. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim
(kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan
pariwisata bahari.
Dalam Buku Dua RPJMN tahun 2015-2019 salah satu daerah
yang masuk dalam pengembangan perwilayahan industri adalah
Kota Bitung. Juga disebutkan bahwa Kota Bitung merupakan salah
satu dari tiga lokasi yang dijadikan target diseminasi tiga (3) jenis
biota unggulan. Selain itu kota Bitung juga menjadi target
pembangunan techno park yang akan dilaksanakan oleh
kementrian kelautan dan perikanan.
Berdasarkan target pencapaian RPJMN Tahun 2015-2019
dan Visi Misi kota Bitung tahun 2016-2021 maka perumusan
Arah kebijakan yang ditempuh bertujuan untuk menterjemahkan
strategi ke dalam rencana program-program prioritas
pembangunan. Kebijakan Umum Pembangunan memberikan arah
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 158
perumusan rencana program prioritas pembangunan yang
disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan
menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun
program pada Rencana Strategis (Renstra) PD.
Berdasarkan tujuan, strategi dan arah kebijakan maka
ditetapkan program-program yang secara langsung mendukung
pencapaian visi, misi pembangunan daerah dan penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah Kota Bitung Jangka Menengah Tahun
2016-2021 yang dapat dilihat pada Tabel 7.1
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 159
Tabel 7.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KODE URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN
2015)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
TAHUN 2021 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020
TARGET (Rp.) TARGET (Rp.) TARGET (Rp.) TARGET (Rp.) TARGET (Rp.) TARGET (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (8) (7) (8) (7) (8) (7) (8) (7) (8) (7) (8) (17)
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
315,013,742,452 6 411,175,153,883 12 419,195,468,690 12 429,029,041,726 12 460,756,979,506 12 491,851,395,918
1.01 Pendidikan 14,871,800,000 15,627,300,000 16,766,700,000 17,623,600,000 18,876,800,000 19,887,500,000
1.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan 14,871,800,000 15,627,300,000 16,766,700,000 17,623,600,000 18,876,800,000 19,887,500,000 Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 5,500,000,000 12 Bulan 5,949,800,000 12 Bulan 6,377,800,000 12 Bulan 6,709,400,000 12 Bulan 7,194,500,000 12 Bulan 7,587,100,000 Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 1,736,100,000 12 Bulan 1,864,000,000 12 Bulan 1,998,100,000 12 Bulan 2,102,000,000 12 Bulan 2,254,000,000 12 Bulan 2,377,000,000 Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
12 Bulan 12 Bulan 486,700,000 12 Bulan 494,100,000 12 Bulan 529,600,000 12 Bulan 557,100,000 12 Bulan 597,400,000 12 Bulan 630,000,000 Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 62,000,000 12 Bulan 63,000,000 12 Bulan 67,500,000 12 Bulan 71,000,000 12 Bulan 76,200,000 12 Bulan 80,300,000 Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
100% 100% 96,900,000 100% 98,300,000 100% 105,400,000 100% 110,900,000 100% 118,900,000 100% 125,400,000 Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 23 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Dana BOS-SD)
0 0 - - TAHUN 2017
- TAHUN 2018
- TAHUN 2019
- TAHUN 2020
- - - Dinas Pendidikan
0 0 TARGET (Rp.) TARGET (Rp.) TARGET (Rp.) TARGET (Rp.) TARGET (Rp.) TARGET (Rp.)
1.01 . 1.01.01 . 24 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Dana BOS-SMP)
(3) (4) (5) (8) (7) (8) (7) (8) (7) (8) (7) (8) (7) (8) Dinas Pendidikan
0 0 - - - - - - - - - - - -
1.01 . 1.01.01 . 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Terwujudnya Manajemen Pelayanan Pendidikan
0 - - - - - - - - - - - - Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 07 Program Perencanaan Perangkat Daerah
Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD
100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Meningkatnya pemahaman tentang pendidikan anak usia dini
100% 1 Paket 114,700,000
1 Paket 116,400,000 1 Paket 124,800,000 1 Paket 131,300,000 1 Paket 140,800,000 1 Paket 148,500,000 Dinas Pendidikan
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 160
1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
112,76 106,54 250,000,000
106,99 310,000,000 107,29 320,000,000 109,82 330,000,000 109,92 340,000,000 109,92 350,000,000 Dinas Pendidikan
Angka PartisipasiKasar (APK) SMP/MTs/Paket B
100,41 101,2 101,87 103,55 105,7 106 106
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
94 95,33 96,01 96,71 97,1 97,54 97,54
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
91,59 95,43 95,91 96,14 96,69 96,88 96,88
1.01 . 1.01.01 . 18 Program Pendidikan Non Formal
Terwujudnya Pendidikan Non Formal
100% 1 Paket 57,800,000 1 Paket 58,700,000 1 Paket 62,900,000 1 Paket 66,200,000 1 Paket 70,900,000 1 Paket 74,800,000 Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Terwujudnya Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
100% 1 Keg 93,500,000 1 Keg 94,900,000 1 Keg 101,700,000 1 Keg 107,000,000 2 Keg 114,700,000 2 Keg 121,000,000 Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Terwujudnya Manajemen Pelayanan Pendidikan
100% 1 Paket 248,000,000 1 Paket 251,800,000 1 Paket 269,900,000 1 Paket 283,900,000 1 Paket 304,500,000 100% 321,100,000 Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 23 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Dana BOS-SD)
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
112,76 106,54 300,000,000 106,99 310,000,000 107,29 320,000,000 109,82 330,000,000 109,92 340,000,000 109,92 350,000,000 Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
94 95,33 96,01 96,71 97,1 97,54 97,54
1.01 . 1.01.01 . 24 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Dana BOS-SMP)
Angka PartisipasiKasar (APK) SMP/MTs/Paket B
100.41 101.2 5,861,500,000 101.87 5,950,700,000 103.55 6,378,700,000 105.7 6,710,400,000 106 7,195,600,000 106 7,588,200,000 Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
91,59 95.43 95.91 96.14 96.69 96.88 96.88
1.01 . 1.01.01 . 25 Program Pembinaan Seni, Bakat, Kreatifitas dan Prestasi Siswa
Terwujudnya Pembinaan Seni, Bakat, Kreatifitas dan Prestasi Siswa
100% 100% 64,600,000 100% 65,600,000 100% 70,300,000 100% 73,900,000 100% 79,300,000 100% 83,600,000 Dinas Pendidikan
1.02 Kesehatan 65,298,492,540 1 71,311,072,199 2 75,475,048,949 2 78,908,555,369 2 83,450,675,367 2 87,321,783,528
1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan 65,298,492,540 1 71,311,072,199 2 75,475,048,949 2 78,908,555,369 2 83,450,675,367 2 87,321,783,528 Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 1,100,000,000 12 Bulan 1,880,400,000 12 Bulan 2,015,700,000 12 Bulan 2,120,500,000 12 Bulan 2,273,800,000 12 Bulan 2,397,900,000 Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 1,100,000,000 12 Bulan 1,859,700,000 12 Bulan 1,993,500,000 12 Bulan 2,097,100,000 12 Bulan 2,248,800,000 12 Bulan 2,371,500,000 Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
12 Bulan 12 Bulan 457,900,000 12 Bulan 378,500,000 12 Bulan 405,800,000 12 Bulan 426,900,000 12 Bulan 457,700,000 12 Bulan 482,700,000 Dinas Kesehatan
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 161
1.02 . 1.02.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 249,800,000 12 Bulan 57,000,000 12 Bulan 61,000,000 12 Bulan 64,200,000 12 Bulan 68,900,000 12 Bulan 72,600,000 Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
100% 100% 57,000,000 100% 50,900,000 100% 54,600,000 100% 57,400,000 100% 61,600,000 100% 64,900,000 Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Terwujudnya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
100% 100% 133,011,037 100% 43,810,474 100% 48,861,569 100% 54,920,652 100% 59,380,297 100% 64,867,898 Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Terwujudnya Perbaikan Gizi Masyarakat
100% 100% 240,823,771 100% 199,981,927 100% 223,017,068 100% 250,703,363 100% 270,840,131 100% 296,050,593 Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Terwujudnya Pengembangan Lingkungan Sehat
100% 100% 33,657,732 100% 27,979,798 100% 31,170,311 100% 35,031,355 100% 37,854,939 100% 41,365,037 Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 07 Program Perencanaan Perangkat Daerah
Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD
100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Terwujudnya Obat dan Perbekalan Kesehatan
100% 100% 3,500,000,000 100% 4,539,300,000 100% 4,865,800,000 100% 5,118,800,000 100% 5,488,900,000 100% 5,788,500,000 Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Terwujudnya Upaya Kesehatan Masyarakat
100% 100% 4,163,000,000 100% 4,226,400,000 100% 4,530,400,000 100% 4,765,900,000 100% 5,110,500,000 100% 5,389,400,000 Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
Terwujudnya Pengawasan Obat dan Makanan
100% 100% 35,700,000 100% 36,300,000 100% 38,900,000 100% 40,900,000 100% 43,800,000 100% 46,200,000 Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Terwujudnya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
100% 100% 147,800,000 100% 59,500,000 100% 63,800,000 100% 67,100,000 100% 72,000,000 100% 75,900,000 Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Terwujudnya Perbaikan Gizi Masyarakat
100% 100% 267,600,000 100% 271,600,000 100% 291,200,000 100% 306,300,000 100% 328,400,000 100% 346,400,000 Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Terwujudnya Pengembangan Lingkungan Sehat
100% 100% 37,400,000 100% 38,000,000 100% 40,700,000 100% 42,800,000 100% 45,900,000 100% 48,400,000 Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Terwujudnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
100% 100% 506,200,000 100% 513,900,000 100% 550,900,000 100% 579,500,000 100% 621,400,000 100% 655,300,000 Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Terwujudnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan
100% 100% 78,200,000 100% 79,400,000 100% 85,100,000 100% 89,500,000 100% 96,000,000 100% 101,200,000 Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
Terwujudnya pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
100% 100% 3,428,400,000 100% 3,480,600,000 100% 3,731,000,000 100% 3,924,900,000 100% 4,208,700,000 100% 4,438,400,000 Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Terwujudnya kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
100% 100% 10,000,000,000 100% 12,057,300,000 100% 12,924,700,000 100% 13,596,700,000 100% 14,579,800,000 100% 15,375,300,000 Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
100% 100% 335,500,000 100% 340,600,000 100% 365,100,000 100% 384,100,000 100% 411,800,000 100% 434,300,000 Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan lansia
100% 100% 167,300,000 100% 169,900,000 100% 182,100,000 100% 191,600,000 100% 205,400,000 100% 216,600,000 Dinas Kesehatan
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 162
1.02 . 1.02.01 . 31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
Terwujudnya pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
100% 100% 38,300,000 100% 38,800,000 100% 41,600,000 100% 43,800,000 100% 47,000,000 100% 49,500,000 Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Terwujudnya peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
100% 100% 71,400,000 100% 72,500,000 100% 77,700,000 100% 81,700,000 100% 87,600,000 100% 92,400,000 Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 34 Program Komisi Penanggulangan AIDS Daerah
Terwujudnya Komisi Penanggulangan AIDS Daerah
100% 100% 173,300,000 100% 175,900,000 100% 188,600,000 100% 198,400,000 100% 212,700,000 100% 224,300,000 Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 35 Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)
Terwujudnya Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)
100% 100% 246,300,000 100% 250,100,000 100% 268,100,000 100% 282,000,000 100% 302,400,000 100% 318,900,000 Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 36 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)_(DAK Non Fisik)
Terwujudnya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)_(DAK Non Fisik)
100% 100% 4,406,700,000 100% 4,473,800,000 100% 4,795,600,000 100% 5,044,900,000 100% 5,409,700,000 100% 5,704,900,000 Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Jaminan Persalinan (Jampersal)_(DAK Non Fisik)
Terwujudnya Jaminan Persalinan (Jampersal)_(DAK Non Fisik)
100% 100% 755,900,000 100% 767,400,000 100% 822,600,000 100% 865,300,000 100% 927,900,000 100% 978,500,000 Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 38 Program Akreditasi Rumah dan Puskesmas_(DAK Non Fisik)
Terwujudnya Akreditasi Rumah dan Puskesmas_(DAK Non Fisik)
100% 100% 835,000,000 100% 590,600,000 100% 633,100,000 100% 666,000,000 100% 714,200,000 100% 753,100,000 Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.02 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
Terwujudnya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
100% 100% 5,725,600,000 100% 5,812,700,000 100% 6,230,900,000 100% 6,554,800,000 100% 7,028,800,000 100% 7,412,300,000 Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.02 . 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
100% 100% 756,700,000 100% 768,200,000 100% 823,500,000 100% 866,300,000 100% 928,900,000 100% 979,600,000 Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.02 . 28 Program pengingkatan mutu pelayanan BLUD
Terwujudnya pengingkatan mutu pelayanan BLUD
100% 100% 26,200,000,000 100% 28,000,000,000 100% 29,000,000,000 100% 30,000,000,000 100% 31,000,000,000 100% 32,000,000,000 Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.02 . 29 Program Palang Merah Indonesia (PMI)
Tercapainya tujuan PMI 100% 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 Dinas Kesehatan
1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
158,418,800,000 160,829,800,000 172,398,700,000 181,362,700,000 194,475,600,000 205,087,700,000
1.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
158,418,800,000 1 160,829,800,000 2 172,438,700,000 2 181,403,200,000 2 194,525,600,000 2 205,138,200,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 1,235,700,000 12 Bulan 1,254,500,000 12 Bulan 1,344,700,000 12 Bulan 1,414,600,000 12 Bulan 1,516,900,000 12 Bulan 1,599,700,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 687,900,000 12 Bulan 698,400,000 12 Bulan 748,600,000 12 Bulan 787,600,000 12 Bulan 844,500,000 12 Bulan 890,600,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
12 Bulan 12 Bulan 107,900,000 12 Bulan 109,500,000 12 Bulan 117,400,000 12 Bulan 123,500,000 12 Bulan 132,500,000 12 Bulan 139,700,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
100% 100% 8,500,000 100% 8,700,000 100% 9,300,000 100% 9,800,000 100% 10,500,000 100% 11,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 163
1.03 . 1.03.01 . 07 Program Perencanaan Perangkat Daerah
Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD
100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 07 Program Peningkatan Jalan & Jembatan
Terwujudnya Peningkatan Jalan & Jembatan
100% 100% 54,832,600,000 100% 55,667,000,000 100% 59,671,400,000 100% 62,774,000,000 100% 67,312,700,000 100% 70,985,900,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 15 Program pembangunan jalan dan jembatan
Terwujudnya pembangunan jalan dan jembatan
100% 100% 46,580,600,000 100% 47,289,500,000 100% 50,691,200,000 100% 53,326,800,000 100% 57,182,500,000 100% 60,302,900,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Terwujudnya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
100% 100% 9,175,200,000 100% 9,314,800,000 100% 9,984,900,000 100% 10,504,000,000 100% 11,263,500,000 100% 11,878,100,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 17 Program pembangunan turap/talud/bronjong
Terwujudnya pembangunan turap/talud/bronjong
100% 100% 12,650,200,000 100% 12,842,800,000 100% 13,766,600,000 100% 14,482,400,000 100% 15,529,500,000 100% 16,376,900,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Terwujudnya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
100% 100% 2,314,200,000 100% 2,349,400,000 100% 2,518,400,000 100% 2,649,400,000 100% 2,840,900,000 100% 2,996,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 19 Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
Terwujudnya rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
100% 100% 2,907,800,000 100% 2,952,100,000 100% 3,164,400,000 100% 3,329,000,000 100% 3,569,700,000 100% 3,764,400,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 22 Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
Terwujudnya pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
100% 100% 849,300,000 100% 862,200,000 100% 924,200,000 100% 972,300,000 100% 1,042,600,000 100% 1,099,500,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
Terwujudnya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
100% 100% 9,065,600,000 100% 9,203,600,000 100% 9,865,600,000 100% 10,378,600,000 100% 11,129,000,000 100% 11,736,300,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Terwujudnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
100% 100% 8,417,700,000 100% 8,545,800,000 100% 9,160,500,000 100% 9,636,800,000 100% 10,333,600,000 100% 10,897,400,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 28 Program Pengendalian Banjir Terwujudnya Pengendalian Banjir
100% 100% 4,670,800,000 100% 4,741,900,000 100% 5,083,000,000 100% 5,347,300,000 100% 5,733,900,000 100% 6,046,800,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Terwujudnya Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
100% 100% 764,400,000 100% 776,000,000 100% 831,800,000 100% 875,100,000 100% 938,300,000 100% 989,500,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 32 Program Perencanaan Tata Ruang
Terwujudnya Perencanaan Tata Ruang
100% 100% 3,010,600,000 100% 3,056,400,000 100% 3,276,300,000 100% 3,446,600,000 100% 3,695,800,000 100% 3,897,500,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 33 Program Pemanfaatan Ruang Terwujudnya Pemanfaatan Ruang
100% 100% 186,900,000 100% 189,700,000 100% 203,400,000 100% 213,900,000 100% 229,400,000 100% 241,900,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 34 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Terwujudnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang
100% 100% 356,700,000 100% 362,200,000 100% 388,200,000 100% 408,400,000 100% 437,900,000 100% 461,800,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 36 Program Pemerintah Daerah dan Desentralisasi
Terwujudnya Pemerintah Daerah dan Desentralisasi
100% 100% 596,200,000 100% 605,300,000 100% 648,800,000 100% 682,600,000 100% 731,900,000 100% 771,800,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
65,188,549,912 2 151,999,581,684 4 142,207,419,741 4 138,149,286,357 4 150,010,504,139 4 164,857,612,390
1.04 . 1.04.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
62,352,349,912 1 149,120,281,684 2 139,081,019,741 2 134,861,986,357 2 146,478,904,139 2 161,135,812,390 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04 . 1.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 1,060,700,000 12 Bulan 1,076,900,000 12 Bulan 1,154,300,000 12 Bulan 1,214,400,000 12 Bulan 1,302,200,000 12 Bulan 1,432,500,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 164
1.04 . 1.04.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 360,100,000
12 Bulan 365,600,000 12 Bulan 391,900,000 12 Bulan 412,300,000 12 Bulan 442,100,000 12 Bulan 486,400,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04 . 1.04.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
