rkpd.jakarta.go.idrkpd.jakarta.go.id/wp-content/uploads/2017/05/BAB... · Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

257

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi RKPD Tahun 2016

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017

Tingkat Capaian Realisasi Target s/d

Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141 WAJIB1 01 URUSAN PENDIDIKAN1 01 01 Program Pendidikan Anak

Usia DiniPersentase APK PAUD

95% 75,00% 77,00% 92,00% 85,00% 92,39% 95% Dinas Pendidikan

1 01 02 Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun

Persentase APK SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK:

SD 113,40% 105,91% 106,04% 112,77% 104,55% 92,71% 113,40% Dinas Pendidikan

SMP 115,50% 106,23% 99,97% 114,4% 108,81% 95,11% 115,50% Dinas Pendidikan

SMA dan SMK 97% 89,13% 89,33% 96,00% 91,36% 95,17% 97% Dinas Pendidikan

Persentase peserta didik putus sekolah:

Dinas Pendidikan

SD 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02% 3,54% 0,00 Dinas Pendidikan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja RPJMD

Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode

RPJMD)

SKPD penanggung

jawab

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun

2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja

Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan

Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Tabel 2.77 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016 dan Realisasi RPJMD sampai dengan tahun berjalan



258




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

SMP 0,00 0,07 0,18 0,01 0,11% 11,00% 0,00 Dinas Pendidikan

SMA dan SMK 0,05 0,33 0,42 0,14 0,36% 2,63% 0,05 Dinas Pendidikan

Persentase Peserta didik penerima BOP (negeri dan swasta)

100% 100,00% 100% 98,65% 100% 101,37% 100% Dinas Pendidikan

Cakupan sekolah penerima Bantuan Buku

Seluruh sekolah pada semua

jenjang

0 0 0 0 0 SMA/MA/SMK Swasta

Dinas Pendidikan

Persentase peserta didik dari keluarga miskin penerima Kartu Jakarta Pintar

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Dinas Pendidikan

1 01 03 Program Pendidikan Non Formal dan Informal

Persentase Angka Buta Aksara

1,0% 0% 3,00% 35,00% 1167% 1,0% Dinas Pendidikan

Persentase Lembaga Keterampilan Non Formal dan Informal yang dibina

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00% 1,00% 100,00 Dinas Pendidikan

1 01 04 Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Jumlah sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusi:

326 326 Dinas Pendidikan

TK 9 9 9 9 9 100,00% 9 Dinas Pendidikan



259




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

SD 534 259 400 1.643 410,75% 534 Dinas Pendidikan

SMP 220 73 73 200 289 144,50% 220 Dinas Pendidikan

SMA/SMK 30 31 31 30 179 596,67% 30 Dinas Pendidikan

Jumlah revisi peraturan tentang penerapan pendidikan inklusi

1 1 0 1 1 Dinas Pendidikan

1 01 05 Program Peningkatan Mutu Pendidikan

Persentase Kelulusan:

Dinas Pendidikan

SD 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 99,99% 100,00% Dinas Pendidikan

SMP 100,00% 99,99% 99,99% 100,00% 99,98% 99,98% 100,00% Dinas Pendidikan

SMA 100,00% 99,99% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Dinas Pendidikan

SMK 100,00% 99,99% 99,98% 100,00% 99,99% 99,99% 100,00% Dinas Pendidikan



260




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Rata-rata Nilai UN: Dinas Pendidikan

SD 8 7,2 7,15 7,8 7,11 91,15% 8 Dinas Pendidikan

SMP 8 7,35 7,49 7,95 6,23 78,36% 8 Dinas Pendidikan

SMA 8 6,7 6,94 7,8 6,06 77,69% 8 Dinas Pendidikan

SMK 8 6,9 6,56 7,95 6,37 80,13% 8 Dinas Pendidikan

Presentase Jumlah sekolah ramah anak

0,50 0,42 0,75 0,40 100% 250,00% 0,50 Dinas Pendidikan

Jumlah sekolah yang memiliki kantin kejujuran

2500 962 1688 2000 2500 Dinas Pendidikan

Jumlah sekolah yang menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

2500 1999 2349 2200 6295 286,14% 2500 Dinas Pendidikan

Jumlah kejadian tawuran pelajar

0 0 19 0 0 0% 0 Dinas Pendidikan



261




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Jumlah sekolah Reguler di pinggiran Jakarta yang ditingkatkan menjadi Unggulan (Tenaga Pendidik dan Kependidikan)


Perbandingan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) antara lokal, umum, prestasi dan non DKI

45 : 45 : 5 : 5 45:45:5:5 45:45:5:5 45:45:5:5 45:45:5:5 Lokal=35%, umum=55%,

Prestasi=5%Luar DKI=5%

45 : 45 : 5 : 5 Dinas Pendidikan

Persentase Guru / pendidik yang memenuhi standar kompetensi:

100% 94% 100% 100% 100% 100% Dinas Pendidikan

S1 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100% 100,00% 100,00% Dinas Pendidikan

Sertifikasi 100,00% 95,25 99,00% 100,00% 99% 99,00% 100,00% Dinas Pendidikan

1 01 06 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Jumlah Lembaga Pendidikan Swasta Penerima Hibah


Jumlah sekolah yang dibangun


Persentase gedung sekolah yang berfungsi dengan baik

95,00% 53,04% 51,81% 94,00% 64,84% 68,98% 95,00% Dinas Pendidikan

1 01 07 Program Peningkatan tata kelola layanan pendidikan

Persentase sekolah yang melaksanakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)

100,00% 93,00% 97,00% 98,00% 100% 102,04% 100,00% Dinas Pendidikan



262




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

1 02 URUSAN KESEHATAN

1 02 01 Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Umur Harapan Hidup (UHH)

76,80 72,27 74,04 76,7 0,00% 76,80 Dinas Kesehatan

Persentase Kelurahan Siaga Aktif

70 77,53 % 78 65 80 123,08% 70 80 114,29% Dinas Kesehatan

1 02 02 Program Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak

Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000)

30 59,07 56,54 35 52,66 150,46% 30 40,5 135,00% Dinas Kesehatan

Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000)

7,10 4,18 4,61 7,2 4,1 56,94% 7,10 4,25 59,86% Dinas Kesehatan

1 02 03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Jumlah Pasar yang menyediakan pelayanan kesehatan

25 19 Pasar 15 Pasar 20 27 135,00% 25 18 72,00% Dinas Kesehatan

Jumlah rumah susun milik Pemda yang menyediakan Fasilitas layanan kesehatan

24 14 Rusun 27 18 15 83,33% 24 56 233,33% Dinas Kesehatan

Jumlah Puskesmas Kecamatan yang telah memiliki fasilitas Rawat Inap selain Rumah Bersalin

44 26 Puskesmas 11 18 11 61,11% 44 11 25,00% Sejak tahun 2015 Puskesmas Kecamatan yang telah memiliki fasilitas rawat inap ditingkatkan menjadi RSUD kelas D. Tahun 2016 telah ditingkatkan sebanyak 19 Puskesmas dari total 26 Puskesmas.

Dinas Kesehatan

Persentase kapasitas Tempat Tidur Kelas Tiga di RSUD

80% 74 62,94 75 75 100,00% 80 85 106,25% Dinas Kesehatan

1 02 04 Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

Cakupan masyarakat miskin dan rentan ber- KTP DKI Jakarta yang mendapat layanan kesehatan

100% 100% 1,9689 100% 100% 100,00% 100 100 100,00% Dinas Kesehatan

1 02 05 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Angka kesakitan penyakit DBD (per 100.000)

53,00 84,18 49,44 56 198,8 355,00% 53,00 40 75,47% Dinas Kesehatan

Persentase Penemuan kasus kasus baru TB paru BTA Positif

96 69 80,81 94 77 81,91% 96 90 93,75% Dinas Kesehatan



263




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Persentase Cakupan akses layanan kesehatan pada ODHA

60 50 68,2 55 88 160,00% 60 90 150,00% Dinas Kesehatan

Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS

97% 12% 0,37 0,96 0,37 38,54% 97 97 100,00% Dinas Kesehatan

Persentase Cakupan Universal Child Immunization (UCI)

100 100 100 100 100 100,00% 100 100 100,00% Dinas Kesehatan

Jumlah Puskesmas yang melakukan penanganan Penyakit Tidak Menular (PTM)

44 44 44 42 44 104,76% 44 44 100,00% Dinas Kesehatan

Jumlah Kelurahan yang menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

80 24 38 50 42 84,00% 80 74 92,50% Dinas Kesehatan

1 02 06 Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Makanan & Minuman

Persentase obat Generik yang digunakan oleh Puskesmas

91 88 91,82 90 91,14 101,27% 91 93 102,20% Dinas Kesehatan

Persentase Obat Rasional yang digunakan pada Layanan Kesehatan Pemerintah

80 65 98,4 75 96 128,00% 80 98,6 123,25% Dinas Kesehatan

Jumlah Pengujian Produk Makanan produksi rumah tangga yang beredar di pasaran

15 item 15 item 32 item 15 15 100,00% 15 36 240,00% Dinas Kesehatan

1 02 07 Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

Jumlah SDM Kesehatan non PNS yang memiliki kompetensi

1250 orang 518 orang 790 orang 1000 1480 148,00% 1250 2000 160,00% Dinas Kesehatan

Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Puskesmas

100 86 51,93 90 57,45 63,83% 100 80 80,00% Dinas Kesehatan



264




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

1 02 08 Program Antisipasi dan Penanggulangan Kesehatan Terkait Bencana

Respon time penanganan kesehatan dalam penanggulangan bencana

15 menit 15 menit 15 menit 15 15 100,00% 1500% 15 100,00% Dinas Kesehatan

1 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM

1 03 01Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan

Jumlah fly over yang terbangun

37 0 3 1 0 0% 1 4 400% Multi Years 2014-2017JLKB Tendean-Cileduk

Multi Years 2016-2017Fly Over PancoranFly Over BintaroFly Over Cipinang Lontar

Dinas Bina Marga

Jumlah underpass terbangun

20 0 0 2 0 0% 3 300% Multi Years 2016-2017Underpass MampangUnderpass MatramanUnderpass Kartini

Dinas Bina Marga

Luas jalan tembus dan missing link yang terbangun

211.200 m2 48000 0 0% 48000 0 0% Masih dalam proses pembebasan antara lain:- Kendal-MasMansyur- Sudirman - Mas Mansyur- Kelapagading Timur- Pulogadung

Dinas Bina Marga

Jumlah jembatan yang terbangun

296 4 5 2 200% 3 300% 2016Jembatan Boulevard Kelapa GadingJembatan Joglo Raya (Copylas)Multi Years 2016-2017Jembatan Sespolwan2017Jembatan TongkolJembatan Bekasi Raya

Dinas Bina Marga

Luas jalan yang terbangun (m2)

50.050.810 13.408 18.558 636.600 119.180 19% 732.500 18.000 2,5% 2016Pelebaran Jalan Joglo RayaPelebaran Jalan Bekasi Raya2017Jl sejajar BKT Lanjutan

Dinas Bina Marga

luas jalan arteri sejajar 6 ruas jalan tol dalam kota

335.800 m2 - - 72.000 0 0,00% 72.000 - 0% Sampai saat ini 6 Ruas jalan tol dalam kota belum terbangun

Dinas Bina Marga

Panjang trotoar yang terbangun (m2)

680.717 - 6.605 30.605 47.975 157% 33.666 43.012 128% Dinas Bina Marga



265




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

1 03 02 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Wilayah jalan dan jembatan yang dipelihara

5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 100% 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah Dinas Bina Marga

1 03 03

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Peningkatan drainase di pusat kota

23.000 m 5.000 m 5.000 m Dinas Sumber Daya Air

Jumlah alat berat yang tersedia

134 unit 62 unit 19 Unit 8 unit 304 unit 3800% 8 52 unit 38,81% Realisasi 2016 : Jack Hammer sebanyak 20 unit, excavator standard sebanyak 9 unit, exc. Amphibious Mini sebanyak 12 unit, Excavator Mini sebanyak 15 unit, Amphibious Besar sebanyak 8 unit, Excavator Long Arm sebanyak 10 unit, Dump Truck 10 - 17 M3 ( 16 unit), Dump Truck 20 - 24 M3 ( 56 unit), Dump Truck 4- M3 (153 unit), Self Loader (1 unit), Hydraulic Pump (400 - 900 L/m) sebanyak 4 unit

Dinas Sumber Daya Air

Jumlah alat penyedot lumpur yang tersedia

30 unit 8 unit 2 Unit 1 unit 0 unit 0% 1 Dinas Sumber Daya Air

Jumlah TPS ramah lingkungan yang tersedia

153 43 4 30 8 26,7% 30 0 0,0%

Pemeliharaan dan peningkatan TPS berbasis ramah lingkungan, target sulit dicapai karena lahan yang ditempati untuk sarana pembuangan rata-rata bukan milik pemda. Penerapan operasional mengacu SOP penanganan sampah di TPS

Dinas Lingkungan Hidup

Jumlah saringan sampah otomatis yang tersedia

28 unit 1 unit 0 0,0% 1 unit 0 0,0% Pada tahun 2013 terjadi pelimpahan tugas penanganan sampah sungai dari Dinas PU ke Dinas Kebersihan dimana pada saat itu Dinas Kebersihan menerapkan pemasangan trap namun kurang efektip. (Target sulit dicapai karena, berdasarkan fakta dilapangan penggunaan saringan sampah kurang maksimal dalam penanganannya sampah disungai, penannganan pembersihan sampah sungai yang dilakukan dinas kebersihan selama ini mengutamakan pada penggunaan alat berat dengan hasil yang sangat baik. Sebaiknya untuk ke depan saringan sampah tidak dijadikan target dalam RPJMD)




266




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

01 03 04

Program Pengembangan Sistem Drainase

Panjang kali/sungai yangdinormalisasi

63.220 m 10.436,2 m' 2.042 m' 25.206 m' 17.862,3 m' 70,87% 16.843 Realisasi 2016 : Kali Sekretaris = 857 m, Kali Grogol = 2753,3 m, Kali Apuran Bawah = 1303 m, 'Ring Kanal = 256.6 m, Kali Ciliwung Lama = 245 m, Waduk Pluit = 1371 m, Kali Karang = 1806 m, Kali Grogol Sekretaris = 564 m Kali Pakin - Kali Besar - Kali Jelakeng = 2441 m, Kali Krukut Cideng & Krukut Lama = 4146 m


Jumlah sungai kewenangan Provinsi DKI Jakarta yang dikeruk

6 sungai 1 5 sungai 11 sungai 220% 14 sungai 233,33% Realisasi 2016 : Kali Duri, Kali Apuran Bawah, Kali Sekretaris, Kali Mookervart, Kali Grogol, Kali Ciliwung Lama Segmen Jembatan merah - Pangeran Jayakarta - Jembatan Mabes 13A, Kali Krukut segmen Kemang, Kali Ciliwung Segmen Jl. Raden Saleh - Jembatan Kwitang, Kali Grogol Sekretaris, Kali Pakin - Kali Besar - Kali Jelakeng, Kali Krukut Cideng & Krukut Lama


Terlaksananya pengerukan sungai

31.670 m' 2.450 m' 7880 m' 17541.25 m' 222,60% 6.740 m' 30.486 m' 96,26% Realisasi 2016 : K. Sentiong : 8.490 m', K. Ancol : 1.000 m', Kali Duri = 699,10 m, Kali Apuran Bawah = 737,6 m, Kali Sekretaris = 285 m, Kali Mookervart = 358,7 m, Kali Grogol = 1342 m, Saluran Mangga Besar 1 = 857 m, Kali Ciliwung Lama Segmen Jembatan merah - Pangeran Jayakarta - Jembatan Mabes 13A = 1271 m, Kali Krukut segmen Kemang = 756,25 m, Kali Ciliwung Segmen Jl. Raden Saleh - Jembatan Kwitang = 1744,6 m, Kali Grogol Sekretaris = 2915 m Kali Pakin - Kali Besar - Kali Jelakeng = 2085 m, Kali Krukut Cideng & Krukut Lama = 4985 m


01 03 05

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih

Persentase Cakupan pelayananair minum perpipaan

85,00% 82,60% PD PAM JAYA 85,00% Dinas Sumber Daya Air



267




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Pembangunan pipa transmisiair minum dari perbatasanBekasi ke Muara Karang

PD PAM JAYA Dinas Sumber Daya Air

01 03 06

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Jumlah waduk/situ yang dikeruk

9 waduk/situ 1 waduk (LKPJ) 6 waduk 2 waduk/situ 4 waduk/situ 200,00% 2 waduk/situ 6 waduk 66,67% Realisasi 2016 : Situ Babakan, Waduk Tomang, Waduk Wijaya Kusuma, Waduk Teluk Gong


Jumlah waduk berjenjang didaerah hulu yang terbangun

1 buah 0 0% 1 buah Dinas Sumber Daya Air

Terlaksananya konservasi air tanah

5 kota 3 kota 5 kota 0 kota 0 Dinas Perindustrian dan Energi + Dinas Sumber Daya Air

300 225 titik 300 0 0 Dinas Perindustrian dan Energi + Dinas Sumber Daya Air

2 unit 2 unit 1 unit 0,5 Dinas Perindustrian dan Energi + Dinas Sumber Daya Air



268




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

01 03 07

Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir

luas lahan yang tersedia untuk pembangunan koridor kering KBT

2.954.033 M2 24.291 0 0 22.492 22.492 100% Masih dalam proses Pembebasan Luas Lahan di atas 5 Ha pelaksanaan dilakukan oleh BPN. Masih menggu proses dari BPN

Dinas Bina Marga

Luas lahan yang dibebaskan untuk pra pelaksanaan pembangunan kali Pesanggarahan, Angke, Sunter (PAS)

1.315.700 m2 34.957 m2 9.670 m2 0 10.839 m2 0 132.689 m2 10,09% Realisasi 2016 : Kali Pesanggrahan = 1.476 m2, Kali Angke = 3.378 m2, Kali Sunter = 5.985 m2


Luas lahan untuk pmbangunan fisik Kali Ciiwung

656.000 m2 1.367 m2 0 127318 36.332 m2 28,54% 0 38.376 m2 5,85% Dinas Sumber Daya Air

Panjang sungai dialiran timuryang tertata

2.800 m 0 9.490 m' 0 Realisasi 2016 : K. Sentiong : 8.490 m', K. Ancol : 1.000 m'


Panjang aliran kali cideng yang tertata


penyelesaian Masteplan dan PMU Support JCDS / NCICD

100% Dinas Sumber Daya Air

Jumlah sistem polder baru yang terbangun

44 buah 0 0 6 2 33,33% 1 Realisasi 2016 : Kyai Tapa dan Susilo, Jakarta Barat




269




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Jumlah Sumur Resapan(Injection Well) Waduk yangterbangun

21 sumur resapan 4 4 Tahun 2014 dilaksanakan oleh Dinas PJU (skrg Dinas Perindustrian dan Energi)

Tahun 2015 dilaksanakan oleh Dinas Tata Air (skrg Dinas Sumnber Daya Air)


Panjang pengaman pantai yangterbangun

12.718 m 1.950 m' 0 2.832,95 m' 0 1.099 m' 8,64% Realisasi 2016 : NCICD lokasi K. Blencong = 250 m, NCICD Kamal Muara = 61.45 m, Tanggul NCICD lokasi : Luar Batang = 1482.5 m , Muara Baru = 1039 m


Jumlah waduk yang dibangun

12 buah 4 2 waduk 50% 2 9 waduk 75,00% Realisasi 2016 : - Waduk Kampung Rambutan- Waduk Cimanggis


Jumlah embung yangterbangun di 5 wilayah kotaJakarta

17 buah 0 3 3 Dinas Sumber Daya Air

01 03 08

Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir dan Drainase

Jumlah waduk pengendali banjir yang dipelihara

21 waduk 7 waduk 21 21 waduk 6 waduk Dinas Sumber Daya Air

terlaksananya perbaikansistem pompa, pintu air, dankelengkapan nya

5 wilayah kotaadm (627 pompa,42 pintu air)

5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 100% 5 wilayah 5 wilayah 100% Dinas Sumber Daya Air

Terpeliharanya sarana dan prasarana infrastruktur drainase

5 Wilayah Kota adm

5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 100% 5 Wilayah Kota adm

5 wilayah 100% Dinas Sumber Daya Air

Tertanganinya Titik GenanganJalan Arteri/Kolektor

123 titik 2 0 0 0 Dinas Sumber Daya Air



270




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

1 03 09 Program Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Sarana Jaringan Utilitas

Terlaksananya Inventarisasi Jaringan Utilitas

5 wilayah 5 wilayah 0 0% 5 wilayah 0 0 Tidak Dianggarkan Dinas Bina Marga

Terlaksananya pelayanan permohonan IMP, IPPJU, rekomendasi PLB dan data perijinan

1086 ijin 175 ijin 639 100% 175 ijin 500 100,0% Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Penataan dan pembangunan jaringan ducting utilitas (m)

22150 m' - - 4000 m' 729 Unit manhole atau setara

dengan 18,225 m

456% 6.100 m' 1000 Unit manhole atau setara 25,000 m

410% Dinas Bina Marga

1 03 10

Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Jumlah sampah dalam kota yang diolah melalui ITF 1000 ton/hari 0 0 1000 ton/hari 0 0,0% 1000 ton/hari 0 0,0%

Masih dilakukan upaya proses pengadaan ITF di DKI Jakarta (recana pembangunan memakan waktu 2 s.d 3 tahun)


Persentase sampah dalam kota yang dapat tertangani secara tepat waktu 1 0,82 0,83 0,98 0,84 85,5% 1 0,86 86,0%

Perhitungan capaian berdasarkan jumlah sampah terangkut perhari yang ditimbang di TPST Bantargebang berbanding timbulan sampah perhari


1 03 12 Program Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana ke-PU-an

Luas lahan yang dibebaskanuntuk Pembangunan Prasaranadan Sarana ke-PU-an BidangAir

3.096.000 m2 97.121 m2 211.039 m2 508,565 m2 120.890,5 m2 23,77% 64.611 208.684 m2 6,74% Realisasi 2016 : Waduk Kampung Rambutan 1 = 6.827 m2, Embung di Jl. Cendrawasih = 3.644 m2, Waduk Jagakarsa = 1.300 m2, Waduk Jl. Raya Pondok Ranggon = 4.433 m2, Waduk Rawa Lindung = 800 m2, Waduk Cimanggis = 1.826 m2, Waduk Kamal Long Storage = 18.444 m2, Embung di Jl. Sunter RT 007/10 = 6.644 m2, Waduk lebak Bulus = 3.564 m2, Waduk di Jl. Pondok Gede Raya = 13.009 m2, Embung Lapangan Merah = 2.580 m2, Waduk Pondok Ranggon III = 18.564 m2, Embung Pekayon = 17.056 m2, Waduk Jl. Kaja 2 = 8.505 m2, Waduk Brigif = 4.268,5 m2, Waduk Rawa Badung = 4.871 m2, Embung Jl. Kesatriaan = 4.555 m2




271




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Luas lahan yang dibebaskan untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana ke-PU-an Bidang Jalan (m2)

315.341 belum ada data 36.398 47.427 28.411 60,0% 44.431 30.000 67,5% Dinas Bina Marga

Lokasi yang dibebaskan untuk TPS 70 0 1 15 0 0,0% 15 0 0,0%

Target sulit dicapai dikarenakan tidak ada lahan yang bisa dibebaskan untuk TPS terkait resistensi keberadaan TPS


1 03 13

Program Pengurangan Timbulan Sampah di Sumber

Persentase pengurangan timbulan sampah di sumber

15% 9,48% 10% 15% 10,4% 69,5% 15% 13,0% 86,7%

Selisih timbulan sampah perhari dikurang sampah masuk TPS berbanding timbulan sampah


01 03 14

Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Limbah

Persentase fasilitas terbangun sistem air limbah terpusat

Fasilitasterbangun sistemair limbah terpusatsebesar 8% dariseluruh DKI (Zona0, Zona 1, danZona 6)

0 0 Dimulainya konstruksi perpipaan Zona 1

Konstruksi perpipaan Zona 1 lanjutan dan dimulainya konstruksi perpipaan Zona 6


Persentase IPAL sistem setempat yang terbangun

100 0 0 3,5 3,5 Dinas Sumber Daya Air

Jumlah IPAL komunal yangmulai terbangun

11 IPAL 1 IPAL 0 2 IPAL 6 IPAL 200% 1 IPAL Realisasi 2016 : Rusun pulo gebang 2 unit, Rusun komarudin 3 unit, Rusun Jatirawasari 1 unit


Volume penyedotan dan pengolahan limbah septic tank

1500 m3/hari 1200 m3/hari PD PAL JAYA 1500 m3/hari



272




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

1 03 15

Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Persentase Pengurangan Sampah yang dibuang di sungai dan taman

50% 0% 0% 40% 0% 0,0% 50% 0% 0,0%

Tolok ukur dalam presentase pengurangan sampah ke sungai sulit dianalisis karena tidak pernah ada data valid mengenai jumlah penduduk di tepi sungai/bantaran kali (tidak terprediksi sumber sampahnya) dan disarankan untuk tidak dijadikan target RPJMD kedepanya


Persentase timbulan Sampah DKI Jakarta yang dikelola secara Swadaya oleh Masyarakat dan Swasta (Konsep Business to Business )

20% 0% 0% 15% 8,4% 56,2% 20% 15,0% 75,0%

Hasil kajian Penyusunan Zonasi Pelayanan Pengelolaan Sampah secara Mandiri 2014 menyatakan perkiraan timbulan sampah sebesar 2.824 ton/hari, dan proyeksi pada tahun 2016 akan terlaksana sebesar 238 ton/hari


1 04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

1 04 01Program Kebijakan Pengembangan Perumahan

Tersusunnya prosedur estate management

100% 0 0 80% 0 0 100% 0 0 Sudah menjadi tupoksi SKPD/UKPD. Sehingga tidak dianggarkan di APBD.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Terlaksananya pembinaan dan implementasi estate management

5 wilayah kota administrasi dan 1

kabupaten administrasi

Kepulauan Seribu

0 0 5 wilayah kota administrasi dan 1


Kepulauan Seribu

0 0 5 wilayah kota administrasi dan

1 kabupaten administrasi

Kepulauan Seribu

0 0 Sudah menjadi tupoksi SKPD/UKPD. Sehingga tidak dianggarkan di APBD.


