ADMINISTRASI PROYEK KONSTRUKSI : PENGENALAN, CARA MENGELOLA, BENTUK ORGANISASI, KEGIATAN & PERAN KONSULTAN HUKUM oleh : Ir. H. Nazarkhan Yasin 1. ADMINISTRASI KONTRAK KONSTRUKSI & ADMINISTRASI PROYEK KONSTRUKSI 1.1 Pengantar Administrasi kontrak adalah suatu terminologi (istilah) yang menggambarkan penanganan komersial dari suatu kontrak sejak kontrak tersebut ditanda tangani sampai diakhiri secara resmi atau putus tak direncanakan (karena kesalahan kontrak) atau pengakhiran kontrak dini (Gilbreath, 1992). Administrasi kontrak mengawasi penanganan komersial berdasarkan ketentuan dari setiap kontrak. Pengguna jasa harus memantau bukan saja pemenuhan tugas oleh penyedia jasa tapi juga pemenuhan tugas pengguna jasa sendiri. Tugas-tugas rutin termasuk penerimaan dan pengawasan dari pengajuan penyedia jasa, memelihara catatan kontrak dan pembayaran termyn bulanan kadang- 1 Copyright NY-SS/ APK-PCM-BOK-PKH/IV/10
119
Embed
2ADMINISTRASI PROYEK KONSTRUKSI : PENGENALAN, CARA MENGELOLA, BENTUK ORGANISASI, KEGIATAN & PERAN KONSULTAN HUKUM
ADMINISTRASI PROYEK KONSTRUKSI : PENGENALAN, CARA MENGELOLA, BENTUK ORGANISASI, KEGIATAN & PERAN KONSULTAN HUKUM
oleh : Ir. H. Nazarkhan Yasin
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ADMINISTRASI PROYEK KONSTRUKSI :PENGENALAN, CARA MENGELOLA, BENTUK ORGANISASI,
- Secara terbatas mengawasi tugas-tugas tata usaha
- Mengawasi proyek
- Selalu memberi informasi kepada manajer proyek mengenai setiap
langkah kemampuan proyek
4.5 Fungsi Manajer Proyek
4.5.1 Manager proyek mendelegasikan sebanyak mungkin fungsi administrasi
kontrak kepada perwakilan proyek dilapangan.
4.5.2 Filosofi terpenting dalam administrasi proyek konstruksi.
4.5.3 Dapat menghilangkan banyak konflik
4.5.4 Mengurangi klaim dan sengketa
4.5.5 Efisiensi lebih besar terhadap para pihak
42 Copyright NY-SS/ APK-PCM-BOK-PKH/IV/10
Dapat disimpulkan bahwa seorang administrator proyek konstruksi, siklus
kelangsungan proyek jaminan mutu dan pengawasan mutu adalah sangat
penting. Dari uraian terlihat pula bahwa seorang manager tidak dituntut untuk
melaksanakan seluruh tugas tapi mendelegasikannya keorang lain dengan
ketentuan dia tetap bertanggung jawab.
4.6 Tugas Manajemen Konstruksi
Yang dimaksudkan dengan manajemen konstruksi adalah agen dari pengguna
jasa untuk mengawasi beberapa fungsi perencanaan dan pelaksanaan.
Biasanya diberi nama:
4.6.1 managemen konstruksi profesional (pmc)
4.6.2 agen mk (AIA)
4.6.3 managemen konstruksi (AGC – Auv)
Sebaiknya manajemen konstruksi tidak mempunyai hubungan langsung dengan
konsultan perencana (yang merencanakan proyek atau penyedia jasa umum
yang membangun proyek).
Manager konstruksi, mengadakan atau menyiapkan pelayanan atau pelaporan
yang cocok dengan cara:
a. Bekerja dengan pengguna jasa dan organisasi perencanaan sejak awal
perencanaan sampai konstruksi selesai; maupun tim konstruksi dalam setiap
hal sehubungan dengan konstruksi, membuat rekomendasi tentang teknologi
konstruksi, pengadaan dan konstruksi ekonomi.
c. Mengusulkan alternatif-alternatif konstruksi yang harus dipelajari tim
proyek manajemen selama masa perencanaan dan memperkuat pengaruh
dari alternatif-alternatif ini pada biaya proyek dan pengadaan.
Sekali biaya proyek, jadual dan kebutuhan mutu telah diperoleh manager
konstruksi memantau seluruh perkembangan proyek, untuk melihat bahwa
sasaran tidak dilampaui tanpa diketahui pengguna jasa.
43 Copyright NY-SS/ APK-PCM-BOK-PKH/IV/10
d. Saran-saran dan koordinasi pada pengadaan material serta peralatan dan
pekerjaan dari semua penyedia jasa konstruksi; memantau dan memeriksa
ketepatan desain, menyediakan biaya dan informasi kejadian selama proyek
berjalan dan melaksanakan pelayanan masalah konstruksi lain yang
dibutuhkan pengguna jasa.
e. Menjaga hubungan tak bertentangan dari anggota-anggota tim.
Suatu kontrak managemen konstruksi yang lengkap dapat dengan mudah
mencakup seluruh kewajiban termasuk 6 (enam) kategori berikut:
a) Peran serta dalam menetapkan strategi penawaran termasuk fast track,
kontrak-kontrak spesialis untuk mencegah konflik antara kontrak-kontrak
terpisah.
b) Menetapkan pekerjaan tahapan, termasuk mengenai pemasukan desain
resmi, menjadi dokumen kontrak dan analisis seluruh kontrak.
c) Penyaluran biaya, termasuk perkiraan biaya konstruksi dan pengembangan
anggaran proyek.
d) Penyaluran seluruh tahapan proyek, biasanya dengan menggunakan jejak
kritis (cpm – critical path method).
e) Evaluasi penawaran dan membantu memilih penyedia jasa
f) Penyelesaian managemen di lapangan untuk menyediakan administrasi
kontrak, pemeriksaan, koordinasi dan pengelolaan lapangan.
Sangat dianjurkan bahwa seluruh tugas-tugas yang diantisipasi didaftar dan
dimasukkan dalam kontrak mk dengan pengguna jasa.
Suatu chek list mungkin sebagai berikut:
- Kembangkan program keamanan proyek
- Kembangkan program hubungan tenaga kerja proyek
- Bantu pengembangan program asuransi
- Laksanakan pelayanan proses data elektronik (edp – service)
44 Copyright NY-SS/ APK-PCM-BOK-PKH/IV/10
Pada tahapan konstruksi:
- Mengembangkan dan menjalankan area sistim transport
- Melaksanakan program keamanan proyek
- Meng-koordinasi hubungan tenaga kerja
- Menilai dan mengevaluasi penawaran dan menetapkan peluang
- Mengelola dan melaksanakan tugas-tugas syarat-syarat tender
- Mengatur sistim waktu dan pengawasan mutu
- Mengelola kegiatan harian pengguna jasa atau arsitek perencana.
- Melaksanakan kontrak spesialis
- Mencatat, meninjau dan menyetujui pembayaran termyn dari penyedia jasa
- Mengolah perubahan kontrak dan klaim
- Jaminan mutu dan pemeriksaan
- Penafsiran dokumen kontrak
(Caroline Sutandi, 2002)
5. METODE FAST TRACK DALAM ADMINISTRASI PROYEK
KONSTRUKSI
5.1 Pengertian
Fast track adalah (1) suatu metode perencanaan dan pelaksanaan dimana
serangkaian kewajiban-kewajiban, tugas-tugas atau kontrak yang saling
tumpang tindih untuk mengurangkan waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan proyek. (2) Tumpang tindihnya proses perencanaan dan
pelaksanaan (konstruksi) sehingga konstruksi dapat dimulai sebelum
perencanaan diselesaikan. (Gilbreath, 1992)
5.2 Pemakaian Fast Track
Pertama-tama harus dipahami bahwa metode fast track tidak dapat dipakai pada
kontrak konvensional (penyedia jasa utama, sub) tetapi dipakai pada kontrak-
45 Copyright NY-SS/ APK-PCM-BOK-PKH/IV/10
kontrak dengan penyedia jasa spesialis dengan pengawasan dari manajer
konstruksi.