12 Bulan 12 Bulan 44,200,000 12 Bulan 44,900,000 12 Bulan 48,100,000 12 Bulan 50,600,000 12 Bulan 54,300,000 12 Bulan 59,800,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04 . 1.04.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 38,300,000 12 Bulan 38,800,000 12 Bulan 41,600,000 12 Bulan 43,800,000 12 Bulan 47,000,000 12 Bulan 51,700,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04 . 1.04.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
100% 100% 5,100,000 100% 5,200,000 100% 5,600,000 100% 5,900,000 100% 6,300,000 100% 7,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04 . 1.04.01 . 35 Program Perencanaan Investasi Infrastruktur Sub Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan
Tersedianya dokumen Perencanaan Investasi Infrastruktur Sub Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan
0 dok 1 dok 343,949,912 1 dok 288,881,684 1 dok 299,519,741 1 dok 319,486,357 1 dok 322,004,139 5 dok 367,412,390 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04 . 1.04.01 . 07 Program Perencanaan Perangkat Daerah
Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD
100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04 . 1.04.01 . 20 Program pengelolaan areal pemakaman
Terwujudnya pengelolaan areal pemakaman
16 ha 10 ha 1,950,000,000 10 ha 2,500,000,000 10 ha 3,000,000,000 10 ha 3,500,000,000 10 ha 9,500,000,000 66 ha 10,450,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04 . 1.04.01 . 27 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Terwujudnya Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
110 km 3 km 3,000,000,000 7.5 km 7,500,000,000 7.5 km 7,500,000,000 10 km 10,000,000,000 10 km 10,000,000,000 143 km 11,000,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04 . 1.04.01 . 28 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah dan Air Minum
Terwujudnya Pengelolaan Air Limbah
0 KK 0 KK - 5000 KK 3,000,000,000 10000 KK 6,000,000,000 15000 KK 9,000,000,000 20000 KK 12,000,000,000 58000KK 13,200,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terwujudnya Pengelolaan Air Minum
15000 SR 2000 SR 4,000,000,000 2000 SR 4,000,000,000 2000 SR 5,000,000,000 2000 SR 5,000,000,000 2000 SR 6,000,000,000 25000 SR 6,600,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04 . 1.04.01 . 30 Program Penyediaan Sarana Penerangan Jalan
Terwujudnya Penyediaan Sarana Penerangan Jalan
1480 titik lampu 300 titik lampu
2,700,000,000 400 titik lampu
4,800,000,000 400 titik lampu
5,000,000,000 300 titik lampu
3,900,000,000 300 titik lampu
405,000,000 3180 titik lampu
445,500,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04 . 1.04.01 . 31 Program Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
Terwujudnya Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
2759 KK 600 KK 5,100,000,000 500 KK 4,250,000,000 500 KK 4,250,000,000 500 KK 4,375,000,000 500 KK 4,500,000,000 5359 KK 4,950,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04 . 1.04.01 . 32 Program Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
Terwujudnya Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
42831 KK 500 KK 3,000,000,000 3000 KK 19,500,000,000 3000 KK 19,500,000,000 3500 KK 22,750,000,000 3500 KK 22,750,000,000 14399 KK 25,025,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04 . 1.04.01 . 33 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Penataan kawasan strategis dan cepat tumbuh
0 dok 1 dok 300,000,000 1 dok 300,000,000 1 dok 300,000,000 1 dok 300,000,000 1 dok 300,000,000 5 dok 330,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Terwujudnya kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berdaya guna dan berkelanjutan
1 kawasan 1 kawasan 1,500,000,000 1 kawasan 2,000,000,000 1 kawasan 2,500,000,000 1 kawasan 3,000,000,000 1 kawasan 3,500,000,000 6 kawasan 3,850,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04 . 1.04.01 . 35 Program Perencanaan Investasi Infrastruktur Sub Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan
Tersedianya dokumen Perencanaan Investasi Infrastruktur Sub Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan
0 dok 1 dok 400,000,000 1 dok 400,000,000 1 dok 400,000,000 1 dok 400,000,000 1 dok 400,000,000 5 dok 440,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04 . 1.04.01 . 36 Program Pembangunan Gedung
Terwujudnya pembangunan gedung
0 bangunan 1 bangunan 10,000,000,000 1 bangunan
50,000,000,000 1 bangunan
30,000,000,000 1 bangunan
20,000,000,000 1 bangunan
20,000,000,000 5 bangunan
22,000,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 165
1.04 . 1.04.01 . 37 Program Perencanaan Tata Ruang
Tersedianya dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
0 dok 1 dok 350,000,000 1 dok 350,000,000 1 dok 400,000,000 1 dok 450,000,000 1 dok 500,000,000 5 dok 550,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04 . 1.04.01 . 38 Program Pemanfaatan Ruang Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan ruang
2 keg 2 keg 200,000,000 2 keg 200,000,000 2 keg 200,000,000 2 keg 200,000,000 2 keg 200,000,000 10 keg 220,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04 . 1.04.01 . 39 Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan permukiman
Terwujudnya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
2 kawasan 1 kawasan 1,000,000,000 2 kawasan 5,000,000,000 2 kawasan 5,500,000,000 2 kawasan 6,000,000,000 2 kawasan 7,000,000,000 11 kawasan
7,700,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04 . 1.04.01 . 40 Program Perencanaan Investasi Infrastruktur Sub Bidang Pengembangan Permukiman
Tersedianya dokumen perencanaan Investasi Infrastruktur Sub Bidang Permukiman
0 dok 1 dok 400,000,000 1 dok 400,000,000 1 dok 400,000,000 1 dok 400,000,000 1 dok 400,000,000 5 dok 440,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04 . 1.04.01 . 41 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Terwujudnya pemberdayaan komunitas perumahan dan permukiman
2 keg 2 keg 200,000,000 2 keg 200,000,000 2 keg 200,000,000 2 keg 200,000,000 2 keg 200,000,000 10 keg 220,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04 . 1.04.01 . 42 Program Pembangunan Talud di Perumahan dan Kawasan Permukiman
Terwujudnya pembangunan talud di perumahan dan kawasan permukiman
0 lokasi 1 lokasi 1,350,000,000 4 lokasi 5,550,000,000 3 lokasi 5,550,000,000 3 lokasi 5,550,000,000 3 lokasi 5,550,000,000 14 lokasi 6,105,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04 . 1.04.01 . 43 Program Pemeliharaan Talud di Perumahan dan Kawasan Permukiman
Terwujudnya pemeliharaan talud di kawasan perumahan dan kawasan permukiman
0 lokasi 3 lokasi 450,000,000 3 lokasi 450,000,000 3 lokasi 450,000,000 3 lokasi 450,000,000 3 lokasi 450,000,000 15 lokasi 495,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04 . 1.04.01 . 44 Program Lingkungan Sehat Perumahan
Terwujudnya lingkungan sehat
500 KK 1000 KK 5,000,000,000 2000 KK 11,000,000,000 2500 KK 15,000,000,000 2500 KK 16,250,000,000 3000 KK 19,500,000,000 11663 KK 21,450,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04 . 1.04.01 . 45 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Terwujudnya pengelolaan ruang terbuka hijau
10% RTH Publik 1% RTH Publik
19,600,000,000 1% RTH Publik
25,900,000,000 1% RTH Publik
25,950,000,000 1% RTH Publik
21,050,000,000 1% RTH Publik
21,100,000,000 15% RTH Publik
23,210,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04 . 1.04.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1,780,600,000 1 1,807,600,000 2 1,977,600,000 2 2,078,800,000 2 2,235,700,000 2 2,355,200,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.04 . 1.04.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 124,000,000 12 Bulan 125,900,000 12 Bulan 135,000,000 12 Bulan 142,000,000 12 Bulan 152,300,000 12 Bulan 160,600,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.04 . 1.04.02 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 653,100,000 12 Bulan 663,100,000 12 Bulan 710,700,000 12 Bulan 747,700,000 12 Bulan 801,800,000 12 Bulan 845,500,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.04 . 1.04.02 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
12 Bulan 12 Bulan 45,100,000 12 Bulan 45,700,000 12 Bulan 49,000,000 12 Bulan 51,600,000 12 Bulan 55,300,000 12 Bulan 58,300,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.04 . 1.04.02 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 12,800,000 12 Bulan 13,000,000 12 Bulan 13,900,000 12 Bulan 14,600,000 12 Bulan 15,700,000 12 Bulan 16,500,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.04 . 1.04.02 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
100% 100% 2,600,000 100% 2,600,000 100% 2,800,000 100% 3,000,000 100% 3,200,000 100% 3,300,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.04 . 1.04.02 . 07 Program Perencanaan Perangkat Daerah
Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD
100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.04 . 1.04.02 . 21 Program Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah
Terwujudnya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah
100% 100% 151,200,000 100% 153,500,000 100% 164,600,000 100% 173,100,000 100% 185,600,000 100% 195,700,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.04 . 1.04.02 . 22 Program Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
Terwujudnya Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
100% 100% 83,300,000 100% 84,500,000 100% 90,600,000 100% 95,300,000 100% 102,200,000 100% 107,800,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 166
1.04 . 1.04.02 . 23 Program Pengembangan Data/Informasi Bencana
Terwujudnya Pengembangan Data/Informasi Bencana
100% 100% 45,900,000 100% 46,600,000 100% 50,000,000 100% 52,600,000 100% 56,300,000 100% 59,400,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.04 . 1.04.02 . 24 Program Pencegahan dan Kesiapan Penanggulangan Bencana
Terwujudnya Pencegahan dan Kesiapan Penanggulangan Bencana
100% 100% 438,300,000 100% 444,900,000 100% 476,900,000 100% 501,700,000 100% 538,000,000 100% 567,300,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.04 . 1.04.02 . 25 Program Tanggap Darurat Bencana
Terwujudnya Tanggap Darurat Bencana
100% 100% 49,300,000 100% 50,100,000 100% 53,700,000 100% 56,400,000 100% 60,500,000 100% 63,800,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.04 . 1.04.02 . 26 Prgram Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana
Terwujudnya ehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana
100% 100% 175,000,000 100% 177,700,000 100% 190,400,000 100% 200,300,000 100% 214,800,000 100% 226,500,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.04 . 1.05.02 Satuan Polisi Pamong Praja 1,055,600,000 1,071,700,000 1,148,800,000 1,208,500,000 1,295,900,000 1,366,600,000 Satuan Polisi Pamong Praja
1.04 . 1.05.02 . 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Terwujudnya peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
100% 100% 1,055,600,000 100% 1,071,700,000 100% 1,148,800,000 100% 1,208,500,000 100% 1,295,900,000 100% 1,366,600,000 Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
8,613,000,000 2 8,744,400,000 4 9,453,100,000 4 9,941,300,000 4 10,673,300,000 4 11,250,900,000
1.05 . 1.05.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2,076,100,000 1 2,107,800,000 2 2,299,300,000 2 2,417,100,000 2 2,598,500,000 2 2,737,900,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 . 1.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 194,500,000 12 Bulan 197,500,000 12 Bulan 211,700,000 12 Bulan 222,700,000 12 Bulan 238,800,000 12 Bulan 251,800,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 . 1.05.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 107,100,000 12 Bulan 108,700,000 12 Bulan 116,500,000 12 Bulan 122,600,000 12 Bulan 131,400,000 12 Bulan 138,600,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 . 1.05.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
12 Bulan 12 Bulan 46,800,000 12 Bulan 47,500,000 12 Bulan 50,900,000 12 Bulan 53,500,000 12 Bulan 57,400,000 12 Bulan 60,500,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 . 1.05.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 12,800,000 12 Bulan 13,000,000 12 Bulan 13,900,000 12 Bulan 14,600,000 12 Bulan 15,700,000 12 Bulan 16,500,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 . 1.05.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
100% 100% 9,400,000 100% 9,500,000 100% 10,200,000 100% 10,700,000 100% 11,500,000 100% 12,100,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 . 1.05.01 . 07 Program Perencanaan Perangkat Daerah
Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD
100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 . 1.05.01 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Terwujudnya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
100% 100% 530,800,000 100% 538,900,000 100% 577,700,000 100% 607,700,000 100% 651,600,000 100% 687,200,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 . 1.05.01 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Terwujudnya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
100% 100% 191,100,000 100% 194,000,000 100% 208,000,000 100% 218,800,000 100% 234,600,000 100% 247,400,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 . 1.05.01 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan
Terwujudnya pengembangan wawasan kebangsaan
100% 100% 300,700,000 100% 305,300,000 100% 327,200,000 100% 344,200,000 100% 369,100,000 100% 389,200,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 . 1.05.01 . 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Terwujudnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
100% 100% 56,100,000 100% 57,000,000 100% 61,000,000 100% 64,200,000 100% 68,900,000 100% 72,600,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 167
1.05 . 1.05.01 . 20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
Terwujudnya peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
100% 100% 562,200,000 100% 570,800,000 100% 611,900,000 100% 643,700,000 100% 690,200,000 100% 727,900,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 . 1.05.01 . 21 Program pendidikan politik masyarakat
Terwujudnya pendidikan politik masyarakat
100% 100% 64,600,000 100% 65,600,000 100% 70,300,000 100% 73,900,000 100% 79,300,000 100% 83,600,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 . 1.05.02 Satuan Polisi Pamong Praja 6,536,900,000 1 6,636,600,000 2 7,153,800,000 2 7,524,200,000 2 8,074,800,000 2 8,513,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 231,000,000 12 Bulan 234,600,000 12 Bulan 251,400,000 12 Bulan 264,500,000 12 Bulan 283,600,000 12 Bulan 299,100,000 Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.02 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 839,100,000 12 Bulan 851,900,000 12 Bulan 913,100,000 12 Bulan 960,600,000 12 Bulan 1,030,100,000 12 Bulan 1,086,300,000 Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.02 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
12 Bulan 12 Bulan 19,600,000 12 Bulan 19,900,000 12 Bulan 21,300,000 12 Bulan 22,400,000 12 Bulan 24,000,000 12 Bulan 25,300,000 Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.02 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 25,500,000 12 Bulan 25,900,000 12 Bulan 27,800,000 12 Bulan 29,200,000 12 Bulan 31,300,000 12 Bulan 33,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.02 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
100% 100% 10,200,000 100% 10,400,000 100% 11,100,000 100% 11,700,000 100% 12,600,000 100% 13,200,000 Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.02 . 07 Program Perencanaan Perangkat Daerah
Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD
100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.02 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Terwujudnya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
100% 100% 12,800,000 100% 13,000,000 100% 13,900,000 100% 14,600,000 100% 15,700,000 100% 16,500,000 Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.02 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Terwujudnya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
100% 100% 5,308,600,000 100% 5,389,400,000 100% 5,777,100,000 100% 6,077,500,000 100% 6,516,900,000 100% 6,872,500,000 Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.02 . 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Terwujudnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
100% 100% 23,000,000 100% 23,300,000 100% 25,000,000 100% 26,300,000 100% 28,200,000 100% 29,700,000 Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.02 . 23 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Terwujudnya Penataan Peraturan Perundang-Undangan
100% 100% 67,100,000 100% 68,200,000 100% 73,100,000 100% 76,900,000 100% 82,400,000 100% 86,900,000 Satuan Polisi Pamong Praja
1.06 Sosial 2,623,100,000 1 2,663,000,000 2 2,894,500,000 2 3,043,600,000 2 3,270,100,000 2 3,445,900,000
1.06 . 1.06.01 Dinas Sosial 2,623,100,000 1 2,663,000,000 2 2,894,500,000 2 3,043,600,000 2 3,270,100,000 2 3,445,900,000 Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 662,500,000 12 Bulan 672,500,000 12 Bulan 720,900,000 12 Bulan 758,400,000 12 Bulan 813,200,000 12 Bulan 857,600,000 Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 338,900,000 12 Bulan 344,100,000 12 Bulan 368,800,000 12 Bulan 388,000,000 12 Bulan 416,000,000 12 Bulan 438,700,000 Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
12 Bulan 12 Bulan 106,200,000 12 Bulan 107,800,000 12 Bulan 115,600,000 12 Bulan 121,600,000 12 Bulan 130,400,000 12 Bulan 137,500,000 Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 40,800,000 12 Bulan 41,400,000 12 Bulan 44,400,000 12 Bulan 46,700,000 12 Bulan 50,100,000 12 Bulan 52,800,000 Dinas Sosial
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 168
1.06 . 1.06.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
100% 100% 1,700,000 100% 1,800,000 100% 1,900,000 100% 2,000,000 100% 2,100,000 100% 2,200,000 Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 07 Program Perencanaan Perangkat Daerah
Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD
100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Terwujudnya Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
100% 100% 160,600,000 100% 163,000,000 100% 174,700,000 100% 183,800,000 100% 197,100,000 100% 207,800,000 Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Terwujudnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
100% 100% 1,063,300,000 100% 1,079,500,000 100% 1,157,100,000 100% 1,217,300,000 100% 1,305,300,000 100% 1,376,500,000 Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 17 Program pembinaan anak terlantar
Terwujudnya pembinaan anak terlantar
100% 100% 17,000,000 100% 17,300,000 100% 18,500,000 100% 19,500,000 100% 20,900,000 100% 22,000,000 Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
Terwujudnya pembinaan para penyandang cacat dan trauma
100% 100% 14,500,000 100% 14,700,000 100% 15,800,000 100% 16,600,000 100% 17,800,000 100% 18,700,000 Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
Terwujudnya pembinaan panti asuhan /panti jompo
100% 100% 26,400,000 100% 26,800,000 100% 28,700,000 100% 30,200,000 100% 32,400,000 100% 34,100,000 Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Terwujudnya pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
100% 100% 11,900,000 100% 12,100,000 100% 13,000,000 100% 13,700,000 100% 14,600,000 100% 15,400,000 Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Terwujudnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