Terlaksananya studi dan kajian perumahan, permukiman dan Gedung Pemda



Kepulauan Seribu

- 1 Kajian 5 wilayah kota administrasi dan 1


Kepulauan Seribu

2 Kajian 100% 5 wilayah kota administrasi dan


Kepulauan Seribu

1 Kajian - Kajian Kampung Deret (tahun 2015)

- RP3KP dan Kajian Rusun Fungsi Campuran (tahun 2016)

- Kajian Penyediaan Rumah Susun (tahun 2017)


Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perumahan, Permukiman dan Gedung Pemda



Kepulauan Seribu

5 wilayah kota administrasi dan

1 kabupaten administrasi Kepulauan

Seribu

0 5 wilayah kota administrasi dan 1


Kepulauan Seribu

0 100% 5 wilayah kota administrasi dan


Kepulauan Seribu

0 Sudah menjadi tupoksi SKPD/UKPD. Sehingga tidak dianggarkan di APBD.




273




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Terlaksananya kapasitas regulator di Bidang Perumahan dan Gedung Pemda

4 dokumen peraturan

1 sosialisasi 1 sosialisasi - 0 0 4 dokumen peraturan

1 draft Raperda - Penyusunan draft Raperda Rumah Susun (tahun 2017)


Terlaksananya koordinasi asosiasi usaha perumahan



Kepulauan Seribu



Seribu



Kepulauan Seribu

0 0 5 wilayah kota administrasi dan


Kepulauan Seribu

0 Sudah menjadi tupoksi SKPD (Bidang P3M). Sehingga tidak dianggarkan di APBD.


Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Perumahan, Permukiman dan Gedung Pemda

Pengawasan dan Pengendalian di

Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda



Seribu



Kepulauan Seribu

0 0 Pengawasan dan Pengendalian di

Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

0 Sudah menjadi tupoksi SKPD/UKPD. Sehingga tidak dianggarkan di APBD.


1 04 02 Program Pelayanan Perumahan dan Permukiman

Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Penyelesaian Sengketa Bidang Perumahan

Perijinan rumah kost, rumah sewa dan rumah berSip di 5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu

penyelesaian 8 perkara

penyelesaian 12 pengaduan masyarakat

5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu

penyelesaian 3 perkara

100% Perijinan rumah kost, rumah sewa dan rumah berSip di 5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu

5 perkara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Terlaksananya pelayanan penghunian rumah susun

5 wilayah kota administrasi





80% 5 wilayah kota administrasi



Terlaksananya pemberdayaan masyarakat rusunawa

18 lokasi rusun 7 lokasi rusun 4 Lokasi rusun 5 lokasi rusun 9 lokasi rusun 180% 18 lokasi rusun 0 0 Tahun 2017 tidak ada kegiatan, karena sudah menjadi tupoksi di BPMPKB.


Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan CSR dengan dunia usaha

Kegiatan CSR di Suku Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda


0 5 wilayah kota administrasi


100% Kegiatan CSR di Suku Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda

0 0 - Dampingan Kegiatan CSR Dunia Usaha (tahun 2013, 2014, 2016)


1 04 03 Program Peningkatan Kualitas dan Perbaikan Kampung

Terlaksananya Penataan kampung sepanjang Daerah aliran sungai Ciliwung

Tertatanya Daerah Aliran Sungai

Ciliwung

0 0 Lokasi Ciliwung 0 0 Tertatanya Daerah Aliran

Sungai Ciliwung

0 0 - Tidak ada kegiatan pada tahun 2014-2017.


Jumlah unit Rusun tematik yang terbangun

826 Unit 0 524 unit Struktur 300 unit 524 unit finishing 99,39% 826 Unit 524 unit Hunian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



274




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Tertatanya Kampung Tematik

Tertatanya lokasi permukiman warga

yang layak huni

0 0 10 lokasi 0 0% Tertatanya lokasi permukiman

warga yang layak huni

0 0 - Tidak ada kegiatan pada tahun 2014-2017.


Jumlah RW Kumuh yang tertata

392 142 RW 0 63 RW 0 36,2% 392 0 0 - Kegiatan berupa penataan MHT pindah menjadi tupoksi Dinas Bina Marga sejak tahun 2015.


Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam perbaikan kampung terpadu

5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten

Administrasi

0 0 5 Kota Administrasi dan 1

Kabupaten Administrasi

0 0 5 Kota Administrasi dan

1 Kabupaten Administrasi

0 0 - Tidak ada kegiatan di SKPD/UKPD pada tahun 2013-2017


Terlaksananya perbaikan jalan, saluran dan jalan orang/ lingkungan


Administrasi

5 Kota Administrasi dan


0 5 Kota Administrasi dan 1


0 0% 5 Kota Administrasi dan


0 0 - Kegiatan berupa penataan MHT pindah menjadi tupoksi Dinas Bina Marga sejak tahun 2015.


Terlaksananya pengembangan perbaikan kampung terpadu


Administrasi





123 Lokasi 100% 5 Kota Administrasi dan


100 Lokasi - Pembangunan RPTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1 04 04 Program penyediaan Perumahan Rakyat

Terbangunnnya Super Blok Rusunawa

Meningkatnya jumlah unit Rusunawa yang terbangun melalui dana APBD sebanyak 1.109 Unit

0 Lokbin Rawabuaya (Multi Years) 2

Tower

Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya (2 Tower; 384 unit ; 256 unit kios; Finishing) - Multi Years

0% Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya (2 Tower; 384 unit ; 256 unit kios) - Multi Years


Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (1 Tower; 235 unit ; 220 unit kios : Finishing)

Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (1 Tower; 235 unit ; 220 unit kios)




275




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Tegal Alur (1 tower; 90 unit struktur Tahap I) - Multi Years

Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Tegal Alur (1 tower; 90 unit) - Multi Years


Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya Tower 3, Tower 4, dan Tower 5 (struktur Tahap I) - Multi Years

Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya Tower 3, Tower 4, dan Tower 5 - Multi Years


Pembangunan Rusun KS Tubun Jakarta Pusat (Finishing : 3 Tower, 524 unit hunian, 113 unit kios)

Pembangunan Rusun KS Tubun Jakarta Pusat (3 Tower, 524 unit hunian, 113 unit kios)


Revitalisasi Rusun Penjaringan, Jakarta Utara (persiapan : 2 Tower, 366 unit) - Multi Years

Revitalisasi Rusun Penjaringan, Jakarta Utara (2 Tower, 366 unit) - Multi Years


Pembangunan Rumah Susun Penggilingan, Jakarta Timur (struktur Tahap I : 2 Tower, 460 unit) - Multi Years

Pembangunan Rumah Susun Penggilingan, Jakarta Timur (2 Tower, 460 unit) - Multi Years


Pembangunan Rumah Susun Kelurahan Pengadegan (struktur Tahap I : 1 Tower, 188 unit) - Multi Years

Pembangunan Rumah Susun Kelurahan Pengadegan (1 Tower, 188 unit) - Multi Years




276




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Pembangunan Rumah Susun Balai Latihan Kerja (BLK) Pasar Rebo (struktur Tahap I : 2 Tower, 346 unit) - Multi Years

Pembangunan Rumah Susun Balai Latihan Kerja (BLK) Pasar Rebo (2 Tower, 346 unit) - Multi Years


Pembangunan Rumah Susun Pulo Gebang dan Penggilingan, Jakarta Timur (struktur 3 Toer, 636 unit) - Multi Years

Pembangunan Rumah Susun Pulo Gebang dan Penggilingan, Jakarta Timur (3 Tower, 636 unit) - Multi Years


Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur Tower 2 (struktur :1 Tower, 255 unit ) - Multi Years

Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur Tower 2 (1 Tower, 255 unit ) - Multi Years


Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 1-5, Jakarta Utara (5 Tower, 1275 unit hunian)








277




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Pembangunan Rumah Susun Jl. Rorotan IV Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara (4 Tower, 1020 unit hunian)


Pembangunan Rusun Kel.Penggilingan Kec. Cakung, Jakarta Timur (4 Tower, 1020 unit hunian)


Pembangunan Rumah Susun Pulo Gebang, Kel Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur (1 Tower, 255 unit hunian)


Pembangunan Rumah Susun Polri Pesing Jakarta Barat (1 Tower, 255 unit hunian)


Tersedianya lahan untuk pembangunan rumah susun

28 lokasi 5 lokasi 9 lokasi 5 lokasi 1 lokasi 67,9% 28 lokasi 5 Lokasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tersedianya Masterplan, DED pembangunan rumah susun

25 lokasi 4 Lokasi 10 Lokasi 5 lokasi 5 Lokasi 100% 25 lokasi 10 Lokasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Jumlah unit Rusunawa yang terbangun (APBD)

Terbangunnya 2,443 Unit Hunian Tipe 30

1.109 unit hunian

2,443 struktur 400 unit hunian 784 unit struktur dan 1,959 unit finishing

98,0% Terbangunnya 2,443 Unit Hunian Tipe 30

11.629 unit hunian Tipe 36




278




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Jumlah unit Rusunawa yang terbangun (APBN)

2.600 520 unit 750 - 100% 2.600 2.332 unit Rusun Pasar Minggu,

2.396 unit Rusun Pasar Rumput

- 520 unit Rusun Jatinegara Barat- 750 unit Rusun Rawa Bebek


Terbangunnnya unit Rusunawa di lokasi pasar

1.920 unit hunian Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya (struktur/ pondasi 2 tower)

Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya (Struktur s/d Lt. 4)

3 tower finishing Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya (2 Tower; 384 unit ; 256 unit kios; Finishing) - Multi Years

124,4% 1.920 unit hunian Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya (2 Tower; 384 unit ; 256 unit kios) - Multi Years


Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (struktur/ pondasi 1 tower)

Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (Struktur s/d Lt. 9)

Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (1 Tower; 235 unit ; 220 unit kios : Finishing)

Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (1 Tower; 235 unit ; 220 unit kios)


Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Tegal Alur (1 tower; 90 unit struktur Tahap I) - Multi Years

Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Tegal Alur (1 tower; 90 unit) - Multi Years


Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya Tower 3, Tower 4, dan Tower 5 (struktur Tahap I) - Multi Years

Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya Tower 3, Tower 4, dan Tower 5 - Multi Years


Terlaksananya Pembangunan Perumahan yang layak huni dan terjangkau

Pembangunan Rusun Tambora Tower A, B, dan C (3 Tower; 549 unit) - Multi Years

Pembangunan Rusun KS Tubun Jakarta Pusat (Struktur s/d Lt. 7)

8 blok finishing, 4 blok finishing dan

infrastruktur

Pembangunan Rusun KS Tubun Jakarta Pusat (Finishing : 3 Tower, 524 unit hunian, 113 unit kios)

100% Pembangunan Rusun KS Tubun Jakarta Pusat (Finishing : 3 Tower, 524 unit hunian, 113 unit kios)




279




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Pembangunan Rusun Jatinegara Kaum Blok 1 dan 2 (2 Blok; 200 unit hunian) - Multi Years

Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya (Struktur s/d Lt. 4)

Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya 2 Tower (Finishing : 2 Tower, 384 unit) - Multi Years

Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya 2 Tower (Finishing : 2 Tower, 384 unit) - Multi Years


Pembangunan Rusun Pulo Gebang Blok 5 dan 6 Jakarta Timur (2 Blok; 160 unit hunian) - Multi Years

Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (Struktur s/d Lt. 9)

Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (Finishing : 1 Tower, 235 unit hunian, 220 unit kios)

Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (Finishing : 1 Tower, 235 unit hunian, 220 unit kios)


Pembangunan Rusun Cipinang Besar Selatan Blok 4 dan 5 (2 Blok; 200 unit hunian) - Multi Years

Pembangunan Rumah Susun Cakung Barat , Jakarta Timur (struktur s/d Lt. 6)

Pembangunan Rumah Susun Cakung Barat , Jakarta Timur (Finishing: 4 blok; 300 unit)

Pembangunan Rumah Susun Cakung Barat , Jakarta Timur (Finishing: 4 blok; 300 unit)


Pembangunan Rusun KS Tubun Jakarta Pusat (Struktur/pondasi 3 tower)

Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur (struktur s/d Lt. 4)

Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur (Finishing : 4 Blok, 400 unit)

Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur (Finishing : 4 Blok, 400 unit)


Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya (struktur/ pondasi 2 tower)

Pembangunan Rumah Susun Jatinegara Kaum, Jakarta Timur (struktur s/d Lt. 4)

Pembangunan Rumah Susun Jatinegara Kaum, Jakarta Timur (Struktur : 3 Blok, 300 unit)

Pembangunan Rumah Susun Jatinegara Kaum, Jakarta Timur (Struktur : 3 Blok, 300 unit)


Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (struktur/ pondasi 1 tower)

Pembangunan Rumah Susun Jl. Bekasi KM. 2, Jakarta Timur (struktur s/d Lt. 5)

Pembangunan Rumah Susun Jl. Bekasi KM. 2, Jakarta Timur (Finishing : 2 blok, 200 unit)

Pembangunan Rumah Susun Jl. Bekasi KM. 2, Jakarta Timur (Finishing : 2 blok, 200 unit)




280




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Pembangunan Rumah Susun Cakung Barat , Jakarta Timur (Struktur pondasi dan Struktur s/d Lt. 1)

Pembangunan Rumah Susun Pinus Elok 1 Blok (struktur s/d kolom lt. dasar)

Pembangunan Rumah Susun Pinus Elok (Struktur : 1 blok, 100 unit hunian)

Pembangunan Rumah Susun Pinus Elok (Struktur : 1 blok, 100 unit hunian)


Pembangunan Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara (Finishing : 3 blok, 300 unit)

Pembangunan Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara (Finishing : 3 blok, 300 unit)
















281




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014







Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Tegal Alur (struktur Tahap I : 1 Tower, 95 unit) - Multi Years

Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Tegal Alur (struktur Tahap I : 1 Tower, 95 unit) - Multi Years


Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya Tower 3, Tower 4, dan Tower 5 (struktur Tahap I : 3 Tower, 420 unit) - Multi Years

Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya Tower 3, Tower 4, dan Tower 5 (struktur Tahap I : 3 Tower, 420 unit) - Multi Years






282




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014





Pembangunan Rumah Susun Jl. Rorotan IV Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara (4 Tower, 1020 unit hunian)


Pembangunan Rusun Kel.Penggilingan Kec. Cakung, Jakarta Timur (4 Tower, 1020 unit hunian)


Pembangunan Rumah Susun Pulo Gebang, Kel Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur (1 Tower, 255 unit hunian)


Pembangunan Rumah Susun Polri Pesing Jakarta Barat (1 Tower, 255 unit hunian)




283




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

1 04 05

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Rakyat

Terbangunnnya Sarana dan Prasarana untuk masyarakat usia lanjut dan penyandang cacat

16 lokasi 5 Lokasi 0 3 Lokasi 0 0 16 lokasi 0 0 - Tidak ada kegiatan di SKPD/UKPD (Sudah include dalam pembangunan Rumah Susun).


Terlaksananya perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah susun

58 blok 4 blok 8 Lokasi Rusun 11 blok Tidak ada 0 58 blok 6 lokasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Terlaksananya pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana permukiman


Administrasi Kepulauan Seribu


1 Kabupaten Administrasi Kepulauan

Seribu



Kepulauan Seribu

123 lokasi 100% 5 Kota Administrasi dan


Kepulauan Seribu

100 lokasi - RPTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1 04 06

Program Penyiapan Masyarakat Calon Penghuni Rumah Susun

Terlaksananya Sosialisasi Hak dan Kewajiban Penghuni Rusun

4 Wilayah Kota Administrasi




80% 5 Wilayah Kota Administrasi

- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Termanfaatkannya study dan kajian-kajian tentang persepsi masyarakat terhadap hunian apartemen dan rumah tapak

1 kajian 1 Kajian tidak ada 100% 1 kajian 1 Kajian 100% Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1 04 07 Program Penataan, Penertiban dan Pemeliharaan Rumah Susun

Terselesaikannya perkara perumahan di PTUN dan PN

10 19 10 3 perkara 100% 5 perkara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Terlaksananya Pemeliharaan dan perawatan rusun


3 Lokasi Rusun 5 Lokasi Rusun 4 wilayah kota administrasi

13 Lokasi Rusun 100% 4 wilayah kota administrasi

15 Lokasi Rusun 100% Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Terlaksananya penertiban penghuni rumah susun sewa








100% Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Terkelolanya keamanan terpadu rumah susun











284




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Tertatanya lantai dasar rumah susun


0 0 4 wilayah kota administrasi

0 0 4 wilayah kota administrasi

0 0 - Tidak ada kegiatan di SKPD/UKPD pada tahun 2013-2017


1 04 08 Program Koordinasi Serah Terima Rusun yang Dibangun Oleh APBN

Terlaksananya Perbaikan Rumah Susun

5 lokasi 5 Lokasi 3 lokasi - 0 0 5 lokasi 0 0 - Tidak ada kegiatan dari Kementerian pada tahun 2016-2017


1 04 09 Program Pembangunan Gedung Pemda

Tersedianya Bangunan Gedung Layanan Publik dan Pemerintah yang Nyaman. Handal dan Berwawasan Lingkungan

10 gedung pemda 5 gedung 8 gedung 4 gedung 100% 10 gedung pemda

0 0 Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.


Tersedianya DED pembangunan gedung Pemda

11 DED 0 2 DED 2 DED 1 DED 55% 11 DED 0 0 - Tidak ada kegiatan pada tahun 2014.- Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.


Tersedianya Amdal pembangunan gedung Pemda

8 dokumen 0 0 2 dokumen 1 Dokumen 50% 8 dokumen 0 0 - Tidak ada kegiatan pada tahun 2014-2015.- Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.


Terbangunnya 1 Mesjid Raya bernuansa betawi di Jakarta Barat

1 mesjid raya 7,5% 53,5% 1 Lokasi 90% 90% 1 mesjid raya 1 mesjid raya 100% Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Terlaksananya Pembangunan Gedung Pemda

8 gedung pemda 5 gedung 8 gedung 1 gedung 4 gedung 100% 8 gedung pemda 0 0 Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.


1 04 10

Program Pemeliharaan Gedung Pemda

Terlaksananya pemeliharaan gedung layanan publik dan pemerintahan

- 9 gedung 10 gedung 80% 3 gedung 100% - 0 0 Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.


Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor

- 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



285




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Tertata dan terpeliharanya Gedung Pemda

Terwujudnya Gedung Pemda yang bernuansa

Betawi

9 lokasi 10 lokasi 2 Lokasi 3 lokasi Terwujudnya Gedung Pemda yang bernuansa

Betawi

0 0 - Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.


1 04 11

Program Penyediaan Informasi Perumahan, Permukiman dan Gedung Pemda

Tersusunnya standardisasi teknis bangunan gedung

dokumen juknis 0 0 sosialisasi 1 dokumen tersusun

100% dokumen juknis 0 0 - Tidak ada kegiatan pada tahun 2014-2015- Updating Harga Satuan Per Meter Persegi (tahun 2016)- Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang


Tersusunnya Standardisasi, pedoman teknis terkait perancangan gedung yang nyaman

dokumen peraturan 0 0 Pergub 0 0% dokumen peraturan

0 0 - Tidak ada kegiatan pada tahun 2014-2016.- Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.


Terlaksananya penyebarluasan informasi program kegiatan perumahan, permukiman dan gedung pemda





Seribu



Seribu

5 Kota Administrasi dan 1


Kepulauan Seribu



Seribu

100% 5 Kota Administrasi dan


Kepulauan Seribu

0 0 - Kegiatan berupa Pameran Perumahan dan Website. Tahun 2017 tidak ada kegiatan.


tersedianya data perumahan, permukiman dan gedung pemda





Seribu



Seribu

5 Kota Administrasi dan 1


Kepulauan Seribu



Seribu

100% 5 Kota Administrasi dan


Kepulauan Seribu



Seribu

- Data berupa inventarisasi Rumah Susun Sewa, Rumah Susun Milik dan Rumah ber-SIP.


Tersusunnya juknis teknis bangunan gedung Bernuansa Betawi

Tersedianya Petunjuk

Pelaksanaan Pembangunan

Gedung Bernuansa Betawi

0 0 Sosialisasi 0 0 Tersedianya Petunjuk

Pelaksanaan Pembangunan

Gedung Bernuansa

Betawi

0 0 - Tidak ada kegiatan pada tahun 2014-2016.- Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.


Tersusunnya Pedoman teknis Perumahan, Permukiman dan Gedung Pemda

dokumen peraturan 0 0 Sosialisasi 0 0 dokumen peraturan

0 0 - Tidak ada kegiatan untuk merumuskan peraturan pada tahun 2014-2017.




