2.Pengedalian Pelasanaan Pelayanan JKN. Prof. Dr.dr. Akmal Taher

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PELAYANAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONALJAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Prof. DR. Dr. Akmal Taher SpU (K)

Beban Penyakit di Indonesia

7%

1990

Cedera Penyakit menular

8%

2000

Cedera Penyakit menular

9%

2010

CederaPenyakit menular

56%37%

Penyakit tidak menular

43%

49%

Penyakit tidak menular

33%

58%

Penyakit tidak menular

Sumber IHME: 2010

Sepuluh Beban Penyakit Tertinggi

Sepuluh Penyakit dengan beban tertinggi

DALYs (Disability Adjusted Life Year) share

Stroke 8.0%

Tuberkulosis 7.6%

Kecelakaan lalu lintas 4.7%

Nyeri sendi tulang belakang dan leher 4.5%

Penyakit diare 4.0%

Penyakit jantung iskheimik 3.8%

Gangguan mental depresi 3.8%

Diabetes 3.4%

Infeksi saluran pernafasan bawah 3.0%

Enchepalopaty neonatal 2.9%

Sumber International Health Metric Evaluation, 2010

Sepuluh Faktor Resiko Tertinggi

Sepuluh Faktor Resiko Utama dengan Beban yang ditimbulkan

DALYs share

Pola makanan yang tidak baik/beresiko 10.7%

Tekanan darah tinggi 10.0%

Merokok 8.3%Merokok 8.3%

Pencemaran udara dalam rumah tangga 5.9%

Kadar Glukosa Darah Puasa tinggi 4.7%

Aktifitas fisik yang tidak memadai 3.1%

Pekerjaan yang beresiko tinggi 2.9%

Index massa tubuh 2.8%

Kekurangan zat besi 2.4%

Penyalah gunaan obat 2.1%

Sumber International Health Metric Evaluation, 2010

UTILISASI YANKES LANJUTAN PROGRAM JAMKES PADA MASKIN (ASKESKIN – JAMKESMAS) 2005 – 2012 DI INDONESIA

MENTERI KESEHATAN

LANGKAH YANG DITEMPUH MENUJU SUSTAINABILITAS

1. Melakukan Simulasi Kecukupan Iuran terhadap Tarif Pelayanan Kesehatan (INA-CBGs, Kapitasi dan Tarif Lainnya).

2. Melakukan monitoring kecukupan keuangan JKN (Financial Risk Monitoring).

3. Penerapan Formularium Nasional Obat, Kompendium Nasional Alat

6

3. Penerapan Formularium Nasional Obat, Kompendium Nasional Alat Kesehatan dan Pengadaan Obat dan Alat Kesehatan melalui E-Catalog.

4. Memperkuat pelayanan primer dan sistem rujukan

5. Menyusun Prosedur Review Utilisasi dan Audit Medis Pelayanan Kesehatan.

6. Membangun Sistem Monitoring & Evaluasi JKN SJSN.

PEMERINTAH Benefits & Health Technology Assessment Formularium (Fornas, E-catalog, kompendium) Ketersediaan Fasilitas Penguatan Layanan Kesehatan Primer

UPAYA PENGENDALIAN & SUSTAINABILITAS JKN

BPJS Kontrol Utilisasi (URM)

KepesertaanKredensialing

FASKESBudget setting (Kapitasi dan INA-CBG’s)Kualitas layanan (akreditasi & indkator klinis indicator)

PESERTA Sistim rujukan Tingkat kepuasan Budget shifting

RAMBU RAMBU JKN

STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

DAMPAK

1. MASYARAKAT INDONESIA SEHAT YANG MANDIRIPenurunan AKI, AKB, Gizi Buruk

Meningkatkan UHH

2. TERWUJUDNYA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER YANG PARIPURNA

Tingkat Kepuasan Masy pd Yankes primer Tingkat kepuasan Nakes di Yankes Primer

3. TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG PEDULI KESEHATAN

% kab/kota yang memiliki UKBM Aktif lebih dari 50 % Tingkat kepedulian Masy pd Kesehatan

