3. Urusan Lingkungan Hidup a. Program dan · PDF filependampingan produksi bersih rumah tangga 2 kali dan pedoman minimasi limbah sarana wisata 1 ... B3 50 usaha dan pembinaan ...

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2011

108

3. Urusan Lingkungan Hidup

a. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

a) Penyediaan jasa surat menyurat.

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan

langganan.

c) Penyediaan jasa administrasi keuangan.

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor.

e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.

f) Penyediaan alat tulis kantor.

g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

i) Penyediaan makan minum rapat.

j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.

k) Penyediaan jasa arsip dan perpustakaan

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor.

a) Pemeliharaan rutin dan berkala gedung kantor.

b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a) Pengkajian kompetensi kepegawaian.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan,

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a) Penyusunan perencanaan SKPD.

b) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD.

c) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran.

d) Penyusunan profil data SKPD 5 tahun terakhir.

5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

a) Kajian pengelolaan sampah pasar

b) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan

persampahan.


109

c) Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan

sarana persampahan.

d) Kerjasama pengelolaan persampahan.

e) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan.

f) Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

g) Bimbingan teknis persampahan

6) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup

a) Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (PROPER)

b) Pengkajian dampak lingkungan

c) Pemantauan kualitas lingkungan.

d) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian

lingkungan.

e) Fasilitasi penyelesaian permasalahan lingkungan hidup

f) Pengembangan produksi ramah lingkungan

g) Pelayanan perijinan bidang lingkungan

h) Koordinasi pengelolaan PROKASIH/SUPERKASIH

i) Koordinasi Penyusunan AMDAL

j) Koordinasi penilaian kota sehat (ADIPURA)

k) Pengelolaan B3 dan Limbah B3

l) Review strategi sanitasi perkotaan

7) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)

a) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan

konservasi SDA

b) Fasilitasi program kampung hijau

c) Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan

sumber-sumber air

d) Koordinasi pengelolaan konservasi SDA

e) Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

f) Pengendalian dampak perubahan iklim

g) Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-

sumber air


110

h) Pengendalian kerusakan hutan dan lahan

i) Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA

8) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup

a) Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang

lingkungan

b) Pengembangan data dan informasi lingkungan

9) Program Peningkatan Pengendalian Polusi

a) Pengujian emisi kendaraan bermotor

b) Pengujian emisi akibat aktifitas industri

c) Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

10) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

a) Penataan ruang terbuka hijau

b) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang

terbuka hijau

c) Pemeliharaan ruang terbuka hijau

d) Pengawasan/pengendalian ruang terbuka hijau

b. Tingkat Pencapaian

Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan

lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

a) Pengelolaan surat menyurat 12 bulan

b) Pembayaran jasa langganan listrik, air, telpon dan surat kabar 12

bulan

c) Pengelolaan administrasi keuangan 12 bulan

d) Pengelolaan kebersihan kantor 12 bulan

e) Pemeliharaan komputer 10 unit, mesin ketik 4 unit, dan kamera 1

unit.

f) Penyediaan alat tulis kantor 40 jenis

g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

h) Penyediaan komponen instalasi listrik 10 jenis


111

i) Fasilitasi rapat dan tamu 14 kali.

j) Fasilitasi koordinasi 10 kali dan konsultasi 20 kali.

k) Pengelolaan arsip 2 jenis dan dan perpustakaan 1.050 buku.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

a) Pemeliharaan 1 unit gedung kantor 12 bulan

b) Pemeliharaan kendaraan roda dua 6 unit dan roda empat 2 unit


a) Pelayanan kenaikan pangkat pegawai 6 orang, kenaikan gaji

berkala pegawai 29 orang dan cuti pegawai 4 orang



a) Rencana kerja SKPD 10 buku, RKA SKPD 10 buku, DPA SKPD

10 buku dan DPPA SKPD 10 buku.

b) Laporan bulanan dan tahunan SKPD 80 buku serta LAKIP 5 buku

c) Laporan keuangan dan realisasi anggaran 12 laporan.

d) Profil data SKPD 5 tahun terakhir 10 buku.

5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

a) Kajian pengelolaan sampah pasar 1 dokumen, 10 buku.

b) Peralatan sampah untuk stimulan masyarakat 1.868 buah,

penyedotan tinja di huntara 76 kali, gerakan kebersihan pasar 5

lokasi, pembinaan kelompok pengelola sampah mandiri 25

kelompok

c) Pelayanan sampah permukiman 245 lokaasi, penyapuan jalan

protokol 28 lokasi, pengelolaan sampah pasar 41 lokasi, dan

pembinaan Lokasi Daur Ulang Sampah (LDUS) 2 lokasi

d) Kerjasama pengelolaan sampah RSUD 12 bulan, penunjangan

kerjasama dengan Swedia 1 laporan dan penyusunan review

pengelolaan sampah 10 buku

e) Komposter 125 buah, mesin pencacah sampah 2 unit, demplot

pengelolaan sampah 2 unit, dan pembangunan transfer depo 1

unit.


112

f) Sosialisasi pelayanan persampahan 41 lokasi, dan program 3 R

di 65 lokasi.

g) Pelatihan kader pengelola sampah 35 orang.


Hidup

a) Juklak/juknis penilai PROPER 1 dokumen, sosialisasi penilaian

PROPER 40 usaha dan pembinaan peserta PROPER 2 usaha

b) Laporan UKL-UPL embung 2 dokumen, pembahasan UKL-UPL

75 buah dan surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL)

1727 buah

c) Pengujian kualitas air bersih 25 titik, mata air 10 titik, air badan air

60 titik, tanah pertanian 12 titik, udara ambien 26 titik dan laporan

SPM 10 buku

d) Penguatan kelembagan pengelola IPAL 8 lokasi dan jejaring

pengelola IPAL 1 kali

e) Fasilitasi penyelesaian masalah lingkungan hidup 27 kasus

f) Bimbingan teknis produksi bersih rumah makan 40 usaha,

pendampingan produksi bersih rumah tangga 2 kali dan pedoman

minimasi limbah sarana wisata 1 dokumen

g) Pelayanan ijin pembuangan air limbah 5 pemohon, pemantauan

RKL-RPL/UKL-UPL 40 usaha dan bimbingan teknis pelaporan

perijinan RKL-RPL/UKL-UPL 30 usaha

h) Rencana aksi pengelolaan sungai 1 lokasi, gerakan kebersihan

sungai 20 lokasi

i) Buku SOP penilaian AMDAL 1 dokumen

j) Pembinaan dan pemantauan kebersihan pasar 10 lokasi, sekolah

10 lokasi, terminal 2 lokasi, jalan 7 ruas, perumahan 5 lokasi,

sungai 5 lokasi, puskesmas 3 lokasi dan rumah sakit 2 lokasi.

k) Pemantauan pengelolaan B3/Limbah B3 50 usaha dan

pembinaan pengelolaan B3/limbah B3 50 usaha

l) Review strategi sanitasi perkotaan 20 buku


113

7) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)

a) Pelaksanaan PPKAN 1 kali, lomba lingkungan hidup 12 prestator,

penyediaan bibit tanaman 1.000 batang dan cerdas cermat

lingkungan hidup 6 prestator

b) Pembinaan kampung berwawasan lingkungan 2 desa

c) Pembangunan SPAH 50 unit, bibit tanaman 1000 batang dan alat

biopori 300 buah

d) Detail Enginering Desaint (DED) taman KEHATI dan arboretum

bambu 10 buku dan laporan menuju Indonesia hijau (MIH) 10

buku

e) Pembinaan masyarakat pemanfaat KEHATI 20 orang, demplot

tanaman langka 1 lokasi dan data penghijauan 17 lokasi

f) Laporan usaha pengguna bahan perusak ozon 10 buku dan

sosialisasi bahan perusak ozon 2 kali

g) Penanaman bibit di lereng Gunung Merapi 8.100 batang dan

disekitar mata air 1.500 batang

h) Pengendalian hama/penyakit tanaman sengon 13 kelompok

i) Pengukuran debit Umbulwadon 2 kali, penyusunan data debit 45

mata air, pembersihan dan pemeliharaan bangunan Umbulwadon

1 lokasi,

8) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup

a) Buku kapita selekta 200 buku, sosialisasi bidang lingkungan 17

kali, pembinaan lingkungan hidup 9 sekolah dan 6 pondok

pesantren

b) Buku status lingkungan hidup daerah 2 jenis

9) Program Peningkatan Pengendalian Polusi

a) Lomba emisi 125 kendaraan, uji petik emisi 750 kendaraan,

pembinaan/pengawasan bengkel 10 usaha, pemeriksaan

pedagang dan petugas terminal 15 orang dan pengujian emisi

kendaraan RSUD 24 unit


114

b) Pengujian emisi cerobong usaha 10 lokasi, bimbingan teknis

pengendalian pencemaran udara tidak bergerak 1 usaha dan

inventarisasi emisi sumber tidak bergerak 25 usaha

c) Pengujian limbah padat 10 usaha, limbah cair 20 usaha, limbah

RSUD 4 jenis

10) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

a) Pembangunan taman kota 7 lokasi dan pembelian kendaraan

roda 3 unit

b) Penanaman tanaman langka di sekolah, kantor dan jalan 600

batang, pemeliharaan perindang jalan 3.500 batang, penanaman

tanaman perindang jalan 1.000 batang dan sosialisasi

pengelolaan RTH 20 lokasi

c) Pemeliharaan perindang jalan 18.900 batang dan taman 56

lokasi

d) Pengendalian penebangan perindang jalan 20 lokasi

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan lingkungan hidup sebagaimana buku lampiran)

Berbagai program dan kegiatan urusan lingkungan hidup mampu mendukung pencapaian kualitas udara di bawah ambang batas sesuai

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 maupun Keputusan Gubernur DIY Nomor 153 Tahun 2002. Dari 32 titik pengambilan sampel pemeriksaan kualitas udara diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.10. Hasil Pemeriksaan Kualitas Udara Kualitas Udara Kandungan Udara

Tahun 2010 Tahun 2011 Angka Ambang

Batas

Sulfur dioksida 0,0025 – 0,0116 ppm 23,88 – 199,44 µg/m2 900 µg/m2 Karbon monoksida 0,03-0,98 ppm 3.450-17.250 µg/m2 30.000 µg/m2 Nitrogen 0,0165 – 0,0811 ppm 30,33 – 184,67 µg/m2 400 µg/m2 Hidro Carbon (HC) 28 – 149 µg/m2 66,5 – 106 µg/m2 160 µg/m2 Timah hitam (Pb) 0,026 – 0,847 µg/m2 0,0005 – 0,01 µg/m2 2 µg/m2 Partikel debu 8,720 – 226,107 µg/m2 68,47 – 224,67 µg/m2 230 µg/m2

Sumber: Kantor Lingkungan Hidup

Dalam upaya menjaga kualitas air telah dilakukan pengujian air di 25 titik pada 5 kecamatan (Turi, Pakem, Kalasan, Gamping dan Sleman)


115

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa parameter kimia pada

semua titik sampel memenuhi persyaratan kualitas air bersih. Dalam rangka melindungi sumber air minum telah dikembangkan sanitasi berbasis masyarakat sampai dengan tahun 2011 berjumlah 11 unit di 6

lokasi (5 unit IPAL komunal di Sukunan, Banyuraden, Gamping; 1 unit MCK plus di Jetak II, Sidokarto, Godean; 1 unit IPAL komunal di

Minomartani, Ngaglik, 1 unit MCK plus di Blunyahgede, Sinduadi, Mlati , 1 unit IPAL komunal di Santan, Maguwoharjo, Depok, 1 unit IPAL komunal di Blimbingsari, Caturtunggal, Depok dan 1 unit MCK plus di

Pringwulung, Condongcatur Depok).

Kesadaran masyarakat dan pengusaha di Kabupaten Sleman dalam mengelola lingkungan terus mengalami peningkatan. Hal ini terbukti dari

banyaknya dokumen UKL-UPL, pada tahun 2011 sebanyak 75 dokumen atau meningkat 32% jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebanyak 51 dokumen.

Pengolahan sampah di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sejak dari sumber

sampah sampai dengan proses pengolahan akhir. Hal ini terlihat dari perkembangan kelembagaan pengelola sampah mandiri di tingkat padukuhan. Sampai tahun 2011 kelembagaan pengelolaan sampah

mandiri sebanyak 64 lembaga, meningkat 9,4% dari tahun 2010 sebanyak 58 lembaga. Prestasi tingkat Nasional Kabupaten Sleman tahun 2011 bidang

lingkungan hidup adalah :

1) Penghargaan Kalpataru Kategori Pembina Lingkungan atas nama

Drs. Krido Suprayitno, SE M.Si, Camat Berbah,

2) Sekolah Model Adiwiyata tahun kedua oleh SD Negeri Nogopuro,

Caturtunggal, Depok

3) Nominasi penerima Penghargaan Kalpataru Kategori Pengabdi

Lingkungan atas nama Sumarsini, A.Md, Penyuluh Pertanian

lapangan (PPL) Kecamatan Ngaglik.


116

c. SKPD Penyelenggara Urusan

SKPD penyelenggara urusan lingkungan hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah

Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 43 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup. Penyelanggaraan urusan ini didukung oleh Bidang Perdesaan

dan Bidang Perkotaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Kehutanan dan Perkebunan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Dinas Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya

Mineral, Dinas Pasar, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan.

Secara rinci, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana terlampir.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan urusan lingkungan hidup

di Kantor Lingkungan Hidup berjumlah 26 orang. Secara rinci SDM

penyelenggaraan urusan lingkungan hidup menurut golongan dan

pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan lingkungan hidup

sebesar Rp7.674.074.500,00, realisasi Rp6.763.379.655,00 atau

88,30%.

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah

sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar

Rp159.150.000,00 realisasi Rp144.236.880,00 atau 90,63%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran

sebesar Rp79.775.000,00 realisasi Rp78.643.601,00 atau 96,58%

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran

sebesar Rp15.000.000,00 realisasi Rp13.975.000,00 atau 93,17% .


117

4) Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Perencanaan,

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar


5) Program Pengembangan Kinerja Persampahan, anggaran sebesar

Rp3.706.390.000,00 realisasi Rp3.013.690.925,00 atau 81,31%.


Hidup, anggaran sebesar Rp883.553.000,00 realisasi

Rp842.155.190,00 atau 95,31%.

7) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam,

anggaran sebesar Rp728.615.000,00 realisasi Rp704.365.800,00

atau 96,67%.

8) Program Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup, anggaran sebesar Rp128.608.000,00 realisasi

Rp128.427.850,00 atau 99,86%.

9) Program Peningkatan Pengendalian Polusi, anggaran sebesar


10) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, anggaran sebesar

Rp1.740.750.000,00 realisasi Rp1.611.386.059,00 atau 92,57%.

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan lingkungan hidup diawali dengan

identifikasi masalah melalui rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan,

musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, yang digunakan

sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. Pelaksanaan perencanaan

kegiatan tersebut melibatkan LSM lingkungan, Pusat Studi Lingkungan

UGM dan PPLH Jawa-Madura.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan

penyelenggaraan urusan lingkungan hidup adalah sebagaimana

terlampir.


118

h. Permasalahan dan Solusi

Secara umum permasalahan dan solusi penyelenggaraan urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut: 1) Hilangnya sebagian besar keanekaragaman hayati baik flora

maupun fauna di kawasan timur lereng Merapi akibat terkena erupsi, sehingga peresapan air ke dalam tanah akan sangat berkurang. Solusi yang dilakukan dengan penanaman kembali kawasan lereng Merapi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan masyarakat

2) Masih adanya timbunan dan pembuangan sampah liar di beberapa tempat terutama di wilayah perkotaan. Solusi yang dilakukan dengan sosialisasi pengelolaan persampahan, pembinaan kelembagaan pengelola sampah mandiri, evakuasi sampah, operasi penegakan perda persampahan dan meningkatan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

3) Parameter udara ambien yaitu hidrokarbon (HC) dan debu (TSP) di beberapa lokasi pengujian (pertigaan Pasar Tempel dan pertigaan Maguwoharjo) mengalami peningkatan dan mendekati ambang batas. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah meningkatnya kegiatan transportasi. Solusi yang dilakukan adalah melakukan pembangunan ruang terbuka hijau terutama pada ruas-ruas jalan padat lalu lintas, melakukan uji petik emisi kendaraan bermotor dan sosialisasi pada usaha bengkel atau pengusaha angkutan umum.

4. Urusan Pekerjaan Umum


1) Program Pelayanan adminsitrasi perkantoran

a) Penyediaan jasa surat menyurat.

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan

langganan.



e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor.

f) Penyediaan Alat Tulis Kantor.


119



kantor.

i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

j) Penyediaan peralatan rumah tangga.

k) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan.

l) Penyediaan makanan dan minuman rapat.

m) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.

n) Penyediaan jasa keamanan kantor.

o) Penyediaan jasa administrasi kantor.

p) Pengelolaan dokumen SKPD.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

c) Pemeliharaan rutin /berkala meubelair

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumbar Daya Aparatur

a) Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya.

b) Pengelolaan kepegawaian.



a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD.

b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan.

c) Penyusunan perencanaan SKPD.

d) Monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD

e) Penyusunan profil data SKPD 5 tahun terakhir

f) Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

a) Perencanaan pembangunan jembatan

b) Peningkatan jalan

c) Peningkatan jembatan dan gorong-gorong


120

6) Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong

a) Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong

b) Pemeliharaan rutin saluran drainase

7) Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

a) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

b) Pemeliharaan rutin jalan

c) Pemeliharaan rutin jembatan

d) Pengadaan Aspal Swadaya

8) Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan

Jembatan melalui penyusunan sistem informasi/data base jalan.

9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

a) Operasional/pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan

b) Operasional/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium

10) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan Lainnya

a) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

b) Rehabilitasi/ pemeliharaan normalisasi sungai

c) Rehabilitasi/pemeliharaan petani pemakai air

d) Pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi

e) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi

f) Peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif

g) Pembinaan perijinan bidang irigasi

h) Pemutakhiran data jaringan irigasi

11) Program pengendalian dan pengelolaan jaringan lainnya melalui

kegiatan peningkatan kelembagaan dan kebijakan pengelolaan

irigasi (WISMP)

12) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

a) Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa

b) Pembinaan dan pengelolaan air baku di kawasan rawan

kekeringan


121

13) Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya a) Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya b) Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan

penampung air lainnya c) Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai,

danau dan sumber daya air lainnya d) Perencanaan embung dan bangunan penampung air lainnya

14) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah a) Fasilitas pembinaan teknis pengelolaan air limbah b) Perencanaan jaringan air limbah. c) Penyediaan prasarana dan sarana air limbah d) Fasilitasi pembinaan teknis pengelolaan air minum e) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum dan

reservoir 15) Program Pembangunan Infra Struktur Perdesaan

a) Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan b) Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan c) Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih

perdesaan 16) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah

a) Pembangunan & pemeliharaan gedung pemerintah b) Pembangunan dan pemeliharaan kantor kecamatan dan desa c) Pembinaan teknis pembangunan

17) Program pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah melalui kegiatan perencanaan gedung



pekerjaan umum adalah sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Jasa surat menyurat 12 bulan


122

b) Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan

langganan 12 bulan

c) Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan

e) Penyediaan jasa peralatan kerja 12 bulan

f) Penyediaan alat tulis 12 bulan



kantor 2 paket 12 bulan

i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2 paket

j) Penyediaan peralatan rumah tangga 8 jenis

k) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan

l) Penyediaan makanan dan minuman rapat 12 bulan

m) Fasilitasi perjalanan dinas 12 bulan

n) Penyediaan jasa keamanan kantor 12 bulan

o) Penyediaan jasa administrasi kantor 12 bulan

p) Penyediaan jasa arsip dan perpustakaan 12 bulan


a) Pemeliharaan bangunan/gedung kantor dan pengamatan 12 unit

b) Pemeliharaan kendaraan dinas 77 unit 12 bulan

c) Pemeliharaan meubelair 2 paket selama 12 bulan


a) Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya

b) Pengelolaan administrasi 423 orang pegawai

4) Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan,

pelaporan, capaian kinerja dan keuangan

a) Laporan bulanan, laporan tahunan, dan LAKIP 77 buku

b) Laporan keuangan dan realisasi keuangan 36 buku

c) Dokumen RKA/DPA, RKPA/DPPA SKPD, dan Rencana Kerja

SKPD 75 buku


123

d) Penyusunan laporan monitoring kegiatan dan evaluasi 22 buku

e) Penyusunan profil data SKPD 5 tahun terakhir 20 buku

f) Pelayanan IUJK 50 izin

5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

a) DED Jembatan Grembyangan dan Wonosobo

b) Peningkatan jalan di Kecamatan Cangkringan, Seyegan,

Sleman, Prambanan dan Kalasan sepanjang 15,35 km terdiri dari

Jalan Prambanan-Klangon, Bronggang-Klangon, Sidorejo-

Glagaharjo, Pundong-Klaci, Mulungan-Brengosan, Prambanan-

Groyokan, Ngabruk-Kadirojo, Maguwo-Ngemplak, Samirono-

Kentungan, dan Beran-Balong.

c) Peningkatan Jembatan 9 buah dan gorong-gorong 58 m, meliputi

6 jembatan pada ruas-ruas jalan Kabupaten yaitu Jembatan

Somoitan, Soprayan, Simacan, Mangunan, Tegalsari dan

Tempel, 3 talud jembatan yaitu Talud Jembatan Kasuran,

Pucangan dan Temon serta 2 gorong-gorong yaitu Gorong-

gorong Tirta Arta dan Ngebel.

6) Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong

a) Pembangunan saluran drainase 4 buah sepanjang 2,6 km, yaitu :

Saluran Drainase Jombor Kidul, Saluran Drainase Seyegan,

Saluran Drainase Lempongsari, dan Saluran Drainase

Malangrejo

b) Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase sepanjang 10000 m’

7) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

a) Rehabilitasi Jalan sepanjang 14,35 km meliputi 11 ruas jalan

Kabupaten: Jalan Tegalmanding-Pokoh, Jalan Mudal -Dayu,

Jalan Beran-Warak, Jalan Nangsrikidul-Kemirikebo, Jalan

Bedoyo-kaliadem, jalan Pantiasih-Wara, Jalan Imorejo-Candi,

Jalan Ngepring-Kemirikebo, Jalan Tajem-Mlandangan, Jalan

Marangan-Losari, Jalan Gayamharjo-Kenteng dan Jalan

Kompleks Ibu Kota Kabupaten

b) Pemeliharaan jalan aspal kabupaten 400 km


124

c) Pemeliharaan jembatan 25 buah dan Gorong-gorong 35 buah

d) Bantuan aspal untuk pembangunan jalan swadaya masyarakat

2.650 drum

8) Program pembangunan sistem informasi/database jalan dan

jembatan terealisasi data base fungsi dan status jalan 10 buku dan

draft Perbub status jalan 10 buku

9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

a) Pemeliharaan peralatan konstruksi 10 unit, pemeliharaan alat

berat (mesin gilas dan Vibro) 17 unit, pemeliharaan peralatan

angkutan 5 unit, rekondisi flat bad truck 1 unit dan Pemeliharaan

Excavator 2 unit.

b) Operasional alat-alat ukur dan bahan laboratorium 28 unit dan

pengadaan boring inti beton 1 unit.

10) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan

Limbah

a) Pembangunan Jaringan Service Karangwuni (1130 m’), Jaringan

Service Kentungan (1205 m’), Jaringan Service Sonobaru

(1425m’), 1 lokasi Sanimas/SLBM, 5 SR yaitu SR di Pedukuhan

Kocor (180 unit), SR di Pedukuhan Pogung (129 unit), SR di

Padukuhan Manggung (125 unit), SR di Pedukuhan Purwosari

(202 unit), SR di Padukuhan Karangwuni (114 unit) dan

pengembangan jaringan air limbah di Padukuhan Karangwuni

(119m’) serta operasional untuk pelaksanaan PMU dan PIU

MSMHP

b) Sosialisasi pembangunan sarana sanitasi bagi masyarakat 3

lokasi

c) Pengadaan Sambungan Rumah (SR) 200 unit, Pengadaan pipa

sepanjang 216 m’, fasilitasi pendataan perpamdes 108 unit,

fasilitasi pembinaan perpamdes 40 kelompok dan penyediaan air

bersih korban Merapi bagi 20.000 jiwa

d) Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan air bersih/air minum dan

reservoir di RSUD Sleman dan RSUD Prambanan 36 unit.


125

e) DED jaringan air limbah 2 lokasi meliputi perencanaan service

dan SR untuk 750 SR dan perencanaan jaringan service dan

lateral di Kayen dan Colombo Condongcatur.

11) Program Pembangunan Infra Struktur Perdesaan

a) Pembangunan jalan desa 18 lokasi , meliputi ruas jalan desa:

Jalan Dabag, talud jalan Projayan-Wonokerto, JalanDonoasih-

Surodadi, Jalan Karangnongko, Jalan Timur Pasar Gamping,

Jalan Banjarharjo-Watupecah, Jalan Watuadek-Gondangpusung,

Jalan Jirak-Singoderepan, Jalan Evakuasi Tritis-Ngandong, Jalan

Sumberwatu-Dawangsari, Jalan Sanan-Tinggen, Jalan Sorasan-

Brongkol, Jalan Surodadi-Pancoh, Jalan Rogobasan-Kalibulus,

Jalan bantulan-Sidomoyo, Jalan Susukan-Planden, Jalan

Gamplong, Jalan Ringinsari dan jalan Bontakan, serta

pembangunan jembatan desa 2 lokasi yaitu Jembatan Gombang

dan Jembatan SDN Nglempong-Jalan Palagan, Talud Jembatan

Tundan serta Pengadaan bahan bangunan jalan Susukan-

Planden.

b) Pembangunan sarana air bersih bagi masyarakat 9 lokasi,

meliputi konstruksi jaringan air bersih (SIPAS) di 3 lokasi yaitu:

Kemirikebo, Boyong dan Sendangarum, Konstruksi Jaringan Air

Minum Bersih di 5 lokasi yaitu Klangkapan II, Gabugan,

Jogokerten, Kadisono dan Sentonorejo, bahan konstruksi

jaringan air bersih yaitu Jaringan Pipa distribusi dan Sambungan

air bersih.

c) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih 5 lokasi yaitu

Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Tempel,

Kecamatan Cangkringan dan Kecamatan Ngemplak.

12) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah

a) Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah 8 paket, yaitu

Gedung Kantor Pelayanan Perijinan, Gedung Kantor Dinas

Kesehatan, Gedung Kantor Inspektorat, Gedung UPT Dinas


126

Pendidikan Kecamatan Sleman, Kecamatan Mlati, Kecamatan

Gamping, Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Minggir.

b) Rehabilitasi Kantor Kecamatan Ngaglik, Balai Desa Umbulharjo,

Balai Desa Glagaharjo dan Balai Desa Wukirsari.

c) Penelitian dan kajian teknis pembangunan 60 pemohon.

d) DED bangunan RS Sleman 5 buku

8) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan Lainnya

a) Rehabilitasi 59 buah Daerah Irigasi (DI)

b) Rehabilitasi dan normalisasi sungai 6 lokasi dan pengerukan

sedimentasi 15 lokasi

c) Rehabilitasi/pemeliharaan Petani Pemakai Air (GP3A) melalui

sosialisasi 3 kelompok, pelatihan 3 kelompok dan monitoring 3

kelompok

d) Pembangunan 6 buah bendung dan 18 buah saluran

e) Operasional dan pemeliharaan 34 buah bendung, 627 km

saluran , dan 29 buah pintu air

e) Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif 25 buah Daerah Irigasi

(DI), dan peningkatan pengetahuan dan kemandirian 30

organisasi P3A/GP3A

f) Pemrosesan 167 buah perijinan bidang irigasi

g) Pemutakhiran 100 data DI dan updating data prasarana

pengairan yang terdiri: 386 DI dan 42 buah Jaringan Irigasi Air

Tanah (JIAT)

9) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dengan kegiatan

pemeliharaan jaringan sumur pompa di 11 lokasi dan terlaksananya

pembinaan air baku di kawasan rawan kekeringan sebanyak 100 kali

10) Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai,

Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

a) Pembangunan embung /waduk lapangan Krapyak Barepan di

Desa Margoagung Kecamatan Seyegan


127

b) Pemeliharaan embung dan mata air 5 unit

c) Pembentukan organisasi pengelola embung di 3 lokasi dan

pemeliharaan sungai di wilayah adipura 10 lokasi.

d) DED Embung Nglengkong Sambirejo Prambanan 1 lokasi

11) Program pengendalian dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan

jaringan lainnya

a) Pembinaan pengelolaan air baku 100 kali

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan

umum sebagaimana buku lampiran)

Pelayanan infrastruktur telah mengalami peningkatan jika dibandingkan

dengan tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanaan program dan kegiatan

urusan pekerjaan umum mampu meningkatkan kualitas maupun

kuantitas prasarana jalan, jembatan, irigasi, pengelolaan air minum, air

limbah, gedung pemerintah dan infrastruktur perdesaan. Secara fisik

panjang jalan kabupaten sepanjang 1.085,13 km (jalan beraspal

sepanjang 889,35 km, jalan kerikil 15 km, dan jalan tanah 187,55 km),

dengan kondisi baik sepanjang 372,63 km, kondisi sedang sepanjang

401,49 km dan rusak sepanjang 286,67 km, rusak berat 24,35 km.

Kondisi jalan baik pada tahun 2011 meningkat 7,5% dari panjang

346,33 km menjadi 372,63 km.

Tabel 3.11. Tabel Kondisi Jalan Kabupaten (Km) Tahun 2007 – 2011 TAHUN No Uraian

2007 2008 2009 2010 2011

1. Baik 313,03 314,33 339,63 346,33 372,63 2. Sedang 436,10 428,95 418,40 401,49 401,49 3. Rusak 304,00 308,15 305,40 299,87 286,67 4. Rusak Berat 32,00 33,70 21,70 37,45 24,35

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kabupaten Sleman. Jumlah jembatan pada ruas jalan kabupaten pada tahun 2011 sebanyak

443 buah, dengan kondisi baik sebanyak 264 buah atau 59,6%. Kondisi

jembatan baik tersebut menurun dibandingkan tahun 2010 sebanyak

281 buah atau menurun 6,05% .


128

Tabel 3.12. Tabel Kondisi Jembatan Tahun 2008–2010 TAHUN No Uraian

2009 2010 2011 1. Baik 259 281 264 2. Sedang 114 105 122 3. Rusak 72 58 57

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kabupaten Sleman.

Jumlah gorong-gorong tahun 2011 pada ruas jalan Kabupaten

sebanyak 3.800 buah. Gorong-gorong dengan kondisi baik sebanyak

1.640 buah, kondisi sedang sebanyak 2.046 buah dan kondisi rusak

sebanyak 114 buah.

Kondisi bangunan bendung permanen pada tahun 2011 mengalami

penurunan, akan tetapi kondisi bendung semi permanen meningkat

kualitasnya. Kondisi saluran irigasi baik primer maupun sekunder pada

tahun 2011 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2010.

Saluran irigasi primer dengan kondisi baik meningkat dari 249.568 m

menjadi 323.787 m, sedangkan irigasi sekunder kondisi baik mengalami

penurunan dari 303.613 m menjadi 200.000 m. Kondisi lengkap

bangunan pengairan pada tahun 2011 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13. Kondisi Bangunan Pengairan Tahun 2010 dan 2011 Baik Sedang Rusak

No Jenis 2010 2011 2010 2011 2010 2011

1. Bendung Permanen (buah) 477 369 251 385 226 200

2. Bendung Semi Permanen (buah) 142 145 46 46 17 17

3. Saluran Irigasi primer (m) 249.568 323.787 93.083 80.947 4.160 15.232

4. Saluran Irigasi sekunder (m) 303.613 200.000 115.212 78.320 2.569 39.160

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman


SKPD penyelenggara urusan pekerjaan umum adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman yang dibentuk berdasarkan

Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati


129

Sleman Nomor 21 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata

Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan: Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Irigasi Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 28 Tahun 2009

tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral. Penyelenggaraan urusan ini juga

didukung oleh Bidang Perdesaan dan Bidang Perkotaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kesbang Linmas PBA, RSUD Sleman dan RSUD Prambanan. Secara rinci, kedudukan, tugas

pokok, dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral sebagaimana terlampir


Sumber daya manusia penyelenggara urusan pekerjaan umum di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan berjumlah 240 orang. Secara rinci

SDM penyelenggaraan urusan pekerjaan umum menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.


Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pekerjaan umum


94,71%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program

adalah sebagai berikut:


Rp827.300.000,00 realisasi Rp 729.579.398,00 atau 88,19%.


sebesar Rp2.048.125.400,00 realisasi Rp1.519.452.953,00 atau

74,19%


sebesar Rp123.350.000,00 realisasi Rp122.017.690,00 atau

98,92%.


130

4) Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Perencanaan,



5) Pembangunan Jalan dan Jembatan, anggaran sebesar

Rp15.110.019.000,00 realisasi Rp14.508.375.454,81 atau 96,02 %

6) Pembangungan Saluran Drainase dan Gorong-gorong, anggaran


96,78 %

7) Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan, anggaran sebesar

Rp16.339.925.181,00 realisasi Rp15.491.793.752,26 atau 94,81%

8) Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

Rp116.627.000,00, realisasi Rp60.983.800,00 atau 52,29 %

9) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, anggaran


10) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya, anggaran sebesar Rp8.985.630.600,00

realisasi Rp8.727.159.560,00 atau 97,12%.

11) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku, anggaran sebesar


12) Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai,

Danau dan Sumberdaya Air Lainnya, anggaran sebesar


13) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah, anggaran Rp3.485.992.571,00 realisasi Rp3.282.184.225,00

atau 94,15%.

14) Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, anggaran sebesar

Rp 4.664.794.400,00 realisasi Rp. 4.579.787.270,00 atau 98,18 %

15) Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah, anggaran


94,21%


131


Proses Perencanaan urusan pekerjaan umum dilaksanakan melalui

survey kebutuhan pemeliharaan dan peningkatan prasarana dan sarana

ke-PU-an, rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa,

serta musrenbang kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja

SKPD. Berdasarkan permasalahan yang ada disusun rencana kerja dan

disempurnakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan antara

lain Komisi Irigasi yang terdiri dari unsur dari Pemerintah Daerah dan

masyarakat untuk menyusun program kerja tahunan.


Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan pekerjaan

umum di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Bidang

Sumber Daya Air dan Bidang Irigasi Dinas Sumber Daya Air Energi dan

Mineral adalah sebagaimana terlampir.


1) Cakupan pelayanan air bersih dan air limbah masih kurang. Solusi

yang dilaksanakan adalah dengan meningkatkan kualitas, kuantitas

dan sarana prasarana air bersih dan air limbah serta meningkatkan

kesadaran masyarakat terhadap penanganan air bersih dan air

limbah melalui sosialisasi dan advokasi.

2) Masih terdapat jalan, dan jembatan yang rusak akibat erupsi merapi

2010. Solusi yang dilaksanakan adalah rehabilitasi jalan dan

pemasangan jembatan baley serta mengusulkan rehabilitasi jalan

dan jembatan dengan dana dari APBD Provinsi dan APBN.

3) Masih terdapat bendung dan saluran irigasi yang rusak akibat erupsi

merapi 2010. Solusi yang dilaksanakan adalah membangun

bendung sementara dan mengusulkan pembangunan bendung dan

saluran irigasi dengan dana dari APBD Provinsi dan APBN.


132

5. Urusan Penataan Ruang


1) Program Perencanaan Tata Ruang

a) Fasilitasi dan koordinasi tentang tata ruang daerah.

b) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan.

c) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan.

d) Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan.

2) Program Pemanfaatan Ruang dengan kegiatan survey dan

pemetaan.

3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

a) Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

b) Pengawasan pemanfaatan ruang

c) Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

d) Pelayanan perizinan IMB

e) Pelayanan izin reklame

f) Pelayanan izin pembangunan menara seluler

g) Pelayanan izin rencana tapak dan Surat Keterangan Rencana

Kabupaten (SKRK)

h) Pelayanan perizinan IMB pasca bencana

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan penataan

ruang adalah sebagai berikut:

1) Program Perencanaan Tata Ruang

a) Fasilitasi koordinasi penataan ruang daerah dan kegiatan Badan

Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten

Sleman 12 bulan.

b) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Seyegan seluas

2.663 ha 10 buku, dan draft Raperda RDTR Kecamatan Seyegan

20 buku.


133

c) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Depok seluas

3.555 ha 20 buku, dan draft Raperda RDTR Kecamatan Depok

10 buku.

d) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Desa Sinduadi Kec.

Mlati 200 ha 10 buku.

2) Program Pemanfaatan Ruang terealisasi penyediaan database

reklame di lokasi-lokasi strategis Kab. Sleman 10 buku dan peta

digital 1 buah.

3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

a) Draft Peraturan Bupati tentang tower bersama 1 buku dan IMB

prasarana bangunan gedung 1buku.

b) Pengawasan bangunan rumah 121 unit, tower 52 unit, reklame 398 unit serta penindakan dan pembongkaran tower 5 unit, reklame 100 unit.

c) Sosialisasi peraturan tata bangunan dan lingkungan ke masyarakat 11 kali.

d) Pelayanan informasi IMB untuk masyarakat melalui radio 3 kali, koran 3 kali, penerbitan IMB pemutihan 250 lembar, IMB sementara 1.250 lembar, IMB tetap 1.000 lembar.

e) Penerbitan surat ijin pemasangan reklame 260 lembar f) Penerbitan surat izin pembangunan menara telekomunikasi

seluler 11 lembar dan penyusunan draft Perbub penataan dan optimalisasi menara 1 buku.

g) Penelitian permohonan site plan 126 buah, penelitian permohonan surat keterangan tata bangunan dan lingkungan 1.924 buah, penelitian permohonan pecah sertifikat 561 buah, dan penelitian permohonan rekomendasi lahan terkena sempadan 61 buah.

h) Draft Perbub IMB korban erupsi 1 buku.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan penataan

ruang sebagaimana buku lampiran)


134

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah disusun sampai dengan

tahun 2011 mencakup kurang lebih 72,92% dari luas wilayah Kabupaten

Sleman. Adapun RDTR yang telah disusun sebagai berikut: Tabel 3.14. Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan yang telah disusun

No. Lokasi Luas Perencanaan (Ha)

1. Kecamatan Kalasan 3.584,0000 2. Kecamatan Depok 3.555,0000 3. Kecamatan Moyudan 2.762,0000 4. Kecamatan Minggir 254,5822 5. Kecamatan Pakem 4.384,0000 6. Kecamatan Sleman 3.132,0000 7. Kecamatan Gamping 2.925,0000 8. Kecamatan Prambanan 1.707,0000 9. Kecamatan Ngaglik 3.852,0000

10. Kecamatan Mlati 2.852,0000 11. Kecamatan Ngemplak 3.571,0000 12. Kecamatan Godean 2.684,0000 13. Kecamatan Berbah 2.299,0000 14. Kecamatan Seyegan 2.663,0000 15. Kecamatan Turi 415,7495 16. Kecamatan Cangkringan 847,0000 17. Kecamatan Tempel 426,8770

Jumlah 41.914,2087 Sumber : Bappeda Sleman

Wilayah Kabupaten Sleman yang diprediksikan menjadi kawasan

pertumbuhan baru telah disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Sampai tahun 2011 kawasan yang telah disusun RTBL adalah kawasan Stadion Maguwoharjo, Babarsari, Museum

Gunung Merapi, Selokan Mataram, Jl.Solo, Jl. Monjali, Kota Prambanan, Kota Tempel, Wisata Kaliadem, Wisata Petualang Gunung

Bangkel, Perkantoran Kabupaten Sleman dan Kecamatan Berbah dan Desa Sinduadi Kecamatan Mlati.

c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan penataan ruang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat

Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja


135

Bappeda, didukung oleh Bidang Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan

Umum dan Perumahan. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi penyelenggara urusan penataan ruang adalah sebagaimana terlampir.

d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan penataan ruang di Bidang

Perdesaan, Bidang Perkotaan Bappeda dan Bidang Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan berjumlah 49 orang Secara rinci SDM penyelenggara urusan penataan ruang menurut

golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan penataan ruang




1) Program Perencanaan Tata Ruang, anggaran sebesar Rp699.256.000,00 realisasi Rp655.722.650,00 atau 93,77%

2) Program Pemanfaatan Ruang, anggaran sebesar Rp75.000.000,00 realisasi Rp71.652.530,00 atau 95,54%

3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, anggaran sebesar Rp1.395.140.000,00 realisasi Rp999.267.989,00 atau 71,62%

f. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan penataan ruang dilakukan secara

partisipatif dengan melibatkan para tokoh masyarakat, pemerintah desa,

kecamatan, perguruan tinggi dan LSM. Proses ini diawali dengan rapat

kerja dinas dan jajaran kecamatan untuk melakukan penyusunan awal

rencana. Kemudian pelaksanaan musrenbang desa, dan musrenbang

kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. Selanjutnya

musrenbang kabupaten dan perumusan rancangan akhir. Setelah

mendapat kesepakatan dari seluruh pemangku kepentingan dilakukan

penetapan rencana.


136

g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan penataan

ruang di Bidang Perdesaan, Bidang Perkotaan Bappeda dan Bidang

Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah

sebagaimana terlampir.

h. Permasalahan dan Solusi 1) Draft Raperda RTRW telah disusun dan sudah mendapatkan

rekomendasi dari pemerintah pusat, namun belum sampai pada

penetapan menjadi Perda sehingga belum memiliki kekuatan hukum sebagai dasar acuan penyusunan dokumen perencanaan lainnya. Solusi dilakukan adalah berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten

Sleman untuk segera mengesahkan Raperda RTRW dimaksud. 2) Tingkat ketaatan masyarakat terhadap perizinan serta persyaratan

tata bangunan dan lingkungan masih kurang. Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan ketataruangan yang telah

disepakati. Selain itu pengawasan terhadap ketaatan persyaratan perizinan juga dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan penegakan hukum.

3) Saat ini belum semua wilayah di Kabupaten Sleman mempunyai Rencana rinci tata ruang. Upaya yang dilakukan adalah dengan

penyusunan rencana detail tata ruang.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan a. Program dan Kegiatan


a) Penyediaan jasa surat-menyurat.

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan.



e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.

f) Penyediaan alat tulis kantor.


137


h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor.

i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

j) Penyediaan peralatan rumah tangga.

k) Penyediaan makanan dan minuman rapat.

l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.

m) Pengelolaan dokumen SKPD.


a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

c) Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

a) Bimbingan teknis, workshop, seminar, dan lokakarya

b) Pengkajian kompetensi kepegawaian.


Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan


SKPD.

b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran

c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD

d) Penyusunan profil data SKPD 5 tahun terakhir.

5) Program Kerjasama Pembangunan daerah

a) Penunjangan sekber kartamantul b) Fasilitasi peningkatan kapasitas daerah yang berkelanjutan untuk

desentralisasi. c) Koordinasi kerjasama pembangunan daerah. d) Fasilitasi naskah kerjasama pemerintah daerah dan desa

6) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan melalui kegiatan koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah.

7) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh melalui kegiatan koordinasi pengembangan wilayah strategis kecamatan.


138

8) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah melalui kegiatan peningkatan kapasitas perencanaan.

9) Program Perencanaan Pembangunan Daerah:

a) Penyusunan RKPD . b) Penyelenggaraan musrenbang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) c) Monitoring , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan capaian

sasaran program.

d) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (KUA PPAS)

e) Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

f) Perencanaan dan monitoring dana tugas pembantuan dan

dekonsentrasi.

g) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan.

h) Monitoring dan evaluasi program/kegiatan rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca bencana merapi.

i) Kajian pagu indikatif kewilayahan.

j) Analisis dan evaluasi perkembangan pelaksanaan pembangunan.

k) Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

l) Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ)

m) Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten, Penetapan

Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman dan evaluasi LAKIP.

n) Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan

pengendalian pembangunan kecamatan.

10) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi:

a) Penyusunan indikator ekonomi daerah.

b) Penyusunan rencana pengembangan kawasan sentra produksi

pertanian lereng merapi bagian selatan.


139

c) Penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata daerah.

d) Fasilitasi kajian ekonomi pasca erupsi merapi.

e) Penyusunan rencana pembangunan SDM di kawasan bencana

merapi.

11) Program Perencanaan Sosial Budaya melalui kegiatan penyusunan

rencana dan strategi pengembangan kecamatan sebagai pusat

kebudayaan.

12) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana:

a) Fasilitasi pemetaan kawasan rawan bencana merapi.

b) Koordinasi penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.

c) Identifikasi kerusakan dan kerugian akibat bencana merapi

(Dammage and Loss Assesment/DaLA).

b. Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan

perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:


a) Pelayanan surat-menyurat selama 12 bulan

b) Pembayaran langganan listrik, telepon dan media cetak 12 bulan.

c) Pembayaran bendahara 6 orang dan pengurus barang 2 orang.

d) Pelayanan kebersihan kantor selama 12 bulan dan pembayaran

jasa petugas kebersihan kantor 1 orang.

e) Perbaikan/pemeliharaan mesin ketik 7 unit dan komputer 37 unit,

dan laptop 24 unit.

f) Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan.

g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan.

h) Penyediaan peralatan listrik 12 bulan.

i) Pembelian peralatan kantor 2 unit

j) Pembelian peralatan rumah tangga 1 unit

k) Fasilitasi kebutuhan rapat dan tamu 12 bulan

l) Fasilitasi kebutuhan perjalanan dinas 12 bulan

m) Pelayanan arsip dan perpustakaan 12 bulan


140

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

a) Pemeliharaan kendaraan roda dua 17 kendaraan dan kendaraan

roda empat 7 kendaraan 12 bulan.

b) Pemeliharaan dan perbaikan gedung 12 bulan.

c) Pemeliharaan meja kursi 20 unit.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan

realisasi kegiatan pengiriman personel bimbingan teknis, workshop,

seminar, dan lokakarya serta pengelolaan kepegawaian 72 pegawai

12 bulan serta pembayaran tenaga honorer 2 orang 12 bulan.


Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan

a) Dokumen Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan

Anggaran, Rencana Kerja SKPD dan Program Kerja 40 buku.

b) Laporan bulanan, tahunan dan LAKIP 20 buku.

c) Laporan keuangan per bulan 12 bulan dan laporan tahunan yang

berupa realisasi fisik dan keuangan.

d) Profil SKPD 10 buku.