286




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Terpeliharanya sistem pelayanan rumah susun

100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% - Sudah menjadi tupoksi SKPD/UKPD, sehingga tidak dianggarkan di APBD.


Cakupan ketersediaan rumah layak huni.









Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU.



5 Kota Adm dan 1 Kabupaten Administrasi

- 5 Kota Adm dan 1 Kabupaten

Administrasi

0 0 5 Kota Administrasi dan


Kepulauan Seribu

0 0 - Kegiatan sudah menjadi tupoksi Dinas Bina Marga sejak tahun 2015.


1 05 URUSAN PENATAAN RUANG

1 05 01 Program Perencanaan Tata Ruang

Tersusunnya berbagai tingkatan Rencana Rinci tata ruang, peraturan zonasi dan peraturan penataan ruang provinsi DKI Jakarta lainnya sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang

1 Perda dan 78 Pergub

1 Perda dan 4 Pergub 6 Pergub 5 Pergub 3 Pergub 60% 5 Pergub 5 Pergub 100%

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

1 05 02 Program Pemanfaatan Ruang

Jumlah kebijakan pengawasan dan penertiban yang ditetapkan

1 Perda, 16 Pergub 2 Pergub 0 2 Pergub 0 0% 2 Pergub 2 Pergub 100%




287




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

1 05 03 Program Peningkatan Pelayanan Ketataruangan

Terselenggaranya pelayanan ketatakotaan sesuai standar manajemen mutu (SMM) ISO 9001-2008 pada setiap tingkat perangkat daerah urusan penataan ruang

42 Kecamatan, 1 Dinas, 6 Sudin 0 0 5 Kecamatan 0 0% 0 0 0%


1 05 04 Program Pengawasan dan Penertiban Bangunan

Persentase pelanggaran bangunan gedung yang ditertibkan

90 82 83 90 89 99% 90 90 100%


Persentase tingkat pelanggaran Bangunan Gedung

50 35 0 55 0 0 50 0 0%


Jumlah bangunan gedung yang dibongkar

13.744 bangunan 1053 Bangunan 986 Bangunan 1000 Bangunan 1178 Bangunan 118% 1000 bangunan 1000 100%


1 05 05Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang

Terlaksananya forum komunikasi publik tentang pengambilan keputusan pemanfaatan ruang

72 Forum Reguler 0 0 72 Forum Reguler 0 0% 72 Forum Reguler 0 0%


Jumlah media informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

7 Media Informasi 7 Media Informasi

7 Media Informasi 7 Media Informasi 5 Media 71% 7 Media Informasi 5 Media 71%


1 05 06Program Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang

Persentase Kepuasan Masyarakat Pemohon Pelayanan

100 90 0 100 0 0 100 0 0




288




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Cakupan Sistem aplikasi Layanan Ketatakotaan Online

5 Wilayah 1 Wilayah 0 4 Wilayah 0 0% 5 Wilayah 0 0%


1 05 07Program Pemberdayaan komunitas penyelenggara bangunan gedung

Persentase rencana pembangunan gedung yang lulus sidang Tim Ahli

100 51 70 100 0 0,0% 100 0 0,0%


1 05 08Program Peningkatan sarana dan prasarana penataan ruang

Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai dan mendayagunakan perkembangan teknologi terkini

44 Kecamatan, 1 Dinas, 5 Sudin 0 0 0 0 0 0 0


Peningkatan sistem on line Pengawasan Penertiban Bangunan

Semua pelayanan perizinan IMB dan

SLF Bangunan Gedung

Semua pelayanan

perizinan IMB dan SLF

Bangunan Gedung

0

Pelayanan IMB dan SLF

bangunan gedung <8 l

0 0%

Semua pelayanan

perizinan IMB dan SLF

Bangunan Gedung

0 0%


1 06 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNANProgram Perencanaan Pembangunan Perekonomian

Pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan perekonomian

85% 47% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% Bappeda

Program Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

Pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan kesejahteraan rakyat

85% 80% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% Bappeda

Program Perencanaan Pembangunan Tatapraja dan Aparatur

Pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan Tatapraja dan Aparatur

85% 50% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% Bappeda



289




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Program Peningkatan Kapasitas Perencana dan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Kompetensi SDM perencana dan organisasi perencanaan

90% 80% 85% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Bappeda

Program Pengelolaan dan Pengembangaan Perencanaan Pembangunan

persentase ketepatan waktu penyampaian RAPBD

100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bappeda

persentase ketepatan waktu penyelesain dokumen rencana pembangunan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bappeda

Pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan

100% 88% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bappeda

persentase implementasi rencana pembangunan

80% 69% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% Bappeda

Presentase Aspirasi masyarakat yang diakomodir SKPD/UKPD

50% 23% 34% 42% 42% 42% 50% 50% 50% Bappeda

persentase ketepatan waktu penyampaian dokumen LKPJ dan LKPJ AMJ

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bappeda

persentase implementasi RPJPD, RTRW dan RPJMD dalam pembangunan daerah

70% 60% 65% 65% 65% 70% 70% 70% Bappeda



290




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup

Pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup

85% 72% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% Bappeda

Program Peningkatan Kemampuan IPTEK dan Inovasi

Pemanfaatan hasil penelitian daerah

70% 55% 60% 60% 60% 70% 75% Bappeda

1 07 URUSAN PERHUBUNGAN

1 07 01 Program Angkutan Massal Berbasis Jalan

Jumlah dokumen perencanaan revitalisasi terminal

14 Dokumen 0 0 0 0 100,00% 0 0 100% Dokumen Perencanaan telah direalisa Dinas Perhubungan

Jumlah Terminal yang direvitalisasi

15 Terminal telah direvitalisasi

6 Terminal telah direvitalisasi

0 0 0 100,00% 0 0 100,00% Konsep dalam dokumen perencanaan Dinas Perhubungan



291




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Jumlah halte busway yang terintegrasi dengan stasiun MRT

2 lokasi 0 0 1 dokumen perencanaan

0 0,00% 2 lokasi 2 lokasi 100,00% Kegiatan perencanaan infrastruktur integrasi angkutan umum pada jalur pembangunan MRT, dilaksanakan

oleh PT MRT

Dinas Perhubungan

Jumlah penumpang busway per hari

1.000.000pnp/hari

299.452 pnp/hari

335.386 Pnp/hari 850.000 pnp/hari

310.038pnp/hari

36,48% 1.000.000pnp/hari

500.000 pnp/hari

50,00% Pengembangan rute dan penambahan jumlah armada terus

dilakukan seiring dengan kerjasama dengan perusahaan penyedia

angkutan, hal-hal tersebut diharapkan dapat berjalan dengan

baik sehingga realisasi dapat mencapai target yang ditetapkan

Dinas Perhubungan

persentase Terbangunnya fisik koridor 13

1 Koridor 13 - - - Dinas Bina Marga


1 Koridor 14 - - - Dinas Bina Marga


1 Koridor 15 - - 0,5 Dinas Bina Marga

Persentase Prasarana Penunjang Busway Koridor 13 yang terbangun

100% Koridor 13 - - - Dinas Bina Marga


100% Koridor 14 - - 100,00% Dinas Bina Marga


100% Koridor 15 - - - 100% Dinas Bina Marga



292




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Headway rata-rata 3 menit 0 0 5 menit 6,61 menit 132,20% 3 menit 4 menit 1 Sterilisasi jalur busway terus dilakukan, namun hal ini belum berjalan maksimal mengingat masih banyaknya pengendara yang masih ditemukan masuk ke jalur busway. Hal ini masih menjadi kendala perjalanan bus transjakarta. Saat ini pengelolaan operasional Bus Transjakarta ada di PT Transportasi Jakarta

Dinas Perhubungan

Jumlah Pengadaan Armada Busway

1.289 SAB(Setara Articulated

Bus)

200 AB 0 180 AB - 0,00% 486 486 100,00% tahun 2017 PT. Transjakarta merencanakan untuk pengadaan sejumlah 486 armada

BP BUMD + Dinas Perhubungan

Perda pembentukan BUMD bidang transportasi PT. Transjakarta

1 perda 1 perda 0 0 - 0,00% 0 0 0,00% Sudah terealisasi pada tahun 2014 BP BUMD + Dinas Perhubungan

Jumlah trayek angkutan umum yang direstrukturisasi

127 trayek 0 0 25 trayek 68 trayek 272,00% 25 trayek 25 trayek 1 Tahun 2017 sedang dilaksanakan res Dinas Perhubungan

Jumlah angkutan umum yang diremajakan

5.000 unit 0 346 unit Bus Sedang

1.000 unit 3.512 unit 351,20% 1.000 unit 1000 Unit 100,00% Realisasi tahun 2016:1. Metro Mini = 325 unit2. Kopaja = 294 unit3. Bajaj = 2875 unit4. Swakelola TJ = 18 unit

Dinas Perhubungan

Perda pembentukan BUMD bidang transportasi

1 Perda 1 perda 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% Telah terealisasi pada tahun 2014 BP BUMD + Dinas Perhubungan

Jumlah rute baru angkutan bus sekolah

29 rute 5 rute 4 rute 4 rute 7 rute 175,00% 2 rute 2 rute 100,00% Perkembangan rute terkendala jumlah Dinas Perhubungan

Jumlah armada bus sekolah

466 bus 69 bus 0 120 bus 140 bus 116,67% 62 bus 140 bus 225,81% Pada tahun 2017 tidak ada pengadaa Dinas Perhubungan

Jumlah penumpang angkutan bus sekolah

60.000pnp/hari

7.838 pnp/hari

20.130 pnp/hari

50.000 pnp/hari

32.691pnp.hari

65,38% 60.000pnp/hari

32.691pnp.hari

54,49% Pada tahun 2017 tidak ada pengadaa Dinas Perhubungan



293




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Dimanfaatkannya kajian untuk mengatasi kemacetan

9 dokumen Kajian / Evaluasi

0 0 2 dokumen Kajian / Evaluasi

2 dokumen 100,00% 2 dokumen Kajian / Evaluasi

2 dokumen Kajia 100,00% Realisasi tahun 2016:- Ganjil Genap- Dinas Perhubungan

1 07 02 Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan

Berfungsinya ITS pada koridor busway

ITS Berfungsi pada koridor busway

0 0 Tahap VI 0 0,00% Tahap VII - 0,00% Masih dilaksanakan evaluasi sistem, melihat kesesuaian teknologi dengan kondisi real Provinsi DKI Jakarta

Dinas Perhubungan

Jumlah Lokasi pemberlakuan parkir online

100 % parkir off street sudah

menerapkan parkir online

0 0 1 0 0,00% 0 - 0,00% Saat ini teknologi yang dikembangkan Dinas Perhubungan

Jumlah lokasi (jalan) pemberlakuan pengendalilan lalu lintas

Lokasi 3 in 1 diberlakukan

pemberlakuan pengendalian lalu

lintas

Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor dengan Pergub 195 tahun 2014

Revisi Peraturan Pembatasan Lalu

Lintas Sepeda Motor dengan Pergub 195 tahun 2014

dengan Pergub 141 tahun 2016

0 3 in 1 dihapus diganti dengan Ganjil Genap, namun masih

tetap dijalankan Pembatasan Lalu

Lintas Sepeda Motor

100,00% 0 - 0,00% Lokasi pembatasan sepeda motor:1. J Dinas Perhubungan

Jumlah lokasi (jalan) yang diberlakukan pembatasan kendaraan ganjil-genap

Lokasi 3 in 1 menjadi

Pembatasan genap-ganjil

0 0 Pemasangan Rambu dan marka

lalu lintas

5 ruas jalan diterapkan sistem pengendalian lalu

lintas Ganjil Genap sesuai Pergub 164 tahun 2016

100,00% Pemasangan Rambu dan

marka lalu lintas

n Rambu dan mar 100,00% Lokasi penerapan sistem ganjil genap:1. Jl. Medan Merdeka Barat2. Jl. M.H. Thamrin3. Jl. Jenderal Sudirman4. Jl. Sisingamangaraja5. Sebagian Jl. Gatot Subroto antara persimpangan Jl. Gatot Subroto mulai dari Gerbang Pemuda sampai dengan persimpangan Jl. H.R. Rasuna Said pada jalur umum

Dinas Perhubungan

Tersedianya payung hukum komprehensif untuk implementasi ERP

1 Perda dan 1 SOP Pada tanggal 31 Desember 2014 telah disahkan

Peraturan Gubernur Nomor 309 Tahun 2014

Pada tanggal 18 Agustus 2015

disahkan Keputusan Gubernur

Provinsi DKI

0 1 dokumen SOP UP SJBE

1 dokumen RSB UP SJBE

100,00% 0 0 0,00% Dinas Perhubungan

Jumlah Kawasan ERP terbangun

3 Kawasan 0 0 1 Kawasan 0 0,00% Mulai lelang untuk

pembangunan 2

Selesai lelang dip 50,00% Setelah selesai lelang, perkiraan masa Dinas Perhubungan

Jumlah Kawasan ERP Yang beroperasi

3 Kawasan 0 0 1 Kawasan 0 0,00% 1 Kawasan - 0,00% Setelah selesai lelang, perkiraan masa Dinas Perhubungan

Jumlah lokasi penertiban parkir on street

128 lokasi 0 0 20 lokasi 38 lokasi 190,00% 20 lokasi 20 lokasi 100,00% Dinas Perhubungan

Jumlah ruas jalan yang masih menerapkan parkir onstreet

140 ruas (tersisa) 0 0 160 ruas (berkurang 20

ruas)

468 ruas(sesuai Pergub

188 tahun 2016)

303,75% 140 ruas (berkurang 20

ruas)

468 ruas(sesuai 0,00% Dinas Perhubungan



294




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Jumlah lokasi yang telah menerapkan tarif parkir tinggi

Parkir on street berkurang 20%

0 0 0,8 0,329 41,13% 100% - 0,00% UP Perparkiran sedang mengkaji pene Dinas Perhubungan

1 07 03 Program Peningkatan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan

Jumlah sosialisasi dan kampanye tertib lalu lintas yang dilaksanakan

60 kali 0 0 12 kali 0 0,00% 12 kali - 0,00% Sosialisasi dilaksanakan pada saat pe Dinas Perhubungan

1 07 04 Program Pembangunan Transportasi Ramah Lingkungan

Panjang Rute Jalur Sepeda (km)

Total Jalur Sepeda terbangun

sepanjang 86,6 Km

27,6 KM 19,7 KM 16 KM 26 km 162,50% 15,7 KM 0 0,00% Lokasi Jalur sepeda:1. Cipinang - Pd. Dinas Perhubungan

1 07 05 Program Pembangunan Angkutan Umum Massal Berbasis Rel

Persentase jalur MRT Lb Bulus - Bunderan HI yang dapat diselesaikan

100% 15,7 Km

0 0 0,75 0 0,00% 100% 100% 100,00% Pembangunan dilaksanakan oleh PT. MRT


Jumlah Dokumen perencanaan MRT Bunderan HI-Kampung Bandan

1 Dokumen 0 0 0 0 0,00% 1 1 100,00% direncanakan tahun 2017 akan dilaksanakan engineering study


Jumlah Dokumen Pembiayaan MRT Bunderan HI-Kampung Bandan

1 Dokumen 0 0 0 0 0,00% 0 - 0,00% Pembangunan dilaksanakan oleh PT. MRT


Jumlah Dokumen lelang kontruksi MRT Bunderan HI-Kampung Bandan



Jumlah Dokumen perencanaan MRT Koridor Barat-Timur



Panjang Jaringan LRT

24,8 km 0 0 0 0 0,00% 24,8 km 24,8 km 100,00% Pembangunan dilaksanakan oleh PT. Jakpro


1 07 06 Program Pembangunan Transportasi Perairan

Jumlah Kapal penumpang

22 Kapal 0 0 2 Kapal 3 kapal baru12 lama

150,00% 1 Kapal 0 0,00% 3 kapal baru pengadaan tahun 2016 untuk kapal sekolah

Dinas Perhubungan

Jumlah penumpang yang dapat diangkut/hari

739 penumpang 452 penumpang 620 penumpang 643 penumpang 686 penumpang 106,69% 739 penumpang 739 penumpang 100,00% Dinas Perhubungan



295




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Jumlah dermaga yang terbangun

26 Dermaga 0 0 4 lokasi 4 lokasi 100,00% 4 lokasi 3 lokasi 75,00% Pembangunan tahun 2016:1. Dermaga P. Harapan2. Dermaga timur P. Untung Jawa3. Dermaga RW 05 P. Kelapa Dua4. Dermaga Timur P. Pramuka

Rencana tahun 2017:1. Dermaga Pulau Kelapa2. Pembangunan Trastle Dermaga Pulau Pramuka3. Dermaga dan Kolam Labuh Plazza kabupaten

Dinas Perhubungan

1 07 07 Program Pembangunan Transportasi Udara

Jumlah Regulasi Penertiban Sarana Prasarana Transportasi Udara

1 regulasi 0 0 0 0 0,00% 0 - 0,00% Sesuai dengan UU no. 23 tahun 2014 Dinas Perhubungan

Jumlah kajian pengembangan transportasi udara di DKI Jakarta

1 kajian 0 0 0 0 0,00% 0 - 0,00% Sesuai dengan UU no. 23 tahun 2014 Dinas Perhubungan

1 07 08 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Jumlah lokasi sarana Perpindahan moda yang terintegrasi, aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas

10 Lokasi 0 0 2 Lokasi 0 0,00% 2 Lokasi 2 lokasi 100,00% Rencana pembangunan sarana integr Dinas Perhubungan

Jumlah lokasi park and ride di stasiun dan terminal yang terbangun

10 lokasi 2 lokasi (Kp. Rambutan & Kalideres)

0 2 lokasi (Tanah Abang & Lebak

Bulus)

0 0,00% 2 lokasi (Blok M dan Kembangan)

- 0,00% Database Dishubtrans:1. Kalideres 20 Dinas Perhubungan

Jumlah gedung parkir yang terbangun di pusat kegiatan

5 gedung 0 0 1 gedung (Kalideres)

0 0,00% 1 gedung - 0,00% Sedang dilaksanakan beberapa peren Dinas Perhubungan

Panjang trotoar terbangun di sepanjang Jalan Sudirman, Thamrin, Dr. Satrio, Rasuna Said, dan penggal Rasuna Said - Gatot Soebroto

12.000 m - - - Dalam pelaksanaan di 2017 dengan tidak menggunakan dana APBD

Dinas Bina Marga

1 08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP



296




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

1 08 01

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya

90 Titik Pantau 80 Titik Pantau 80 Titik Pantau 90 Titik Pantau 90 Titik Pantau 100% 90 Titik Pantau 90 Titik Pantau 100% Pemantauan kualitas air sungai Dinas Lingkungan Hidup

Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

250 kasus 43 Kasus 138 kasus 50 kasus 78 kasus 156% 50 kasus 50 Kasus 100% Dinas Lingkungan Hidup

Terpenuhinya baku mutu air limbah dan berkurangnya beban air limbah proses yang terbuang

1000 kegiatan usaha

193 Kegiatan usaha

581 Kegiatan usaha

200 kegiatan usaha

1.325 kegiatan usaha 663% 200 kegiatan

usaha750 kegiatan

usaha 375% Dinas Lingkungan Hidup

Terlaksananya penerbitan perijinan pengelolaan lingkungan 800 Ijin IPAL - 66 Ijin 150 Ijin 129 86% 200 Ijin 150 75% Dinas Penanaman

Modal dan PTSP

420 Ijin TPS B3 - 84 Ijin 100 Ijin 127 100% 100 Ijin 100 100% Dinas Penanaman Modal dan PTSP

400 Ijin Cerobong - 0 Ijin 100 Ijin 0 0% 100 Ijin 0 0% Juknis dan Peraturan terkait izin ini belum ada

Dinas Penanaman Modal dan PTSP

6436 ijin pemanfaatan air

tanah-

Izin Bor Perpanjangan 131,Izin Bor Baru 21, Izin Pantek Baru 12, Izin Pantek Perpanjangan 20

Izin Bor Perpanjangan 300, Izin Bor Baru 15, Izin Pantek Baru 15, Izin Pantek Perpanjangan 100


72,5%



81% Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Berkurangnya tingkat pencemaran udara

500 kegiatan usaha 100 kegiatan usaha

100 kegiatan usaha




297




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

10000 kendaraan 2000 kendaraan 2000 kendaraan Dinas Lingkungan Hidup

112 kali 112 kali 112 kali Dinas Lingkungan Hidup

Terlaksananya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

90 kasus 68 kasus 125 kasus 80 kasus 336 kasus 420% 90 kasus 90 kasus 100% Kasus Pelanggaran Baku Mutu (BM)


14 kasus 13 kasus 0 0% 14 kasus 0 0%Kasus Pidana Dinas Lingkungan

Hidup

250 kasus 50 kasus 50 kasusDinas Lingkungan Hidup

Bertambahnya jumlah frekuensi pemantauan kualitas udara ambien dengan metoda manual aktif

96 kali/tahun 48 kali/tahun 0 0% 96 kali/tahun 0 0%

Pengukuran kwalitas udaramenggunakan metode manual aktifsudah tidak digunakan digantidengan metode otomatis (SPKU)


Terinformasikannya kualitas udara secara kontinu di 5 wilayah kota administrasi

6 SPKU 6 SPKU 6 SPKU 6 SPKU 6 SPKU 100% 6 SPKU 6 SPKU 100%


Tersedianya informasi kualitas Air Tanah

267 titik 150 titik 200 titik 267 titik 267 titik 100% 267 titik 267 titik 100%

Pemantauan kualitas air tanah Dinas Lingkungan Hidup

Tersedianya informasi kualitas perairan laut dan muara teluk Jakarta

45 titik 43 titik lokasi 45 titik 45 titik 45 titik 100% 45 titik 45 titik 100%


Tersedianya informasi kualitas Situ / Waduk

40 situ/waduk 40 situ/waduk 40 situ/waduk 40 situ/waduk 41 situ/waduk 103% 40 situ/waduk 40 situ/waduk 100%


Terpenuhinya baku mutu emisi sumber bergerak

10.000 kendaraan 9.577 kendaraan 7500Kendaran 8000 Kendaran 10.232 Kendaraan 128% 10.000

kendaraan10.000

Kendaraan 100%Pelaksanaan Kegiatan Uji Emisi Kendaraan Bermotor


Terpenuhinya baku mutu emisi sumber tidak bergerak

500 kegiatan usaha 241 kegiatan 340 kegiatan usaha

400 kegiatan usaha

470 kegiatan usaha 118% 500 kegiatan

usaha500 kegiatan

usaha 100%Dinas Lingkungan Hidup

Terpulihkannya kualitas udara melalui pelaksanaan HBKB

112 kali 78 kali 80 kali 112 kali 96 kali 86% 112 kali 112 kali 100%




298




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Pentaatan dunia usaha dalam pengolahan limbah B3

420 IJIN 84 ijin 100 ijin 127 1 100 ijin 100 1 Dinas Penanaman Modal dan PTSP + Dinas Lingkungan Hidup

Terkendalinya pencemaran limbah B3 dari kegiatan usaha

160 kegiatan usaha 129 kegiatan usaha

364 kegiatan usaha

150 kegiatan usaha


usaha160 kegiatan

usaha 100%


Jumlah dokumen lingkungan yang direkomendasikan 1.522 Rekomendasi 91 dokumen

Rekomendasi 120 rekomendasi 75 rekomendasi 159 rekomendasi 212% 70 rekomendasi 70 rekomendasi 100%