OUTCOME

PROSES STRATEGIS YG

HARUS

5. OPTIMALISASI SISTIM RUJUKAN

4. OPTIMALISASI YANKES PRIMERSEBAGAI GATEKEEPER

7. PENINGKATAN EFEKTIVITAS UKBM

6. REVITALISASI UKM

8. ADVOKASI PEMBANGUNAN DAERAH BERWAWASAN KESEHATAN

18. TERSED

IAN

YA D

AN

A BID

AN

G K

ESEHA

TAN

YAN

G PRO

POR

SION

AL

UN

TUK

UK

M D

AN

UK

P*)

KEUANGAN

HARUS DILAKUKAN

9. TERWUJUDNYA SISTEM PERENCANAAN YANG

TERINTEGRASI

11. PENGUATAN SISTEM INSENTIF DAN PROMOSI

PARADIGMA SEHAT

10. TERWUJUDNYA SISTEM KOLABORASI PENDIDIKAN NAKES

12. TERWUJUDNYA KEMITRAAN YANG

BERDAYA GUNA TINGGI

13. TERBANGUNNYA INFORMASI BERBASIS DATA DAN PENGALAMAN (Knowledge management)

SUMBER DAYA KESEHATAN

14. TERSEDIANYA SDM YANG KOMPETEN DAN BERBUDAYA KINERJA

15. TERSEDIANYA DUKUNGAN

REGULASI YANKES PRIMER

16. TERSEDIANYA SIK TERPADU

17. TERSEDIANYA SPA SESUAI STANDART, OBAT DAN DUKUNGAN PERBEKALAN KESEHATAN SESUAI

STANDART DAN KEBUTUHAN

18. TERSED

IAN

YA D

AN

A BID

AN

G K

ESEHA

TAN

YAN

G PRO

POR

SION

AL

UN

TUK

UK

M D

AN

UK

P*)

STRATEGI PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER: PEMENUHAN 1 DOKTER UNTUK 2,500 PESERTA JKN

SEKTOR TERKAIT

Penambahan kuota dokter PTT KeMenPan, Kemendagri, & BPJS Kesehatan

Perluasan Kerjasama dengan Klinik Praktek Mandiri IDI, Asosiasi Klinik Swasta, BPJS Kesehatan, dll

Perbaikan infrastruktur dan pemenuhan peralatandasar KemenKes dan Kemendagri

Penyediaan obat Puskesmas melalui e-catalog mengacu Formularium Nasional (ForNas)

KemenKes, BPJS Kesehatan, Asosiasi Apotekermengacu Formularium Nasional (ForNas) BPJS Kesehatan, Asosiasi Apoteker

Pemenuhan Dokter Layanan Primer, Dokter Peneliti, Dokter Spesialis yang setara Kemendiknas, Fakultas Kedokteran

Ketersediaan infrastruktur untuk kemudahan akseske fasilitas kesehatan Kementrian Pekerjaan Umum

Ketersediaan Jaringan komunikasi dan informasi Kominfo, Kemendagri, KemenPDT

Peningkatan dana UKM DPR, Kemendagri, Kemenkeu

MENTERI KESEHATAN

TERIMA KASIHTERIMA KASIH

MENTERI KESEHATAN

11

7. Dukungan Kementerian Lainnya dalammenghilangkan hambatan di lapangan

Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri

• Percepatan BLUD bagi RSUD

• Kewenangan Puskesmas dlm mengelola dana kapitasi BPJS Kesehatan

• Pemenuhan APBD Kes min 10% dari total APBD, tdk termasuk gaji (UU No. 36/2009)

12

termasuk gaji (UU No. 36/2009)

• Pejabat struktural bidang kesehatan diisi oleh tenaga kesehatan sesuai kompetensi (Permenkes No.971/2009)

• Kewenangan provinsi dalam penempatan nakes antar kab/kota skala provinsi (lampiran PP No.38/2007)

Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri

• Kewenangan daerah dalam mengangkat dokter (PP No. 56/2012)

• Mendorong daerah yang belum memberikan insentif kepada tenaga kesehatan agar mengalokasikan anggaran

13

anggaran

• Tetap Tersedia anggaran Jamkesda tahun 2014

• Mendorong pelaksanaan PHBS, KTR, dan pembangunan berwawasan kesehatan seperti kalibersih, pasar sehat.