100% 100% 79,000,000 100% 80,200,000 100% 86,000,000 100% 90,500,000 100% 97,000,000 100% 102,300,000 Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 22 Program Keluarga Harapan Terwujudnya Keluarga Harapan
100% 100% 90,100,000 100% 91,400,000 100% 98,000,000 100% 103,100,000 100% 110,600,000 100% 116,600,000 Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 23 Program Pemberian Bantuan Sosial
Terwujudnya Pemberian Bantuan Sosial
100% 100% 10,200,000 100% 10,400,000 100% 11,100,000 100% 11,700,000 100% 12,600,000 100% 13,200,000 Dinas Sosial
2 Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
31,425,000,000 31,903,500,000 34,197,700,000 - 35,976,700,000 - 38,576,200,000 - 40,679,600,000
2.01 Tenaga Kerja 1,931,600,000 1,961,100,000 2,102,100,000 2,211,200,000 2,371,100,000 2,500,400,000
2.01 . 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja 1,931,600,000 1,961,100,000 2,102,100,000 2,211,200,000 2,371,100,000 2,500,400,000 Dinas Tenaga Kerja
2.01 . 2.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 362,700,000 12 Bulan 368,200,000 12 Bulan 394,700,000 12 Bulan 415,200,000 12 Bulan 445,200,000 12 Bulan 469,500,000 Dinas Tenaga Kerja
2.01 . 2.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 206,400,000 12 Bulan 209,600,000 12 Bulan 224,600,000 12 Bulan 236,300,000 12 Bulan 253,400,000 12 Bulan 267,200,000 Dinas Tenaga Kerja
2.01 . 2.01.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
12 Bulan 12 Bulan 40,000,000 12 Bulan 40,600,000 12 Bulan 43,500,000 12 Bulan 45,700,000 12 Bulan 49,000,000 12 Bulan 51,700,000 Dinas Tenaga Kerja
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 169
2.01 . 2.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 68,000,000 12 Bulan 69,000,000 12 Bulan 74,000,000 12 Bulan 77,800,000 12 Bulan 83,500,000 12 Bulan 88,000,000 Dinas Tenaga Kerja
2.01 . 2.01.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
100% 100% 11,100,000 100% 11,300,000 100% 12,100,000 100% 12,700,000 100% 13,600,000 100% 14,300,000 Dinas Tenaga Kerja
2.01 . 2.01.01 . 07 Program Perencanaan Perangkat Daerah
Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD
100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Dinas Tenaga Kerja
2.01 . 2.01.01 . 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
12 Laporan 12 Paket 120 Org
12 Lap 12 Paket 120 Org
49,300,000 12 Lap 12 Paket 120 Org
50,100,000 12 Lap 12 Paket 120 Org
53,700,000 12 Lap 12 Paket 120 Org
56,400,000 12 Lap 12 Paket 120 Org
60,500,000 12 Lap 12 Paket 120 Org
63,800,000 Dinas Tenaga Kerja
2.01 . 2.01.01 . 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Terwujudnya Peningkatan Kesempatan Kerja
100% 100% 268,400,000 100% 272,500,000 100% 292,100,000 100% 307,300,000 100% 329,500,000 100% 347,500,000 Dinas Tenaga Kerja
2.01 . 2.01.01 . 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Terwujudnya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
100% 50 Kasus 8 Kali
925,700,000 50 Kasus 8 Kali
939,800,000 50 Kasus 8 Kali
1,007,400,000 50 Kasus 8 Kali
1,059,800,000 50 Kasus 8 Kali
1,136,400,000 50 Kasus 8 Kali
1,198,400,000 Dinas Tenaga Kerja
2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1,245,500,000 1,264,300,000 1,355,400,000 1,425,800,000 1,528,800,000 1,612,100,000
2.02 . 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1,245,500,000 1,264,300,000 1,355,400,000 1,425,800,000 1,528,800,000 1,612,100,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02 . 2.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 444,200,000 12 Bulan 451,000,000 12 Bulan 483,400,000 12 Bulan 508,500,000 12 Bulan 545,300,000 12 Bulan 575,000,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02 . 2.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 188,600,000 12 Bulan 191,400,000 12 Bulan 205,200,000 12 Bulan 215,900,000 12 Bulan 231,500,000 12 Bulan 244,100,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02 . 2.02.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
12 Bulan 12 Bulan 40,800,000 12 Bulan 41,400,000 12 Bulan 44,400,000 12 Bulan 46,700,000 12 Bulan 50,100,000 12 Bulan 52,800,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02 . 2.02.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 14,500,000 12 Bulan 14,700,000 12 Bulan 15,800,000 12 Bulan 16,600,000 12 Bulan 17,800,000 12 Bulan 18,700,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02 . 2.02.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
100% 100% 13,600,000 100% 13,800,000 100% 14,800,000 100% 15,600,000 100% 16,700,000 100% 17,600,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02 . 2.02.01 . 15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Terwujudnya keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
100% 100% 42,802,137 100% 45,733,277 100% 48,517,645 100% 53,068,221 100% 57,392,153 100% 63,500,055 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02 . 2.02.01 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
100% 100% 69,508,513 100% 74,328,411 100% 78,864,589 100% 86,175,002 100% 93,262,249 100% 103,187,589 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02 . 2.02.01 . 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
100% 100% 91,718,865 100% 97,999,880 100% 103,966,382 100% 113,634,155 100% 123,039,342 100% 136,071,546 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02 . 2.02.01 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
Terwujudnya peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
100% 100% 229,926,607 100% 245,804,530 100% 260,571,598 100% 285,010,430 100% 308,384,548 100% 341,209,710 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 170
2.02 . 2.02.01 . 07 Program Perencanaan Perangkat Daerah
Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD
100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02 . 2.02.01 . 15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Terwujudnya keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
100% 100% 47,600,000 100% 48,300,000 100% 51,800,000 100% 54,500,000 100% 58,400,000 100% 61,600,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02 . 2.02.01 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
100% 100% 77,300,000 100% 78,500,000 100% 84,200,000 100% 88,500,000 100% 94,900,000 100% 100,100,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02 . 2.02.01 . 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
100% 100% 102,000,000 100% 103,500,000 100% 111,000,000 100% 116,700,000 100% 125,200,000 100% 132,000,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02 . 2.02.01 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Terwujudnya peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
100% 100% 255,700,000 100% 259,600,000 100% 278,200,000 100% 292,700,000 100% 313,800,000 100% 331,000,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02 . 2.02.01 . 21 Program Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTP2TP2O)
Terwujudnya Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTP2TP2O)
100% 100% 61,200,000 100% 62,100,000 100% 66,600,000 100% 70,100,000 100% 75,100,000 100% 79,200,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02 . 2.02.01 . 22 Program Pengembangan Layanan Terpadu terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Tersedianya layanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban kekerasan
100% 100% 28,000,000 100% 28,000,000 100% 29,000,000 100% 32,000,000 100% 34,000,000 100% 37,000,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.05 Lingkungan Hidup 12,683,800,000 12,876,800,000 13,803,100,000 14,521,000,000 15,570,600,000 16,420,100,000
2.05 . 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 12,683,800,000 12,876,800,000 13,803,100,000 14,521,000,000 15,570,600,000 16,420,100,000 Dinas Lingkungan Hidup
2.05 . 2.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 596,200,000 12 Bulan 605,300,000 12 Bulan 648,800,000 12 Bulan 682,600,000 12 Bulan 731,900,000 12 Bulan 771,800,000 Dinas Lingkungan Hidup
2.05 . 2.05.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 267,600,000 12 Bulan 271,600,000 12 Bulan 291,200,000 12 Bulan 306,300,000 12 Bulan 328,400,000 12 Bulan 346,400,000 Dinas Lingkungan Hidup
2.05 . 2.05.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
12 Bulan 12 Bulan 195,400,000 12 Bulan 198,300,000 12 Bulan 212,600,000 12 Bulan 223,700,000 12 Bulan 239,800,000 12 Bulan 252,900,000 Dinas Lingkungan Hidup
2.05 . 2.05.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 51,000,000 12 Bulan 51,800,000 12 Bulan 55,500,000 12 Bulan 58,400,000 12 Bulan 62,600,000 12 Bulan 66,000,000 Dinas Lingkungan Hidup
2.05 . 2.05.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
100% 100% 7,700,000 100% 7,800,000 100% 8,400,000 100% 8,800,000 100% 9,400,000 100% 9,900,000 Dinas Lingkungan Hidup
2.05 . 2.05.01 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Terwujudnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
100% 6 Paket 2 Perda
- 6 Paket 2 Perda
10,092,472,676 6 Paket 3 Perda
10,701,699,885 6 Paket 3 Perda
11,703,928,458 6 Paket 3 Perda
12,666,369,558 6 Paket 3 Perda
14,011,348,952 Dinas Lingkungan Hidup
2.05 . 2.05.01 . 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Terwujudnya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
100% 500 Rekomenda
si
- 500 Rekomend
asi
714,310,237 500 Rekomend
asi
757,455,972 500 Rekomend
asi
828,448,491 500 Rekomend
asi
896,555,843 500 Rekomend
asi
991,672,934 Dinas Lingkungan Hidup
2.05 . 2.05.01 . 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Terwujudnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
100% 10,000 bibit pohon
- 10,000 bibit
pohon
87,395,062 10,000 bibit
pohon
92,633,109 10,000 bibit
pohon
101,365,172 10,000 bibit
pohon
109,674,046 10,000 bibit
pohon
121,330,462 Dinas Lingkungan Hidup
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 171
2.05 . 2.05.01 . 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Terwujudnya Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
100% 1 Paket - 1 Paket 161,723,474 1 Paket 171,404,035 1 Paket 187,540,173 1 Paket 202,936,295 1 Paket 224,414,967 Dinas Lingkungan Hidup
2.05 . 2.05.01 . 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
100% 1 Dok - 1 Dok 45,733,277 1 Dok 48,517,645 1 Dok 53,068,221 1 Dok 57,392,153 1 Dok 63,500,055 Dinas Lingkungan Hidup
2.05 . 2.05.01 . 20 Program peningkatan pengendalian polusi
Terwujudnya peningkatan pengendalian polusi
100% 10 Pers. 30 Reagen 100
Org
- 10 Pers. 40
Reagen 100 Org
16,380,656 10 Pers. 50
Reagen 100 Org
17,327,730 10 Pers. 50
Reagen 100 Org
18,987,712 10 Pers. 60
Reagen 100 Org
20,539,315 10 Pers. 60
Reagen 100 Org
22,678,591 Dinas Lingkungan Hidup
2.05 . 2.05.01 . 07 Program Perencanaan Perangkat Daerah
Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD
100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Dinas Lingkungan Hidup
2.05 . 2.05.01 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Terwujudnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
100% 6 Paket 2 Perda
10,499,100,000 6 Paket 2 Perda
10,658,900,000 6 Paket 3 Perda
11,425,700,000 6 Paket 3 Perda
12,019,700,000 6 Paket 3 Perda
12,888,800,000 6 Paket 3 Perda
13,592,100,000 Dinas Lingkungan Hidup
2.05 . 2.05.01 . 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Terwujudnya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
100% 500 Rekomenda
si
743,100,000 500 Rekomend
asi
754,400,000 500 Rekomend
asi
808,700,000 500 Rekomend
asi
850,800,000 500 Rekomend
asi
912,300,000 500 Rekomend
asi
962,000,000 Dinas Lingkungan Hidup
2.05 . 2.05.01 . 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Terwujudnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
100% 10,000 bibit pohon
90,900,000 10,000 bibit
pohon
92,300,000 10,000 bibit
pohon
98,900,000 10,000 bibit
pohon
104,100,000 10,000 bibit
pohon
111,600,000 10,000 bibit
pohon
117,700,000 Dinas Lingkungan Hidup
2.05 . 2.05.01 . 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Terwujudnya Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
100% 1 Paket 168,200,000 1 Paket 170,800,000 1 Paket 183,000,000 1 Paket 192,600,000 1 Paket 206,500,000 1 Paket 217,700,000 Dinas Lingkungan Hidup
2.05 . 2.05.01 . 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
100% 1 Dok 47,600,000 1 Dok 48,300,000 1 Dok 51,800,000 1 Dok 54,500,000 1 Dok 58,400,000 1 Dok 61,600,000 Dinas Lingkungan Hidup
2.05 . 2.05.01 . 20 Program peningkatan pengendalian polusi
Terwujudnya peningkatan pengendalian polusi
100% 10 Pers. 30 Reagen 100
Org
17,000,000 10 Pers. 40
Reagen 100 Org
17,300,000 10 Pers. 50
Reagen 100 Org
18,500,000 10 Pers. 50
Reagen 100 Org
19,500,000 10 Pers. 60
Reagen 100 Org
20,900,000 10 Pers. 60
Reagen 100 Org
22,000,000 Dinas Lingkungan Hidup
2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil
2,045,200,000 2,076,400,000 2,225,600,000 2,341,400,000 2,510,600,000 2,647,600,000
2.06 . 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2,045,200,000 2,076,400,000 2,225,600,000 2,341,400,000 2,510,600,000 2,647,600,000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 796,600,000 12 Bulan 808,800,000 12 Bulan 866,900,000 12 Bulan 912,000,000 12 Bulan 977,900,000 12 Bulan 1,031,300,000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 254,800,000 12 Bulan 258,700,000 12 Bulan 277,300,000 12 Bulan 291,700,000 12 Bulan 312,800,000 12 Bulan 329,900,000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
12 Bulan 12 Bulan 48,500,000 12 Bulan 49,200,000 12 Bulan 52,700,000 12 Bulan 55,500,000 12 Bulan 59,500,000 12 Bulan 62,700,000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 25,500,000 12 Bulan 25,900,000 12 Bulan 27,800,000 12 Bulan 29,200,000 12 Bulan 31,300,000 12 Bulan 33,000,000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
100% 100% 3,400,000 100% 3,500,000 100% 3,700,000 100% 3,900,000 100% 4,200,000 100% 4,400,000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 172
2.06 . 2.06.01 . 07 Program Perencanaan Perangkat Daerah
Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD
100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Terwujudnya Penataan Administrasi Kependudukan
100% 100% 916,400,000 100% 930,300,000 100% 997,200,000 100% 1,049,100,000 100% 1,124,900,000 100% 1,186,300,000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2,321,700,000 2,357,000,000 2,526,500,000 2,658,100,000 2,850,100,000 3,005,100,000
2.08 . 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2,321,700,000 2,357,000,000 2,526,500,000 2,658,100,000 2,850,100,000 3,005,100,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 140,200,000 12 Bulan 142,300,000 12 Bulan 152,500,000 12 Bulan 160,500,000 12 Bulan 172,100,000 12 Bulan 181,500,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 244,600,000 12 Bulan 248,400,000 12 Bulan 266,200,000 12 Bulan 280,100,000 12 Bulan 300,300,000 12 Bulan 316,700,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
12 Bulan 12 Bulan 34,000,000 12 Bulan 34,500,000 12 Bulan 37,000,000 12 Bulan 38,900,000 12 Bulan 41,800,000 12 Bulan 44,000,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 49,300,000 12 Bulan 50,100,000 12 Bulan 53,700,000 12 Bulan 56,400,000 12 Bulan 60,500,000 12 Bulan 63,800,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
100% 100% 5,100,000 100% 5,200,000 100% 5,600,000 100% 5,900,000 100% 6,300,000 100% 6,600,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 07 Program Perencanaan Perangkat Daerah
Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD
100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 15 Program Keluarga Berencana Terwujudnya Keluarga Berencana
100% 100% 643,800,000 100% 653,600,000 100% 700,600,000 100% 737,000,000 100% 790,300,000 100% 833,400,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Terwujudnya Kesehatan Reproduksi Remaja
100% 100% 29,800,000 100% 30,200,000 100% 32,400,000 100% 34,100,000 100% 36,500,000 100% 38,500,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 17 Program pelayanan kontrasepsi
Terwujudnya pelayanan kontrasepsi
100% 100% 736,300,000 100% 747,500,000 100% 801,300,000 100% 843,000,000 100% 903,900,000 100% 953,200,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 22 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
Terwujudnya pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
100% 100% 38,300,000 100% 38,800,000 100% 41,600,000 100% 43,800,000 100% 47,000,000 100% 49,500,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 23 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga
Terwujudnya penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga
100% 100% 45,100,000 100% 45,700,000 100% 49,000,000 100% 51,600,000 100% 55,300,000 100% 58,300,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 25 Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Penyuluhan serta kelengkapan sarana kerja, penggerakan dan pembinaan Program KKB oleh Tenaga Lini Lapangan
Terwujudnya Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Penyuluhan serta kelengkapan sarana kerja, penggerakan dan pembinaan Program KKB oleh Tenaga Lini Lapangan
100% 100% 167,300,000 100% 169,900,000 100% 182,100,000 100% 191,600,000 100% 205,400,000 100% 216,600,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 173
2.08 . 2.08.01 . 27 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KB
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KB
100% 100% 156,300,000 100% 158,700,000 100% 170,100,000 100% 178,900,000 100% 191,900,000 100% 202,300,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 30 Program Pengendalian Penduduk dan KB
Terwujudnya Pengendalian Penduduk dan KB
100% 100% 14,500,000 100% 14,700,000 100% 15,800,000 100% 16,600,000 100% 17,800,000 100% 18,700,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 31 Program Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan dan KB
Terwujudnya Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan dan KB
100% 100% 2,600,000 100% 2,600,000 100% 2,800,000 100% 3,000,000 100% 3,200,000 100% 3,300,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 33 Program Pemaduan Kebijakan, Pengelolaan Data dan Informasi Pengendalian Kependudukan
Terwujudnya Pemaduan Kebijakan, Pengelolaan Data dan Informasi Pengendalian Kependudukan
100% 100% 6,000,000 100% 6,100,000 100% 6,500,000 100% 6,900,000 100% 7,300,000 100% 7,700,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 34 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Data dan Informasi Program KKBPK
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Data dan Informasi Program KKBPK
100% 100% 8,500,000 100% 8,700,000 100% 9,300,000 100% 9,800,000 100% 10,500,000 100% 11,000,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.09 Perhubungan 2,214,300,000 2,248,000,000 2,409,600,000 2,535,000,000 2,718,200,000 2,866,400,000
2.09 . 2.09.01 Dinas Perhubungan 2,214,300,000 2,248,000,000 2,409,600,000 2,535,000,000 2,718,200,000 2,866,400,000 Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 179,200,000 12 Bulan 182,000,000 12 Bulan 195,100,000 12 Bulan 205,200,000 12 Bulan 220,000,000 12 Bulan 232,000,000 Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 185,200,000 12 Bulan 188,000,000 12 Bulan 201,500,000 12 Bulan 212,000,000 12 Bulan 227,300,000 12 Bulan 239,700,000 Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
12 Bulan 12 Bulan 105,400,000 12 Bulan 107,000,000 12 Bulan 114,600,000 12 Bulan 120,600,000 12 Bulan 129,300,000 12 Bulan 136,400,000 Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 16,200,000 12 Bulan 16,400,000 12 Bulan 17,600,000 12 Bulan 18,500,000 12 Bulan 19,900,000 12 Bulan 20,900,000 Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