Terkendali dan terawasinya pengelolaan dampak kegiatan pembangunan

1.147 dokumen tahap operasi 844 dokumen 1.143 dokummen 1.100 dokumen 1.237 dokumen 112% 1.147 dokumen 1.147 dokumen 100%


Terlaksananya penilaian dan evaluasi implementasi dokumen lingkungan 2 lokasi

pengambangan Kawasan Pantura

4 Pulau Reklamasi (Pulau

C,D,G dan L)

5 Pulau Reklamasi (Pulau

D,G,K,L,N)

5 Pulau Reklamasi

(Pulau K,L,C,D,G)

5 Pulau Reklamasi

Monitoring dan Evaluasi Implementasi Dokumen RKL-RPL Reklamasi di Kawasan Pantura


Keluarnya ijin instalasi pengolah air limbah (IPAL) dari kegiatan usaha sebagai pedoman di dalam menegelola kinerja IPAL nya

1392 Ijin - - 150 Ijin 129 86% 200 Ijin 150 Ijin 75% Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Tersedianya monitoring pemanfaatan air tanah

40 unit 38 unit 40 unit

8 unit 20%

Dinas Perindustrian dan Energi + Dinas Sumber Daya Air



299




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

4710 Pelanggan 4620 Pelanggan 4710 Pelanggan

4551 pelanggan 97%


144 lokasi pemboran

28 lokasi pemboran

27 lokasi pemboran 27 lokasi

pemboran 100%


1250 lokasi sumur eksisting

275 lokasi sumur eksisting

300 lokasi sumur eksisting 500 lokasi sumur

eksisting 167%


144 lokasi sumur baru

28 lokasi sumur baru

27 lokasi sumur baru 27 lokasi sumur

baru 100%


08 02

Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Tersedianya peraturan daerah tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pedoman didalam perencanaan pembangunan berkelanjutan

Raperda

1 Raperda

Telah selesai tersusun Raperda mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tahun 2015


Terpulihkannya kondisi lingkungan dan kualitas Sumber Daya Air di DKI Jakarta

Dokumen penetapan daya dukung dan daya

tampung 13 sungai1 Dokumen

Telah selesai tersusun Dokumen Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung untuk 13 Sungai yang dimulai dari tahun 2009 (2 Dokumen), 2010 (1 dokumen), 2012 (1 Dokumen), dan 2014 (1 dokumen)

Dinas Lingkungan Hidup / Dinas Sumber Daya Air

1 08 03

Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha dan instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup

3 kelompok 3 kelompok 3 kelompok 3 kelompok 3 kelompok 100% 3 kelompok 3 kelompok 100%


375 kegiatan usaha peserta SUPER

75 kegiatan usaha

225 kegiatan usaha

300 kegiatan usaha


usaha 375 kegiatan

usaha 100%Kegiatan PROPER (Program Penilian Peringkat Kinerja Perusahaan)


Tertanganinya pengelolaan limbah lingkungan di 200 Usaha Skala Kecil (USK)

200 USK 40 USK 68 USK 170% 40 USK 40 USK 100%




300




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Berkurangnya pencemaran air limbah domestik 50 Kelurahan 15 Kelurahan 10 Kelurahan 10 Kelurahan

Tahun 2015 Tupoksi dipindahkan ke Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta


1 08 04

Program Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Pertanian dan Kehutanan

Luas Lahan Hutan Kota yang dibebaskan

241,38 Ha 0 Ha 4,65 Ha 40 ha 0 Ha 0,00 40 Ha 10 Ha 25% Dinas Kehutanan

Luas Lahan Hutan Kota yang dikembangkan

minimal 665,84 Ha 5 lokasi 5 lokasi minimal 5 lokasi 0 0,00 minimal 5 lokasi 2 lokasi 40% Dinas Kehutanan

Luas lahan yang dibebaskan untuk sentra tanaman pangan dan hortikultura

28,9 ha 0 Ha 0 Ha 3 ha 0,0358 Ha 1,19 3 ha Dinas Kehutanan / Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

Jumlah Pohon yang Ditanam Pada Kawasan Hutan Mangrove, Hutan Kota, Pesisir dan Permukiman

526.736 Pohon 126.928 pohon 45.420 Pohon 40.000 Pohon 59.996 pohon 150% 40.000 Pohon 40.000 Pohon 100% Dinas Kehutanan

Jumlah Lokasi RTH Kebun yang dikembangkan sebagai Agrowisata

10 Lokasi 10 lokasi 10 lokasi 10 Lokasi 10 lokasi 100,00 10 Lokasi Dinas Kehutanan

Jumlah lokasi hutan kota dan hutan mangrove yang dikembangkan sebagai Ekowisata/ Interaksi Publik

31 lokasi 16 lokasi 21 lokasi 26 lokasi 37 lokasi 142% 31 lokasi 37 lokasi 119% Dinas Kehutanan



301




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

1 08 05

Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Dipahami dan diterapkannya program-program dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca desiminasi dan

regulasi desiminasi dan

regulasi

Diseminasi RAD GRK dilakukan dalam bentuk

rapat koordinasi bersama instansi terkait di internal

Pemprov DKI Jakarta maupun

eksternal

100% desiminasi dan regulasi

desiminasi dan regulasi 100%


Terlaksananya monitoring dan evaluasi upaya-upaya penurunan emisi gas rumah kaca

7 sektor 6 sektor 6 sektor 7 sektor 7 sektor 100% 7 sektor 7 sektor 100%


Terlaksananya monitoring dan evaluasi rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim

6 bidang 6 bidang 6 bidang 100% 6 bidang 6 bidang 100%


1 08 6 Program Konservasi flora dan fauna

Jumlah jenis tumbuhan dan satwa yang dikonservasi

93 jenis tumbuhan dan 2.120 jenis

satwa

90 tumbuhan dan 2.118 satwa

93 tumbuhan dan 2.120 satwa

Tidak ada program ini di Dinas Kehutanan (di UPT Ragunan maupun di Bidang Kehutanan)

Dinas Kehutanan

Jumlah Keragaman flora dan fauna di Taman Margasatwa Ragunan yang dapat dikonservasi

15.560 flora dan 2.050 fauna





340% flora dan 102% fauna



339% flora dan 101% fauna

Dinas Kehutanan

Jumlah spesies / jenis flora dan fauna yang dikonservasi dalam kawasan hutan dan hutan kota

171 jenis flora dan 260 jenis fauna

171 flora dan 254 fauna

150 jenis flora dan 113 jenis

fauna



100% 171 flora dan 260 fauna

Dinas Kehutanan

1 08 7

Program Rehabilitasi dan pemulihan lingkungan hidup dan sumber daya kelautan

Luas kawasan yang dapat direhabilitasi dan dikonservasi

153 ha 141 ha 140,34 Ha 149 ha 149 Ha 100,00 153 ha 153 ha 100,00% Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

Jumlah dokumen peraturan tata ruang laut sesuai dengan UU No 27 Tahun 2007

1 Pergub dan 4 kajian

1 kajian akademik

1 raperda 1 Kajian 1 Naskah Akademis

Rencana Zonasi Rinci Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

(RZRWP3K)

100,00 1 kajian 1 kajian 100,00% Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian



302




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Jumlah spesies / jenis flora dan fauna yang dikonservasi dalam kawasan hutan dan hutan kota

171 jenis flora dan 260 jenis fauna


150 jenis flora dan 113 jenis

fauna



100% 171 flora dan 260 fauna


100% Dinas Kehutanan

1 08 8Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Hidup

Terlaksananya konservasi air tanah

4300 unit

1.092

300 300

10 AWLR

2

2 unit 2 unit

Peningkatan sarana laboratorium lingkungan 35 peralatan

laboratorium10 peralatan laboratorium

10 peralatan laboratorium

6 peralatan laboratorium

4 peralatan laboratorium 67% 5 peralatan

laboratorium6 peralatan laboratorium 120%


100 jenis 100 jenis 100 jenis 100 jenis 164 jenis 164% 100 jenis 124 jenis 124% Jenis ReagentDinas Lingkungan Hidup

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%100% Tertanganinya IPAL danLimbah B3 di LaboratoriumLingkungan Hidup Daerah (LLHD)


1 08 9

Program Peningkatan Kuantitas RTH Pertamanan dan Pemakaman

Luas Lahan RTH Taman dan makam yang dibebaskan

2975,74 Ha 13,75 50,45 50 18,03 36% 50 15 30% Dinas Kehutanan

1 08 10Program Pengelolaan RTH Pertamanan dan Pemakaman

Luas RTH pertamanan dan pemakaman yang dikelola (ha)

2.925,74 Ha 3,64 5,91 50 0 0,00 50 20,22 40% Tidak ada penambahan luas RTHyang dikelola pada tahun 2016karena pembangunan taman gagallelang

Dinas Kehutanan



303




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Lokasi RTH yang digunakan sebagai taman kreativitas publik

60 6 10 10 0 0,00 10 13 130% Tahun 2016 gagal lelang Dinas Kehutanan

1 08 11 Program Pengelolaan Sarana Keindahan Kota

Jumlah sarana keindahan kota yang dikelola

359 15 11 19 0 0,00 21 25 119%Tidak ada pembangunan saranakeindahan kota pada tahun 2016karena gagal lelang

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan / Dinas Kehutanan

1 08 12

Program Pemberdayaan dan Penggalangan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman

Jumlah RTH yang dikembangkan Oleh Masyarakat

110 lokasi 14 49 20 lokasi 10 lokasi 50% 20 lokasi 10 lokasi 50% Dinas Kehutanan

Jumlah kegiatan penggalangan dan pemberdayaan masyarakat

450 Kegiatan 59 48 55 27 49% 55 28 51% Dinas Kehutanan

Jumlah kegiatan pengembangan RTH Kampung Terpadu oleh masyarakat

5 Kegiatan 0 0 1 1 100% 1 - - Tidak dilaksanakan pada tahun 2017 Dinas Kehutanan

1 08 13

Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pertamanan dan Pemakaman

Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pertamanan dan Pemakaman

550.405 73 35.972 73.000 34.139 47% 73.000 39.959 55% Dinas Kehutanan

1 09 URUSAN PERTANAHAN

1 09 01

Program pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T)

Jumlah Kelurahan yang terdata P4T 267 Kelurahan 0 8 Kelurahan 20 Kelurahan 12 Kelurahan 60% 10 Kelurahan 0 0%


1 09 02 Program Pemetaan dan Pengukuran Wilayah Kota

Persentase luas wilayah yang terukur dan terpetakan

100 100 100 100 0 0% 100 0 0%


1 10URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL



304




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

1 10 01

Program Pengembangan dan evaluasi kebijakan sistem administrasi kependudukan

Terpenuhinya regulasi / kebijakan admistrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan.

1 SPM 1 SPM - - - - 1 SPM 1 SPM 100,00%

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

9 SOP 2 SOP 0 SOP 2 SOP - 0% 1 SOP 10 SOP 111,11%


6 Sub Aplikasi SIAK 2 Sub Aplikasi SIAK

2 Sub Aplikasi SIAK

0 Sub Aplikasi SIAK

1 Sub Aplikasi SIAK 100% 0 Sub Aplikasi

SIAK0 Sub Aplikasi

SIAK 100,00%


1 10 02 Program Peningkatan Pelayanan dan Sarana Prasarana Kependudukan dan Pencatatan Sipil

persentase penerbitan kartu keluarga

100% 95,59% 96,26% 100,00% 97,55% 97,55% 100% 98,00% 98,00%


persentase penerbitan kartu tanda penduduk

100% 96,83% 98,51% 100,00% 98,67% 98,67% 100% 99,00% 99,00%


persentase penerbitan kutipan akta kelahiran

85% 81,74% 89,24% 82,00% 93,20% 113,66% 85% 95,00% 111,76%


persentase penerbitan kutipan akta kematian

60% 15,49% 17,07% 55,00% 82,98% 150,87% 60% 85,00% 141,67%


1 10 03 Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil

tersusunnya kebijakan penanganan mobilitas dan migrasi penduduk

1 Kajian 1 Kajian - - - - - - - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Termanfaatkannya Database Penduduk Bagi Instansi Vertikal maupun Horizontal

25 instansi 16 instansi 20 instansi 21 Instansi 21 Instansi 100,00% 25 instansi 25 Instansi 100%




305




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

1 10 04 Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat

persentase peningkatan kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan

95,00% 77,00% 84% 90% 91% 100,00% 95,00% 95% 100%


persentase Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Stakeholders di Bidang Administrasi Kependudukan

100,00% 98,00% 99,20% 99% 99,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100%


Jumlah lokasi Pembinaan Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat di Wilayah Rentan Adminduk

60 Lokasi 10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi 18 Lokasi 180,00% 10 Lokasi 50 Lokasi 100,00%


persentase keterlambatan pengajuan dokumen kependudukan

KTP (1%) KTP (38,31%) KTP (8.92%) KTP (3%) 1,70% 176,47% KTP (1%) 1% 100,00%


Akta Kelahiran (0%-1%)

Akta Kelahiran (10,79%)

Akta Kelahiran (19%)

Akta Kelahiran (2%) 0,03% 666666,67% Akta Kelahiran

(0%-1%) 1% 100,00%


Akta Kematian (0-10%)

Akta Kematian (18,51%)

Akta Kematian (20.91%)

Akta Kematian (10-15%) 12,17% 100,00% Akta Kematian (0-

10%) 10% 100,00%


1 11 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



306




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Presentase SKPD/UKPD yang

menerapkan perencanaan dan

penganggaran responsif gender

(PPRG)

100 30 70,15 85,71 76,92 89,74% 100 58 58,00% Dinas Pemberdayaan,

Perlindungan Anak dan Pengendalian

Penduduk

Program Penguatan Kelembagaan Perempuan dan Anak

Jumlah lembaga peduli perempuan

dan anak yang aktif

68 (100%) 65 67 67 67 100,00% 68 68 100,00% Dinas Pemberdayaan,


Penduduk

Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Anak, dan Perempuan

Jumlah Kelurahan yang dibina tentang Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat dan

Sejahtera

267 267 267 267 267 100,00% 267 267 100,00% Dinas Pemberdayaan,


Penduduk

Jumlah kelurahan layak anak



Penduduk

Persentase Cakupan perempuan dan anak

korban kekerasan yang mendapatkan

penanganan pengaduan oleh

petugas terlatih di dalam unit pelayanan

terpadu.



Penduduk

Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

persentase Partisipasi angkatan

kerja perempuan

55,46 51,85 49,26 53,47 51,18 95,72% 55,46 51,46 92,79% Dinas Pemberdayaan,


Penduduk

Jumlah Stakeholder yang mendapatkan

advokasi, sosialisasi, dan KIE Pengarus Utamaan Gender

(PUG)



Penduduk



307




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

1 12 URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Program Keluarga Berencana

Total Fertility Rate (TFR)

2,1 2.3 (mengikuti tahun sblmnya)1,73 (perhitungan berdasarkan SUSENAS)

2 2,2 2,2 100,00% 2,1 0,00% Dinas Pemberdayaan,


Penduduk

Jumlah Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB Baru

511.765 440.694 423.874 475.520 518.547 109,05% 511.765 0,00% Dinas Pemberdayaan,


Penduduk

Persentase cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif

78,3 81 80 78 67,46 86,71% 78,3 Dinas Pemberdayaan,


Penduduk

Persentase cakupan pasangan usia subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, tapi tidak mau ber-KB (Unmet Need )



Penduduk

Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja

Persentase cakupan pasangan usia subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun .



Penduduk

Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB dan Kependudukan

Jumlah petugas lapangan keluarga berencana/ penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) (per kelurahan)

2 1 1 2 2 100,00% 2 0,00% Dinas Pemberdayaan,


Penduduk



308




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Persentase pembantu pembina keluarga berencana (PPKB) (per RW)

100 70 100 90 99,26 110,29% 100 0,00% Dinas Pemberdayaan,


Penduduk

Program Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

Persentase institusi masyarakat yang melaksanakan KIE



Penduduk

Persentase masyarakat yang memahami program KB dan kependudukan



Penduduk

Cakupan Ibu Hamil yang mendapatkan KIE Pencegahan penularan Virus HIV/AIDS dari Ibu Hamil kepada bayinya

100,00% 0 0 100,00% 100,00 10000,00% 100,00% 0,00% Dinas Pemberdayaan,


Penduduk

Jumlah Pengembangan dan Pembentukan PIK Remaja



Penduduk

Program Bina Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

jumlah pasangan usia subur yang

menjadi peserta KB aktif

1.185.972 1.108.841 1.082.195 1.181.229 1.370.787 116,05% 1.185.972 0,00% Dinas Pemberdayaan,


Penduduk

Persentase Cakupan anggota Bina

Keluarga yang ber-KB



Penduduk



309




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Persentase Cakupan PUS peserta KB anggota usaha

peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)

yang ber-KB



Penduduk

1 13 URUSAN SOSIAL1 13 01 Program Pelayanan

Rehabilitasi SosialPersentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) non potensial yang mendapat bantuan pemenuhan kebutuhan dasar

85 55 60 75 0 0 85 0 0 Tahun 2016 dan Tahun 2017 tidak adanya alokasi anggaran untuk bantuan pemenuhan kebutuhan dasar

Dinas Sosial

Persentase PMKS yang dapat ditampung di panti sosial

15,20 14,50 15,4 15,00 17,6 117% 15,20 15,20 100% Target dapat tercapai, optimalisasi pelayanan WBS di panti sosial merupakan salah satu program prioritas

Dinas Sosial

Persentase PMKS di jalanan

5 (546 orang) 50 27 10 10 100% 5 (546 orang) 5 100% Target dapat tercapai, salah satu upaya untuk mengurangi PMKS jalanan di ibukota adalah dengan menempatkan petugas non PNS yang berasal dari masyarakat untuk menghalau PMKS serta membantu merujuk PMKS ke panti sosial

Dinas Sosial

Jumlah dokumen studi dan kajian demografis dan sosiologis tentang kelompok PMKS

Implementasi 1 dokumen Implementasi Implementasi Implementasi Implementasi Implementasi Implementasi Implementasi Dinas Sosial

1 13 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial

Jumlah Gedung Panti Sosial yang layak

27 (45 lokasi) 20 (25 lokasi) 22 (35 lokasi) 25 22 88% 27 (45 lokasi) 22 81,5% Jumlah panti sosial saat ini 22 panti yang ada di 45 lokasi. Dari 45 lokasi panti sosial sebanyak 40 sudah layak, sehingga hanya 5 lokasi yang kondisiinya perlu rehab total dan rehab sedang

Dinas Sosial

Jumlah Gedung Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) yang dapat difungsikan

134 77 87 100 87 87% 134 96 71,6% Tahun 2016 tidak ada alokasi anggaran untuk rehab SKKT

Dinas Sosial



310




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

1 13 03 Program Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Jumlah lembaga Sosial yang aktif dalam penyelenggaraan urusan Sosial

2.209 1.016 1.502 2.000 1502 75% 2.209 1.502 68% Tahun 2016 dan 2017 tidak ada anggaran pelatihan pengurus lembaga sosial hanya ada penilaian lembaga berprestasi

Dinas Sosial

Jumlah tenaga kesejahteraan Sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan urusan Sosial

21.652 11000 13987 17000 13987 82,28% 21.652 13987 64,6% Tahun 2016 dan 2017 tidak ada anggaran pelatihan pengurus tenaga kesejahteraan sosial hanya ada penilaian tenaga kesejahteraan sosial berprestasi

Dinas Sosial

persentase masyarakat dan dunia usaha yang peduli terhadap permasalahan dan pembangunan kesos di DKI Jakarta

7.5% 0% 0% 7% 0 0% 7.5% 0 #VALUE! Dinas Sosial tidak ada mempunyai anggaran untuk melakukan survey tentang kepedulian masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan kesos

Dinas Sosial

1 13 04 Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial

Jumlah keluarga miskin yang dapat hidup mandiri

96.951 21.924 26.644 70000 26244 37% 96951 34644 35,7% Tidak adanya alokasi anggaran di 2016 dan 2017 untuk UEP Keluarga Miskin Membutuhkan anggaran yang besar serta kondisi SDM yang terbatas

Dinas Sosial

Jumlah PMKS potensial yang mampu hidup mandiri

10.641 6895 9005 8000 9005 112,56% 10641 9005 84,6% Tidak adanya alokasi anggaran di 2016 dan 2017 untuk UEP PMKS

Dinas Sosial

1 13 05 Program Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial

Respontime penanggulangan bencana

3 jam 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam Target dapat tercapai, alokasi anggaran untuk penanganan bencana sesuai dengan usulan kebutuhan Dinas Sosial

Dinas Sosial

Persentase korban bencana alam yang mendapat perlindungan sosial

100 100 100 100 100 100% 100 100 100% Target dapat tercapai, alokasi anggaran untuk penanganan bencana sesuai dengan usulan kebutuhan Dinas Sosial

Dinas Sosial

Jumlah PMKS non potensial yang mendapat jaminan sosial

1.937 690 690 1500 0 0% 1937 0 0 Tahun 2016 dan 2017 tidak adanya alokasi anggaran untuk jaminan sosial penyandang disabilitas

Dinas Sosial

1 14 URUSAN KETENAGAKERJAAN

1 14 01 Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

persentase pencari kerja yang ditempatkan

85% 39.969 orang

70% 22.533 orang

26.927 orang 80% 34.157 orang

23.335 orang 68% 85% 39.969 orang

23.335 orang 58% Disnakertrans



311




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

persentase pencari kerja yang memperoleh informasi kesempatan kerja

93% 190.537orang

78% 252.641 orang

164.181 orang 88% 181.464 orang

9.097 orang 5% 93% 190.537orang


1 14 02 Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

Persentase tingkat produktifitas tenaga kerja

85% 5.414 orang

76% 4.736 orang

3.410 orang 82% 5.248 orang

5.250 orang 100% 85% 5.414 orang


1 14 03 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Persentase Perusahaan yang wajib menyelenggarakan program perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja

75% 35.453 perusahaan

63% 28.312 perusahaan

31.584 Perusahaan

71% 34.171

perusahaan

69.497 Perusahaan

203% 75% 35.453

perusahaan

69.497 Perusahaan

196% Disnakertrans

1 14 04 Program Penguatan sistem dan fasilitas pendukung pusat pelatihan kerja

persentase jumlah lulusan Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang ditempatkan

80% 5.540 orang

74% 4.394 orang

3.410 orang 78% 5.248 orang

3.675 orang 70% 80% 5.540 orang


1 14 05 Program peningkatan sarana, prasarana ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

persentase Jumlah Transmigran yang ditempatkan

85% 25 orang

79% 10 orang

20 orang 83%50 orang

39 orang 78% 85% 25 orang

25 orang 100% Disnakertrans

1 15

URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1 15 01

Program Peningkatan Usaha Koperasi

persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif

6.400 96 376 5 %256

4,03 %206

80,46% 5% 5% 90,00% Dinas KUKMP

persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi

8.200.000.000.000 7.300.000.000.000 2.400.000.000.000 5%330000000000

68.18%4,500,000,000,00

0

100% 5%8,200,000,000,00

0

5% 100,00% Dinas KUKMP

1 15 02

Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi

Jumlah Koperasi pedagang pasar, koperasi pedagang lokbin dan Koperasi PKL yang berfungsi