Kementerian SosialKementerian Sosial

Dukungan rekomendasi bagi gelandangan, pengemis dan anak terlantar serta panti (tidak masuk PBI)

Mekanisme penanganan pasca pelayanan rehabilitasi pasien kejiwaan

14

rehabilitasi pasien kejiwaan

Penetapan kriteria miskin dan tidak mampu pada tahun 2014 (sesuai PP 101/2012)

Mekanisme verifikasi dan validasi peserta PBI Jaminan Kesehatan tahun 2014

Kebijakan pajak dan bea masuk impor bahan baku obat, bahan dasar dan alat kesehatan

Insentif Pajak pada RS publik dan pendidikan sesuai dengan UU no. 44 thn 2009 tentang Rumah Sakit

Peningkatan besaran SBK terkait tunjangan Tenaga

15

Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan

Peningkatan besaran SBK terkait tunjangan Tenaga Kesehatan khususnya di DTPK dan cluster 4

Penyaluran langsung anggaran PBI Jaminan Kesehatan ke BPJS Kesehatan

Peningkatan anggaran untuk memenuhi penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan (UUD 45, Pasal 34 ayat 3)

Mengalokasikan alokasi anggaran bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum dijamin oleh

16

Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan

miskin dan tidak mampu yang belum dijamin oleh Pemerintah.

Pendidikan tenaga kesehatan, dr/drg menggunakan ikatan dinas

Sinkronisasi pendidikan nakes dengan rencana kebutuhan nakes (supply & demand).

Mendukung pembiayaan internsip sebagai bagian dari pendidikan kedokteran

17

Kementerian Pendidikan & Kementerian Pendidikan & KebudayaanKebudayaan

dari pendidikan kedokteran Mendukung regulasi biaya pendidikan tenaga

kesehatan yang berpraktek di RS Pendidikan Mendorong pelaksanaan UKS di seluruh sekolah

pemerintah dan swasta

KEMENTERIAN HUKUM & HAMKEMENTERIAN HUKUM & HAM

Percepatan harmonisasi terhadap seluruhperaturan pelaksanaan

18

Kunjungan Pasien Meningkat Luar Biasa?

1. Kerjasama dengan 13 Fakultas Kedokteran yang mempunyai Program Studi Dokter Spesialis

2. Dibentuk tim dokter (PPDS) yang sewaktu-2. Dibentuk tim dokter (PPDS) yang sewaktu-waktu dapat membantu Fasyankes primer bila terjadi kenaikan luar biasa kunjungan pasien

Alur Pikir:Alur Pikir:

policy chg 2014

time in queue

PopulationGainingAccess

entering

perceivedtreatmentcapacity

medical events ofnew pop

Strategi penguatan pelayananprimer membutuhkan ratio 1 dokterlayanan primer untuk tiap 2,500 peserta JKN agar

Population in agecohorts

incidence ratesassociated with age

UntreatedQueue

People inTreatmentseeking treatment resolving casemeasured

medical events

Jamkesmas

all govt facilities

private facilities

resolving untreated

actual treatmentcapacity

waiting time effect ontreatment capacity

fract leavinguntreated

effective treatmentcapacity

untreated pop

Ratio Peserta Jamkesmas (86.4 juta) per 1 Dokter(saat ini terdaftar 17,507 Dokter Umum di Puskesmas)

Standar : 2.500 per 1 dokterAsumsi Peserta Jamkesmas yg sakit berobat di Puskesmas (9,599Puskesmas)

Untuk melayani PasienJamkesmas saja, hanya152 kab/kota (30.5%) di 32 provinsi yang memenuhi ratio 1 : 2,500