100% 100% 6,800,000 00% 6,900,000 100% 7,400,000 100% 7,800,000 100% 8,400,000 100% 8,800,000 Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 07 Program Perencanaan Perangkat Daerah
Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD
100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan
Terwujudnya eningkatan pelayanan angkutan
100% 100% 1,699,400,000 100% 1,725,200,000 100% 1,849,300,000 100% 1,945,500,000 100% 2,086,100,000 100% 2,200,000,000 Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 21 Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Lalu Lintas
Terwujudnya n Hukum di Bidang Keselamatan Lalu Lintas
100% 100% 13,600,000 100% 13,800,000 100% 14,800,000 100% 15,600,000 100% 16,700,000 100% 17,600,000 Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 23 Perencanaan Kebutuhan Sarana Prasarana Transportasi
Terwujudnya aan Kebutuhan Sarana Prasarana Transportasi
100% 100% 8,500,000 100% 8,700,000 100% 9,300,000 100% 9,800,000 100% 10,500,000 100% 11,000,000 Dinas Perhubungan
2.10 Komunikasi dan Informatika 2,542,900,000 2,581,700,000 2,767,300,000 2,911,300,000 3,121,700,000 3,291,900,000
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 174
2.10 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika
2,542,900,000 2,581,700,000 2,767,300,000 2,911,300,000 3,121,700,000 3,291,900,000 Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10 . 2.10.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 400,000,000 12 Bulan 406,100,000 12 Bulan 435,300,000 12 Bulan 458,000,000 12 Bulan 491,100,000 12 Bulan 517,900,000 Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10 . 2.10.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 456,100,000 12 Bulan 463,000,000 12 Bulan 496,300,000 12 Bulan 522,100,000 12 Bulan 559,900,000 12 Bulan 590,400,000 Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10 . 2.10.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
12 Bulan 12 Bulan 45,900,000 12 Bulan 46,600,000 12 Bulan 50,000,000 12 Bulan 52,600,000 12 Bulan 56,300,000 12 Bulan 59,400,000 Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10 . 2.10.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 87,500,000 12 Bulan 88,900,000 12 Bulan 95,200,000 12 Bulan 100,200,000 12 Bulan 107,400,000 12 Bulan 113,300,000 Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10 . 2.10.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
100% 100% 4,300,000 12 Bulan 4,400,000 12 Bulan 4,700,000 12 Bulan 4,900,000 12 Bulan 5,300,000 12 Bulan 5,500,000 Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10 . 2.10.01 . 07 Program Perencanaan Perangkat Daerah
Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD
100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10 . 2.10.01 . 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
100% 100% 1,045,500,000 100% 1,061,400,000 100% 1,137,700,000 100% 1,196,900,000 100% 1,283,400,000 100% 1,353,400,000 Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10 . 2.10.01 . 18 Program kerjasama informasi dengan mass media
Terwujudnya kerjasama informasi dengan mass media
100% 100% 503,600,000 100% 511,300,000 100% 548,100,000 100% 576,600,000 100% 618,300,000 100% 652,000,000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
Terwujudnya pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikas
100% 100% 75,000,000 100% 75,000,000 100% 75,000,000 100% 75,000,000 100% 75,000,000 100% 75,000,000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
Terwujdunya fasilitas peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
100% 100% 125,000,000 100% 125,000,000 100% 125,000,000 100% 130,000,000 100% 130,000,000 100% 132,000,000 Dinas Komunikasi dan Informatika
2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
936,300,000 950,600,000 1,018,900,000 1,071,900,000 1,149,400,000 1,211,900,000
2.11 . 2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
936,300,000 950,600,000 1,018,900,000 1,071,900,000 1,149,400,000 1,211,900,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.11 . 2.11.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 375,400,000 12 Bulan 381,100,000 12 Bulan 408,500,000 12 Bulan 429,800,000 12 Bulan 460,800,000 12 Bulan 486,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.11 . 2.11.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 152,100,000 12 Bulan 154,400,000 12 Bulan 165,500,000 12 Bulan 174,100,000 12 Bulan 186,700,000 12 Bulan 196,800,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.11 . 2.11.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
12 Bulan 12 Bulan 26,400,000 12 Bulan 26,800,000 12 Bulan 28,700,000 12 Bulan 30,200,000 12 Bulan 32,400,000 12 Bulan 34,100,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.11 . 2.11.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 51,000,000 12 Bulan 51,800,000 12 Bulan 55,500,000 12 Bulan 58,400,000 12 Bulan 62,600,000 12 Bulan 66,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.11 . 2.11.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
100% 100% 6,800,000 100% 6,900,000 100% 7,400,000 100% 7,800,000 100% 8,400,000 100% 8,800,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.11 . 2.11.01 . 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
10 Kl 40 Kop
10 UKM
10 Kl 40 Kop 10 UKM
54,222,035 10 Kl 40 Kop 10
UKM
58,042,441 10 Kl 40 Kop 10
UKM
61,536,858 10 Kl 40 Kop 10
UKM
67,284,662 10 Kl 40 Kop 10
UKM
72,821,208 10 Kl 40 Kop 10
UKM
78,100,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 175
2.11 . 2.11.01 . 07 Program Perencanaan Perangkat Daerah
Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD
100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.11 . 2.11.01 . 15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
Terwujudnya penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
532 Koperasi 17.250 UKM
560 Koperasi
17.800 UKM
73,100,000 585 Koperasi
18.100 UKM
74,200,000 600 Koperasi
18.150 UKM
79,500,000 625 Koperasi
18.200 UKM
83,700,000 643 Koperasi
18.325 UKM
89,700,000 662 Koperasi
18.400 UKM
94,600,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.11 . 2.11.01 . 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Terwujudnya Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
100% 2 Kl 92,600,000 2 Kl 94,000,000 2 Kl 100,800,000 2 Kl 106,000,000 2 Kl 113,700,000 2 Kl 119,900,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.11 . 2.11.01 . 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Terwujudnya Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
100% 20 Kop 100 UKM 4 Kl
98,600,000 20 Kop 100 UKM
4 Kl
100,100,000 20 Kop 100 UKM
4 Kl
107,300,000 20 Kop 100 UKM
4 Kl
112,800,000 20 Kop 100 UKM
4 Kl
121,000,000 20 Kop 100 UKM
4 Kl
127,600,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.11 . 2.11.01 . 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
10 Kl 40 Kop
10 UKM
10 Kl 40 Kop 10 UKM
60,300,000 10 Kl 40 Kop 10
UKM
61,300,000 10 Kl 40 Kop 10
UKM
65,700,000 10 Kl 40 Kop 10
UKM
69,100,000 10 Kl 40 Kop 10
UKM
74,100,000 10 Kl 40 Kop 10
UKM
78,100,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.12 Penanaman Modal 1,857,900,000 1,886,000,000 2,021,600,000 2,127,000,000 2,280,200,000 2,404,800,000
2.12 . 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1,857,900,000 1,886,000,000 2,021,600,000 2,127,000,000 2,280,200,000 2,404,800,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12 . 2.12.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 347,400,000 12 Bulan 352,700,000 12 Bulan 378,000,000 12 Bulan 397,700,000 12 Bulan 426,400,000 12 Bulan 449,700,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12 . 2.12.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 285,400,000 12 Bulan 289,700,000 12 Bulan 310,600,000 12 Bulan 326,700,000 12 Bulan 350,300,000 12 Bulan 369,500,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12 . 2.12.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
12 Bulan 12 Bulan 47,600,000 12 Bulan 48,300,000 12 Bulan 51,800,000 12 Bulan 54,500,000 12 Bulan 58,400,000 12 Bulan 61,600,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12 . 2.12.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 51,900,000 12 Bulan 52,600,000 12 Bulan 56,400,000 12 Bulan 59,400,000 12 Bulan 63,600,000 12 Bulan 67,100,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12 . 2.12.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
100% 100% 6,000,000 100% 6,100,000 100% 6,500,000 100% 6,900,000 100% 7,300,000 100% 7,700,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12 . 2.12.01 . 07 Program Perencanaan Perangkat Daerah
Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD
100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12 . 2.12.01 . 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Terwujudnya Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
100% 2 Kali 1 Paket
443,400,000 2 Kali 1 Paket
450,100,000 2 Kali 1 Paket
482,500,000 2 Kali 1 Paket
507,600,000 2 Kali 1 Paket
544,200,000 2 Kali 1 Paket
573,900,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12 . 2.12.01 . 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Terwujudnya Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
100% 1 Paket 439,100,000 1 Paket 445,800,000 1 Paket 477,800,000 1 Paket 502,700,000 1 Paket 539,000,000 1 Paket 568,400,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12 . 2.12.01 . 17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah
Terwujudnya penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah
100% 1 Paket 17,000,000 1 Paket 17,300,000 1 Paket 18,500,000 1 Paket 19,500,000 1 Paket 20,900,000 1 Paket 22,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12 . 2.12.01 . 18 Program Peningkatan Pelayanan Pengawasan dan Advokasi
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Pengawasan dan Advokasi
100% 1 Paket 4 Kali
51,900,000 1 Paket 4 Kali
52,600,000 1 Paket 4 Kali
56,400,000 1 Paket 4 Kali
59,400,000 1 Paket 4 Kali
63,600,000 1 Paket 4 Kali
67,100,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 176
2.12 . 2.12.01 . 19 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Perizinan
1 Tahun 1 Tahun 27,200,000 1 Tahun 27,600,000 1 Tahun 29,600,000 1 Tahun 31,200,000 1 Tahun 33,400,000 1 Tahun 35,200,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12 . 2.12.01 . 20 Program Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
100% 1 Paket 8 Kali
141,000,000 1 Paket 8 Kali
143,200,000 1 Paket 8 Kali
153,500,000 1 Paket 8 Kali
161,400,000 1 Paket 8 Kali
173,100,000 1 Paket 8 Kali
182,600,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 2,312,000,000 2,347,400,000 2,516,000,000 2,647,000,000 2,838,200,000 2,992,900,000
2.13 . 2.13.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2,312,000,000 2,347,400,000 2,516,000,000 2,647,000,000 2,838,200,000 2,992,900,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.13 . 2.13.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 405,100,000 12 Bulan 411,300,000 12 Bulan 440,900,000 12 Bulan 463,800,000 12 Bulan 497,300,000 12 Bulan 524,500,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.13 . 2.13.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 82,400,000 12 Bulan 83,700,000 12 Bulan 89,700,000 12 Bulan 94,400,000 12 Bulan 101,200,000 12 Bulan 106,700,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.13 . 2.13.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
12 Bulan 12 Bulan 21,300,000 12 Bulan 21,600,000 12 Bulan 23,200,000 12 Bulan 24,400,000 12 Bulan 26,100,000 12 Bulan 27,500,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.13 . 2.13.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 59,500,000 12 Bulan 60,400,000 12 Bulan 64,700,000 12 Bulan 68,100,000 12 Bulan 73,000,000 12 Bulan 77,000,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.13 . 2.13.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
100% 100% 6,000,000 100% 6,100,000 100% 6,500,000 100% 6,900,000 100% 7,300,000 100% 7,700,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.13 . 2.13.01 . 07 Program Perencanaan Perangkat Daerah
Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD
100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.13 . 2.13.01 . 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Terwujudnya Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
100% 100% 17,000,000 100% 17,300,000 100% 18,500,000 100% 19,500,000 100% 20,900,000 100% 22,000,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.13 . 2.13.01 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan
Terwujudnya peningkatan peran serta kepemudaan
100% 100% 913,000,000 100% 926,900,000 100% 993,500,000 100% 1,045,200,000 100% 1,120,800,000 100% 1,181,900,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.13 . 2.13.01 . 17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Terwujudnya peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
100% 100% 42,500,000 100% 43,200,000 100% 46,300,000 100% 48,700,000 100% 52,200,000 100% 55,000,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.13 . 2.13.01 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Terwujudnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
100% 100% 765,200,000 100% 776,900,000 100% 832,700,000 100% 876,000,000 100% 939,400,000 100% 990,600,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga
Terwujudnya pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga
100% 100% 250,000,000 100% 250,000,000 100% 250,000,000 100% 250,000,000 100% 250,000,000 100% 250,000,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Pogram peningkatan sarana prasarana olahraga
Terwujdunya peningkatan sarana prasarana olahraga
100% 100% 1,000,000,000 100% 1,000,000,000 100% 6,000,000,000 100% 1,000,000,000 100% 1,000,000,000 100% 1,000,000,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.16 Kebudayaan 617,600,000
627,000,000 672,100,000 707,000,000 758,100,000 799,400,000
2.16 . 3.02.01 Dinas Pariwisata 617,600,000 627,000,000 672,100,000 707,000,000 758,100,000 799,400,000 Dinas Pariwisata
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 177
2.16 . 3.02.01 . 15 Program Pengembangan Nilai Budaya
Terwujudnya Pengembangan Nilai Budaya
100% 100% 186,900,000 100% 189,700,000 100% 203,400,000 100% 213,900,000 100% 229,400,000 100% 241,900,000 Dinas Pariwisata
2.16 . 3.02.01 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Terwujudnya Pengelolaan Kekayaan Budaya
100% 100% 42,500,000 100% 43,200,000 100% 46,300,000 100% 48,700,000 100% 52,200,000 100% 55,000,000 Dinas Pariwisata
2.16 . 3.02.01 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Terwujudnya Pengelolaan Keragaman Budaya
100% 100% 388,200,000 100% 394,100,000 100% 422,400,000 100% 444,400,000 100% 476,500,000 100% 502,500,000 Dinas Pariwisata
2.17 Perpustakaan 675,400,000 685,700,000 735,000,000 773,200,000 829,100,000 874,200,000
2.17 . 2.17.01 Dinas Perpustakaan 675,400,000 685,700,000 735,000,000 773,200,000 829,100,000 874,200,000 Dinas Perpustakaan
2.17 . 2.17.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 328,700,000 12 Bulan 333,700,000 12 Bulan 357,700,000 12 Bulan 376,300,000 12 Bulan 403,500,000 12 Bulan 425,500,000 Dinas Perpustakaan
2.17 . 2.17.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 188,600,000 12 Bulan 191,400,000 12 Bulan 205,200,000 12 Bulan 215,900,000 12 Bulan 231,500,000 12 Bulan 244,100,000 Dinas Perpustakaan
2.17 . 2.17.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 4,300,000 12 Bulan 4,400,000 12 Bulan 4,700,000 12 Bulan 4,900,000 12 Bulan 5,300,000 12 Bulan 5,500,000 Dinas Perpustakaan
2.17 . 2.17.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 23,000,000 12 Bulan 23,300,000 12 Bulan 25,000,000 12 Bulan 26,300,000 12 Bulan 28,200,000 12 Bulan 29,700,000 Dinas Perpustakaan
2.17 . 2.17.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
100% 100% 3,400,000 100% 3,500,000 100% 3,700,000 100% 3,900,000 100% 4,200,000 100% 4,400,000 Dinas Perpustakaan
2.17 . 2.17.01 . 07 Program Perencanaan Perangkat Daerah
Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD
100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Dinas Perpustakaan
2.17 . 2.17.01 . 15 Pengembangan Minat Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Terwujudnya ngan Minat Baca dan Pembinaan Perpustakaan
100% 100% 127,400,000 100% 129,400,000 100% 138,700,000 100% 145,900,000 100% 156,400,000 100% 165,000,000 Dinas Perpustakaan
2.18 Kearsipan 40,800,000 41,500,000 44,500,000 46,800,000 50,100,000 52,800,000
2.18 . 2.17.01 Dinas Perpustakaan 40,800,000 41,500,000 44,500,000 46,800,000 50,100,000 52,800,000 Dinas Perpustakaan
2.18 . 2.17.01 . 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
Terwujudnya perbaikan sistem administrasi kearsipan
100% 100% 15,300,000 100% 15,600,000 100% 16,700,000 100% 17,600,000 100% 18,800,000 100% 19,800,000 Dinas Perpustakaan
2.18 . 2.17.01 . 18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan informasi
100% 100% 25,500,000 100% 25,900,000 100% 27,800,000 100% 29,200,000 100% 31,300,000 100% 33,000,000 Dinas Perpustakaan
3 Urusan Pilihan 34,249,300,000 34,770,800,000 37,271,300,000 39,209,300,000 42,044,300,000 44,337,700,000
3.01 Kelautan dan Perikanan 3,134,200,000 3,181,900,000 3,410,700,000 3,588,000,000 3,847,500,000 4,057,300,000
3.01 . 3.01.01 Dinas Perikanan 3,134,200,000 3,181,900,000 3,410,700,000 3,588,000,000 3,847,500,000 4,057,300,000 Dinas Perikanan
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 178
3.01 . 3.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 180,100,000 12 Bulan 182,800,000 12 Bulan 196,000,000 12 Bulan 206,200,000 12 Bulan 221,100,000 12 Bulan 233,100,000 Dinas Perikanan
3.01 . 3.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 255,700,000 12 Bulan 259,600,000 12 Bulan 278,200,000 12 Bulan 292,700,000 12 Bulan 313,800,000 12 Bulan 331,000,000 Dinas Perikanan
3.01 . 3.01.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
12 Bulan 12 Bulan 60,300,000 12 Bulan 61,300,000 12 Bulan 65,700,000 12 Bulan 69,100,000 12 Bulan 74,100,000 12 Bulan 78,100,000 Dinas Perikanan
3.01 . 3.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 34,000,000 12 Bulan 34,500,000 12 Bulan 37,000,000 12 Bulan 38,900,000 12 Bulan 41,800,000 12 Bulan 44,000,000 Dinas Perikanan
3.01 . 3.01.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
100% 100% 3,400,000 100% 3,500,000 100% 3,700,000 100% 3,900,000 100% 4,200,000 100% 4,400,000 Dinas Perikanan
3.01 . 3.01.01 . 07 Program Perencanaan Perangkat Daerah
Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD
100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Dinas Perikanan
3.01 . 3.01.01 . 15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
Terwujudnya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
100% 150 org 47,600,000 150 org 48,300,000 150 org 51,800,000 150 org 54,500,000 150 org 58,400,000 150 org 61,600,000 Dinas Perikanan
3.01 . 3.01.01 . 19 Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat
Terwujudnya peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat
100% 100% 248,000,000 100% 251,800,000 100% 269,900,000 100% 283,900,000 100% 304,500,000 100% 321,100,000 Dinas Perikanan
3.01 . 3.01.01 . 20 Program pengembangan budidaya perikanan
Terwujudnya pengembangan budidaya perikanan
100% 100% 1,487,900,000 100% 1,510,600,000 100% 1,619,200,000 100% 1,703,400,000 100% 1,826,600,000 100% 1,926,200,000 Dinas Perikanan
3.01 . 3.01.01 . 21 Program pengembangan perikanan tangkap
Terwujudnya pengembangan perikanan tangkap
100% 150 Org 660,800,000 150 Org 670,800,000 150 Org 719,100,000 150 Org 756,400,000 150 Org 811,100,000 150 Org 855,400,000 Dinas Perikanan
3.01 . 3.01.01 . 22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