Hal ini dimungkinkan karena untuk tiap bagian pekerjaan spesialisasi ada
kontrak sendiri dengan penyedia jasa tertentu sehingga bila dalam suatu
pekerjaan dan spesialisasi perlu metode fast track yang terpengaruh hanya suatu
bagian tertentu. Pekerjaan lain dapat berjalan terus. Kemudian harus dipahami
pula metode fast track baru bermanfaat (efektif) untuk proyek-proyek yang
besar, dimana konstruksi relatif lama (lebih dari satu tahun) dan tingkat
kecanggihan teknologi yang cukup tinggi.
5.3 Tujuan Metode Fast Track
5.3.1 Mendapatkan pekerjaan dengan kwalitas lebih baik.
Hal ini dapat dicapai kalau metode fast track dipakai pada bentuk
kontrak dengan penyedia jasa spesialis yang masing-masing punya
keahlian khusus.
5.3.2 Masa konstruksi yang lebih pendek
Kegiatan perencanaan pengadaan metode konstruksi dapat dikerjakan
bersamaan tanpa harus menunggu selesainya perencanaan.
5.3.3 Biaya proyek lebih murah
Hal ini dimungkinkan dengan sistim kontrak penyedia jasa spesialis
dimana dapat dihindari keuntungan berganda yang terjadi dalam sistim
konvensional dimana penyedia jasa utama mendapat keuntungan,
sedangkan sub penyedia jasa juga menuntut hal yang sama (2 kali
pengunaan keuntungan)
46 Copyright NY-SS/ APK-PCM-BOK-PKH/IV/10
5.4 Organisasi fast track dalam administrasi proyek konstruksi
Kiranya cukup jelas bahwa organisasi fast track ini hanya berada dipihak
pengguna jasa, karena yang berhak menggunakan metode fast track adalah
pengguna jasa.
Tugas-tugas metode fast track disampaikan ke penyedia jasa melalui manajer
kontrak dengan sepersetujuan project manajer dari pihak pengguna jasa.
Manajer kontrak seharusnya tidak memiliki hak untuk melaksanakan metode
fFast track karena dia hanya bertindak sebagai koordinator dan bukan sebagai
pengambil keputusan.
6. KEGIATAN-KEGIATAN KHUSUS ADMINISTRASI KONTRAK
6.1 Pengantar
Sesungguhnya pembayaran akhir, retensi, perubahan retensi, perubahan
pekerjaan, klaim sudah disinggung dalam paragrap 3 tetapi karena kegiatan-
kegiatan ini terjadi pada waktu yang tak dapat ditentukan (perubahan, klaim)
atau terjadi hanya sekali. (pembayaran akhir, retensi) maka kegiatan-kegiatan
ini perlu diuraikan tersendiri.
Kegiatan-kegiatan khusus tersebut menurut Gilbreath 1992 adalah sebagai
berikut:
6.2 Pembayaran Akhir
Prosedur pembayaran bulanan seperti yang diuraikan sebelumnya, seharusnya
dipakai juga untuk pembayaran akhir dengan beberapa tambahan yang perlu
diperhatikan. Beberapa rekomendasi untuk pembayaran akhir terdapat dalam
uraian pengakhiran kontrak.
6.3 Retensi
Tradisi dalam industri konstruksi adalah menahan sebagian pembayaran sampai
waktu tertentu sesudah pembayaran akhir dibayarkan kepada penyedia jasa.
47 Copyright NY-SS/ APK-PCM-BOK-PKH/IV/10
Kebiasaan ini disebut retensi. Secara umum, sejumlah pembayaran atas prestasi
pekerjaan yang sudah dilaksanakan tidak segera dibayar tapi ditahan pengguna
jasa sebagai jaminan sisa pekerjaan akan dilaksanakan dengan benar dan tepat
waktu.
Retensi biasanya sebesar 10 % dari jumlah terhutang (nilai kontrak yang akan
dibayar setelah seluruh pekerjaan selesai). Dapat juga retensi ditetapkan
langsung dengan jumlah uang misalnya Rp. 100 juta.
Untuk membicarakan retensi lebih dekat, perlu dipelajari alasan-alasan berikut:
a. Memotivasi penyedia jasa untuk menyelesaikan pekerjaan.
Bila ini tujuannya maka retensi menjadi sebagai suatu insentip.
b. Untuk menanggulangi risiko kesalahan atau kekurangan.
Bila risiko ini terjadi setelah penyedia jasa meninggalkan lapangan
pekerjaan, uang retensi dapat dipakai untuk memperbaiki pekerjaan-
pekerjaan tersebut.
c. Untuk mendorong penyedia jasa kembali kepekerjaan setelah
demobilisasi. Penyedia jasa dapat didorong untuk kembali menyelesaikan
pekerjaan yang tertinggal dengan prasyarat uang retensi akan dicairkan
bila pekerjaan tersebut diselesaikan.
6.3.1 Cara-cara Pencairan Retensi
Melepaskan retensi bervariasi sesuai sasaran pengawasan/kontrak
pengguna jasa dan lingkup pekerjaan. Sebagai tambahan pada jenis
kondisi pembebasan setelah penyelesaian seluruh pekerjaan, retensi
dapat dibebaskan pada :
a. Penyelesaian sebagian pekerjaan tertentu.
Uang retensi dapat dicairkan secara bertahap sesuai progress.
b. Melewati suatu periode tertentu.
Pengguna jasa mungkin berkeinginan menunggu suatu waktu
tertentu (30 – 60-90 hari) setelah penyelesaian sebelum pencairan
uang retensi tersebut.
48 Copyright NY-SS/ APK-PCM-BOK-PKH/IV/10
c. Pencapaian suatu unjuk kerja tertentu.
Jika menyangkut pengoperasian suatu alat atau mesin suatu sistim,
pengguna jasa mungkin menuntut suatu unjuk kerja terlebih dulu
sebelum uang retensi dicairkan.
Retensi dilakukan karena memang ada alasan dan berdasarkan kondisi
tertentu bukan karena tradisi atau bukanlah karena orang-orang selalu
menahan retensi sebesar 10 %. Pengguna jasa harus selalu yakin siapa
yang menanggung biaya ini – bukan penyedia jasa.
6.3.2 Beberapa Alternatif Retensi
Pertimbangkan penggunaan satu atau lebih pilihan berikut.
a. Irrevocable Letter of Credit
Minta dari bank atau institusi keuangan untuk menerbitkan
dokumen ini yang dapat ditarik oleh pengguna jasa bila penyedia
jasa tidak menyelesaikan pekerjaan.
Jasa dan biaya ditagihkan pada penyedia jasa (pengguna jasa/jika
jumlah ini diterima).
b. Escrow Account
Pengguna jasa menaruh dana didalam escrow account
rekening/penyedia jasa – bunga dapat ditarik untuk manfaat
penyedia jasa - tapi hanya dapat dilaksanakan pada kondisi tertentu
– seperti persetujuan dari pengguna jasa.
Jumlah ini dapat sama dengan nilai retensi atau sejumlah yang
ditetapkan sesuai formula tertentu
c. Bank Ganransi
Penyedia jasa diminta untuk menyerahkan bank garansi dari bank
yang disetujui pengguna jasa yang nilainya minimal sama dengan
nilai retensi (10%) dengan maksud menjamin penyedia jasa
memperbaiki pekerjaan cacat. Bila tidak bank garansi ini dapat
dicairkan pengguna jasa.
49 Copyright NY-SS/ APK-PCM-BOK-PKH/IV/10
6.4 Klaim-klaim
Klaim-klaim tidak dapat distandarkan, tapi klaim-klaim mengikuti karakteristik,
berasal dari keadaan yang sama dalam memiliki unsur-unsur yang diduga.
Klaim-klaim tersebut juga sangat biasa, sehingga menarik untuk menyiapkan
pertahanan klaim atau menggugat klaim.
Pembelaan klaim yang baik adalah selalu mencegah kondisi terjadinya klaim
karena pembentukan kontrak dan administrasi kontrak yang baik.
Bila klaim tak terhindarkan, setiap usaha harus dilakukan untuk mengenali
situasi klaim pada saat sedini mungkin, menganalisis setiap klaim dengan
seksama, dan mengusahakan cara penyelesaian yang cepat. Memperpanjang
sengketa akan membahayakan sisa pelaksanaan proyek dan menciptakan proses
penyelesaian yang menyusahkan tidak perlu, dan biasanya disertai dengan
kerugian bagi semua pihak yang terkait.
Selanjutnya lihat pelatihan : KLAIM KONSTRUKSI DAN PENYELESAIAN
SENGKETA KONSTRUKSI”.
7. PERAN KONSULTAN HUKUM DALAM APK
7.1 Hubungan antara pengelolaan Kontrak dan masalah Hukum
Proyek konstruksi perlu melibatkan konsultan hukum.
Perlu diketahui 3 hal sehubungan dengan konsultan hukum ini :
a. Kapan diperlukan ?
b. Bagaimana cara memilih
c. Bagaimana memanfaatkan jasanya secara optimal
Jawaban pertanyaan pertama : sejak saat dini.
Pertanyaan-pertanyaan berikut akan dijawab sebagai berikut :
7.1.1 Bagaimana memilih lawyer/konsultan hukum
Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih konsultan
hukum :
50 Copyright NY-SS/ APK-PCM-BOK-PKH/IV/10
a. Tipe Praktis
Seperti memilih untuk hal lain : arsitek, mk atau pegawai lain.
Pilihlah yang mengerti masalah sengketa konstruksi dan mempunyai
pengalaman praktis
b. Kepribadiaan
Pilih yang memiliki kepribadian yang dapat mengerti masalah anda
(yang mudah mendengarkan keluhan anda)
c. Harga
Pilih yang harganya pantas tapi profesional (bukan murahan). Hal ini
sama dengan memilih konsultan lain.
Jangan karena mau murah, membahayakan posisi anda.
d. Pemanfaatan Strategi
Pilih lawyer yang lebih muda tapi berkualifikasi dan sama
professional dengan yang senior sehingga dapat menghemat biaya.
(lawyer senior jasanya lebih tinggi)
e. Biaya
Biaya dapat banyak berkurang dengan membatasi hal-hal yang
sangat perlu saja seperti penggandaan dokumen-dokumen sendiri,
jangan bicara yang kurang perlu yang tak ada hubungannya dengan
masalah (telpon).
Sepakati biaya lawyer datang dan kembali ketempat anda tidak
ditagih. Selain itu pada waktu konsultasi jangan dihabiskan dengan
hal-hal yang tidak berkaitan dengan masalah.
(Gilbreath, 1992)
51 Copyright NY-SS/ APK-PCM-BOK-PKH/IV/10
7.2 Peran konsultan hukum dalam APK
Selama tak ada masalah hukum, APK adalah tanggung jawab pengguna jasa dan
penyedia jasa.
Akan tetapi, begitu muncul masalah hukum, diperlukan bantuan lawyer :
7.2.1 Memastikan hak-hak & cara perbaikan
Bila terjadi masalah, konsultan hukum akan memberikan nasihat sesuai
ketentuan kontrak.
Misalnya jika penyedia jasa cidera janji, diperingatkan sesuai ketentuan
kontrak.
Dalam hal tertentu para pihak telah menyimpang jauh dari kontrak.
Disinilah konsultan hukum dapat berperan mengembalikan ke ketentuan
kontrak.
7.2.2 Bantuan pada klaim
Apakah dalam mengajukan klaim atau membela serangan klaim,
keduanya membutuhkan bantuan konsultan hukum (lawyer).
konsultan hukum dapat membantu klaim secara lebih tepat sasaran
asalkan data-data lengkap.
7.2.3 Anggapan hukum lawan kewajiban
a. Akses yang setara terhadap konsultan hukum
Jika pengguna jasa memiliki pengetahuan teknis hukum melebihi
penyedia jasa maka dia dapat memanfaatkan hal ini dalam
menghadapi klaim penyedia jasa walaupun akses ke konsultan
hukum sama.
b. Posisi tawar keuangan yang setara.
Sesungguhnya asumsi itu tidak benar.
Kesenggangan antara anggapan hukum dan kenyataan komersial
mungkin dimanfaatkan untuk keuntungan salah satu pihak
52 Copyright NY-SS/ APK-PCM-BOK-PKH/IV/10
7.2.4 Bila pengguna jasa digugat
Kecuali klaim tersebut kecil, satu-satunya jalan keluar: “Sewa Konsultan
Hukum”.
Hanya konsultan hukum yang mengerti hukum secara lebih baik
7.2.5 Bila pengguna jasa menggugat
Jika ada kesempatan, gugat lebih dulu. Banyak konsultan hukum yakin,
menggugat lebih dulu, lebih mulia. Gugatan dianggap investasi.
Perlu diingat bahwa proses Pengadilan bukanlah suatu hal yang
memalukan atau tanda kegagalan.
(Gilbreath, 1992)
7.3 Ringkasan : Mendapatkan yang terbaik dari konsultan hukum
Tindakan dan perilaku anda dapat menjadikan konsultan hukum sebagai asset
atau hambatan besar.
Untuk mendapatkan hasil terbaik, butuh konsultan hukum dengan fakta
selengkap mungkin.
Susunlah dokumen secara cepat dan cepat untuk menghemat biaya.
Menyewa lawyer tak beda dengan menyerahkan kontrak.
Pilihlah lawyer yang ahli, tetapkan kebutuhan anda, setujui pelaksanaan, cara
pembayaran, sertakan mereka pada waktu yang tepat dan biarkan mereka sesuai
tujuan.
Ingat para lawyer memberikan nasihat : mereka tidak mengelola bisnis anda
atau membebaskan anda dari tanggung jawab.
Jika sungguh-sungguh mau mencegah atau menyelesaikan masalah yang tak
terhindarkan maka harus diketahui apa yang lawyer bias lakukan, apa yang
tidak.
Harus diketahui kapan dan bagaimana menggunakan lawyer.
(Gilbreath, 1992)
53 Copyright NY-SS/ APK-PCM-BOK-PKH/IV/10
7.4 Beberapa Pesan/Tip
7.4.1 Dipihak penyedia jasa, pilihlah seorang kepala proyek yang selain cakap
dan berpengalaman dibidang pelaksanaan, juga cakap dan
berpengalaman dan merasa berkepentingan dengan berhasilnya APK dan
sekaligus sebagai perunding tangguh.
7.4.2 Pelihara pelaksanaan, pelajari dengan seksama seluruh dokumen kontrak
7.4.3 Jika perlu minta bantuan konsultan hukum, terutama bila dokumen
kontrak bahasa asing (Inggris)
7.4.4 Petugas APK harus aktif dan antisipatif, jangan pasif.
7.4.5 Pelihara risalah rapat, instruksi-instruksi dalam satu arsip sehingga mudah
mencarinya kembali.
7.4.6 Pelajari terus menerus dokumen kontrak
7.4.7 Jalin hubungan baik (dalam arti positif) antara APK pengguna jasa dan
penyedia jasa.
7.4.8 Petugas-petugas APK tidak boleh membuat kesepakatan dengan pihak lain
karena ini wewenang kepala proyek.
7.4.9 Antara organisasi lapangan dengan APK harus dijalin kesatuan
pandangan.
7.4.10 Petugas APK jangan diganti-ganti bila tidak terpaksa
54 Copyright NY-SS/ APK-PCM-BOK-PKH/IV/10
8. EVALUASI PENYEDIA JASA & KONTRAK KONSTRUKSI
8.1 Pengantar
Dipandang perlu untuk menguraikan kedua tugas yaitu meng-evaluasi penyedia
jasa dan kontrak konstruksi secara khusus dalam satu Bab karena tugas ini
hanya diperuntukkan bagi pengguna jasa. Merekalah yang berkepentingan
dengan unjuk kerja dari suatu penyedia jasa dimasa mendatang (tender
berikutnya). Selain itu perlu pula mengevaluasi kontrak untuk kepentingan
pengguna jasa sendiri agar dapat memperbaiki mutu kontrak konstruksi dimasa
depan.
Namun demikian bila penyedia jasa di evaluasi/dinilai unjuk kerjanya
sesungguhnya juga bermanfaat bagi dirinya sendiri untuk masa depan asalkan
penilaian atas unjuk kerja tersebut benar-benar objektif, terlepas dari unsur-
unsur kecurangan seperti, penyuapan dan segala bentuk penilaian yang tidak
berdasarkan norma-norma hukum yang normal dan benar (kkn).
8.2 Evaluasi hasil kerja penyedia jasa
Sebagai bagian dari proses pengakhiran kontrak, pertimbangkan evaluasi unjuk
kerja penyedia jasa secara objektif dan seksama oleh orang-orang yang
berhubungan dengan penyedia jasa dalam banyak bidang, termasuk spesialis
konstruksi, manajer kontrak dan manajer konstruksi.
Contoh formulir evaluasi lengkap terlukis dalam tampilan No. 33. Formulir ini
dikembalikan kepada arsip perkualifikasi penawaran dari pengguna jasa untuk
digunakan bila menilai penyedia jasa untuk pekerjaan yang akan datang.
Yakini bahwa formulir ini mencerminkan seluruh lingkup unjuk kerja penyedia
jasa bahwa yang diminta adalah evaluasi yang objektif dan setiap daerah yang
bermasalah telah dijelaskan dengan seksama.
55 Copyright NY-SS/ APK-PCM-BOK-PKH/IV/10
Evaluasi lengkap tidak harus disampaikan kepada penyedia jasa tetapi harus
dipakai hanya untuk informasi pengguna jasa.
Disarankan juga bahwa bidang pemantauan dan personel administrasi
menunjukkan peningkatan yang direkomendasikan untuk kontrak-kontrak yang
akan datang dari jenis yang sama. Sebagai contoh, jika penyedia jasa yang
ditanyakan memiliki kekurangan pengawasan komersial, berisi kebutuhan-
kebutuhan yang kabur atau berbenturan atau dinilai dengan cara membuat
penetapan kemajuan pekerjaan menjadi sulit, hal ini harus dicatat. Dengan cara
ini evaluasi penyedia jasa menjadi petunjuk bukan saja unjuk kerja penyedia
jasa melainkan juga kontrak itu sendiri. Hal ini akan meningkatkan usaha
perkontrakan dimasa mendatang. Beberapa perusahaan menggunakan formulir
terpisah untuk mengevaluasi kontrak itu sendiri. Contohnya terlukis dalam
Tampilan No. 34. (Gilbreath, 1992)
8.3 Kriteria Evaluasi
Untuk mengevaluasi penyedia jasa dapat dibuat beberapa kriteria yang dapat
dievaluasi, sebagai berikut:
Penilaian waktu pekerjaan persiapan (mobilisasi peralatan dan personel).
Persiapan pengaturan lapangan (kantor lapangan, bangsal kerja, tempat
material, lalu lintas dan sebagainya).
Sistimatika kerja.
Tanggapan atas instruksi-instruksi dari pengguna jasa.
Keselamatan kerja (safety enginering).
Kebersihan lapangan kerja.
dan lain-lain
Untuk menjamin objektifitas penilaian (agar tidak timbul dugaan kkn) penilaian
ini sebaiknya melibatkan suatu lembaga resmi yang dibentuk pemerintah seperti
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) yang memang
ditugaskan Pemerintah antara lain untuk hal-hal seperti ini.
56 Copyright NY-SS/ APK-PCM-BOK-PKH/IV/10
Hasil penilaian ini disampaikan kepada penyedia jasa yang bersangkutan agar
nantinya dapat dipakai untuk tender berikutnya. Tentunya ada pembaca yang
bertanya-tanya bukankah pemenang tender tersebut telah lulus prakwalifikasi,
sehingga apa masih perlu kinerjanya dievaluasi.
Memang benar penyedia jasa tersebut telah lulus prakualifikasi sebelumnya dan
memenangkan tender tetapi tidak jarang terjadi, kinerjanya setelah itu menurun.
Oleh karena itu pengguna jasa tetap perlu mengevaluasi penyedia jasa.
Bagi penyedia jasa sendiri sebetulnya hal ini juga penting agar dia selalu
waspada akan unjuk kerjanya sehingga selalu siap mengerjakan suatu proyek
dengan kinerja yang memuaskan pengguna jasa atau bahkan meningkatkannya.
Tampilan No. 33 adalah contoh formulir evaluasi penyedia jasa.
8.4 Evaluasi kontrak konstruksi
Adapun hal-hal yang perlu dievaluasi mengenai kontrak konstruksi antara lain:
8.4.1 Apakah kontrak tersebut telah sesuai ketentuan-ketentuan tersebut dalam
UU RI No. 18/1999 dan Peraturan Pemerintah No. 29/2000, UU RI No.
30/1999 dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
8.4.2 Apakah klausula mengenai klaim konstruksi, perubahan pekerjaan, telah
dicantumkan dalam kontrak.
8.4.3 Apakah pasal mengenai penyelesaian sengketa konstruksi telah
dicantumkan dengan tegas, jelas dan tidak bermakna ganda atau dapat
ditafsirkan lain dalam kontrak konstruksi.
8.4.4 Apakah pengesampingan pasal 1266 KUHPer disebut dalam salah satu
pasal kontrak.
8.4.5 Bila berkontrak dengan perusahaan asing jangan lupa menetapkan
hukum yang berlaku (governing law) yaitu hukum Republik Indonesia.
57 Copyright NY-SS/ APK-PCM-BOK-PKH/IV/10
8.4.6 Bahasa kontrak, yang berlaku harus ditetapkan walaupun ditulis dalam 2
bahasa misalnya Inggris dan Indonesia harus ditegaskan bahwa bahasa
yang berlaku hanya satu yaitu Bahasa Indonesia.
8.4.7 Hal-hal yang mungkin akan menimbulkan perbedaan penafsiran
seperti kata-kata/istilah “hari”, penyelesaian praktis, “fixed lump sum
price” dan lain-lain, harus diberi definisi agar tidak menimbulkan
sengketa dikemudian hari.
Sebagaimana pada tahap pembuatan/penyusunan kontrak, pada tahap evaluasi
inipun kiranya pengguna jasa perlu didampingi oleh orang yang mengerti masalah
konstruksi. Tampilan No. 34 dapat dipakai sebagai bahan untuk mengevaluasi
kontrak konstruksi.
Hal lain yang juga penting adalah evaluasi terhadap kontrak konstruksi itu sendiri.
Apakah kontrak tersebut baik dalam arti dapat dipakai (applicable), tidak
bermakna ganda atau dapat ditafsirkan berbeda sehingga menimbulkan masalah
dan akhirnya menjadi sengketa.
Di Indonesia selama ini biasanya yang menyusun kontrak adalah pengguna jasa
sendiri. Jadi evaluasi ini dapat dikatakan sebagai koreksi untuk pengguna jasa
apakah kontrak ini bermasalah atau malah cacat hukum.
Sebagaimana telah diketahui bahwa: “kontrak adalah suatu produk hukum yang
merupakan undang-undang bagi yang membuatnya (Kitab Undang-undang
Hukum Perdata - KUHPer Pasal 1338). Yang paling pandai membuat kontrak
tentunya adalah para ahli hukum (lawyer), tetapi harus selalu diingat bahwa yang
akan melaksanakan kontrak nantinya bukanlah ahli hukum tetapi para ahli
teknik yang mungkin saja kurang memahami hukum.
Oleh karena itu disarankan agar dalam menyusun kontrak konstruksi dibantu oleh
konsultan hukum yang mengerti hukum konstruksi.
58 Copyright NY-SS/ APK-PCM-BOK-PKH/IV/10
9. HAL-HAL PENTING YANG PERLU DICATAT
Dari uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya beberapa hal penting yang perlu
dicatat adalah :
9.1 Suatu rangkaian kegiatan non teknis yang merupakan salah satu kegiatan dari
proyek dan seharusnya berjalan paralel dengan kemajuan fisik dilapangan,
dinamakan dengan suatu terminologi administrasi kontrak yang sering
diabaikan. (Gilbreath, 1992)
9.2 Administrasi kontrak adalah seluruh kegiatan non teknis dari suatu proyek yang
dimulai sejak kontrak ditanda tangani sampai kontrak berakhir (pekerjaan
selesai) atau putus ditengah jalan. (Gilbreath, 1992)
9.3 Administrasi kontrak merupakan bagian dari tahapan kontrak itu sendiri yang
terdiri dari : perencanaan kontrak, pembentukan (penyusunan kontrak),
administrasi kontrak dan pemantauan kontrak. (Gilbreath, 1992)
9.4 Administrasi kontrak dapat definisikan sebagai suatu istilah atau terminologi yang
menggambarkan penanganan secara komersial dari suatu kontrak konstruksi
dan merupakan bagian dari administrasi proyek konstruksi. (Gilbreath, 1992)
9.5 Administrasi kontrak bermaksud untuk menyelenggarakan seluruh aspek non
teknis dari suatu proyek. (Gilbreath, 1992)
9.6 Tujuan administrasi kontrak adalah agar proyek tersebut secara komersial berhasil
yang artinya hasil pekerjaan fisik secara teknis memuaskan pengguna jasa
sesuai spesifikasi teknis dan gambar rencana, dilain pihak penyedia jasa telah
menerima seluruh pembayaran yang menjadi haknya termasuk segala
kompensasi lain (bilamana ada). (Gilbreath, 1992).
9.7 Administrasi kontrak mengurangi/mencegah/menyelesaikan perselisihan dan
mengurangi klaim. (Gilbreath, 1992)
59 Copyright NY-SS/ APK-PCM-BOK-PKH/IV/10
9.8 Administrasi proyek konstruksi di Indonesia belum dilaksanakan sebagai mana
mestinya; karena tidak menyadari arti pentingnya dan hampir tak pernah ada
pelatihan atau sosialisasi mengenai administrasi kontrak.
9.9 Berdasarkan hal-hal tersebut dalam butir-butir diatas, administrasi proyek
konstruksi harus diciptakan, ditata dan diatur serta dilaksanakan sebaik
mungkin secara profesional dan tidak sebagai tugas sambilan.
9.10 Organisasi administrasi kontrak harus disusun dan ditetapkan sejak awal
kontrak dan tetap ada sampai kontrak berakhir dengan menempatkan
personalia yang cakap dan permanen dibidang masing-masing dan
berpengalaman. (Gilbreath, 1992)
9.11 Administrasi Kontrak harus diterapkan didalam organisasi proyek dan harus
ada dalam tingkatan yang sama pada masing-masing pihak (pengguna jasa dan
penyedia jasa). Dengan kata lain administrasi kontrak merupakan bagian dari
administrasi proyek konstruksi.
9.12 Seharusnya pengelolaan administrasi proyek konstruksi sebaiknya telah diatur
dalam dokumen kontrak terutama untuk proyek-proyek yang masa
konstruksinya relatif lama, biaya besar, tingkat kerumitan/teknologi tinggi.
9.13 Perlu sosialisasi kepada para pelaku industri jasa konstruksi mengenai
pentingnya melaksanakan dan memelihara serta meningkatkan pemahaman
mengenai administrasi proyek konstruksi. Untuk itu perlu diadakan pelatihan
mengenai administrasi proyek konstruksi yang dapat dikoordinasikan oleh
LPJKN bersama Asosiasi Profesi seperti AKI, GAPENSI dan lain-lain.
9.14 Kontrak-kontrak konstruksi dimasa mendatang terutama yang besar-besar,
harus mencantumkan klausula mengenai administrasi proyek konstruksi
secara lebih rinci.
9.15 Dalam hal menghadapi kesulitan mengenai administrasi proyek konstruksi,
jangan ragu untuk minta bantuan jasa dari konsultan hukum yang mengerti
hukum konstruksi.
60 Copyright NY-SS/ APK-PCM-BOK-PKH/IV/10
PERANAN KONSULTAN HUKUM
1. PENGANTAR
Para pelaku industri jasa konstruksi di Indonesia baik sebagai penyedia jasa
(kontraktor pelaksana/konsultan perencana/pengawas) maupun oengguna jasa
umumnya hingga saat ini jarang sekali atau sedikit sekali yang melibatkan peran serta
konsultan hukum dalam penyusunan kontrak konstruksi.
Mengapa ? Jawabannya mungkin ada 2 yaitu:
1.1 Tidak mengetahui/menyadari bahwa kontrak secara hukum harus benar dan tidak
mempunyai penafsiran yang berbeda antara para pihak dan hal ini memerlukan
jasa konsultan hukum untuk membuatnya.
1.2 Masih menggunakan “filosofi” orang Jawa Barat : “Kumaha engkek” (bagaimana
nanti). Pokoknya kontrak ditanda tangani dulu, nanti kalau ada masalah baru
cari Konsultan Hukum. Dalam setiap memberikan Seminar, Pelatihan atau
Kuliah Umum, selalu dianjurkan agar “filosofi” dibalik bukan “Kumaha
engkek” tapi “Engkek Kumaha” (nanti bagaimana?).
Sebagaimana diketahui kontrak konstruksi adalah suatu dokumen/produk hukum.
Sebagian besar pekerjaan atau usaha yang berkaitan dengan perkontrakan melibatkan
hak-hak dan kewajiban hukum dan oleh karenanya tentu hampir setiap orang yang
berkepentingan/menginginkan pengelolaan kontrak secara baik dan benar secara
hukum.
Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk memilih dan menggunakan konsultan hukum
yang kompeten dan memahami hukum-hukum konstruksi.
61 Copyright NY-SS/ APK-PCM-BOK-PKH/IV/10
2. HUBUNGAN ANTARA PENGELOLAAN KONTRAK DAN PERMASALAHAN HUKUM
Jika anda terlibat dalam proyek konstruksi dalam kapasitas apapun-anda akan
memerlukan konsultasi dan keahlian seorang konsultan hukum.
Walaupun tidak praktis mengusulkan bahwa setiap Manager kontrak atau setiap
petugas yang terlibat dalam proses mempunyai lisensi/izin praktek sebagai lawyer
atau bahkan seorang dalam pelatihan hukum, semua harus mengetahui 3 hal : (1).
Kapan menggunakan jasa konsultan hukum; (2). Bagaimana memilih seorang
konsultan hukum dan (3). Kapan menggunakannya sekali anda telah menjatuhkan
pilihan.
Pertanyaan pertama dapat dijawab dengan segera : gunakan konsultan hukum sejak
semula, karena disanalah kesalahan dimulai. Seterusnya, keterlibatan seseorang ahli
hukum atau firma hukum sejak saat awal hingga penyelesaian proyek selalu
merupakan suatu hal positif.
Akan tetapi ada beberapa pos dalam urutan pengelolaan kontrak yang memerlukan
peninjauan khusus dari jasa konsultan hukum. Bab ini menerangkan resiko-resiko
tersebut, memberikan nasehat dalam memilih konsultan hukum dan memberikan
saran-saran terbaik dari keahliannya.
Untuk setiap aspek dalam kontrak, bukanlah pertanyaan jika anda harus memperoleh
keahlian hukum, tetapi bila menggunakannya dan bagaimana mendapatkan yang
terbaik dari ahli yang anda pakai” (Gilbreath 1992).
3. CARA MEMILIH KONSULTAN HUKUM YANG TEPAT
Bagi para pelaku industri jasa konstruksi di Indonesia memilih konsultan hukum yang
tepat untuk keperluan kontrak konstruksi rasanya memang tidak mudah, karena hal-
hal berikut:
62 Copyright NY-SS/ APK-PCM-BOK-PKH/IV/10
3.1 Jarang sekali ada seorang ahli teknik yang profesional sekaligus juga seorang
konsultan hukum/lawyer apalagi sebaliknya : seorang sarjana hukum yang ahli
teknik. Hal ini disebabkan karena sistim pendidikan kita berbeda dengan sistim
pendidikan di Amerika Serikat misalnya. Disana seseorang menamatkan dulu
studinya dalam suatu bidang tertentu, misalnya Teknik Sipil. Setelah dia
mencapai Bachelor Degree dia masuk Law School untuk mencapai Master
Degree. Setelah lulus maka dia punya Master Degree bidang hukum dengan
berbekal latar belakang bidang teknik.
3.2 Belum banyak (sedikit sekali) kantor-kantor Firma Hukum di Indonesia yang
mampu menangani masalah-masalah jasa konstruksi karena umumnya mereka
tidak memiliki sarjana-sarjana teknik yang mengetahui kasus-kasus industri jasa
konstruksi.
3.3 Ada kekhawatiran bila menggunakan jasa konsultan hukum untuk keperluan
kontrak. Hal ini biasanya kurang disukai Pemerintah sebagai pengguna jasa.
Pemerintah/pengguna jasa beranggapan bahwa calon penyedia jasa yang
membawa lawyer/konsultan hukum beritikad kurang baik, seolah-olah mau
berperkara. Ini anggapan yang sangat keliru dan diharapkan dimasa mendatang
anggapan ini dapat dihilangkan.
Di dunia Barat atau bahkan di Singapura, para pengguna jasa menilai, sebuah
kontraktor yang baik adalah kontraktor yang melibatkan jasa konsultan hukum.
Ini adalah pengalaman mendampingi sebuah BUMN berunding mengenai
kontrak konstruksi dengan sebuah Perusahaan Singapura yang didampingi
lawyernya.
Mereka menilai suatu perusahaan yang didampingi penasehat hukum
menunjukan bonafiditas dari Perusahaan tersebut dan tidak dicurigai untuk
berbuat hal-hal yang negatif.
63 Copyright NY-SS/ APK-PCM-BOK-PKH/IV/10
Selanjutnya berikut ini di terangkan bagaimana cara memilih seorang konsultan
hukum dengan pertimbangan beberapa faktor :
a) Tipe Ahli Hukum Praktek
Sewa seorang lawyer/konsultan hukum seperti anda akan menyewa seorang
arsitek, manager konstruksi atau pegawai lain. Carilah seseorang yang tahu usaha
konstruksi, permasalahan-permasalahan, risiko yang dibawa, dan pemecahannya.
Dengan kata lain : Carilah seseorang ahli hukum yang paham mengenai sengketa
konstruksi. Para ahli hukum yang ahli dalam segala bidang dan satu orang yang
benar-benar cakap dalam satu bidang mungkin merupakan hambatan dari ahli
hukum yang sangat ahli di bidang konstruksi. Jangan melihat seorang lawyer
untuk segala-galanya. Hukum telah menjadi terlalu rumit bagi seseorang untuk
menangani semua.
Bila anda mempunyai kebutuhan dibidang perusahaan dan litigasi, pertimbangkan
pengalaman praktek yang luas dengan kekhususan (spesialisasi) dalam bidang
praktek yang banyak dari ahli hukum tersebut.
Bila anda hanya berkepentingan dengan 1 (satu) proyek atau suatu sengketa
khusus, pilihlah seseorang ahli dalam bidang konstruksi tanpa menghiraukan
kantor/firmanya.
b) Kepribadian.
Mungkin anda akan mengakhiri perbincangan berjam-jam dengan lawyer/ahli
hukum anda dibawah situasi yang menegangkan dan dibawah keadaan yang
kurang menyenangkan.
Wawancara beberapa prospek yang cocok dan pilih seorang yang anda sukai.
Pastikan dia mengerti bahwa anda mengelola kontrak, dan dia menghormati
profesi anda atau tugas anda dan memahami ketegangan dan praktek-praktek yang
anda hadapi.
64 Copyright NY-SS/ APK-PCM-BOK-PKH/IV/10
c) Harga.
Pasaran jasa hukum saat ini mulai meningkat secara kompetitif. Bila memiliki
sejumlah pekerjaan hukum yang akan dikerjakan kemungkinan anda dapat
berunding mengenai jasa kontak lebih murah dari standar untuk lawyer yang anda
pilih. Akan tetapi, ingatlah selalu, bahwa membayar jasa pelayanan hukum tidak
berbeda dengan hal lain. Anda dapatkan apa yang anda bayar, jangan coba untuk
menghemat beberapa dollar untuk jasa hukum bila hal itu akan membahayakan
proyek anda, posisi keuangan anda atau usaha anda.
Pertimbangkan pengaturan jasa tidak terduga yang mungkin keluar. Hal ini
terutama penting bila tagihan jasa hukum anda, diramalkan akan memyebabkan
masalah cash flow anda. Lihat-lihatlah sekeliling. Hal ini bisa untuk bidang
profesi lain kepana tidak lawyer (Komentar : mungkin di Amerika/Eropa Barat
hal ini dapat dengan mudah dilakukan, karena banyak pilihan. Di Indonesia
nampaknya belum banyak pilihan).
d) Penggunaan Siasat/Strategi.
Sekali Firma Hukum telah dipilih, arahkan permintaan-permintaan anda kepada
lawyer yang kurang mahal (bayarannya) yang cakap untuk menangani pekerjaan.
Untuk kebanyakan pelayanan jasa hukum, tagihan lawyer biasanya berdasarkan
jam-jaman (hourly basis) dan makin berpengalaman/makin professional seorang
lawyer biasanya tarifnya jauh lebih mahal, hatta untuk pekerjaan yang sama.
Jangan buat kesalahan dengan menetapkan sebuah palu besar bila palu kecil dapat
melaksanakan pekerjaan – cari seorang lawyer yang kurang mahal dengan
kecakapan yang diperlukan. Jika anda tidak kenal dengan firma hukum tersebut,
ini lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Anda mungkin akan harus
tergantung pada lawyer lain bila ia melihat hal itu cocok. Tetapi sekali anda tahu
lawyer-lawyer dalam firma tersebut, cobalah untuk mengenali seorang yang cakap
dengan biaya lebih rendah. Ada beberapa tugas-tugas hukum yang memakan
waktu yang sama untuk dilakukan, tidak pandang tingkat pengalaman. Jika ini
dikerjakan dengan setengah dari harga seorang lawyer yang paling
65 Copyright NY-SS/ APK-PCM-BOK-PKH/IV/10
berpengalaman dalam Firma tersebut, anda akan memotong biaya separuhnya.
Seringkali lawyer-lawyer yang lebih murah dan berkemampuan (kurang mahal)
dapat memecahkan semua masalah dan mendapatkan nasihat dari lawyer-lawyer
yang lebih berpengalaman dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan dan
bahkan cuma-cuma dalam percakapan bebas. Yakini bahwa lawyer anda cukup
keinginan untuk mendapatkan jawaban yang benar – yang dia takut untuk
menanyakannya kepada atasan mereka. Yakini bahwa lawyer anda mengerti
keterbatasan-keterbatasan mereka.
e) Biaya/Ongkos.
Biaya-biaya dan tagihan dari firma hukum seringkali dapat dirundingkan dan
dapat menurunkan atau menaikan biaya anda tergantung dari cara bagaimana hal
tersebut di tangani.
Kebanyakan Firma Hukum menaikkan biaya dan menagih biaya langsung pada
kasus-kasus klien seperti telepon dan fotocopy.
Untuk memotong biaya-biaya ini pertimbangkan untuk menangani beberapa
pekerjaan diluar Kantor Pengacara – dengan mengerjakan sendiri atau dengan
bantuan yang kurang mahal. Sebagai contoh mungkin pekerjaan-pekerjaan
fotocopy yang banyak (perkara litigasi) tuntutan biasanya sangat banyak
fotocopy, wawancara-wawancara, pencarian dokumen dan pekerjan sejenis.
Yakini anda memahami semua macam biaya yang sudah pasti dan mana yang
akan membengkak dan beberapa jumlahnya.
Beberapa hal lebih menyangkut dengan masalah hubungan antara klien dengan
Konsultan Hukum dari pada sengketa-sengketa atau masalah pengertian.
Sama halnya dengan semua bentuk-bentuk perkontrakan, gunakan kekuatan
berunding anda sebagai pembeli untuk mendapatkan biaya yang paling
menguntungkan. Mungkin anda dapat menyakinkan suatu Firma Hukum untuk
mengalihkan tarif jasa dan kebiasaannya pada pekerjaan anda. Sebagai contoh
mungkin anda dapat mencapai kesepakatan bahwa para lawyer tidak menagih
biaya perjalanan.
66 Copyright NY-SS/ APK-PCM-BOK-PKH/IV/10
Dalam suatu kasus yang luas, hal ini kelihatannya suatu konsesi kecil yang
mungkin memberikan anda keuntungan.
Akhirnya selalulah dipertimbangkan bagaimana anda akan dibebankan dan
gunakan pengetahuan itu untuk keuntungan anda. Bila anda membayar atas dasar
jam-jaman, jangan gunakan waktu untuk mengobrol dengan lawyer anda atau
mendiskusikan hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah selama jam kerja.
Bila hal ini dilakukan maka pada waktu menetapkan jumlah jam yang harus
ditagih, lawyer bersangkutan tidak dapat memisahkan percakapan biasa dari inti
permasalahan pekerjaan yang ditagih.
Ketahuilah selalu jika masalah hukum sedang berlangsung. Waktu itu mahal,
tidak perduli siapa (lawyer) yang anda pakai. Gunakan waktu dengan bijak.
(Gilbreath 1992).
4. PERAN KONSULTAN HUKUM SELAMA PENYUSUNAN KONTRAK.
Konsultan Hukum sebaiknya sudah berperan pada waktu penyusunan/pembentukan
kontrak bahkan seharusnya fase perencanaan kontrak.
Kenapa hal ini penting, tidak lain karena apabila kita berbicara mengenai kontrak
artinya kita berbicara mengenai hukum.
Oleh karena itu perlu melibatkan ahli hukum (lawyer) yang mengerti mengenai
hukum konstruksi.
4.1 Gilbreath menulis peranan lawyer selama penyusunan kontrak sebagai berikut:
Penggambaran nasehat hukum yang kompeten selama penyusunan kontrak
adalah hal terbaik dalam industri konstruksi. Jarang sekali beberapa dollar
dibelanjakan untuk memperoleh nilai lebih.
Ingatlah Harga dari Kontrak yang anda susun bukanlah untuk membuat
bangunan atau jalan raya, atau membangun sesuatu yang lain. Kontrak tidak
membangun dan bangunan sendiri tidak membutuhkan kontrak.
Maksud kontrak adalah membuat dan menetapkan hak-hak dan kewajiban
hukum dari setiap pihak yang terlibat.
67 Copyright NY-SS/ APK-PCM-BOK-PKH/IV/10
Kontrak-kontrak menentukan resiko-resiko, yang pada dasarnya ditemui dalam
hak-hak para pihak.
Tanpa suatu kontrak yang sah, pengguna jasa tidak memiliki perlindungan
kecuali yang ditetapkan undang-undang dan rasa keadilan.
Undang-undang biasanya dimengerti sepenuhnya hanya oleh lawyer dan
keadilan terbentuk dalam pengadilan.
Bergantung pada salah satu atau keduanya adalah salah satu kesalahan.
Keduanya tidak cukup dari sudut pandang secara keseluruhan.
4.2 Pedoman Hukum untuk Menyusun Kontrak
Saran-saran mengenai hukum bila menyusun kontrak.
Kebanyakan kontrak ditulis atau ditinjau oleh lawyer tetapi dipergunakan oleh
orang-orang bukan lawyer.
Akan tetapi, kebayakan sengketa tergantung pada apa yang para lawyer dan
pengadilan baca dalam kontrak tersebut.
Tantangan penyusunan kontrak adalah menulis kontrak yang dimengerti, dapat
dilaksanakan dan dapat menyelesaikan masalah-masalah ketimbang
menciptakannya.
Mintalah seorang pengacara untuk meninjau bentuk standar kontrak anda atau
sesuatu yang telah anda ubah untuk setiap permintaan.
Jika anda adalah penyedia jasa atau sub penyedia jasa yang diberi kontrak yang
diciptakan orang lain, mintalah tinjauan dari konsultan hukum yang kompeten.
Diskusikan resiko yang diberikan kepada anda dalam usulan kontrak.
Disamping saran-saran uraian tersebut, berikut beberapa tip.
a. Hukum selalu berubah
Apa yang hari ini sah (menurut hukum) mungkin saja tidak sah besok.
Sebuah Pasal kontrak yang pernah dilaksanakan mungkin saja sekarang
tidak bernilai dan tidak berlaku.
68 Copyright NY-SS/ APK-PCM-BOK-PKH/IV/10
Suatu prosedur yang suatu waktu tidak mencukupi untuk melindungi
pengguna jasa mungkin saja sekarang mencukupi dan sebaliknya. Jika
anda tidak mengetahui dampak dari hukum, kontrak anda tidak
memberikan banyak petunjuk sejak permulaan, dan hal itu mungkin
merupakan pembalasan kepada anda selama masa administrasi.
Ketidak tahuan mungkin saja berupa suatu kebahagiaan, tetapi menurut
pengadilan ketidak tahuan mengenai undang-undang tidak pernah
merupakan alasan.
Janganlah puas hanya karena insinyur lapangan atau manager kontrak
memahami kontrak.
Mereka tidak selalu merupakan orang-orang yang melaksanakan syarat-
syarat/ketentuan kontrak atau membahayakan hak-hak anda.
Yakini staf yang lain – orang-orang yang bekerja diproyek – mengetahui
kondisi-kondisi kontrak.
b. Bacalah selalu kontrak anda sebelum memutuskan untuk
menggunakannya.
Tidak pandang apakah kontrak tersebut berasal dari anda atau pihak lain, -
bila anda menanda tanganinya maka itu adalah kontrak anda. Undang-
Undang mewajibkan salah satu pihak untuk membaca setiap kontrak yang
ditanda tangani.
Kedengarannya sederhana namun banyak masalah timbul bila orang
menganggap mereka tahu Syarat-Syarat Kontrak padahal mereka
sesungguhnya tidak tahu.
c. Bila membaca (Kontrak), tanya diri anda “Apa saya mengerti ini ?”.
Undang-undang mengandung bahasa kontrak yang mendua arti dan saling
bertentangan terhadap pihak yang mengusulkan atau yang mengajukan
kontrak.
Jangan pernah mengusulkan kontrak dengan bahasa dengan arti dua.
69 Copyright NY-SS/ APK-PCM-BOK-PKH/IV/10
d. Bila membaca (Kontrak), tanya diri anda “Apakah penyedia jasa akan
mengerti hal ini ?”.
Ingat , dokumen-dokumen adalah naskah. Jika naskah tidak sempurna
maka pekerjaan memiliki peluang menjadi cacat.
Tidaklah cukup jika hanya pengguna jasa yang mengerti kontrak – para
penyedia jasa dan sub. penyedia jasa adalah orang-orang yang bekerja
dibawah kontrak tersebut.
Hindari logat/dialek daerah, kebiasaan-kebiasaan dan kata-kata yang
ditafsirkan lebih dari satu cara.
Buatlah (kontrak tersebut) sederhana dan langsung. Setelah proyek selesai
jangan terkesan anda menekan seseorang dengan bahasa anda.
Anda menang bila anda mengerti – bukan jika pihak lain bingung atau
tertekan.
e. Kata-kata tertulis dapat merupakan sampah atau harta
Ketahui perbedaan jika anda tidak tahu, pergunakan lawyer yang tahu.
Kebayakan standar atau referensi kontrak dikonsep atau diubah oleh
lawyer pada beberapa tempat.
Adakalanya lawyer-lawyer menulis hanya dengan arti “keabsahan” tapi
kecenderungan belakangan ini adalah terdapat kontrak yang mudah dibaca
yang kembali kepada “keabsahan” hanya bila perlu.
Kadang-kadang keabsahan tidak berarti apa-apa. Kadang-kadang berarti
sesuatu yang lebih baik dikatakan dalam bahasa sehari-hari dan kadang-
kadang keabsahan dapat memberikan salah satu pihak pengaruh yang
hebat sekali atas pihak lainnya.
Tantangannya adalah menentukan arti dari setiap contoh keabsahan dan
apakah anda menginginkan hal itu dalam kontrak anda.
Petunjuk-petunjuk berikut mungkin dapat membantu anda membuat
ketetapan itu:
70 Copyright NY-SS/ APK-PCM-BOK-PKH/IV/10
i. Jika standar atau “bentuk” kontrak terlihat seluruhya berisi ketentuan
hukum, mungkin hal itu sudah tua, kuno/ketinggalan jaman, tidak
pernah dimengerti para pihak dan tidak harus dipakai
ii. Jika sebuah kontrak secara umum dapat dimengerti, tapi
kelihatannya resmi, kadang-kadang ada sisipan-sisipan bahasa
hukum (seperti “Pengesampingan” dari suatu Pasal-Pasal) dan
menunjuk banyak Pasal dan ayat, itu mungkin baru saja konsep oleh
lawyer-lawyer. Jika anda tidak menyukai ketentuan hukum ini,
jangan merubah hal tersebut tanpa bantuan seorang lawyer.
Ketentuan hukum amatiran mungkin lebih buruk dari ketentuan
hukum yang murni.
iii. Jika sebuah kontrak secara umum dapat dimengerti, kelihatannya
kadang-kadang sesuai ketentuan hukum mengandung ketentuan-
ketentuan atau rujukan yang tidak cocok. Hal itu barangkali karena
bentuk kontrak tersebut telah diubah setelah bertahun-tahun untuk
maksud permintaan khusus. Kecuali anda menghadapi proyek yang
sama dengan para pihak yang sama dibawah keadaan resiko-resiko
yang sama, kontrak ini dapat berarti bencana dalam sengketa atau
perkara hukum. Jangan gunakan kontrak tersebut. Mulai dengan
yang baru, bentuk kontrak yang belum direvisi, rubah untuk anda
pakai atau hubungi lawyer.
iv. Jika kontrak sangat jelas dan mudah dimengerti oleh siapapun,
kontrak tersebut mungkin menyelesaikan pekerjaan – tetapi mungkin
tidak memberikan perlindungan dan pengawasan yang ingin anda
peroleh pada proyek besar dan komplek.
71 Copyright NY-SS/ APK-PCM-BOK-PKH/IV/10
Ingat: Kontrak memiliki resiko-resiko. Jika anda tidak menempatkan
resiko-resiko dari pihak lain dalam sebuah kontrak, anda mengambil
resiko-resiko atas kelalaian anda sendiri.
Sebuah contoh ekstrim dari tipe kontrak ini adalah bentuk :
pengusulan” yang diajukan oleh sebuah penyedia jasa renovasi
rumah yang secara khas menyatakan :
Saya akan menyediakan ____________ seharga Rp. _____________
Tempat untuk tanda tangan pengguna jasa sudah disediakan sebagai
tanda persetujuan. Anda kan mendapatkan sesuatu yang lebih jelas
dari itu dan anda tidak dapat mengeluh mengenai ketentuan hukum.
Tetapi kesederhanaan ini memiliki harga tersembunyi yang hebat
sekali – membiarkan pengguna jasa secara keseluruhan menanggung
resiko jika pekerjaan tersebut dibayar dimuka.
Hal ini menghilangkan pengawasan atas cara-cara pembayaran
jadual penyelesaian dan mutu.
Kerumitan pekerjaan mungkin suatu petujuk kerumitan kontrak yang
diperlukan, tetapi itu bukanlah sesuatu yang benar.
Mungkin suatu praktek usaha yang buruk menganggap pekerjaan
sederhana untuk pekerjaan yang kompleks dan melibatkan resiko,
jangan dipakai.
f. Hati-hati dengan kumpulan rujukan
Kebanyakan bentuk kontrak menggunakan format hukum yang dikenal
sebagai kumpulan rujukan sebagai suatu cara membagi-bagi kontrak
konstruksi menjadi lebih pendek, sehingga merupakan potongan-potongan
yang saling berkaitan.
Mengingat keseluruhan dokumen adalah kontrak, anda akan menghadapi
kesulitan jika ketentuan-ketentuan dalam setiap dua dokumen
bertentangan (menyebabkan dua arti).
72 Copyright NY-SS/ APK-PCM-BOK-PKH/IV/10
Menemukan pertentangan-pertentangan ini cukup sulit jika anda sendiri
yang memulai seluruh dokumen.
Jika anda mengumpulkan seluruh dokumen dari referensi-referensi,
mungkin hal ini merupakan suatu usaha yang berat.
g. Lindungi anda sendiri
Walaupun salah satu pihak atau para pihak mungkin optimis pada waktu
penetapan/penunjukan pemenang, setiap kontrak mengandung resiko-
resiko yang unik dan mematikan. Lindungi diri anda sejak dini secara
tertulis dengan memperkirakan resiko-resiko ini akan terjadi. Gunakan
seluruh pasal-pasal yang melindungi diri sendiri, dan usahakan sebaik-
baiknya untuk tidak melepaskan selama perundingan, kecuali anda harus
atau menginginkannya untuk beberapa keuntungan lain.
Hal ini menuntun kita kepada pertanyaan “keadilan”.
h. Jangan terlalu khawatir mengenai keadilan.
Seorang manager kontrak dibayar untuk mewakili majikannya atau
kliennya, bukan untuk menjadi wasit sengketa konstruksi.
Tugas anda adalah mendapatkan proyek yang dibangun tepat waktu,
sesuai anggaran dan tanpa mutu yang kompromi.
Jika anda mengambil inisiatif dalam urusan kontrak dan memegangnya,
anda dapat memilih apakan akan memenuhi rasa keadilan anda jika suatu
peristiwa muncul.
Kontrak-kontrak konstruksi tidak seperti transaksi-transaksi konsumen.
Terus terang, setiap kontrak yang tidak sah dapat dilaksanakan dan tidak
pandang bangaimana kasarnya.
Istilah-istilah tidak harus “adil” sah saja.
Sebagai contoh : pengguna jasa dapat meminta penyedia jasa
menggunakan sub penyedia jasa dengan cara “membayar jika dibayar”.
73 Copyright NY-SS/ APK-PCM-BOK-PKH/IV/10
Dalam beberapa negara bagian (di Amerika Serikat) dalam sebuah Pasal :
sub penyedia jasa membayar jika dibayar, membolehkan penyedia jasa
menggunakan keadaan pengguna jasa tidak emmbayar sebagai pembelaan
dari klaim pembayaran dari sub penyedia jasa. (Gilbreath, 1992).
5. KESIMPULAN
Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
5.1 Kontrak konstruksi adalah suatu dokumen/produk hukum dengan pengertian,
kontrak yang dibuat harus secara hukum adalah benar.
5.2 Yang dapat menyusun kontrak konstruksi dengan benar secara hukum adalah
orang yang mengerti hukum secara umum yaitu para lawyer/konsultan hukum
dan yang mengerti mengenai hukum konstruksi secara khusus.
5.3 Perlu diingat bahwa walaupun kontrak konstruksi adalah dokumen/produk hukum
yang disusun oleh konsultan hukum, yang akan melaksanakan kontrak tersebut,
bukanlah orang-orang yang mengerti hukum tapi orang-orang teknik. Oleh
karena itu bahasa kontrak harus dibuat sejelas dan sesederhana mungkin agar
dimenegrti oleh orang-orang bukan ahli hukum namun tidak melanggar kaidah
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.4 Untuk mengantisipasi atau mengurangi kemungkinan terjadi sengketa atau
perselisihan, maka para lawyer yang menyusun kontrak harus berusaha agar
setiap kata/istilah yang dipakai tidak berarti lebih dari satu atau artinya
membingungkan.
74 Copyright NY-SS/ APK-PCM-BOK-PKH/IV/10
5.5 Untuk masa-masa mendatang seharusnya kita di Indonesia melibatkan peranan
Konsultan Hukum dalam menyusun kontrak-kontrak konstruksi terutama untuk
proyek-proyek berskala besar dengan tingkat kerumitan dan kecanggihan
teknologi yang sudah sangat tinggi dengan alasan-alasan sebagai berikut.
a). Mengantisipasi/mengurangi terjadinya perselisihan/sengketa dan kontrak
konstruksi tidak sampai cacat hukum terutama untuk pekerjaan konstruksi
yang besar dan kompleks.
b). Mengantisipasi kemungkinan perundingan mengenai kontrak dengan pihak
investor asing yang hampir dapat dipastikan akan selalu didampingi
lawyer mereka.
c). Proyek-proyek bantuan yang menggunakan dana luar negeri hampir dapat
dipastikan menggunakan kontrak dengan sistim mereka (FIDIC, JCT).
5.6 Anggapan kebanyakan orang bahwa keterlibatan konsultan hukum dalam industri
jasa konstruksi khususnya dalam pengelolaan kontrak konstruksi beritikad
kurang baik (ingin berperkara) kiranya sudah waktunya dihilangkan mengingat
negara-negara maju malah berkeyakinan banwa peran konsultan hukum disini
adalah suatu keharusan.
5.7 Mengingat sistim pendidikan kita yang berbeda dengan Dunia Barat (Amerika
Serikat) maka konsultan hukum yang dipilih haruslah konsultan hukum
profesional yang bekerja sama dengan ahli teknik yang profesional dan
berpengalaman dibidang industri konstruksi dan hukum konstruksi.
Daftar Pustaka :1. Buku Managing Construction Contracts, 1992 oleh Robert D. Gilbreath2. Buku Mengenal “KONTRAK KONSTRUKSI” di Indonesia oleh H. Nazarkhan Yasin, Ir3. Buku “ADMINISTRASI PROYEK KONSTRUKSI” oleh H. Nazarkhan Yasin, Ir