160 3 22 40 3 7,5% 40 4 10,0% Dinas KUKMP

persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Baru

9.515 66 96 5 %381

2.69 %205

53% 5%9515

0 60,00% Dinas KUKMP



312




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Jumlah Pengelola Koperasi Yang mengikuti Diklat dan Bintek

9.582 362 330 1.000 160 16% 1.000 400 40,00% Dinas KUKMP

1 15 03

Program Pemberdayaan UMKM

Jumlah pengelola UKM yang mengikuti pelatihan Diklat & Bimtek

11.060 290 285 2.000 450 23% 2.000 500 25,00% Dinas KUKMP

berkurangnya PKL/Usaha Mikro yang diluar binaan

62% 5% 1,83% 5% -0,1462 0% 5% 1% 20,00% minus (-) artinya PKL / Usaha Mikro yang diluar Binaan berkurang

Dinas KUKMP

Jumlah UMKM mandiri/dibina

66.142 5.198 3.857 5 %350

-0,5284 0% 5%66,142

0 20,00% Mengalami penurunan yang sangat significant karena UPDB PEMK dibubarkan sehingga tidak ada

pemanfaat dana bergulir

Dinas KUKMP

1 15 04

Program Penyediaan Dana Bergulir dan Kemitraan Koperasi dan UMKM

persentase Peningkatan Jumlah Dana Bergulir yang Disalurkan

Rp467.646.687.618 17.168.000.000 5.943.000.000 10% 0 0% 10%467,646,687,618

0 0,00% UPDB PEMK sudah dibubarkan, jadi tidak ada penyaluran dana bergulir

Dinas KUKMP

persentase Peningkatan Jumlah Pemanfaat dana bergulir (Usaha Mikro Kecil/UMK)

177013 4.481 1.268 10% 0 0% 10 %177013

0 0,00% UPDB PEMK sudah dibubarkan, jadi tidak ada penyaluran dana bergulir

Dinas KUKMP

1 15 05

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM

persentase peningkatan luas ruang untuk pedagang kaki lima (m2) di lokasi binaan dan lokasi sementara

402000 (200) (4.468) 20% 0,047 0% 20 %402000

0 25,00% Dinas KUKMP

Tersedianya peraturan untuk menampung pedagang informal pada lokasi perkantoran

4 0 0 1 0 0% 1 1 100,00% Dinas KUKMP

Jumlah lokasi terpadu Usaha Mikro, Kecil/PKL

5 0 1 1 8 100% 1 5 100,00% Dinas KUKMP

1 16URUSAN PENANAMAN MODAL



313




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

1 16 01

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Jumlah Proyek PMA dan PMDN PMA : 1500 proyek PMA : 3779

proyekPMA : 1468

proyekPMA : 1425

proyekPMA : 6751

proyek 100% PMA : 1500 proyek

PMA : 850 proyek 57% Dinas Penanaman

Modal dan PTSP

PMDN : 100 proyek PMDN : 167 proyek

PMDN : 90 proyek PMDN : 98 proyek PMDN : 463

proyek 100% PMDN : 100 proyek

PMDN : 50 proyek 50% Dinas Penanaman

Modal dan PTSP

1 16 02Program Peningkatan Kinerja BUMD

Jumlah Setoran PAD dari BUMD

3% dari PAD 1,48% dari PAD 0,8% dari PAD 2% dari PAD 0,84% dari PAD 42,00 3% dari PAD 1,09% dari PAD Data realisasi PAD tahun 2016 masih dalam proses perhitungan

oleh BPKD


1 16 03

Program Pelayanan Penanaman Modal

Persentase pelayanan perijinan/ non perijinan yang tepat waktu 100% - 85% 100% 99% 99% 100% 100% 100% Dinas Penanaman

Modal dan PTSP

1 16 04

Program Peningkatan Investasi

Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN

PMA : Rp. 63,94 Triliun




PMA : Rp. 45,196 Triliun 76% PMA : Rp. 63,94

TriliunPMA : Rp.45

Triliun 70% Dinas Penanaman Modal dan PTSP

PMDN : Rp. 13,97 Triliun




PMDN : Rp. 12,2169 Triliun 94% PMDN : Rp.

13,97 TriliunPMDN : Rp. 10

Triliun 72% Dinas Penanaman Modal dan PTSP

terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

1 sistem - 1 sistem 1 sistem 1 sistem 100% 1 sistem 1 sistem 100% Dinas Penanaman Modal dan PTSP

1 16 05

Program Peningkatan Pengawasan Pengendalian Penanaman Modal

Jumlah Perusahaan yang Ditinjau Penggunaan Perizinannya

8.700 Perusahaan (akumulasi 2013-

2017)

1.811 Perusahaan

1.825 Perusahaan 2.000 Perusahaan 2376 Perusahaan 100% 2.200

Perusahaan1200

Perusahaan 54,55% Dinas Penanaman Modal dan PTSP

1 17 URUSAN KEBUDAYAAN

1 17 01 Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya

Jumlah penerima penghargaan pelaku maupun pemerhati kebudayaan

750 orang pelaku seni





71,43 150 orang pelaku seni


97,33% Pemberian penghargaan kepada pelaku Seni dilaksanakan melalui kegiatan Anugerah Budaya,yang

rutin dilaksanakan tiap tahun.

Disparbud

1 17 02 Program Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan

Jumlah perlindungan dan pengembangan kebudayaan Betawi secara adaptif

28 Jenis pendokumentasian seni budaya yang hampir punah dan

20 jenis pengembangan

seni budaya betawi

5 Jenis pendokumentasia

n seni budaya yang hampir

punah



punah

5 Jenis pendokumentasian seni budaya yang

hampir punah



punah

0,80 5 Jenis pendokumentasia


punah

26 Jenis pendokumentasian seni budaya

yang hampir punah

92,85% Pendokumentasian seni budaya yang hampir punah dilaksanakan melalui kegiatan Eksperimentasi

Seni Budaya Betawi, Tahun 2016 telah mendapat piagam

penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Warisan Tak

Benda Indonesia

Disparbud



314




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Jumlah pemanfaatan pusat kebudayaan di 5 (lima) wilayah dan Kepulauan Seribu

61 Lokasi Pusat Kebudayaan





42,00 61 Lokasi Pusat Kebudayaan

21lokasi pusat kebudayaan

34,42% Jumlah pemanfaatan pusat kebudayaan di 5 (lima) wilayah dan Kepulauan Seribu relatif tidak ada

penambahan.

Disparbud

1 17 03 Program Peningkatan Pelaku dan Kelembagaan Kebudayaan

Jumlah event seni budaya yang diselenggarakan oleh sanggar budaya binaan

387 86 54 62,79 129 376 97,15% Event seni budaya yang melibatkan sanggar kesenian berada di 5 wilayah kota termasuk hasil

penyelenggaraan pelatihan pada sanggar-sanggar di Balai Latihan

Kesenian

Disparbud

Jumlah pelaku kebudayaan yang mendapatkan wawasan dan ketrampilan

4500 pelaku kebudayaan




1.890 pelaku kebudayaan

217,24 900 pelaku kebudayaan

4.597 Pelaku Kebudayaan

102,00% Pelaku seni yang mendapatkan wawasan dan keterampilan

dilakukan melelui pelatihan yang diselenggarakan oleh Unit Pusat

Pelatihan Kesenian

Disparbud

Jumlah temu budaya 67 temu budaya 5 temu budaya 5 temu budaya 17 temu budaya 6 temu budaya 35,29 20 temu budaya 29 temu budaya 34,91% Temu budaya yang dilaksanakan berupa misi kesenian baik di dalam

maupun luar negeri

Disparbud

Jumlah balai rakyat yang difungsikan sebagai pusat kegiatan sosial budaya

473 balai rakyat 43 balai rakyat 43 balai rakyat 258 balai rakyat 196 balai rakyat 75,96 129 balai rakyat 206 balai rakyat 43,55% Balai rakyat yang difungsikan sebagai pusat kegiatan sosial

budaya termasuk didalamnya adalah RPTRA di 5 wilayah kota dan

Kabupaten Kep. Seribu

Disparbud

1 17 04 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan

Jumlah Kawasan yang dikembangkan

4 Kawasan 4 Kawasan 1 Kawasan 4 Kawasan 4 Kawasan 100,00 4 Kawasan 4 kawasan 100,00% kawasan yang dikembangkan sebagai sarana dan prasana

kebudayaan antara lain kawasan PKJ TIM, Kota Tua, PBB Setu

Babakan, dan Kep. Seribu

Disparbud

Jumlah pengunjung wisata di 4 kawasan pengembangan budaya

15.037.755 Pengunjung


3,097,161 Pengunjung



101,18 3.606.293 Pengunjung

3860000 105,00% jumlah pengunjung ke kawasan yang dikembangkan sebagai sarana dan prasana kebudayaan antara lain kawasan PKJ TIM, Kota Tua, PBB

Setu Babakan, dan Kep. Seribu

Disparbud

Persentase penataan kawasan kota tua pada zona inti dan zona 1

100% 8,74% 18,27% 27,18% 16,8% 74,07 38,83% 42,81% 42,81% Penataan kawasan kota tua pada zona inti dan zona 1 dimaksudkan

adalah penataan Museum pada zona inti terdiri dari penataan Museum Sejarah, Museum Wayang, dan Museum seni Rupa dan Keramik

Disparbud

Jumlah bangunan yang terkonservasi dan termanfaatkan

25 bangunan 3 bangunan 4 bangunan 8 bangunan 12 bangunan 66,67 9 bangunan 22 bangunan 88,00% Jumlah bangunan yang terkonservasi dan termanfaatkan terdapat di 5 kawasan destinasi

termasuk di Pulau Onrust

Disparbud



315




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

1 17 05 Program Pengembangan Promosi dan Informasi Kebudayaan

Jumlah penyelenggaraan/keikutsertaan event promosi kebudayaan tingkat nasional di jakarta

58 event festival budaya nasional

dan daerah


dan daerah


dan daerah


dan daerah


dan daerah

50,00 13 event festival budaya nasional

dan daerah


dan daerah

75,86% Penyelenggaraan/keikutsertaan event promosi kebudayaan tingkat nasional di jakarta dilaksanakan sendiri oleh Disparbud, dan juga

dilaksanakan bekerjasama dengan pihak swata.

Disparbud

Jumlah event seni budaya yang diselenggara-kan

110 event kegiatan seni budaya

nasional

14 event kegiatan seni

budaya nasional


budaya nasional

23 event kegiatan seni budaya

nasional

21 event 86,96 24 event kegiatan seni budaya

nasional


budaya nasional

140,10% Event kegiatan seni budaya nasional berupa festival seni budaya

diselenggaran oleh SKPD/UKPD Dinas dan Pariwisata dan

Kebudayaan.

Disparbud

Jumlah event seni budaya betawi di ruang publik secara periodik

3820 event 258 event 42 event 832 event 91 event 10,93 915 event 660 Event 17,27% Target Event seni budaya betawi di ruang publik secara periodik,

ditetapkan terlalu tinggi dan tidak rasional, sehingga target tidak

mungkin dapat dicapai.

Disparbud

1 18 URUSAN OLAHRAGA DAN PEMUDA

1 18 01 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Persentase pemuda yang dilatih sehingga mandiri dan berdaya saing

25 14 15,01 22 25 Dinas Olahraga dan Pemuda

Jumlah anggota Pramuka yang aktif

305.150 orang 336.415 orang 1.135.522 orang 287.200 orang 305.150 orang Dinas Olahraga dan Pemuda

Persentase Gugus Depan Pramuka yang aktif

95 70 80 90 95 Dinas Olahraga dan Pemuda

1 18 02 Program Pembinaan Olahraga Prestasi

Prestasi Olahraga yang diraih DKI Jakarta pada single event dan multi event

Juara Umum PON XIX/2016, Juara Umum POMNAS

dan POPNAS Tahun 2013, 2015

dan 2017

Juara Umum POMNAS XIV ;

Juara II POPNAS XIII

Juara Umum PON XIX

Juara Umum POMNAS XV ; Juara Umum POPNAS XIV

Dinas Olahraga dan Pemuda

1 18 03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda

Jumlah Gelanggang Remaja yang memenuhi standar




316




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Jumlah Kecamatan yang memiliki Gelanggang Remaja Kecamatan


Jumlah Gelanggang Olahraga yang memiliki fasilitas sesuai standar


Jumlah Stadion Olahraga yang beroperasi


Jumlah Pengguna Fasilitas Olahraga dan Pemuda

5.232.310 4.530.425 4.825.381 4.983.152 5.232.310 Dinas Olahraga dan Pemuda

1 18 04 Program Pengembangan Olahraga

Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)


Frekuensi Event Olahraga Rekreasi (per Bulan )

14 kali 8 kali 10 kali 12 kali 14 kali Dinas Olahraga dan Pemuda

1 19 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1 19 01 Program Pengembangan wawasan kebangsaan

Cakupan Ormas Etnis dan Keagamaan yang memperoleh pengembangan wawasan kebangsaan

48 Ormas Etnis, 10 Ormas Keagamaan

44 ormas dan 8 ormas

keagamaan




89% 48 Ormas Etnis, 10 Ormas

Keagamaan


100% Bakesbangpol

Cakupan Sekolah yang memperoleh pengembangan wawasan kebangsaan

300 Sekolah 50 Sekolah 50 sekolah 50 sekolah 50 sekolah 100% 50 sekolah 50 sekolah 100% Bakesbangpol

1 19 04 Program Pendidikan Politik Masyarakat

Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilu Gub/Wagub

Pemilu legislatif dan pilpres 70,67% ;

Pemilu legislatif dan pilpres 70,65%

Bakesbangpol



317




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Pemilu Gub/Wagub 71,71%



100% Partisipasi Pemilih Meningkat Bakesbangpol

Cakupan penduduk DKI Jakarta yang memiliki Hak pilih memperoleh informasi pemilu

25%dari data DP4 (Fokus pada

pemilih pemula)

4050 orang dari jumlah pemilih

pemula ± 5000 orang / 81%

2,5% dari data DP4 (Fokus pada pemilih pemula)

5%dari data DP4 (Fokus pada

pemilih pemula)

4400 orang dari jumlah pemilih pemula (± 5000 orang)

88% 5%dari data DP4 (Fokus pada

pemilih pemula)

5000 orang dari jumlah pemilih pemula (± 5000 orang)

100% Bakesbangpol

1 19 05 Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik

Berkurangnya potensi konflik di kalangan masyarakat

10 Konflik 19 Konflik 16 Konflik 13 Konflik 13 Konflik 100% 10 Konflik 10 Konflik 100% Bakesbangpol

1 19 08 Program Penguatan Hubungan Kelembagaan

Meningkatnya jumlah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang terdaftar dan mandiri

30 Ormas dan 125 LSM yang mandiri dari jumlah Ormas

dan LSM yang terdaftar

5 dari 370 Ormas dan 20 dari 638

LSM yang terdaftar


LSM yang terdaftar


LSM yang terdaftar


LSM yang terdaftar

100% 5 dari 370 Ormas dan 25 dari 638

LSM yang terdaftar

5 dari 370 Ormas dan 25 dari 638 LSM yang terdaftar

100% Bakesbangpol

Cakupan fasilitasi partai politik yang mendapatkan kuota kursi di legislatif

100% Partai politi yang memperoleh Kuota Legislatif yang difasilitasi

90% Partai Politik difasilitasi

80% Partai Politik difasilitasi

100% Partai politi yang memperoleh Kuota Legislatif yang difasilitasi

9 Partai politikyang memperolehKuota Legislatifyang difasilitasi

90% 100% Partai politi yang memperoleh Kuota Legislatif yang difasilitasi

100% Partai politi yang

memperoleh Kuota Legislatif yang difasilitasi

100% Partai PPP diharapkan tahun 2017 sudah tidak dualisme kepemimpinan agar capaian 100%

Bakesbangpol

1 20 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

1 20 01 Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Perda yang dievaluasi

50 evaluasi Perda3 Evaluasi Perda 11 Evaluasi

Perda 33 Evaluasi Perda 5 Evaluasi Perda 15%50 evaluasi Perda

0 57% Biro Hukum

Jumlah Ranperda hasil evaluasi yang disempurnakan

20 Penyempurnaan Ranperda hasil Evaluasi

3 Ranperda hasil evaluasi

4 Ranperda hasil evaluasi

5 Penyempurnaan Ranperda hasil evaluasi

5 Penyempurnaan Ranperda hasil evaluasi

100%

5 Penyempurnaan Ranperda hasil Evaluasi

8 Penyempurnaan Ranperda hasil

Evaluasi 100%

Biro Hukum

10 Raperda 2 Raperda 2 Raperda Biro Hukum

Jumlah Pergub yang dievaluasi

80 Evaluasi Pergub 7 Evaluasi Pergub

61 evaluasi pergub

20 Evaluasi Pergub

5 Evaluasi Pergub

25%20 Evaluasi Pergub

8 Evaluasi Pergub

100% Biro Hukum

Jumlah Ranpergub hasil evaluasi yang disempurnakan

30 Penyempurnaan Rapergub hasil

evaluasi

61 Ranpergub hasil evaluasi

10 Penyempurnaan Rapergub hasil evaluasi

10 penyempurnaan Ranpergub hasil Evaluasi

100% 10 Penyempurnaan Rapergub hasil

evaluasi

10 Penyempurnaa Ranpergub Hasil Evaluasi

100% Biro Hukum



318




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

12 Rapergub 3 Rapergub 3 Rapergub Biro Hukum1 20 2 Program Koordinasi

Kebijakan PerekonomianPenetapan Marunda sebagai Kawasan Ekonomi Khusus

KEK Marunda Beroperasi

Pembangunan KEK Marunda

- 0 1. Pembangunan KEK Marunda2. Penunjukan Badan Usaha

untuk Pengelolaan KEK

Marunda

- 0 1. KEK Marunda belum dapat ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah 2. Persyaratan menjadi KEK belum terpenuhi

Biro Perekonomian / Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Jumlah Kajian Ketahanan Pangan

3 Dokumen 0 0 0 2 laporan 0,6667 1 (satu) dokumen Evaluasi Pola

Distribusi Pangan di DKI Jakarta

1 laporan 100% Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

Jumlah Laporan Koordinasi Penataan PKL

5 Laporan Koordinasi

1 Laporan 4 laporan 0,8 1 Laporan 1 laporan 1 Dinas KUKMP

Jumlah Kajian Transportasi

5 Kajian 0 0 1 Kajian 2 laporan 1 1 Kajian 5 laporan 1 Tahun 2016:1. Survey Capaian SPM

Transjakarta

Dinas Perhubungan

Jumlah Kajian Ekonomi Makro/Mikro

5 Kajian 1 laporan 1 laporan 1 Kajian 1 laporan 100 1 laporan 5 laporan 100 Biro Perekonomian

Jumlah Laporan Koordinasi Monitoring Revitalisasi Pasar-Pasar Tradisional yang dikelola oleh PD Pasar Jaya




Perlu kejelasan siapa yang melaksanakan monitoring

BP BUMD

Jumlah Laporan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan perijinan dan non perijinan bidang perekonomian di Provinsi DKI Jakarta


1 laporan 1 laporan 1 Laporan Koordinasi

1 laporan 100 1 laporan 5 laporan 100 Biro Perekonomian



319




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

1 20 03 Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah

Tersusunnya dan Terlaksananya Implementasi Kebijakan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan

Pengendalian Pelaksanaan Program Penguatan Kecamatan Kelurahan

Pengendalian Pelaksanaan Program Penguatan Kecamatan Kelurahan120 Kecamatan

38,59 % Evaluasi Pelaksanaan Program Penguatan Kecamatan Kelurahan

Pengendalian Pelaksanaan Program Penguatan Kecamatan Kelurahan

100% Pembinaan kepada Aparat Kecamatan/Kelurahan tentang kebijakan-kebijakan bidang pemerintahan (didukung anggaran Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, Kegiatan Peningkatan Adm. Kantor

Biro Tapem

Penyesuaian jumlah kelurahan, sesuai dengan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik

Rancangan kebijakan penataan wilayah kelurahan

- - implementasi kebijakan penataan wilayah kelurahan - - Berhenti Di Naskah Akademis di

Tahun 2015

Biro Tapem

pelaksanaan PATEN

Terbitnya Perda No. 12 Tahun 2013 tentang

PTSP

Implementasi PTSP di 318

outlet pelayanan

pelaksanaan PATEN


outlet pelayanan 100% pelaksanaan

PATEN


outlet pelayanan.Pada tahun 2017

jumlah outlet pelayanan PTSP menjadi 316, hal ini dikarenakan

telah dihapuskankan

oulet PTSP Kec. Kep. Seribu

Utara dan outlet PTSP Kec. Kep. Seribu Selatan.

100% Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Tersusunnya dan Terlaksananya Implementasi Kebijakan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan

Perda RT/RW, Pergub Pendukung

Pergub Pendukung

Pergub Pendukung /

Kepgub Pendukung

80% Pergub Pendukung Pembahasan Perda RT/RW

tergantung penjadwalan pada BalegdaDidukung Anggaran Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, Kegiatan Peningkatan Adm. Kantor

Biro Tapem

1 20 04 Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia

Jumlah Penanganan Perkara di Pengadilan

200 perkara 54 Perkara 42 perkara 40 perkara 74 Perkara 185% 40 perkara 40 perkara 100% Biro Hukum



320




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Jumlah Penanganan Sengketa Pertanahan dan Asset Pemda Secara Internal (terselenggaranya mediasi Sengketa Pertanahan dan Asset di Luar Pengadilan)

1500 sengketa 318 Sengketa 437 sengketa 250 sengketa 250 sengketa 100% 318 Sengketa 177 sengketa 100% Biro Hukum

Jumlah Penyuluhan Hukum Terpadu

500 Aparatur 350 Aparatur 200 Aparatur 100 Aparatur 0 Aparatur 0% 100 Aparatur 0 0% Biro Hukum

Peningkatan Pengetahuan Hukum Aparat dan Masyarakat

1.000 Masyarakat 570 Masyarakat 600 Masyarakat 200 Masyarakat

200 Masyarakat

100% 200 Masyarakat 200 100% Biro Hukum

1 20 05Program Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial

Jumlah kebijakan kesehatan, sosial dan pemberdayaan yang disusun

13

25 Kebijakan (Pergub, Ingub,

Kepgub dan Perda)

22 Kebijakan (Pergub, Ingub,

Kepgub dan Perda)

13 36 276,92% 13 13 100%

Biro Kesos

1 20 06Program Peningkatan Kerjasama Antardaerah dan Luar Negeri

Jumlah Keanggotaan dan Partisipasi Daerah Dalam Organisasi Internasional

11 Organisasi internasional




10 Organisasi internasional 100% 11 Organisasi

internasional20 Organisasi internasional 182% Biro KDH dan KLN

1 tuan rumah kegiatan

internasional


internasional


internasional


internasional - 0% Tidak ada target


internasional100% Biro KDH dan KLN

18 event internasional




37 event internasional 247% 16 event

internasional56 event

internasional 350% Biro KDH dan KLN

Jumlah kerjasama Sister City

Jakarta memiliki 24 Sister City 1 calon sister city 1 calon sister city 1 calon sister city 2 calon sister city 200% 1 calon sister city 1 calon sister

city 100% Biro KDH dan KLN

9 isu Kerjasama 9 isu Kerjasama 9 isu Kerjasama 9 isu Kerjasama 9 isu Kerjasama 100% 9 isu Kerjasama 9 isu Kerjasama 100% Biro KDH dan KLN

Sister City Jakarta aktif sebanyak 10

2 kota aktif melaksanakan

program


program


program


program133%


program


program233% Biro KDH dan KLN

Meningkatnya hubungan Sister

City Jakarta

Kunjungan 6 Sister City



Kunjungan 5 Sister City 125% Kunjungan 4

Sister CityKunjungan 6

Sister City 150% Biro KDH dan KLN

Terjalin hubungan pemuda Jakarta dengan pemuda internasional dan promosi seni dan budaya Jakarta

Rencana International Youth Program Daerah Prov. DKI Jakarta

16 peserta 25 peserta - 0% 25 peserta 16 peserta 64%

Pelaksanaan Jakarta International Youth Program tidak dilaksanakan setiap tahunnya karena tergantung kesiapan peserta mitra kerjasama luar negeri dan manfaatnya secara langsung bagi Pemerintah Daerah

Biro KDH dan KLN



321




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Kesepakatan 3 Bidang Kerjasama dengan daerah perbatasan Jakarta meliputi Baku Mutu Air, Transportasi dan RTH

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Perjanjian Kerjasama antarapemerintah Provinsi DKI Jakartabersama Bodetabekjur, ProvinsiLainnya dan Lembaga/Badan

Biro Tapem

1 20 7

Program Koordinasi Kebijakan Pendidikan dan Olahraga serta Pembinaan Mental Siritual

Jumlah kebijakan Pendidikan, Olahraga dan Pemuda, Perpustakaan dan Kearsipan yang disusun

21 15 8 24 28 117% 21 21 100% Biro Dikmental

Persentase Jamaah haji yang mendapatkan tambahan layanan katering, transportasi, danposko kesehatan haji

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Biro Dikmental

7891 jamaah haji 5668 jamaah haji

5668 jamaah haji

5735 jamaah haji 5735 jamaah haji

100% 7891 jamaah haji 7891 jamaah haji

100% Biro Dikmental

1 20 8Program Koordinasi Kebijakan Prasarana dan Sarana Kota

Terlaksananya koordinasi yang intensif dan efektif

100% 100% 100% Biro PKLH

Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi

32 Dokumen Laporan

Pelaksanaan Koordinasi (4

Laporan triwulan x 8 subbag)

32 Dokumen Laporan

Pelaksanaan Koordinasi (4

Laporan triwulan x 8 subbag)

Biro PKLH

Tersedianya data yang diperlukan dalam perumusan kebijakan

10 Buku Harga Satuan Bidang Jasa Konstruksi



Biro PKLH

Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang terbit

3000 IUJK 600 IUJK 600 IUJK Biro PKLH



322




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

1 20 9Program Koordinasi Kebijakan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Terlaksananya koordinasi yang intensif dan efektif

100% 100% 100% Biro PKLH

Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi

100% 100% 100% Biro PKLH

Terkumpul dan terolahnya data yang diperlukan dalam perumusan kebijakan

100% 100% 100% Biro PKLH

Tersusunnya laporan hasil monitoring pelaksanaan kebijakan bidang tata ruang dan lingkungan hidup

100% 100% 100% Biro PKLH

1 20 11Program Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Daerah

persentase Berkurangnya keluhan terhadap pelayanan kebersihan, AC, air, lift dan lampu penerangan kantor.

0% 20% 20% 20% 18,60% 93,16% 0% 0% 100% Biro Umum

Lama Penyelesaian tiknet naskah dinas yang ditandatangani Gubernur, Wagub dan Sekda

1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari Biro Umum

persentase Menurunnya kasus tindak kriminal 0% 20% 20% 10% 0% 100% 0% 0 100% Biro Umum

1 20 12

Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur

Terlaksananya penataan kelembagaan perangkat daerah pemerintah DKI Jakarta

Evaluasi Kelembagaan perangkat Daerah

Pergub Organisasi Perangkat Daerah

Tidak ada target Tidak ada target Tidak ada target - Evaluasi Kelembagaan perangkat Daerah

Evaluasi Pergub OTK

100% Program ini hanya memiliki target untuk tahun 2013, 2014 dan 2017

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi



323




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Terlaksananya Penataan Kelembagaan pelayanan Publik

Evaluasi Pelayanan terpadu

Implementasi pelayanan terpadu

Tidak ada target Tidak ada target Tidak ada target - Evaluasi Pelayanan terpadu

Evaluasi Pergub OTK DPMPTSP

100% Program ini hanya memiliki target untuk tahun 2013, 2014 dan 2017


Tertatanya peringkat jabatan, kelas jabatan dan harga jabatan

Evaluasi Jabatan Tidak ada target Tidak ada target Tidak ada target Tidak ada target - Evaluasi Jabatan 100% Program ini hanya memiliki target untuk tahun 2013


1 20 13 Program Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah

Terlaksananya Aktifitas Keprotokolan daerah 1400 acara 2462 acara 2369 acara 1200 acara 2166 acara 181% 1300 acara 2.220 acara 171% Biro KDH dan KLN

1400 agenda 437 Agenda 317 agenda 1200 agenda 498 agenda 42% 1300 agenda 1.652 agenda 31%

Jumlah realisasi tersebut adalah jumlah akumulasi tamu yang difasilitasi (2013 s.d 2016) oleh Biro KDH dan KLN (2016 : 400 agenda) tidak termasuk tamu daerah yang langsung diterima oleh SKPD dan tamu yang diterima diluar jadwal

Biro KDH dan KLN

100% TL Surat Gub/ Wagub/Sekda/ Deputi


100% TL Surat Gub/ Wagub/Sekda /Deputi



100%


100% TL Surat Gub/ Wagub/Sekda/Deputi

100% Biro KDH dan KLN

1 20 14 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Jumlah Raperda yang difasilitasi pembahasan-nya

87 Raperda 18 Raperda 6 Raperda 20 Raperda 8 Raperda 40% 20 Raperda 20 Raperda 100%

Sekretariat DPRD

Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Reses DPRD

12 kali Reses 2 kali Reses 3 kali Reses 3 kali Reses 3 Kali Reses 100% 3 kali Reses 3 Kali Reses 100%Sekretariat DPRD

Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pansus DPRD

36 Pembahasan Pansus

2 Pembahasan Pansus

9 Pembahasan Pansus

7 Pembahasan Pansus 5 Pansus 71% 7 Pembahasan

Pansus7 Pembahasan

Pansus 100%

Sekretariat DPRD

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

106 orang 106 orang Bimtek Tidak dilaksanakan 106 orang 106 orang 100% 106 orang 106 orang 100%

Sekretariat DPRD

100% 70% Bimtek Tidak dilaksanakan 90% 100%

Sekretariat DPRD



324




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

1 20 15 Program Koordinasi Perekonomian Kota/Kabupaten

Terlaksananya koordinasi penataanlokasi usaha kakilima

JP 30 Lokasi Sementara

JP 42 Lokasi Sementara

0 JP 6 lokasi binaan 49 Lokasi Sementara

163% JP 6 lokasi binaan

0 Kota Administrasi Jakarta Pusat

JU 20 Lokasi3 6

JU 4 Lokasi JU 4 Lokasi Kota Administrasi Jakarta Utara

22 lokasi 22 lokasi 22 lokasi 3 lokasi 19 lokasi 0 0 22 lokasi 0 Th 2016 tidak ada anggaranKota Administrasi Jakarta Barat

JS 15 lokasi JS 3 lokasi JS 3 lokasiKota Administrasi Jakarta Selatan

JT 30 lokasi JT 6 lokasi JT 6 lokasiKota Administrasi Jakarta Timur

20 Lokasi 3 6 20 Lokasi 4 100% 3 lokasi 3 100%Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

1 20 16 Program Koordinasi Tata Pemerintahan Kota/Kabupaten

Terlaksananya pembinaan Lembagakemasyarakatan

JP 4.668 RT, 394RW, 394 LMK, 44Karang Taruna

JP 4.420 RT, 384 RW, 384 LMK

JP 4.660 RT, 394RW, 394 LMK

JP 4.668 RT, 394RW, 394 LMK, 44Karang Taruna

JP 4.668 RT, 394RW, 394 LMK,44 KarangTaruna

100% JP 4.668 RT, 394RW, 394 LMK,44 KarangTaruna

JP 4.668 RT,394 RW, 394LMK, 44 KarangTaruna

100% Kota Administrasi Jakarta Pusat

JU 5.027 RT, 431 RW, 431 LMK, 31 Karang Taruna

5.027 RT, 431 RW, 431 LMK, 31 Karang Taruna




Kota Administrasi Jakarta Utara

6.475 RT, 583 RW, 579 LMK, 56

Karang Taruna


6418 RT, 580 RW, 577 LMK, 56 Karang Taruna



0



0

1) Th 2013 terjadi pemekaran RT sebanyak 20 RT dan thn 2014 sebanyak 13 RT2). Data RT dan RW Th 2013 berdasarkan LPPD, Th 2014 berdasarkan Buku Profil 2014 dan LMK berdasarkan SK Walikota No.575 /2014, Th 2015 berdasarkan Buku Profil 2015

Kota Administrasi Jakarta Barat

JS 6.094 RT, 576 RW, 576 LMK, 65

Karang Taruna

JS 6.094 RT, 576 RW, 576 LMK, 65

Karang Taruna

JS 6.094 RT, 576 RW, 576 LMK,

65 Karang Taruna

Kota Administrasi Jakarta Selatan

JT 7.881 RT, 699 RW, 699 LMK, 65

Karang Taruna

JT 7.881 RT, 699 RW, 699 LMK, 65

Karang Taruna

JT 7.881 RT, 699 RW, 699 LMK,

65 Karang Taruna

Kota Administrasi Jakarta Timur

P 1000116 RT, 24 RW, 24 LMK, 6 Karang Taruna





80% P 1000116 RT, 24 RW, 24 LMK, 6 Karang Taruna


80% Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu



325




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

1 20 17 Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota/Kabupaten

Penyuluhan HukumTerpadu

2650 orang 400 600 550 orang 0 0% 550 orang 0 0% Kegiatan tidak diperkenankan untuk dianggarkan sesuai dengan arahan

dari Bappeda Provinsi

Kota Administrasi Jakarta Pusat


500 orang 100 orang 100 orang 0 0 0 0 200 orang 40% Th 2016 tidak ada anggaranKota Administrasi Jakarta Barat

Kota Administrasi Jakarta SelatanKota Administrasi Jakarta Timur

2650 orang 550 300 800

800

100% 1050 1650 62% Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Peningkatan Pengetahuan HukumAparat danMasyarakat

2650 orang 360 250 550 orang 0 0% 550 orang 0 0% Kegiatan tidak diperkenankan untuk dianggarkan sesuai dengan arahan

dari Bappeda Provinsi



500 orang 100 orang 100 orang 0 0 0 0 200 orang 40% Th 2016 tidak ada anggaran





326




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014


550 orang 125 125 125 125 100% 175 375 68% Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Penanganan Perkaradi Pengadilan Tk.Kota/ Kabupaten

125 perkara 13 25 25 perkara 4 perkara 16% 25 perkara 5 perkara 20% Kota Administrasi Jakarta Pusat


125 perkara 7 perkara 11 perkara 25 perkara 14 perkara 24% 25 perkara 16 perkara 38% Th 2016 tidak ada anggaran Kota Administrasi Jakarta BaratKota Administrasi Jakarta Selatan


Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

1 20 18 Program Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kota/Kabupaten

Koordinasi Pelaksanaan Kota/kab Sehat

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kota Administrasi Jakarta Pusat



327




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014


100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Th 2016 bahwa kebutuhan anggaran kegiatan koordinasi di akomodir pada

Bag Umum dan Protokol




100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota/kab








328




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014




100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

1 20 19 Program Koordinasi Pendidikan dan Mental Spiritual Kota/Kabupaten

Koordinasi pelaksanaan BOPdan BOS



100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%Th 2016 bahwa kebutuhan anggaran kegiatan koordinasi di akomodir pada Bag Umum dan Protokol





329




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014



1 20 20 Program Koordinasi Prasarana dan Sarana Kota/Kabupaten

Koordinasi Pemeliharaan Sarana danPrasarana Kota










330




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014


1 20 21 Program Koordinasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan TataRuang danLingkungan HidupKota/Kab



100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% Th 2016 bahwa kebutuhan anggaran kegiatan koordinasi di akomodir pada








331




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

1 20 22 Program Administrasi Umum dan Keprotokolan Kota/Kabupaten

Terlaksananya Keprotokolan TamuKota/Kab

1050 acara 779 1037 1050 1106 105% 1050 acara 1050 105% Kota Administrasi Jakarta Pusat


1.050 1.548 1.230 1.050 1.087 100% 1.050 0% 100% - Kota Administrasi Jakarta BaratKota Administrasi Jakarta Selatan



1 20 22 Program Penataan dan Pengelolaan Ketatalaksanaan Kota/Kabupaten

Jumlah Jenis Perizinan yang dilayani 518 jenis izin 116 jenis izin

518 jenis izin (Pergub 57 /

2014

476 jenis izin (Pergub 7 / 2016

476 jenis izin (Pergub 7 / 2016) 100% 518 jenis izin

476 jenis izin (Pergub 7 /

2016)100% Biro Tapem



332




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

berfungsinya sistem informasi pelayanan publik di PTSP

1) Sistem perizinan berbasis online2) Sudah besifat badan pelayanan terpadu satu pintu3) Melayani 4,3 juta Pemohon4) Tingkat kepuasan masyarakat 80%

1) Sistem Jaringan Lokal2) Masih bersifat "kantor pos"3) 300.000 Pemohon4) Tingkat kepuasan masyarakat 89%

1) Sistem perizinan berbasis online (IPTM, SIUP, IMB)2) Sudah besifat BPTSP3) Melayani 407.706 Pemohon4) Tingkat kepuasan masyarakat 93%

1) Sistem perizinan berbasis online (200 jenis)2) Sudah besifat BPTSP3) Melayani 500.000 Pemohon4) Tingkat kepuasan masyarakat 95%

1) Sistem perizinan berbasis online (60 jenis izin sudah online)2) Sudah besifat BPTSP3) Melayani 4,5 juta Pemohon4) Tingkat kepuasan masyarakat 97,63%

82,5% 1) Sistem perizinan berbasis online2) Sudah besifat badan pelayanan terpadu satu pintu3) Melayani 4,3 juta Pemohon4) Tingkat kepuasan masyarakat 80%

1) Sistem perizinan berbasis online (200 jenis izin online)2) Sudah besifat Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui DPMPTSP3) Melayani 5 juta Pemohon4) Tingkat kepuasan masyarakat 100%

85,5% Dinas Penanaman Modal dan PTSP

1 20 23

Program Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah Kantor Lurah yang memenuhi standar 267 12 9 minimal 6 2 33% minimal 6 2 33% Kantor Lurah sudah semua standar



35 10 12 5 5 100% 1 28 80%Kota Administrasi Jakarta Barat



6 1 2 11

100% 0 0 100%Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu



333




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Jumlah Kantor Camat yang memenuhi standar

44 6 0 0 0% 0 0% Kantor Camat sudah semua standarKota Administrasi Jakarta Pusat


2 1 1 - - - - 2 100%Kota Administrasi Jakarta Barat



2 1 1 00

0% 0 2 100%Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

1 20 25 Program Peningkatan Kapasitas KORPRI

Terbentuknya DP Korpri Tingkat SKPD/UKPD dan BUMD Seluruh

SKDP/UKPD Provinsi dan

Kota/Kabupaten

Tidak ada target

Seluruh SKDP/UKPD Provinsi dan

Kota/Kabupaten

BKD (Sekretariat Korpri)

Penyaluran uang duka wafat bagi pensiun

100% 79% 75% 100% 79% 79% 100% 79% 79% terdapat sebanyak 1337 pemohonBKD (Sekretariat Korpri)

Jumlah anggota yang memperoleh pelayanan/konsultasi hukum

100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

terdapat sebanyak 9 pegawai yang memperoleh pelayanan hukum dan tidak menggunakan anggaran dalam DPA

BKD (Sekretariat Korpri)



334




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

1 20 26Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kecamatan

Terlaksananya Kewenangan Camat sesuai dengan ketentuan

8 kewenangan 8 kewenangan 8 kewenanganTidak Terdapat Di Biro Tata Pemerintahan,, Letaknya Di Walikota/Kabupaten

Biro Tapem

Integritas pelayanan publik 9 8,7 9

Tidak Terdapat Di Biro Tata Pemerintahan,, Letaknya Di Walikota/Kabupaten

Biro Tapem

1 20 27Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan

Terlaksananya Kewenangan Lurah sesuai dengan ketentuan

5 kewenangan 5 kewenangan 5 kewenanganTidak Terdapat Di Biro Tata Pemerintahan,, Letaknya Di Walikota/Kabupaten

Biro Tapem

Integritas pelayanan publik 9 8,7 9

Tidak Terdapat Di Biro Tata Pemerintahan,, Letaknya Di Walikota/Kabupaten

Biro Tapem

1 20 28

Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

4,1 3,4 3,4 4,0 3,4 85,00% 4,1 3,4 82,93%

IPK dapat diperoleh melalui penilaian dari lembaga Transparency International (TI). Dalam penilaian, TI tidak dapat di-request sesuai keinginan obyek penilaian.

Inspektorat

terintegrasinya sistem informasi perencanaan, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan sistem informasi pengawasan pelaksanaan pembangunan

pengembangan sistem informasi pengawasan dan

pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dengan

sistem informasi perencanaan dan sistem informasi

pengelolaan keuangan

Tersedianya Sistem Informasi

Pengawasan 75,00%

Tahun 2017, sedang disempurnakan pengembangan sistem Informasi Pengawasan

Inspektorat

1 20 29Program Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kasus/Khusus)

Tingkat Penyelesaian Kasus PengaduanMasyarakat

85% 70% 84% 80% 96% 120,0% 85% 85% 100%

Inspektorat



335




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

1 20 30 Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Peningkatan penilaian/Predikat LAKIP

A CC CC BB Ada peningkatan dari tahun

sebelumnya

75% A B 75% Dikarenakan belum ada pengumuman resmi dari Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi mengenai hasil penilaian predikat LKIP, maka capaian indikator kinerja Peningkatan Penilaian / Predikat LKIP belum dapat diketahui. Dari hasil sementara penilaian, akuntabilitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semakin baik. Hal ini dikarenakan adanya penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, penjenjangan Perjanjian Kinerja di SKPD, dan telah menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian tahun sebelumnya.

Inspektorat/Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Opini Keuangan Daerah

WTP WDP WDP WTP WDP _ WTP Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2016 belum ditetapkan oleh BPK RI Perwakilan DKI Jakarta

BPKD

Penerapan Zona Integritas Pemprov DKI Jakarta

WBK (2 SKPD) & WBBM

ZI (Zona Integritas)

- WBK (2 SKPD) - - WBK (2 SKPD) & WBBM

- - Belum dapat dicapai karena salah satu syarat WBK & WBBM yaitu dengan Opini Keuangan WTP


1 20 31

Program Percepatan Penyelesaian Tindak lanjut hasil pengawasan / Pemeriksaan

Persentase administrasi / jumlah rekomendasi hasil pengawasan / pemeriksaan yang telah selesai ditindaklanjuti

95% 70% 84% 82% 100% 121,951% 83% 83% 100%

Inspektorat

1 20 31 Program Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jumlah peraturan/regulasi yang mendasari Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

145 35 45 21 95 452% 21 10 47,62% BPKD / BPAD

1 20 32 Program Pengelolaan dan Penataan Aset Daerah

Persentase Aset Daerah yang teridentifikasi dan tercatat

100% 90% 95% 100% 1 100% 100% 100% 100% BPAD

Jumlah bukti kepemilikan aset berupa sertifikat tanah dan bangunan

2969 Bidang 316 Bid (proses surat ukur

10 Bid / 2 sertifikat

100 bid 6 Bidang 6% 100 bid 40 Bid 40% Sertifikasi atas lahan yang nonneraca

BPAD



336




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Jumlah gedung/bangunan dan aset bergerak lainnya yang diasuransikan

1000 1.168 Ged / 642 KDO

1.031 Ged / 1.208 KDO

1000 1054 Ged/1169 KDO

100,00% 1000 84 8.4% Pengasuransian atasgedung/bangunan dan aset bergeraklainnya yang non neraca

BPAD

Persentase perolehan dari hasil pengelolaan aset daerah

100% 100% 100% 100% 0,8904 89% 100% 100% 100% BPAD

1 20 33 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase dokumen APBD yang tepat waktu

100,00% 0,8 0,8 100,00% 1 100% 100,00% 1 1 BPKD

Opini Laporan Keuangan Daerah

WTP WDP WDP WTP WDP _ WTP Opini Laporan Keuangan PemerintahDaerah TA 2016 belum ditetapkanoleh BPK RI Perwakilan DKI Jakarta

BPKD

Persentase penerimaan dari sumber-sumber pendapatan daerah

100,00% 0,48% dari PAD 0,60% dari PAD 100,00% 1 100% 100,00% 1 1 BPKD

1 20 34 Program Pengelolaan Anggaran Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah

Persentase dana hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang terserap

1 0,54 0,98 1 0,9 97% 1 0,9 0,9 BPKD

Persentase pembayaran utang dan bunga pinjaman yang tepat waktu

1 1 1 1 1 100% 1 1 1 BPKD

Jumlah penyertaan modal pemerintah ke BUMD

11,173 Triliun 0,86 1,38 85 Miliar 4.46 Triliun 80.46% 85 Miliar 80,46% 80,46% BPKD

1 20 35 Program Sistem Informasi dan Teknologi Pajak Daerah

Jumlah wajib pajak yang transaksinya dapat dimonitor secara online

14355 4.690 5.238 13.500 3989 29,55% 14355 10237 71% Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Jumlah sistem yang beroperasi secara optimal

10 sistem jenis pajak

4 9 9 14 156% 10 14 1,4 Badan Pajak dan Retribusi Daerah

1 20 36 Program Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah

Jumlah penerimaan asli daerah dari sektor pajak daerah

47,750 Triliun 27,050 Trillun 29,077 Trilliun 40 Triliun 31,608 Trilliun 79,02% 47,750 Triliun 31,707 Trilliun 66,40% Badan Pajak dan Retribusi Daerah



337




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Persentase kesesuaian rencana dengan pencapaian target seluruh jenis pajak

100% 83,23% 85,82 100% 0,954924471 95,49% 100% 90,00% 90,00% Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Jumlah Standar Operation Procedure (SOP) yang tersedia dalam proses pemungutan pajak daerah

100 74 91 90 101 112% 100 111 111,00% Badan Pajak dan Retribusi Daerah

1 20 37 Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah

Jenis pajak yang termonitor dan terevaluasi secara optimal

13 13 13 13 13 100% 13 13 100% Badan Pajak dan Retribusi Daerah

1 20 38 Program Penyusunan Regulasi, Penyuluhan dan Sengketa Hukum Pajak Daerah

Jumlah peraturan perundang-undangan tentang perpajakan daerah yang disusun dan ditetapkan

61 peraturan 15 peraturan 12 peraturan 12 peraturan 10 peraturan 83% 13 peraturan 52 peraturan 100% Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Jumlah peraturan pajak daerah yang tersosialisasi-kan

13 peraturan 13 peraturan 13 peraturan 13 peraturan 13 peraturan 100% 13 peraturan 13 peraturan 100% Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Persentase kasus perpajakan daerah yang terselesaikan

100% 100% 100%) 100% 1 100% 100% 100% 100% Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Persentase penanganan keberatan, pengurangan, keringanan, penghapusan, dan keberatan pajak daerah

10 0% 100% 100% 100% 1 100% 10 0% 100% 100% Badan Pajak dan Retribusi Daerah

1 20 39 Program Pelayanan Pajak Daerah

Jumlah jenis pajak yang mencapai target

13 dari 13 jenis pajak

2 jenis dari 13 jenis pajak




46,15% 13 dari 13 jenis pajak


69,23% Badan Pajak dan Retribusi Daerah



338




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Jumlah gedung layanan pajak mandiri yang tersedia

43 gedung UPPD mandiri

1 6 35 0 0% 43 gedung UPPD mandiri

11 0,255813953 Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Jumlah unit pelayanan pajak yang memperoleh ISO

20 unit pelayanan pajak daerah

1 1 15 0 0% 20 unit pelayanan pajak daerah

5 0,25 Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Jumlah unit pelayanan pajak yang beroperasi sesuai standar layanan

58 unit pelayanan pajak

58 unit pelayanan pajak

58 58 58 100% 58 unit pelayanan pajak

58 100% Badan Pajak dan Retribusi Daerah

1 20 41 Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Terpenuhinya SDMaparatur melaluisistem e-recruitment berbasis CAT(Computer AssistedTest ) sesuai formasijabatan

10.000 orang 788 orang 1.839 orang 2.000 orang 1.694 orang 85% 2.000 orang 6.625 orang 66% Pada tahun 2015 dan 2016Pemprov. DKI Jakarta tidakmendapatkan formasi CPNS Umumdari Kementerian PAN dan RB sertakemungkinan adanya moratoriumpada Tahun 2017 sehingga proyeksirealisasi yang dimasukkan adalahSDM CPNS hasil recruitment gurubantu Tahun 2015 denganmenggunakan CAT.

BKD



339




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Tersedianya sistempromosi dan mutasipegawai secaraterbuka

Lurah, Camat dan Eselon Tertentu

a. 44 Ka. Puskesmas dan267 Ka. Sekolah. b. Jabatan padaBPTSP, denganrincian formasisebagai berikut : Eselon II : 1Jabatan Eselon III : 12jabatan Eselon IV: 321jabatan c. JabatanPimpinan TinggiPratama danJabatan Administrasi, dengan rincianformasi sebagaiberikut: Eselon II : 95jabatan Eselon III : 891Jabatan Eselon IV : 5.522jabatan

a. 1 orangDeputi Gubernur.b. 30 orangkandidat Eselon II (seleksi tahap1) c. 40 orangkandidat Eselon II (seleksi tahap2)

Lurah, Camat dan Eselon Tertentu

a. 91 orangKandidat Potensial Jabatan TinggiPratama.b. 115 orangKandidat Potensial calonCamat. c. 317 orangKandidat Potensial calonLurah.

100% Eselon Tertentu Lurah, Camat dan Eselon

Tertentu

100% Jenis jabatan yang akan diisi melaluimekanisme lelang/ seleksi terbukasangat bergantung pada kebijakanGubernur Pemerintah Provinsi DKIJakarta selaku pembinakepegawaian di Pemerintah ProvinsiDKI Jakarta.

BKD

1 20 42 Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

Jumlah pegawaiyang menerimapenghargaan

200 orang 31 orang 8 orang 45 orang 7 orang 16% 50 orang 83 orang 42% Dengan ditetapkannya PergubNomor 202 Tahun 2015 tentangPenghargaan kepada PNSBerprestasi, jumlah PNS yangdiberikan penghargaan berprestasiberkurang dari 60 orang menjadi 24orang tiap tahunnya.

BKD

Terselenggaranya monitoring dan evaluasi kebijakan TKD

13 kajian 4 kajian 2 kajian 3 kajian 3 kajian 100% 3 kajian 13 kajian 100% BKD

400 SKPD/UKPD 96 SKPD/UKPD 75 SKPD/UKPD 80 SKPD/UKPD 19 SKPD/UKPD 24% 80 SKPD/UKPD 370 SKPD/UKPD

93% BKD

Jumlah pensiun yangtepat waktu dantepat bayar

19.266 orang 2.575 orang 2.173 orang 3.741 orang 3.721 orang 85% 3.728 orang 17.443 orang 91% Dengan diberlakukannya UU No 5Tahun 2014 tentang ASN, terdapatkebijakan perubahan BUP untukjabatan non fungsional guru dari 56tahun menjadi 58 tahun.

BKD



340




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

1 20 43 Program Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Pegawai yang meningkat kompetensinya di Bidang Pengelolaan Keuangan, Barang dan Jasa

450 orang 90 orang 90 orang 90 orang 300 orang 333% 90 orang 720 orang 160% Badan PSDM

300 orang 75 orang 180 orang 60 orang 1.237 orang 100% 60 orang 1522 orang 507% Badan PSDM


Jumlah Pegawai yang meningkat jenjang pendidikan formalnya




341




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Jumlah Pegawai yang meningkat kompetansinya di bidang Manajerial dan Umum


435 orang 90 orang 60 orang 90 orang 150 orang 167% 90 orang 480 orang 110% Badan PSDM339 orang 28 orang 126 orang 120 orang 65 orang 54% 120 orang 249 orang 73% Badan PSDM375 orang 210 orang 0 75 orang 0 0 75 orang 360 orang 96% Badan PSDM


420 orang 390 orang 60 orang 60 orang 90 orang 60 orang 730 orang 174% Badan PSDMJumlah pegawai yang mengikuti peningkatan pelayanan publik


Integritas pelayanan publik

9 8,4 9 Badan PSDM

1 20 44 Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat

Tersedianya sarana dan prasarana diklat (gedung dan fasilitas pendukung)

100% 3 Program dan 15 kurikulum diklat

Capacity Building : 78 orang)

Tidak ada target Tidak ada target Tidak ada target

100% Tidak ada target Tidak ada target Badan PSDM

Sarana Diklat 100 %

0 0 Sarana Diklat 75 %

Pengadaan Sarana Pembelajaran

Pengadaan Sarana Pembelajaran

Sarana Diklat 100 %

0 0 Badan PSDM

Akreditasi Pengelolaan Diklat

131 mata ajar 39 sertifikasi mata ajar

30 sertifikasi mata ajar



30 mata ajar 59 mata ajar 5 mata ajar Badan PSDM

5 Program Diklat Terakreditasi '- (Pim III, Pim IV, Prajab Gol. I dan II, Prajab Gol. III, Barjas)

2 Program (Pim III, IV dan Prajabatan Gol. III)

Tidak ada target 4 program (re akreditasi Barjas, Pim III, IV dan Prajab Gol III

4 program (re akreditasi Barjas, Pim III, IV dan Prajab Gol I, II dan III

5 Program Diklat Terakreditasi '- (Pim III, Pim IV, Prajab Gol. I dan II, Prajab Gol. III, Barjas)

4 terakreditasi 4 terakreditasi Badan PSDM



342




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

TOT Cawid 30 orang dan TOT Khusus 60 orang (mata ajar)

30 orang mengikuti TOT Khusus

30 orang mengikuti Diklat TOT Cawid dan 30 orang mengikuti TOT Mata Ajar

Tidak ada target Tidak ada target Tidak ada target

TOT Cawid 30 orang dan TOT Khusus 60 orang (mata ajar)

90 peserta 360 perserta Badan PSDM

Pengelolaan berbasis ICT

100% 25% 25% Tidak ada target Tidak ada target Tidak ada target

100% 0 0% Badan PSDM

100% 25% 25% Tidak ada target Tidak ada target Tidak ada target

100% 0 0% Badan PSDM

11 Program Diklat 2 modul 5 modul 3 Program Diklat 20 modul 667% 5 Program Diklat 11 modul 32 modul Badan PSDM

1 20 45 Program PeningkatanDisiplin dan KinerjaAparatur DKI

Terlaksananya penilaian kinerjasecara objektif bagipegawai Pemda DKIJakarta

Penyempurnaan 1 (satu) sistem

penilaian e-kinerja pegawai Pemrov

DKI Jakarta

Rancang bangun 1 (satu) sistem penilaian

e-Kinerja pegawai Pemrov

DKI Jakarta


penilaian e-kinerja pegawai

Pemrov DKI Jakarta

- - - Penyempurnaan 1 (satu) sistem


Pemrov DKI Jakarta



Pemrov DKI Jakarta

100% Penyempurnaan sistem e-Kinerjaselesai di Tahun 2015.

BKD

1 20 46 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawaiPemda DKI yangmengikuti seleksiprogram tugasbelajar

1650 orang 250 orang 188 orang 400 orang 500 orang Badan Kepegawaian Daerah

Jumlah pegawaiyang ditingkatkankompetensi Jabatanmelalui konseling

2.285 orang 175 orang 1.318 orang 500 orang 800 orang 100% 500 orang 4.628 orang 100% BKD

22.133 orang 212 orang 857 orang 10.000 orang 6.601 orang 66% 10.000 orang 10.753 orang 49% Badan Kepegawaian Daerah

Tersedianya data potret dan peta kompetensi dari pejabat/pegawai dilingkungan Pemprov DKI Jakarta

Dengan ditetapkannya Perda Nomor 12 Tahun 2014 tentang OPD, BKD Provinsi DKI Jakarta telah melakukan uji kompetensi terhadap 10.033 pegawai pada akhir tahun 2014.Dengan mempertimbangkan masa berlaku hasil uji kompetensi pegawai selama 2 (dua) tahun, maka untuk target capaian Tahun 2016 dan 2017 dinilai akan sulit terealisasi.



343




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

5 peta kompetensi pejabat/ pegawai

pemprov DKI

- 1 Peta dan 1 Standar

Kompetensi

1 peta karir/ kaderisasi pejabat berdasarkan peta

kompetensi

5 standar/kamus kompetensi

Jabatan Struktural/Fungsi

onal

100% 1 peta kebutuhan pegawai

berdasarkan kompetensi

13 peta/standar/ kamus

kompetensi pejabat/ pegawai

pemprov DKI

100% Badan Kepegawaian Daerah

Persentase jabatanstruktural yangmemenuhi standarkompetensi

25% 77% 82% 20% 99% 100% 25% 100% 100% Ratio/prosentase yang ditampilkanmengikuti capaian seleksi terbuka.

BKD

1 20 47 Program Pembinaan danPengembangan Aparatur

Jumlah Rumpunjabatan Fungsionalyang dibina

17 Rumpun Jabatan Fungsional

3 Rumpun Jabatan

Fungsional

7 Rumpun Jabatan

Fungsional

3 Rumpun Jabatan

Fungsional

8 Rumpun Jabatan

Fungsional

100% 3 Rumpun Jabatan

Fungsional

27 Rumpun Jabatan

Fungsional

100% BKD

1 20 47 Program Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Pra Bencana

Jumlah sistem peringatan dini

15 lokasi 0 0 BPBD

jumlah penetapankawasan evakuasibencana minimalberdaya tampung100 pengungsidengan luas minimal1.000 m2

307 lokasi 0 56 lokasi 0 307 lokasi BPBD

Tersedianya gudangbuffer stock

3 lokasi 0 lokasi 6 lokasi 0 3 lokasi BPBD

jumlah taruna siagabencana (tagana)

2.798 0rang 2.050 orang 6.430 orang 2.611 orang 2.798 0rang BPBD

1 20 48 Program Tindakan Kedaruratan Pada saat Bencana dan Pasca Bencana

meningkatnya kapasitas distribusilogistik

3 lokasi 6 lokasi 6 lokasi 3 lokasi BPBD



344




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

1 20 49 Program Pengelolaan Sarana Informatika Pelaporan Bencana

Integrasi Sistemperingatan dini(banjir, kebakaran,putting beliung,gempa, cuacaekstrem, wabahpenyakit)

Sistem peringatan dini (banjir,

kebakaran, putting beliung, gempa, cuaca ekstrem, wabah penyakit)

BPBD

100% 100% BPBD

1 20 52 Program Peningkatan Pencegahan Kebakaran

Jumlah bangunan yang memenuhi sertifikat keselamatan kebakaran

330 gedung 229 gedung 220 gedung 308 gedung 333 gedung 100% 330 gedung 360 gedung 100%

Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan

Jumlah Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) di wilayah rawan kebakaran

30 12 22 25 88 100% 30 90 100%


Jumlah kebakaran dini yang dapat diatasi masyarakat

75 74 67 70 55 78% 75 60 80%


1 20 53 Program Penanggulangan Kebakaran

cakupan pelayananbencana kebakaran (Nasional 2,5km)

90% 100% 100% 90%radius 1.5 km 100 100% 90%

radius 1.5 km 100% 100%


tingkat waktu tanggap kebakaran (response time) 15 menit

82% 100% 100% 81% 98 100% 82% 98% 100%


1 20 54 Program Penyelamatan

persentase jumlah petugas pemadam kebakaran yang berkualifikasi penyelamatan

100% 96% 97% 95% 99 100% 100% 99% 99%


1 20 55

Program Peningkatan Sarana, Prasarana Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Rasio Hidrant Kering terhadap kawasan rawan kebakaran

50/56 5 ( target 20/56 ) 0 40/56 0 0% 50/56 0/56 16%


Rasio Tandon Air terhadap kawasan rawan kebakaran

56/56 0 ( target 20/56) 0 40/56 0 0% 56/56 0/56 5%




345




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Rasio alat pemadam api manual terhadap kawasan rawan kebakaran

112/56 163 ( target 56/56) 0/56 target 112/56 0 0% 112/56 228/56 100%


Peningkatan Rasio pos pemadam kebakaran terhadap jumlah kelurahan

75/267 2 ( target 73/267) 0 74/267 73/267 0% 75/267 73/267 0%


Peningkatan Rasio kantor sektor pemadam kebakaran terhadap jumlah kecamatan

25/44 0 ( target 24/44) 0 25/44 25/44 100% 25/44 25/44 100%


Rata-rata waktu pemadaman kejadian kebakaran

120 Menit 72 Menit 66 Menit 120 Menit 60 100% 120 Menit 120 Menit 100%


Rasio kepemilikan mobil pompa terhadap pos dan sektor pemadam kebakaran

202/104 11 target 187/101 15 197/103 255/102 100% 202/104 255/102 100%


Persentase jumlah mobil pompa yang siap dioperasikan

100% 99% 99% 100% 87% 87% 100% 100% 100%




346




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

1 20 54 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Integrasi pelayanan publik

9 8,4 0 0% 9 0 0%

1. Target merupakan data given.2. DPMPTSP tidak mengetahui cara perhitungan agar mendapatkan hasil seperti yang telah ditargetkan.3. Terkait target pada tahun 2016 sebesar 8,4 dan target pada tahun 2017 sebesar 9, telah dibahas bersama dengan Biro ORB Setda Provinsi DKI Jakarta, dengan hasil Biro ORB Setda Provinsi DKI Jakarta tidak mengetahui cara perhitungannya.4. Setelah dibahas lebih lanjut dengan PTSA Wilayah Kota (sebelum adanya PTSP), target yang ditetapkan pada RKPD 2012-2017 merupakan target yang ditetapkan oleh Ombudsman dengan indikator yang berasal dari mereka (Ombudsman).5. Pelayanan publik di DKI Jakarta bukan hanya dilakukan oleh PTSP saja, akan tetapi dilakukan pula oleh Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dukcapil dan dinas lainnya sehingga untuk indikator Integritas Pelayanan Publik SKPD Penanggung Jawabnya tidak dapat diukur oleh DPMPTSP.


1 20 57 Program Peningkatan Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Tingkat penyelesaian pengaduaan pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman,Keindahan)

80% 69,64% 70% 75% 99% 132% 80% 80% 100% Satpol PP

Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota

60% 80% 0% 55% 0% 0% 60% 60% 100% pada tahun 2015, 2016 dan 2017 capaian nol, dikarenakan realisasi capaian sudah memenuhi target pada tahun 2014

Satpol PP



347




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

1 20 58 Program Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam Menegakkan Peraturan

Jumlah aparat yang memiliki kemampuan Pol PP tingkat dasar

3875 (Satpol PP) 449 peserta (2274 Satpol PP)

0 450 (3.425 satpol pp)

0 0% 450 (3.875 satpol PP)

450 (3.299 Satpol PP)

29% pada tahun 2015, 2016 capaian nihil, dimana kegiatan DIKLAT POL PP Tingkat dasar tidak bisa dilaksanakan karena pada tahun 2014 berdasarkan Pergub No 259 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP tidak ada klausul secara detail terkait pelatihan Pol PP tingkat dasar bagi aparatur Satpol PP. note : pada DPA Tahun Anggaran 2017 jumlah peserta menjadi 480 orang (450 org swakelola dan 30 pengiriman ke BPSDM Kemendagri)

Satpol PP

1 20 59 Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat

Jumlah pos kamling yang aktif

352 pos kamling aktif

44 pos kamling aktif (219 Pos Kamling Aktif)

36 pos kamling aktif (255 Pos Kamling Aktif)

308 pos kamling aktf

0 0% 352 pos kamling aktif

44 pos kamling aktif

47,7% pada tahun 2015, 2016 dan 2017 capaian nihil, dimana kegiatan yang menunjang kegiatan pos kamling tidak dapat di realisasikan karena adanya hasil evaluasi Permendagri Nomor 37 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 penjelasan penganggaran uang untuk diberikan kepada masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan

Satpol PP

Jumlah RW yang masyarakatnya memiliki kemampuan menjaga ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan sekitar

791 RW 136 RW 0 655 RW 0 0% 791 RW 136 RW 51,6% pada tahun 2015, 2016 dan 2017 capaian nihil, dimana kegiatan yang menunjang jumlah RW yang masyrakatnya memiliki kemampuan menjaga ketentraman dan ketertiban umum dilingkungan sekitar dengan nomenklatur kegiatan komunitas RW Peduli Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat Tidak dilaksanakan karena adanya kendala (Permendagri Nomor 37 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 penjelasan penganggaran uang untuk diberikan kepada masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan )

Satpol PP



348




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Berkurangnya potensi konflik di kalangan masyarakat

10 Konflik 13 Konflik 10 konflik data ada di Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta (Target RPJMD Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta)

Satpol PP/perlu penyesuian narasi konflik

1 20 60 Program peningkatan sarana dan prasarana satpol pp

Berfungsinya sarana dan prasarana penunjang operasional satpol pp

1 barak 0 0 pembangunan barak

0 0% 0 0 0% Tidak Adanya aset Pemprov DKI Jakarta berupa Gedung atau tanah yang bisa dimanfaatkan/difungsikan sebagai barak anggota Satpol PP dalam Radius 1 km dari Gedung Balaikota Provinsi DKI Jakarta

Satpol PP



349




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

1 21 URUSAN KETAHANAN PANGAN

1 21 01

Program Pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian akses, harga, promosi, dan distribusi/ pemasaran

Persentase PasokanBeras

100% 100% 100% 1,00 1,03 103,00 100% 100% 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

Persentase PasokanDaging


Persentase PusatDistribusi Ikan


Persentase PusatDistribusi Ayam


Persentase PusatDistribusi Telor danSusu


Persentase PusatDistribusi SayurMayur


Persentase PusatDistribusi Buah-buahan


Skor pola panganharapan

95% n.a 88 93,00 0,836 89,89 95% 1 94,74 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

1 21 02

Program Peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan hasil tanaman pangan & hortikultura

persentase buah dan sayur di pasar tradisional dan pasar swalayan yang tidak mengandung zat kimia atau mikroorganisme yang berbahaya

90 % baik / aman 90,279 % baik/aman

95,90 % baik / aman

88 % baik / aman 91,25 % baik / aman

103,69 90 % baik / aman 90 % baik / aman

100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

Jumlah sertifikat hasil uji hasil tanaman pangan dan hortikultura yang dikeluarkan

7.500 sertifikat

1.426 sertifikat 4.233 sertifikat 1.600 sertifikat 1.904 sertifikat 119,00 1.700sertifikat

1.700sertifikat




350




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

1 21 03

Program Peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan hasil perikanan

persentase ikan dan olahan ikan di pasar tradisional dan pasar swalayan yang tidak mengandung zat kimia atau mikroorganisme yang berbahaya

95 % baik / baik 93,38 % baik / aman

99,11 % baik / baik

94,50 % baik / baik 98,23 % baik / baik

103,95 95 % baik / baik 95 % baik / baik 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

Jumlah sertifikat hasil uji hasil perikanan yang di keluarkan

145.066 sertifikat 10.639 sertifikat (SME)

10.991 sertifikat (SME)

29.320sertifikat

29.052sertifikat

99,09 29.600 sertifikat 29.600 sertifikat 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

1 21 04

Program Peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan produk hewan (kesmavet)

persentase daging dan olahannya yang tidak mengandung zat kimia atau mikroorganis-me yang berbahaya

95 % baik / aman 92% baik/aman 93 % baik / aman 94 % baik / aman 99,88 % baik / aman

106,26 95 % baik / aman 95 % baik / aman


Jumlah sertifikat hasil uji produk hewan yang di keluarkan

75.000 Sertifikat 15.103 sertifikat 15.768Sertifikat

16.000Sertifikat

20.201 Sertifikat 126,26 17.000 Sertifikat 17.000 Sertifikat 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

Jumlah sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang diberikan

110 sertifikat 55 sertifikat 70 sertifikat 100 sertifikat 136 sertifikat 136,00 110 sertifikat 110 sertifikat 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

1 22 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

Jenis Teknologi Tepat Guna (TTG)

yang dikembangkan dan dimasyarakat-

kan



Penduduk

Persentase masyarakat

pengguna teknologi tepat guna (TTG)

yang mandiri



Penduduk



351




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

persentase Pemanfaat Bina

Sosial PPMK yang sudah berusaha/ bekerja setelah mendapatkan

pelatihan

70 30 37 55 - 0,00% 70 60 85,71% Dinas Pemberdayaan,


Penduduk

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Cakupan Anggota Lembaga

Musyawarah Kelurahan yang

aktif terlibat dalam penggerakan

kegiatan gotong royong

2.706 (100 %)

1.207 1.473 2.300 2.672 116,17% 2.706 2.680 99,04% Dinas Pemberdayaan,


Penduduk

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Sarana yang dibangun/direhab melalui dana Bina Fisik Lingkungan

PPMK

17.052 23.738 26.300 14.552 - 0,00% 17.052 16.650 97,64% Dinas Pemberdayaan,


Penduduk



352




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

1 23 URUSAN STATISTIK

Program Statistik Daerah Ketersediaan data statistik daerah

85% 70% 75% 80% 85% Diskominfostat

1 24 URUSAN KEARSIPAN1 24 01 Program Penyelamatan

dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Jumlah Dokumen Arsip Daerah yang diselamatkan

127.130 129.890 161.230 117.130 174.466 148,95% 127.130 176.966 139,20% Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jumlah peristiwa/ tokoh/ pengkisah yang diliput/ diwawancara

1290 750 1.198 1105 1.200 108,60% 1290 1.210 93,80% Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1 24 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kearsipan

Jumlah gedung/depo arsip yang dibangun

9 5 6 9 6 66,67% - 7 77,78% Rencana penambahan 1 Depo Arsip di wilayah Jakarta Timur pada tahun 2017

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jumlah gedung/depo arsip yang dilengkapi dengan laboratorium kearsipan

2 - - - 1 50,00% - 1 50,00% Telah ada laboratorium preservasi kearsipan sederhana, namun belum dilengkapi sarpras laboratorium sesuai standar


1 24 03 Program Pengembangan Kapasitas Penyimpanan Arsip Daerah

Jumlah ruang dan media simpan arsip yang memenuhi standar

517 457 724 517 609 117,79% - 612 118,38% Rencana penambahan 3 ruang arsip pada Depo Arsip Jakarta Timur pada tahun 2017


1 24 04 Program Peningkatan Pelayanan Arsip

Cakupan pelayanan kearsipan bagi lembaga/instansi pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat

4.545 1.430 2.413 3.725 4.878 130,95% 4.545 8.378 184,33% Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jumlah SKPD/UKPD yang menerapkan sistem informasi kearsipan daerah dan jaringan informasi kearsipan daerah (SIKD - JIKD)

51 - - - 10 - - 12 23,53% Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1 25 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



353




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

1 25 01 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Jumlah titik CCTV yang beroperasi dikantor-kantor pemerintah, RSUD, sekolah dan BLK

42 Kecamatan, 42 Puskesmas, kecamatan, 5 RSUD, 6 (Balaikota dan kantor walikota), 261 Kelurahan, 292 Puskesmas Kelurahan, 90 SMU dan SMK negeri, BLK, 89 SMU dan SMK negeri, BLK

0 524 0 89 SMU dan SMK negeri, BLK

Diskominfostat

Integrasi Sistem informasi perencanaan, Pengelolaan keuangan Daerah dan Pengawasan pengelolaan Pembangunan

2 Sub Sistem 2 Sub Sistem 2 Sub Sistem 4 Sub Sistem Diskominfostat

Berfungsinya aplikasi pelayanan publik PTSP Berbasis Teknologi Informasi

provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, kabupaten

provinsi danwilayah kota

provinsi, kota,kecamatan, kelurahan, kabupaten

Diskominfostat

1 25 02

Program Komunikasi, Data dan Informasi Publik

Jumlah aspirasi warga Jakarta yang direspon dari berbagai saluran media

75% 55% 55% 72% 75% Diskominfostat



354




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Tersedianya sarana informasi kepada masyarakat

Media Cetak, Media elektronik, Media

Luar Ruang, Website, Media

Sosial

Media Cetak, Media elektronik,

Media Luar Ruang, Website,

Media Sosial



Media Sosial



Media Sosial



Media Sosial

Diskominfostat

1 25 03

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi

Jumlah titik jaringan wifi dengan kecepatan up to 10 Mbps yang terbangun

125 180 216 125 125 Diskominfostat

Jumlah Titik Lokasi layanan Pemda yang terkoneksi dengan Jaringan komunikasi (Fiber Optic )

Kelurahan 267, Kecamatan 44,

Puskesmas Kecamatan 42,

RSUD 8, Dinas 10

Kelurahan 261, Kecamatan 44,

Puskesmas Kecamatan 42, RSUD 8, Dinas

10

0 0 89 SMU dan SMK negeri, BLK

Diskominfostat

Jumlah Data Center yang berfungsi

1 1 1 1 Diskominfostat

Jumlah Disaster Recovery Center (DRC) yang berfungsi

1 1 1 1 Diskominfostat

1 25 04

Program Peningkatan Pelayanan dan Jasa Pos serta Telekomunikasi

Berfungsinya telpon berbasis Fiber Optic Pemda DKI Jakarta

36 lokasi kantor Pemda DKI Jakarta

3 kantor walikota 0 - Diskominfostat

Tersedianya sarana komunikasi radio Trunking

Pembangunan Network Operation Center (NOC) radio

trunking

0 0 - Diskominfostat

1 25 5 Program Implementasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik

Terlaksananya pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan sistem nasional

100,00% 735 SKPD 100,00% 90 orang 100% 100,00% 180 orang 100,00% BPPBJ

Jumlah pengguna sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang terlatih

4050 orang 655 Orang 700 orang 1.170 orang 146% 700 orang 1.825 orang 261% BPPBJ

1 26 URUSAN PERPUSTAKAAN



355




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

1 26 01 Program pengembangan Budaya Baca

Jumlah pengunjung perpustakaan konvensional dan elektronik

3.471.496 2.647.735 3.006.311 3.155.906 4.192.005 132,83% 3.471.496 5.301.523 152,72% Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jumlah perpustakaan berbasis masyarakat yang dibina

650 189 254 550 137 24,91% 650 89 13,69% Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1 26 02 Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan

Jumlah perpustakaan yang memiliki sertifikat ISO

6 2 4 5 4 80,00% 6 - 0,00% Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jumlah titik layanan perpustakaan keliling


1 26 03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpusakaan

Jumlah perpustakaan yang berstandar nasional


Jumlah perpustakaan kecamatan dan kelurahan yang berfungsi optimal


Jumlah koleksi perpustakaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat

7.298.527 1.210.943 2.160.369 9.942.532 835.941 8,41% 7.298.527 993.621 13,61% Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



356




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

2 URUSAN PILIHAN2 01 URUSAN PERTANIAN

2 01 01

Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura

Jumlah promosi dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura, hasil perikanan dan produk hewan

60 kali 49 kali 61 kali 59 Kali 10 Kali 16,95 60 kali 10 16,67 Kegiatan pameran tidak boleh dianggarkan lagi

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

Peningkatan Volume Pemasaran :


1. Daun Pelengkap (Ikat)

1.076.629 809.809 893.856 978754,00 900276 91,98 1.076.629 1.076.629 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

2. Bunga Potong (Ikat)

1.538.654 1.208.559 1.136.077 1398776,00 971037 69,42 1.538.654 1.538.654 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

3. Bunga Rampai (Bungkus)

596.948 449.341 543.213 542680,00 338639 62,40 596.948 596.948 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

4. Bibit Tan. Anggrek (Pohon)


5. Tanaman Hias (Pohon)

1.347.031 1.012.843 1.114.358 1224573,00 189933 15,51 1.347.031 1.347.031 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

6. Bibit Tan. Buah (Pohon)


Peningkatan Omzet Pemasaran

Rp 132,9 m Rp 104,012 M Rp 112,9 M Rp 120,8 m Rp 87.741.554.996

72,63 Rp 132,9 m Rp 132,9 m 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

2 01 02

Program Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Peternakan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Hewan

Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran produk hewan yang dibina

150 64 51 100,00 105 105,00 150 150 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian



357




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Jumlah produksi susu (liter)

6.625.433 5.084.240 5.170.480 6309936,00 30.706 liter 0,49 6.625.433 31.000 0,47 disesuaikan dengan realisasi tahun 2016 dan target retribusi UPT


2 01 03

Program Peningkatan kesehatan hewan, Kesehatan masyarakat veteriner, dan Zoonosis

Mempertahan-kan Jakarta bebas rabies

0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 100,00 0 kasus 0 kasus 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

Jumlah Volume Hewan/ Daging yang dipantau kesehatannya

211.570 ton 197.644 Ton 201.338 Ton 206.409 Ton 209.333 Ton 101,42 211.570 ton 211.570 ton 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

- Jumlah Penurunan Penyakit Zoonosis (Avian Influenza, Brucellosis)- Terkendalinya Penyakit Antrax

10 kasus0 Kasus

2 Kasus (AI)

0 Kasus

5 Kasus (AI) dan 1 Kasus Brucellosis

20 kasus0 Kasus

AI 7 kasus Antrax 0 kasus

285,71 10 kasus0 Kasus

10 kasus0 Kasus


2 01 04

Program Peningkatan dan pengembangan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura

Jumlah benih tanaman pangan dan hotikultura :Padi ( ton )Buah – buahan (bibit)Tanaman hias (bibit)

6.00077.30424.158

4.000

40.02015.000

6.361193.629300.454

5.000151.8532.528

6.000159.3199.930

120101,92392,80

6.00077.30424.158

6.00077.30424.158

100 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

Jumlah produksi tanaman hotikultura ramah lingkungan:Sayuran ( ton )Buah – buahan (phn)

16.1059.663

84.5599.722

16.559918.479

14.6418.785

24.6199.014

168,15102,61 16.105

9.66316.1059.663

100 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

Prosentase lulusan siswa SPP

100% 100% 100% 1,00 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

2 02 URUSAN KEHUTANAN



358




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

2 02 01

Program Pengolahan dan Pengawasan peredaran hasil hutan

Mempertahan-kan Jakarta bebas dari pelanggaran peredaran hasil hutan

0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 100% 0 kasus 0 kasus 100% Dinas Kehutanan

Jumlah Volume pelayanan jasa perkayuan

1.200 m3 1.200 m3 1.450 m3 1.200 m3 1.200 m3 100% 1.200 m3 1.200 m3 100% Dinas Kehutanan

2 03 URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL2 03 01 Program Pembinaan dan

Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral

Jumlah jaringan pipa gas bawah tanah dikawasan industri, permukiman, Perkantoran, perdagangan dan Jasa

25 Km 0 pembangunan pipa gas Muara Karang-Muara Tawar sepanjang 25 km oleh Pertagas dan PGN

5 Km pembangunan pipa gas

Pulogebang - Kampung Melayu sepanjang 12 km

oleh Pertagas

240% 10 Km 37 km 148% Dinas Perindustrian dan Energi

persentase terlaksananya Koordinasi dan kerjasama dengan Perusahaan Gas Negara untuk mengembangkan jaringan pipa gas bawah tanah di kawasan Industri, Permukiman, Perkantoran, Perdagangan dan Jasa

100% 100% 100% 100% 1 100% 100% 100% 100% Dinas Perindustrian dan Energi

Terkoordinasi-nya pembangunan SPBG

30 SPBG 18 SPBG/MRU (Tambahan 2 SPBG/MRU)

28 SPBG/MRU (Tambahan 10 SPBG/MRU)

4 SPBG 31 SPBG/MRU/ecostation (tambahan

3 SPBG/MRU/Eco

station)

119% 4 SPBG 31 SPBG/MRU/eco

station (tambahan 3

SPBG/MRU/Ecostation)

103% Dinas Perindustrian dan Energi



359




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Terkoordinasi-nya pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik

100% Terkoordinasinya pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik oleh swasta di Mangga Dua Square

Terkoordinasinya pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik oleh PLN:1. PLTGU Jawa 1 (2×800 MW) → Menambah kapasitas PLTGU Muara Tawar2. PLTGU Jawa 2 Priok (1×800 MW) → Penambahan kapasitas PLTGU Muara Karang (1×500 MW) dan penambahan PLTU Lontar (1×315 MW)3. Pembangunan Gardu Induk (GI) 500 V atau 5000 MVA : 7 gardu4. Pembangunan GI 150 kV atau 3.780 MVA: 81 gardu5. Pembangunan transmisi 500 kV sepanjang 154 Km6. Pembangunan transmisi 150 kV sepanjang 968 Km7. Pembangunan transmisi 20 kV sepanjang 600 Km.

100% Terkoordinasinya pembangunan dan

pengembangan pembangkit listrik oleh

PLN:1. PLTGU Jawa 1 (2×800 MW) →

Menambah kapasitas PLTGU Muara Tawar

2. PLTGU Jawa 2 Priok (1×800 MW) →

Penambahan kapasitas PLTGU Muara Karang

(1×500 MW) dan penambahan PLTU Lontar (1×315 MW)

3. SUTET/SUTT Duri Kosambi-Kembangan-

Petukangan4. PSUTET Duri

Kosambi-Muara Tawar5. Perluasan GISTET

Kembangan6. GIS 150 kV Daan

Mogot7. GIS 150 kV

Semanggi Timur8. GIS 150 kV

Semanggi Barat9.Pembangunan SKTT 150 kV Kembangan-Kembangan II (GIS)10.Pembangunan

SKTT 150 kV Danayasa-Senayan11.Pembangunan

SKTT 150 kV Cawang Lama

100% 100% 1 1 Dinas Perindustrian dan Energi

terlaksananya implementasi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan

455 KWP 40 KWP (berfungsinya PLTS di SMPN 19 dan SMPN 12)

Terpelihara-nya pemanfaatan PLTS terpusat di P. Sebira sebesar 50 KWP

100 KWP berfungsinya pemanfaatan energi baru terbarukan

sebesar 108,7 KWP berupa

PJU PLTS, PLTS terpusat,dan Pembangkit

Listrik Tenaga B /PLTB

109% 100 KWP 108,7 23,89% Dinas Perindustrian dan Energi

2 03 02 Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan Pencahayaan Kota

Jumlah Lampu PJU pada Jalan Protokol, arteri, kolektor, lingkungan/Gang MHT, dan fasilitas umum

300.000 titik lampu 16.166 titik lampu 36.145 Titik Lampu15.500 titik lampu penggantian lampu PJU

konvensional (HPS) ke lampu PJU LED Smart

system sebanyak 89.417 titik lampu

577% 15.652 titik lampu 214.436 titik lampu

71,48% Dinas Perindustrian dan Energi



360




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Normalisasi Jaringan PJU untuk Meterisasi

4000 Kwh Meter 32 Kwh Meter 74 Kwh Meter 520 kwh meter 493 Kwh meter 95% 531 Kwh Meter 1.490 kWh Meter 37,3% Dinas Perindustrian dan Energi

2 03 03 Program Pengembangan dan Pengendalian Geologi Perkotaan

Tersedianya skenario mitigasi gempa bumi

tersedianya informasi kondisi kerentanan bangunan oleh guncangan akibat gempa bumi dan memiliki scenario untuk mengantisipasi kemungkinan dampak terjadi gempa

Peta mikrozonasi level 4

Peta mikrozonasi level 4

Peta mikrozonasi level 4 yang

mencakup seluruh wilayah dengan

tambahan pemboran dalam

di 65 lokasi

Peta mikrozonasi level 4 yang mencakup

seluruh wilayah dengan


di 65 lokasi

100% Peta mikrozonasi level 4 yang mencakup seluruh wilayah dengan tambahan pemboran dalam di 65 lokasi

Peta mikrozonasi level 4 yang mencakup

seluruh wilayah dengan


di 65 lokasi


jumlah sumur resapan yang terbangun

26.377 sumur resapan

4.175 Sumur Resapan

7059 Sumur Resa 5000 Sumur resapan

0 0% 5000 sumur resapan

11.234 sumur resapan

42,6% Dinas Perindustrian dan Energi

2 04 URUSAN PARIWISATA

2 04 01 Program Peningkatan SDM dan Kemitraan Pariwisata

Jumlah tenaga SDM profesi Pariwisata meningkat

750 org

18 jenis pelatihan

822 org 341 org 690 548 orang 79,42 750 org 1.835 orang 244,66% Pelatihan SDM pariwisata dilaksanakan oleh UP Pelatihan

Profesi Pariwisata

Disparbud

Jumlah kemitraan dengan lembaga pariwisata nasional dan internasional

15 Lembaga 9 Lembaga 10 Lembaga 12 9 Lembaga 25,00 15 Lembaga 16 lembaga 106,00% Lembaga pariwisata nasional (PHRI, ASITA, dll) sebanyak 7 lembaga dan

lembaga pariwisata internsional (ICCA, TP0 dll) sebanyak 9

lembaga.

Disparbud

2 04 02 Program Pengembangan Event dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Jumlah event pariwisata unggulan nasional dan internasional

91 event 34 event 32 event 81 34 event 41,98 91 event 102 event 112,08% Event pariwisata unggulan nasional dan internasional yang dilaksanakan

oleh Disparbud, dan juga bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Kedutaan Indonesia

di luar negeri

Disparbud

Jumlah pengembangan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata

8 Destinasi 1 Destinasi 0 Destinasi 2 1 Destinasi 50,00 3 Destinasi 8 Destinasi 100,00% Pengembangan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata meliputi pembangunan baru,

revitalisasi dan konservasi bangunan di kawasan destinasi yang sudah

ada

Disparbud

4 04 03 Program Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata

Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnus

13.750.000 / 182.400.000

2.313.295 / 41.871.178

2,372.396/ 29,713,103

3,000,000/ 39,600,000

2.512.005/ 31.645.333

89,71/ 98,89 3.200.000 / 42.000.000

2.512.005 / 31.645.333

87,52% / 80,56%

Data kunjungan secara kumulatif selama 5 (lima) tahun : 2013 -2017

Disparbud



361




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Rata-rata lama tinggal

5.9 / 6.0 5.9 5.3 / 5,4 5.7 / 5,9 2,23 / 1,81 94,89/ 85,78

5.9 / 6.0 2,23 / 1,81 37,79% / 30,16%

Lama tinggal rata-rata kunjungan wisman dan wisnus ke Jakarta belum mencapai target, karena

sebagian besar wisatawan hanya transit untuk selanjutnya berpindah

ke destinasi lain.

Disparbud

2 04 04 Program Peningkatan Industri Kepariwisataan

Jumlah industri pariwisata yang terdaftar

8442 Industri 8442 Industri 4819 Industri 8278 Industri 9.126 Industri 1,10 8442 Industri 10.683 industri 126,54% Industri pariwisata yang terdaftar meningkat rata-rata 5,31% pertahun.

Disparbud

Jumlah Kapasitas dan Fasilitas MICE

7 lokasi 700 kegiatan

10 lokasi 2 lokasi 2 kegiatan

6 lokasi 500 kegiatan

5 lokasi 0,83 7 lokasi 700 kegiatan

5 Lokasi 71,42% Fasilitas MiCE di Jakarta antara lain : JCC, Jakarta Expo Kemayoran,

ArtPrieneur, Balai Kartini, dan Kota Casablanka

Disparbud

2 04 05 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pariwisata

Pengadaan 5 unit bus

0 0 0 0 0,00 0 3 Pengadaan Bus AC Pariwasata diadakan pada tahun 2013, dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta Tahun 2014.

Disparbud

2 05 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2 05 01

Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap

Jumlah produksi : Perikanan budidaya, Perikanan tangkap,Ikan Hias

262.000 ton dan 29.529.965 ekor

ikan hias

258.025 ton dan 17.661.943ekor

ikan hias

220.768,02 ton dan 23.909.115 ekor ikan hias

254.369 ton dan 27.598.098 ekor

ikan hias

4.978.139 ton dan 21.624.385

ekor ikan

9156,21 78,35

262.000 ton dan 29.529.965 ekor

ikan hias

262.000 ton dan 29.529.965 ekor

ikan hias


Jumlah benih / bibit yang dihasilkan dalam mendukung kegiatan produksi perikanan

37.100.000 ekor 6.146.640 ekor 6.124.125 ekor 7.000.000 ekor 163166154 2330,95 7.500.000 ekor 7.500.000 ekor 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

2 05 02

Program Peningkatan dan pengawasan sumber daya kelautan yang berkelanjutan

Penanganan Kasus Pelanggaran terhadap sumberdaya perikanan

28 pelanggaran 40 pelanggaran 26 pelanggaran 32 pelanggaran 32 pelanggaran 100,00 28 pelanggaran 28 pelanggaran 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

2 05 03

Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Volume ekspor hasil perikanan

467.272 ton 219.281,16 ton 92.454 ton 88.668 ton 85.451 ton 96,37 97.534 ton 97.534 ton 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian



362




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Volume produk olahan hasil perikanan

42.490 ton 161.000 ton 524,266 ton 7.187 ton 285.576 ton 3973,51 7.259 ton 7.259 ton 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

2 06 URUSAN PERDAGANGAN

2 06 01

Program Peningkatan Pelayanan Perdagangan Dalam Negeri

Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan Tanah abang yang diterbitkan

6000 1.365 0 - 0 0% 1400 0 0,00% Pelayanan perizinan sudah dlimpahkan ke PTSP

Dinas KUKMP

Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan segitiga emas setiabudi yang diterbitkan

3000 726 0 - 0 0% 800 0 0,00% Pelayanan perizinan sudah dlimpahkan ke PTSP

Dinas KUKMP

Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan manggarai yang diterbitkan


Dinas KUKMP

Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan jatinegara yang diterbitkan


Dinas KUKMP

Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan bandar kemayoran yang diterbitkan


Dinas KUKMP

Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan dukuh atas yang diterbitkan


Dinas KUKMP

Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan mangga dua yang diterbitkan


Dinas KUKMP

Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan sentra primer barat yang diterbitkan


Dinas KUKMP



363




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan sentra primer timur yang diterbitkan


Dinas KUKMP

Jumlah pelaku usaha yang dilengkapi aspek legal (SIUPP, TDP) (Persh)

152.500 32.719 0 - 0 0% 30.500 0 0,00% Pelayanan perizinan sudah dlimpahkan ke PTSP

Dinas KUKMP

2 06 02

Program Pengembangan Daya Saing Ekspor dan Pelayanan Perdagangan Luar Negeri

Jumlah Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan

247.358 2.795 28.152 28.000 261393 106% 247.358 247.358 100% Dinas KUKMP

Jumlah nilai ekspor produk DKI Jakarta

$ 1.200.000.000 170.950.000 41.870.000 48.200.000 -1,3176 0% 5% 0 100% Dinas KUKMP

2 06 03

Program Perlindungan Konsumen, Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan

Jumlah pelanggaran tertib niaga yang ditangani

80 5 0 10 0 0% 80 5 6% Dinas KUKMP

Jumlah pelaku Usaha yang menerapkan SNI

20 117 16 10 441 4410% 20 20 100% Dinas KUKMP

2 06 04

Program peningkatan pelayanan kemetrologian

Jumlah alat ukur yang di tera dan ditera ulang, serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)

3.331.000 1.420.180 1.321.668 1.321.668 1466902 111% 3.331.000 1.321.668 100% Dinas KUKMP

Jumlah masyarakat yang memahami kemetrologian

4.163.750 8 3.390 166.550 102302 61% 0 166.550 100% Dinas KUKMP

2 07 URUSAN INDUSTRI

2 07 01 Program Pengembangan dan Pengendalian Industri

Jumlah industri yang berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan

40 industri (padat modal dan

high-tech)

22 Industri 121 Industri Jasa Perbengkelan

34 industri 25 Industri perbengkelan

74% 40 industri 146 Industri 127,0% Dinas Perindustrian dan Energi



364




Realisasi Capaian



Tahun 2017 (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141






RPJMD)

SKPD penanggung

jawab



2015




Tahun Berjalan

Keterangan



2014

Jumlah Kawasan Pergudangan yang ditata (penataan industri)

4 kawasan pergudangan

Terselesai-kan dan ditandatanganinya MoU pemanfaatan kawasan pergudangan Industri PT JIEP

0 1 Kawasan Pergudangan

0 0 1 kawasan pergudangan

1 Kawasan Pergudangan


2 07 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Industri

Jumlah peralatan pengujian produk industri yang memenuhi standar

202 alat uji 38 Unit 145 Unit yang kalibrasi dan 6 Unit pembelian alat baru

24 Unit 258 alat uji 1075% 20 Unit 258 alat uji 128% Dinas Perindustrian dan Energi

Jumlah Sentra Industri dengan Infrastruktur dan sesuai Peruntukan

6 Sentra Industri Sentra Batu Aji 1 Sentra (Sentra Batu Aji Rawa Bening)

1 Sentra 4 lokasi (Ciracas, Rusun

Komarudin, Rusun Pesakih

dan Rusun Rawa Bebek)

400% 2 Sentra (Sentra Pasar Seni Ancol

dan Kalibaru)

5 sentra 83% Dinas Perindustrian dan Energi

2 07 03 Program Peningkatan Kualitas Produk Industri

Jumlah produk industri yang memenuhi Standar

397 produk 1.573 Produk Berstandar

3.729 Produk 367 produk 6.090 Produk (265 Produk pembinaan + 5.825 produk

pengujian)

1659% 397 produk 11,392 produk 2870% Dinas Perindustrian dan Energi

rkpd.jakarta.go.idrkpd.jakarta.go.id/wp-content/uploads/2017/05/BAB... · Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)

Documents