Terwujudnya pengembangan sistem penyuluhan perikanan
100% 4 Dok 108,800,000 4 Dok 110,400,000 4 Dok 118,300,000 4 Dok 124,500,000 4 Dok 133,500,000 4 Dok 140,800,000 Dinas Perikanan
3.01 . 3.01.01 . 23 Program pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Terwujudnya pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
100% 100% 47,600,000 100% 48,300,000 100% 51,800,000 100% 54,500,000 100% 58,400,000 100% 61,600,000 Dinas Perikanan
Pengelolaan dan pengembangan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil
Terwujudnya pengembangan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil
100% 100% 30,000,000 100% 30,500,000 100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Dinas Perikanan
3.02 Pariwisata 4,232,100,000 4,296,600,000 4,605,600,000 4,845,000,000 5,195,300,000 5,478,700,000
3.02 . 3.02.01 Dinas Pariwisata 4,232,100,000 4,296,600,000 4,605,600,000 4,845,000,000 5,195,300,000 5,478,700,000 Dinas Pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 426,400,000 12 Bulan 432,900,000 12 Bulan 464,000,000 12 Bulan 488,100,000 12 Bulan 523,400,000 12 Bulan 552,000,000 Dinas Pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 149,500,000 12 Bulan 151,800,000 12 Bulan 162,700,000 12 Bulan 171,200,000 12 Bulan 183,500,000 12 Bulan 193,500,000 Dinas Pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
12 Bulan 12 Bulan 54,400,000 12 Bulan 55,200,000 12 Bulan 59,200,000 12 Bulan 62,300,000 12 Bulan 66,800,000 12 Bulan 70,400,000 Dinas Pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 45,900,000 12 Bulan 46,600,000 12 Bulan 50,000,000 12 Bulan 52,600,000 12 Bulan 56,300,000 12 Bulan 59,400,000 Dinas Pariwisata
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 179
3.02 . 3.02.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
100% 100% 3,400,000 100% 3,500,000 100% 3,700,000 100% 3,900,000 100% 4,200,000 100% 4,400,000 Dinas Pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 07 Program Perencanaan Perangkat Daerah
Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD
100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Dinas Pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata
Terwujudnya pengembangan pemasaran pariwisata
100% 100% 2,676,800,000 100% 2,717,600,000 100% 2,913,100,000 100% 3,064,500,000 100% 3,286,100,000 100% 3,465,400,000 Dinas Pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 16 Program pengembangan destinasi pariwisata
Terwujudnya pengembangan destinasi pariwisata
100% 100% 645,500,000 100% 655,300,000 100% 702,400,000 100% 738,900,000 100% 792,400,000 100% 835,600,000 Dinas Pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 17 Program pengembangan Kemitraan
Terwujudnya pengembangan Kemitraan
100% 100% 230,200,000 100% 233,700,000 100% 250,500,000 100% 263,500,000 100% 282,600,000 100% 298,000,000 Dinas Pariwisata
3.03 Pertanian 4,648,600,000 4,719,400,000 5,058,700,000 5,321,800,000 5,706,500,000 6,017,600,000
3.03 . 3.03.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4,648,600,000 4,719,400,000 5,058,700,000 5,321,800,000 5,706,500,000 6,017,600,000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.03 . 3.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 171,600,000 12 Bulan 174,200,000 12 Bulan 186,700,000 12 Bulan 196,400,000 12 Bulan 210,600,000 12 Bulan 222,100,000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.03 . 3.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 212,400,000 12 Bulan 215,600,000 12 Bulan 231,100,000 12 Bulan 243,100,000 12 Bulan 260,700,000 12 Bulan 274,900,000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.03 . 3.03.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
12 Bulan 12 Bulan 42,500,000 12 Bulan 43,200,000 12 Bulan 46,300,000 12 Bulan 48,700,000 12 Bulan 52,200,000 12 Bulan 55,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.03 . 3.03.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 34,000,000 12 Bulan 34,500,000 12 Bulan 37,000,000 12 Bulan 38,900,000 12 Bulan 41,800,000 12 Bulan 44,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.03 . 3.03.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
100% 100% 3,400,000 100% 3,500,000 100% 3,700,000 100% 3,900,000 100% 4,200,000 100% 4,400,000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.03 . 3.03.01 . 07 Program Perencanaan Perangkat Daerah
Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD
100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.03 . 3.03.01 . 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Petani
100% 100% 25,500,000 100% 25,900,000 100% 27,800,000 100% 29,200,000 100% 31,300,000 100% 33,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.03 . 3.03.01 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
Terwujudnya Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
100% 100% 508,700,000 100% 516,500,000 100% 553,600,000 100% 582,400,000 100% 624,500,000 100% 658,600,000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.03 . 3.03.01 . 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Terwujudnya peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
100% 100% 1,481,100,000 100% 1,503,700,000 100% 1,611,800,000 100% 1,695,600,000 100% 1,818,200,000 100% 1,917,400,000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.03 . 3.03.01 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Terwujudnya peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
100% 100% 158,000,000 100% 160,400,000 100% 171,900,000 100% 180,900,000 100% 194,000,000 100% 204,500,000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.03 . 3.03.01 . 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Terwujudnya peningkatan produksi pertanian/perkebunan
100% 100% 79,000,000 100% 80,200,000 100% 86,000,000 100% 90,500,000 100% 97,000,000 100% 102,300,000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 180
3.03 . 3.03.01 . 20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
Terwujudnya pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
100% 100% 75,000,000 100% 76,000,000 100% 77,000,000 100% 78,000,000 100% 79,000,000 100% 80,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.03 . 3.03.01 . 21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Terwujudnya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
100% 100% 161,400,000 100% 163,900,000 100% 175,600,000 100% 184,800,000 100% 198,100,000 100% 208,900,000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.03 . 3.03.01 . 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan
Terwujudnya peningkatan produksi hasil peternakan
100% 100% 43,400,000 100% 44,000,000 100% 47,200,000 100% 49,600,000 100% 53,200,000 100% 56,100,000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.03 . 3.03.01 . 23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
Terwujudnya peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
100% 100% 121,500,000 100% 123,300,000 100% 132,200,000 100% 139,100,000 100% 149,100,000 100% 157,300,000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.03 . 3.03.01 . 24 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
Terwujudnya peningkatan produksi peternakan
100% 100% 21,300,000 100% 21,600,000 100% 23,200,000 100% 24,400,000 100% 26,100,000 100% 27,500,000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.03 . 3.03.01 . 25 Pengembangan Sarana dan Prasarana Air
Terwujudnya ngan Sarana dan Prasarana Air
100% 100% 1,561,800,000 100% 1,585,600,000 100% 1,699,600,000 100% 1,788,000,000 100% 1,917,300,000 100% 2,021,900,000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.03 . 3.03.01 . 26 Program Peningkatan Sarana Prasarana Penyuluhan Pertanian
Terwujudnya Peningkatan Sarana Prasarana Penyuluhan Pertanian
100% 100% 23,000,000 100% 23,300,000 100% 25,000,000 100% 26,300,000 100% 28,200,000 100% 29,700,000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.06 Perdagangan 3,927,900,000 3,987,600,000 4,274,400,000 4,496,700,000 4,821,800,000 5,084,900,000
3.06 . 3.07.01 Dinas Perdagangan 3,927,900,000 3,987,600,000 4,274,400,000 4,496,700,000 4,821,800,000 5,084,900,000 Dinas Perdagangan
3.06 . 3.07.01 . 15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Terwujudnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
100% 100% 41,700,000 100% 42,300,000 100% 45,300,000 100% 47,700,000 100% 51,100,000 100% 53,900,000 Dinas Perdagangan
3.06 . 3.07.01 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
Terwujudnya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
100% 100% 268,400,000 100% 272,500,000 100% 292,100,000 100% 307,300,000 100% 329,500,000 100% 347,500,000 Dinas Perdagangan
3.06 . 3.07.01 . 19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
Terwujudnya pembinaan pedagang kakilima dan asongan
100% 100% 3,617,800,000 100% 3,672,800,000 100% 3,937,000,000 100% 4,141,700,000 100% 4,441,200,000 100% 4,683,500,000 Dinas Perdagangan
3.07 Perindustrian 18,306,500,000
18,585,300,000 19,921,900,000 20,957,800,000 22,473,200,000 23,699,200,000
3.07 . 3.07.01 Dinas Perdagangan 18,306,500,000 18,585,300,000 19,921,900,000 20,957,800,000 22,473,200,000 23,699,200,000 Dinas Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 455,200,000 12 Bulan 462,200,000 12 Bulan 495,400,000 12 Bulan 521,200,000 12 Bulan 558,800,000 12 Bulan 589,300,000 Dinas Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 293,900,000 12 Bulan 298,400,000 12 Bulan 319,800,000 12 Bulan 336,400,000 12 Bulan 360,800,000 12 Bulan 380,400,000 Dinas Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
12 Bulan 12 Bulan 141,900,000 12 Bulan 144,000,000 12 Bulan 154,400,000 12 Bulan 162,400,000 12 Bulan 174,200,000 12 Bulan 183,700,000 Dinas Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 12,800,000 12 Bulan 13,000,000 12 Bulan 13,900,000 12 Bulan 14,600,000 12 Bulan 15,700,000 12 Bulan 16,500,000 Dinas Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
100% 100% 3,400,000 100% 3,500,000 100% 3,700,000 100% 3,900,000 100% 4,200,000 100% 4,400,000 Dinas Perdagangan
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 181
3.06 . 3.07.01 . 15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Terwujudnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
100% 100% 49,210,092 100% 49,170,806 100% 49,124,890 100% 49,170,318 100% 49,123,608 100% 49,134,314 Dinas Perdagangan
3.06 . 3.07.01 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
Terwujudnya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
100% 100% 3,357,430 100% 3,357,684 100% 3,357,695 100% 3,357,790 100% 3,357,617 100% 3,357,819 Dinas Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 07 Program Perencanaan Perangkat Daerah
Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD
100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Dinas Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 16 Program pengembangan industri kecil dan menengah
Terwujudnya pengembangan industri kecil dan menengah
100% 100% 17,276,900,000 100% 17,539,800,000 100% 18,801,500,000 100% 19,779,100,000 100% 21,209,200,000 100% 22,366,500,000 Dinas Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 20 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pengembangan Industri dan Perdagangan
Terwujudnya Peningkatan Sarana Prasarana Pengembangan Industri dan Perdagangan
100% 100% 26,400,000 100% 26,800,000 100% 28,700,000 100% 30,200,000 100% 32,400,000 100% 34,100,000 Dinas Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 22 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen
Terwujudnya Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen
100% 100% 15,300,000 100% 15,600,000 100% 16,700,000 100% 17,600,000 100% 18,800,000 100% 19,800,000 Dinas Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 23 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro
Terwujudnya an dan Pengembangan Industri Berbasis Agro
100% 100% 80,700,000 100% 82,000,000 100% 87,800,000 100% 92,400,000 100% 99,100,000 100% 104,500,000 Dinas Perdagangan
4 Penunjang Urusan 118,733,900,000 120,541,500,000 129,211,900,000
135,930,100,000 145,758,300,000 153,710,100,000
4.01 Administrasi Pemerintahan 103,749,600,000 105,328,900,000 112,904,900,000
118,775,400,000 127,363,300,000 134,311,700,000
4.01 . 4.01.03 Sekretariat Daerah 53,825,500,000 54,644,600,000 58,575,400,000 61,620,800,000 66,076,400,000 69,681,700,000 Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 12,425,200,000 12 Bulan 12,614,300,000 12 Bulan 13,521,700,000 12 Bulan 14,224,700,000 12 Bulan 15,253,200,000 12 Bulan 16,085,600,000 Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 23,962,900,000 12 Bulan 24,327,600,000 12 Bulan 26,077,600,000 12 Bulan 27,433,400,000 12 Bulan 29,417,000,000 12 Bulan 31,022,200,000 Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
12 Bulan 12 Bulan 787,300,000 12 Bulan 799,300,000 12 Bulan 856,800,000 12 Bulan 901,300,000 12 Bulan 966,500,000 12 Bulan 1,019,200,000 Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 662,500,000 12 Bulan 672,500,000 12 Bulan 720,900,000 12 Bulan 758,400,000 12 Bulan 813,200,000 12 Bulan 857,600,000 Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
100% 100% 312,600,000 100% 317,300,000 100% 340,100,000 100% 357,800,000 100% 383,700,000 100% 404,600,000 Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 . 38 Program Peningkatan dan Ketahanan Ekonomi Daerah
Terwujudnya Peningkatan dan Ketahanan Ekonomi Daerah
100% 100% 10,114,583 100% 40,904,409 100% 43,365,542 100% 47,421,155 100% 51,297,449 100% 56,693,046 Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 . 39 Program Peningkatan Pemasaran Produksi Daerah
Terwujudnya Peningkatan Pemasaran Produksi Daerah
100% 100% 8,091,666 100% 32,666,716 100% 34,654,968 100% 37,878,499 100% 41,077,268 100% 45,354,437 Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 . 07 Program Perencanaan Perangkat Daerah
Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD
100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Sekretariat Daerah
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 182
4.01 . 4.01.03 . 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
100% 100% 4,104,400,000 100% 4,166,900,000 100% 4,466,600,000 100% 4,698,800,000 100% 5,038,600,000 100% 5,313,500,000 Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 . 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
100% 100% 721,100,000 100% 732,000,000 100% 784,700,000 100% 825,500,000 100% 885,200,000 100% 933,500,000 Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 . 23 Program Pemanfaatan Teknologi Informasi
Terwujudnya Pemanfaatan Teknologi Informasi
100% 100% 225,900,000 100% 229,400,000 100% 245,900,000 100% 258,700,000 100% 277,400,000 100% 292,500,000 Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 . 24 Program Mengintesifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Terwujudnya Mengintesifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
100% 100% 226,800,000 100% 230,200,000 100% 246,800,000 100% 259,600,000 100% 278,400,000 100% 293,600,000 Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 . 26 Program Penataan Peraturan Perudang-Undangan
Terwujudnya Penataan Peraturan Perudang-Undangan
100% 100% 230,200,000 100% 233,700,000 100% 250,500,000 100% 263,500,000 100% 282,600,000 100% 298,000,000 Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 . 31 Program Kerjasama Pemerintah dengan Masmedia
Terwujudnya Kerjasama Pemerintah dengan Masmedia
100% 100% 3,840,300,000 100% 3,898,700,000 100% 4,179,200,000 100% 4,396,500,000 100% 4,714,300,000 100% 4,971,600,000 Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 . 32 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
100% 100% 85,000,000 100% 86,300,000 100% 92,500,000 100% 97,300,000 100% 104,300,000 100% 110,000,000 Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 . 35 Program Pelayanan Umum Rumah Tangga
Terwujudnya Pelayanan Umum Rumah Tangga
100% 100% 1,025,100,000 100% 1,040,700,000 100% 1,115,500,000 100% 1,173,500,000 100% 1,258,400,000 100% 1,327,000,000 Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 . 36 Program Peningkatan Kehidupan Umat Beragama
Terwujudnya Peningkatan Kehidupan Umat Beragama
100% 100% 4,247,900,000 100% 4,312,600,000 100% 4,622,800,000 100% 4,863,100,000 100% 5,214,800,000 100% 5,499,300,000 Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 . 37 Program Peningkatan Kapasitas BUMD
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas BUMD
100% 100% 2,600,000 100% 2,600,000 100% 2,800,000 100% 3,000,000 100% 3,200,000 100% 3,300,000 Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 . 37 Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa melalui Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP)
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa melalui Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP)
100% 100% 118,900,000 100% 120,800,000 100% 129,400,000 100% 136,200,000 100% 146,000,000 100% 154,000,000 Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 . 37 Program Penyelenggaraan Hari-hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan
Terwujudnya Penyelenggaraan Hari-hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan
100% 100% 770,300,000 100% 782,000,000 100% 838,300,000 100% 881,900,000 100% 945,600,000 100% 997,200,000 Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 . 38 Program Peningkatan dan Ketahanan Ekonomi Daerah
Terwujudnya Peningkatan dan Ketahanan Ekonomi Daerah
100% 100% 42,500,000 100% 43,200,000 100% 46,300,000 100% 48,700,000 100% 52,200,000 100% 55,000,000 Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 . 39 Program Peningkatan Pemasaran Produksi Daerah
Terwujudnya Peningkatan Pemasaran Produksi Daerah
100% 100% 34,000,000 100% 34,500,000 100% 37,000,000 100% 38,900,000 100% 41,800,000 100% 44,000,000 Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 . 07 Program Penataan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
100% 100% 30,000,000 100% 30,500,000 100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 . 08 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
100% 100% 30,000,000 100% 30,500,000 100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 . 09 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
100% 100% 30,000,000 100% 30,500,000 100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.04 Sekretariat DPRD 19,161,600,000 19,453,200,000 20,852,500,000 21,936,700,000 23,522,800,000 24,806,300,000 Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 3,350,300,000 12 Bulan 3,401,300,000 12 Bulan 3,645,900,000 12 Bulan 3,835,500,000 12 Bulan 4,112,800,000 12 Bulan 4,337,200,000 Sekretariat DPRD
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 183
4.01 . 4.01.04 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 1,525,300,000 12 Bulan 1,548,500,000 12 Bulan 1,659,900,000 12 Bulan 1,746,200,000 12 Bulan 1,872,400,000 12 Bulan 1,974,600,000 Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
12 Bulan 12 Bulan 737,200,000 12 Bulan 748,400,000 12 Bulan 802,200,000 12 Bulan 843,900,000 12 Bulan 905,000,000 12 Bulan 954,300,000 Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 240,400,000 12 Bulan 244,000,000 12 Bulan 261,600,000 12 Bulan 275,200,000 12 Bulan 295,100,000 12 Bulan 311,200,000 Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
100% 100% 5,100,000 100% 5,200,000 100% 5,600,000 100% 5,900,000 100% 6,300,000 100% 6,600,000 Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 07 Program Perencanaan Perangkat Daerah
Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD
100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