Sumber Data: Diolah dari data Kemenkes, TNP2K, dan PT Askes

Ratio Peserta JKN (Jamkesmas, Ratio Peserta JKN (Jamkesmas, Askes & JamsostekAskes & Jamsostek) per 1 Dokter) per 1 DokterStandar : 2.500 per 1 dokterStandar : 2.500 per 1 dokterAsumsi: 1 dokter per Klinik Mandiri (catatan: seringkali dokter Puskesmas yang sama juga praktek di Klinik Mandiri)Asumsi: 1 dokter per Klinik Mandiri (catatan: seringkali dokter Puskesmas yang sama juga praktek di Klinik Mandiri)Asumsi: Peserta Askes dan Jamsostek Sebagian ke Klinik MandiriAsumsi: Peserta Askes dan Jamsostek Sebagian ke Klinik Mandiri

Jumlah Jumlah Puskesmas: 9,606 buah & Jumlah Klinik Mandiri Askes: 3,132 buahPuskesmas: 9,606 buah & Jumlah Klinik Mandiri Askes: 3,132 buahPuskesmas Klinik Praktek Mandiri

Untuk MelayaniPeserta JKN di 2014, hanya ada 80 kab/kota (16%)di 24 provinsi yang mempunyai ratio 1:2,500 di Puskesmas

Kapasitas KlinikMandiri ygbekerjasama dgn PT. Askes masih bisadimanfaatkan

Sumber Data: Diolah dari data Kemenkes, TNP2K, dan PT Askes

Ratio Ratio PesertaPeserta JKN (JKN (JamkesmasJamkesmas, , AskesAskes,, JamsostekJamsostek) & JAMKESDA per 1 ) & JAMKESDA per 1 DokterDokterStandarStandar : 2.500 per 1 : 2.500 per 1 dokterdokter, , AsumsiAsumsi : 1 : 1 dokterdokter per per KlinikKlinik PraktekPraktek MandiriMandiriAsumsiAsumsi PesertaPeserta JamkesdaJamkesda = 25% = 25% tambahantambahan PesertaPeserta JKNJKNJumlahJumlah PuskesmasPuskesmas: 9,599 & : 9,599 & JmlhJmlh KlinikKlinik MandiriMandiri : 3,132 : 3,132 Puskesmas Klinik Praktek Mandiri

Perlu perluasanjumlah kerjasamadengan dokterpraktek mandiri

Hanya 50 kab/kota di 16 provinsi mempunyairatio 1 : 2,500 untuk layanipeserta JKN & Jamkesda di Puskesmas

Sumber Data: Diolah dari data Kemenkes, TNP2K, dan PT Askes

Analisis Perhitungan Waktu Pelayanan UKP (Kuratif)

VARIABEL SIMULASI

Coverage Peserta JKN 2500 3000 4000 5000 6000

Angka Utilisasi/Bulan *) 15% 15% 15% 15% 15%

Lama Pelayanan dalam Setahun 12 12 12 12 12

Jumlah kunjungan pasien per tahun 4500 5400 7200 9000 10.800Jumlah kunjungan pasien per tahun 4500 5400 7200 9000 10.800

Jumlah hari kerja pertahun (hari) 220 220 220 220 220

Jumlah Kunjungan per hari 20 25 33 41 49

Lama waktu pelayanan/pasien(menit)

10 10 10 10 10

Lama waktu pelayanan 1 dokter / hari (jam) 3.41 4.1 5.5 6.8 8.2

*) Sumber WHO

Analisis Penggunaan Jam Kerja Dokter di Faskes Primer

2500 3000 4000 5000 6000

Waktu PelayananKuratif (UKP)

3.41 4.1 5.5 6.8 8.2

Promprev (UKM) 1 1 1 1 1

Istirahat 1 1 1 1 1

Manajemen 1 1 1 1 1

Total Waktu Kerja 6.41 7.1 8.5 9.8 11.2

Sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan(Jam Kerja 1 Hari = 7 Jam 6 Hari Kerja Seminggu)

Menggambarkan Jam Kerja Dokter berdasarkan cakupan peserta JKN