MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 156 /PMK.07 /2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 205/PMK.07 /2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA Menimbang DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa ketentuan mengenai pengelolaan Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; b. bahwa Dana Desa yang digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai Desa telah bermanfaat bagi perlindungan sosial masyarakat desa yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sehingga jangka waktu pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa perlu diperpanjang; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan mengenai pengelolaan Dana 7 www.jdih.kemenkeu.go.id
9
Embed
· 2020. 10. 22. · (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: a. keluarga miskin atau tidak
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 156 /PMK.07 /2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN
NOMOR 205/PMK.07 /2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA
Menimbang
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa ketentuan mengenai pengelolaan Dana Desa
telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana
Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 50/PMK.07 /2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019
tentang Pengelolaan Dana Desa;
b. bahwa Dana Desa yang digunakan untuk Bantuan
Langsung Tunai Desa telah bermanfaat bagi
perlindungan sosial masyarakat desa yang terdampak
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sehingga
jangka waktu pembayaran Bantuan Langsung Tunai
Desa perlu diperpanjang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b dan untuk meningkatkan
akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, perlu dilakukan
penyempurnaan ketentuan mengenai pengelolaan Dana
7 www.jdih.kemenkeu.go.id
Mengingat
- 2 -
Desa dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam· huruf a;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan
Dana Desa;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virns Disease 2019
(COVJD-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60