100% 100% 13,303,300,000 100% 13,505,800,000 100% 14,477,300,000 100% 15,230,000,000 100% 16,331,200,000 100% 17,222,400,000 Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.07 Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah
3,000,700,000 3,046,400,000 3,265,500,000 3,435,300,000 3,683,500,000 3,884,500,000 Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah
4.01 . 4.01.07 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 504,500,000 12 Bulan 512,200,000 12 Bulan 549,000,000 12 Bulan 577,600,000 12 Bulan 619,300,000 12 Bulan 653,100,000 Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah
4.01 . 4.01.07 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 479,000,000 12 Bulan 486,300,000 12 Bulan 521,300,000 12 Bulan 548,400,000 12 Bulan 588,000,000 12 Bulan 620,100,000 Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah
4.01 . 4.01.07 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
12 Bulan 12 Bulan 79,900,000 12 Bulan 81,100,000 12 Bulan 86,900,000 12 Bulan 91,400,000 12 Bulan 98,000,000 12 Bulan 103,400,000 Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah
4.01 . 4.01.07 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 68,800,000 12 Bulan 69,900,000 12 Bulan 74,900,000 12 Bulan 78,800,000 12 Bulan 84,500,000 12 Bulan 89,100,000 Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah
4.01 . 4.01.07 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
100% 100% 7,700,000 100% 7,800,000 100% 8,400,000 100% 8,800,000 100% 9,400,000 100% 9,900,000 Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah
4.01 . 4.01.07 . 07 Program Perencanaan Perangkat Daerah
Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD
100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah
4.01 . 4.01.07 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
100% 100% 1,662,900,000 100% 1,688,200,000 100% 1,809,600,000 100% 1,903,700,000 100% 2,041,300,000 100% 2,152,700,000 Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah
4.01 . 4.01.07 . 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
100% 100% 197,900,000 100% 200,900,000 100% 215,400,000 100% 226,600,000 100% 243,000,000 100% 256,200,000 Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah
4.01 . 4.01.10 Kecamatan Ranowulu 3,014,200,000 3,060,100,000 3,280,200,000 3,450,800,000 3,700,200,000 3,902,000,000 Kecamatan Ranowulu
4.01 . 4.01.10 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 928,300,000 12 Bulan 942,400,000 12 Bulan 1,010,200,000 12 Bulan 1,062,700,000 12 Bulan 1,139,500,000 12 Bulan 1,201,700,000 Kecamatan Ranowulu
4.01 . 4.01.10 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 36,600,000 12 Bulan 37,100,000 12 Bulan 39,800,000 12 Bulan 41,900,000 12 Bulan 44,900,000 12 Bulan 47,300,000 Kecamatan Ranowulu
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 184
4.01 . 4.01.10 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
12 Bulan 12 Bulan 59,500,000 12 Bulan 60,400,000 12 Bulan 64,700,000 12 Bulan 68,100,000 12 Bulan 73,000,000 12 Bulan 77,000,000 Kecamatan Ranowulu
4.01 . 4.01.10 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 42,500,000 12 Bulan 43,200,000 12 Bulan 46,300,000 12 Bulan 48,700,000 12 Bulan 52,200,000 12 Bulan 55,000,000 Kecamatan Ranowulu
4.01 . 4.01.10 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
100% 100% 3,400,000 100% 3,500,000 100% 3,700,000 100% 3,900,000 100% 4,200,000 100% 4,400,000 Kecamatan Ranowulu
4.01 . 4.01.10 . 07 Program Perencanaan Perangkat Daerah
Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD
100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Kecamatan Ranowulu
4.01 . 4.01.10 . 32 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
12 Bulan 12 Bulan 1,943,900,000 12 Bulan 1,973,500,000 12 Bulan 2,115,500,000 12 Bulan 2,225,500,000 12 Bulan 2,386,400,000 12 Bulan 2,516,600,000 Kecamatan Ranowulu
4.01 . 4.01.11 Kecamatan Matuari 3,584,100,000 3,638,600,000 3,900,300,000 4,103,200,000 4,399,800,000 4,639,800,000 Kecamatan Matuari
4.01 . 4.01.11 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 1,008,900,000 12 Bulan 1,024,300,000 12 Bulan 1,098,000,000 12 Bulan 1,155,100,000 12 Bulan 1,238,600,000 12 Bulan 1,306,200,000 Kecamatan Matuari
4.01 . 4.01.11 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 53,600,000 12 Bulan 54,400,000 12 Bulan 58,300,000 12 Bulan 61,300,000 12 Bulan 65,700,000 12 Bulan 69,300,000 Kecamatan Matuari
4.01 . 4.01.11 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
12 Bulan 12 Bulan 38,300,000 12 Bulan 38,800,000 12 Bulan 41,600,000 12 Bulan 43,800,000 12 Bulan 47,000,000 12 Bulan 49,500,000 Kecamatan Matuari
4.01 . 4.01.11 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 19,600,000 12 Bulan 19,900,000 12 Bulan 21,300,000 12 Bulan 22,400,000 12 Bulan 24,000,000 12 Bulan 25,300,000 Kecamatan Matuari
4.01 . 4.01.11 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
100% 100% 5,100,000 100% 5,200,000 100% 5,600,000 100% 5,900,000 100% 6,300,000 100% 6,600,000 Kecamatan Matuari
4.01 . 4.01.11 . 07 Program Perencanaan Perangkat Daerah
Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD
100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Kecamatan Matuari
4.01 . 4.01.11 . 32 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
12 Bulan 12 Bulan 2,458,600,000 12 Bulan 2,496,000,000 12 Bulan 2,675,500,000 12 Bulan 2,814,700,000 12 Bulan 3,018,200,000 12 Bulan 3,182,900,000 Kecamatan Matuari
4.01 . 4.01.12 Kecamatan Girian 3,478,000,000 3,531,000,000 3,784,900,000 3,981,600,000 4,269,400,000 4,502,300,000 Kecamatan Girian
4.01 . 4.01.12 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 141,000,000 12 Bulan 143,200,000 12 Bulan 153,500,000 12 Bulan 161,400,000 12 Bulan 173,100,000 12 Bulan 182,600,000 Kecamatan Girian
4.01 . 4.01.12 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 93,500,000 12 Bulan 94,900,000 12 Bulan 101,700,000 12 Bulan 107,000,000 12 Bulan 114,700,000 12 Bulan 121,000,000 Kecamatan Girian
4.01 . 4.01.12 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
12 Bulan 12 Bulan 19,600,000 12 Bulan 19,900,000 12 Bulan 21,300,000 12 Bulan 22,400,000 12 Bulan 24,000,000 12 Bulan 25,300,000 Kecamatan Girian
4.01 . 4.01.12 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 17,900,000 12 Bulan 18,200,000 12 Bulan 19,500,000 12 Bulan 20,500,000 12 Bulan 21,900,000 12 Bulan 23,100,000 Kecamatan Girian
4.01 . 4.01.12 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
100% 100% 4,300,000 100% 4,400,000 100% 4,700,000 100% 4,900,000 100% 5,300,000 100% 5,500,000 Kecamatan Girian
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 185
4.01 . 4.01.12 . 07 Program Perencanaan Perangkat Daerah
Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD
100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Kecamatan Girian
4.01 . 4.01.12 . 32 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
12 Bulan 12 Bulan 3,201,700,000 12 Bulan 3,250,400,000 12 Bulan 3,484,200,000 12 Bulan 3,665,400,000 12 Bulan 3,930,400,000 12 Bulan 4,144,800,000 Kecamatan Girian
4.01 . 4.01.13 Kecamatan Madidir 4,578,500,000 4,648,100,000 4,982,400,000 5,241,500,000 5,620,600,000 5,927,200,000 Kecamatan Madidir
4.01 . 4.01.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 132,500,000 12 Bulan 134,500,000 12 Bulan 144,200,000 12 Bulan 151,700,000 12 Bulan 162,700,000 12 Bulan 171,600,000 Kecamatan Madidir
4.01 . 4.01.13 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 108,800,000 12 Bulan 110,400,000 12 Bulan 118,300,000 12 Bulan 124,500,000 12 Bulan 133,500,000 12 Bulan 140,800,000 Kecamatan Madidir
4.01 . 4.01.13 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
12 Bulan 12 Bulan 52,700,000 12 Bulan 53,500,000 12 Bulan 57,300,000 12 Bulan 60,300,000 12 Bulan 64,700,000 12 Bulan 68,200,000 Kecamatan Madidir
4.01 . 4.01.13 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
100% 100% 2,600,000 100% 2,600,000 100% 2,800,000 100% 3,000,000 100% 3,200,000 100% 3,300,000 Kecamatan Madidir
4.01 . 4.01.13 . 07 Program Perencanaan Perangkat Daerah
Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD
100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Kecamatan Madidir
4.01 . 4.01.13 . 32 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
12 Bulan 12 Bulan 4,281,900,000 12 Bulan 4,347,100,000 12 Bulan 4,659,800,000 12 Bulan 4,902,000,000 12 Bulan 5,256,500,000 12 Bulan 5,543,300,000 Kecamatan Madidir
4.01 . 4.01.14 Kecamatan Maesa 3,860,700,000 3,919,700,000 4,201,400,000 4,420,000,000 4,739,500,000 4,998,100,000 Kecamatan Maesa
4.01 . 4.01.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 167,300,000 12 Bulan 169,900,000 12 Bulan 182,100,000 12 Bulan 191,600,000 12 Bulan 205,400,000 12 Bulan 216,600,000 Kecamatan Maesa
4.01 . 4.01.14 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 231,000,000 12 Bulan 234,600,000 12 Bulan 251,400,000 12 Bulan 264,500,000 12 Bulan 283,600,000 12 Bulan 299,100,000 Kecamatan Maesa
4.01 . 4.01.14 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
12 Bulan 12 Bulan 59,500,000 12 Bulan 60,400,000 12 Bulan 64,700,000 12 Bulan 68,100,000 12 Bulan 73,000,000 12 Bulan 77,000,000 Kecamatan Maesa
4.01 . 4.01.14 . 05 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
100% 100% 30,000,000 100% 30,500,000 100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Kecamatan Maesa
4.01 . 4.01.14 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
100% 100% 3,400,000 100% 3,500,000 100% 3,700,000 100% 3,900,000 100% 4,200,000 100% 4,400,000 Kecamatan Maesa
4.01 . 4.01.14 . 07 Program Perencanaan Perangkat Daerah
Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD
100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Kecamatan Maesa
4.01 . 4.01.14 . 32 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
12 Bulan 12 Bulan 3,399,500,000 12 Bulan 3,451,300,000 12 Bulan 3,699,500,000 12 Bulan 3,891,900,000 12 Bulan 4,173,300,000 12 Bulan 4,401,000,000 Kecamatan Maesa
4.01 . 4.01.15 Kecamatan Aertembaga 3,558,500,000 3,612,700,000 3,872,600,000 4,073,900,000 4,368,600,000 4,606,700,000 Kecamatan Aertembaga
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 186
4.01 . 4.01.15 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 156,300,000 12 Bulan 158,700,000 12 Bulan 170,100,000 12 Bulan 178,900,000 12 Bulan 191,900,000 12 Bulan 202,300,000 Kecamatan Aertembaga
4.01 . 4.01.15 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 47,600,000 12 Bulan 48,300,000 12 Bulan 51,800,000 12 Bulan 54,500,000 12 Bulan 58,400,000 12 Bulan 61,600,000 Kecamatan Aertembaga
4.01 . 4.01.15 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
12 Bulan 12 Bulan 34,000,000 12 Bulan 34,500,000 12 Bulan 37,000,000 12 Bulan 38,900,000 12 Bulan 41,800,000 12 Bulan 44,000,000 Kecamatan Aertembaga
4.01 . 4.01.15 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 17,000,000 12 Bulan 17,300,000 12 Bulan 18,500,000 12 Bulan 19,500,000 12 Bulan 20,900,000 12 Bulan 22,000,000 Kecamatan Aertembaga
4.01 . 4.01.15 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
100% 100% 4,300,000 100% 4,400,000 100% 4,700,000 100% 4,900,000 100% 5,300,000 100% 5,500,000 Kecamatan Aertembaga
4.01 . 4.01.15 . 07 Program Perencanaan Perangkat Daerah
Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD
100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Kecamatan Aertembaga
4.01 . 4.01.15 . 32 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
12 Bulan 12 Bulan 3,299,300,000 12 Bulan 3,349,500,000 12 Bulan 3,590,500,000 12 Bulan 3,777,200,000 12 Bulan 4,050,300,000 12 Bulan 4,271,300,000 Kecamatan Aertembaga
4.01 . 4.01.16 Kecamatan Lembeh Utara 2,899,500,000 2,943,800,000 3,155,400,000 3,319,500,000 3,559,500,000 3,753,600,000 Kecamatan Lembeh Utara
4.01 . 4.01.16 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 181,800,000 12 Bulan 184,600,000 12 Bulan 197,800,000 12 Bulan 208,100,000 12 Bulan 223,200,000 12 Bulan 235,300,000 Kecamatan Lembeh Utara
4.01 . 4.01.16 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 288,800,000 12 Bulan 293,200,000 12 Bulan 314,300,000 12 Bulan 330,600,000 12 Bulan 354,500,000 12 Bulan 373,900,000 Kecamatan Lembeh Utara
4.01 . 4.01.16 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
12 Bulan 12 Bulan 58,600,000 12 Bulan 59,500,000 12 Bulan 63,800,000 12 Bulan 67,100,000 12 Bulan 72,000,000 12 Bulan 75,900,000 Kecamatan Lembeh Utara
4.01 . 4.01.16 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 17,000,000 12 Bulan 17,300,000 12 Bulan 18,500,000 12 Bulan 19,500,000 12 Bulan 20,900,000 12 Bulan 22,000,000 Kecamatan Lembeh Utara
4.01 . 4.01.16 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
100% 100% 6,000,000 100% 6,100,000 100% 6,500,000 100% 6,900,000 100% 7,300,000 100% 7,700,000 Kecamatan Lembeh Utara
4.01 . 4.01.16 . 07 Program Perencanaan Perangkat Daerah
Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD
100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Kecamatan Lembeh Utara
4.01 . 4.01.16 . 32 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
12 Bulan 12 Bulan 2,347,300,000 12 Bulan 2,383,100,000 12 Bulan 2,554,500,000 12 Bulan 2,687,300,000 12 Bulan 2,881,600,000 12 Bulan 3,038,800,000 Kecamatan Lembeh Utara
4.01 . 4.01.17 Kecamatan Lembeh Selatan 2,788,300,000 2,830,700,000 3,034,300,000 3,192,100,000 3,423,000,000 3,609,500,000 Kecamatan Lembeh Selatan
4.01 . 4.01.17 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 148,700,000 12 Bulan 150,900,000 12 Bulan 161,800,000 12 Bulan 170,200,000 12 Bulan 182,500,000 12 Bulan 192,400,000 Kecamatan Lembeh Selatan
4.01 . 4.01.17 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 299,800,000 12 Bulan 304,400,000 12 Bulan 326,300,000 12 Bulan 343,200,000 12 Bulan 368,100,000 12 Bulan 388,100,000 Kecamatan Lembeh Selatan
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 187
4.01 . 4.01.17 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
12 Bulan 12 Bulan 51,000,000 12 Bulan 51,800,000 12 Bulan 55,500,000 12 Bulan 58,400,000 12 Bulan 62,600,000 12 Bulan 66,000,000 Kecamatan Lembeh Selatan
4.01 . 4.01.17 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 10,200,000 12 Bulan 10,400,000 12 Bulan 11,100,000 12 Bulan 11,700,000 12 Bulan 12,600,000 12 Bulan 13,200,000 Kecamatan Lembeh Selatan
4.01 . 4.01.17 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
100% 100% 2,600,000 100% 2,600,000 100% 2,800,000 100% 3,000,000 100% 3,200,000 100% 3,300,000 Kecamatan Lembeh Selatan
4.01 . 4.01.17 . 07 Program Perencanaan Perangkat Daerah
Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD
100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Kecamatan Lembeh Selatan
4.01 . 4.01.17 . 32 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
12 Bulan 12 Bulan 2,276,000,000 12 Bulan 2,310,600,000 12 Bulan 2,476,800,000 12 Bulan 2,605,600,000 12 Bulan 2,794,000,000 12 Bulan 2,946,500,000 Kecamatan Lembeh Selatan
4.02 Pengawasan 1,753,100,000 1,779,800,000 1,908,000,000 2,007,100,000 2,152,200,000 2,269,500,000
4.02 . 4.02.01 Inspektorat Daerah 1,753,100,000 1,779,800,000 1,908,000,000 2,007,100,000 2,152,200,000 2,269,500,000 Inspektorat Daerah
4.02 . 4.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 246,300,000 12 Bulan 250,100,000 12 Bulan 268,100,000 12 Bulan 282,000,000 12 Bulan 302,400,000 12 Bulan 318,900,000 Inspektorat Daerah
4.02 . 4.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 310,000,000 12 Bulan 314,700,000 12 Bulan 337,400,000 12 Bulan 354,900,000 12 Bulan 380,600,000 12 Bulan 401,300,000 Inspektorat Daerah
4.02 . 4.02.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
12 Bulan 12 Bulan 42,500,000 12 Bulan 43,200,000 12 Bulan 46,300,000 12 Bulan 48,700,000 12 Bulan 52,200,000 12 Bulan 55,000,000 Inspektorat Daerah
4.02 . 4.02.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 25,500,000 12 Bulan 25,900,000 12 Bulan 27,800,000 12 Bulan 29,200,000 12 Bulan 31,300,000 12 Bulan 33,000,000 Inspektorat Daerah
4.02 . 4.02.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
100% 100% 5,100,000 100% 5,200,000 100% 5,600,000 100% 5,900,000 100% 6,300,000 100% 6,600,000 Inspektorat Daerah
4.02 . 4.02.01 . 07 Program Perencanaan Perangkat Daerah
Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD
100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Inspektorat Daerah
4.02 . 4.02.01 . 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
100% 100% 100% 1,000,000,000 100% 1,500,000,000 100% 1,750,000,000 100% 2,000,000,000 100% 2,300,000,000 100% 2,600,000,000 Inspektorat Daerah
4.02 . 4.02.01 . 21 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Meningkatnya kualitas aparatur pengwas
100% 100% 238,700,000 100% 242,300,000 100% 259,700,000 100% 273,200,000 100% 293,000,000 100% 309,000,000 Inspektorat Daerah
4.02 . 4.02.01 . 22 Program Penataaan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Terwujudnya Penataaan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
100% 100% 51,900,000 100% 52,600,000 100% 56,400,000 100% 59,400,000 100% 63,600,000 100% 67,100,000 Inspektorat Daerah
4.03 Perencanaan 3,968,900,000 4,029,400,000 4,319,300,000 4,543,800,000 4,872,400,000 5,138,100,000
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 188
4.03 . 4.03.01 Badan Perencanaan Daerah 3,968,900,000 4,029,400,000 4,319,300,000 4,543,800,000 4,872,400,000 5,138,100,000 Badan Perencanaan Daerah
4.03 . 4.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 417,900,000 12 Bulan 424,200,000 12 Bulan 454,700,000 12 Bulan 478,400,000 12 Bulan 513,000,000 12 Bulan 541,000,000 Badan Perencanaan Daerah
4.03 . 4.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 1,528,700,000 12 Bulan 1,551,900,000 12 Bulan 1,663,600,000 12 Bulan 1,750,100,000 12 Bulan 1,876,600,000 12 Bulan 1,979,000,000 Badan Perencanaan Daerah
4.03 . 4.03.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
12 Bulan 12 Bulan 46,800,000 12 Bulan 47,500,000 12 Bulan 50,900,000 12 Bulan 53,500,000 12 Bulan 57,400,000 12 Bulan 60,500,000 Badan Perencanaan Daerah
4.03 . 4.03.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 42,500,000 12 Bulan 43,200,000 12 Bulan 46,300,000 12 Bulan 48,700,000 12 Bulan 52,200,000 12 Bulan 55,000,000 Badan Perencanaan Daerah
4.03 . 4.03.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
100% 100% 5,100,000 100% 5,200,000 100% 5,600,000 100% 5,900,000 100% 6,300,000 100% 6,600,000 Badan Perencanaan Daerah
4.03 . 4.03.01 . 07 Program Perencanaan Perangkat Daerah
Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD
100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Badan Perencanaan Daerah
4.03 . 4.03.01 . 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
3 Dokumen 3 Dokumen 713,400,000 3 Dokumen
724,300,000 3 Dokumen
776,400,000 3 Dokumen
816,700,000 3 Dokumen
875,800,000 3 Dokumen
923,600,000 Badan Perencanaan Daerah
4.03 . 4.03.01 . 19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
Perencanaan pengembangan Kota Bitung
2 Dokumen 3 Dokumen 135,900,000 3 Dokumen
138,000,000 3 Dokumen
147,900,000 3 Dokumen
155,600,000 3 Dokumen
166,900,000 3 Dokumen
176,000,000 Badan Perencanaan Daerah
4.03 . 4.03.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah
Perencanaan pembangunan daerah di Perangkat Daerah se-Kota Bitung
57 PD 38 PD 1,002,100,000 38 PD 1,017,400,000 38 PD 1,090,600,000 38 PD 1,147,300,000 38 PD 1,230,200,000 38 PD 1,297,400,000 Badan Perencanaan Daerah
Dokumen perencanaan pembangunan daerah
Ranc. RKPD 1 Dok KUA 1 Dok
PPAS 1 Dok KUA Per. Dok PPAS
Per. 1 Dok, Per.RKPD 1 Dok,
Nota Kesep. RKPD 1 Dok
Ranc. RKPD 1 Dok KUA
1 Dok PPAS 1 Dok KUA
Per. Dok PPAS Per. 1
Dok, Per.RKPD 1
Dok, Nota Kesep.