5) Program Kerjasama Pembangunan

a) Laporan fasilitasi kerjasama pengelolaan dan pembangunan

sarana dan prasarana perkotaan 15 buku.

b) Laporan pelaksanaan Sustainable Capacity Building

Development (SCBD) 2011: 10 buku, pengembangan SDM 5

pelatihan, perkuatan kelembagaan berupa pembangunan dan

pengembangan SIM 3 buah, dan kerangka peningkatan

kapasitas 2 kegiatan.

c) Koordinasi dan fasilitasi kerjasama daerah 12 kali dan 58 draft

kerjasama daerah, identifikasi dan evaluasi kerjasama daerah 1

dokumen, materi rancangan Peraturan Bupati tentang kerjasama

daerah 1 dokumen.

d) Naskah perjanjian antar daerah dan lembaga 76 buah, perjanjian

tanah kas desa 14 buah.


141

6) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan terealisasi koordinasi

dan fasilitasi penyelesaian permasalahan batas daerah 12 kali, 1

dokumen laporan.

7) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh terealisasi koordinasi pengembangan wilayah strategis di 15

kecamatan 44 kali.

8) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah terealisasi peningkatan kapasitas

perencanaan 2 kali dan penyusunan dan sosialisasi SOP 6 kali.

9) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2012 sebanyak

125 buku, dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD 2012 5 buku,

dokumen Rencana Kerja Tahunan 20 buku.

b) Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) RKPD

dan dokumen hasil musrenbang RKPD 100 buku, dokumen hasil

forum SKPD 100 buku dan dokumen usulan program/kegiatan

pembangunan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten 150

buku.

c) Dokumen evaluasi kebijakan dan sasaran program urusan

pembangunan daerah 30 buku.

d) Dokumen KUA dan PPAS APBD Tahun 2012, 200 buku.

e) Dokumen usulan perencanaan DAK 2012 10 buku dan Monev

DAK 2011 15 buku.

f) Dokumen monitoring dana tugas pembantuan dan dekonsentrasi

30 buku.

g) Dokumen KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2011 200

buku.

h) Laporan monitoring dan evaluasi program kegiatan rehabilitasi

dan rekonstruksi pasca bencana erupsi merapi sebanyak 20

buku.

i) Dokumen pagu indikatif kewilayahan 10 buku.


142

j) Laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan tahunan non

APBD 1 bokumen 2 eks, data informasi pelaksanaan kegiatan

pembangunan per bulan 2 dokumen 8 eks, laporan realisasi fisik

dan keuangan kegiatan pembangunan 2011 ,11 dokumen 22 eks.

k) Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD)

kepada Pemerintah 1 dokumen 10 set, publikasi naskah LPPD 2

media massa.

l) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun

Anggaran 2010 kepada DPRD 1 dokumen 80 set.

m) Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Pemkab 30 buku, Penetapan Kinerja TA 2011 10 buku,

evaluasi LAKIP instansi 12 SKPD

n) Musyawarah perencanaan pembangunan di 17 kecamatan dan

laporan 216 buku.

10) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

a) Dokumen Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten

Sleman 40 buku.

b) Dokumen rencana pengembangan kawasan sentra produksi

pertanian lereng merapi bagian selatan 40 buku.

c) Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah 40

buku.

d) Dokumen kajian ekonomi pasca erupsi merapi 30 buku,

rekomendasi pengembangan pariwisata lereng merapi 1

rekomendasi.

e) Dokumen rencana pembangunan SDM kawasan merapi

Kabupaten Sleman 100 buku.

11) Program Perencanaan Sosial Budaya terealisasi dokumen grand

design kecamatan sebagai pusat kebudayaan 25 buku.

12) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

a) Peta kawasan rawan bencana 10 exp, workshop 1 kali, seminar

1 kali.


143

b) Fasilitasi dan koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi 12 kali,

dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi 75 buku.

c) Identifikasi dan penyusunan data kerusakan dan kerugian

(DaLA) akibat bencana merapi.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan

perencanaan pembangunan sebagaimana buku lampiran)

Proses perencanaan pembangunan Kabupaten Sleman tahun 2011

untuk pelaksanaan tahun 2012 dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai

dengan siklus perencanaan. Proses perencanaan diawali dengan

musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrenbang).

Musrenbang merupakan bagian tahapan dalam penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan daerah, merupakan forum koordinasi antar

instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan untuk

mengharmoniskan dan menyelaraskan program dan kegiatan

pembangunan di daerah. Musrenbang dilakukan secara terpadu yang

dimulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional.

Proses ini telah menghasilkan perencanaan yang komprehensif,

mengakomodasi berbagai kepentingan dari para pihak, berbagai sektor

dan sasaran yang bermuara pada satu tujuan yaitu kesejahteraan

masyarakat. Musrenbang tersebut menghasilkan usulan program dan

kegiatan yang berasal dari dana APBN, APBD Provinsi, APBD

kabupaten dan masyarakat. Usulan program dan kegiatan tersebut

dirangkum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) RKPD

menjadi acuan dalam penyusunan KUA dan PPAS. Rencana Kerja

Pemerintah Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Proses perencanaan pembangunan daerah dilakukan melalui tahapan-

tahapan sebagai berikut:

1) Musrenbang desa, dilaksanakan pada minggu II sampai dengan

minggu IV bulan Januari 2011;


144

2) Musrenbang kecamatan, dilaksanakan pada minggu II dan minggu III

bulan Februari 2011;

3) Paparan Camat, dilaksanakan pada minggu IV bulan Februari 2011,

4) Forum SKPD, dilaksanakan pada minggu I bulan Maret 2011;

5) Musrenbang kabupaten dengan melibatkan seluruh SKPD, tokoh

masyarakat, LSM dan Perguruan Tinggi, dilaksanakan pada

minggu IV bulan Maret 2011;

6) Finalisasi penyusunan RKPD, dilaksanakan pada minggu IV bulan

Mei 2011;

7) Musrenbang Provinsi, dilaksanakan pada minggu I bulan April 2011;

8) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2012, dilaksanakan pada

minggu II bulan April sampai dengan minggu III Mei 2011,

Rancangan KUA/PPAS diserahkan ke DPRD pada minggu IV bulan

Mei 2011, Nota Kesepakatan KUA ditandatangani pada tanggal 11

Oktober 2011;

9) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Tahun

2011, dilaksanakan pada minggu II bulan April sampai dengan

minggu I Juni 2011, Rancangan KUA PPAS Perubahan diserahkan

ke DPRD pada minggu II bulan Juni 2011, Nota Kesepakatan KUA

PPAS Perubahan Anggaran Tahun 2011 ditandatangani pada

tanggal 29 Juli 2011;

10) Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2012, dilaksanakan pada minggu III bulan Oktober 2011, penyerahan Nota Keuangan RAPBD

pada tanggal 10 November 2011, Perda APBD ditandatangani pada tanggal 28 November 2011, pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dilaksanakan pada 4-12 Januari 2012.

11) Penyusunan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2011, dilaksanakan pada Bulan Juli 2011, penyerahan Nota Keuangan RAPBD Perubahan pada tanggal 15 Agustus 2011, Perda APBD

Perubahan ditandatangani pada tanggal 27 September 2011,


145

pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

dilaksanakan pada 29 September - 3 Oktober 2011.

c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan perencanaan pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dibentuk

berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Bappeda. Penyelenggaraan urusan ini didukung oleh Sekretariat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi penyelenggara urusan

perencanaan pembangunan adalah sebagaimana terlampir.

d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan perencanaan pembangunan di Bappeda berjumlah 72 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan perencanaan pembangunan menurut golongan

dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.


Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perencanaan

pembangunan sebesar Rp5.374.831.300,00 realisasi Rp4.896.624.745,00

atau 91,10%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing

program adalah sebagai berikut:


Rp435.626.200,00 realisasi Rp355.919.270,00 atau 81,70% 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor, anggaran


3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, anggaran sebesar Rp41.800.000,00 realisasi Rp33.210.000,00 atau 79,45%


Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp171.875.000,00 realisasi Rp165.224.000,00 atau 96,13%


146

5) Program Kerjasama Pembangunan, anggaran sebesar

Rp863.280.000,00 realisasi Rp822.619.950,00 atau 95,29% 6) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan, anggaran sebesar

Rp38.600.000,00 realisasi Rp30.738.700,00 atau79,63%

7) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, anggaran sebesar Rp88.733.850,00 realisasi

Rp88.293.850,00 atau 99,50% 8) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah, anggaran sebesar Rp96.000.000,00 realisasi

sebesar Rp75.569.550,00 atau 78,72% 9) Program Perencanaan Pembangunan, anggaran sebesar

Rp2.256.988.250,00 realisasi Rp2.066.937.725,00 atau 91,58%

10) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, anggaran sebesar Rp479.150.000,00 realisasi Rp459.068.000,00 atau 95,81%

11) Program Perencanaan Sosial Budaya, anggaran sebesar

Rp133.650.000,00 realisasi Rp116.717.500,00 atau 87,33% 12) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana,

anggaran sebesar Rp373.300.000,00 realisasi Rp302.329.250,00 atau 80,99%

f. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif diawali dari rapat kerja dinas untuk menyusun rancangan awal, kemudian pelaksanaan musrenbang yang dimulai dari

, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang berasal dari tokoh masyarakat, anggota legislatif, Perguruan Tinggi, dan

LSM. Selanjutnya dari hasil musrenbang tersebut dilakukan perumusan rancangan akhir, berupa perumusan Renja SKPD dan RKPD. Pada akhir proses perencanaan dilakukan penetapan rencana.

g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan di Bappeda adalah sebagaimana terlampir.


147

h. Permasalahan dan Solusi 1) Diterbitkannya peraturan baru tentang pedoman perencanaan

daerah yang berbeda dengan peraturan sebelumnya sehingga perlu penyesuaian yang cukup memakan waktu dan membuat

keterlambatan penetapan dokumen perencanaan daerah. Solusi yang dilakukan adalah mengintensifkan sosialisasi ke seluruh SKPD.

2) Proses perencanaan yang berfilosofi teknokratis dan menggunakan basis data sekunder seringkali dianggap masih belum cukup memadai. Sehingga terdapat kelemahan pada kekuatan data dan

informasi untuk memproyeksikan arah pembangunan berikutnya. Solusi yang dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas data dan informasi serta penyusunan sistem monev pembangunan.

7. Urusan Perumahan a. Program dan Kegiatan

1) Program Pembangunan Perumahan

a) Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Perumahan

b) Koordinasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Perumahan

c) Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan lembaga/Badan

Usaha

d) Pembangunan Sarana dan Prasarana rusunawa/rusunami

e) Pengelolaan Rusunawa/Rusunami

f) Penunjang Bantuan stimulan Rumah Swadaya

g) Pendampingan Rekompak JRF

h) Penataan Kawasan LC

2) Program Pengelolaan Areal Pemakaman

a) Koordinasi Pengelolaan Areal Permakaman

b) Pemberian perizinan permakaman

c) Pembangunan Sarana dan Prasarana Permakaman

3) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran

a) Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan bahaya

kebakaran


148

b) Pendidikan, pelatihan, pertolongan dan pencegahan kebakaran

c) Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran

d) Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya

kebakaran

e) Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya

kebakaran

f) Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

g) Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran



perumahan sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Perumahan

a) Data rumah 15 buku, review Peraturan Bupati tentang

Pengembangan Perumahan 1 buku, draft perda pengelolaan

rusunawa 1 buku, data analisa dan rencana relokasi 1 buku.

b) Pemrosesan perizinan pembangunan rusunawa di 2 lokasi yaitu

Padukuhan Jongke Sendangadi dan Padukuhan Dabag

Condong Catur.

c) Koordinasi pembangunan perumahan dan verifikasi fasilitas

umum dan fasilitas sosial 10 lembaga.

d) Pembangunan prasarana dan sarana rusunawa/rusunami di 3

lokasi yaitu Rusunawa Dabag Condongcatur Depok, Rusunawa

Mranggen dan Rusunawa Gemawang Sinduadi Mlati.

e) Pengelolaan Rusunawa/rusunami 3 lokasi.

f) Penyaluran dana stimulan perumahan swadaya 100 unit

g) Fasilitasi pelaksanaan rekompak JRF 6 desa, yaitu Desa

Wukirharjo, Desa Kepuharjo, dan Desa Umbulharjo, Kecamatan

Prambanan; Desa Wukirsari, Desa Sambirejo, dan Desa

Madurejo, Kecamatan Prambanan.

h) Pembangunan jalan di kawasan Land Consolidation (LC)

Sinduadi 1 paket


149

2) Program Pengelolaan Areal Permakaman

a) Pemrosesan perizinan, sosialisasi dan pemeliharaan Taman

Pemakaman Umum (TPU) Seyegan.

b) Perizinan pembangunan TPU Sleman dan TPU Prambanan,

serta dokumen lingkungan TPU Prambanan.

c) Pembangunnya prasarana dan sarana dasar di TPU Seyegan

berupa tempat parkir sepeda motor, pagar, gudang penyimpan

peralatan, pusara, Grobog, prasasti erupsi merapi, dan

landscaping.


Kebakaran

a) Monitoring sarara dan prasarana pemadam kebakaran 36 obyek

dan indentifikasi sebab-sebab kebakaran 60 obyek.

b) Kesamaptaan pemadam kebakaran 10 kali.

c) Penyuluhan dan pelatihan pencegahan bahaya kebakaran 3 kali

diikuti oleh 120 orang.

d) Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya

kebakaran berupa baju tahan api 3 buah, helm PBK 10 buah,

sepatu boot damkar 10 buah, baju tahan api entry 1 buah, self

contained breathing apparatus 1 buah, pemasangan hidran kota

3 buah, pesawat HT 4 buah.

e) Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya

kebakaran berupa mobil damkar 3 buah, mobil tanki air 2 buah,

tabung APAR 32 buah, pompa diesel 2 buah, pesawat HT dan

RIG 10 buah, tandon air 1 buah dan portable damkar 36 buah.

f) Kesiapsiagaan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PBK) 180

kali.

g) Operasional Posko Siaga PBK 12 bulan dan operasional

pemadaman kebakaran 60 kali.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan

sebagaimana buku lampiran)


150

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan perumahan mampu

mendukung penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum

perumahan/rusunawa di Rusunawa Dabag, Rusunawa Mranggen,

Rusunawa Gemawang yang meliputi drainase, penyambungan instalasi

listrik, landscaping, IPAL, sumur resapan air hujan, pagar, jalan

lingkungan konblok dan talud sungai.


SKPD penyelenggara urusan perumahan adalah Bidang Perumahan

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Dinas ini dibentuk

berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan

Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Penyelenggaraan urusan ini didukung oleh Bidang Penanggulangan

Kebakaran Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, Seksi

Sarana dan Prasarana Penunjang Kesehatan Rumah Sakit Umum

Daerah Sleman, dan Seksi Sarana dan Prasarana Penunjang

Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan.

Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi penyelenggara urusan

perumahan sebagaimana terlampir.


Sumber daya manusia penyelenggara urusan perumahan di Bidang

Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan berjumlah 15

orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan urusan perumahan

menurut golongan dan pendidikan sebagaimana terlampir.


Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perumahan sebesar

Rp5.965.077.450,00 realisasi Rp5.701.605.175,00 atau 95,58%. Secara rinci

anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut:


151

1) Program Pengembangan Perumahan, anggaran sebesar Rp

Rp4.308.304.350,00 realisasi Rp Rp4.095.742.925,00 atau 95,07%

2) Program Pengelolaan Areal Pemakaman, anggaran sebesar

Rp874.400.000,00 realisasi Rp854.301.250,00 atau 97,70%


Kebakaran, Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar



Proses perencanaan urusan perumahan dilakukan secara partisipatif diawali dari rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD

dengan melibatkan para tokoh masyarakat, Perguruan Tinggi, dan LSM.


Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan perumahan

di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana terlampir.


1) Data yang berkaitan dengan pengembangan rumah baik secara kualitas maupun kuantitas masih kurang. Solusi yang dilaksanakan adalah mulai dilakukannya pendataan ulang jumlah dan klasifikasi rumah.

2) Pendirian perumahan belum dilengkapi dengan fasilitas permakaman. Solusi yang dilaksanakan adalah dengan menyediakan TPU di Seyegan dan Prambanan.

3) Belum adanya mobil PBK dengan tangga 15 m dan 34 m. Solusi yang dilaksanakan adalah bekerjasama dengan Kantor Penanggulangan Kebakaran, Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Yogyakarta untuk menanggulangi kebakaran dengan skala besar.

4) Belum semua bangunan/perusahaan menyediakan alat pemadam api. Solusinya, dilakukan pemeriksaan dan himbauan agar perusahaan menyediakan alat pemadam api, serta sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.


152

8. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

a. Program dan Kegiatan 1) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda melalui kegiatan kajian, monitoring dan

evaluasi kegiatan kepemudaan.

2) Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda melalui

peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan (MTQ)

3) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba a) Koordinasi dan evaluasi Badan Narkotika Kabupaten (BNK)

b) Rintisan desa pelopor bebas Napza c) Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

d) Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi siswa 4) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

a) Pembinaan Organisasi Kepemudaan (OKP) b) Pemilihan dan pengiriman peserta Bakti Pemuda Antar Propinsi

(BPAP) c) Pembinaan Budi Pekerti Pemuda

5) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

a) Monitoring dan evaluasi olahraga karyawan, masyarakat dan tri lomba juang

b) Kompetisi dan pengiriman kontingen Pekan Pelajar Daerah (POPDA)

c) Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti dan teknisi olehraga

d) Pembinaan olahraga bagi masyarakat

6) Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga melalui

pengiriman dan evaluasi peserta Porseni Pondok Pesantren tingkat kabupaten, propinsi dan nasional.



pendidikan, pemuda dan olahraga sebagai berikut:


153

1) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda terealisasi melalui pembinaan dan

penyuluhan narkoba bagi 2.400 orang pemuda, monitoring dan

fasilitasi kegiatan pemuda dan remaja 1 kali, serta koordinasi dan

fasilitasi sarasehan dialog remaja 1 kali.

2) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda terealisasi melalui pelaksanaan MTQ sekolah umum bagi 500

peserta dan pemilihan 56 orang calon utusan Kabupaten Sleman

dalam MTQ propinsi dan nasional.

3) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba:

e) Koordinasi Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dalam rangka pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran

gelap narkoba 5 kali. f) Penyuluhan penyalahgunaan Napza 3 kali bagi 120 orang,

penyuluhan anti narkoba 2 kali di Desa Bokoharjo dan Desa

Gayamharjo Kecamatan Prambanan, pembentukan dan penyampaian bantuan sarana operasional bagi 2 orang satgas anti narkoba yang baru di desa Sukoharjo Kecamatan Ngaglik

dan Desa Sumberadi Kecamatan Mlati, serta bimbingan lanjut bagi 12 orang satgas anti narkoba.

g) Pembinaan 10 kelompok pemuda anti narkoba 150 orang.

h) Pembinaan 10 kelompok siswa anti narkoba 40 orang. 4) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan:

a) Pembinaan 15 organisasi kepemudaan 60 orang. b) Pemilihan 200 orang calon peserta Bakti Pemuda Antar Propinsi

(BPAP), dan pengiriman 4 orang peserta serta 2 orang

pendamping BPAP. c) Pembinaan budi pekerti pemuda 85 orang di 15 organisasi.

5) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

a) Monitoring dan evaluasi olahraga masyarakat, karyawan, dan tri lomba juang 12 kali.

b) Pengiriman kontingen POPDA Kabupaten Sleman yang terdiri 14 cabang olahraga.


154

c) Pelatihan pelatih senam bagi 60 orang guru SD dan SMP.

d) Pembinaan olahraga masyarakat bagi 17 klub olahraga pelajar kecamatan.

6) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

terealisasi melalui pengiriman peserta Porseni Pondok Pesantren ke Jawa Timur 3 kali.


kepemudaan dan olahraga sebagaimana buku lampiran)

Pencapaian program dan kegiatan urusan kepemudaan dan olahraga

tahun 2011 didukung oleh sarana dan prasarana serta kinerja aparat.

Berbagai program dan kegiatan di atas mampu meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam bidang kepemudaan dan olahraga.

Prestasi yang dicapai Kabupaten Sleman dalam urusan kepemudaan

dan olah raga tahun 2011 antara lain:

1) Juara II Olimpiade Olahraga Siswa tingkat nasional jenjang SMA

cabang Bulutangkis Ganda Putri atas nama Choirunnisa dari SDN

Sleman 1 dan Lisa Ayu Kusumawati dari SDN Godean 1,


cabang Bulutangkis atas nama Aden Putut Wirastoto dari SMAN 1

Turi,


cabang Karate Komite Perorangan Putri atas nama Nita Tri Mardiany

dari SMAN 1 Mlati,

4) Juara umum Pekan Olahraga Provinsi DI. Yogyakarta XI 2011.


SKPD penyelenggara urusan kepemudaan dan olahraga adalah Bidang

Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, yang

dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 tahun 2009

tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Sleman

Nomor 30 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja


155

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Penyelenggaraan urusan ini

didukung oleh Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan

Sosial dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi SKPD penyelenggara adalah sebagaimana terlampir.

d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan kepemudaan dan

olahraga di Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berjumlah 12 orang. Secara rinci SDM penyelenggara

urusan kepemudaan dan olahraga menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga sebesar Rp1.151.071.000,00 realisasi Rp1.060.159.250,00

atau 92,10%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan dan Kecakapan Hidup

Pemuda, anggaran sebesar Rp40.000.000,00 realisasi Rp39.850.000,00 atau 99,63%.

2) Program Pengembangan Keserasian Kebijakan Pemuda, anggaran sebesar Rp200.000.000,00 realisasi Rp197.945.000,00 atau 98,97%

3) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, anggaran

sebesar Rp176.071.000,00 realisasi Rp171.304.500,00 atau 97,29% 4) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, anggaran sebesar


5) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, anggaran sebesar Rp465.000.000,00 realiasasi Rp415.224.750,00 atau

89,30% 6) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga,

anggaran sebesar Rp70.000.000,00 realisasi Rp66.725.000,00 atau

95,32%.


156


Proses perencanaan urusan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan

secara partisipatif diawali dengan masukan permasalahan dan usulan-

usulan dari seluruh TK, SD, SMP, SMA/SMK, rapat kerja dinas dan

jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan,

sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. Penyelenggaraan urusan

kepemudaan dan olahraga dari sejak perencanaan hingga pelaksanaan

dan evaluasi dilaksanakan secara multi sektoral.


Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga di Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah adalah sebagaimana terlampir.


Permasalahan yang dihadapi oleh urusan Kepemudaan dan Olah Raga

pada tahun 2011 antara lain :

1) Menurunnya loyalitas atlit terhadap daerah berpengaruh terhadap

penurunan prestasi olahraga di tingkat regional dan nasional. Solusi

yang dilakukan adalah melalui peningkatan pembinaan dan

penghargaan terhadap atlit berprestasi.

2) Masih tingginya kasus NAPZA di kalangan pemuda. Solusi yang

dilakukan adalah pembentukan satgas anti NAPZA dan Desa Bebas

NAPZA, menyelenggarakan pelatihan kader dan satgas anti NAPZA,

serta mengefektifkan peran Badan Narkotika Kabupaten Sleman.

9. Urusan Penanaman Modal a. Program dan Kegiatan


a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan

b) Penyediaan jasa administrasi keuangan

c) Penyediaan jasa kebersihan kantor


157

d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

e) Penyediaan Alat Tulis Kantor

f) Penyediaan barang cetak dan penggandaan

g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

h) Penyediaan makanan dan minuman rapat

i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

j) Penyediaan jasa keamanan kantor

k) Pengelolaan Dokumen SKPD





d) Pemeliharaan rutin/berkala taman


a) Bimbingan teknis, workshop, seminar dan lokakarya

b) Pengkajian kompetensi kepegawaian

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian

Kinerja dan Keuangan


SKPD

b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan


5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

a) Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman

modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

b) Peningkatan kegiatan pengendalian, pemantauan, pembinaan

dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

c) Penyusunan investor guide penanaman modal

d) Penyelenggaraan pameran insvestasi

e) Pembuatan materi promosi investasi

6) Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi melalui kegiatan

Kajian kebijakan penanaman modal


158

7) Program Penyiapan Potensi, Sumber Daya Dan Prasarana Daerah

a) Evaluasi dana penguatan modal

b) Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi dana

penguatan modal

c) Analisis kelayakan modal dan pengendalian kredit dana

penguatan modal

d) Rekonsiliasi dana penguatan modal

e) Regulasi penyertaan modal



penanaman modal adalah sebagai berikut:


a) Pembayaran listrik, telepon, air dan media cetak selama 12 bulan

b) Pembayaran pengelola anggaran/keuangan selama 12 bulan

c) Pelayanan kebersihan kantor selama 12 bulan. d) Pemeliharaan komputer 10 unit, mesin ketik 4 unit, dan printer 8

unit.

e) Penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan.

f) Penyediaan barang cetak dan penggandaan selama 12 bulan

g) Penyediaan komponen instalasi listrik 80 unit

h) Penyediaan makan minum rapat dan tamu selama 12 bulan i) Penyediaan biaya perjalanan dinas selama 12 bulan

j) Pengamanan kantor 12 bulan.

k) Pelayanan surat menyurat, arsip dan perpustakaan selama 12

bulan.


a) Pemeliharaan gedung 1 unit.

b) Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat 1 unit, dan kendaraan roda dua 5 unit.

c) Pemeliharaan mebelair 1 paket.

d) Pemeliharaan taman1 paket


159


a) Pembinaan kerja 4 kali

b) Kursus singkat 1 kali

c) Pengelolaan administrasi kepegawaian bagi 21 orang pegawai


Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan tahunan, laporan bulanan dan LAKIP 14

dokumen

b) Penyusunan laporan keuangan 12 dokumen

c) Penyusunan Renja, RKA, dan DPA SKPD 20 buku

5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

a) Koordinasi penanaman modal di tingkat Kabupaten 7 kali, di

tingkat provinsi 15 kali, dan di tingkat pusat 7 kali,

menyelenggarakan investor gathering di Jakarta 1 kali,

mengirimkan misi ke Jakarta 1 kali, serta melaksanakan Forkom

investasi 1 kali.

b) Pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

penanaman modal bagi 67 unit PMA dan PMDN

c) Penyusunan panduan informasi bagi calon investor dan investor

PMA dan PMDN 500 eks.

d) Terlaksananya gelar potensi investasi di Batam Propinsi

Kepulauan Riau 1 kali, serta promosi melalui web 1 kali.

e) Penyusunan materi promosi investasi 500 buku, 500 eks liflet,

dan 500 VCD.

6) Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi

a) Penyusunan kajian pengembangan penanaman modal 20 buku.

b) Penyusunan kajian BLUD 20 buku.

7) Program Penyiapan Potensi, Sumber Daya dan Prasarana Daerah

a) Evaluasi pengelolaan dana penguatan modal 24 buku, fasilitasi

penyelesaian permasalahan dana penguatan modal bagi korban

merapi di 5 kecamatan yaitu di Kecamatan Pakem, Cangkringan,


160

Tempel, Turi dan Ngemplak, serta estimasi kebutuhan DPM dan

penyertaan modal 1 kali.

b) Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Komputerisasi Dana

Penguatan Modal 1 paket.

c) Penyusunan analisa penyertaan modal 1 paket, analisa

penguatan modal 1 paket, dan melaksanakan pengendalian

penguatan modal 12 kali.

d) Penyusunan laporan rekonsiliasi penguatan modal 12 kali, dan

laporan rekonsiliasi penyertaan modal 4 kali.

e) Penyusunan Draf raperda penyertaan modal 1 paket, SK

penetapan 51 buah,dan perjanjian Dana Penguatan Modal 710

set.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan penanaman

modal sebagaimana buku lampiran)

Pada tahun 2011 jumlah unit usaha PMA sebanyak 41 unit usaha

dengan nilai investasi mencapai US$ 185.185.922,42 meningkat

sebesar 13,92% dibandingkan dengan nilai investasi tahun 2010

sebesar US$162.554.217,00 dan mampu menyerap tenaga kerja

sebanyak 6.385 orang. Jumlah unit usaha PMDN pada tahun 2011

mencapai 32 unit usaha dengan nilai investasinya mencapai

Rp827.390.268.676,00 meningkat 148,33% dibandingkan dengan nilai

invetasi tahun 2010 sebesar Rp333.175.320.856,00 dengan penyerapan

tenaga kerja sebanyak 9.269 orang.

Perkembangan penanaman modal selama 5 tahun dapat dilihat pada

tabel dan grafik di bawah ini.


161

Tabel 3.15. Jumlah Unit Usaha, Nilai Investasi, dan Tenaga Kerja Tahun 2007 – 2011

TAHUN No Uraian

2007 2008 2009 2010 2011 Jumlah Unit Usaha a. PMA 36 35 33 38 41

1.

b. PMDN 36 32 31 31 32 c. Non PMA-PMDN 26.779 27.949 29.222 30.384 31.566

Nilai Investasi a. PMA (Juta US$) 148,82 148,67 148,23 162,55 185,19

2.

b. PMDN (Milyar Rp) 344,99 323,07 321,55 333,16 827,39 c. Non PMA-PMDN (Milyar Rp) 1.712,88 1.911,74 2.289,74 2.558,49 3.034,34

Tenaga Kerja (org) a. PMA 6.163 6.113 6.107 6.146 6.385

3.

b. PMDN 9.387 9.131 9.065 9.065 9.269 c. Non PMA-PMDN 201.832 211.803 228.268 238.940 249,189

Sumber: Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal, Kabupaten Sleman.

Grafik 3.11. Capaian Investasi PMDN dan Non PMA-PMDN Tahun 2010-2011

333,17

2.558,49

827,39

3.034,34

0

2000

4000

2010 2011

PMDN (milyar Rp) Non PMA-PMDN (milyar Rp)

Sumber: Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal, Kabupaten Sleman Grafik 3.12 Capaian Investasi PMA Tahun 2010-2011

139.500.000144.500.000149.500.000154.500.000159.500.000164.500.000169.500.000174.500.000179.500.000184.500.000189.500.000

PMA (US$) 162.554.217 185.185.922,42

2010 2011



162

Grafik 3.13. Capaian Penyerapan Tenaga Kerja PMA/PMDN dan Non PMA-PMDN Tahun 2007-2011

6.1469.065

234.508

6.3859.269

249.189

0

50000

100000

150000

200000

250000

2010 2011PMA PMDN Non PMA-PMDN


Nilai investasi pada tahun 2011 naik 13,92% dibandingkan tahun 2010.

Hal ini karena pada tahun 2010 dan tahun-tahun sebelumnya, tingkat

kepatuhan untuk menyampikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal

(LKPM) masih rendah, dan data yang dituliskan pada LKPM ternyata

tidak sesuai dengan kenyataan. Namun pada tahun 2011, para investor

(perusahaan) mulai memahami pentingnya mengirimkan LKPM, serta

mulai tertib mengirimkan LKPM sesuai dengan kenyataan di lapangan,

baik mengenai nilai investasi, tenaga kerja, maupun kapasitas produksi.

Kenaikan nilai investasi yang cukup tinggi pada tahun 2011, juga

disebabkan adanya perusahaan yang melakukan go public, seperti

dilakukan oleh PT. Delta Nusantara, perluasan usaha seperti PT. Kiho

Bali Korin dan PT. Sport Glove Indonesia, dan penambahan kapasitas

produksi seperti yang dilakukan oleh PT. Craftex International dan PT.

Indo Merapi. Selain itu, pada tahun 2011, berdiri perusahaan-

perusahaan baru baik PMA maupun PMDN, seperti PT. Meta

Communication, PT. Japan Indonesia Economic Center, dan PT.

Narada Agungnugraha.

Dana penguatan modal pada tahun 2011 sebesar Rp20.739.500,00

diberikan kepada 710 kelompok sasaran. Besarnya Dana Penguatan

Modal tahun 2011 ini naik 22,85% dibandingkan tahun 2010 sebesar

Rp16.880.750,00 yang diberikan kepada 747 kelompok sasaran.


163

Sementara dana penyertaan modal sebesar Rp6.000.000.000,00 turun

52,68% dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp12.681.900.911,00.

Namun demikian bagian laba dari dana penyertaan modal tahun 2011

meningkat 8,17% dari tahun 2010 sebesar Rp10.169.824.623,38

menjadi Rp11.001.112.152,54.

Tabel 3.16. Jumlah Dana Penguatan Modal dan Kelompok Sasaran Tahun

2008 2009 2010 2011 Bidang Sasaran DPM

(000) Sasaran DPM (000) Sasaran DPM

(000) Sasaran DPM (000)

Ter PHK 100 500.000 200 1.000.000 138 664.750 23 154.000 CTKI 55 430.000 19 267.500 17 320.000 21 395.000 Lulusan Pelatihan 0 0 10 100.000 5 37.500 8 97.000 Kesejahteraan Sosial 0 0 36 435.000 3 40.000 3 173.000 Pengembangan Pariwisata

0

0

0

0

3

470.000

6

790.000

Perindustrian 63 1.034.000 48 986.000 41 885.000 40 1.198.000 Koperasi dan UKM 36 3.000.000 33 3.150.000 42 3.515.000 29 3.650.000 KB, PP, dan PA 100 500.000 0 0 172 1.035.000 225 1.215.000 Pengembangan dan Pengelolaan Pasar

0

0

0

0

14

61.500

23

230.000

Peternakan 107 5.214.000 74 5.096.000 59 3.297.000 65 4.872.000 TPH 197 5.035.000 172 4.625.600 142 3.970.000 163 5.342.500 Perikanan 120 2.025.000 135 2.480.000 105 2.140.000 97 2.195.000 Perkebunan 24 492.000 16 420.000 6 445.000 5 228.000 Kehutanan 6 405.000 2 102.500 0 0 2 200.000 Jumlah 808 18.635.000 745 18.662.600 747 16.880.750 710 20.739.500 Sumber: Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal, Kabupaten Sleman. Tabel 3.17. Dana Penyertaan Modal Tahun 2007 – 2011

TAHUN No Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 1. BPD DIY (Juta Rp) 5.000 4.000 5.500 3.000 0 2. Bank Sleman (Juta Rp) 4.000 8.000 7.000 4.500 3.500 3. PDAM (Juta Rp) 2.740,50 3.125 9.500 5.181,90 2.500 4. BUKP (Juta Rp) 250 350 1.200 0 0 Jumlah (Juta Rp) 11.950,50 15.475 23.200 12.681,90 6.000


Tabel 3.18. Bagian Laba Dana Penyertaan Modal Tahun 2007– 2011 TAHUN No Uraian 2007 2008 2009 2010 2011

1. BPD DIY (Juta Rp) 4.666,45 5.347,71 7.778,17 7.245,80 7.733,01 2. Bank Sleman (Juta Rp) 1.032,50 1.257,05 2.040,44 2.648,83 2.924,33 3. PDAM (Juta Rp) - - - - - 4. BUKP (Juta Rp) 33,36 72,22 154,56 275,20 343,77 Jumlah (Juta Rp) 5.732,30 6.676,99 9.973,16 10.169,82 11.001,11

Sumber: Kantor Penanaman Modal, Penguatan dan Penyertaan Modal, Kabupaten Sleman.


164


SKPD penyelenggara urusan penanaman modal adalah Kantor

Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal, yang dibentuk

berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan

Keputusan Bupati Sleman Nomor 42/Kep.KDH/A/2009 tentang Uraian

Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Penanaman, Penguatan

Dan Penyertaan Modal. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok, dan

fungsi Kantor Penanaman, Penguatan Dan Penyertaan Modal

sebagaimana terlampir


Sumber daya manusia penyelenggara urusan penanaman modal di

Kantor Penanaman, Penguatan Dan Penyertaan Modal berjumlah 21

orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan penanaman modal

menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.


Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan penanaman modal



sebagai berikut:








Kinerja dan Keuangan sebesar Rp46.350.000,00 realisasi

Rp45.323.000 atau 97,78%

5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, anggaran

sebesar Rp378.720.500,00 realisasi Rp353.382.500 atau 93,31%


165

6) Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi, anggaran


7) Program Penyiapan Potensi, Sumber Daya dan Prasarana Daerah,


atau 97,28%


Proses Perencanaan urusan penanaman modal dilaksanakan dengan

identifikasi dan inventarisasi potensi yang diawali dari rapat kerja dinas

dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang

kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. Dalam

pelaksanaan urusan penanaman modal melibatkan berbagai pemangku

kepentingan antara lain instansi terkait, Kadinda, Small Medium

Enterprise Development Center (SMEDC) UGM dan Lembaga

pengabdian masyarakat perguruan tinggi.



penanaman modal di Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan

Modal adalah sebagaimana terlampir.


Permasalahan dalam Penanaman Modal

1) Pelayanan perijinan kepada investor belum sesuai dengan konsep

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Solusi yang dilakukan

adalah dengan senantiasa melakukan koordinasi dengan SKPD

teknis.

2) Terdapat masyarakat yang belum melunasi kewajibannya secara

tepat waktu sesuai komitmen. Solusi yang dilakukan adalah

melakukan intensifikasi pemantauan dan penagihan dilakukan

penagihan secara intensif, serta menyusun SOP tentang

penyelesaian piutang macet.


166

10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah



a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan

b) Penyediaan jasa administrasi keuangan

c) Penyediaan jasa kebersihan kantor

d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

e) Penyediaan alat tulis kantor

f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

g) Penyediaan makanan dan minuman rapat

h) Rapat rapat koordinasi dan konsultasi

i) Penyediaan jasa keamanan kantor

j) Pengelolaan Dokumen SKPD




c) Pemeliharaan rutin/berkala meubelair

3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur



4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian



SKPD




e) Penyusunan profil data SKPD lima tahunan

5) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

a) Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan Usaha Kecil dan

Menengah

b) Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah


167

6) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil dan Menengah

a) Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM

b) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

c) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD

d) Pendampingan manajemen usaha bagi IK di sekitar pabrik rokok

7) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil dan Menengah melalui kegiatan penyelenggaraan

promosi produk usaha mikro kecil dan menengah

8) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

a) Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian b) Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi c) Fasilitasi masalah dan pembubaran koperasi bermasalah



koperasi, usaha kecil dan menengah adalah sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Penyediaan jasa langganan dan pemasangan instalasi selama 12 bulan.

b) Pengelolaan keuangan selama 12 bulan oleh 12 orang. c) Penyediaan sarana kebersihan kantor selama 12 bulan. d) Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja terhadap 31 unit

komputer/laptop, 17 unit mesin ketik, 1 unit mesin fotokopi, 1 unit jaringan, dan 4 unit AC.

e) Penyediaan ATK selama 12 bulan. f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan. g) Penyediaan makanan dan minuman tamu serta rapat selama 12

bulan h) Fasilitasi koordinasi dan konsultasi selama 12 bulan i) Penyediaan jasa keamanan kantor selama 12 bulan j) Penataan arsip, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan

dinas selama 12 bulan


168

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Rehabilitasi sarana prasarana kerja terhadap bangunan seluas

3.018 m2 dan 1 unit taman. b) Pemeliharan sarana dan prasarana kerja terhadap 5 unit

kendaraan roda empat dan 10 unit kendaraan roda dua. c) Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja terhadap 158 unit

meubel. 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

a) Fasilitasi Bimtek, workshop, seminar, lokakarya selama 12 bulan b) Pengelolaan kepegawaian terhadap 75 pegawai dan 1 orang

PTT, serta Penilaian Angka Kredit (PAK) 7 orang pejabat fungsional.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD 145 buku b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan 30 buku. c) Penyusunan dokumen rencana kerja SKPD 45 buku. d) Monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan dinas

tahun anggaran 2011 sebanyak 57 kegiatan, serta monitoring dan evaluasi paska pelatihan masyarakat 25 kali.

e) Penyusunan profil data SKPD lima tahun terakhir 20 buku. 5) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

a) Terlaksananya kemudahan formalisasi badan hukum koperasi bagi 65 kelompok.

b) Pemasangan papan nama sentra industri Ayam Goreng Kalasan dan Bakpia Minomartani, serta fasilitasi bimbingan dan penyuluhan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan (UMKM INDAG) 10 kali.

6) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah a) Temu usaha antara usaha kecil, koperasi dan swasta yang diikuti

oleh 50 koperasi/UKM.


169

b) Pelatihan inisiasi kewirausahaan bagi 25 orang kelompok usaha baru/KUB IK, pelatihan Total Motivation Trainning bagi 25 orang pengusaha IKM, diklat jiwa kewirausahaan bagi 60 UKM, dan pelatihan jiwa kewirausahaan UKM bagi 150 UKM.

c) Diklat pengurus koperasi bagi 25 koperasi, diklat pengawas koperasi bagi 25 koperasi, Bimtek RAT bagi 25 koperasi, Bimtek kesehatan bagi 25 koperasi, dan bimbingan manajemen bagi 10 koperasi pasif.

d) Pendampingan manajemen usaha bagi Industri Kecil disekitar pabrik rokok Kecamatan Mlati untuk 20 orang.

7) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah terealisasi pengadaan sarana prasarana promosi teknologi informasi di Showroom Dinas untuk 70 pengusaha IKM selama 12 bulan, fasilitasi 4 perusahaan dalam GTTG di luar Jawa, fasilitasi 6 koperasi dalam Gelar Potensi Koperasi, fasilitasi 4 koperasi dan 2 orang PNS pendamping dalam Gelar Potensi Koperasi melalui Pameran Smesco.

8) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi a) leaflet pedoman penyelenggaraan perkoperasian 150 buah dan

booklet 400 buah, serta sosialisasi perundang-undangan koperasi kepada 160 peserta.

b) Penilaian koperasi berprestasi terhadap 75 koperasi, dan penilaian kesehatan koperasi terhadap 45 KSP/USP.

c) Fasilitasi penyelesaian permasalahan koperasi dan pembubaran koperasi beku 18 koperasi.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan koperasi

dan usaha kecil dan menengah sebagaimana buku lampiran)

Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah mampu meningkatkan jumlah anggota, volume usaha

koperasi dan kualitas kelembagaan koperasi. Perkembangan jumlah

anggota koperasi mengalami kenaikan sebesar 0,52% dari 233.362

orang pada tahun 2010 meningkat menjadi 234.584 orang pada tahun

2011. Perkembangan volume usaha juga mengalami kenaikan sebesar


170

1,66%, pada tahun 2010 sebesar Rp720.095.806 menjadi

Rp732.070.941 pada tahun 2011. Demikian juga dengan jumlah

koperasi yang mengalami kenaikan 1%, pada tahun 2010 sebesar 598

unit naik menjadi 604 unit pada tahun 2011.

Grafik 3.14. Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2007-2011

561

587601 598 604

520540560580600620

2007 2008 2009 2010 2011

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Sleman

Grafik 3.15. Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Tahun 2007-2011

202.620 208.159

218.407233.362 234.584

180000190000200000210000220000230000240000

2007 2008 2009 2010 2011


Grafik 3.16. Perkembangan Volume Usaha Koperasi Tahun 2007-2011 (ribu rupiah)

656.431.240671.888.372

705.482.789720.095.806 732070941

600.000.000

650.000.000

700.000.000

750.000.000

2007 2008 2009 2010 2011

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Sleman Pada tahun 2011 dari 604 koperasi terdapat koperasi aktif sebanyak 541 buah (89,56%), koperasi pasif 9 buah (1,49%) dan koperasi beku 54 buah (8,94%) Jika dibandingkan data tahun 2010 jumlah koperasi


171

aktif di tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 4,64%, jumlah koperasi pasif tetap sama dan jumlah koperasi beku turun 25%.

Grafik 3.17. Jumlah Koperasi Aktif, Pasif dan Beku Tahun 2007-2011

245 22393

290206

91

481

2991

517

972

541

954

0100200300400500600

2007 2008 2009 2010 2011

Aktif Pasif Beku



SKPD penyelenggara urusan koperasi, usaha kecil dan menengah adalah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 42/Kep.KDH/A/2009 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi serta didukung oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi sebagaimana terlampir.

c. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan koperasi, usaha kecil dan menengah di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi berjumlah 15 orang.

Secara rinci SDM penyelenggara urusan koperasi, usaha kecil dan menengah adalah sebagaimana terlampir.

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah sebesar Rp1.359.581.500,00 realisasi


172

Rp1.217.773.884,00 atau 89,57%. Secara rinci anggaran dan realisasi

masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar


2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran sebesar Rp202.396.000,00 realisasi Rp126.295.300,00 atau 62,40%

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran sebesar Rp46.060.000,00 realisasi Rp46.060.000,00 atau 100%


Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp155.785.000,00 realisasi Rp148.584.500,00 atau 95,38%

5) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif,

anggaran sebesar Rp110.006.000,00 realisasi Rp98.386.000,00 atau 89,44%

6) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil dan Menengah, anggaran sebesar Rp257.949.500,00 realisasi Rp248.149.000,00 atau 96,20%

7) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, anggaran Rp146.893.000,00 realisasi Rp135.795.000,00 atau 92,44%

8) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, anggaran Rp104.804.000,00 realisasi Rp102.639.000,00 atau 97,93%

e. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dilaksanakan secara partisipatif, diawali dengan rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan,

sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. Penyusunan renja SKPD diawali dengan evaluasi dan masukan kebutuhan dari desa dan kecamatan untuk melayani masukan dari koperasi dan usaha kecil

menengah.


173

f. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah sebagaimana terlampir.

g. Permasalahan dan Solusi

Belum kompetitifnya sebagian koperasi lokal asal Kabupaten Sleman

sehingga ketika muncul kantor cabang koperasi simpan pinjam yang

berasal dari luar Kabupaten Sleman dikhawatirkan akan menjadi

pesaing koperasi-koperasi lokal. Untuk mengatasi hal tersebut, telah

dilakukan pembinaan koperasi yang melibatkan praktisi dan akademisi

untuk berperan dalam kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas SDM

pengelola koperasi, selain itu pada tahun 2012 akan dilakukan kajian

tentang dampak keberadaan kantor cabang terhadap koperasi lokal.

11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil a. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik dan

langganan c) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

d) Penyediaan jasa administrasi keuangan e) Penyediaan jasa kebersihan kantor f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

g) Penyediaan alat tulis kantor h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan i) Penyediaan makanan dan minuman rapat

j) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi k) Pengelolaan dokumen SKPD

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional



174


a) Pendidikan dan pelatihan formal b) Pengkajian kompetensi kepegawaian


Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD

d) Penyusunan profil data hasil pembangunan SKPD 5 tahun terakhir

5) Program Penataan Administrasi Kependudukan

a) Pengelolaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

b) Penyusunan informasi kependudukan

c) Pengelolaan dokumen kependudukan dan catatan sipil d) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatatn sipil

e) Fasilitasi Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) f) Pelayanan umum dan administrasi kependudukan g) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

h) Pembentukan dan penataan sistem koneksi (Inter-phase tahap awal) NIK

i) Sosialisasi kebijakan kependudukan

j) Penerbitan surat pemberitahuan NIK dan validasi database SIAK k) Pemutakhiran data kependudukan melalui SAK/SIAK



kependudukan dan catatan sipil sebagai berikut:


a) Pengelolaan persuratan 12 bulan yang meliputi surat masuk

1.351 lembar, surat keluar 946 lembar, undangan masuk 639

lembar, dan undangan keluar 30 lembar.


175

b) Pembayaran langganan listrik, air, telepon dan surat kabar

selama 12 bulan.

c) Penyediaan komponen instalasi listrik 12 bulan.

d) Penyediaan administrasi keuangan 7 orang di tingkat Kabupaten

dan 17 orang di tingkat Kecamatan selama 12 bulan.

e) Pengadaan tenaga kebersihan 1 orang dan pengadaan sarana

kebersihan kantor sebanyak 26 jenis.

f) Perbaikan dan pemeliharaan 19 unit peralatan kerja yaitu: 8 unit

komputer, 7 unit printer, dan 4 unit laptop.

g) Penyediaan alat tulis kantor 60 jenis selama 12 bulan.

h) Penggandaaan barang cetakan berupa : KTP 5.000 lembar, KK

175.000 lembar, SKTS 16.000 lembar, SKTT 1.500 lembar,

Blangko kutipan 101.200 lembar, dan buku register 2.032 buku.

i) Penyediaan makanan dan minuman tamu 6 kali, dan

penyediaan makanan dan minuman rapat 12 kali.

j) Fasilitasi perjalanan dinas 20 kali.

k) Pengelolaan arsip dan perpustakaan 12 bulan, yang meliputi

pertelaan arsip 17 daftar, boks arsip 80 buah, dan buku

perpustakaan 140 buku.


a) Pemeliharaan gedung kantor 2 unit.

b) Pemeliharaan mobil 5 unit dan sepeda motor 8 unit.

c) Perbaikan meja kerja 10 buah dan kursi kerja 15 buah.


a) Penyertaan pendidikan dan pelatihan 7 kali diikuti 32 orang.

b) Pengelolaan usulan kenaikan pangkat 1 orang, kenaikan gaji

berkala pegawai 16 orang, cuti pegawai 16 orang, pengelolaan

buku penjagaan 14 buku, pengelolaan DP3 42 orang, pensiun 1

orang, pengelolaan SK pegawai 27 orang, dan melaksanakan

laporan kepegawaian 12 kali.


176



a) Laporan bulanan 60 dokumen, Laporan tahunan 7 dokumen,

LAKIP 7 dokumen, berita acara 5 dokumen, dan laporan barang

12 dokumen.

b) Laporan keuangan bulanan sebanyak 12 dokumen, laporan

keuangan tahunan 1 dokumen, neraca keuangan 12 dokumen

dan catatan atas laporan keuangan 1 dokumen.

c) Renja SKPD 10 dokumen, RKA 12 dokumen, DPA 12 dokumen,

dan DPPA 12 dokumen.

d) Profil data hasil pembangunan di bidang kependudukan dan

catatan sipil 20 buku.

5) Penataan Administrasi Kependudukan

a) Data proyeksi kependudukan dan indikator kependudukan yang

mendukung perencanaan berbasis kependudukan 20 buku.

b) Data/informasi kependudukan yang up to date dan mudah

diakses masyarakat secara langsung 20 buku.

c) Dokumen kependudukan dan pelayanan masyarakat dalam

legalisasi dan alih bahasa kutipan akta catatan sipil 550 buku.

d) Penerbitan akta kelahiran 21.159 lembar, akta perkawinan 750

lembar, akta perceraian 102 lembar, akta kematian 4.320

lembar, akta pengakuan dan pengesahan anak 3 lembar, akta

pengangkatan anak 29 lembar, akta perubahan nama 62

lembar, kutipan II kelahiran 318 lembar, dan kutipan II

perkawinan 31 lembar.

e) Pembinaan dan fasilitasi pembantu pegawai pencatat

perkawinan 40 orang.

f) Pelaksanaan peningkatan pelayanan publik dalam bidang

kependudukan di 86 desa

g) Pelayanan KTP 152.889 lembar dan pelayanan KK 120.216

lembar di 17 kecamatan se-Kabupaten Sleman.


177

h) Penunjang pelayanan administrasi KTP 238.328 lembar,

penunjang pelayanan administrasi KK 79.122 lembar, penunjang

pelayanan administrasi SKTS 6.400 lembar, penunjang

pelayanan SKTT 101 lembar, penunjang pelayanan SKPPT 4

lembar, penunjang pelayanan administrasi surat ijin menjadi

penduduk DIY 2.709 lembar, dan pelayanan administrasi surat

ijin menjadi penduduk luar DIY 6.899 lembar.

i) Pelaksanaan kegiatan e-KTP sebanyak 248.588 penduduk wajib

KTP.

j) Sosialisasi kebijakan kependudukan tentang peraturan

penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil

sebanyak 9 instansi lembaga pemerintah dan swasta.

k) Penerbitan surat pemberitahuan NIK dan validasi database SIAK

di Kecamatan Depok dan Godean sebanyak 72.680 orang.

l) Pelaksanaan verifikasi kependudukan di 17 kecamatan se-

Kabupaten Sleman 81 kali.


kependudukan dan catatan sipil sebagaimana buku lampiran)

Pada tahun 2011 terjadi peningkatan pelayanan kependudukan dan

catatan sipil terutama dalam layanan akta catatan sipil sebesar 13,91%

dari 23.505 akta di tahun 2010 menjadi 26.774 di tahun 2011.

Grafik 3.18. Layanan Akta Catatan Sipil Tahun 2007-2011

18.115 20.688

31.560

23.908 26774

0

10.000

20.000

30.000

40.000

2007 2008 2009 2010 2011

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil


178

Selain itu, terjadi sedikit penurunan layanan administrasi kependudukan

khususnya layanan KTP meningkat sebesar 15,71% dari 205.998 di

tahun 2010 menjadi 238.328 di tahun 2011.

Grafik 3.19. Layanan KTP Tahun 2007-2011

216,320

243,766

210,728 205998

238328

180,000

200,000

220,000

240,000

260,000

2007 2008 2009 2010 2011

Layanan KTP


Layanan KK juga naik sebesar 8,6% dari 72.851 di tahun 2010 menjadi

79.122 di tahun 2011.

Grafik 3.20. Layanan Kartu Keluarga Tahun 2007-2010

119,606137,896

101,93172851 79122

0

50,000

100,000

150,000

2007 2008 2009 2010 2011

Layanan KK



SKPD penyelenggara urusan kependudukan dan catatan sipil adalah

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman yang

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9

Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat daerah Pemerintah

Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 24 Tahun

2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil. Penyelenggaraan urusan ini

didukung oleh Seksi Pelayanan Umum di 17 kecamatan. Secara rinci,


179

kedudukan, tugas pokok dan fungsi SKPD penyelenggara urusan

kependudukan dan catatan sipil sebagaimana terlampir.


Sumber daya manusia penyelenggara urusan kependudukan dan

catatan sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berjumlah 42

orang. Secara rinci sumber daya manusia penyelenggara urusan

kependudukan dan catatan sipil menurut golongan dan pendidikan

adalah sebagaimana terlampir.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kependudukan dan

catatan sipil sebesar Rp3.778.043.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.692.383.967,00 atau 97,73%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp1.350.950.000,00 realisasi Rp1.320.308.267,00 atau 97,73%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp116.075.000,00 realisasi Rp107.786.500,00

atau 92,86%. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan

anggaran Rp41.675.000,00 realisasi Rp41.098.400,00 atau 98,62%.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan dengan anggaran Rp99.176.000,00 realisasi Rp98.699.800,00 atau 99,52%.

5) Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan anggaran Rp2.170.167.000,00 realisasi Rp2.124.491.000,00 atau 97,89%.

f. Proses Perencanaan Proses Perencanaan urusan kependudukan dan catatan sipil diawali dengan evaluasi dan masukan kebutuhan dari desa dan kecamatan untuk melayani administrasi kependudukan dan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Sistem Administrasi Kependudukan dan dilaksanakan melalui rapat kerja dinas


180

dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD.

g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Seksi Pelayananan Umum di 17 kecamatan adalah sebagaimana terlampir.


Pada kegiatan Pembentukan dan Sistem Koneksi (Inter-phase Tahap Awal) NIK mengalami kendala yang dihadapi, antara lain : 1) Kemampuan kapasitas alat tidak seimbang dengan jumlah penduduk

yang dilayani, yang semula direncakan akan mendapat hibah alat dari Pemerintah Pusat sejumlah 75 unit, tetapi hanya mendapat 34 unit sehingga tidak bisa mencapai target yang direncanakan.

2) Alat sistem koneksi rusak dan pemeliharaan menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat sehingga membutuhkan waktu lama.

3) Jadual pengiriman alat oleh Pemerintah Pusat tertunda sehingga pelaksanaan di Kabupaten Sleman mundur di bulan Oktober.

4) Capaian e-KTP baru menyentuh angka 20% (248.321 jiwa) dari jumlah wajib KTP 1.011.692 jiwa.

Solusi yang dilakukan adalah melakukan optimalisasi terhadap alat yang tersedia untuk melayani masyarakat dan penyiapan tambahan dana dalam APBD 2012 untuk mendukung pelaksanaan e-KTP.

12. Urusan Ketenagakerjaan

a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Penyediaan jasa surat menyurat b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan

langganan c) Penyediaan jasa administrasi keuangan d) Penyediaan jasa kebersihan kantor e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja


181

f) Penyediaan alat tulis kantor g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor j) Penyediaan makanan dan minuman kantor k) Rapat koordinasi dan konsultasi l) Pengelolaan dokumen SKPD

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional c) Pemeliharaan rutin/berkala meubelair

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya b) Pengkajian kompetensi kepegawaian

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja

SKPD b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD d) Monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD e) Penyusunan profil hasil pembangunan SKPD 5 tahun terakhir

5) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja a) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja melalui

pelatihan institusional b) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK c) Monitoring lulusan dan informasi latihan d) Fasilitasi uji kompetensi dan sertifikasi e) Pembinaan LPK f) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja melalui pelatihan

swadana g) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja non

institusional/MTU


182

6) Program Peningkatan Kesempatan Kerja a) Penyebarluasan informasi Bursa Tenaga Kerja (BKK) b) Pengembangan kelembagaan produktivitas dan kewirausahaan c) Penempatan tenaga kerja terdaftar d) Fasilitasi padat karya produktif

7) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan a) Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan

hubungan industrial b) Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang

ketenagakerjaan c) Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum

terhadap keselamatan dan kecelakaan kerja d) Pengawasan norma ketenagakerjaan di perusahaan e) Pengelolaan bantuan pinjaman Tenaga Kerja Indonesia f) Pendampingan dan bimbingan penyusunan PKWT, PP, PKB

dan pembentukan lembaga Bipartit g) Peningkatan peran Lembaga Kerjasama Tripartit h) Fasilitasi pemberian Jamsostek bagi tenaga kerja

kontrak/honorer Pemkab Sleman 8) Program Peningkatan Kesempatan Kerja

a) Budidaya hortikultura untuk IRT korban erupsi merapi



ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :


a) Pelayanan surat menyurat 12 bulan

b) Pembayaran langganan telepon, air, listrik dan surat kabar 12

bulan

c) Pembayaran jasa pengelola belanja 5 orang, pembuku 1 orang,

bendahara penerima 2 orang, pengelola gaji 2 orang, bendahara

barang 4 orang 12 bulan

d) Pelaksanaan kebersihan kantor Dinas dan UPTD BLK 12 bulan


183

e) Perbaikan peralatan kerja dinas laptop 13 unit, PC 50 unit, mesin

ketik 21 unit, mesin fotocopy 1 unit, LCD 6 unit, Handycam 1 unit,

kamera digital 1 unit, printer 34 unit

f) Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan



kantor 10 jenis 12 bulan

i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 paket

j) Penyediaan makan dan minum rapat 41 kali dan penerimaan

tamu 10 kali 12 bulan

k) Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi pelaksanaan

program 12 bulan

l) Pelayanan arsip 12 bulan dan pembelian koleksi perpustakaan

24 buku


a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan

b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan roda 2 (dua) 40 unit,

kendaraan roda 4 (empat) 6 unit, dan terealisasinya BBM

penunjang operasional dinas 39.645 liter

c) Pemeliharaan rutin/berkala meubelair selama 12 bulan


a) Bimbingan teknis peningkatan kapasitas kualitas tenaga

perencana dan anggaran bagi pejabat eselon IV dan staf 2 hari

b) Pembayaran PTT 2 orang dan PHL 5 orang; penetapan

Penilaian Angka Kredit (PAK) bagi 50 orang Pejabat Fungsional;

penyegaran pemahaman Peraturan Perundang-undangan

Kepegawaian (UU No. 43 tahun 1999 dan PP No. 42 tahun 2004

dan PP No.30 tahun 1980) dalam 2 angkatan (60 orang)

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan a) laporan bulanan 12 buku, laporan tahunan 1 buku dan LAKIP 1

buku


184

b) Laporan keuangan dan realisasi keuangan 12 buku c) Dokumen perencanaan kerja 1 buku, dokumen RKA 1 buku, dan

dokumen DPA SKPD 1 buku d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 18 program dan 70

kegiatan selama 12 bulan e) Penyusunan profil hasil pembangunan SKPD 5 tahun terakhir 15

buku 5) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

a) Pelaksanaan pelatihan kerja institusional 10 angkatan 8 sub

kejuruan yaitu mesin logam 1 paket (16 orang); mobil bensin 1

paket (16 orang); las listrik 1 paket (16 orang); komputer 1 paket

(16 orang); jahit 1 paket (16 orang); bordir 1 paket (16 orang);

teknisi HP 2 paket (32 orang); prosesing 2 paket (32 orang)

b) Pemeliharaan rutin/berkala alat bengkel bermesin 7 kejuruan

selama 12 bulan

c) Monitoring lulusan BLK 272 orang dan peserta swadana 190

orang dan terlaksananya promosi pelatihan UPTD BLK di 17

kecamatan

d) Uji kompetensi dan sertifikasi otomotif (tune up) 10 orang dan

komputer 10 orang

e) Pembinaan dan Monitoring bagi 40 Lembaga Pendidikan dan

Ketrampilan, penyediaan data LPK yang valid 1 paket,

pelaksanaan Forum Komunikasi LPK 1 kali

f) Pelatihan kerja swadana kejuruan Tata Niaga, Listrik, Aneka

Kejuruan, Teknik Mekanik, Pertanian, Bangunan, Otomotif bagi

256 orang

g) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja non

institusional/MTU sub kejuruan sepeda motor 1 paket (16

orang), las karbit 1 paket (16 orang), bangunan I 1 paket (16

orang), gulung dynamo 1 paket (16 orang), teknisi HP 1 paket

(16 orang), bangunan II 1 paket (16 orang); prosesing 1 paket

(16 orang)


185

6) Program Peningkatan Kesempatan Kerja

a) Pembinaan dan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

bagi pengurus 20 Bursa Kerja Khusus 1 kali dan updating data

Bursa Kerja Khusus 1 paket.

b) Pembinaan kewirausahaan Tenaga Kerja Mandiri 20 orang,

bantuan modal 20 orang, monitoring perkembangan usaha

Tenaga Kerja Mandiri tahun 2008, 2009, 2010 sebanyak 60

orang

c) Pembinaan tenaga kerja program Angkatan Kerja Antar Daerah

(AKAD)12 orang, tenaga kerja Angkatan Kerja Antar Daerah

(AKAD) penempatan 183 orang, tenaga kerja Angkatan Kerja

Lokal (AKL) penempatan 2.821 orang

d) Sosialisasi dan fasilitasi kegiatan padat karya produktif di 12

Desa (Desa Umbulharjo, Kepuharjo, Argomulyo, Glagaharjo,

Wukirsari, Purwobinangun, Candibinangun, Harjobinangun,

Pakembinangun, Hargobinangun, Girikerto, Wonokerto);

lapangan kerja bagi 816 orang keluarga miskin, dan monitoring

kegiatan padat karya 1 kali.

7) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

a) Fasilitasi penyelesaian Pemutusan Hubungan Industrial

/Pemutusan Hubungan Kerja 30 kasus, temu konsultasi AMHI 2

kali

b) Sosialisasi peraturan ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor

13 tahun 2003 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 bagi

200 siswa (5 angkatan), bimtek pembuatan skala upah pekerja

dan pengusaha 1 angkatan (50 orang, 25 perusahaan)

c) Pengawasan keselamatan dan kecelakaan kerja di 60

perusahaan, pelaksanaan Upacara Pembukaan Bulan K3 1 kali

(200 orang), monitoring kecelakaan kerja di perusahaan 50 kali,

dan pembinaan bagi pembina K3 di perusahaan 1 angkatan (30

orang)


186

d) Pengawasan norma ketenagakerjaan di 100 perusahaan,

identifikasi 50 perusahaan baru yang belum melapor

e) Pembinaan pengurus PJTKI dan keluarga Tenaga Kerja

Indonesia (peminjam) sebagai penanggung jawab cicilan 2

angkatan (50 orang); Bantuan pinjaman bagi Calon Tenaga

Kerja Indonesia 50 orang; Penyusunan evaluasi perkembangan

pengembalian pinjaman 12 bulan

f) Pelaksanaan bimbingan bagi pengusaha dan pekerja tentang

mekanisme dan prosedur penyusunan Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu, Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama serta

pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit di perusahaan 3

angkatan (50 orang, 25 perusahaan); Penyusunan Perjanjian

Kerja Waktu Tertentu, Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja

Bersama serta pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit di

perusahaan 3 angkatan (50 orang, 25 perusahaan)

g) Pelaksanaan koordinasi antar unsur tripartit 8 kali; Pembuatan

deteksi dini ke 24 perusahaan; Identifikasi dan verifikasi

keanggotaan 15 Serikat Pekerja/Serikat Buruh; Pendataan

kebutuhan hidup layak 3 pasar; Pembentukan Dewan

Pengupahan 1 periode

h) Pembinaan bagi perusahaan yang belum memiliki Jamsostek 15

perusahaan (30 orang); Pendataan perusahaan yang sudah dan

belum mengikuti Jamsostek 30 perusahaan; Pembayaran klaim

Jamsostek bagi Tenaga Kerja Honorer Pemkab Sleman 238

orang

8) Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Pelaksanaan pengembangan tanaman pangan alternatif melalui:

Bimbingan budidaya hortikultura jamur edibel 12 angkatan;

Pengembangan jamur edibel 12 kubung; Bimbingan dan

budidaya hortikultura straberi 6 unit; Pengembangan sayuran

organik 8 unit


187


ketenagakerjaan sebagaimana buku lampiran)

Program dan kegiatan urusan ketenagakerjaan sampai dengan tahun

2011 mampu mendukung penyerapan tenaga kerja 92,39% dari total

angkatan kerja sebanyak 524.326 orang. Tingkat penyerapan tenaga

kerja ini bertambah jika dibandingkan pada tahun 2010 yang mencapai

91,79% dari sejumlah 502.268 orang tenaga kerja. Jumlah orang yang

bekerja juga mengalami peningkatan sebanyak 23.397 orang dari

461.008 orang tahun 2010 menjadi 484.405 orang pada tahun 2011. Hal

yang sama juga terlihat pada penurunan persentase angkatan kerja

yang tidak bekerja dari 8,21% pada 2010 menjadi 7,61% pada tahun

2011. Grafik 3.21. Angkatan Kerja Tahun 2007-2011

421,690375,242

46,448

425,338380,780

44,558

468,024422,490

45,534

502,268461,008

41,260

524,326484,405

39,9210

100,000200,000300,000400,000500,000600,000

2007 2008 2009 2010 2011angkatan kerja bekerja tidak bekerja

Sumber : Dinas Nakersos

Peningkatan jumlah angkatan kerja dan penyerapannya ini didukung

dengan peningkatan jumlah perusahaan di Kabupaten Sleman. Tercatat

sebanyak 983 perusahaan pada tahun 2010 beroperasi di wilayah

Kabupaten Sleman dan menjadi 1031 perusahaan pada akhir tahun

2011. Pada tahun 2011 jumlah tenaga kerja yang terserap di

perusahan-perusahaan tersebut mencapai 56.222 meningkat dari

sebelumnya sebesar 53.332 orang pada tahun 2010 (peningkatan

sebesar 5,42%). Berikut data lengkap jumlah perusahaan dan

penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sleman.


188

Tabel 3.19. Jumlah Perusahaan di Sleman dan Penyerapan Tenaga Kerja 2007-2011 Tenaga Kerja Indonesia Tenaga Kerja Asing No Tahun Jumlah

Perusahaan L P L P Jumlah

1. 2007 790 24.223 18.440 89 19 42.771 2. 2008 849 26.835 20.044 53 8 46.940 3. 2009 896 27.199 19.786 109 31 47.125 4. 2010 997 31.148 22.034 111 39 53.332 5. 2011 1.031 33.599 22.455 120 48 56.222

Sumber : Dinas Nakersos

Perluasan lapangan kerja dilaksanakan melalui program pelayanan

penempatan tenaga kerja terdaftar (Angkatan Kerja Lokal, Angkatan

Kerja Antar Daerah, dan Angkatan Kerja Antar Negara) dengan

dukungan peran sektor swasta dan masyarakat. Jumlah tenaga kerja

terdaftar yang bisa disalurkan pada tahun 2010 adalah sebesar 4.834

orang dan menjadi 3.480 orang pada tahun 2011. Jumlah tenaga kerja

tersalurkan tersebut mencapai angka 85,93% dari keseluruhan 4.050

orang pencari kerja pada tahun 2011. Tabel 3.20. Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2007-2011

Tahun No Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 1 AKL 3.568 3.344 4.799 4.263 2.821 2 AKAD 355 602 398 351 183 3 AKAN 344 148 138 220 476

Jumlah 4.267 4.094 5.335 4.834 3.480 Sumber : Dinas Nakersos


SKPD penyelenggara urusan ketenagakerjaan adalah Bidang Tenaga

Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial yang dibentuk berdasar

Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati

Sleman Nomor 20 tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial sebagaimana terlampir.


189


Sumber daya manusia penyelenggara urusan ketenagakerjaan di

Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial berjumlah 20

orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan ketenagakerjaan



Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan

sebesar Rp3.760.705.520,00 dengan realisasi Rp3.421.304.713,68 atau

sebesar 90,98% Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing

program adalah sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran anggaran sebesar

Rp526.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp469.497.265,00 atau

sebesar 89,14% 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur anggaran

sebesar Rp359.145.000,00 dengan realisasi sebesar

Rp284.982.168,00 atau sebesar 79,35%

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur anggaran

sebesar Rp107.278.500,00 realisasi sebesar Rp106.833.500,00 atau

sebesar 99,59%


Kinerja dan Keuangan anggaran sebesar Rp132.600.000,00 dengan

realisasi sebesar Rp132.105.475,00 atau sebesar 99,63%

5) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja,

anggaran sebesar Rp757.117.000,00 dengan realisasi sebesar

Rp647.256.150,00 atau sebesar 85,49%

6) Program Peningkatan Kesempatan Kerja, anggaran sebesar

Rp1.609.852.500,00 dengan realisasi sebesar Rp1.516.550.250,00

atau 94,25%.

7) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan anggaran sebesar Rp268.012.520,00 dengan

realisasi sebesar Rp264.079.905,68 atau sebesar 98,53%


190


Proses Perencanaan berlangsung secara sinergis dan terkoordinasi

baik antar bidang/seksi maupun lintas sektor yang berkaitan dengan

tugas dan fungsi SKPD. Penyusunan rencana kerja SKPD dilakukan

berdasarkan hasil evaluasi dan masukan kebutuhan dari desa dan

kecamatan melalui mekanisme musrenbang. Untuk memperluas

kesempatan kerja, proses perencanaan hingga pelaksanaan

program/kegiatan dan evaluasi dalam penyelenggaraan urusan

ketenagakerjaan, dibangun jaringan kerjasama dengan pihak swasta

sehingga memperlancar penempatan tenaga kerja sehingga terjadi

peningkatan kemampuan maupun penyerapan tenaga kerja.



ketenagakerjaan di Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan

Sosial adalah sebagaimana terlampir.


1) Ketatnya persaingan dalam pasar kerja, solusi yang dilakukan

adalah dengan mengadakan pelatihan yang berbasis kompetensi.

2) Belum seluruh tenaga kerja diikutsertakan dalam program

Jamsostek oleh perusahaan sehingga jaminan kecelakaan hari tua

belum terjamin, solusi yang dilakukan adalah meningkatkan

pengawasan ke perusahaan dan memberikan sosialisasi ke

pengusaha untuk mengikutsertakan seluruh tenaga kerja dalam

program Jamsostek.

13. Urusan Ketahanan Pangan a. Program dan Kegiatan


a) Penyediaan jasa surat menyurat

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air , listrik dan

langganan

c) Penyediaan jasa administrasi keuangan


191

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor

e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

f) Penyediaan alat tulis kantor

g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


kantor

i) Penyediaan makanan dan minuman rapat

j) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi

k) Pengelolaan Dokumen SKPD





a) Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya, pelatihan dan

lokakarya





SKPD




e) Penyusunan profil data SKPD lima tahun terakhir

5) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

a) Penanganan daerah rawan pangan

b) Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

c) Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

d) Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat

e) Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

f) Pengembangan cadangan pangan daerah

g) Pengembangan desa mandiri pangan


192

h) Pengembangan lumbung pangan desa

i) Pengembangan perbenihan/pembibitan

j) Pengembangan Sistem Informasi Pasar

k) Penyuluhan sumber pangan alternatif

l) Fasilitasi koordinasi ketahanan pangan

m) Peningkatan mutu dan keamanan pangan

n) Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk

perkebunan, produk pertanian.

o) Peningkatan produksi, produktifitas, dan mutu produk peternakan

p) Peningkatan produksi, produktifitas, dan mutu produk pertanian

tanaman hortikultura

q) Pemantauan, pengawasan, peredaran penggunaan pupuk dan

pestisida.

r) Kajian keamanan jajanan anak sekolah



wajib ketahanan pangan sebagai berikut:


a) Pembayaran pengiriman surat/dokumen 12 bulan

b) Pembayaran langganan jasa komunikasi, sumber daya air,

listrik dan surat kabar 12 bulan

c) Pembayaran honorarium bagi bendahara penerimaan,

bendahara pengeluaran, pembantu bendahara penerima dan

pembantu bendahara pengeluaran 12 bulan.

d) Pembelian bahan dan alat kebersihan kantor 12 bulan untuk

kantor 6 unit, Puskeswan 7 unit dan UPT 12 unit.

e) Perbaikan peralatan kerja meliputi mesin ketik 30 unit, LCD 2

unit, alat laboratorium 10 unit, wireless 1 unit, AC 3 unit,

mebelair 3 unit, komputer 7 unit, Laptop 3 unit, printer 8 unit

dan antena jaringan internet 1 unit.

f) Penyediaan alat tulis kantor untuk sekretariat dinas 1 paket.


193

g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan.

h) Pembelian komponen alat listrik dan elektronik 9 jenis.

i) Penyediaan makanan dan minuman rapat 12 bulan.

j) Pembiayaan perjalanan dinas dalam daerah 34 orang dan

perjalanan dinas luar daerah 35 orang.

k) Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan selama 12 bulan

berupa pendataan dan penataan dokumen 1 paket, sosialisasi

tata naskah dinas 1 paket dan pembelian buku ilmu

pengetahuan dan buku-buku pertanian 1 paket.


a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 33 unit serta

pembayaran sewa tanah dan PBB 16 lokasi.

b) Operasional dan pemeliharaan kendaraa roda dua 225 unit

dan roda empat 10 unit.


a) Seminar, lokakarya dan workshop 3 kali, bimbingan teknis

ketatausahaan 1 kali, bimbingan teknis pengadaan barang dan

jasa 1 kali dan pelatihan petugas PMHP 1 kali.

b) Penerbitan SK kenaikan gaji berkala 185 orang, pengusulan

kenaikan pangkat struktural dan fungsional 81 orang,

pengusulan pegawai pensiun 10 orang, pengusulan pegawai

penerima penghargaan Satyalencana Karya Satya 20 tahun

dan 30 tahun untuk 21 orang, penyusunan DP3 411 orang,

pembayaran pegawai honorer/tidak tetap 12 bulan, penataan

naskah kepegawaian 411 orang, penyusunan angka kredit

penyuluh 107 orang, penyusunan angka kredit PMHP 17 orang

dan pengiriman angka kredit PMHP ke Kementrian Pertanian.



a) LAKIP 1 dokumen, laporan kinerja bulanan 12 dokumen,

laporan kinerja tiga bulanan 4 dokumen dan laporan kinerja

tahunan 1 dokumen.


194

b) Laporan keuangan bulanan 12 dokumen, laporan keuangan

triwulan 4 dokumen, laporan keuangan semesteran 2 dokumen,

laporan keuangan tahunan 1 dokumen, CaLK semesteran dan

tahunan 3 dokumen dan laporan PAD 12 dokumen.

c) Renja SKPD 1 dokumen, RKA 1 dokumen, DPA 1 dokumen,

penetapan kinerja 1 dokumen, RKA Perubahan 1 dokumen,

DPA perubahan 1 dokumen, program kerja pertanian 1

dokumen , perikanan dan kehutanan 1 dokumen, target OPD

1 dokumen, rencana kinerja tahunan 2 dokumen, SK Personil

kegiatan 6 dokumen.

d) Monitoring dan evaluasi program/kegiatan pertanian, perikanan

dan kehutanan 17 kali.

e) Analisis dan informasi data pertanian, perikanan dan kehutanan

6 dokumen, penyusunan profil keluarga TPH 1 dokumen , profil

keluarga Peternakan 1 dokumen, profil keluarga Perikanan 1

dokumen, keluarga kehutanan dan perkebunan 1 dokumen dan

profil keluarga ketahanan pangan 1 dokumen.

5) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan

a) Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1 dokumen,

penyaluran bantuan sarana produksi untuk 10 kelompok

masyarakat di Desa Rawan Pangan dan Identifikasi 10 desa

rawan pangan.

b) Laporan Pola konsumsi pangan 1 dokumen, sosialisasi pola

konsumsi 1 kali, Buku Neraca Bahan Makanan Kabupaten

Sleman 1 paket dan Sosialisasi Neraca Bahan Makanan 1 kali.

c) Pembinaan pemanfaatan pekarangan untuk 10 kelompok.

d) Pemantauan akses pangan masyarakat untuk 2 kelompok

masyarakat, pembinaan kelompok akses pangan 2 kali dan

fasilitasi pertemuan kelompok akses pangan.

e) Bimbingan pengolahan hasil pertanian 1 angkatan, sertifikasi uji

halal 3 unit , sertifikasi PIRT 5 unit bimbingan pengemasan

produk olahan 1 unit, pembelian alat penunjang pertanian 3


195

unit, pembelian sealer dan sablon 5 unit, pelatihan pasca panen

tanaman pangan dan hortikultura 2 angkatan, pelatihan

manajemen mutu produk olahan dan produk segar, uji residu

produk segar 5 unit, uji laboratorium produk olahan 5 unit,

workshop penyusunan SOP GMP dan GHP 2 angkatan dan

pembuatan buku SOP GMP dan GHP 90 buku.

f) Pembudidayaan tanaman bawah tegakan seluas 1 Ha.

g) Pelatihan kapasitas Lembaga Keuangan Desa 2 angkatan,

pelatihan teknis kelompok afinitas 2 angkatan dan magang

petugas dan pengurus kelompoktani ke Desa Mandiri Pangan.

h) Pelatihan manajemen lumbung pangan desa 2 angkatan,

apresiasi lumbung pangan desa 1 kali, penilaian lumbung

pangan terbaik 1 kali, pemberian penghargaan lumbung

pangan terbaik 1 paket.

i) Sekolah lapang perbenihan padi 2 kelompok,

percontohan/penanaman tanaman padi untuk perbenihan

seluas 4 Ha dan penyampaian informasi perbenihan 4 kali.

j) Pemantauan dan pelaporan harga pangan pokok 12 kali.

k) Penyuluhan sumber pangan alternatif melalui gerakan

konsumsi pangan lokal di sekolah 4 kali, sosialisasi pangan

Beragam Bergizi Berimbang (B3) 1 kali, lomba cipta menu B3

1 kali dan pembinaan pemanfaatan pangan alternatif 8

kelompok.

l) Koordinasi ketahanan pangan tingkat kabupaten 3 kali, fasilitasi

penilaian penghargaan ketahanan pangan 3 kali, pemberian

penghargaan kelompok masyarakat tingkat kabupaten 6

kelompok dan laporan pelaksanaan koordinasi peningkatan

ketahanan pangan 1 dokumen.

m) Pendampingan mutu dan keamanan pangan olahan 20

kelompok dan pendampingan mutu dan keamanan pangan

segar pada lokasi terkena dampak erupsi merapi 34 kelompok.


196

n) Database alat mesin dan pembinaan usaha pelayanan jasa alat

mesin / kelompok usaha pelayanan jasa alat mesin 1 unit,

pembinaan peningkatan produksi, produktifitas dan mutu

produk perkebunan 1 unit dan pelaksanaan apresiasi

pembuatan pupuk organik 1 paket.

o) Standar hasil produk peternakan 20 pelaku, pembentukan

kelompok pemula 8 kelompok dan pembinaan kelompok

pemula, lanjut dan Lembaga Keuangan Mikro – Agribisnis 21

kelompok.

p) Pengembangan kawasan hortikultura 6 unit dan peningkatan

mutu produk aneka sayuran biofarmaka 1 paket

q) Pemantauan pengawasan pengadaan, peredaran, penyaluran

dan HET pupuk bersubsidi dan pestisida 12 bulan, koordinasi

dan sinkronisasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat

kabupaten dan tingkat lapang 1 paket

r) Laporan kajian keamanan jajanan anak sekolah di 5 (lima)

kecamatan 1 dokumen 10 buku.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan ketahanan

pangan sebagaimana buku lampiran).

Pelaksanaan program kegiatan urusan wajib ketahanan pangan

berjalan optimal didukung oleh regulasi, sarana dan prasarana kerja,

peran serta masyarakat peduli pangan, pihak akademisi serta seluruh

anggota Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sleman. Kebijakan

pelaksanaan urusan wajib ketahanan pangan di Kabupaten Sleman

pada tahun 2011 sesuai RPJMD Tahun 2011 – 2015 adalah

mengembangkan pertanian pangan lokal ke arah agribisnis dengan

memperkuat ketahanan pangan.

Sehubungan dengan telah dibentuknya lembaga struktural yang

menangani urusan wajib ketahanan pangan di Dinas Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan sesuai Perda Kabupaten Sleman Nomor 9


197

Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman,

maka Pemerintah Kabupaten Sleman menerbitkan SK Bupati No

255/KDH/2011 tertanggal 1 Agustus 2011 tentang Dewan Ketahanan

Pangan (DKP). Adapun sekretariat DKP yang sebelumnya

dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian selanjutnya dilaksanakan

oleh Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian.

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan

Pangan yang pertama kali diterapkan pada Tahun 2011 disajikan pada

tabel berikut :

Tabel 3.21. Capaian Kinerja SPM Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2011

Indikator Pencapaian 2011 (%) Target 2011 (%) Realisasi(%)

1 2 3 4 A. Ketersediaan dan Cadangan Pangan 1. Ketersediaan Energi per kapita ( standar 2200 kkalori) 134,77 130,00 103,67

2. Ketersediaan Protein per kapita ( standar 57 ) 147,37 131,00 112,49

3. Penguatan cadangan pangan pemerintah (standar minimal 100 ton pangan setara beras)

19,00 20,00 95,00

B. Distribusi dan Akses Pangan 1. Ketersediaan informasi pasokan, harga

dan akses pangan di daerah 60,00 65,00 92,31

2. Stabilitas harga dan pasokan pangan 58,00 60,00 96,67 C. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan 1. Skor Pola Pangan Harapan 83,00 84,00 98,81 2. Pengawasan dan Pembinaan

Keamananan Pangan 67,00 60,00 111,67

D. Penanganan Kerawanan Pangan 1. Penanganan daerah rawan pangan 33,33 33,33 100,00

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan, Kehutanan

Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tersebut mampu

mendukung keberhasilan ketahanan pangan selama kurun waktu 5

tahun (2007-2011). Pelaksanaan urusan ketahanan pangan di

Kabupaten Sleman terlaksana dengan baik sebagaimana terlihat dalam

tabel di bawah ini:


198

Tabel 3.22. Capaian Indikator Pembangunan di Bidang Ketahanan Pangan Capaian Kabupaten Sleman Indikator 2007 2008 2009 2010 2011

1 2 3 4 5 6 Aspek Ketersediaan Pangan

1. Surplus beras ( ton ) 82.440 96.571 95.925 85.236 63.865 2. Produktivitas

a. Padi sawah 57,17 62,14 60,87 59,53 56,93 b. Padi ladang 22,84 30,17 30,42 39,91 30,51

Aspek Distribusi Pangan 1. Harga Beras di Kab. Sleman

a. Harga tertinggi b. Harga terendah c. Rerata harga beras

5.342 4.288 4.748

5.133 4.400 4.748

5.383 4.875 5.097

7.117 5.244 6.102

7.775 6.092 6.933

2. Jumlah 3 bulan berturut-turut dengan harga lebih dari 25% dari rerata harga pasar

0 (Stabil)

0 (Stabil)

0 (Stabil)

0 (Stabil)

0 (Stabil)

Aspek Konsumsi Pangan 1. Konsumsi beras ( kg/kapita/tahun ) a. Nasional b. Kabupaten Sleman

118,00 63,70

120,00 63,70

120,00 63,70

120,00 63,70

120,00 63,70

2.Konsumsi protein hewani (kg/kapita/tahun) 13,97 14,56 14,45 16,29 19,16 3. Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) 23,14 24,80 25,95 26,73 27,78 4. Kekurangan Energi Protein (KEP) % KEP < 15% = Resiko rawan pangan

gizi ringan 10,96 11,66 10,85 10,85 8,77 Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Walaupun dihadapkan pada tantangan peningkatan kebutuhan beras

yang tidak diikuti penurunan laju alih fungsi lahan, selama tahun 2007–

2011 Kabupaten Sleman masih mampu mempertahankan predikat

sebagai lumbung beras di Provinsi DIY. Surplus beras pada tahun 2011

sebanyak 63.865 ton mengalami penurunan 25,07% dibandingkan

surplus beras tahun 2010 (85.236 ton). Keberhasilan mempertahankan

surplus beras pada tahun 2011 didukung oleh pelaksanaan Program

Peningkatan Beras Nasional (P2BN). Program ini didukung dengan

kegiatan peningkatan produksi dan mutu produk pertanian, penanganan

pasca panen dan pengolahan hasil pertanian; sekolah lapang petani;

peningkatan kemapuan lembaga petani; penyuluhan penerapan

teknologi pertanian/perkebunan tepat guna; pelatihan penerapan

teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam, Bimbingan


199

SPO-GAP (Standar Procedure Operational–Good Agriculture Practices )

dan penerapan SRI (System Rice Intensification ).

Untuk konsumsi beras per kapita per tahun tidak mengalami perubahan dari tahun 2007 hingga 2011 sebanyak 63,70 kg/kapita/tahun jauh lebih rendah dari konsumsi beras nasional 120 kg/kapita/tahun. Sebagian warga Sleman mulai mengurangi konsumsi nasi beras (kelompok pangan padi-padian) dan sedikit demi sedikit mulai mengkonsumsi sumber karbohidrat non beras.

Konsumsi ikan perkapita di Kabupaten Sleman juga mengalami peningkatan, pada tahun 2007 konsumsi ikan perkapita sebesar 23,14 kg dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 27,78 kg. Tingkat konsumsi ikan di Sleman secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat konsumsi ikan di Provinsi DIY yaitu sebesar 20,00 kg untuk tahun 2011. Peningkatan konsumsi ikan di Sleman ini dipicu oleh meningkatnya jumlah kelompok pembudidaya ikan, rumah makan/restoran ikan dan UKM yang mengolah berbagai produk olahan pangan berbahan baku ikan serta didukung peningkatan kesadaran kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, yang mulai bergeser pada konsumsi makanan non kolesterol.

Urusan ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman, bergizi dan beragam, namun juga lebih meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan.

Program yang dilaksanakan telah mampu mempertahankan surplus pangan pokok (beras), meskipun hasil produksi dan produktivitas mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2010. Penurunan produksi antara lain disebabkan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan hama seperti wereng coklat serta akibat pengaruh perubahan iklim. Pada tahun 2011 terjadi serangan OPT yang mengakibatkan hampir 2.700 ha tanaman padi mengalami puso. Situasi


200

produksi pangan pokok tahun 2010 dan 2011 ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3.23. Situasi Pangan Pokok Kabupaten Sleman Tahun 2010 dan 2011

Produksi 2010 Produksi 2011 Susutan 2011 Penyediaan 2011 No Komoditas

(Ton) (Ton) (%) (Ton) (Ton) 1 Beras 168.158 147.075 8 11.765,97 135,308,65 2 Jagung 31.703 38.111 20 7.662,20 30.488,80 3 Ubi Kayu 20.868 14.741 18 2.653,38 12.087,62 4 Kedelai 698 775 16 124,00 651,00

Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Tabel 3. 24. Keadaan Penyediaan dan Konsumsi Pangan Per Kapita Kabupaten Sleman Tahun 2011

Dikonsumsi Surplus/Minus No Komoditas Penyediaan (Kg/kapita) (Kg/kapita) (Ton) (Kg/kapita) (Ton)

1 2 3 4 5 6 7 1 Padi-padian 147,83 66,56 74.651,03 81,27 76.285 Beras 120,64 63,70 71.443,37 56,94 63.865 Jagung 27,18 2,86 3.207,66 24,32 22.833 2 Kacang-kacangan 5,54 19,14 21.464,42 (13,60) (12.762) Kacang Tanah 4,95 1,93 2.164,61 3,02 2.834 Kedelai 0,58 17,00 19.066,52 (16,42) (15.413) Kacang Hijau 0,01 0,21 233,28 (0,20) (183) 3 Umbi-umbian 13,43 6,97 7.815,03 6,47 6.070 Ubi kayu 10,78 5,46 6.123,72 5,32 4.992 Ubi jalar 2,66 1,51 1.691,31 1,15 1.078

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Pada tahun 2011 terdapat surplus pangan untuk komoditas beras

sebanyak 63.865 ton, jagung sebanyak 22.833 ton, kacang tanah

sebanyak 2.834 ton, ubi kayu sebanyak 4.992 ton dan ubi jalar 1.078

ton. Kekurangan kebutuhan pangan terjadi pada komoditas kedelai

sebanyak 15.413 ton dan kacang hijau sebanyak 183 ton.

Analisis data Sistem Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi pada

indikator komposit gabungan aspek ketersediaan pangan, aspek akses

pangan dan aspek pemanfaatan pangan menampilkan informasi

bahwa pada tahun 2011 di Kabupaten Sleman termasuk peta hijau

(artinya wilayah dengan resiko kerawanan pangan dan gizi ringan).

Hasil análisis komposit SKPG menunjukkan bahwa semua kecamatan


201

di Kabupaten Sleman tidak terdapat daerah rawan. Analisis komposit

per desa ditunjukkan adanya 10 desa yang masuk kategori daerah

rawan pangan dan gizi. Adapun kesepuluh desa tersebut adalah

sebagai berikut :

1) Desa Sendangsari Kecamatan Minggir

2) Desa Margoagung Kecamatan Seyegan

3) Desa Caturtunggal Kecamatan Depok

4) Desa Wukirharjo Kecamatan Prambanan

5) Desa Minomartani Kecamatan Ngaglik

6) Desa Caturharjo Kecamatan Sleman

7) Desa Mororejo Kecamatan Tempel

8) Desa Sumberejo Kecamatan Tempel

9) Desa Glagaharjo Kecamatan Cangkringan

10) Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan

Hasil analisis SKPG tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2011

ternyata belum mampu memperlihatkan status rawan pangan dan gizi

dibandingkan dengan kondisi riil di lapangan. Analisis SKPG masih

mengacu pada Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

TIngkat Kabupaten/Kota Tahun 2010 yang tertuang dalam Permentan

Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tanggal 27 Juli 2010. Adanya

perbedaan mendasar mengenai karakteristik wilayah kecamatan yang

bercirikan perdesaan dan bercirikan perkotaan ternyata tidak dibedakan

pada Permentan tersebut. Usulan perubahan metode analisis SKPG

telah disampaikan ke Badan Ketahanan Pangan Pusat dan saat ini

baru disusun revisi perubahannya.

Keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan antara

lain dapat dilihat dari penerimaan penghargaan Adi Karya Pangan

Nusantara sebanyak 2 sub kategori dan penghargaan ketahanan

pangan tingkat Nasional Tahun 2011 sebanyak 4 sub kategori

berdasarkan SK Mentan Nomor: 4922/Kpts/KP.450/12/2011. Adapun


202

data prestator penghargaan ketahanan pangan Tingkat Nasional

meliputi :

1) Kategori Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara a) Drh. Sugi Winarsih, Dokter Hewan Kecamatan Tempel. b) Kelompok Tani Kedelai Margo Mulyo, Padukuhan Bendungan,

Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan. 2) Kategori Penghargaan Ketahanan Pangan

a) Ratidjo, Tokoh pelaku usaha hortikultura Jamur, Padukuhan Niron, Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman.

b) IG. Siswiyanto, HP, Tokoh pelaku usaha Florikultua, Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem.

c) Kelompok Tani Rukun, Kelompok Tani Jambu Air, Padukuhan Krasaan, Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah , Sleman.

d) Sriyanto, Kelompok Sidomakmur, Budidaya Tebu, Desa Tirto-martani, Kecamatan Kalasan.

e) Penghargaan Ketahanan Pangan, kategori Penyuluh Swakarsa Teladan, atas nama H. Habudin, A.Md., Kejambon Lor, Sindumartani, Ngemplak (Predikat Teladan).

f) Penghargaan Ketahanan Pangan, kategori Gapoktan Berprestasi, atas nama Gapoktan Sidomulyo, Godean (Predikat Berprestasi).


SKPD penyelenggara urusan wajib ketahanan pangan adalah Bidang

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan

Kehutanan dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9

Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman

dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan,

didukung Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Peternakan

dan Bidang Kehutanan dan Perkebunan serta Bagian Perekonomian

Sekretariat Daerah. Secara terperinci, kedudukan, tugas pokok dan

fungsi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman

terlampir.


203


Sumber daya manusia penyelenggara urusan wajib ketahanan pangan

di Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian pada Dinas

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berjumlah 78 orang. Secara rinci

sumberdaya manusia penyelenggara urusan ketahanan pangan


e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan wajib ketahanan

pangan sebesar Rp3.285.019.000,00 dengan realisasi

Rp2.994.819.704,00 atau 91,17%. Secara terperinci anggaran dan

realisasi masing-masing program sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran




3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, anggaran


4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan

Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran

Rp300.000.000,00 realisasi Rp273.384.200,00 atau 91.13%

5) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan,

anggaran Rp1.237.755.000,00 realisasi Rp1.118.025.100,00 atau

90,33%

f. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan ketahanan pangan diawali dari rapat kerja

dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD.

Pengidentifikasian masalah dan kebutuhan pembangunan ketahanan

pangan dilaksanakan secara partisipatif melalui pertemuan kelompok tani dengan didampingi oleh Petugas di UPT BP3K yang disinkronkan

dengan program Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.


204

Penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan dilaksanakan secara

multi sektor yang dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan. Penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasinya

dilakukan melalui jejaring kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan antara lain: Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta,

Lembaga Swadaya Masyarakat , perusahaan swasta serta dengan Balai

Pusat Penelitian Bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan.


Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan wajib

ketahanan pangan di Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Pertanian pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah



Secara umum permasalahan dan solusi urusan ketahanan pangan


1) Aspek Ketersediaan Pangan

a) Sulitnya memprediksi perubahan iklim menyebabkan penurunan

produksi berbagai komoditas pertanian yang berdampak pada

penurunan ketersediaan cadangan pangan di Kabupaten

Sleman. Solusi yang dilakukan adalah melakukan penyesuaian

pola tanam sesuai kondisi agroklimat dan pemberian bantuan

sarana produksi pertanian.

b) Penyusustan luas lahan produktif dan ketersediaan suplai air

irigasi akibat banyaknya kerusakan infrastruktur bendung dan

saluran irigasi sebagai dampak erupsi Merapi dan timbunan lahar

dingin di Selokan Van der Wijk menyebabkan penurunan

ketersediaan cadangan pangan lokal di Kabupaten Sleman.

Solusi yang dilakukan adalah menghambat laju alih lahan


205

pertanian melalui pengetatan perijinan serta himbauan dukungan

pelestarian kawasan pertanian yang didukung dengan kegiatan

bantuan rehabilitasi bendung dan saluran irigasi serta bantuan

reklamasi lahan.

2) Aspek Distribusi Pangan

Sebagian besar kelompok lumbung pangan sebagai lembaga distribusi pangan termasuk dalam kategori lumbung pangan

sederhana. Solusi yang dilakukan adalah meningkatkan

pemberdayaan kelompok lumbung pangan yang mengarah pada

orientasi bisnis-ekonomis serta mampu berperan sebagai Lembaga

Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui kegiatan Dana

Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM

LUEP), Dana Pemberdayaan Masyarakat dan Bantuan

Pemberdayaan Lumbung Pangan.

3) Aspek Konsumsi Pangan

a) Terdapat 10 (sepuluh) desa yang tergolong Desa Rawan Pangan

dan Gizi pada tahun 2011. Solusi yang dilakukan adalah

melakukan percepatan pelaksanaan intervensi berupa Fasilitasi

Daerah Rawan Pangan dan Gizi, Penguatan Kelembagaan

Akses Pangan Masyarakat, Penumbuhan Desa Mandiri Pangan

(DEMAPAN) dan percepatan tanggap darurat penanganan

bencana Merapi, khususnya untuk pemulihan multisektor bidang

ekonomi.

b) Pola konsumsi pangan sebagian masyarakat Kabupaten Sleman

belum sesuai dengan Pola Pangan Harapan AB3 (Aman,

Berragam, Bergizi dan Berimbang). Solusi yang dilakukan

adalah melaksanakan Program Penganekaragaman Konsumsi

Pangan dan Gizi (P2KPG) berbasis sumber daya lokal.

4) Belum adanya revisi pada metode analisis SKPG yang tertuang

pada Permentan Nomor: 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang

Pedoman SKPG Tingkat Kabupaten/Kota menyebabkan kurangnya


206

akurasi penentuan desa rawan pangan dan gizi di Kabupaten

Sleman. Solusinya yang dilakukan adalah melaksanakan konsultasi

dan penyampaian usulan kepada Badan Ketahanan Pangan Pusat-

Kementrian Pertanian untuk segera merevisi metode analisis SKPG

sehingga dapat diterapkan di daerah.

14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Program dan Kegiatan

1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan

perempuan dengan kegiatan pelaksanaan sosialisasi terkait dengan

kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak.

2) Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender

dan Anak

a) Advokasi dan fasilitasi Pengarus Utamaan Gender (PUG) bagi

perempuan.

b) Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA).

c) Pemetaan potensi organisasi dan kelembagaan masyarakat yang

berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak.

d) Pengembangan sistem informasi gender dan anak.

e) Fasilitasi pemberdayaan perempuan dan PKK.

3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

a) Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah.

b) Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendamping

korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

c) Pembinaan, evaluasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan di

Bidang perekonomian bagi kelompok PKK Padukuhan.

d) Peringatan Hari Anak Nasional.

4) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan

a. Pembinaan organisasi perempuan


207

b. Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan.

c. Penyuluhan PUG dan pembinaan kelompok KB pria.



Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan terealisasi melalui sosialisasi antisipasi terjadinya

kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan perempuan 80

orang, sosialisasi UU PA dan kota layak anak 80 orang, pengelolaan

4 tempat penitipan anak (TPA), publikasi dan informasi program

Telepon Sahabat Anak (TESA) dan pemilihan duta anak daerah 5

orang.


dan Anak dengan kegiatan:

a) Koordinasi dan fasilitasi tim PUG 2 kali.

b) Pembentukan dan fasilitasi Forum penanganan KDRT dan anak

dan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak (P2TPA).

c) Penyusunan data base organisasi dan lembaga masyarakat

yang berperan dalam pemberdayaan perempuan 1 kali, dan

pelaksanaan gerakan sayang ibu 17 kecamatan.

d) Pembentukan forum komunikasi anak.

e) Pembinaan kepada PKK 15 kecamatan.

3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

dengan kegiatan:

a) Penyusunan draft peraturan Bupati tentang penyelenggaraan

perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dan

sosialisasi, pendataan SDM dan SDA, pelatihan ketrampilan

usaha serta bantuan modal usaha 100 orang.

b) Pelatihan bagi pendamping korban KDRT 172 orang.

c) Pembinaan kepada PKK padukuhan 17 kelompok.


208

d) Peringatan Hari Anak Nasional.

4) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan dengan kegiatan:

a) Sarasehan pemenuhan hak-hak perempuan dalam rangka Hari

Kartini dan puncak peringatan Hari Kartini.

b) Pameran hasil karya perempuan di tingkat kabupaten dan

propinsi 10 kelompok.

c) Penyuluhan PUG dan pembinaan kelompok KB pria 3 kali.


pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana buku lampiran)

Salah satu indikator peningkatan peranan perempuan adalah dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG dipakai untuk mengukur angka rata-rata pencapaian kemampuan dasar dengan penyesuaian

untuk memperhitungkan ketimpangan gender. Titik berat pembangunan gender adalah pemberdayaan manusia tanpa membedakan gender

sehingga mereka memiliki pilihan yang lebih luas dalam menjalani kehidupan. Upaya tersebut dijabarkan melalui akses yang lebih luas bagi penduduk untuk meningkatkan derajat kesehatan, memperoleh

pengetahuan dan ketrampilan, dan peluang untuk menaikkan taraf ekonomi rumah tangga yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan.

Tabel 1.24a. Indikator IPG Kabupaten Sleman 2009 dan 2010 No Uraian 2009 2010

Komponen IPG 1. Angka Harapan Hidup (tahun) 74,74 75,56 2. Angka Melek Huruf (%) 92,19 89,40 3. Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 10,18 9,66 4. Kontribusi Perempuan terhadap Pendapatan (%) 0,36

Indikator IPG 1. Kesehatan 82,90 85,93 2. Pendidikan 84,08 81,07 3. Pendapatan 66,12 55,51

IPG 73,94 74,17 Sumber: BPS Kabupaten Sleman


209

Pada tahun 2010 untuk wilayah provinsi DIY nilai IPG kabupaten Sleman

berada di peringkat 2 dan peringkat 10 untuk tingkat nasional.

Tabel:1.24b. Ketimpangan Gender di Kabupaten Sleman Tahun 2009 dan 2010 NO Tahun Nilai IPM Nilai IPG Ketimpangan Gender 1. 2009 77,70 73,94 3,76 2. 2010 78,20 74,17 4,03

Sumber: BPS Kabupaten Sleman

c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009, tentang organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Penyelenggaraan

urusan ini didukung oleh seksi kesejahteraan masyarakat di 15 kecamatan. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

adalah sebagaimana terlampir.

d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak di Bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak berjumlah 10 orang. Secara rinci

SDM penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak menurut golongan dan pendidikan adalah


e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp725.022.500,00 realisasi Rp723.493.000,00 atau 99,79%. Secara rinci anggaran dan realisasi

masing-masing program sebagai berikut:


210

1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan, anggaran sebesar Rp213.592.500,00 realisasi 213.592.500,00 atau 100%.


dan Anak, anggaran sebesar Rp298.055.000,00 realisasi Rp297.930.000,00 atau 99,95%.

3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, anggaran sebesar Rp124.355.000,00 realisasi Rp123.954.500,00 atau 99,67%

4) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, anggaran sebesar Rp89.020.000,00 realisasi Rp88.016.000,00 atau 98,87%

f. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berawal dari penyerapan masukan desa, kecamatan, tokoh masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya ditunjang

dengan kompilasi data yang sudah terinventarisasi. Data dan inventarisasi masalah yang terkompilasi menjadi dasar bagi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak untuk menyusun usulan program dan kegiatan.

g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan KB PP dan PA dan seksi Kesejahteraan Masyarakat di 15 kecamatan adalah


h. Permasalahan dan Solusi 1) Tindak kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap

perempuan dan anak masih tejadi. Solusinya yang dilakukan adalah sosialisasi tentang Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (KDRT) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu


211

dilakukan pula fasilitasi terhadap lembaga-lembaga advokasi

perlindungan anak dan perempuan dan mengintensifkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pengembangan kabupaten layak anak.

2) Bias gender masih terjadi dalam masyarakat. Solusi yang dilakukan adalah menggiatkan pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) kepada masyarakat serta meningkatkan komitmen dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak.

15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat. b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik, dan langganan. c) Penyediaan jasa administrasi keuangan. d) Penyediaan jasa kebersihan kantor. e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. f) Penyediaan alat tulis kantor g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. i) Penyediaan makanan dan minuman rapat. j) Rapat koordinasi dan konsultasi. k) Pengelolaan dokumen SKPD

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. c) Pemeliharaan rutin/berkala meubelair. d) Pemeliharaan rutin/berkala taman.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. a) Pengkajian kompetensi kepegawaian.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.


212

b) Penyusunan pelaporan keuangan dan realisasi keuangan. c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD. d) Monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD. e) Penyusunan profil data SKPD lima tahun terakhir.

5) Program Keluarga Berencana

a) Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin. b) Fasilitasi pelayanan KIE. c) Harganas Pertasikencana.

d) Fasilitasi pelayanan KB-KR dan pengembangan jaringan kerja. e) Pembinaan dan pengendalian program KB. f) Fasilitasi bhakti TNI KB terpadu.

6) Program Kesehatan Reproduksi Remaja dengan kegiatan Advokasi dan KIE tentang KRR.

7) Program Pelayanan Kontrasepsi dengan kegiatan pelayanan konseling KB.

8) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan

KB/KR yang Mandiri. a) Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB.

b) Pembinaan bina keluarga sejahtera.

c) Pembinaan Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat

dan Sejahtera (P2WKSS).

9) Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat dengan kegiatan penyuluhan kesehatan ibu,

bayi dan anak melalui kegiatan di masyarakat. 10) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling

KRR dengan kegiatan fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah.

11) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk

HIV/AIDS dengan kegiatan penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS.

12) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

dengan kegiatan pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan.


213

13) Program Pengembangan Model Operasional BKB Pos Yandu Padu

dengan kegiatan pengkajian pengembangan model operasional BKB Posyandu Padu.


Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Layanan surat menyurat 12 bulan. b) Pembayaran jasa telepon, air, listrik, dan media cetak 12 bulan.

c) Pengelolaan keuangan 12 bulan d) Penyediaan alat kebersihan/bahan pembersih kantor dan

pembayaran tenaga kebersihan 12 bulan.

e) Perbaikan peralatan kerja 9 macam. f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan. g) Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan.

h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan.

i) Fasilitasi rapat dan penerimaan tamu 12 bulan.

j) Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi 8 kali. k) Penataan dan penyediaan 37 buku dan pengelolaan dokumen SKPD

12 bulan.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor seluas 1.292 m2. b) Pemeliharaan rutin/berkala 93 kendaraan roda 2 dan 4

kendaraan roda 4. c) Pemeliharaan rutin/berkala meubelair 12 bulan.

d) Pemeliharaan rutin/berkala taman 12 bulan. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

a) Pengelolaan administrasi kepegawaian 7 jenis.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.


214

a) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

SKPD dan laporan realisasi semesteran 10 buku. b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan 12 kali. c) Penyusunan rencana kerja dan RKA/DPA SKPD 30 buku dan

sosilaisasi program kegiatan 1 kali. d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD 5

kali. e) Penyusunan profil data SKPD 5 tahun terakhir 10 buku.

5) Program Keluarga Berencana a) Pengadaan ginbed 2 buah dan almari tempat alat kontrasepsi 6

buah. b) Pembuatan leafleat 1300 lembar, stiker 500 lembar, siaran radio

1 kali, siaran TV 1 kali, banner 10 buah dan alat Komunikasi Informasi dan Edukasi Bina Keluarga Sejahtera (KIE BKS) 51 set dan pelaksanaan KIE, KB-KS 275 kelompok.

c) Pelaksanaan rangkaian kegiatan Harganas Pertasikencana. d) Fasilitasi pelayanan KB-KR dan pengembangan jaringan kerja

bagi 150.009 PUS, 14.656 Peserta Baru dan 118.424 Peserta Aktif.

e) Bimbingan petugas KB 86 desa, pengendalian anggaran dan

program KB 17 kecamatan dan koordinasi/konsolidasi program

430 kader.

f) Pelaksanaan rangkaian Bhakti TNI KB Terpadu.

6) Program Kesehatan Reproduksi Remaja terealisasi melalui advokasi

dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) untuk PKB

51 orang, guru 172 orang dan remaja 350 orang.

7) Program Pelayanan Kontrasepsi terealisasi melalui pelayanan

konseling KB berupa talkshow 1 kali dan jambore PKB 1 kali.


KB/KR yang Mandiri.

a) Bantuan bagi koordinator PPKBD 86 orang dan sub PPKBD

7.404 orang sebanyak 12 kali.


215

b) Pembinaan bina keluarga sejahtera 68 kelompok.

c) Pembinaan Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat

dan Sejahtera (P2WKSS) di 14 desa, pembinaan 102 kelompok.

9) Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok

Kegiatan Masyarakat terealisasi melalui penyuluhan tentang

kesehatan ibu, bayi dan anak bagi 2.366 orang yang terwadahi

dalam kelompok masyarakat.

10) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling

KRR terealisasi melalui Forum pelayanan KRR bagi kelompok

remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah yang terwadahi dalam

51 kelompok.

11) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk

HIV/AIDS terealisasi melalui penyuluhan penanggulangan narkoba,

PMS dan HIV/AIDS bagi masyarakat sebanyak 276 orang.

12) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

terealisasi melalui pelatihan pendamping kelompok bina keluarga

sejahtera 68 kelompok.

13) Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu Padu

melalui pembinaan dan penyelenggaraan BKB Posyandu Padu 51

kelompok.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan keluarga

berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana buku lampiran)

Program dan kegiatan di bidang KB dapat meningkatkan jumlah peserta

KB baru sebanyak 2.833 peserta (meningkat 23,96%), sehingga pada

tahun 2011 jumlah peserta KB baru mencapai 14.656 peserta.

Perkembangan peserta KB baru dalam lima tahun terakhir sebagaimana

terlihat dalam grafik berikut.


216

Grafik 3.22. Perkembangan Jumlah Peserta KB Baru Tahun 2007-2011

10.910 10.644 10.630 11.823

14.656

0

5.000

10.000

15.000

2007 2008 2009 2010 2011

Sumber: Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sementara dari data peserta KB wanita menurun sebesar 2.930 peserta

atau menurun sebesar 2,59% dibandingkan dengan keikutsertaan KB

pria mengalami peningkatan dari 8.477 peserta pada tahun 2010

meningkat menjadi 8.586 peserta pada tahun 2011 atau meningkat

sebesar 1,28%. Perkembangan keikutsertaan KB pria dan wanita dalam

lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.23. Perkembangan Jumlah Peserta KB Pria dan KB Wanita Tahun 2007-2011

8.165

105.131

7.844

108.345

8.087

109.795

8.524

110851

8.447

113027

8.586

109.838

020000400006000080000

100000120000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

KB Pria KB Wanita

Sumber: Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Keberhasilan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat

dilihat dari berbagai prestasi yang telah dicapai antara lain : 1) Penghargaan pengelola terbaik Bina Keluarga Balita Tingkat

Provinsi.

2) Juara I Tingkat Provinsi pada kejuaraan Kecamatan Sayang Ibu. 3) Juara I Tingkat Provinsi pada kejuaraan P2WKSS.


217

4) Juara I Tingkat Provinsi pada Kejuaraan Keluarga Harmonis.

5) Juara I dan II Tingkat Provinsi pada Kejuaraan Kader BKB. 6) Juara I Tingkat Provinsi pada kejuaraan PUS yang mengikuti KB

Lestari 10 tahun.

7) Juara I Tingkat Provinsi pada Kejuaraan KB Perusahaan. 8) Juara II Tingkat Provinsi pada Kejuaraan kelompok KB pria.

9) Juara II Tingkat Provinsi pada Kejuaraan kader IMP. 10) Juara II Tingkat Provinsi pada Kejuaraan Kelompok UPPKS.


SKPD penyelenggara urusan keluarga berencana dan keluarga

sejahtera adalah Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibentuk berdasarkan Perda

Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagaimana terlampir.


Sumber daya manusia penyelenggara urusan keluarga berencana dan

keluarga sejahtera berjumlah 70 orang. Secara rinci SDM

penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera



Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera sebesar Rp1.706.881.750,00 realisasi

Rp1.655.976.482,00 atau 97,02%. Secara rinci anggaran dan realisasi

masing-masing program adalah sebagai berikut:


Rp269.990.000 realisasi Rp233.218.732 atau 86,38%.


sebesar Rp363.224.000,00 realisasi Rp360.087.500,00 atau 99,13%.


218


sebesar Rp25.000.000,00 realisasi Rp25.000.000,00 atau 100%.




5) Program Keluarga Berencana, anggaran sebesar Rp431.907.500,00

realisasi 427.907.500,00 atau 99,07%.

6) Program Kesehatan Reproduksi Remaja, anggaran sebesar


7) Program Pelayanan Kontrasepsi, anggaran sebesar

Rp65.007.000,00 realisasi Rp65.007.000,00 atau 100%.


KB/KR yang Mandiri, anggaran sebesar Rp215.455.000,00 realisasi

Rp214.815.000,00 atau 99,70%.

9) Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok

Kegiatan Masyarakat, anggaran sebesar Rp33.168.250,00 realisasi

29.368.250,00 atau 88,54%.

10) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling

KRR, anggaran sebesar Rp42.339.500,00 realisasi Rp42.114.500,00

atau 99,46%.

11) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk

HIV/AIDS, anggaran sebesar Rp19.607.500,00 realisasi

Rp19.607.500,00 atau 100%.

12) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga,

anggaran sebesar Rp35.535.000,00 realisasi Rp35.295.000,00 atau

99,32%.

13) Program Pengembangan Model Operasional BKB Pos Yandu Padu,

anggaran sebesar Rp25.000.000,00 realisasi Rp.25.000.000,00 atau

100%.


219


Proses perencanaan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

berawal dari penyerapan masukan dari para pemangku kepentingan

(desa, kecamatan, masyarakat dan LSM) yang ditunjang dengan data

yang sudah terinventarisasi. Kompilasi data ini digunakan sebagai dasar

penyusunan usulan program dan kegiatan oleh Badan Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Khusus untuk program KB terlebih dahulu dipresentasikan dalam rapat

kerja daerah di BKKBN Provinsi DIY, guna mensinkronkan program

kabupaten dan provinsi.


Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan keluarga

berencana dan keluarga sejahtera di Badan Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah


h. Permasalahan dan Solusi Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang mengikuti KB belum

maksimal. Hal ini terlihat dari jumlah 150.009 PUS yang mengikuti

program KB adalah sebesar 118.424 (78,94%). Solusi yang dilakukan

adalah meningkatkan sosialisasi dan advokasi kepada PUS.

16. Urusan Perhubungan a. Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Penyediaan jasa surat menyurat

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan

c) Penyediaan jasa administrasi keuangan

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor

e) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

f) Penyediaan Alat Tulis Kantor


220

g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

i) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

j) Penyediaan makanan dan minuman rapat

k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

l) Penyediaan jasa keamanan kantor

m) Pengelolaan Dokumen SKPD

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


b) Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


b) Pengkajian Kompetensi Kepegawaian

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian

kinerja dan Keuangan

a) Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD



d) Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan SKPD

e) Penyusunan profil SKPD

5. Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan

a) Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang

perhubungan

b) Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu

Lintas Angkutan Jalan

a) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan

bermotor

b) Rehabilitasi dan pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum

(LPJU)

c) Operasional dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas

7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan


221

a) Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

b) Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan

penumpang

c) Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang

dilingkungan terminal

d) Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan

8. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

a) Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

b) Pengelolaan perparkiran

c) Survey rekayasa lalu lintas

d) Pengadaan pagar pengaman jalan

9. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan

a) Pelayanan uji petik kendaraan bermotor

b) Pelayanan uji kendaraan bermotor

10.Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan

a) Studi Lokasi Terminal angkutan barang


Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan

perhubungan sebagai berikut:


a) Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan.

b) Pembayaran langganan listrik, telelpon, air dan media cetak dan

koneksi internet 12 bulan dan peningkatan daya di LPSE .

c) Pembayaran tunjangan bendahara dan pengurus barang 19

orang selama 12 bulan

d) Pembayaran gaji petugas kebersihan kantor 2 orang serta

penyediaan jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12

bulan.

e) Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan

f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan.


222

g) Penyediaan 10 jenis komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor.

h) Pemeliharaan skylift truck dan UPS

i) Penyediaan makanan dan minuman 50 kali rapat, dan extra

fooding untuk 18 orang selama 12 bulan.

j) Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi 30 kali

k) Penyediaan jasa keamanan kantor 12 bulan.

l) Pengelolaan dokumen SKPD selama 12 bulan


a) Pemeliharaan bangunan kantor 3 unit. b) Operasional kendaraan roda 2 (6 unit) dan roda 4 (4 unit) dan

perawatan kendaraan roda 4 (6 unit) kendaraan roda 2 (4 unit).

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Pelaksanaan bimtek dan workshop 4 kali.

b) Penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional PKB untuk 12

PNS, dan general chek up bagi 46 pegawai. 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian

kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan bulanan 1 buku, laporan tahunan 1 buku

dan LAKIP 12 buku

b) Pelaksanaan verifikasi SPJ 12 bulan, penyusunan SPJ 12 bulan,

penyusunan laporan keuangan 2 dokumen, konsiyering

pengeluaran anggaran dinas 4 kali

c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD, RKA, DPA, SPPA, Renja

SKPD dan Program Kerja 10 buku.

d) Monitoring dan evaluasi program kegiatan dinas.

e) Penyusunan profil SKPD 50 buku

5) Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan

a) Dokumen perencanaan Terminal Jombor.

b) Draft raperda PJU

c) Terjaganya keamanan dan kenyamanan penumpang.

d) Data base LPJU


223

6) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu

Lintas Angkutan Jalan

a) Perbaikan dan pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor 9 unit.

b) Pemeliharaan LPJU di 2.250 titik dan pemasangan KWH meter

20 kelompok

c) Operasi APILL 20 unit, operasi flashing 8 unit, operasi rambu 200

unit dan operasi RPPJ 20 unit

7) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

a) Pengawasan dan pengendalian lalu lintas 250 kali, sosialisasi

lalu lintas 30 kali, sosialisasi tertib lalu lintas 30 kali, dan rakornis

perhubungan 1 kali.

b) Uji kelayakan angkutan wisata disekolah di 300 lokasi.

c) Monitoring kendaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru

35.000 kendaraan.

d) Perijinan angkutan 55 ijin.

8) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

a) Pemasangan rambu-rambu lalu lintas 200 unit, pengecatan

marka jalan 1.500 m2, pemasangan Rambu Pendahuluan

Petunjuk Jalan (RPPJ) 20 unit, pemasangan flashing 3 unit,

pengadaan barikade II 15 unit, dan pengadaan traffic cone 100

unit.

b) Penerbitan izin parkir 183 izin, dan pengadaan papan informasi

parkir 50 unit

c) Survey ruas jalan dan persimpangan 25 lokasi.

d) Pemasangan pagar pengaman jalan 250 M.

9) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

a) Uji emisi kendaraan bermotor pada 500 kendaraan dari 25

lembaga.

b) Pengujian kendaraan bermotor pada 17.000 kendaraan.


224

10) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

terealisasi dokumen penetapan lokasi terminal angkutan barang di

wilayah Kabupaten Sleman 20 buku.


perhubungan sebagaimana buku lampiran)

Perkembangan hasil-hasil pembangunan urusan perhubungan selama

5 tahun dapat terlihat sebagai berikut:

Tabel 3.25. Data perkembangan pelaksanaan urusan perhubungan tahun 2007-2011: TAHUN

Uraian 2007 2008 2009 2010 2011

Jumlah pemeliharaan jaringan LPJU (titik) 216 337 315 340 390

Jumlah pemasangan LPJU: - Lampu TL 40 watt 815 715 500 815 815 - Lampu mercury 125 watt 1.149 1.152 1.255 1.149 1149 - Lampu mercury 250 watt 1.579 1.545 1.855 3.087 2.087 - Lampu natrium 250 watt 5.228 5.410 6.552 4.087 6.725 Jumlah pemeliharaan (titik) 1.200 1.950 1.500 1.860 2.250 Jumlah pemasangan KWH meter (klp) 28 10 21 10 20 Pemeliharaan rutin LPJU (buah) 1.400 1.750 1.850 2.000 2.253

Sumber: Dinas Hubkominfo

Pada tahun 2011 pemeliharaan jaringan LPJU meningkat 14,70% dari

340 titik di tahun 2010 menjadi 390 titik. Lampu LPJU yang terpasang di

tahun 2011 juga meningkat 17,92 %, dari 9.138 buah menjadi 10.776

buah. Jumlah titik pemeliharaan LPJU juga meningkat sebesar 20,96%

dari 1860 titik menjadi 2.250 titik. Peningkatan juga terlihat dalam

jumlah pemasangan KWH meter, dari 10 klp di tahun 2010 meningkat

menjadi 20 klp di tahun 2011. Demikian juga dengan jumlah

pemeliharaan rutin LPJU yang meningkat 12,69%, dari 2000 buah di

tahun 2010 menjadi 2253 buah di tahun 2011.

Pemeliharaan LPJU yang dilakukan menunjukkan peningkatan

sebagaimana dapat dilihat dalam grafik perbandingan target dengan

realisasi pemeliharan rutin LPJU sebagai berikut:


225

Grafik 3.24. Perbandingan Target dan Realisasi Pemeliharan Rutin LPJU Tahun 2007-2011

1.250

1.3501.250

1.4001.500

1.750

1.500

1.850

1.500

2.000

1.500

2.253

0

500

1000

1500

2000

2500

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Target

Realisasi


Hasil-hasil pembangunan di bidang penerangan jalan umum tersebut

memberikan dampak positif dalam capaian perkembangan jalan

strategis yang terlayani lampu penerangan jalan sebagaimana terlihat

dalam grafik di bawah ini: Grafik 3.25. Capaian Perkembangan Jalan Strategis yang Terlayani Lampu Penerangan Jalan Tahun 2007-2011 (prosentase)

82 88 90 97 99

0

20

40

60

80

100

2007 2008 2009 2010 2011

Prosentase JalanStrategis TerlayaniLPJU


Sebagai daerah yang berada di jalur lalu lintas DIY dan Jawa Tengah

Kabupaten Sleman dilalui berbagai angkutan umum antar kota antar

provinsi. Terminal Jombor menjadi satu satu terminal di Kabupaten

Sleman yang menjadi penyangga terminal Yogyakarta. Seiring dengan

meningkatnya mobilitas penduduk, maka angkutan umum yang

memanfaatkan Terminal Jombor juga meningkat. Pada tahun 2011

angkutan umum yang memanfaaatkan fasilitas Terminal Jombor terdiri

dari angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) 27.579 kendaraan, Antar Kota


226

Dalam Provinsi (AKDP) 125.249 kendaraan dan angkutan pedesaan

30.012 kendaraan dan angkutan perkotaan 21.290 kendaraan.

Dibandingkan tahun 2010, jumlah angkutan pedesaan mengalami

penurunan 8,46% dari 32.787 kendaraan menjadi 30.012 kendaraan.

Armada kendaraan umum tersebut melayani penumpang AKAP 859.133

orang, penumpang AKDP 2.231.728 orang, angkutan pedesaan 245.605

orang dan angkutan perkotaan 1.574.563 orang.

Jumlah bengkel dan tenaga kerja yang dibina dalam 5 tahun terakhir

sebagai berikut: Tabel 3.26. Data bengkel dan tenaga kerjanya Tahun 2007-2011

TAHUN No Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 1. Jumlah bengkel 75 79 77 75 75 2. Jumlah tenaga kerja 425 432 428 411 411


Pelaksanaan program dan kegiatan urusan perhubungan untuk

meningkatkan keamanan lalu lintas perhubungan melalui pemasangan /

penambahan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 200 unit dan pengecatan

marka jalan sepanjang 1.500 M2. Selain itu juga menambah Alat

Petunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL) sebanyak 5 unit, flashing light

sebanyak 3 unit, dan 250 m pagar pengaman, 100 unit traffic cone dan

barikade LL serta 20 unit Rambu Petunjuk Pendahulu Jalan (RPPJ).

Jumlah tempat parkir dan tukang parkir yang terdaftar adalah sebagai

berikut: Tabel 3.27. Data Tempat Parkir dan Tukang Parkir Tahun 2007-2011:

Tahun No Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 1. Tempat parker 288 298 286 229 229 2. Tukang parker 661 684 657 560 516

Sumber: Dinas Hubkominfo Untuk menjamin keamanan dan kelaikan jalan, maka telah dilakukan

pelayanan pengujian kendaraan bermotor meliputi 2.064 kendaraan

umum dan 15.577 kendaraan bukan umum, sebagaimana tabel berikut:


227

Tabel 3.28. Data Kendaraan Yang Telah Diuji Tahun 2007-2011 Tahun

2007 2008 2009 2010 2011 No Uraian Umum Bukan

Umum Umum Bukan Umum Umum Bukan

Umum Umum Bukan Umum Umum Bukan

Umum 1. Mobil

penumpang 617 - 632 - 594 - 186 - 564 1

2. Taxi - - - - - - 325 - - - 3. Mobil Bus 1.499 89 1.387 68 1.231 86 1.125 79 1381 126 4. Pick Up - 9.491 - 9.705 - 9.497 - 9.487 - 11.141

5. Truck 12 4.004 9 3.835 7 3.591 61 3.537 119 4.285

6. Tangki - 1 - 5 - 2 - 5 - 4 7. Kend.

Gandeng - 5 - 4 - 14 - 6 - 3

8. Kend. Tempel - _ - 2 - 10 - 13

9. Kend. Khusus - 4 - 4 - 6 - 4 - 4

Jumlah 2.304 2.128 13.594 2.028 13.621 1.832 1.697 13.128 2.064 15.577 Sumber: Dinas Hubkominfo

Pada tahun 2011, pelayanan uji kendaraan untuk kendaraan umum

mengalami kenaikan sebesar 21,62%, dari 1.697 unit menjadi 2.064 unit.

Sedangkan pelayanan uji kendaraan untuk kendaraan bukan umum

mengalami kenaikan 18,65%, dari 13.128 unit menjadi 15.577 unit.

Dalam menyelenggaraan urusan perhubungan ini Pemerintah Kabupaten

mampu menggali pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi

parkir, uji kendaraan. Retribusi yang berhasil diperoleh sejumlah Rp

408,147 juta dibandingkan tahun sebelumnya Rp 339,216 juta atau

meningkat 20,32%.


SKPD penyelenggara urusan perhubungan adalah Dinas Perhubungan,

Komunikasi, dan Informatika, khususnya Sekretariat, Bidang Lalu Lintas,

Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan UPTD Pengujian

Kendaraan Bermotor. Dinas Hubkominfo dibentuk berdasarkan Perda

Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat

Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.


228

Secara rinci kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana terlampir.


Sumber daya manusia penyelenggara urusan perhubungan di

Sekretariat, Bidang Lalu Lintas, Bidang Sarana dan Prasarana Lalu

Lintas, dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas

Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika berjumlah 94 orang. Secara

rinci SDM penyelenggaraan urusan perhubungan menurut golongan dan

pendidikan adalah sebagaimana terlampir.


Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perhubungan sebesar

Rp7.190.549.500,00 realisasi Rp6.651.533.251,00 atau 92,50%. Secara

rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai

berikut:








Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp143.505.000,00

realisasi Rp138.282.300,00 atau 96,36%

5) Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan,


atau 95,39%

6) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

Lalu Lintas Angkutan, anggaran sebesar Rp2.299.653.000,00

realisasi Rp2.099.022.760,00 atau 91,28%

7) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, anggaran sebesar



229

8) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, anggaran sebesar Rp1.390.136.500,00 realisasi Rp1.325.527.250,00 atau 95,35%

9) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, anggaran sebesar Rp723.020.000,00 realisasi Rp653.775.900,00 atau 90,42%

10) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubugan, anggaran sebesar Rp127.300.000,00 realisasi Rp123.082.500,00 atau 97,08%

f. Proses Perencanaan Berdasarkan usulan masyarakat dan pertimbangan teknis dilakukan survey kebutuhan pemeliharaan dan peningkatan prasarana dan sarana perhubungan. Selanjutnya berdasarkan data dan permasalahan yang diperoleh dari hasil survey disusun rencana kerja. Untuk menyempurnakan rencana kerja, dilaksanakan diskusi dengan para pemangku kepentingan di antaranya ORGANDA, koperasi angkutan penumpang dan perguruan tinggi.

g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan perhubungan sebagaimana terlampir.

h. Permasalahan dan Solusi Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memasang penerangan jalan umum secara legal. Masyarakat yang merasa telah membayar pajak LPJU langsung memasang LPJU tanpa melalui prosedur dan ketentuan legal. Solusi yang dilakukan adalah melakukan pembinaan terhadap masyarakat mengenai pemasangan LPJU dan melakukan pengkajian titik-titik lokasi PJU di setiap kecamatan sehingga dihasilkan pemetaan lokasi PJU legal.

17. Urusan Komunikasi dan Informatika a. Program dan Kegiatan

1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

a. Pelayanan masyarakat dalam pos dan telekomunikasi


230

b. Pengembangan dan Operasional LPSE (Layanan Pengadaan

Secara Elektronik )

c. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan

informasi

d. Pengadaan alat studio dan komunikasi

e. Implementasi Indonesia Goes Open Source (IGOS) dan

pengembangan sarana prasarana telekomunikasi

f. Pelayanan informasi SIM Call Center

g. Pengelolaan dan pengembangan VoIP kecamatan

h. Pemasangan Sub PABX dan Jaringan ekstension Desa dan

RSUD

i. Pengelolaan dan pengembangan persandian daerah

j. Pengelolaan dokumentasi kegiatan dan data pemkab

k. Penerbitan suara parlemen, booklet,leaflet, buletin

l. Dokumentasi kegiatan dewan, pelayanan pers,dialog interaktif

dan keprotokolan.

m. Pengelolaan informasi melalui internet dan anjungan

n. Keprotokolan dan layanan aspirasi masyarakat

o. Penyusunan informasi pembangunan

p. Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian

daerah

q. Pengelolaan website

2) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan

Informasi

a. Pengembangan blue print dan Penyusunan dokumentasi teknis e

government

b. Penyusunan data base jasa titipan, titipan, barang kiriman dan

pos dan jasa usaha Telkom.

c. Pengkajian opini dan polling pendapat

d. Pengkajian penggunaan media serta monitoring issue dan

permasalahan melalui media massa

e. Layanan Informasi Publik


231


Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan komunikasi

dan informatika adalah sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

a) Penyusunan draft perda tentang pengaturan warnet.

b) Operasional jaringan LPSE untuk pengadaan barang dan jasa.

c) Pelayanan operator telepon/rakom 24 jam, faksimile, dan

perbaikan telepon selama 12 bulan, monitoring jaring komunikasi

di 17 kecamatan, terpeliharanya central PABX 24 jam, bantuan

komunikasi pada even penting Pemkab selama tahun 2011.

d) Pengadaan alat studio dan komunikasi berupa grounding di 3

lokasi/titik, kamera CCTV di 4 lokasi (Sekretariat Daerah, Wisma

Sembada, Kecamatan Cangkringan dan di Tritis), 1 unit sirine di

Kaliurang, 3 unit radio komunikasi HT, 4 unit RIG di Dinas Pasar

dan tower triangle di 7 SKPD.

e) Implementasi IGOS dan pengembangan sarana telekom dengan

penyediaan notebook 3 unit, card CPU dan ekstention 2 unit,

pengamat awan panas 1 unit, sistem sirine di Cangkringan, kabel

KU 20 pair 1000 M, dan cordless telepon 3 unit.

f) Pelayanan komunikasi berbasis sistem informasi melalui SIM,

tersedianya perangkat pendukung kegiatan 1 paket, dan

peningkatan kemampuan dalam sistem informasi bagi 5 orang.

g) Pemeliharaan telepon VoiP di kecamatan 70 unit, optimalisasi

server kecamatan 1 unit, pemasangan telepon VoIP dengan 8

line di 4 Puskesmas ( Ngaglik I, Depok I, Depok II, Mlati II ), dan

tersosialisasikannya teknologi telepon VoiP di Puskesmas Depok

I dan Depok II.

h) Pengadaan mini PABX dengan 8 line di RSUD Prambanan 1 unit,

dan pemasangan telepon di Museum Gunung Merapi dan Badan

Pusat Statistik ( BPS).


232

i) Pemasangan virtual private networking ( VPN ) 1 unit, koordinasi

persandian lintas daerah bagi 40 orang, seminar security jaringan

3 orang, dan langganan internet untuk VPN 3 bulan.

j) Pengelolaan dokumentasi kegiatan pemkab ( foto, CD, kaset

rekaman ), pengelolaan data pembangunan 12 bidang dan

pengelolaan dokumen berita dari 10 media cetak selama 12

bulan.

k) Penyusunan majalah Suara Parlemen 3500 eksemplar, 800

booklet, 800 leaflet,1500 buletin, dan 100 buku kerja

l) Dialog interaktif di televisi 6 kali, dan publikasi /peliputan di 9

media.

m) Terlaksannya pelayanan informasi tentang DPRD melalui internet

dan anjungan 12 bulan.

n) Terlaksaanya keprotokolan dewan dan layanan aspirasi

masyarakat 12 bulan

o) Penyusunan buku informasi pembangunan tahun 2011 175 buku

dan 125 booklet

p) Pengelolaan website / subdomain Bappeda, subdomain DPPD

dan Dinas Pertanian dan Kehutanan selama 12 bulan,

pengelolaan sub domain Dinas Pertanian, penyusunan SOP

pengelolaan website Pertanian, Perikanan dan kehutanan Sleman.

q) Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian

dengan updating data base file dan penyusunan buku dan

rekapitulasi data pegawai 48 buku.

2) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan

Informasi terealisasi sebagai berikut : a) Pengembangan blue print dan penyusunan dokumen teknis e-

government.

b) Data base pos dan usaha telekomunikasi 1 paket. c) Analisa opini masyarakat tentang efektifitas pemberitaan di media

massa 1 dokumen.


233

d) Monitoring issue dan permasalahan melalui media massa di 10

media massa lokal dan nasional 653 kali, identifikasi permasalahan masyarakat dan kritikan terhadap pemkab melalui media 288 masalah dan 48 kritikan.

e) Koordinasi layanan informasi publik 6 kali dan draft mekanisme layanan informasi publik.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan komunikasi

dan informatika sebagaimana buku lampiran)

Program dan kegiatan urusan komunikasi dan informatika mampu memperlancar pelayanan telekomunikasi dan informasi antar instansi maupun masyarakat di lingkungan Kabupaten Sleman serta memperlancar penerapan e-government di Kabupaten Sleman.

Sistem PABX yang selama ini telah diterapkan terus dikembangkan. Pada tahun 2011 telah dipasang mini PABX dengan 8 line di RSUD Prambanan dan pemasangan telepon di Museum Gunungapi Merapi dan BPS. Selain itu telepon ekstension VoIP juga dikembangkan dengan menambah saluran di 4 Puskesmas yakni Mlati II, Puskesmas Ngaglik I, Puskesmas Depok I dan Puskesmas Depok II.

Selain penambahan ekstension, pemeliharaan ekstension ini juga terus dilakukan. Pada tahun 2010 jumlah ekstension 270, pada tahun 2011 bertambah 35 ekstension yang terdiri dari 20 ekstension analog dan 15 VoiP. Dengan demikian sampai tahun 2011 ektension yang telah terpasang berjumlah 305 sambungan.

Pengelolaan berita bersifat rahasia khususnya yang menyangkut kestabilan negara melalui persandian juga ditingkatkan. Penambahan sarana persandian berupa 1 unit virtual private networking ( VPN ), dan peningkatan kapsitas SDM dalam persandian akan meminimalisir kebocoran berita.

Perkembangan tekhnologi informatika telah mampu mendukung terwujudnya e-gov di Sleman. Sub domain yang telah dibuat dikelola dengan baik sehingga masyarakat dapat mudah memperoleh informasi dalam segala bidang.


234

Pengembangan infrastruktur jaringan komputer terus dilakukan yang

meliputi pengembangan jaringan komputer internal instansi dan antar instansi. Saat ini seluruh instansi telah terhubung secara on line.

Pengembangan perangkat lunak dilakukan dengan pengembangan/

penambahan perangkat lunak original yang dibutuhkan seperti MS Windows, MS Office dan pengembangan aplikasi sistem informasi.

Perkembangan tekhnologi informatika telah mendukung pelaksanaan e-gov di Kabupaten Sleman. Portal www.slemankab.go.id terus

dikembangkan, dan pada tahun 2011 telah dikembangkan 4 subdomain

Sampai saat ini www.slemankab.go.id telah memiliki 44 sub domain yang dikelola oleh masing masing instansi dengan koneksi internet berkapasitas 1.3 Mbps.

Pelayanan data dan informasi juga ditingkatkan dengan diterbitkannya 3500 eksemplar majalah Suara Parlemen yang berisi informasi tentang kegiatan DPRD Sleman dan melalui 800 leaflet dan 800 booklet serta 125 buku dan 175 booklet buku Informasi pembangunan.

Untuk memberikan acuan dalam pengembangan e gove telah disusun blue print dan dokumentasi teknis e government. Selain itu juga telah disusun 1 paket data base pos dan usaha telekomunikasi .

Pengembangan dan pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terus dilaksanakan. Melalui jaringan LPSE dengan alamat http://lpse.slemankab.go.id. semua intansi telah melaksanakan pengadaan barang melalui LPSE. Layanan ini akan memperbaiki transparansi dan akuntabilitas, memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time dengan tingkat keamanan data yang terjamin dan memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan barang.

Untuk mendukung rumusan kebijakan pemerintah, telah dilaksanakan kegiatan pengkajian opini dan polling pendapat masyarakat bekerja sama dengan Fisipol UGM menghasilkan rekomendasi untuk pengambilan kebijakan tentang efektifitas pemberitaan melalui media massa. Selain itu telah dilakukan monitoring berita di media cetak dan identifikasi permasalahan di media massa. Dengan kegiatan ini kritikan yang dimuat di media massa, buku tamu di website


235

slemankab.go.id dan [email protected] dapat diindentifikasi dan dilaporkan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti. Dengan upaya ini keluhan masyarakat dapat diketahui dan direspon oleh instansi terkait.

Dalam menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika ini Pemerintah Kabupaten Sleman telah mendapat penghargaan sebagai berikut: 1) ICT Pura Kategori Madya dari Menteri Komunikasi dan Informasi dan

penghargaan peringkat III e–government dari Warta Ekonomi. 2) Website pertanian yang dikelola oleh Dinas Pertanian, Perikanan

dan Kehutanan memperoleh penghargaan sebagai juara ketiga website pertanian dan kehutanan terbaik dari Kementerian Pertanian RI.


SKPD penyelenggara urusan komunikasi dan informatika adalah

Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah

Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 32/Kep.KDH/A/2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman.

Penyelenggaraan urusan ini didukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Badan Kepegawaian Daerah,

Dinas Pasar, dan Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika sebagaimana terlampir


Sumber daya manusia penyelenggara urusan komunikasi dan informatika di Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika berjumlah 12 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika menurut golongan dan pendidikan sebagaimana terlampir.


236


Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan komunikasi dan

informatika sebesar Rp 1.845.287.000,00 realisasi Rp1.450.050.096,00 atau 88,88%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing

program sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa anggaran Rp1.622.537.000,00 terealisasi Rp1.457.388.296,00 atau 89,82%

2) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi, anggaran sebesar Rp222.750.000,00 terealisasi Rp182.661.800,00 atau 82,00%


Proses Perencanaan urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan

dengan identifikasi kebutuhan dan perkembangan teknologi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan yakni perguruan tinggi dan pakar telekomunikasi, LSM serta diawali dengan rapat kerja dinas dan

jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. Dalam penyusunan perencanaan juga senantiasa berkoordinasi dengan Kemekominfo,

Kemendagri dan Pemerintah Provinsi.


Sarana dan prasarana pendukung urusan Komunikasi dan Informatika sebagaimana terlampir


Kondisi SDM untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi belum sebanding dengan kecepatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Solusi yang ditempuh untuk mengatasi hal tersebut adalah optimalisasi sumber daya dan sarana yang ada, serta meningkatkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan.

3. Urusan Lingkungan Hidup a. Program dan · PDF filependampingan produksi bersih rumah tangga 2 kali dan pedoman minimasi limbah sarana wisata 1 ... B3 50 usaha dan pembinaan ...

Documents