RKPD 1 Dok, 1 Dok.
RPJMD
350,000,000 Ranc. RKPD 1
Dok KUA 1 Dok
PPAS 1 Dok KUA Per. Dok
PPAS Per. 1 Dok,
Per.RKPD 1 Dok,
Nota Kesep.
RKPD 1 Dok, 1
Dok. Revisi
RPJMD
200,000,000 Ranc. RKPD 1
Dok KUA 1 Dok
PPAS 1 Dok KUA Per. Dok
PPAS Per. 1 Dok,
Per.RKPD 1 Dok,
Nota Kesep.
RKPD 1 Dok, 1
Dok Revisi RPJPD
400,000,000 Ranc. RKPD 1
Dok KUA 1 Dok
PPAS 1 Dok KUA Per. Dok
PPAS Per. 1 Dok,
Per.RKPD 1 Dok,
Nota Kesep.
RKPD 1 Dok
200,000,000 Ranc. RKPD 1
Dok KUA 1 Dok
PPAS 1 Dok KUA Per. Dok
PPAS Per. 1 Dok,
Per.RKPD 1 Dok,
Nota Kesep.
RKPD 1 Dok
200,000,000 Ranc. RKPD 1
Dok KUA 1 Dok
PPAS 1 Dok KUA Per. Dok
PPAS Per. 1 Dok,
Per.RKPD 1 Dok,
Nota Kesep.
RKPD 1 Dok
200,000,000 Badan Perencanaan Daerah
4.03 . 4.03.01 . 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi
Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi
Dokumen Dokumen 150,000,000 Dokumen 150,000,000 Dokumen 150,000,000 Dokumen 175,000,000 Dokumen 175,000,000 Dokumen 175,000,000 Badan Perencanaan Daerah
4.03 . 4.03.01 . 23 Program perencanaan sosial dan budaya
Perencanaan sosial dan budaya Kota Bitung
2 Dokumen 3 Dokumen 150,000,000 3 Dokumen
150,000,000 3 Dokumen
150,000,000 3 Dokumen
175,000,000 3 Dokumen
175,000,000 100% 175,000,000 Badan Perencanaan Daerah
4.03 . 4.03.01 . 24 Program Low Carbon Model Town (LCMT)
Rasio Emisi Dokumen Dokumen 510,000,000 Dokumen 520,000,000 Dokumen 530,000,000 Dokumen 540,000,000 Dokumen 550,000,000 Dokumen 560,000,000 Badan Perencanaan Daerah
Program pengembangan data Terwujudnya Pengembangan Data
Dokumen Dokumen 150,000,000 Dokumen 150,000,000 Dokumen 150,000,000 Dokumen 175,000,000 Dokumen 175,000,000 Dokumen 175,000,000 Badan Perencanaan Daerah
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 189
Program pengingkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah
Terwujudnya pengingkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah
Dokumen Dokumen 150,000,000 Dokumen 150,000,000 Dokumen 150,000,000 Dokumen 175,000,000 Dokumen 175,000,000 Dokumen 175,000,000 Badan Perencanaan Daerah
Program perencanaan pemerintahan pembangunan manusia
Terwujudnya perencanaan pemerintahan pembangunan manusia
Dokumen Dokumen 150,000,000 Dokumen 150,000,000 Dokumen 150,000,000 Dokumen 175,000,000 Dokumen 175,000,000 Dokumen 175,000,000 Badan Perencanaan Daerah
Program penelitian dan pengembangan kebijakan daerah
Terwujudnya penelitian dan pengembangan kebijakan daerah
Dokumen Dokumen 150,000,000 Dokumen 150,000,000 Dokumen 150,000,000 Dokumen 175,000,000 Dokumen 175,000,000 Dokumen 175,000,000 Badan Perencanaan Daerah
4.04 Keuangan 6,659,100,000 6,760,500,000 7,246,900,000 7,623,600,000 8,174,700,000 8,620,800,000
4.04 . 4.04.05 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
6,659,100,000 6,760,500,000 7,246,900,000 7,623,600,000 8,174,700,000 8,620,800,000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.05 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 1,859,000,000 12 Bulan 1,887,300,000 12 Bulan 2,023,100,000 12 Bulan 2,128,300,000 12 Bulan 2,282,100,000 12 Bulan 2,406,700,000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.05 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 2,655,600,000 12 Bulan 2,696,000,000 12 Bulan 2,890,000,000 12 Bulan 3,040,200,000 12 Bulan 3,260,000,000 12 Bulan 3,437,900,000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.05 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
12 Bulan 12 Bulan 179,200,000 12 Bulan 182,000,000 12 Bulan 195,100,000 12 Bulan 205,200,000 12 Bulan 220,000,000 12 Bulan 232,000,000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.05 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 85,000,000 12 Bulan 86,300,000 12 Bulan 92,500,000 12 Bulan 97,300,000 12 Bulan 104,300,000 12 Bulan 110,000,000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.05 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
100% 100% 10,200,000 100% 10,400,000 100% 11,100,000 100% 11,700,000 100% 12,600,000 100% 13,200,000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.05 . 07 Program Perencanaan Perangkat Daerah
Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD
100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.05 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
12 Bulan 12 Bulan 1,870,100,000 12 Bulan 1,898,500,000 12 Bulan 2,035,100,000 12 Bulan 2,140,900,000 12 Bulan 2,295,700,000 12 Bulan 2,421,000,000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.05 Kepegawaian 2,603,200,000 2,642,900,000 2,832,800,000 2,980,200,000 3,195,700,000 3,370,000,000
4.05 . 4.05.09 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
2,603,200,000 2,642,900,000 2,832,800,000 2,980,200,000 3,195,700,000 3,370,000,000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
4.05 . 4.05.09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 484,100,000 12 Bulan 491,500,000 12 Bulan 526,800,000 12 Bulan 554,200,000 12 Bulan 594,300,000 12 Bulan 626,700,000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
4.05 . 4.05.09 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 337,200,000 12 Bulan 342,300,000 12 Bulan 366,900,000 12 Bulan 386,000,000 12 Bulan 413,900,000 12 Bulan 436,500,000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
4.05 . 4.05.09 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
12 Bulan 12 Bulan 56,100,000 12 Bulan 57,000,000 12 Bulan 61,000,000 12 Bulan 64,200,000 12 Bulan 68,900,000 12 Bulan 72,600,000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 190
4.05 . 4.05.09 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 92,600,000 12 Bulan 94,000,000 12 Bulan 100,800,000 12 Bulan 106,000,000 12 Bulan 113,700,000 12 Bulan 119,900,000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
4.05 . 4.05.09 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
100% 100% 2,600,000 100% 2,600,000 100% 2,800,000 100% 3,000,000 100% 3,200,000 100% 3,300,000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
4.05 . 4.05.09 . 07 Program Perencanaan Perangkat Daerah
Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD
100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
4.05 . 4.05.09 . 29 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 852,700,000 12 Bulan 865,700,000 12 Bulan 927,900,000 12 Bulan 976,200,000 12 Bulan 1,046,700,000 12 Bulan 1,103,900,000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
4.05 . 4.05.09 . 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 777,900,000 12 Bulan 789,800,000 12 Bulan 846,600,000 12 Bulan 890,600,000 12 Bulan 955,000,000 12 Bulan 1,007,100,000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Program pendidikan kedinasan
Terwujdunya pendidikan kedinasan bagi PNS
1 Tahun 1 Tahun 500,000,000 1 Tahun 500,000,000 1 Tahun 500,000,000 1 Tahun 500,000,000 1 Tahun 500,000,000 1 Tahun 500,000,000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
TOTAL KEBUTUHAN JUMLAH ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER TAHUN
472,578,600,000
479,770,600,000 514,282,700,000
541,022,300,000 580,140,000,000 611,797,000,000
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 191
BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH
Indikator kinerja daerah merupakan target selama lima tahun
yang dicapai secara bertahap setiap tahunnya. Oleh karena itu
indikator kinerja daerah untuk RPJMD ini memiliki karakter yang
berbeda sesuai aspek, fokus dan urusannya. Indikator kinerja
daerah sebagian bersifat dampak langsung, tetapi sebagian lainnya
bersifat dampak tidak langsung dari program-program yang
dilaksanakan PD. Karakter indikator yang berbeda tersebut
menjadikan sejumlah indikator memiliki tingkat validitas yang
berbeda pula sesuai dengan tingkat kedekatan indikator kinerja
tersebut dengan tujuannya.
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk
memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian
visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota pada akhir periode masa
jabatan. Hal ini di tunjukan dari akumulaasi pencapaian indikator
outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator
capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja
yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.
Indikator kinerja daerah pada RPJMD PerubahanTahun 2016
– 2021 dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu
atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap
tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenan. Penetapan
indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Kota Bitung Tahun 2016 – 2021 diuraikan
pada tabel berikut.
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 192
Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kota Bitung
No Indikator Target Capaian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Rasio gangguan keamanan, ketertiban, ketentraman dan kenyamanan per 10,000 penduduk
20,25 15,25 10,35 7,25 5,24
2 Angka kemiskinan (%) 6,62 6,45 6,43 6,00 5,50
3 Tingkat pengangguran terbuka (%)
9,85 9,50 9,00 8,00 7,50
4 Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)
56,66 66,5 67 68 68
5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
72,94 73,00 73,25 73,50 74,00
6 Angka kematian ibu melahirkan (angka absolut)
0 0 0 0 0
7 Angka usia harapan hidup 70,54 72 73 73 73
8 Angka kematian bayi 5 7 5 3 3
9 Persentase balita gizi buruk 0 0 0 0 0
10 Persentase perangkat daerah yang memiliki sistim informasi dalam Optimalisasi Pelayanan Publik
30% 35% 45% 63% 75%
11 Persentase tenaga kerja/pencari kerja yang mendapatkan peningkatan kompetensi
12 14 18 25 30
12 Indeks Kepuasan Masyarakat 88 90 92 99 99
13 Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP
14 Total Fertility Rate (Persentase Pertumbuhan Penduduk)
1,44 1,39 2,26 2,23 2,20
15 Pertumbuhan UKM (%) 4 5 6 7 8
16 Jumlah Kunjungan wisatawan 66000 77000 88000 99000 100000
17 Jumlah sarana pariwisata alam 44 48 54 58 63
18 Nilai pertumbuhan ekonomi 6,00 6,25 6,50 6,78 7.00
19 Rasio permukiman layak huni 60/1000 70/1000 80/1000 90/1000 100/1000
20 Lingkungan pemukiman kumuh 123,76Ha 50Ha 40Ha 30Ha 20Ha
21 Jumlah Jalur Pelayaran Internasional
2 2 2 3 3
22 Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Bitung
5% 15% 30% 40% 55%
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 193
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 194
Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bitung
NO ASPEK/FOKUS/ BIDANG
URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Kondisi Kinerja Periode
Sebelumnya Target Capaian Setiap Tahun
KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE
RPJMD
2016 2017 2018 2019 2020 2021
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Fokus Kesejahteraan & Pemerataan Ekonomi
1 Indikator Makro
1.1. PDRB (adhb (Rp. MILYAR) 11,800.00 12,000.00 12,200.00 12,700.00 13,000.00 13,500.00 13,500.00
1.2. Laju inflasi 5.00 4.75 4.50 4.25 4.00 4.00 4.00
1.3. PDRB per kapita (adhb) (Rp. Juta) 60,69 67.00 70.00 75.00 80.00 85.00 85.00
1.4 Pertumbuhan Ekonomi 5.19 6,00 6,25 6,50 6,78 7.00 7.00
1.5 IPM (Indeks Pembangunan Manusia) 72,43 72,94 73,00 73,25 73,50 74,00 74,00
1.6 Kemiskinan (%) 6.57 6,62 6,45 6,43 6,00 5,50 5,50
Fokus Kesejahteraan Sosial
1 Pendidikan
1.1. Angka melek huruf (AMH) 15-25 Tahun 100 100 100 100 100 100 100
1.2. Angka rata‐rata lama sekolah (tahun) 9,37 9.46 9.42 9.41 9.4 9.4 9.4
1.3. Angka partisipasi kasar
1.3.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 112,76
106.54 106.99 107.29 109.82 109.92 109.92
1.3.2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B 100.41
101.2 101.87 103.55 105.7 106 106
1.4. Angka Partisipasi Murni
1.4.1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
94 95.33 96.01 96.71 97.1 97.54 97.54
1.5.1. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
91,59 95.43 95.91 96.14 96.69 96.88 96.88
2 Kesehatan
2.1. Angka kematian bayi (angka absolut) 4 5 7 5 3 3 3
2.2. Angka kematian ibu melahirkan (angka absolut) 4 0 0 0 0 0 0
2.3. Angka usia harapan hidup 70,5 70,54 72 73 73 73 73
2.4. Persentase balita gizi buruk 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2.5 Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk 88 75 65 55 45
35 35
2.6 Angka Kesembuhan TB (kasus) 6 5 4 3 2 0 0
3 Ketenagakerjaan
3.1 Rasio penduduk yang bekerja 86,50 87,00 88,25 88,50 88,75 90,00 90,01
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 195
4 Seni Budaya dan Olahraga
4.1 Kebudayaan
4. 1.1.
Jumlah grup kesenian 1 1 2 2 2 2 2
4. 1.2.
Jumlah gedung 1 1 1 1 1 1 1
4. 2. Pemuda dan Olahraga 4.2.1. Jumlah gedung olahraga (Outdoor) 49 50 51 52 53 53 53 4.2.1. Jumlah gedung olahraga (indoor) 4 5 6 7 8 8 8
ASPEK PELAYANAN UMUM
Fokus Layanan Urusan Wajib
1 Pendidikan
1.1. Pendidikan dasar:
1.1.1. Angka partisipasi sekolah 96.81 97.52 97.99 98.02 98.25 98.25 98.25
1.1.2. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah 1 : 180 1 : 180 1 : 180 1 : 180 1 : 180 1 : 180 1 : 180
1.1.3. Rasio guru/murid SD ( %) 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64
1.1.4. Rasio guru/murid per kelas rata‐rata SD 19.84 20.01 20.01 20.01 20.01 20.01 20.01
1.1.4. Rasio guru/murid per kelas rata‐rata SMP 18,32 19,23 21.01 22.01 23.01 24.01 24.01
1.2. Pendidikan menengah pertama: (SLTP/MTs)
1.2.1. Angka partisipasi sekolah 97.25 97.89 98.15 98.75 99.06 99.24 99.24
1.2.2. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah
1:252,53 1:240,03 1:238,71 1:235,84 1:230,66 1:230,01 1:230,01
1.2.3. Rasio guru/murid ( %) 5.55 5.88
6.14
6.22 6.38 6.39
6.39
1.2.4. Rasio guru/murid per kelas rata‐rata 18.32 18.82 19.25 19.89 20 21 21
1.4. Fasilitas Pendidikan :
1.4.1. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik
98.26 98.54 98.91 99.02 99.25 99.41 99.41
1.4.2. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik
97.31 97.86 98.25 98.64 98.92 99.01 99.01
1.5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
1.5.1. Pendidikan Anak Usia Dini 99.29 99.31 99.38 99.41 99.45 99.52 99.52
1.6. Angka Putus Sekolah:
1.6.1. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
1.6.2. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0.32 0.3 0.28 0.27 0.25 0.24 0.24
1.7. AngkaKelulusan:
1.7.1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI 99.79 99.88 99.89 100 100 100 100
1.7.2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99.93 99.98 99.99 100 100 100 100
1.7.3. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 99.91
1.7.4. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
99.7 99.72 99.75 99.95 100 100 100
2 Kesehatan
2.1. Rasio posyandu per satuan balita 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,79 0,79
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 196
2.2. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 4,9 4,9
2.3 Rasio Rumah sakit persatuan penduduk 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
2.4 Rasio Dokter persatuan penduduk 45 46 47 48 49 49 49
2.5 Rasio tenaga medis persatuan penduduk 150 155 157 159 162 162 162
2.6. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.7. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)
85% 86% 87% 88% 89% 89% 89%
2.8. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.9. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.10. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)
90% 90% 90% 90% 90% 90% 95%
2.11. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.12. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.13. Cakupan kunjungan bayi (%) 83% 85% 87% 91% 95% 100% 100%
2.14. Cakupan puskesmas 66% 67% 68% 69% 70% 70% 70%
2.15 Cakupan puskesmas pembantu 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
2.16. cakupan Kelurahan yang menerapkan perilaku hidup bersih sehat (PHBS)
80% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Pekerjaan Umum
3.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (km)
4 Km 8 Km 12 Km 16 Km 20 Km 24,75 Km 84,75 Km Jalan Rusak Berat
menjadi Baik
3.2. Rasio Jaringan Irigasi (buah) 5% 5% 6% 6% 7% 7% 66% Kondisi Baik
3.3. Persentase rumah tinggal bersanitasi 91% 91% 92% 92% 95% 99% 99%
3.4. Rasio tempat pemakaman umum (buah) 14/1000 15/1000 16/1000 16/1000 16/1000 16/1000 16/1000
3.5. Rasio permukiman layak huni 40/1000 60/1000 70/1000 80/1000 90/1000 100/1000 100/1000
4 Perumahan
4.1. Rumah tangga pengguna air bersih 21,700 22,000 23,000 24,000 25,000 26,000 26,000
4.2. Rumah tangga pengguna listrik 43,086 43,500 44,000 44,500 45,000 45,000 45,000
4.3. Rumah tangga ber‐Sanitasi 37,58% 40% 50% 60% 70% 80% 80%
4.4. Lingkungan pemukiman kumuh 123,76Ha 123,76Ha 50Ha 40Ha 30Ha 20Ha 20Ha
4.5. Rumah layak huni 86,69% 96,69% 96,69% 96,69% 98% 98% 98%
4.6. Kapasitas jaringan listrik dan air bersih 60% 70% 80% 90% 90% 90% 90%
4.7. Prosentase layanan air bersih 23.5 29.4 35.3 41 47 47 47
5 Penataan Ruang
5.1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
0,0075% 0,01% 0,1% 0,5% 5% 10% 10%
6 Perencanaan Pembangunan
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 197
6.1. Persentase penjabaran Program RPJMD ke dalam Renstra
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6.2. Persentase penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7 Perhubungan
7.1 Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bis 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1
7.2. Angkutan darat 24000 26000 28000 300000 320000 34000 34000
7.3. Kepemilikan KIR angkutan umum 3.733 4.233 4.433 4.733 5.233 5.533 5.533
7.4. Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)
15 Menit 15 Menit 15 Menit 15 Menit 15 Menit 15 Menit 15 Menit
7.5. Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000
7.6. Pemasangan Rambu‐rambu 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,1
7.7 Terbangunnya Jalan Tol Manado-Bitung _ _ V V V V V
7.8 Terbangunnya jalan kereta api _ _ V V V V V
8 Lingkungan Hidup
8.1. Persentase penanganan sampah (%) 82% 84% 86% 88% 90% 92% 92%
8.2. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%)
100 100 100 100 100 100 100
8.3. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (M3 / 1000 penduduk)
91/1000 100/1000 150/10000 200/1000 250/1000 300/1000 300/1000
8.4. Penegakan hukum lingkungan 100 100 100 100 100 100 100
8.5. Prosentase Pencemaran Lingkungan 0 0 0 0 0 0 0
8.6 Jumlah Organisasi Pemerhati Lingkungan hidup 3 5 5 6 6 6 6
8.7 Prosentase masyarakat terlibat pelanggaran lingkungan
0 0 0 0 0 0 0
8.8 LCMT Tahap perencanaan
Tahap sosialisasi Institusionalisasi Penyusunan Regulasi
Penetapan Regulasi
Implementasi regulasi
Implementasi regulasi
10 Kependudukan dan Catatan Sipil
10.1. Kepemilikan KTP 94.673 113.607 135.607 161.607 193.607 227.607 227.607
10.2. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 54.10% 67.50% 77.50% 82.50% 100% 100% 100%
10.4. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah
11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11.1. Keluarga Pra Sejahtera dan KeluargaSejahtera I (KK)
125 125 150 150 150 150 150
12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
12.1. Rata‐rata jumlah anak per keluarga 2 2 2 2 2 2 2
12.2. Rasio akseptor KB 85% 85% 85% 86% 86% 86% 86%
12.3. Cakupan PUS peserta KB aktif (%) 85% 85% 85% 86% 86% 86% 86%
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 198
12.4. Unmet Need (%) 6.3% 6.3% 6.3% 15,5% 14,7% 14,0% 14,0%
12.5 Jumlah Anggota BKB yg ber KB (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
12.6 Cakupan PUS Peserta KB anggota UPPKS (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
12.7 Rasio PLKB 1 Petugas di setiap 2 desa/kelurahan
1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2
12.8 Rasio PPKBD (%) 1:1=100 1:1=100 1:1=100 1:1=100 1:1=100 1:1=100 1:1=100
12.9 Penyediaan Alokon (%) 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
12.10 Penyediaan Informasi Data Mikro (%) 100 100 100 100 100 100 100
12.11 Total Fertiliti Rate (Prosentase Pertumbuhan Penduduk)
2.1 1.44 1.39 1.34 1.39 1.24 1.24
12.12 Menurunnya angka kelahiran 2.55 2.5 2.45 2.4 2.35 2.3 2.3
13 Sosial
13.1. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
6 7 7 9 9 9 9
13.2. PMKS yg memperoleh bantuan sosial (%) 90 90 95 95 95 95 95
13.3. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)
90 90 95 95 95 95 95
14 Ketenagakerjaan
14.1. Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) 55,25 56,66 66,5 67 68 68 68
14.2. Rasio Penduduk yang bekerja 84,82 86,20 88,30 90,23 92,40 95,00 95,00
14.3. Tingkat pengangguran terbuka 10,8 9,85 9,50 9,00 8,00 7,50 7,50
14.4 Prosentase tenaga kerja/pencari kerja yang mendapatkan peningkatan kompetensi
12 12 12 12 12 12 12
14.5 Prosentase pencari kerja yang sesuai keahlian 66,7 66,7 66,7 66,8 66,9 66,10 70
14.6 Jumlah penduduk yang bekerja 78,935 80,000 82,000 84,000 86,000 88,000 88,00
14.7 Jumlah angkatan kerja yang terlatih 59,000 61,000
15 Koperasi
15.1. Persentase koperasi aktif (%) 71.07 71.79 72.5 72.8 73.09 73.26 73.26
15.2. Jumlah UKM 17,800 18,100 18,150 18,200 18,325 18,400 18,400
15.3. Pertumbuhan Koperasi (%) 3 4 5 6 7 8 8
15.4 Pertumbuhan UMKM (%) 3 4 5 6 7 8 9
16 Penanaman Modal
16.4. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN 382,216,898,158 382,216,898,158 382,216,898,158 382,216,898,158 382,216,898,158 382,216,898,158 382,216,898,158
16.5 Jumlah Investasi 2,513,825,733,571 2,896,042,631,729 3,278,259,529,887 3,660,476,428,045 4,042,693,326,203 4,424,910,224,361 4,424,910,224,361
17 Kebudayaan
17.1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya 12 13 14 15 16 17 17
17.2. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 4 5 5 6 7 8 8
17.3. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
13 13 13 13 13 13 13
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 199
19 Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri
20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
20.1. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
11 12 13 14 15 15 15
20.3. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan
2 2 2 2 2 2 2
20.4. Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah
2 1 1 1 1 1 1
20.5. Penegakan PERDA 17 19 21 23 25 28 28
20.6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85 88 90 92 99 99 99
20.7. Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
20.8. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja B B B BB BB BB BB
20.9 Jumlah PD yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan
12 12 14 20 24 30 30
20.10 Menurunnya tingkat penyelewengan dan penyalahgunaan kewenangan terhadap APBD setiap tahun
0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0% 0% 0%
20.12 Tingkat Marturitas SPIP - - Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3
20.13 Tingkat kapabilitas APIP - - Level 2 Level 2 Level3 Level3 Level3
21 Ketahanan Pangan
21.1. Regulasi ketahanan pangan ada ada ada ada ada ada ada
21.2. Ketersediaan pangan utama 9173.18 9448.38 9731.83 10023.78 10324.49 10634.23 10953.26
22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22.1. Rata‐rata jumlah kelompok binaan PKK 9 9 9 9 9 9 9
22.2. PKK aktif 78 78 78 78 78 78 78
22.3. Posyandu aktif 147 147 147 147 147 147 147
23 Statistik
23.1. Buku ”kota dalam angka” ada ada ada ada ada ada ada
23.2. Buku ”PDRB kota” ada ada ada ada ada ada ada
24 Kearsipan
24.1. Web site milik pemerintah daerah ada ada ada ada ada ada ada
24.2. Pameran/expo ada ada ada ada ada ada ada
Fokus Layanan Urusan Pilihan
1 Pertanian
1.1. Kontribusi sektor pertanian (palawija)terhadap PDRB (%)
0.85 0.86 0.89 0.90 0.92 0.95 5.37
1.2. Profitabilitas produk hasil inovasi dibidang pertanian, perkebunan dan perikanan
2 HA 2 HA 2 HA 2 HA 2 HA 2 HA 2 HA
4 Pariwisata
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 200
4.1 Jumlah Kunjungan wisatawan 56000000 66,000 77,000 88,000 99,000 100,000 100,000
4.2. Jumlah sarana pariwisata alam 37 44 48 54 58 63 63
5 Kelautan dan Perikanan
5.1. Produksi perikanan (ton) 157,747.45 159,577.40 161,492.33 163,430.24 165,391.40 167,591.50 167,591.50
5.2. Konsumsi ikan (kg/kapita) 67 74 81 89 98 98 98
5.3 Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB (%) 22,43 23,55 24,73 25,96 27,26 30,50 29,51
6 Perdagangan
6.1. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)
0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
6.2. Ekspor Bersih Perdagangan (US $) (000.000) 914,044,376 932,325,264 950,971,769 969,991,204 989,391,028 1,009,178,846 1,009,178,846
6.3. Jumlah Jalur pelayaran Internasional 1 2 2 2 3 3 3
7 Perindustrian
7.1. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%) 1.41 1.47 1.52 1.59 1.63 1.66 1.66
7.2. Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri
0.6 0.61 0.61 0.64 0.64 0.66 0.66
7.3. Cakupan bina kelompok pengrajin (%) 5 6 8 10 11 12 12
7.4 Jumlah Produk Unggulan 2 2 2 2 2 2 14
7.5 Jumlah Investor Mancanegara 10 10 22 22 28 28 28
7.6 Jumlah IKM 625 830 872 906 934 952 952
7.7 Pertumbuhan IKM (%) 31 32.80 39.44 45.02 49.37 52.36 52.36
ASPEK DAYA SAING DAERAH
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
2.1 Persentase perangkat daerah yang memiliki sistim informasi dalam Optimalisasi Pelayanan Publik
25% 35% 45% 63% 75% 75% 75%
2.2 Jumlah aplikasi yang digunakan perangkat daerah dalam menunjang program smart city
10 14 18 25 30 30 30
Fokus Iklim Berinvestasi
1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.1. Lama proses perijinan (hari) 7 6 5 2 1 1 1
1.2. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha 2 0 1 1 1 1 7
1.3 Jumlah Kriminal 593 400 300 200 150 50 50
1.4 Rasio gangguan keamanan, ketertiban, ketentraman dan kemyamanan per 10.000 penduduk
25,78 20,25 15,25 10,35 7,25 5,24 5,24
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 201
1.5 Ketersediaan sarana prasarana perkantoran 100 100 100 100 100 100 100
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 202
BAB IX
PENUTUP
9.1 Pedoman Transisi
Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan
mengisi kekosongan rencana program pembangunan daerah tahun
2021, maka diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan
dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun
2021 yang selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar dalam
penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) Kota Bitung tahun 2021.
Mengingat keterbatasan waktu bagi Walikota terpilih nanti
pada hasil pemilihan Walikota Bitung Tahun 2021 dalam menyusun
RPJMD Kota Bitung 2021-2025 dan RKPD Tahun 2021, maka
Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Badan Perencanaan Daerah
(Bapeda) Kota Bitung akan memprakarsai penyusunan Rancangan
RKPD Tahun 2021 sesuai dengan jadwal pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan agenda
menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum
terlaksana atau terselesaikan sampai dengan tahun 2020 serta
merencanakan program kegiatan pembangunan dalam tahun 2021.
Dalam penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD, tidak terlepas dari
ketersediaan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana
Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta berbagai usulan program
kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui pelaksanaan
forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di
tingkat kelurahan dan kecamatan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil Pemilihan
Umum Legislatif Tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun
2021 akan tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk
menyempurnakan rancangan RKPD dan rancangan APBD Tahun
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 203
2021 yang sudah disusun untuk pelaksanaan program
pembangunan di daerah Kota Bitung.
9.2. Kaidah Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Perubahan Kota Bitung tahun 2016-2021 merupakan penjabaran
dari visi, misi dan kebijakan program Walikota dan Wakil Walikota
Bitung terpilih.
RPJMD Perubahan Kota Bitung Tahun 2016-2021 di samping
sebagai penjabaran dari visi, misi dan kebijakan program kepala
daerah, juga didasarkan dan disesuaikan dengan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bitung Tahun
2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2015-2019.
RPJMD Perubahan Kota Bitung Tahun 2016-2021 menjadi
pedoman bagi Dinas/Badan/Kantor di lingkungan pemerintahan
daerah kota Bitung, serta masyarakat termasuk dunia usaha dan
lembaga swadaya masyarakat yang berkewajiban untuk
melaksanakan visi, misi serta kebijakan program pembangunan
daerah kota Bitung.
Bagan alir tahapan dan tatacara penyusunan RPJMD
Perubahan Kota Bitung yaitu: Persiapan Penyusunan Rancangan
Awal RPJMD Perubahan; Penyusunan Rancangan RPJMD
Perubahan; Musrenbang RPJMD Perubahan; Penyusunan
Rancangan Akhir RPJMD Perubahan; Penetapan Peraturan Daerah
tentang RPJMD Perubahan. Rancangan awal RPJMD Perubahan
diperlukan untuk mengarahkan penyusunan rancangan Rencana
Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor
perencanaan pembangunan indikatif selama 5 (lima) tahun yang
disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratis dan
partisipatif.
RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 204
Dinas/badan/kantor dan seluruh Perangkat Daerah di
lingkungan pemerintah daerah kota Bitung berkewajiban
menyusun program dan kegiatan pokok pembangunan sebagai
penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja
(Renja) Perangkat Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi
masing-masing selama 5 (lima) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada rancangan awal RPJMD Perubahan Kota Bitung
tahun 2016–2021.
Dalam tahap penyusunan RPJMD Perubahan Kota Bitung,
setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun rancangan
Renstra berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna
melaksanakan berbagai program kegiatan sebagaimana visi dan
misi serta kebijakan yang tercantum dalam RPJMD Perubahan.
Selanjutnya setelah RPJMD Perubahan Kota Bitung
ditetapkan dalam Peraturan Daerah, maka pemerintah dan DPRD
bersama-sama bertanggung-jawab untuk menjaga konsistensi
antara RPJMD, RKPD dan RAPBD melalui perencanaan
pembangunan dan perencanaan anggaran tiap tahunnya.
Pemerintah Daerah harus sungguh-sungguh melaksanakan
program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD
Perubahan ini dan berupaya untuk memenuhi kinerja yang
disepakati dalam matriks kebijakan. Hal ini diperlukan agar hasil
pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta
dinikmati secara lebih merata dan adil dalam rangka mewujudkan
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
WALIKOTA BITUNG
MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN