2019| Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian ... · Tahun Anggaran 2019. Laporan Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2019 merupakan

2019| Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 1


KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian

Kesesuaian merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian

visi dan misi Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian pada

Tahun Anggaran 2019. Laporan Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan

Penilaian Kesesuaian Tahun 2019 merupakan Laporan Kinerja tahun kelima Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Penyusunan

Laporan Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuain

mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN

dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana

Strategis BSN Tahun 2015-2019.

Tahun 2019 merupakan awal bagi Direktorat Sistem Penerapan Standar dan

Penilaian Kesesuaian (Direktorat SPSPK) untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai

dengan struktur baru BSN. Merupakan bagian dari Deputi Penerapan Standar dan

Penilaian Kesesuaian, Direktorat SPSPK bertekad melaksanakan Reformasi Birokrasi,

dimana penguatan kinerja merupakan salah satu sasaran area perubahan untuk

memberikan keyakinan yang memadai bahwa program-program berjalan sesuai

dengan yang ditargetkan. Disamping itu, Direktorat Sistem Penerapan Standar dan

Penilaian Kesesuain juga telah melakukan perubahan sasaran dalam rangka

menyelaraskan terjadinya perubahan organisasi dan sasaran strategis BSN untuk

periode 2015-2019.

Laporan Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan

keputusan guna peningkatan kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan

Penilaian Kesesuaian di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan

kegiatan secara lebih optimal.

Jakarta, Januari 2020

Direktur Sistem Penerapan Standar dan

Penilaian Kesesuain

Konny Sagala


RINGKASAN EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Tahun 2019 telah menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran Internal Process

Perspectives dan 1 (satu) sasaran learning and growth, dengan 6 (enam) Indikator

Kinerja. Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BSN Program

Pengembangan Standardisasi Nasional yang diamanatkan kepada Direktorat Sistem

Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuain.

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Direktorat Sistem Penerapan

Standar dan Penilaian Kesesuaian tahun 2019 menurut Sasaran:

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2019

Sasaran Indikator Kinerja Target

2019 Realiasi

%

Capaian

Internal Process Perspectives

2. Meningkatkan

pengembang

an skema

penerapan

standar

sukarela dan

penilaian

kesesuaian

4. Jumlah skema penerapan SNI

yang ditetapkan

225 skema 236 skema 105%

3. Meningkatkan

sistem

pemberlakuan

standar wajib

dan penilaian

kesesuaian

5. Persentase jumlah notifikasi dan

penanganan enquiry yang

ditanggapi

100 % 100 % 100%

3 Meningkatkan

pengendalian

penerapan

standar dan

penilaian

kesesuaian

6. Persentase produk bertanda SNI

yang sesuai dengan persyaratan

SNI

70 % 70 % 100%

5. Meningkatkan

pemenuhan

kewajiban

internasional

bidang

standard an

penilaian

kesesuaian

7. Jumlah keberterimaan sistem SPK

di forum bilateral, regional, dan

Internasional

5

FTA/CEPA/

PTA yang

ada chapter

TBT

5

FTA/CEPA

/PTA yang

ada

chapter

TBT

100%

8. Persentase kepentingan Indonesia

di bidang SPK yang diperjuangkan


multilateral

100 % 100 % 100%



2019 Realiasi

%

Capaian

Learning and Growth Perspectives

6. Meningkatkan

kinerja

pengelolaan

anggaran

9. Persentase realisasi anggaran

Direktorat Sistem Penerapan Standar

dan Penilaian Kesesuaian

≥97 % ≥97 % 100%

Dari 6 (enam) indikator kinerja di Direktorat Sistem Penerapan Standar dan

Penilaian Kesesuaian, seluruhnya telah dilaksanakan dan mencapai target dengan

capaian kinerja sebesar 100%.


DAFTAR ISI

Halaman Cover ................................................................................................ 1

Kata Pengantar ................................................................................................ 2

Ringkasan Eksekutif ......................................................................................... 3

Daftar Isi ............................................................................................................ 5

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang .................................................................................. 6

I.2 Maksud dan Tujuan .......................................................................... 6

I.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ............................................ 6

I.4 Sumber Daya Manusia .................................................................... 8

I.5 Peran Strategis .................................................................................. 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 Perencanaan Strategis .................................................................... 13

II.1.1 Visi dan Misi ............................................................................ 13

II.1.2 Tujuan dan Sasaran .............................................................. 14

II.2 Perjanjian Kinerja .............................................................................. 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja ................................................................................ 18

III.2 Penyelesaian Permasalahan Penerapan Standar ....................... 44

III.3 Realisasi Anggaran ........................................................................... 44

BAB IV PENUTUP

Penutup ....................................................................................................... 45

LAMPIRAN

I. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

II. Skema Penerapan SNI Sukarela Tahun 2019

III. Rekomendasi komite kebijakan penerapan standar dan penilaian kesesuaian

IV. Data SPPT SNI Tahun 2019

V. Data Masa Transisi SNI Sukarela

VI. Pengembangan PNRT Tahun 2019-2020


S

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

etiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan

Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan

Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan

laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam

mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Deputi Penerapan Standard dan

Penilaian Kesesuaian dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu,

penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian

Kesesuaian merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Deputi

Penerapan Standard dan Penilaian Kesesuaian tahun 2019.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan

Penilaian Kesesuaian adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik

atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka

mencapai visi dan misi Deputi Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, dengan

tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk

meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa

rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi

yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.

I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas Direktorat

Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian adalah melaksanakan

penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan

pelaporan, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang

pengembangan sistem dan pengendalian penerapan standar dan penilaian

kesesuaian.


Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Direktorat Sistem Penerapan Standar

dan Penilaian Kesesuaian menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan skema

penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan

standar wajib dan penilaian kesesuaian, pengendalian penerapan standar dan

penilaian kesesuaian

2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan skema

penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan

standar wajib dan penilaian kesesuaian, pengendalian penerapan standar dan


3. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan

skema penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian, sistem

pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian, pengendalian

penerapan standar dan penilaian kesesuaian, serta pemenuhan kewajiban

internasional; dan

4. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang


kesesuaian.

Struktur Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dapat

dilihat pada gambar berikut.

Gambar I.1

Struktur Organisasi Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian

Kesesuaian

Kepala BSN

Deputi Pengembangan

Standar

Deputi Penerapan Standar dan

Penilaian Kesesuaian

Deputi Akreditasi

Deputi Standar Nasional Satuan

Ukuran

Sekretaris Utama

Direktorat Sistem Penerapan Standar dan


Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan


Subdit Pengembangan

Skema Penerapan Standar Sukarela

dan PK

Subdit Sistem Pemberlakuan

Standar Wajib dan Penilaian

Kesesuaian

Subdit Pengendalian

Penerapan Standar dan Penanganan

Pengaduan

Subdit Pemenuhan Kewajiban

Internasional Bidang SPK


Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Direktorat Sistem Penerapan Standar

dan Penilaian Kesesuaian mempunyai tata kerja yang didukung oleh :

1. Subdirektorat Pengembangan Skema Penerapan Standar Sukarela dan

Penilaian Kesesuaian, dengan tugas melaksanakan penyiapan penyusunan

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

di bidang pengembangan skema penerapan standar sukarela dan penilaian

kesesuaian.

2. Subdirektorat Sistem Pemberlakuan Standar Wajib dan Penilaian Kesesuaian,

dengan tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem

pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian

3. Subdirektorat Pengendalian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

dengan tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian

4. Subdirektorat Pemenuhan Kewajiban Internasional Bidang Standar dan

Penilaian Kesesuaian dengan tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan

serta evaluasi dan pelaporan pemenuhan kewajiban internasional di bidang


kesesuaian.

I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31

Desember 2019 Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh)

orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel I.1

Personel ASN Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

No Uraian Jenjang Pendidikan Jumlah

Orang > S1 S1 S2

1. Direktur Sistem Penerapan Standar dan

Penilaian Kesesuaian - 1 - 1

2. Subdirektorat Pengembangan Skema

Penerapan Standar Sukarela dan


- 5 5 10

3. Subdirektorat Sistem Pemberlakuan

Standar Wajib dan Penilaian Kesesuaian - 6 4 10

4. Subdirektorat Pengendalian Penerapan

Standar dan Penilaian Kesesuaian - 6 2 8


I.5 PERAN STRATEGIS

Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai

peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu:

- Mengembangkan skema penilaian kesesuaian untuk penerapan SNI di

lapangan. Hal ini sangat diperlukan mengingat penentuan skema penilaian

kesesuaian yang digunakan selama ini tergantung kepada masing-masing

Lembaga Penilaian kesesuaian. Dengan penetapan skema oleh BSN,

diharapkan LPK ataupun pihak terkait lainnya memiliki acuan yang sama

dalam penerapan SNI termasuk dalam melakukan kegiatan penilaian

kesesuaiannya.

- Memperjuangkan kepentingan Indonesia khususnya dalam mengurangi

hambatan teknis perdagangan untuk produk-produk yang diekspor ke negara

lain. Untuk melaksanakan fungsi BSN sebagai Nofified Body dan Inquiry Point di

forum TBT-WTO, Direktorat SPSPK juga mengkoordinasikan kegiatan penyusunan

regulasi yang berbasis standar dan penilaian kesesuaian agar sesuai dengan

prinsip-prinsip penyusunan Good Regulatory Practices (GRP).

- Dengan memiliki beberapa perjanjian bilateral dan regional terkait standar,

regulasi teknis dan penilaian kesesuaian, Direktorat SPSPK juga dapat

memfasilitasi peningkatan ekspor produk Indonesia ke negara mitra termasuk

menjaga agar produk-produk dari negara mitra masuk ke Indonesia memiliki

kualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan.

- Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014

tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, BSN memonitor dan

memastikan efektivitas penerapan SNI di masyarakat dimana salah satu

metode yang digunakan dengan melakukan kegiatan uji petik. Dari hasil uji

petik ini akan memberikan gambaran penerapan SNI di lapangan dan

menghasilkan masukan-masukan bagi pihak berkepentingan untuk melakukan

perbaikan sehingga penerapan SNI bisa lebih kredibel dan dipercaya oleh

masyarakat.

No Uraian Jenjang Pendidikan Jumlah

Orang > S1 S1 S2

5.

Subdirektorat Pemenuhan Kewajiban

Internasional Bidang Standar dan


- 4 4 8

Jumlah - 22 15 37


- Sebagai pemilik Lisensi Tanda SNI, BSN melalui Direktorat SPSPK juga

menerbitkan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) untuk SNI sukarela.

Khusus untuk SNI yang diberlakukan secara wajib oleh Kementrian atau

Lembaga, SPPT SNI diterbitkan oleh K/L yang menetapkan regulasi namun

dalam pengawasan penerapanya tetap bekerjasama dengan BSN.

Terkait dengan peran strategis di atas, sesuai dengan tugas dan fungsinya

Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah mengidentifikasi

potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam

mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Tabel I.2

Potensi dan Permasalahan Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian

Kesesuaian

POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT

1. Ditetapkannya

Peraturan Pemerintah

No. 34 tahun 2018

sebagai pelaksanaan

UU No. 20 tahun 2014

yang diharapkan

dapat memperkuat

Sistem Standardisasi

dan Penilaian

Kesesuaian Nasional

1. Beberapa aturan yang

terkait dengan

penerapan SNI secara

sukarela perlu didetilkan

dandisesuaikan dengan

aturan perundang-

undangan yang baru.

2. Dalam perarturan

Peraturan Pemerintah No.

34 tahun 2018, pasal 42

ayat (3) meyebutkan

Penyusunan Skema


sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan

paling lambat 1 (satu)

tahun sejak SNI

ditetapkan.

1. Diperlukan review aturan

aturan tentang tata cara

penggunaan tanda SNI

dan tanda kesesuaian

berbasis SNI

2. Pengembangan skema


tehadap SNI yang telah

ditetapkan dengan skala

prioritas, karena sampai

saat ini sudah ada 10.000-

an SNI.

2. Tersedianya SNI

sebagai persyaratan

yang disusun dengan

memperhatikan

kepentingan nasional

dan selaras dengan

standar internasional,

serta mekanisme

penilaian kesesuian

untuk penerapan SNI

1. Hasil monitoring uji petik

menunjukkan masih

rendahnya konsistensi

kesesuaian produk

bertanda SNI yang

beredar di pasar

terhadap persyaratan SNI

2. SNI yang ditetapkan

belum semuanya bisa

langsung diterapkan oleh

pelaku usaha, maupun

Kementerian/ Lembaga

dalam menerapkan SNI

1. Rekomendasi hasil uji petik

secara spesifik disampaikan

kepada pihak terkait sesuai

dengan tugas dan

fungsinya sebagai masukan

dalam perbaikan untuk

peningkatan integritas

tanda SNI.

2. Identifikasi terhadap SNI,

SNI mana saja yang

memerlukan

pengembangan skema




3. Meningkatnya jumlah

lembaga penilaian

kesesuaian yang

diakreditasi KAN

untuk mendukung

kegiatan penerapan

standar

1. Setiap lembaga penilaian

kesesuaian, khususnya

lembaga sertifikasi produk

mempunyai skema

sertifikasi yang ditetapkan

sendiri, sehingga

berpotensi ada

perbedaan antar

lembaga sertifikasi dalam

melakukan proses

sertifikasi produk.

2. Penyusunan dan

penetapan skema sertifikasi

untuk penerapan SNI

sukarela oleh BSN yang

sesuai dengan aturan yang

berlaku sebagai acuan

bagi seluruh lembaga

penilaian kesesuaian, KAN,

pelaku usaha, maupun

Kementerian/ Lembaga

dalam menerapkan SNI.

4. Peningkatan

penerapan SNI

melalui

pemberlakuan SNI

secara wajib

1. Duplikasi kewenangan

dalam pemberlakuan SNI

secara wajib

2. Regulator belum

sepenuhnya memenuhi

prinsip-prinsip penyusunan

regulasi yang baik (GRP)

3. SNI terbaru belum

sepenuhnya dijadikan

rujukan dalam

penyusunan regulasi teknis

4. Kurangnya pemahaman

pelaku usaha dan

penegak hukum tentang

pemberlakuan SNI secara

wajib

5. Kurangnya fungsi

pengawasan dan edukasi

terkait permasalahan

penerapan SNI wajib

6. Dispute antar K/L terkait

regulasi pemberlakuan SNI

wajib

7. Skema sertifikasi yang

digunakan masih belum

memfasilitasi transaksi

perdagangan

1. Audiensi dan pendekatan

kelembagaan terhadap

regulator

2. Dialog dgn regulator terkait

pentingnya GRP dalam

regulatory reform

pemberlakuan SNI dan

harmonisasi regulasi dgn

Kemhukam.

3. Evaluasi pemberlakuan SNI

wajib untuk merujuk ke SNI

termutakhir

4. Capacity building terkait RIA

dgn regulator, bekerjasama

dgn asosiasi utk penyediaan

scientific evidence untuk risk

analysis

5. Penguatan fungsi

pengawasan dan edukasi

terkait penerapan SNI wajib

melalui koordinasi dgn K/L

6. Penguatan fungsi BSN sbg

koordinator bdg SPK untuk

dapat menyelesaikan

dispute ( penguatan

koordinasi di KKPRS )

7. Review skema yang

digunakan

5. Kepentingan

Indonesia di forum TBT

WTO dapat

terakomodasi

sehingga

meningkatkan akses

pasar produsen

dalam negeri dan

perlindungan

konsumen dalam

negeri

1. Rendahnya pemenuhan

prinsip transparansi oleh

regulator

2. Regulasi yang dinotifikasi

sering mendapat concern

dari negara anggota lain

3. Rendahnya awareness

dan partisipasi aktif

stakeholder dalam

mengakses rancangan

regulasi teknis negara lain

4. Customer’s Perspective di

negara berkembang

terhadap isu lingkungan

1. Penguatan Komnas HTP

untuk mendorong

pemenuhan prinsip

transparansi oleh regulator

dan pemanfaatan forum

high olicy dialogue

(national task force for

NTMS)

2. Pemastian PSN 301 dan

pemenuhan perjanjian TBT

yg akan dinotifikasi

3. Sosialisasi ePing dan

mendorong partisipasi aktif

stakeholder dan



dan kesehatan

5. Rendahnya partisipasi

pimpinan K/L dalam forum

pertemuan Komnas

6. Kurangnya penyediaan

data dalam

memperjuangkan posisi

nasional

7. Kurangnya komitmen

industri dalam

memperjuangkan posisi

nasional

8. Kurangnya concern dari

industri terkait rancangan

regulasi teknis negara lain

engagement asosiasi dan

industri untuk optimalisasi

peran Enquiry Point

4. Melakukan contra

campaign untuk

menetralkan persepsi

masyarakats

5. Melakukan Audiensi dan

memanfaatkan

dialog/forum antar

pimpinan K/L

6. Penguatan fungsi research

BSN dan kerjasama

research untuk mendukung

posisi Indonesia (Riset Pro,

LPDP, Insinas,dll)

7. Dialog secara intensif

dengan KADIN dan

APINDO serta para asosiasi

8. Pembahasan intens

rancangan regulasi teknis

dengan asosiasi terkait

(FGD per sektor dgn asosiasi

dan Kelompok kerja terkait)

6. Pemanfaatan

kesepakatan bidang

SPK di dalam

perjanjian

FTA/CEPA/PTA untuk

memfasilitasi

perdagangan

Belum adanya pemetaan

dan kajian kemampuan

pelaku usaha maupun

produk unggulan daerah

maupun nasional

1. Melakukan pemetaan dan

kajian kemampuan pelaku

usaha untuk produk

unggulan daerah maupun

nasional dalam setiap

FTA/CEPA/PTA yang sedang

dibahas maupun yang

sudah disepakati

2. Diseminasi hasil

kesepakatan FTA/CEPA/PTA

3. Kolaborasi dengan FTA

Centre di daerah dan

Kantor Layanan Teknis BSN

di daerah

7. Kepentingan

Indonesia dalam

meningkatkan akses

pasar produsen dan

perlindungan

konsumen dalam

negeri di forum TBT

WTO

1. Regulasi yang dinotifikasi

sering mendapatkan

“concern” dari negara

anggota TBT WTO lainnya

2. Rendahnya kepedulian

dan partisipasi aktif

stakeholder dalam

mengakses regulasi teknis

negara lain

1. Penguatan Komnas

Hambatan Teknis

Perdagangan (HTP) dan

Kelompok Kerja (KK) dalam

mendorong pemenuhan

prinsip transparansi oleh

regulator

2. Sosialisasi E-ping dan

mendorong partisipasi aktif

stakeholder

3. Menyediakan informasi

mingguan terkait analisa

regulasi dari negara lain


R

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi

umusan visi dan misi Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian

Kesesuaian pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

VISI

Terwujudnya sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang handal

dalam meningkatkan daya saing produk dan kualitas hidup bangsa

MISI

Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka misi Direktorat Sistem Penerapan Standar

dan Penilaian Kesesuaian adalah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan

kegiatan penerapan standar untuk mendukung peningkatan daya saing produk

nasional, yaitu:

1. Mengembangkan sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian untuk

mendukung Penerapan Standar Nasional Indonesia

2. Mengembangkan sistem Pemantauan dan Pengendalian Penerapan Standar

dan Penilaian Kesesuaian

3. Memfasilitasi pemberlakuan Standar Wajib dan Penilaian Kesesuaian sesuai

dengan Prinsip Penyusunan Regulasi yang baik

4. Menguatkan peran dan keberterimaan standar dan penilaian kesesuaian di

forum nasional dan internasional

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan

mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis

strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan

kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga

untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Direktorat Sistem Penerapan Standar


dan Penilaian Kesesuaian telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan

visi dan misi organisasi.

Rumusan tujuan Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

adalah sebagai berikut:

TUJUAN 1. Meningkatkan jumlah penerapan SNI oleh organisasi secara konsisten

2. Meningkatkan pemanfaatan kebijakan dan skema penilaian kesesuaian oleh

pemangku kepentingan

3. Meningkatnya pemenuhan komitmen Indonesia terhadap ketentuan

perjanjian TBT‐ WTO.

4. Meningkatnya peran aktif Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan

Indonesia di forum TBT WTO

5. Terfasilitasinya perdagangan produk Indonesia di pasar global melalui

partisipasi aktif Indonesia dalam forum negosiasi perdagangan internasional

(bilateral, regional, multilateral) bidang SPK

Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Direktorat Sistem Penerapan

Standar dan Penilaian Kesesuaian selaku Unit Teknis di lingkungan BSN. Direktorat

Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dituntut agar dapat mengikuti

perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas,

produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja

Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian harus dapat dinilai

dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target

dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja outcome. Pada tahun 2019,

sasaran Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah

dilakukan penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

Berikut sasaran Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

SASARAN

Sasaran sesuai Renstra Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Tahun 2019 :

1. Meningkatnya penerapan SNI oleh Pemangku kepentingan

2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian

kesesuaian

3. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumberdaya manusia, tata

kelola dan organisasi SPSPK yang profesional


Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Direktorat Sistem Penerapan

Standar dan Penilaian Kesesuaian berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagai

upaya penyempurnaan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengembangan skema penerapan standar sukarela dan

penilaian kesesuaian;

2. Meningkatkan sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian;

3. Meningkatkan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

4. Meningkatkan pemenuhan kewajian internasional bidang standar dan penilaian

kesesuaian

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara

atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada

sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh

pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran kinerja,

pada tahun 2019 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Sasaran Direktorat

Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian sehingga indikator kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 juga mengalami perubahan. Berikut adalah Perjanjian

Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian tahun 2019

berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

Tabel II.1

Perjanjian Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian

Kesesuaian Tahun 2019


2019

Perspectives Stakeholders

1. Terwujudnya daya

saing produk

berstandar di pasar

domestik dan global

1. Persentase pertumbuhan ekspor

Produk nasional yang didukung SNI,

Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan

Meterologi (Standar Nasional Satuan

Ukuran)

2,5 %

2. Persentase pertumbuhan produk ber-

SNI di pasar retail dalam negeri

1 %

3. Indeks kepuasan masyarakat

terhadap efektifitas Sistem

Standardisasi dan Penilaian

Kesesuaian

4,4 nilai


2. Meningkatkan

pengembangan

skema penerapan

standar sukarela dan


4. Jumlah skema penerapan SNI yang

ditetapkan

225 skema



2019

3. Meningkatkan sistem

pemberlakuan standar

wajib dan penilaian

kesesuaian



ditanggapi

100 %

4. Meningkatkan

pengendalian

penerapan standar

dan penilaian

kesesuaian

6. Persentase produk bertanda SNI yang

sesuai dengan persyaratan SNI

70 %

5. Meningkatkan

pemenuhan

kewajiban

internasional bidang

standard an penilaian

kesesuaian

7. Jumlah keberterimaan sistem SPK di

forum bilateral, regional, dan

Internasional

5

FTA/CEPA/PTA

yang ada

chapter TBT

8. Persentase kepentingan Indonesia di

bidang SPK yang diperjuangkan di

forum bilateral, regional, dan

multilateral

100 %


6. Meningkatkan kinerja

pengelolaan anggaran


Direktorat Sistem Penerapan Standar dan


≥97 %

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, 1 (satu) sasaran perspective

stakeholder adalah sasaran lembaga BSN, yang merupakan outcome dari semua

direktorat dan unit di BSN. Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian

Kesesuaian pada tahun 2019 menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran Internal

Process Perspectives dan 1 (satu) sasaran learning and growth, dimana setiap sasaran

memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau

kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Direktorat Sistem

Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melaksanakan 1 (satu) kegiatan dalam

1 (satu) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk

output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut:

A. Program Pengembangan Standardisasi Nasional melalui kegiatan Peningkatan

Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (3561), yang akan

menghasilkan output :

a. Output : Skema Penerapan Standar (3561.001)

Dalam rangka menghasilkan output ini, komponen kegiatan yang

dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penyusunan Skema Penerapan Standar (051)

2. Pemberian Lisensi (052)

3. Pelaksanaan Uji Petik (053)

4. Melaksanakan penanganan pengaduan penerapan standar (054)

5. Melaksanakan Penyusunan Skema Penerapan Standar (055)


6. Melaksanakan Koordinasi Adopsi Standar Nasional Indonesia menjadi

regulasi teknis (056)

7. Melaksanakan Pemantauan Penerapan SNI (057)

b. Output : Regulasi yang Diharmonisasikan berdasarkan Standardisasi dan

Penilaian Kesesuaian (3561.003)

Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan

sebagai berikut :

1. Fasilitasi Regulasi Teknis (051)

2. Penanganan Permintaan Notifikasi dan Enquiry (052)

3. Penyiapan Pelaksanaan Kewajiban Internasional Bidang Pengembangan

(053)

4. Penguatan Posisi Indonesia melalui Peran Aktif di Forum Internasional (054)

5. Melakukan Penanganan Pengembangan Jaringan Lembaga Penilaian

Kesesuaian (055)

6. Melakukan Peningkatan Kompetensi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)

(056)

7. Melaksanakan Pengelolaan Peningkatan Kompetensi Lembaga Penilaian

Kesesuaian (LPK) (057)


A

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam

mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai

dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan

sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi lembaga.

Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian berkewajiban

untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan

Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun

waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah

ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Direktorat Sistem Penerapan

Standar dan Penilaian Kesesuaian telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan

yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan

tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Direktorat Sistem Penerapan

Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2019.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan

wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk

mewujudkan visi dan misi Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian

Kesesuaian, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target

kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas

kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing

sasaran dan target yang terkait Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian

Kesesuaian yang direncanakan dalam Tahun 2019 berdasarkan Perjanjian Kinerja,

dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel III.1

Pencapaian Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Tahun 2019


2019 Realiasi

%

Capaian

Perspectives Stakeholders

1. Terwujudnya

daya saing

produk

berstandar di

pasar domestik

dan global

1. Persentase pertumbuhan ekspor

Produk nasional yang didukung

SNI, Laboratorium, Lembaga

Sertifikasi dan Meterologi (Standar

Nasional Satuan Ukuran)

2,5 % 9,03 % 316%

2. Persentase pertumbuhan produk

ber-SNI di pasar retail dalam

negeri

1 % 2.5 % 250%

3. Indeks kepuasan masyarakat

terhadap efektifitas Sistem

Standardisasi dan Penilaian

Kesesuaian

4,4 nilai 4,07 nilai 92.5%


2. Meningkatkan

pengembanga

n skema

penerapan

standar

sukarela dan

penilaian

kesesuaian

4. Jumlah skema penerapan SNI

yang ditetapkan

225 skema 236 skema 105%

3. Meningkatkan

sistem

pemberlakuan

standar wajib

dan penilaian

kesesuaian



ditanggapi

100 % 100 % 100%

4. Meningkatkan

pengendalian

penerapan

standar dan

penilaian

kesesuaian

6. Persentase produk bertanda SNI

yang sesuai dengan persyaratan

SNI

70 % 70 % 100%

5. Meningkatkan

pemenuhan

kewajiban

internasional

bidang

standard an

penilaian

kesesuaian

7. Jumlah keberterimaan sistem SPK


Internasional

5

FTA/CEPA/

PTA yang

ada

chapter

TBT

5

FTA/CEPA/

PTA yang

ada

chapter

TBT

100%

8. Persentase kepentingan Indonesia

di bidang SPK yang diperjuangkan


multilateral

100 % 100 % 100%



2019 Realiasi

%

Capaian


6. Meningkatkan

kinerja

pengelolaan

anggaran


Direktorat Sistem Penerapan

Standar dan Penilaian Kesesuaian

≥97 % 99 % 100%

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Direktorat Sistem

Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian untuk masing-masing sasaran yang

telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan

sebagai berikut.

SASARAN

1

Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar

domestik dan global

Sasaran Stakeholder Perspective merupakan sasaran lembaga BSN yang merupakan

outcome BSN dari kontribusi kegiatan di Direktorat dan Pusat. Sesuai pada tabel III.1

capaian indikator sasaran Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar

domestik dan global yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja rata-rata 100% tercapai.

Adapun kegiatan pada Direktorat Sistem Penerapan Standar dan PK berkontribusi

pada pencapaian indikator sasaran lembaga BSN dijelaskan pada tabel III.2

Tabel III.2

Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator

1. Persentase

pertumbuhan ekspor

Produk nasional

yang didukung SNI,

Laboratorium,

Lembaga Sertifikasi

dan Metrologi

(Standar Nasional

Satuan Ukuran)

Pengembangan skema sertifikasi untuk produk nasional

sehingga dapat meningkatkan daya saing produk

Menangani potensial hambatan teknis yang dihadapi

dalam rangka ekspor dan untuk memenuhi regulasi

negara lain

Negosiasi kerjasama Bilateral dan Multilateral bidang SPK

untuk memperlancar ekspor produk nasional

2. Persentase

pertumbuhan produk

ber-SNI di pasar retail

dalam negeri

Pengendalian produk bertanda SNI melalui monitoring dan

uji petik untuk produk retail

Pengembangan skema sertifikasi untuk produk retail

terutama produk makanan dan minuman

3. Indeks kepuasan

masyarakat

terhadap efektifitas

Sistem Stnadardisasi

dan Penilaian

Kesesuaian

Meningkatkan layanan penerbitan SPPT SNI Sukarela


SASARAN

2

Meningkatkan pengembangan skema penerapan standar

sukarela dan penilaian kesesuaian

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran “meningkatkan

pengembangan skema penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian” terdiri

dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut capaian

sebesar 115%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 2.

Tabel III.3


Indikator Kinerja Satuan Realisasi Capaian 2019

Capaian s.d 2019

(kumulatif)

Target %

capaian 2015 2016 2017 2018 Target Realiasi % *)

4. Jumlah skema

penerapan SNI

yang ditetapkan

skema - - 100 75 75 84 112% 225 236 (105%)

Penerapan SNI dilakukan dengan cara menerapkan persyaratan SNI terhadap

barang, jasa, sistem, proses atau personel yang dibuktikan melalui pemilikan sertifikat

dan/atau pembubuhan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian. Sesuai dengan

Peraturan Kepala BSN No. 2 tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI

dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI, tata cara pembubuhan tanda SNI pada barang

dan/atau kemasan atau label serta tanda SNI untuk jasa, sistem dan/atau personel

diatur dalam skema penilaian kesesuaian yang ditetapkan BSN. Skema penilaian

kesesuaian merupakan aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk

melaksanakan penilaian kesesuaian terhadap Barang, Jasa, Sistem, Proses, dan/atau

Personal dengan persyaratan acuan tertentu.

Berdasarkan PP 34 Tahun 2018 Pasal 41 dan Pasal 42 bahwa Penilaian kesesuaian dan

tata cara yang diperlukan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan acuan maka

ditetapkan skema penilaian kesesuaian. Penetapan skema sertifikasi Penerapan SNI

Sukarela ditetapkan oleh BSN.

Namun inisiasi penyusunan skema penerapan SNI sukarela mulai dilakukan pada

tahun 2015 yaitu Skema Sertifikasi Pasar Rakyat yang mengacu kepada SNI 8152:2015,

Pasar rakyat. Skema tersebut disusun dengan melibatkan stakeholder terkait, dan

telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 7

Tahun 2015 tanggal 25 September 2015. Kemudian di tahun 2016 telah ditetapkan

Skema Sertifikasi Produk melalui Peraturan Kepala BSN, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Kepala BSN nomor 7 Tahun 2016 tentang Skema Sertifikasi Alat Konversi

Bahan Bakar Gas yang mengacu kepada SNI EN 12806:2015;

2. Peraturan Kepala BSN nomor 8 Tahun 2016 tentang Skema Sertifikasi Ubin Keramik

yang mengacu kepada SNI ISO 13006:2010.


Pada tahun 2017 telah disusun 100 skema penerapan standar. Pada tahun 2018 telah

disusun 75 skema penerapan standar, yang mengacu kepada SNI produk. Pemilihan

produk setiap sektor tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan produk-produk

unggulan nasional, yang beredar di retail dalam negeri dan yang dterapkan oleh

industri/organisasi untuk memperoleh persetujuan penggunaan tanda SNI

Pada tahun 2019 jumlah draft skema yang dikembangkan sebanyak 84 draft skema

penerapan SNI Sukarela meliputi sektor pangan (33 skema), peralatan kesehatan (16

skema), pertanian (31 skema), elektronik, telekomunikasi dan produk optik (1 skema)

dan jasa (1 skema). Pencapaian ini melebihi target 2019 yaitu 75 skema atau sebesar

112%. Dari 84 skema tersebut terdiri 64 skema baru dan 20 skema pemutahiran.

Sebanyak 64 skema baru diusulkan untuk ditetapkan dalam Perka BSN. Adapun

daftar skema yang dikembangkan pada Tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 1.

Pengembangan skema dari tahun 2015 -2019 adalah 238 skema dengan jumlah total

SNI 1098 SNI. Capaian jumlah skema tersebut melebihi target Direktorat SPSPK tahun

2019 sebesar 225 skema atau 105%. Apabila melihat jumlah SNI dari 8267 SNI (produk,

proses,jasa), yang terselesaikan skemanya pada Tahun 2019 adalah 1098 SNI. Untuk

itu masih banyak tantangan pada direktorat SPSPK dalam pengembangan skema

penerapan SNI Sukarela.

Pemutahiran skema sebanyak 20 skema dilakukan karena ada SNI terbaru, dan

penambahan lingkup SNI. Adapun skema hasil pemutahiran dapat dilihat pada tabel

III.4

Capaian kinerja pada Tahun 2019 diharapkan dapat dirasakan oleh konsumen,

khususnya bagi Lembaga Sertifikasi, pelaku usaha, maupun regulator, dalam

penyediaan sistem/acuan/pedoman yang sama untuk melaksanakan sertifikasi

produk, baik produk nasional maupun impor, yang dapat menjamin integritas Tanda

SNI pada produk dan dapat meningkatkan daya saing produk.

Tabel III.4 Pemutakhiran Skema Penerapan SNI

No. Judul Draft Skema Keterangan

A Sektor Pangan

1. Abon PBSN No.6 2019 -> Menggantikan lampiran

I Skema sertifikasi abon ikan

2. Keripik PBSN No.6 2019 -> Menggantikan lampiran

II Skema sertifikasi keripik

3. Tahu PBSN No.6 2019 -> Menggantikan lampiran

XV Skema sertifikasi tahu

4. Pasta dan mi serta produk PBSN No.6 2019 -> Menggantikan lampiran

XVII Skema sertifikasi pasta dan mi serta



sejenisnya produk sejenisnya

5. Makanan ringan berbahan dasar

serealia dan kacang-kacangan

PBSN No.6 2019 -> Menggantikan lampiran

XVIII Skema sertifikasi makanan ringan

berbahan dasar serealia dan kacang-

kacangan

6. Susu kental PBSN No.6 2019 -> Menggantikan lampiran

LXXIII Skema sertifikasi susu kental manis

7. Tepung dan pati PBSN No.6 2019 -> Menggantikan lampiran

XX Skema sertifikasi tepung

8. Ikan dan produk perikanan yang

dikeringkan


XXII Skema sertifikasi ikan dan produk

perikanan yang dikeringkan

9. Susu bubuk PBSN No.6 2019 -> Menggantikan lampiran

XXIV Skema sertifikasi susu bubuk

10. Daging yang dihaluskan PBSN No.6 2019 -> Menggantikan lampiran

XXVII Skema sertifikasi daging yang

dihaluskan

11. Rendang PBSN No.6 2019 -> Menggantikan lampiran

XXVIII Skema sertifikasi rendang daging

sapi

12. Saus non emulsi PBSN No.6 2019 -> Menggantikan lampiran

XXIX Skema sertifikasi saus non emulsi

13. Kopi PBSN No.6 2019 -> Menggantikan lampiran

XXXV Skema sertifikasi produk kopi

14. Sari buah PBSN No.6 2019 -> Menggantikan lampiran

XL Skema sertifikasi sari buah

15. Buah dalam kemasan PBSN No.6 2019 -> Menggantikan lampiran

LII Skema sertifikasi buah dalam kemasan

kaleng

16. Kerupuk ikan, udang dan

moluska


LX Skema sertifikasi kerupuk ikan, udang

dan moluska

17. Ikan dan produk perikanan yang

diasap


LXI Skema sertifikasi ikan asap dengan

pengasapan panas dan Lampiran LXVII

skema sertifikasi teripang asap



18. Minuman susu PBSN No.6 2019 -> Menggantikan lampiran

LXXI Skema sertifikasi susu fermentasi

berperisa

19. Susu pasteurisasi PBSN No.6 2019 -> Menggantikan lampiran

LXXVII Skema sertifikasi susu pasteurisasi

C Sektor Pertanian

20 Pupuk kalium sulfat PBSN No.2 2019 -> Menggantikan lampiran

II Skema sertifikasi kalium sulfat

Penunjukkan LPK

Sesuai PP 34 Penilaian Kesesuian pasal 54 ayat 4 bahwa BSN dapat menunjuk LPK

yang belum terakreditasi dengan ruang lingkup berdasarkan persyaratan dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan. LPK yang dimaksud Pasal 39ayat

(1)adalah pengujian, inspeksi, dan/atau Sertifikasi. Pada tahun 2019, LPK yang

ditunjuk ada 8 (delapan) LPK sebagaimana tersebut dalam tabel III.2.1. Hasil

pemantauan ke 8 (delapan) LPK adalah 2 (dua) LPK sudah mendapatkan akreditasi

dari KAN, 2 (dua) LPK masih dalam proses akreditasi dan 4 (empat) LPK masih dalam

proses pengembangan internal LPK

Tabel III.2.1 Tabel Monitoring Penunjukkan LPK

No. LSPro Ruang Lingkup SK Ka. BSN

(Penunjukkan LSPro)

Masa berlaku

(2 tahun)

Prgress Akreditasi

1 LSPro PT Global Inspeksi Sertifikasi (PT GIS) (LSPr-061-IDN)

SNI IEC 60601-2-52:2014, Peralatan elektromedik - Bagian 2-52: Persyaratan khusus keselamatan dasar dan kinerja esensial tempat tidur pasien

SK No. 329/KEP/BSN/

10/2018 tgl 17 Oktober

2018

s/d 16 Oktober

2020

Sudah mendapatkan akreditasi untuk ruang lingkup yang ditunjuk dari

KAN

2 LSPro Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS) – BPPT (LSPr-017-IDN)

SNI 12-1594-1989, Lemari besi

SK No. 6/KEP/BSN/2/

2019 tgl 1 Februari 2019

s/d 31 Januari 2021

Proses Asessmen/

witness sedang

mengerjakan tindakan perbaikan

3 LSPro Balai Sertifikasi

SNI 8299:2017, Papan semen rata non asbestos

SK No. 7/KEP/BSN/2/

s/d 31 Januari

Sudah mendapatka



(Penunjukkan LSPro)

Masa berlaku

(2 tahun)

Prgress Akreditasi

Industri (BSI) – Kementerian Perindustrian (LSPr-004-IDN)

SNI ISO 16422:2014, Pipa dan sambungan dibuat dari polivinil klorida non plastisasi (PVC-O) untuk mengalirkan air bertekanan – Spesifikasi

2019 tgl 1 Februari 2019

2021 n akreditasi untuk ruang lingkup yang ditunjuk dari

KAN

4 LSPro Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS) – BPPT (LSPr-017-IDN)

SNI 8422:2017, Baut batuan belah jepit baja (friction bolt stabilizer)

SK No. 59/KEP/BSN/3

/2019 tgl 15 Maret 2019

s/d 14 Maret 2021

Proses Asessmen/

witness sedang

mengerjakan tindakan perbaikan

5 LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) – Kementerian Perindustrian (LSPr-004-IDN)

SNI 8523:2018, Pati Jagung SK No. 244/KEP/BSN/6/2019 tgl 14

Juni 2019

s/d 13 Juni 2021

Proses pengembangan sistem

internal

6 LSPro Balai Teknologi Polimer (STP) – BPPT (LSPr-044-IDN)

SNI 03-1296-1989, Atap plastik gelombang dari PVC SNI ISO 4586-3:2017, Laminasi dekorasi tekanan tinggi (HPL, HPDL) - lembaran dari resin termosetting - Bagian 3: Klarifikasi dan spesifikasi untuk laminasi dengan tebal kurang dari 2 mm dan sebagai pengikat bagian bawah penyangga

SK No. 245/KEP/BSN/6/2019 tgl 14

Juni 2019

s/d 13 Juni 2021


internal

7 LSPro Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand) Pontianak – Kementerian Perindustrian (LSPr-019-IDN)

SNI 3951:2018, Susu pasteurisasi

SK No. 643/KEP/BSN/12/2019 tgl 6

Desember 2019

s/d 5 Desember

2021


internal



(Penunjukkan LSPro)

Masa berlaku

(2 tahun)

Prgress Akreditasi

8 LSPro Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand) Padang – Kementerian Perindustrian (LSPr-038-IDN)

SNI 7474:2009, Rendang daging sapi

SK No. 800/KEP/BSN/

12/2019 tgl 30 Desember

2019

s/d 29 Desember

2021


internal

Pengelolaan kesekretariatan Member Body IEC-EE CB Scheme

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan Lembaga Pemerintah non-

Kementerian Indonesia dengan tugas pokok mengembangkan dan membina

kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia. Negara Indonesia

menjadi anggota IECEE sejak tanggal 15 Februari 2007. Dalam pelaksanaan

keanggotaan IECEE BSN membentuk sekretariat untuk penanganan Member Body

IECEE dengan tujuan mendorong adanya Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)

dalam hal ini adalah National Certification Body (NCB) dan CB Testing Laboratory

(CBTL) untuk skema penilaian IECEE CB-Scheme

Pemanfaatan Keanggotaan Indonesia pada IECEE. Negara/Member di setiap

negara yang tergabung dalam organisasi IECEE terdiri atas:

- Member Body (MB),

- National Certification Body (NCB), dan

- Certification Body of Testing Laboratory (CBTL).

Member Body merupakan organisasi/Lembaga yang terkait dengan standardisasi.

NCB merupakan organisasi yang terkait dengan lembaga sertifikasi produk,

sedangkan CBTL merupakan organisasi yang terkait dengan laboratorium penguji

bidang elektronik dan kelistrikan. Jika Member Body statusnya dibekukan oleh IECEE

maka kegiatan sertifikasi dan pengujian yang dilakukan oleh NCB dan CBTL yang

berada dalam tanggung jawab member Body tersebut akan dibekukan (suspended)

hingga IECEE menonaktifkan status suspended tersebut.

Dalam periode 2009-2019, Indonesia sudah memiliki 2 (dua) NCB dan 3 (tiga) CBTL.

Kedua NCB tersebut sudah menerbitkan sertifikat produk elektronik dan kelistrikan

yang sesuai dengan standar elektronika dan kelistrikan yang diakui di tingkat

internasional (standar IEC). Indonesia juga sudah menempatkan wakilnya menjadi

lead assesor sekaligus menjadi anggota Peer Assessment Committee dalam

organisasi IECEE.


Sejak aktif sebagai anggota Member Body, Indonesia belum pernah mendapat

kesempatan untuk menjadi tuan rumah kegiatan sidang CTL maupun sidang CMC

IECEE. Meskipun Indonesia juga belum pernah menduduki jabatan strategis di

organisasi IECEE, namun Indonesia berpartisipasi aktif dalam diskusi dan pemberian

tanggapan atas draft (circulating documents) yang diterima dari IECEE

Program dan kegiatan pemanfaatan keanggotaan Indonesia pada IECEE yang telah

dilaksanakan hingga Desember 2019 yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan Regulator terkait dengan dukungan keberterimaan

skema penilaian kesesuaian produk IECEE CB-Scheme yang berkaitan erat

dengan AHEEERR (ASEAN Harmonized Electrical & Electronic. Equipment

Regulatory Regime) dan pasar global dalam rapat anggota Kelompok Kerja

Pengelola Penilaian Kesesuaian bidang elektroteknika.

2. Melakukan rapat koordinasi membahas tentang informasi ter-update yang

disampaikan oleh IECEE, dan yang sesuai dengan kondisi di Indonesia akan

difokuskan.

3. Melakukan bedah standar elektronik kelistrikan seperti standar SNI, standar IEC

dengan maksud menyamakan persepsi parameter pengujian produk antar

Lembaga Sertifikasi produk dan Laboratorium Penguji.

4. Mengikuti sidang internasional yang diselenggarakan oleh IECEE (sidang

Certfication Management Committee (CMC) IECEE, sidang Certfication for

Testing Laboratory (CTL) IECEE).

5. Mengirimkan tenaga ahli di bidang elektronika dan kelistrikan Indonesia untuk

mengikuti workshop atau seminar yang diselenggarakan oleh IECEE.

6. Mengadakan pelatihan teknis tentang pemanfaatan skema penilaian kesesuaian

IECEE CB-Scheme dengan mendatangkan tenaga ahli/expert dari IECEE

7. Informasi ter-update dari hasil sidang tersebut akan disampaikan kepada pihak

terkait di Indonesia melalui workshop maupun rapat pembahasan dan Focuss

Group Discuss.

8. Melakukan verifikasi bagi Lembaga Penilaian Kesesuaian (calon NCB dan calon

CBTL) yang akan dilakukan asesmen oleh organisasi IECEE.

Saran dan Kendala

Kendala yang dihadapi BSN selama mengikuti program dan kegiatan IECEE yaitu:

1) Masih terbatas tenaga ahli (expert) bidang elektronika dan kelistrikan di

Indonesia.

2) Teknologi yang digunakan oleh laboratorium penguji di Indonesia masih belum

ter-update baik dari segi software dan hardware. Sementara standar IEC

secara berkesinambungan diperbaharui mengikuti perkembangan zaman.

Saran yang dapat disampaikan yaitu:

1) Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, calon tenaga ahli BSN diharapkan

mengikuti berbagai forum IECEE, sharing knowledge dan pelatihan yang


diselenggarakan oleh IECEE.guna menambah wawasan pengetahuan skema

penilaian kesesuaian (conformity assessment).

2) Pemerintah diharapkan dapat membangun personal penghubung (relation

governmentship) antara pihak pemerintah dengan industri/manufaktur dalam

negeri sehingga pihak industri di dalam negeri tidak melakukan sertifikasi

kepada NCB luar negeri (cukup melakukan sertifikasi dengan NCB di Indonesia

saja) karena semua fasilitas, peralatan dan kompetensi personel di Indonesai

mempunyai kemampuan yang sama dan sebanding dengan kompetensi NCB

dan CBTL yang ada di luar negeri.

Keikutsertaan Indonesia dalam IECEE CB-Scheme dapat menjadi sangat strategis

dengan mengambil peluang pasar global untuk produk elektronika dan kelistrikan di

Indonesia. Namun demikian peran pemerintah dan keaktifan expert dalam berbagai

pertemuan di IECEE perlu ditingkatkan untuk mendukung keberterimaan skema

penilaian kesesuaian produk IECEE CB-Scheme yang berkaitan erat dengan AHEEERR

(ASEAN Harmonized Electrical & Electronic Equipment Regulatory Regime) dan pasar

global. Dengan ditetapkannya standar IEC dan regulasi di setiap Negara ASEAN

dalam AHEEERR diharapkan Pemerintah Indonesia mendukung upaya yang dilakukan

oleh laboratorium penguji, lembaga sertifikasi, badan akreditasi dan badan

standardisasi dan kementerian teknis terkait untuk menguatkan daya saing produk

elektronika dan kelistrikan yang dihasilkan oleh industri dalam negeri di pasar dalam

negeri maupun pasar regional dan internasional.

SASARAN

3

Meningkatkan sistem pemberlakuan standar wajib dan


Tabel III.5



Capaian s.d 2019

(kumulatif)

Target %


5. Persentase jumlah

notifikasi dan

penanganan

enquiry yang

ditanggapi

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 %

Rata-rata capaian Sasaran 100%

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan sistem

pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian terdiri dari 1 (satu) indikator

kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar

100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 3.


Sebagai notification body dan enquiry point BSN memiliki tugas sesuai PP 34 2018

untuk melakukan notifikasi rancangan regulasi teknis kepada anggota WTO melalui

sekretariat komite TBT WTO. Hal ini dilaksanakan untuk memberi kesempatan bagi

negara partner untuk memberikan masukan rancangan tersebut dan memberi waktu

bagi industri dalam mempersiapkan produknya memenuhi persyaratan yang

terdapat dalam rancangan regulasi tersebut. Target yang diettapkan adalah 100%

usulan regulasi teknis dari K/L terkait untuk dilakukan notifikasi. Untuk tahun 2019

regulasi teknis yang dinotifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel III.6

Daftar Rancangan Yang Dinotifikasi Ke Komite TBT Tahun 2019

No. Peraturan Teknis Nomor Notifikasi

1. Permen ESDM No.2 Tahun 2018 tentang

Pemberlakuan Wajib SNI di Bidang Ketenagalistrikan

G/TBT/N/IDN/121

2. Rancangan Permenperin tentang Pemberlakuan SNI

Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan

untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga Secara Wajib

G/TBT/N/IDN/122

3. Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

G/TBT/N/IDN/123

4. Peraturan Badan POM No. 31 Tahun 2018 tentang

Label Pangan Olahan

G/TBT/N/IDN/124

5. Peraturan Badan POM No. 33 Tahun 2018 tentang

Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat

dan Makanan

G/TBT/N/IDN/125

6. Permenperin No. 14 Tahun 2018 tentang

Pemberlakuan SNI Baja Tulangan Beton Secara

Wajib

G/TBT/N/IDN/16/Add.2

7. Permenperin No. 48 Tahun 2018 tentang

Pemberlakuan SNI Keramik Tableware Secara Wajib


8. Permenperin No.12 Tahun 2018 tentang

Pemberlakuan SNI Regulator Tekanan Rendah dan

Regulator Tekanan Tinggi untuk Tabung Baja LPG

Secara Wajib


9. Permenperin No.12 Tahun 2018 tentang

Pemberlakuan SNI Regulator Tekanan Rendah dan

Regulator Tekanan Tinggi untuk Tabung Baja LPG

Secara Wajib


10. Permen KKP No.18 Tahun 2019 tentang Penunjukan

Lembaga Sertifikasi Produk dalam Rangka

Pemberlakuan SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng

dan SNI Sarden dan Makerel dalam Kaleng Secara

Wajib.

Permen KKP No.19 Tahun 2019 tentang Tata Cara

Pemberian Surat Persetujuan Penggunaan Tanda

SNI dalam Kemasan Kaleng dan Tanda SNI Sarden

dan Makerel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib



Penanganan notifikasi regulasi teknis Indonesia yang disampaikan ke sekretariat

komite TBT WTO serta pertanyaan (enquiry) yang telah ditanggapi dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel III.7

Rekapitulasi Penyampaian Notifikasi Regulasi Teknis dan Enquiry

Uraian Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Notifikasi Regulasi

Teknis 12 8 7 3 5

Adendum 8 4 6 6 5

Enquiry 43 47 49 30 67

Gambar III.1

Penanganan Notifikasi Regulasi Teknis dan Enquiry

Pada tahun 2019, BSN telah menotifikasi regulasi teknis beserta addendum ke Komite

TBT yang disampaikan oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Badan

POM, Kementerian Agama dan Kementerian KKP. Regulasi teknis yang disampaikan

berupa rancangan peraturan peraturan yang telah ditetapkan.

Tabel III.8

Notifikasi Rancangan Regulasi Teknis dan Regulasi Teknis ke Sekretariat WTO

Tahun Rancangan regulasi

teknis

Regulasi Teknis Total Notifikasi

2019 2 8 10

2018 3 6 9

2017 4 3 7

12

8

7

3

5

8

4

6

6

5

43

47

49

30

67

0 20 40 60 80

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Penanganan Notifikasi Regulasi Teknis dan Enquiry

Enquiry


2016 1 7 8

2015 3 9 12

Gambar III.2

Notifikasi Rancangan Regulasi Teknis

Selanjutnya pada tahun 2019, BSN telah menanggapi 67 enquiry yang

disampaikan anggota WTO kepada Indonesia. Enquiry yang dianjukan anggota WTO

baik berupa peraturan teknis yang telah dinotifikasikan Indonesia ke sekretariat

komite TBT WTO maupun peraturan domestik yang berlaku di Indonesia. Enquiry yang

disampaikan meliputi update informasi mengenai pemberlakuan SNI Mainan anak,

SNI dibidang ketenagalistrikan, SNI terkait peralatan rumah tangga serta implentasi UU

Jaminan Produk Halal. Pencapaian penanganan notifikasi dan enquiry tercapai 100%

dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dnegan jumlah regulasi teknis yang diajukan

tergantung pada jumlah usulan dari K/L terkait.

Untuk meningkatkan fasilitasi pelaku usaha dalam menunjang ekspor khususnya

dalam pemenuhan terhadap persyaratan ekspor ditetapkan indikator kinerja ini pada

tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2018 ditetapkan 11 dan tercapai 100% realisasinya

rancangan regulasi teknis yang dianalisis dan disampaikan ke pada negara yang

bersangkutan melalui sidang bilateral maupun enquiry point. Pencapaian tahun 2019

juga 100% dengan jumlah dokumen yang dianalisis adalah 13 dan disampaikan

dalam sidang TBT WTO pada bulan Maret, Juni dan November 2020 sebagai posisi

Indonesia.


Tabel III.9

Daftar rancangan regulasi yang dianalisis Tahun 2019

No. Negara Rancangan Regulasi

1. Taiwan Labelling Requirements for Cosmetic Packaging

2. China Regulation draft on cosmetic

3. Korea regulation on formaldehyde emission in woods product

4. India Steels

5. New zealand country of origin labelling

6. USA

Formaldehyde Emission Control for Certain Wood Products

7. EU regulation on trans fat

8. Vietnam

Quality inspection of technical safety and environmental

protection

9. EU Information Related Limit of 3-MCPD in Vegetable Oils

10. Japan Standar mikro simplisia

11. Malaysia Guideline for Approval of Electrical Equipment (Electricity

Regulation 1994) Information Booklet 2018 Edition

(GP/ST/No.14/2017)

12. SAU Added sugar Upper limit in some food products

13. Argentina Cell and Batteries

Pada Tahun 2019, dalam rangkaian Sidang TBT WTO, BSN juga menyampaikan

materi pada agenda Thematic session untuk Sidang TBT WTO Bulan Maret mengenai

Indonesia experience on establishment of national committee for internal

coordination on TBT dan pada Sidang di Bulan November mengenai Indonesia

experience on the use of Accreditation as a basis for conformity assessment

acceptance. Informasi persentasi dapat diakses melalui media TBT WTO di laman

website https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/thematicsession5319_e.htm dan

https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/thematic_session_cap_121119_e.htm.

Gambar III.3 Keterlibatan BSN dalam Agenda

Thematic Session Sidang TBT WTO Tahun 2019

https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/thematicsession5319_e.htm

https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/thematic_session_cap_121119_e.htm


Untuk menunjang peningkatan akses pasar khususnya terkait regulasi negara tujuan

dan mempermudah bagi para pemangku kepentingan untuk memenuhi regulasi

terkait, Subdirektorat Sistem Pemberlakuan Standar Wajib dan Penilaian Kesesuaian

telah melakukan analisisa regulasi teknis Negara lain yang dinotifikasikan ke forum TBT

WTO. Analisa nilai perdagangan yang terkait dengan Indonesia dibuat dalam weekly

news dan dipublikasikan melalui media informasi BSN yang dapat diakses melalui

laman website https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10796/regulasi-teknis-tbt-

wto-periode-7-14-des-2019.

Gambar III.4 Analisa Regulasi Teknis Negara TBT WTO

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran 3 (tiga) Meningkatkan sistem

pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian, telah dicapai beberapa

capaian lainnya diantaranya :

1. Rancangan peraturan tata cara pemberlakuan standar wajib dan penilaian

kesesuaian

Dalam memastikan pemenuhan terhadap perjanjian internasional terkait

dengan TBT WTO terkait dengan regulasi teknis, standar dan penilaian

kesesuaian khususnya tentang pelaksanaan kajian analisis dampak regulasi

teknis dan pemenuhan prinsip transparansi maka diperlukan penyempurnaan

pedoman pemberlakuan SNI secara wajib. Dalam penyusunan peraturan ini

dilakukan simplifikasi dua peraturan yang digabungkan dalam satu peraturan

BSN yaitu Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011

tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara Wajib (Berita

https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10796/regulasi-teknis-tbt-wto-periode-7-14-des-2019

https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10796/regulasi-teknis-tbt-wto-periode-7-14-des-2019


Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105); dan Peraturan Kepala

Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman

Standardisasi Nasional tentang Notifikasi dan Penyelisikan Dalam Kerangka

Pelaksanaan Agreement on Technical Barriers to Trade – World Trade

Organizations (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 409)

dengan judul draft PBSN tentang ”Pedoman Pemberlakuan Regulasi Teknis

Berbasis Standar Dan Penilaian Kesesuaian”. Pedoman ini secara garis besar

mencakup :

1) Pedoman pemberlakuan regulasi teknis berbasis SNI yang terdiri atas:

a. identifikasi kebutuhan Regulasi Teknis;

b. analisis dampak Regulasi Teknis;

c. Program Nasional Regulasi Teknis;

d. penyusunan Regulasi Teknis;

e. penetapan Regulasi Teknis; dan

f. tinjauan Regulasi Teknis.

2) Pelaksanaan kewajiban internasional yang terdiri atas:

a. notifikasi Regulasi Teknis atau rancangan Regulasi Teknis; dan

b. pemantauan kebijakan dan peraturan negara lain terkait

pemberlakuan standar, persyaratan lain, dan skema penilaian

kesesuaian yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional;

Rancangan pedoman tersebut telah disampaikan kepada Biro SDMOH untuk

diperoses lebih lanjut ke harmonisasi dan penetapan oleh Ka BSN. Sebelumnya

akan dilakukan audiensi dengan Biro Hukum Kementerian Prindustrian sebagai

persiapan Harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

2. Rancangan regulasi teknis yang memenuhi Pedoman GRP termasuk analisis

dampak regulasi (Regulatory Impact Assessment/RIA)

Penetapan indikator pemenuhan regulasi teknis terhadap GRP menjadi hal

yang sangat penting untuk memastikan regulasi teknis sesuai dengan

ketentuan dan dapat mencapai tujuan dari pemberlakuan yaitu peningkatan

daya saing dan perlindungan konsumen terhadap produk yang tidak

memenuhi standar.

Pengusulan SNI yang akan diberlakukan secara wajib dalam Program Nasional

Regulasi Teknis (PNRT) oleh Kementerian/Lembaga terkait telah disertai dengan

kelengkapan dokumen analisis dampak regulasi teknis diantaranya untuk 28

SNI yang akan diberlakukan secara wajib dari 46 SNI (PNRT 2019-2020) yang

terdiri dari usulan dari Direktorat Industri Logam, Direktorat Industri Tekstil, Kulit

dan Alas Kaki, Kementerian Perindustrian dan Direktorat Teknik dan Lingkungan

Ketenagalistrikan, serta Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan,

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Adapun terdapat usulan SNI

lain yang akan diberlakukan secara wajib namun belum masuk dalam PNRT

2019-2020 adalah SNI 8421:2017 Bahan isolasi panas, penyerap suara dan

tahan api dari mineral wool, yang telah disertai dengan dokumen RIA dari

Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam.


Keseluruhan dokumen RIA tersebut dilakukan verifikasi terhadap pemenuhan

aspek GRP, RIA dan kesesuaian dengan PSN 301 Tahun 2011.

Dari regulasi teknis yang diajukan dalam PNRT 2019/2020 tersebut telah

dilakukan notifikasi ke WTO oleh BSN khususnya terkait dengan pemberlakuan

wajib SNI fotovoltaik dan home appliances yang telah memenuhi GRP. Oleh

karenanya sampai dengan masa tanggapan dari kedua notifikasi tersebut

tidak ada pertanyaan dari anggota WTO lainnya.

Tabel III.10

Daftar Notifikasi Rancangan Peraturan Pemberlakuan

SNI secara wajib Tahun 2019

No No dan Judul SNI Kementerian

Pengusul

Keterangan

1. SNI IEC 60335-2-14-2011, Peralatan listrik

rumah tangga dan peralatan listrik

serupa - Keselamatan - Bagian 2-14:

Persyaratan khusus untuk peralatan

dapur (IEC 60335-2-14 Edition 5.2 2008-

09, IDT)

Kementerian

Perindustrian

Telah Notifikasi ke

TBT/WTO

(G/TBT/N/IDN/122)

dengan periode

tanggapan dari

anggota WTO

hingga 26 Agustus

2019 2. SNI IEC 60335-2-15:2011, Peralatan listrik

rumah tangga dan peralatan listrik

serupa - Keselamatan - Bagian 2-15:

Persyaratan khusus untuk peralatan

pemanas cairan (IEC 60335-2-15 Edition

5.2 2008-09, IDT)

3. SNI IEC 61215-1:2016, Modul fotovoltaik

(FV) terrestrial – Kualifikasi desain dan

pengesahan jenis – Bagian 1:

Persyaratan uji (IEC 61215-1:2016, IDT)

Kementerian

Energi dan

Sumber Daya

Mineral

Proses Notifikasi ke

TBT/WTO

(G/TBT/N/IDN/126)

dengan periode

tanggapan dari

anggota WTO

mulai 7 Januari

2020 hingga 7

Maret 2020

4. SNI IEC 61215-1-1:2016, Modul

fotovoltaik (FV) terestrial– Kualifikasi

desain dan pengesahan jenis – Bagian

1-1: Persyaratan khusus untuk pengujian

modul fotovoltaik (FV) silikon kristalin

(IEC 61215-1-1:2016, IDT)

5. SNI IEC 61215-2:2016, Modul fotovoltaik

(FV) terestrial - Kualifikasi desain dan

pengesahan jenis - Bagian 2: Prosedur

uji (IEC 61215-2:2016, IDT)

3. Pemenuhan pembahasan regulasi teknis yang difasilitasi

Pada prinsipnya SNI yang ditetapkan BSN bersifat sukarela untuk diterapkan

oleh pemangku kepentingan. Dalam hal SNI berkaitan dengan kepentingan

keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi

lingkungan hidup, dan atau pertimbangan (sosio-tekno-ekonomis, religi),

instansi teknis dapat menerapkan sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis

dan/atau parameter dalam SNI menjadi regulasi teknis.

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/150997?FromAllNotifications=True



Dalam penyusunan regulasi teknis berbasis SNI tersebut, BSN telah

melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis untuk memfasilitasi

penyusunan sistem untuk penerapan SNI secara wajib tersebut, yaitu pada

saat penyusunan Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT), penyusunan draft

regulasi teknis, persiapan notifikasi ke TBT-WTO, maupun menyusunan petunjuk

teknis penerapan peraturan pemberlakuan SNI secara wajib tersebut.

Tahun 2019 ini telah difasilitasi seluruh pembahasan regulasi teknis (100%)

dengan 16 SNI dalam PNRT 2019-2020 yang telah dilakukan pembahasan

regulasi teknisnya.

Pada tahun 2019 telah ditetapkan PNRT 2019-2020 yang berisi rencana

pemberlakuan 46 SNI secara wajib dengan perkembangannya selama tahun

2019 sebagaimana diuraikan pada Lampiran 5. Daftar detail PNRT dapat

diakses melalui sistem informasi BSN pada laman

https://bsn.go.id/main/bsn/isi_bsn/20065/program-nasional-regulasi-teknis.

Selama tahun 2019, BSN berpartisipasi aktif dalam penyusunan rancangan

regulasi teknis dan petunjuk teknis pelaksanaan pemberlakuan SNI secara

wajib oleh regulator. Selain itu terlibat dalam pembahasan dan sosialisasi

penerapan SNI secara wajib yang dilaksanakan oleh Regulator. Daftar SNI

yang dibahas, yaitu:

1. SNI tentang Gula Kristal Mentah, Gula Kristal Putih dan Gula Kristal Rafinasi

2. SNI tentang Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami Dan Air Minum

Embun;

3. SNI tentang Minyak Goreng Sawit;

4. SNI tentang Labelisasi hemat energi dan SKEM untuk produk LED;

5. SNI tentang Tuna dalam kemasan kaleng, dan sarden dan makarel dalam

kemasan kaleng;

6. SNI tentang Kertas dan karton untuk kemasan pangan;

7. SNI tentang Pompa air sentrifugal untuk irigasi;

8. SNI tentang Sodium tripolifosfat (STPP);

9. SNI tentang Baja batangan untuk keperluan umum (BjKU) dan Baja

Tulangan Beton;

10. SNI tentang Biskuit;

11. SNI tentang Garam Konsumsi Beryodium;

12. SNI tentang Tepung Terigu;

13. SNI tentang Usaha spa;

14. SNI tentang Pelumas non otomotif;

15. SNI tentang sprayer gendong;

16. SNI tentang Amplas;

https://bsn.go.id/main/bsn/isi_bsn/20065/program-nasional-regulasi-teknis


17. SNI tentang bahan isolasi panas, penyerap suara, dan tahan api dari

mineral wool;

18. SNI tentang pemanas cairan, dan perlatan dapur;

19. SNI tentang Modul fotovoltaik (FV);

20. SNI tentang Alsintan;

21. SNI tentang Produk Tekstil;

22. SNI tentang Pelek Kendaraan Bermotor;

23. SNI tentang Baja Profil;

24. SNI tentang Tali Kawat Baja;

25. SNI tentang Produk Ketenagalistrikan;

26. SNI tentang Bahan Gesek Kampas Rem;

27. SNI tentang Asam sulfat pekat teknis dan pupuk anorganik;

28. SNI tentang Baja tahan karat (stainless steel) canai dingin bentuk lembaran

dan gulungan (Bj TK D) ;

29. SNI tentang Baja Lembaran (BJLAS, BJLAS warna dan BJLAM warna);

30. SNI tentang Baterai Primer;

31. SNI tentang Mainan Anak;

32. SNI tentang Baja lembaran lapis seng (Bj LS);

33. SNI tentang Baja lembaran lapis seng warna (Bj LS Warna);

34. SNI tentang Profil Rangka Baja;

35. SNI tentang Bus barr tembaga;

36. SNI terkait Usaha pariwisata;

37. SNI tentang Meter Air Minum;

38. SNI tentang Bibit ayam (DoC).

Adapun terkait Informasi daftar SNI secara wajib yang termutakhir telah

dilakukan publikasi melalui sistem informasi BSN yang dapat diakses melalui

https://bsn.go.id/main/bsn/isi_bsn/20054/regulasi-teknis-sni-yang-diwajibkan.

Informasi tersebut memuat detail jenis produk, nomor dan judul SNI, peraturan

pemberlakuan dan Kementerian yang memberlakukannya. Rekapitulasi SNI

wajib sampai dengan Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel III.11

Rekapitulasi SNI yang diberlakukan secara wajib

No Instansi Teknis

Jumlah SNI

yang telah

diregulasi

Jumlah SNI yang

dinotifikasikan

ke WTO

1 Kementerian Perindustrian 114 107

2 Kementerian Kelautan dan Perikanan 2 2

https://bsn.go.id/main/bsn/isi_bsn/20054/regulasi-teknis-sni-yang-diwajibkan


No Instansi Teknis

Jumlah SNI

yang telah

diregulasi

Jumlah SNI yang

dinotifikasikan

ke WTO

3 Kementerian Energi & Sumber Daya

Mineral

26 22

4 Kementerian Pertanian 3 3

5 Kementerian Perhubungan 14 0

6 Kementerian Pekerjaan Umum 46 0

Jumlah Total 205 134

SASARAN

4

Meningkatkan pengendalian penerapan standar dan


Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan

pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian terdiri dari 1 (satu)

indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian

sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 4.

Tabel III.10



Capaian s.d 2019

(kumulatif)

Target %


6. Persentase produk

bertanda SNI yang

sesuai dengan

persyaratan SNI

% 5 Jenis

produk

5 Jenis

produk

10 Jenis

Produk

66,28 70 % 70 % 100% 70% 100%


Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014

tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, BSN melakukan uji petik kesesuaian

untuk memastikan efektivitas penerapan SNI. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut,

BSN berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. Hasil

uji petik kesesuaian terhadap SNI disampaikan kepada KAN, instansi pembina, dan

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab

melakukan pengawasan pasar sebagai masukan untuk tindak lanjut yang diperlukan.

Dari pengamatan terhadap penggunaan Tanda SNI, pencantuman Tanda SNI pada

barang yang beredar di pasar dapat digolongkan menjadi 3 kelompok:

1. Pencantuman Tanda SNI pada produk oleh pelaku usaha berdasarkan sublisensi

yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah diakreditasi oleh

Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai dengan ruang lingkup akreditasinya.


2. Pencantuman Tanda SNI pada produk oleh pelaku usaha berdasarkan sublisensi

yang diberikan oleh LSPro yang ditunjuk oleh regulator, dengan kondisi:

a. LSPro telah diakreditasi oleh KAN untuk ruang lingkup produk tersebut; atau

b. LSPro belum diakreditasi oleh KAN untuk ruang lingkup produk tersebut

3. Pencantuman Tanda SNI pada produk dilakukan langsung oleh pelaku usaha

tanpa sublisensi dari LSPro.

Berdasarkan hasil pengamatan di atas, kelompok 1 dan 2a merupakan cara yang

lebih dapat menjaga integritas Tanda SNI, karena kompetensi LSPro dapat dijamin.

Kelompok 2b dan 3 adalah cara yang kurang memberi jaminan integritas Tanda SNI

karena tidak didasarkan pada hasil penilaian kesesuaian dari LSPro yang kompeten.

Untuk melihat efektivitas penerapan SNI pada barang yang beredar di pasar, maka

dilakukan kegiatan uji petik. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2019, BSN

berkoordinasi dan bekerja sama dengan kementerian/lembaga pemerintah

nonkementerian terkait, melakukan kegiatan uji petik di beberapa kota di Indonesia.

Pelaksanaan koordinasi kegiatan uji petik 2019 pada tanggal 30 Januari 2019 yang

dihadiri oleh wakil dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian,

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengawas Obat dan

Makanan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan Badan Standardisasi

Nasional berhasil menyepakati program Kegiatan Uji Petik Tahun 2019, yang antara

lain menetapkan lokasi uji petik di 16 kota dan menetapkan 7 kelompok produk yang

akan disampling.

Pada bulan Februari 2019, dilaksanakan kegiatan penyusunan panduan

pelaksanaan kegiatan uji petik tahun 2019 yang berisi acuan dalam pelaksanaan

kegiatan sehingga setiap pelaksana uji petik memiliki persamaan persepsi, baik

dalam monitoring produk beredar, teknik pengambilan sampel, jenis sampel yang

diambil, pengemasan dan pengiriman sampel.

Tahun 2019 telah disusun 1 (satu) panduan panduan monitoring dan uji petik

penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang disususn mencakup:

1) Produk yang SNI-nya telah diberlakukan wajib, yaitu: helm pengendara

kendaraan bermotor roda dua, kipas angin, regulator tekanan rendah untuk

tabung baja LPG dan garam konsumsi beryodium.

2) Produk yang SNI-nya diterapkan secara sukarela dan telah mendapatkan

sertifikat/Tanda SNI atau mencantumkan tanda SNI pada produk, yaitu: penanak

nasi, kertas tisu muka dan sarden dan makerel dalam kemasan kaleng.

Selanjutnya panduan ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan uji petik di

lokasi yang telah ditetapkan.


Untuk menyamakan pemahaman dan persepsi seluruh personel/tim terhadap

pelaksanaan uji petik, maka dilakukan pembekalan pelaksanaan uji petik untuk

menginformasikan mengenai panduan pelaksanaan yang telah disusun serta

persiapan pelaksanaan lainnya.

Pengambilan sampel dilakukan oleh Tim Uji Petik yang beranggotakan wakil dari

Badan Standardisasi Nasional dan K/L. Tim tersebut memiliki tugas untuk melakukan

kegiatan monitoring produk beredar di pasar dan pengambilan sampel untuk diuji

kesesuaiannya dengan persyaratan SNI.

Produk yang disampling, yaitu:

1) Produk yang SNI-nya telah diberlakukan wajib, yaitu: helm pengendara

kendaraan bermotor roda dua, kipas angin, regulator tekanan rendah untuk

tabung baja LPG dan garam konsumsi beryodium.

2) Produk yang SNI-nya diterapkan secara sukarela dan telah mendapatkan

sertifikat/Tanda SNI atau mencantumkan tanda SNI pada produk, yaitu: penanak

nasi, kertas tisu muka dan sarden dan makerel dalam kemasan kaleng.

Kegiatan monitoring produk dan pengambilan sampel produk dilaksanakan pada

bulan Maret hingga Mei 2019 di 16 kota dan 6 kabupaten di Indonesia, yaitu kota

Jakarta Utara, kota Jakarta Timur, kota Jakarta Pusat, kota Jakarta Barat, kota Jakarta

Selatan, kota Tangerang Selatan, kota Tangerang, kota Depok, kota Bogor, kota

Semarang, kota Yogyakarta, kabupaten Sleman, kabupaten Bantul, kota Surabaya,

kabupaten Sidoarjo, kabupaten Pelalawan, kabupaten Siak, kota Pekanbaru,

kabupaten Ogan Ilir, kota Palembang, kota Palangkaraya, dan kota Makassar.

Dengan demikian, target jumlah Jumlah rancangan panduan monitoring dan uji petik

penerapan standar dan penilaian kesesuaian dapat dicapai 100%, sama dengan

capaian tahun 2015-2017.

Hasil monitoring dan uji petik tersebut telah menghasilkan beberapa

rekomendasai bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan

kebijakan, sehingga diharapkan dapat memperkuat kapasitas dan kualitas

penerapan standar, yang pada akhirnya akan berdampak kepada semakin

bertambahnya pelaku usaha yang menerapkan SNI dan terciptanya perlindungan

terhadap kesehatan, keselamatan kerjda, dan lingkungan hidup bagi masyarakat.


SASARAN 5 Meningkatkan pemenuhan kewajiban internasional bidang

standar dan penilaian kesesuaian

Tabel III.11


Indikator Kinerja

Satua

n Realisasi

Capaian 2019

Capaian s.d

2019

(kumulatif)

Targ

et

%

capa

ian 2015 2016 2017 2018

Target Realiasi % *)

7. Meningkatkan

pemenuhan

kewajiban

internasional

bidang standard

an penilaian

kesesuaian

…. …. …. …. …. 5

FTA/CEPA/

PTA yang

ada chapter

TBT

5

FTA/CEPA/

PTA yang

ada

chapter

TBT

100% 100 100%

8. Persentase

kepentingan

Indonesia di

bidang SPK yang

diperjuangkan di

forum bilateral,

regional, dan

multilateral

…. …. …. …. …. 100% 100% 100% 100% 100%

Rata-rata capaian Sasaran 100

%

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan

pemenuhan kewajiban internasional bidang standard an penilaian kesesuaian terdiri

dari 2 (dua) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata

capaian sebesar 100%.

Pencapaian Indikator pertama yaitu jumlah keberterimaan sistem spk di forum

bilateral, regional dan intenasional adalah sebagai berikut:

Tahun 2019 beberapa inisiasi atau perundingan Internasional yang dibahas bersama

stakeholder antara lain:

a. Forum Perundingan Bilateral

1. Indonesia-Turkey CEPA

2. Indonesia-EU CEPA

3. Indonesia-Bangladesh PTA

4. Indonesia-Australia CEPA

5. Indonesia-Korea CEPA

6. IETO-TETO - Taiwan


7. Indonesia-Mozambique FTA

8. Indonesia- Mauritius FTA

9. Indonesia-Morocco FTA

b. Forum Perundingan Regional:

1. ACCSQ

2. ASEAN-Japan CEP

3. ASEAN-India FTA

4. ASEAN-China FTA

5. ASEAN-Australia-New Zealand FTA

6. ASEAN-Korea FTA

7. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)

8. ASEAN-EU FTA

9. ASEAN-Canada FTA

10. ASEAN-Hongkong FTA

c. Forum Perundingan Multilateral

1. WTO Trade Policy Review (TPR)

2. Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan (Trade Facilitation Agreement/TFA)

3. UNFSS (United Nations Forum on Sustainability Standards)

Indikator kedua Persentase kepentingan Indonesia di bidang SPK yang diperjuangkan

di forum bilateral, regional, dan multilateral , dilihat dari jumlah perundingan di bidang

STRACAP yang disepakati di forum internasional untuk memfasilitasi perdagangan

Posisi Indonesia dibidang SPK di Forum Kerjasama Bilateral, Regional dan Multilateral

yang sudah 100% disepakati dalam bentuk FTA/PTA/CEPA adalah:

1. Indonesia – Chile CEPA

2. Indonesia – Australia CEPA

3. Indonesia – European Free Trade Association (IEFTA CEPA)

4. ASEAN – China FTA

5. ASEAN – Australia New Zealand (AANZFTA)

6. ASEAN – Hongkong FTA

Meskipun sudah disepakati, beberapa teks perundingan tersebut masih harus melalui

tahap final antara lain legal scrubing hingga ratifikasi. Sehingga masih diperlukan

kontribusi BSN dalam mengawal proses ratifikasi menjadi peraturan nasional, yang

pada akhirnya perjanjian-perjanjian tersebut dapat di implementasikan. Bentuk

implementasi dari perjanjian tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab BSN


namun juga menjadi tugas kementerian dan lembaga lainnya. Oleh karena itu Sub

Direktorat Pemenuhan Kewajiban Internasional, membuka forum diskusi pada daerah

yang memiliki potensi pasar yang besar agar pemanfaatan kesepakatan

internasional dapat berjalan secara efektif.

Jumlah evaluasi pada setiap perundingan perdagangan internasional di bidang

STRACAP yang telah disepakati

Perundingan perdagangan internasional bidag STRACAP yang telah diratifikasi

menjadi regulasi pemerintah yang dapat diimplementasikan di tingkat nasional. BSN

sebagai focal point kesepakatan perdagangan di bidang STRACAP/TBT pada tahun

2019, melakukan evaluasi penerapan terhadap chapter STRACAP/TBT pada:

a. Chapter STRACAP pada kesepakatan ASEAN-China FTA

b. Chapter STRACAP pada kesepakatan ASEAN-Australia-New Zealand FTA

c. Chapter TBT pada kesepakatan Indonesia-Chilie CEPA

SASARAN

6 Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan kinerja

pengelolaan anggaran terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk

indikator kinerja tersebut sebesar 100%.

Tabel III.12



Capaian s.d 2019

(kumulatif)

Target %


9. Persentase realisasi

anggaran Direktorat

Sistem Penerapan

Standar dan

Penilaian

Kesesuaian

…. …. …. …. ....... ≥97 % 99,8 % 100% ≥97 % 99,8 %



III.2 Penyelesaian Permasalahan Penerapan Standar

Permasalahan dalam penerapan standar, baik berupa pertanyaan atau keluhan,

dapat disampaikan oleh pemangku kepentingan, termasuk para pelaku usaha,

pihak kepolisian , PPNS dalam hal pengawasan kepada BSN secara langsung atau

melalui media elektronik seperti electronic mail (e-mail), telepon, sms, fax, dan

whatsapp. Kegiatan ini diselenggarakan melalui kajian terhadap data dan informasi

atas keluhan atau pengaduan yang diterima dengan berdasarkan pada peraturan

perundang-undangan, SNI, dan literatur lainnya yang relevan, serta koordinasi

dengan Unit Kerja atau pihak terkait untuk menyusun rekomendasi penyelesaian

permasalahan penerapan standar (apabila diperlukan). Hasil analisis disampaikan

kepada pihak terkait

Selama tahun 2019 ini, telah diterima 30 aduan dan 100% telah ditangani, yang

dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

1. permintaan informasi mengenai ketersediaan standar, keterangan status

pemberlakuan standar, cara menerapkan SNI, atau penjelasan terkait

isi/substansi standar;

2. permohonan BAP (Berita Acara Pmeriksaan) sebagai saksi ahli

3. permintaan informasi/klarifikasi lainnya.

Daftar penanganan permasalahan penerapan standar di tahun 2019 teruraikan

dalam Tabel di Lampiran VI.

III.3 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01-0/2019 tanggal 5 Desember 2018, pagu

anggaran TA 2019 Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

adalah sebesar Rp 4.667.628.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.660.243.169

atau 99,8%.

Pagu dan realisasi anggaran Direktorat Sistem Penerapan Standar dan

Penilaian Kesesuaian TA 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.15

Pagu dan Realisasi Anggaran

Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian TA. 2019

Dalam rupiah

Kode Kegiatan/Output/Komponen 2019

% Pagu Realisasi

3561 Peningkatan Penerapan Standar 4.667.628.000 4.660.243.169 99,8%

3561.001 Skema Penerapan Standar 2.406.600.000 2.404.808.478 99,9%

3561.003 Regulasi yang Diharmonisasikan

berdasarkan Standardisasi dan


2.261.028.000 2.255.434.691 99,8%

Jumlah 4.667.628.000 4.660.243.169 99,8%


L

BAB IV PENUTUP

aporan Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian

Kesesuaian Tahun 2019 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian

kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun

2019 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Direktorat

Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Direktorat Sistem Penerapan

Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2019, seluruh kinerja kegiatan telah

terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada

tahun 2019 dengan tingkat capaian rata-rata sebesar 100%. Pencapaian terhadap

sasaran strategis tersebut menunjukkan bahwa Direktorat Sistem Penerapan Standar

dan Penilaian Kesesuaian telah memberikan kontribusi dalam melaksanakan

pengembangan dan pembinaan standardisasi di Indonesia sesuai amanah yang

diberikan. Dan melalui kegiatan ini diharapkan tercipta peningkatan pemanfaatan

kebijakan dan skema penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan;

peningkatan jumlah penerapan SNI oleh organisasi secara konsisten; serta

peningkatan penerapan SNI.

Laporan Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Tahun 2019 ini diharapkan dapat memenuhi akuntabilitas dan sekaligus menjadi

sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Direktorat

Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian di masa mendatang melalui

pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih optimal.


LAMPIRAN I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian


LAMPIRAN II

Skema Penerapan SNI Sukarela Tahun 2019

No. Judul Skema Sertifikasi Jumlah SNI

SNI

1 Pupuk Kalium Sulfat 1 1 SNI 2809:2014; Pupuk Kalium Sulfat

2 Bahan Baku Pakan 9 1 SNI SNI 7856:2017, Bungkil inti sawit - Bahan baku pakan ternak

2 SNI 2904:2014, Bungkil kelapa – Bahan baku pakan ternak

3 SNI 7992:2014, Tepung hasil ikutan unggas (Poultry by product meal)- Bahan baku pakan ternak

4 SNI 7992:2014, Hasil ikutan pengolahan biji gandum (Wheat pollard)- bahan pakan

5 SNI 7993:2014, Tepung bulu unggas (Poultry feather meal)-Bahan baku pakan ternak

6 SNI 7994:2014, Tepung daging & tulang (Meat bone meal)-Bahan baku pakan ternak

7 SNI 4483:2013, Jagung-Bahan baku pakan ternak

8 SNI 4227:2013, Bungkil kedelai-Bahan baku pakan ternak

9 SNI 3178:2013, Dedak padi-Bahan baku pakan ternak

3 Pakan Ternak 41 1 SNI 8507:2018, Pakan itik pedaging starter

2 SNI 8508:2018, Pakan itik pedaging penggemukan

3 SNI 8509:2018, Pakan kelinci pertumbuhan atau muda

4 SNI 8510:2018, Pakan kelinci pemeliharaan atau dewasa

5 SNI 8511:2018, Pakan kelinci bunting dan menyusui

6 SNI 8512:2018, Pakan burung berkicau, Pakan burung berkicau

7 SNI 3908:2017, Pakan meri petelur (laying duck starter)

8 SNI 3909:2017, Pakan itik petelur dara (laying duck grower)

9 SNI 3910:2017, Pakan itik petelur masa produksi (duck layer)

10 SNI 8290.1:2016, Pakan ayam ras petelur - Bagian 1: Sebelum masa awal (layer pre starter)



SNI

11 SNI 8290.2:2016,Pakan ayam ras petelur - Bagian 2: Masa awal (layer starter)

12 SNI 8290.3:2016, Pakan ayam ras petelur - Bagian 3: Dara (layer grower)

13 SNI 8290.4:2016, Pakan ayam ras petelur - Bagian 4: Sebelum produksi (pre layer)

14 SNI 8290.5:2016, Pakan ayam ras petelur - Bagian 5: Masa produksi (layer)

15 SNI 8290.6:2016 Pakan ayam ras petelur - Bagian 6: Setelah puncak produksi (layer post peak)

16 SNI 8173.1:2015, Pakan ayam ras pedaging (broiler) - Bagian 1 : Sebelum masa awal (pre starter)

17 SNI 8173.2:2015, Pakan ayam ras pedaging (broiler) - Bagian 2 : Masa awal (starter)

18 SNI 8173.3:2015, Pakan ayam ras pedaging (broiler) - Bagian 3 : Masa akhir (finisher)

19 SNI 7783.1:2013, Pakan ayam buras - Bagian 1 : Starter

20 SNI 7783.2:2013, Pakan ayam buras - Bagian 2 : Grower

21 SNI 7783.3:2013, Pakan ayam buras - Bagian 3 : Layer

22 SNI 7652.1:2011, Pakan bibit induk (Parent stock) ayam ras tipe pedaging-Bagian 1 : Starter 1

23 SNI 7652.2:2011, Pakan bibit induk (Parent stock) ayam ras tipe pedaging-Bagian 2 : Starter 2

24 SNI 7652.3:2011, Pakan bibit induk (Parent stock) ayam ras tipe pedaging-Bagian 3 : Grower

25 SNI 7652.4:2011, Pakan bibit induk (Parent stock) ayam ras tipe pedaging-Bagian 4 : Pre layer

26 SNI 7652.5:2011, Pakan bibit induk (Parent stock) ayam ras tipe pedaging-Bagian 5 : Layer

27 SNI 7652.6:2011,Pakan bibit induk (Parent stock) ayam ras tipe pedaging-Bagian 6 : Jantan

28 SNI 7700.1:2011,Pakan bibit induk (parent stock) ayam ras tipe petelur – Bagian 1: Starter



SNI

29 SNI 7700.2:2011, Pakan bibit induk (parent stock) ayam ras tipe petelur – Bagian 2: Grower

30 SNI 7700.3:2011,Pakan bibit induk (parent stock) ayam ras tipe petelur – Bagian 3: Pullet

31 SNI 7700.4:2011, Pakan bibit induk (parent stock) ayam ras tipe petelur – Bagian 4: Pre layer

32 SNI 7700.5:2011, Pakan bibit induk (parent stock) ayam ras tipe petelur – Bagian 5: Layer

33 SNI 7700.6:2011, Pakan bibit induk (parent stock) ayam ras tipe petelur – Bagian 6: Jantan

34 SNI 3148 -1:2017, Pakan konsentrat – Bagian 1 : Sapi perah

35 SNI 3148 .2:2017, Pakan konsentrat – Bagian 2 : Sapi potong

36 SNI 3148.3:2016, Pakan konsentrat - Bagian 3 : Ayam ras petelur masa produksi (Layer concentrate)

37 SNI 3148.4:2016, Pakan konsentrat - Bagian 4 : Ayam ras petelur dara (Layer grower concentrate)

38 SNI 3148.5:2016, Pakan konsentrat - Bagian 5 : Ayam ras pedaging (Broiler concentrate)

39 SNI 7780.1:2013, Pakan konsentrat babi - Bagian 1 : Anak babi sapihan, pembesaran, dan penggemukan

40 SNI 7780.2:2013, Pakan konsentrat babi - Bagian 2 :Induk

41 SNI 7782:2013, Pakan konsentrat itik petelur

4 Bibit Ternak 34 1 SNI 7651.1:2011, Bibit sapi potong - Bagian 1: Brahman Indonesia

2 SNI 7651.2:2013, Bibit sapi potong - Bagian 2: Madura

3 SNI 7651.3:2013, Bibit sapi potong - Bagian 3 : Aceh

4 SNI 7651.4:2017, Bibit sapi potong - Bagian 4 : Bali

5 SNI 7651.5:2015, Bibit sapi potong - Bagian 5: Peranakan ongole

6 SNI 7651.6:2015, Bibit sapi potong - Bagian 6: Pesisir

7 SNI 7651.7:2016, Bibit sapi potong - Bagian 7 : Sumba ongole

8 SNI 7855.1:2013, Bibit babi - Bagian 1 :



SNI

Landrace

9 SNI 7855.2:2013, Bibit babi - Bagian 2 : Yorkshire

10 SNI 7855.3:2013, Bibit babi - Bagian 3 : Duroc

11 SNI 7855.4:2013, Bibit babi - Bagian 4 : Hampshire

12 SNI 7532.1:2015, Bibit Domba - Bagian 1 : Garut

13 SNI 7532.2:2015, Bibit domba – Bagian 2: Sapudi

14 SNI 2735:2014, Bibit sapi perah holstein Indonesia

15 SNI 7352.1:2015, Bibit kambing - Bagian 1 : Peranakan Etawah

16 SNI 7352.2:2018, Bibit kambing- Bagian 2: Kacang

17 SNI 7352.3:2018, Bibit kambing – Bagian 3: Senduro

18 SNI 7353.1:2013, Bibit induk (parent stock) umur sehari/kuri (day old chick) - Bagian 1: Ayam ras tipe pedaging

19 SNI 7353.2:2013, Bibit induk (parent stock) umur sehari/kuri (day old chick) - Bagian 2: Ayam ras tipe petelur

20 SNI 7556:2009, Bibit induk (parent stock) itik Alabio muda

21 SNI 7557:2009, Bibit induk (parent stock) itik Alabio meri

22 SNI 7558:2009, Bibit induk (parent stock) itik Mojosari meri

23 SNI 7559:2009, Bibit induk (parent stock) itik Mojosari muda

24 SNI 4868.1:2013, Bibit niaga (final stock) umur sehari/kuri (day old chick) - Bagian 1: Ayam ras tipe pedaging

25 SNI 4868.2:2013, Bibit niaga (final stock) umur sehari/kuri (day old chick) - Bagian 2: Ayam ras tipe petelur

26 SNI 7357:2008, Bibit niaga (final stock) itik Mojoseri meri umur sehari

27 SNI 7358:2008, Bibit niaga (final stock) itik Alabio meri umur sehari

28 SNI 7359:2008, Bibit niaga (final stock) itik Mojoseri dara

29 SNI 7360:2008, Bibit niaga (final stock) itik Alabio dara

30 SNI 8292.1:2016, Bibit kerbau - Bagian 1 : Kalimantan

31 SNI 8292.2:2016, Bibit kerbau - Bagian 2 : Pampangan

32 SNI 8292.3:2016, Bibit kerbau - Bagian 3 : Sumbawa

33 SNI 8292.4:2016, Bibit kerbau - Bagian 4 : Toraya



SNI

34 SNI 8405-1:2017, Bibit ayam umur sehari/kuri - Bagian 1: KUB-1

5 Semen Ternak 4 1 SNI 4869-1:2017, Semen beku - Bagian 1:Sapi

2 SNI 4869-2:2017, Semen beku - Bagian 2: Kerbau

3 SNI 4869.3:2014, Semen beku-Bagian 3: kambing dan domba

4 SNI 8034:2014, Semen cair babi

6 Embrio Ternak 1 1 SNI 7880.1:2013, Embrio ternak - Bagian 1: Sapi

7 Minyak Kemiri 1 1 SNI 01-4462-1998, Minyak kemiri

8 Minyak Sawit 7 1 SNI 14:2017, Minyak kelapa sawit yang dimurnikan (Refined bleached deodorized palm oil/RBDPO) untuk pangan

2 SNI 18:2017, Minyak olein kelapa sawit yang dimurnikan (Refined bleached deodorized palm olein/RBDPOL) untuk pangan

3 SNI 21:2017, Stearin kelapa sawit yang dimurnikan (Refined bleached deodorized palm stearin/RBDPS) untuk pangan

4 SNI 01-0013-1987, Pretreated palm oil

5 SNI 01-0018-2006, Refined bleached deodorized palm olein (RBD palm olein)

6 SNI 01-0020-1987, Pretreated palm stearin

7 SNI 01-2901-2006, Minyak Kelapa Sawit Mentah

9 Biji Kakao 2 1 SNI 2323:2008, Biji kakao

2 SNI 2323:2008/Amd1:2010, Biji kakao - AMANDEMEN 1

10 Biji Kopi 1 1 SNI 2907:2008, Biji kopi

11 Tembakau 27 1 SNI 8201.1:2015, Tembakau krosok - Bagian 1 : Burley

2 SNI 7883.1:2013, Tembakau rajangan - Bagian 1: Maesan

3 SNI 7883.2:2014, Tembakau rajangan – Bagian 2: Curahnongko

4 SNI 7883.3:2014, Tembakau rajangan - Bagian 3: Wringin

5 SNI 7883.4:2015, Tembakau rajangan - Bagian 4: Selopuro

6 SNI 7883.5:2015, Tembakau rajangan - Bagian 5: Virginia bojonegoro

7 SNI 7882.1:2013, Tembakau cerutu Besuki - Bagian 1: Asalan

8 SNI 7882.2:2014, Tembakau cerutu Besuki - Bagian 2: Bahan olahan



SNI

9 SNI 7879:2013, Tembakau Jatim NO-VO

10 SNI 01-4401-2006, Tembakau virginia flue cured (FC)

11 SNI 01-7267-2006, Tembakau besuki voor-oogst (VO) ekspor

12 SNI 01-7134-2006, Tembakau bawah naungan (TBN)

13 SNI 01-6239-2000 ,Tembakau krosok Madura VO

14 SNI 01-6238-2000 , Tembakau Jawa Timur Voor Oogst (Jatim/VO)

15 SNI 01-4402-1996, Tembakau Deli

16 SNI 01-4400-1996, Tembakau kasturi

17 SNI 01-4102-1996 , Tembakau rajangan Temanggung

18 SNI 01-3937-1995 , Tembakau rajangan Paiton

19 SNI 01-3938-1995, Tembakau Kedu

20 SNI 01-3939-1995, Tembakau Lumajang

21 SNI 01-3934-1995, Tembakau rajangan Muntilan

22 SNI 01-3935-1995, Tembakau rajangan Boyolali

23 SNI 01-3936-1995 , Tembakau Boyolali asepan

24 SNI 01-3940-1995, Tembakau Vorstenlanden

25 SNI 01-3942-1995, Tembakau rajangan Madura

26 SNI 01-3943-1995, Tembakau rajangan Weleri

27 SNI 01-3944-1995, Tembakau rajangan Mranggen

12 Benih Tanaman Pangan 5 1 SNI 8172:2015, Benih padi hibrida

2 SNI 6232:2015, Benih jagung bersari bebas

3 SNI 6233:2015, Benih padi inbrida

4 SNI 6234:2015, Benih kedelai

5 SNI 6944:2015, Benih jagung hibrida

13 Beras 1 1 SNI 6128:2015, Beras

14 Jagung 1 1 SNI 3920:2013, Jagung

15 Kedelai 1 1 SNI 01-3922-1995, Kedelai

16 Pupuk Kalsium Nitrat 1 1 SNI 02-2806-1992, Pupuk Kalsium Nitrat

17 Pupuk Kiserit 1 1 SNI 02-2807-1992, Pupuk kiserit

18 Pupuk Borat 1 1 SNI 02-4959-1999, Pupuk borat

19 Pupuk Urea Amonium Fosfat

1 1 SNI 02-2811-2005, Pupuk Urea Amonium Fosfat



SNI

20 Pupuk Amonium Klorida 1 1 SNI 02-2581-2005, Pupuk amonium klorida

21 Pupuk Monoamonium Fosfat

1 1 SNI 02-2810-2005, Pupuk monoamonium fosfat

22 Pupuk Tripel Superfosfat Plus-Zn

1 1 SNI 02-2800-2005, Pupuk tripel superfosfat plus-Zn

23 Pupuk Diamonium Fosfat 1 1 SNI 02-2858-2005, Pupuk diamonium fosfat

24 Pupuk Cair Sisa Proses Asam Amino

1 1 SNI 02-4958-2006, Pupuk cair sisa proses asam amino

25 Pupuk super fosfat tunggal 1 1 SNI 6246:2010, Pupuk super fosfat tunggal

26 Gipsum buatan 1 1 SNI 715:2016, Gipsum buatan

27 Kapur untuk Pertanian 1 1 SNI 482:2018, Kapur untuk pertanian

28 Pupuk Organik Padat 1 1 SNI 7763:2018, Pupuk organik padat

29 Lada 2 1 SNI 0004:2013/Amd 1:2015, Lada putih

2 SNI 0005:2013, Lada hitam

30 Cassia Indonesia 1 1 SNI 01-3395-1994, Cassia Indonesia

31 Lombok Kering 1 1 SNI 01-3389-1994, Lombok kering

32 Abon 2 1 SNI 7690 tentang abon ikan

2 SNI 3707 tentang abon sapi;

33 Keripik 10 1 SNI 4302 tentang keripik gadung,

2 SNI 4306 tentang keripik ubi jalar,

3 SNI 4470 tentang keripik tahu,

4 SNI 4280 tentang keripik paru sapi,

5 SNI 4303 tentang keripik jamur kancing,

6 SNI 4031 tentang keripik kentang,

7 SNI 4305 tentang keripik singkong,

8 SNI 2602 tentang keripik tempe,

9 SNI 8370 tentang keripik buah, dan/atau

10 SNI 7687 tentang keripik belut;

34 Tahu 1 1 SNI 3142 tentang tahu;

35 Pasta dan mi serta produk sejenisnya

8 1 SNI 3723 tentang sohun

2 SNI 2975 tentang bihun,

3 SNI 7621 tentang bihun jagung,

4 SNI 8217 tentang mi kering,

5 SNI 3777 tentang makaroni,

6 SNI 4454 tentang spaghetti,

7 SNI 3742 tentang bihun instan, dan/atau

8 SNI 3551 tentang mi instan;

36 Makanan Ringan Berbahan Dasar Serealia dan Kacang-kacangan

8 1 SNI 3712 tentang emping melinjo,

2 SNI 4300 tentang jagung marnin,

3 SNI 4307 tentang kerupuk beras,

4 SNI 4437 tentang jipang kacang tanah,



SNI

5 SNI 4450 tentang jipang jagung,

6 SNI 8416 tentang jipang beras,

7 SNI 4301 tentang kacang garing, dan/atau

8 SNI 4465 tentang kacang goyang;

37 Susu Kental 3 1 SNI 2971 tentang susu kental manis,

2 SNI 01-2780 tentang susu evaporasi, dan/atau

3 SNI 8774 tentang susu kental;

38 Tepung dan Pati 10 1 SNI 3549 tentang tepung beras,

2 SNI 4447 tentang tepung ketan,

3 SNI 3727 tentang tepung jagung,

4 SNI 3728 tentang tepung kacang hijau,

5 SNI 2997 tentang tepung singkong,

6 SNI 7622 tentang tepung mokaf,

7 SNI 3841 tentang tepung pisang,

8 SNI 3821 tentang tepung gula,

9 SNI 8523 tentang tepung tapioka, dan/atau

10 SNI 8523 tentang pati jagung;

39 Ikan dan Produk Perikanan yang Dikeringkan

9 1 SNI 3461 tentang teri nasi setengah kering,

2 SNI 2709 tentang udang kering tanpa kulit,

3 SNI 2732 tentang teripang kering,

4 SNI 2720 tentang telur ikan terbang kering

5 SNI 4109 tentang daging kerang abalon kering,

6 SNI 2695 tentang sirip hiu kering,

7 SNI 8273 tentang ikan asin kering,

8 SNI 2719 tentang cumi-cumi dan sotong kering,

9 SNI 8376 tentang ikan asin jambal roti;

40 Susu Bubuk 1 1 SNI 3752 tentang susu bubuk;

41 Daging yang Dihaluskan 4 1 SNI 3775 tentang kornet daging,

2 SNI 3820 tentang sosis daging,

3 SNI 8503 tentang burger daging, dan/atau

4 SNI 8504 tentang rolade daging;

42 Rendang 2 1 SNI 7474 tentang rendang daging sapi, dan/atau

2 SNI 8441 tentang rendang kerang;

43 Saus Non Emulsi 5 1 SNI 2976 tentang saus cabe,

2 SNI 3546 tentang saus tomat,

3 SNI 4275 tentang saus tiram,



SNI

4 SNI 4865.2 tentang sambal tauco, dan/atau

5 SNI 4865 tentang sambal;

44 Kopi 3 1 SNI 01-3542 tentang kopi bubuk,

2 SNI 01-4282 tentang kopi celup, dan/atau

3 SNI SNI 8773 tentang kopi premiks;

45 Sari Buah 2 1 SNI 4867.1 tentang sari buah tomat, dan/atau

2 SNI 8373 tentang sari buah;

46 Buah dalam Kemasan 7 1 SNI 4316 tentang nanas dalam kaleng,

2 SNI 4318 tentang rambutan dalam kaleng,

3 SNI 4471 tentang salak dalam kaleng,

4 SNI 4860 tentang jeruk dalam kaleng,

5 SNI 4861 tentang persik dalam kaleng,

6 SNI 4472 tentang kolang-kaling dalam kaleng, dan/atau

7 SNI 3834 tentang koktil buah dalam kaleng;

47 Kerupuk Ikan, Udang dan Moluska

2 1 SNI 8772 tentang kerupuk ikan, udang dan moluska, dan/atau

2 SNI 7762 tentang amplang ikan;

48 Ikan dan Produk Perikanan Yang Diasap

3 1 SNI 8442 tentang teripang asap,

2 SNI 2725 tentang ikan asap dengan pengasapan panas, dan/atau

3 SNI 2691 tentang ikan kayu;

49 Minuman Susu 2 1 SNI 7552 tentang minuman susu fermentasi, dan/atau

2 SNI 8418 tentang minuman susu;

50 Susu Pasteurisasi 1 1 SNI 3951 tentang susu pasteurisasi

51 Minyak Nabati 4 1 SNI 3741 tentang minyak goreng,

2 SNI 4466 tentang minyak kedelai sebagai minyak makan,

3 SNI 4468 tentang minyak wijen sebagai minyak makan,

4 SNI 7381 tentang minyak kelapa virgin;

52 Mentega 2 1 SNI 2979 tentang mentega kacang, dan/atau

2 SNI 3744 tentang mentega;

53 Stik Kepiting Analog 1 1 SNI 8440 tentang stik kepiting analog

54 Daging Kerang Masak Dingin

1 1 SNI 8439 tentang daging kerang masak dingin;

55 Daging Asap 1 1 SNI 8775 tentang daging asap

56 Daging Luncheon 1 1 SNI 8776 tentang daging luncheon

57 Agar-agar Tepung 1 1 SNI 2802 tentang agar-agar tepung



SNI

58 Tepung Bumbu 1 1 SNI 4476 tentang tepung bumbu

59 Minuman Berbasis Air Berperisa yang Berkarbonat

1 1 SNI 8374 tentang minuman berperisa berkarbonasi;

60 Pangan Iradiasi 3 1 SNI 7764.1 tentang pangan iradiasi rendang daging steril;

2 SNI 8727 tentang pangan iradiasi pepes ikan steril; dan/atau

3 SNI 8728 tentang pangan iradiasi semur daging steril;

61 Gula Sukrosa Cair 1 1 SNI 8779 tentang gula sukrosa cair

62 Kedelai Goreng 1 1 SNI 8417 tentang kedelai goreng

63 Saus Teremulsi 1 1 SNI 4473 tentang saus teremulsi

64 Bakeri 3 1 SNI 4291 tentang bakpia kacang hijau,

2 SNI 8371 tentang roti tawar, dan/atau

3 SNI 8372 tentang roti manis;

65 Unit anestesi 1 1 SNI ISO 80601-2-13:2014, Peralatan elektromedik - Bagian 2-13: Persyaratan khusus untuk keselamatan dasar dan kinerja esensial unit anestesi

66 Oksimeter pulsa 1 1 SNI ISO 80601-2-61:2014, Peralatan Elektromedik - Bagian 2-61: Persyaratan khusus untuk keselamatan dasar dan kinerja esensial peralatan oksimeter pulsa

67 Sistem elektrokardiografis ambulatori

1 1 SNI IEC 60601-2-47:2014, Peralatan elektromedik - Bagian 2-47: Persyaratan khusus untuk keselamatan dasar dan kinerja esensial sistem elektrokardiografis ambulatori

68 Peralatan dental 1 1 SNI IEC 80601-2-60:2014, Peralatan elektromedik-Bagian 2-60: Persyaratan khusus untuk keselamatan dasar dan kinerja esensial peralatan dental

69 Tensimeter non-invasif 1 1 SNI ISO 81060-1:2009, Tensimeter non-invasif (non-invasive sphygmomanometers) Bagian 1: Persyaratan dan metode uji untuk tipe pengukuran non-otomatis

70 Tempat tidur pasien elektromedik

1 1 SNI IEC 60601-2-52:2014, Peralatan elektromedik - Bagian 2-52: Persyaratan khusus keselamatan dasar dan kinerja esensial tempat tidur pasien

71 Peralatan bedah frekuensi tinggi dan aksesorinya

1 1 SNI IEC 60601-2-2:2014, Peralatan elektromedik - Bagian 2-2: Persyaratan khusus keselamatan dasar dan kinerja esensial untuk peralatan bedah frekuensi tinggi dan aksesoriny



SNI

72 Implan pengganti sendi 1 1 SNI ISO 21534:2011, Implan bedah non aktif – Implan pengganti sendi – Persyaratan khusus

73 Ventilator paru 1 1 SNI ISO 10651-4:2016, Ventilator paru – Bagian 4: Persyaratan khusus untuk resusitasi manual

74 Alat suntik sekali pakai 7 1 SNI ISO 8537:2016, Alat suntik steril sekali pakai, dengan atau tanpa jarum, untuk insulin

2 SNI 16-2608-1992,Alat suntik sekali pakai (disposable syringe)

3 SNI 16-7010.1 tentang alat suntik hipodermik steril sekali pakai untuk penggunaan manual

4 SNI 16-7010.2-2004, Alat suntik hipodermik steril sekali pakai - Bagian 2: Digunakan bersama dengan pompa alat suntik berdaya listrik

5 SNI ISO 7886-3:2009, Alat suntik hipodermik steril sekali pakai – Bagian 3: Alat suntik rusak otomatis untuk imunisasi dosis tetap

6 SNI ISO 7886-4:2009, Alat suntik hipodermik steril sekali pakai – Bagian 4: Alat suntik dengan fitur pencegahan penggunaan ulang

7 SNI ISO 7864:2018, Jarum hipodermik steril sekali pakai – Persyaratan dan metode uji

75 Pipa jarum baja tahan karat 1 1 SNI ISO 9626:2018, Pipa jarum baja tahan karat (stainless steel) untuk memproduksi alat kesehatan - Persyaratan dan metode uji

76 Sarung tangan medis 3 1 SNI ISO 10282:2017, Sarung tangan karet steril untuk keperluan bedah sekali pakai – Spesifikasi

2 SNI ISO 11193-1:2010, Sarung tangan untuk pemeriksaan medis sekali pakai - Bagian 1: Spesifikasi untuk sarung tangan terbuat dari lateks atau larutan karet

3 SNI ISO 11193-2:2010, Sarung tangan untuk pemeriksaan medis sekali pakai - Bagian 2: Spesifikasi untuk sarung tangan terbuat dari polivinil klorida (PVC)

77 Alat transfusi 1 1 SNI ISO 1135-3:2018, Alat transfusi untuk pemakaian medik – Bagian 3: Set pengambil darah sekali pakai



SNI

2 SNI ISO 1135-4:2018, Alat transfusi untuk pemakaian medik – Bagian 4: Set transfusi sekali pakai, berdasarkan gravitasi

78 Masker medis 1 1 SNI 8488:2018, Spesifikasi standar untuk kinerja material yang digunakan dalam masker medis

79 Wadah plastik untuk darah 3 1 SNI ISO 3826-1:2018, Wadah plastik dapat dilipat (collapsible) untuk darah dan komponen darah manusia – Bagian 1: Wadah konvensional

2 SNI ISO 3826-3:2018, Wadah plastik dapat dilipat (collapsible) untuk darah dan komponen darah manusia – Bagian 3: Sistem kantong darah dengan fitur yang terintegrasi

3 SNI ISO 3826-4:2015, Wadah plastik dapat dilipat (collapsible) untuk darah dan komponen darah manusia - Bagian 4: Sistem kantong darah aferesis dengan fitur terintegrasi

80 Alat pelindung radiasi sinar-x

1 1 SNI 8532:2018 IEC 61331-3,-2014 Alat pelindung radiasi sinar-x pada diagnostik medis – Bagian 3 : Pakaian, kacamata, dan perisai pelindung pasien

81 Kendaraan bertenaga listrik berbasis baterai (Moped dan/atau Sepeda Motor)

2 1 SNI IEC 62660-1:2017, Sel litium-ion sekunder untuk penggerak kendaraan listrik - Bagian 1 : Pengujian unjuk kerja

2 SNI IEC 62660-2:2017, Sel litium-ion sekunder untuk penggerak kendaraan listrik – Bagian 2: Pengujian keandalan dan penyalahgunaan

82 Proses laundry rumah sakit

1 1 SNI 8836:2019, Proses laundry rumah sakit

83 Petunjuk teknis skema sertifikasi produk Indonesian good aquaculture practices (Indogap) bagian 1: Cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) dan/atau cara budidaya ikan yang baik (CBIB)

101 Pembenihan

1 SNI 8035, Cara pembenihan ikan yang baik

2 SNI 6140 Benih ikan nila hitam (Oreochromis niloticus, Bleeker) kelas benih sebar

3 SNI 6141Produksi benih ikan nila hitam (Oreochromis niloticus, Bleeker) kelas benih sebar

4 SNI 01-6144-2006 Produksi benih udang windu Penaeus monodon (Fabricius, 1798) kelas benih sebar



SNI

5 SNI 6145.2 Ikan kakap putih (Lates calcarifer, Bloch 1790) Bagian 2 : Benih

6 SNI 6145.4 Ikan kakap putih (Lates calcarifer, Bloch 1790) Bagian 4: Produksi benih

7 SNI 01-6149 Benih ikan bandeng (Chanos chanos Forskal) kelas benih sebar

8 SNI 01-6150 Produksi benih ikan

bandeng (Chanos chanos Forskal) kelas benih sebar

9 SNI 6483.2 Ikan patin siam (Pangasianodon hypophthalmus, Sauvage 1878) - Bagian 2 : Benih

10 SNI 6483.4 Ikan patin siam (Pangasianodon hypophthalmus, Sauvage 1878) - Bagian 4 : Produksi benih

11 SNI 6484.2 Ikan lele dumbo (Clarias sp.) Bagian 2 : Benih

12 SNI 6484.4 Ikan lele dumbo (Clarias sp.) Bagian 4 : Produksi benih

13 SNI 6486.2 Udang galah (Macrobrachium rosenbergii, de Man 1879) Bagian 2: Benih

14 SNI 6486.4 Udang galah (Macrobrachium rosenbergii, de Man 1879) Bagian 4: Produksi benih

15 SNI 6487.2 Ikan kerapu bebek (Cromileptes altivelis, Valenciences) - Bagian 2: Benih

16 SNI 6487.3 Ikan kerapu bebek (Cromileptes altivelis, Valenciences) -

Bagian 3: Produksi benih

17 SNI 6488.2 Ikan kerapu macan (Epinephelus fuscoguttatus, Forskal) - Bagian 2: Benih

18 SNI 6488.3 Ikan kerapu macan (Epinephelus fuscoguttatus, Forskal) - Bagian 3: Produksi benih

19 SNI 01-6730.1 Benih kodok lembu (Rana catesbeiana, Shaw) kelas benih sebar

20 SNI 01-6730.3 Produksi benih kodok lembu (Rana catesbeiana, Shaw) kelas benih sebar



SNI

21 SNI 01-6143 Benih udang windu, Penaeus monodon (Fabricius, 1978) kelas benih sebar

22 SNI 01-7161 Benih kenaf (Hibiscus cannabinus L.) - Kelas benih dasar (BD), benih pokok (BP) dan benih sebar (BR)

23 SNI 01-7252 Benih udang vaname (Litopenaeus vannamei) kelas benih sebar

24 SNI 7311 Produksi benih udang vaname (Litopenaeus vannamei) kelas benih sebar

25 SNI 7471.3 Ikan patin jambal (Pangasius djambal) - Bagian 3: Benih kelas benih sebar

26 SNI 7672 Bibit rumput laut kotoni

27 SNI 7673.1 Produksi bibit rumput laut kotoni - Bagian 1: Metode lepas dasar

28 SNI 7673.2 Produksi bibit rumput laut kotoni - Bagian 2: Metode longline

29 SNI 7673.3 Produksi bibit rumput laut kotoni - Bagian 3: Metode rakit bambu apung

30 SNI 8296.2 Ikan mas (Cyprinus carpio, Linnaeus, 1758) - Bagian 2: Benih

31 SNI 8296.4 Ikan mas (Cyprinus carpio, Linnaeus, 1758) - Bagian 4: Produksi benih

32 SNI 8297.1 Ikan papuyu (Anabas testudineus, Bloch 1792) - Bagian 1 : Benih

33 SNI 8297.2 Ikan papuyu (Anabas testudineus, Bloch 1792) - Bagian 2 : Produksi benih

34 SNI 8036.1 Ikan kerapu cantang (Epinephelus fuscoguttatus, Forsskal 1775 >< Epinephelus lanceolatus, Bloch 1790) Bagian 1 : Benih hibrida

35 SNI 8036.2 Ikan kerapu cantang (Epinephelus fuscoguttatus, Forsskal 1775 >< Epinephelus lanceolatus, Bloch 1790) Bagian 2: Produksi benih hibrida

36 SNI 8145.2 Rajungan (Portunus pelagicus, Linnaeus 1758) Bagian 2:



SNI

Benih

37 SNI 8144.2 Ikan kakap merah (Lutjanus argentimaculatus, Forsskal 1775) Bagian 2 : Benih

38 SNI 8144.3 Ikan kakap merah (Lutjanus argentimaculatus, Forsskal 1775) Bagian 3: Produksi benih

Budidaya Udang

39 SNI 8228.1, Cara budidaya ikan yang baik (CBIB) Bagian 1: Udang

40 SNI 01-6497.1 Produksi udang windu (Penaeus monodon Fabricius) di tambak sistem tertutup

41 SNI 8007 Produksi udang vaname (Litopenaeus vannamei, Boone 1931) semi intensif di tambak lining

42 SNI 8117 Produksi udang vaname (Litopenaeus vannamei, Boone 1931) teknologi sederhana plus

43 SNI 8118 Produksi udang vaname (Litopenaeus vannamei, Boone 1931) super intensif di tambak lining

44 SNI 8008 Produksi udang vaname (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) intensif di tambak lining

45 SNI 8009 Produksi tokolan udang vaname (Litopenaeus vannamei, Boone 1931) di tambak

46 SNI 8010 Produksi tokolan udang windu (Penaeus monodon, Fabricius, 1786) dengan sistem bioremediasi tertutup di tambak

47 SNI 8125 Produksi tokolan 2 udang galah (Macrobrachium rosenbergii, de Man 1879)

48 SNI 8116 Produksi lobster pasir (Panulirus homarus, Linn 1758) di karamba jaring apung (KJA)

49 SNI 8000 Produksi udang galah (Macrobrachium rosenbergii, de Man 1879) ukuran konsumsi bersama padi (UGADI)

50 SNI 7999 Produksi udang galah (Macrobrachium rosenbergii, de Man 1879) ukuran konsumsi di kolam



SNI

51 SNI 6486.3 Udang galah (Macrobrachium rosenbergii, de Man 1879) Bagian 3: Produksi induk

Budidaya Rumput Laut

52 SNI 8228.2, Cara budidaya ikan

yang baik (CBIB) Bagian 2: Rumput laut

53 SNI 7579.1 Produksi rumput laut kotoni (Eucheumac ottonii)-Bagian 1:

Metode lepas dasar

54 SNI 7579.2 Produksi rumput laut kotoni (Eucheuma cottonii)-Bagian 1: Metode longline

55 SNI 7579.3 Produksi rumput laut kotoni (Eucheuma cottonii)-Bagian 1: Metoderakit bambu

56 SNI 01-6492 Rumput laut (Eucheuma cottonii) basah kelas konsumsi

Budidaya ikan hias


yang baik (CBIB) Bagian 3: Ikan hias

58 SNI 7775 Produksi ikan hias koi (Cyprinus carpio)

59 SNI 7776 Produksi ikan hias discus (Symphysodon discus)

60 SNI 7777 Produksi ikan cupang hias (Betta splendens)

61 SNI 7778 Produksi ikan hias nemo/clownfish (Amphiprion ocellaris)

62 SNI 7779 Produksi ikan hias black ghost (Apteronotus albifrons)

63 SNI 7869 Pakan buatan untuk ikan

koi (Cyprinus carpio)

64 SNI 7870 Produksi ikan hias angelfish (Pterophyllum spp)

65 SNI 7871 Produksi ikan arwana super red (Sceleropages legendrai)

66 SNI 7872 Produksi ikan maskoki (Carrasius auratus)

67 SNI 7995 Produksi ikan hias botia (Chromobotia macracanthus, Bleeker 1852)

68 SNI 7996 Produksi ikan hias rainbow merah (Glossolepis incisus, Weber



SNI

1908)

69 SNI 7997 Produksi ikan hias arwana silver (Osteoglossum bichirrosum, Cuvier 1829)

70 SNI 8108 Produksi ikan hias balashark (Balantiocheilus melanopterus, Bleeker 1851)

71 SNI 8109 Produksi ikan hias capungan banggai/banggai

cardinalfish (Pterapogon kauderni, Koumans 1933) di karamba jaring apung (KJA)

72 SNI 8110 Produksi ikan hias komet (Carassius auratus, Linnaeus 1758)

73 SNI 8111 Produksi ikan hias neon tetra (Paracheirodon innesi, Myers 1936)

74 SNI 8112 Produksi ikan hias platy (Xiphophorus sp., Heckel 1848)

75 SNI 8113 Produksi ikan hias synodontis/upside-down catfish (Synodontis eupterus, Boulenger 1901)

Budidaya ikan air tawar


yang baik (CBIB) Bagian 4: Ikan air tawar

77 SNI 01-6483.5 Ikan patin siam (Pangasius hypopthalmus) - Bagian 5: Produksi kelas pembesaran di kolam

78 SNI 6484.5 Ikan lele dumbo (Clarias spp.) - Bagian 5: Produksi

pembesaran di kolam

79 SNI 6494 Pembesaran ikan mas (Cyprinus carpio L) strain majalaya di karamba jaring apung(KJA)

80 SNI 6495 Produksi pembesaran ikan nila di karamba jaring apung (KJA)

81 SNI 01-7241 Produksi ikan gurami (Osphronemous goramy Lac.) kelas pembesaran di kolam

82 SNI 7471.4 Ikan patin jambal (Pangasius djambal) – Bagian 4: Produksi kelas pembesaran di karamba apung



SNI

83 SNI 7550 Produksi ikan nila (Oreochromis niloticus, Bleeker) kelas pembesaran di kolam air tenang

84 SNI 7551 Produksi ikan patin pasupati (Pangasius sp.) kelas pembesaran di kolam

85 SNI 7875 Pembesaran ikan mas (Cyprinus carpio, L.) di kolam air tenang

86 SNI 8001 Produksi ikan patin siam

(Pangasianodon hypophthalmus, Sauvage 1878) ukuran konsumsi di kolam dalam

87 SNI 8002 Produksi ikan papuyu/betok (Anabas testudineus, Bloch 1792) ukuran konsumsi di kolam

88 SNI 8121 Pembesaran ikan lele (Clarias sp.) intensif dengan aplikasi probiotik bakteri Lactobacillus sp.

89 SNI 8123 Pembesaran ikan mas (Cyprinus carpio, Linnaeus 1758) dalam karamba jaring apung di sungai

90 SNI 8124 Pembesaran ikan nila (Oreochromis niloticus, Linnaeus 1758) di kolam air deras

91 SNI 8005 Produksi ikan bandeng (Chanos chanos, Forskal 1775) ukuran konsumsi secara semi intensif di tambak

92 SNI 8122 Pembesaran ikan lele (Clarias sp.) intensif dengan sistem pergantian air

93 SNI 8120 Pembesaran ikan papuyu/betok (Anabas testudineus, Bloch 1792) di kolam lahan gambut

94 SNI 8119 Produksi polikultur ikan nila (Oreochromis spp.) dan udang vaname (Litopenaeus vannamei, Boone 1931) di tambak

95 SNI 8003 Produksi ikan bandeng (Chanos chanos, Forsskal 1775) ukuran konsumsi di kolam air tawar

96 SNI 7471.5 Ikan patin jambal (Pangasius djambal) – Bagian 5: Produksi kelas pembesaran di kolam

Budidaya ikan laut di karamba



SNI

jaring apung


yang baik (CBIB) Bagian 5: Ikan laut di karamba jaring apung

98 SNI 01-6493 Ikan kakap putih (Lates calcarifer, Bloch) kelas pembesaran

99 SNI3 6488.4 Ikan kerapu macan (Epinephelus fuscoguttatus, Forskal) - Bagian 4: Produksi pembesaran di karamba jaring apung (KJA)

100 SNI 01-6487 Ikan kerapu tikus (Cromileptes altivelis, Valenciences) kelas pembesaran

101 SNI 6488.6 Ikan kerapu macan (Epinephelus fuscoguttatus) - Bagian 6: Hasil pembesaran di karamba jaring apung (KJA)

84 Petunjuk teknis skema sertifikasi produk Indonesian good aquaculture practices (Indogap) bagian 2: Cara pembuatan pakan ikan yang baik

21 1 SNI 8227, Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB)

2 SNI 02-2724 Pakan buatan untuk

udang windu (Penaeus monodon)


ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) pada budidaya intensif

4 SNI 01-4266 Pakan buatan bagi ikan

mas (Cyprynus carpoi L.) pada

budidaya intensif


ikan sidat (Anguilla spp.) pada budidaya intensif


kodok lembu (Rana catesbiana)


ikan nila (Oreochromis spp) pada budidaya intensif


udang galah (Macrobrachium rosenbergii de Man) pada budidaya intensif

9 SNI 7308 Pakan buatan untuk ikan bandeng budidaya intensif

10 SNI 7472 Pakan buatan untuk ikan kerapu kelas pembesaran


gurami (Osphronemus goramy, Lac.)



SNI


patin (Pangasius sp.)

13 SNI 7549 Pakan buatan untuk udang

vaname (Penaeus vannamei)

14 SNI 7771 Pakan buatan untuk pembesaran ikan bawal bintang

(Trachinatus blochii Lacepede)

15 SNI 7674 Pakan buatan untuk

pembesaran ikan kakap putih (Lates

calcarifer, Bloch)

16 SNI 7675 Pakan buatan untuk lobster

air tawar (Cherax sp)

17 SNI 7768 Pakan buatan untuk pembesaran ikan bawal air tawar

(Colossoma macropomum)

18 SNI 7813 Pakan buatan untuk produksi benih udang vaname

(Litopenaeus vannamei)

19 SNI 7814 Pakan buatan untuk produksi benih kerapu bebek

(Cromileptes altivelis)


koi (Cyprinus carpio)

21 SNI 7998 Pakan buatan untuk ikan koki (Carrasius auratus.).


LAMPIRAN III

REKOMENDASI KOMITE KEBIJAKAN PENERAPAN STANDAR

DAN PENILAIAN KESESUAIAN

No

Tugas/ Fungsi

KKPrS Isu/Topik Permasalahan

Rekomendasi

KKPrS

Rencana

Tindak Lanjut

PIC

1 Melakukan

penelaahan

dan

mengusulkan

kebijakan

penerapan

standar dan

penilaian

kesesuaian

Kebijakan

Penerapan

Sistem

Manajemen

Bio Risiko

Laboratorium

(SMBL)

- Sulitnya melakukan

koordinasi dengan

banyaknya K/L

yang terlibat

sehingga

dibutuhkan pihak

yang menginisiasi

dalam penerapan

kebijakan SMBL ini.

- Masih kurang

memadainya

jumlah lembaga

sertifikasi yang

telah diakreditasi

oleh KAN dalam

penerapan SMBL.

BSN akan

menginisiasi

terkait tindak

lanjut

penerapan

SMBL dengan

memfasilitasi K/L

terkait untuk

membentuk Tim

Kajian kebijakan

Sistem

Manajemen Bio

Risiko

Laboratorium

dalam rangka

penyelesaian

masalah

penerapan

Sistem

Manajemen Bio

Risiko

Laboratorium.

Pembuatan

forum kajian

kebijakan

Sistem

Manajemen

Bio Resiko

Laboratorium

dengan

mengirimkan

surat resmi

permintaan

keanggotaan

kepada

beberapa

Kementerian,

antara lain :

Kemenhan,

Kementan dan

Kemenkes.

- Direktorat

SPSPK

- Direktorat

PPSPK

2 Melakukan

evaluasi

efektifitas

penerapan

standar dan

penilaian

kesesuaian

Dinamika

Penyelenggar

aan Sertifikasi,

Isu

Pembiayaan

dan Kerumitan

Sertifikasi di

Indonesia

Perbedaan biaya

yang dikeluarkan

oleh LPK dalam

proses sertifikasi

sehingga

menimbulkan

persaingan yang

tidak sehat

Perlu adanya

pengaturan

biaya dimana

terdapat batas

atas dan batas

bawah dari

biaya tersebut

agar tidak

terjadi

persaingan

yang tidak

sehat.

Koordinasi

dengan unit

terkait untuk

melakukan

pembahasan

biaya proses

sertifikasi.

Direktorat

Sistem dan

Harmonisasi

3 Mengusulkan

pengembang

an Lembaga

Penilaian

Kesesuaian

(LPK) dan

infrastruktur

pendukung

penerapan

standar

Data

Warehouse

untuk

mendukung

Sistem NQA

Belum adanya data

warehouse yang

dapat mendukung

peningkatan sistem

jaminan mutu

nasional untuk

mengidentifikasi

masalah kualitas

yang ada di tingkat

nasional

BSN perlu

menginisiasi

serta

mendorong

terbentuknya

Data

Warehouse

yang

merupakan

suatu Big Data

yang sangat

kompleks dan

dibutuhkan

Kerjasama

dengan

Kemendag,

Kemenperin,

Kemen ESDM,

dan KKP untuk

melakukan

integrasi data.

Pusat Data

dan Sistem

Informasi


No

Tugas/ Fungsi

KKPrS Isu/Topik Permasalahan

Rekomendasi

KKPrS

Rencana

Tindak Lanjut

PIC

dalam

mewujudkan

program NQA

ini.

Integrasi Data

SPPT SNI

Sulitnya memperoleh

data barang ber-SNI

karena masih

tersebar di

beberapa K/L tidak

tergabung dalam

satu aplikasi tertentu

BSN perlu

membuat sistem

integrasi data

produk ber-SNI

(bank data)

dengan K/ L

terkait


LAMPIRAN IV

DATA SPPT SNI TAHUN 2019

No Nama Penerima SPPT SNI Produk Merk

1 PT. Tesena Inovindo Jasa (Pasar Rakyat) Pasar Bunder

2 Pemerintah Kabupaten

Sragen Jasa (Pasar Rakyat) Pasar Ibuh

3 PT. Bangun Perkasa

Adhitamasentra

(karawang)

Produk (Papan

Semen Rata Non

Asbestos)

GRC Board; Super

Panel; Super Plank;

Simple plank

4 PT. Bangun Perkasa

Adhitamasentra (bogor)

Produk (Papan

Semen Rata Non

Asbestos)

GRC Board; Super

Panel; Super Plank;

Simple plank

5 PT. Shuanglin Pipe

Indonesia

Pipa Polietilena untuk

air minum Shuangline Pipe

6 PT. Fajar Berseri Standard Indonesian

Rubber (SIR) SGK

7 PT. Chandra Asri

Petrochemical

Biji Plastik

Polipropilena Trilene

8 PT.Propan Raya Industrial

Coating Chemicals

Decorcryl (Cat

Tembok Emulsi) Decorcryl


Coating Chemicals

Decorsafe (Cat

tembok Emulsi) Decorsafe


Coating Chemicals

Eco Emulsion (Cat

tembok Emulsi) Eco Emulsion


Coating Chemicals

Decorflex(Cat

Tembok Emulsi) Decorflex


Coating Chemicals

Decorshield(Cat

Tembok Emulsi) Decorshield

13 PT.Mutiara Tiga Berlian Rehome(Plastic

piping-Polyethylene

Pipe)

Rehome

14 PT.Mutiara Tiga Berlian Rehome(Plastic

piping-Polypropylene

Pipe)

Rehome

15 PT.Kirana Musi Persada SFN (Standard

Indonesian Rubber) SFN

16 PT. Wahana Duta Jaya

Rucika

Pipa dan sambungan

dibuat dari Polivinil

Klorida Non Plastisasi

Terorientasi (PVC-O)

untuk Mengalirkan Air

Bertekanan

Wavin, Rucika

17 PT. Taco Anugrah

Corporindo

Laminasi dekorasi

tekanan tinggi (HPL,

HPDL)-Lembaran

dqari resin

termoseting (biasa

TACO



disebut laminasi)

18 UD. NAGA MAS Saus Cabe Dua Jempol, JDD, JJD

19 PT. Chandra Asri

Petrochemical Biji Plastik Polietilena ASRENE

20 PT Resource Alam

Indonesia

Laminasi dekorasi

tekanan tinggi (HPL,

HPDL)

PELANGI

21 PT Alpha Cikupa Makmur Pipa polietilena (PE)

dan fiting untuk

sistem penyediaan

air minum

ALVApipe

22 PT Matahari Putra

Makmur

Pipa PVC untuk

saluran air buangan

di dalam dan luar

bangunan

TRILLIUNSHIELD

23 PT Matahari Putra

Makmur

Pipa polietilena (PE)

dan fiting untuk

sistem penyediaan

air minum

Trilliunprime

24 UD. Putri Laut Bandeng Presto PUTRI LAUT

25 PT Bina Adidaya Cat tembok emulsi

"Pentalex Gold" PENTALEX GOLD


"Pentalux All

Weather"

PENTALUX ALL WEATHER


"Pentashine satin" PENTASHINE SATIN


"Polaris Emulsion" POLARIS EMULSION

29 PT. Hok Tong SIR "SGO" SGO

30 PT. Wilmar Cahaya

Indonesia Tbk

Minyak Goreng Sawit

"Fortune" FORTUNE


Indonesia Tbk

Minyak Goreng Sawit

"Siip" SIIP


Indonesia Tbk

Minyak Goreng Sawit

"Cammila" CAMMILA

33 PT Bintang Agung

Persada SIR "SGX" SGX

34 PT Trisula Textile Industries

Tbk Tekstil "Bellini" Bellini

35 PT. Menggala Berseri SIR SGV

36 PT. Propan Raya Industrial

Coating Chemicals Cat tembok emulsi DECORLOTUS

37 PT. Air Muring Karet Konvensional RSS

38 PT. Bintang Borneo

Persada SIR KCA

39 PT. Remco SIR SDQ



40 Kelompok Usaha Pelita 15 Siomay Ikan Tuna SIT – Ridwan

41 Megacahaya Malindo Lampu LED

Swabalast Wilux

42 PT Dua Kelinci Biskuit Wafer Roll Meadows

43 PT Dua Kelinci Biskuit Wafer Roll Rege

44 PT Dua Kelinci Biskuit Wafer Crapes Deka

45 PT Dua Kelinci Biskuit Wafer Roll Deka

46 PT Dua Kelinci Biskuit Wafer Crapes Meadows

47 Ulam Mulyo Bakso Ikan Hars Food

48 Ulam Mulyo Naget Ikan Hars Food


LAMPIRAN V

DATA MASA TRANSISI SNI SUKARELA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional

Nomor 369/KEP/BSN/8/2019 tentang Penetapan Masa Transisi Standar Nasional

Indonesia Revisi

Tahun Total SNI Revisi Produk Masa Transisi

2017 36 31 Desember 2020

2018 3 31 Desember 2020

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor

420/KEP/BSN/9/2019 tentang ABOLISI 149 (Seratus Empat Puluh Sembilan ) Standar

Nasional Indonesia


2017-2018 149 Abolisi tanpa Masa Transisi

Usulan Masa Transisi yang sudah disampaikan ke Bagian Hukum


2017 38 31 Desember 2020

2018 28 31 Desember 2020

31 Desember 2021

2019 1 31 Desember 2020

Total SNI yang selesai diproses : 255 SNI

Lampiran VI

PERKEMBANGAN PROGRAM NASIONAL REGULASI TEKNIS (PNRT) TAHUN 2019 – 2020

No

Urut Produk/Jasa/Proses/SIstem No

Urut

Standar Nasional Indonesia (SNI) yang akan

diberlakukan Wajib

Rencana Penyusunan

Regulasi Teknis/

Pemberlakuan SNI secara wajib

Status Penyusunan

Regulasi dan Update

Informasi lainnya

(Desember 2019) Nomor SNI Judul SNI Tahun Instansi

1 Garam 1 SNI 3556:2016 Garam Konsumsi beriodium 2019-2020 Kementerian

Perindustrian

Catatan : Revisi Permen

dengan mengacu

pada SNI terkini

2 Cat dan Pernis 2 SNI ISO 12944-5:2012 Cat dan pernis - perlindungan dari korosi pada

struktur baja dengan sistem pengecatan

pelindung - Bagian 5: Sistem pengecatan

pelindung

2019-2020 Kementerian

Perindustrian

Cat dan Pernis 3 SNI ISO 12944-6:2012 Cat dan pernis - perlindungan dari korosi pada

struktur baja dengan sistem pengecatan

pelindung - Bagian 6: Metode pengujian secara

laboratorium


Perindustrian

4 Kaca untuk bangunan-kaca

isolasi

4 SNI ISO 20492-2:2014 Kaca untuk bangunan - Kaca isolasi - Bagian

2: Uji pengkabutan kimia (ISO 20492-2:2008

IDT)


Perindustrian 1. Rapat Pembahasan

draft permen tanggal 5 Desember 2019

2. Terdapat Penambahan lingkup pemberlakuan SNI dalam Permen yaitu SNI 8801:2019 untuk kaca isolasi yang digunakan untuk ruang pendingin (cold storage) dan showcase

3. Rapat Kajian RIA Kaca


No


Urut


diberlakukan Wajib

Rencana Penyusunan

Regulasi Teknis/


Status Penyusunan

Regulasi dan Update

Informasi lainnya


Isolasi tanggal 20 Desember 2019

5 Kaca untuk bangunan – Kaca

berlapis dan kaca pengaman

berlapis

5 SNI ISO 12543-1:2011 Kaca untuk bangunan – Kaca berlapis dan

kaca pengaman berlapis – Bagian 1: Definisi

dan deskripsi komponen


Perindustrian


kaca pengaman berlapis

6 SNI ISO 12543-2:2011 Kaca untuk bangunan – Kaca berlapis dan

kaca pengaman berlapis – Bagian 2: Kaca

pengaman berlapis


Perindustrian


berlapis

7 SNI ISO 12543-3:2011 Kaca untuk bangunan - Kaca berlapis dan kaca

pengaman berlapis - Bagian 3: Kaca berlapis


Perindustrian

8 Sprayer gendong semi otomatis 8 SNI 4513:2012 Alat pemeliharaan tanaman - Sprayer gendong

semi-otomatis - Syarat mutu dan metode uji


Perindustrian

Pembahasan draft

Permen 14 Maret 2019

dan 23 Juli 2019

9 Pompa air sentrifugal untuk irigasi 9 SNI 0141:2009, dan

SNI

0141:2009/Amd2:2015

Pompa air sentrifugal untuk irigasi – Unjuk

kerja dan cara uji

Pompa air sentrifugal untuk irigasi - Unjuk kerja

dan cara uji Amandemen 2.


Perindustrian

Pembahasan draft

Permen 18 Februari

2019; 27-29 Maret 2019;

dan 23 Juli 2019

Catatan : Revisi SNI

pada tahap RSNI 3

10 Sprayer Gendong Elektrik 10 SNI 8485:2018 Alat pemeliharaan tanaman - Sprayer gendong

elektrik - Syarat mutu dan metode uji


Perindustrian Pembahasan draft

Permen 14 Maret 2019

dan 23 Juli 2019


No


Urut


diberlakukan Wajib

Rencana Penyusunan

Regulasi Teknis/


Status Penyusunan

Regulasi dan Update

Informasi lainnya


11 Electrical Blenders,

Electrical Food Processor,

Electrical Juicer,

Electrical Mixers,

Electrical Food Choppers,

Electrical Food Grinder

11 SNI IEC 60335-2-14-2011 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan

listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-14:

Persyaratan khusus untuk peralatan dapur

(IEC 60335-2-14 Edition 5.2 2008-09, IDT)


Perindustrian 1. Pembahasan draft

Permen dan Skema : 28-29 Maret 2019,

2. Rapat Finalisasi Permen 26 Juni 2019

3. Terdapat Penambahan lingkup pemberlakuan SNI dalam Permen yaitu SNI 7859:2013 untuk Persyaratan umum

4. Telah Notifikasi ke TBT/WTO (G/TBT/N/IDN/122) dengan periode tanggapan dari anggota WTO hingga 26 Agustus 2019

12 Penanak nasi (Rice Cooker),

Penanak bertekanan (Pressure

Cooker) dengan daya listrik

masukan (input) hingga 2000

Watt,

Ketel listrik (Electric Kettle)

dengan kapasitas pengenal tidak

melebihi dari 10 liter,

12 SNI IEC 60335-2-15:2011 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan

listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-15:

Persyaratan khusus untuk peralatan pemanas

cairan (IEC 60335-2-15 Edition 5.2 2008-09,

IDT)


Perindustrian 1. Pembahasan Draft

Permen dan Skema: 28-29 Maret 2019,

2. Rapat Finalisasi Permen 26 Juni 2019

3. Terdapat Penambahan lingkup pemberlakuan SNI dalam Permen yaitu



No


Urut


diberlakukan Wajib

Rencana Penyusunan

Regulasi Teknis/


Status Penyusunan

Regulasi dan Update

Informasi lainnya


Water Dispenser SNI 7859:2013 untuk Persyaratan umum, SNI IEC 60335-2-74:2010 untuk produk pemanas air celup dan SNI 60335-2-24:2009 untuk water dispenser.

4. Telah Notifikasi ke TBT/WTO (G/TBT/N/IDN/122) dengan periode tanggapan dari anggota WTO hingga 26 Agustus 2019

13 Baja lembaran lapis seng yang

diberi lapisan cat berwarna (Bj-LS

warna)

13 SNI 07-0066-1987 Baja lembaran lapis seng yang diberi lapisan

cat berwarna, Mutu dan cara uji


Perindustrian 1. Catatan : SNI terkini

telah ditetapkan

menjadi SNI 66:2019

2. Rapat Pembahasan Skema Sertifikasi untuk SNI 66:2019 Tanggal 11-12 September 2019

3. Terdapat penambahan pemberlakuan SNI 2053:2019 Baja lembaran lapis seng



No


Urut


diberlakukan Wajib

Rencana Penyusunan

Regulasi Teknis/


Status Penyusunan

Regulasi dan Update

Informasi lainnya


(Bj LS) (SNI 07-2053-2006 sebelumnya telah diberlakukan wajib)

14 Baja Lembaran dan Gulungan

Lapis Paduan Aluminium-Seng

dengan atau tanpa Magnesium

Lapis Cat

14 * Baja lembaran dan gulungan lapis paduan

alumunium dan seng dengan atau tanpa

magnesium lapis cat atau laminasi (Bj. LAS

warna / Bj. LASM warna)


Perindustrian 1. Catatan : SNI terkini

telah ditetapkan menjadi SNI 8305:2019, Baja Lembaran dan gulungan lapis paduan aluminium seng dan lapis paduan aluminium magnesium lapis cat warna (Bj LAS Warna-Bj LAM Warna)

2. Rapat Pembahasan Skema Sertifikasi Tanggal 14-16 Agustus 2019

3. FGD Penilaian Kemampuan LPK tanggal 25 Oktober 2019

15 Baja lembaran dan gulungan

lapis paduan aluminium-seng

(Bj.L-AS)

15 *

Baja lembaran dan gulungan lapis paduan

aluminium-seng

(Bj.L-AS)


Perindustrian 1. Catatan : Revisi

Permen dengan mengacu pada SNI


No


Urut


diberlakukan Wajib

Rencana Penyusunan

Regulasi Teknis/


Status Penyusunan

Regulasi dan Update

Informasi lainnya


baru.

2. Perumusan SNI : SNI terkini telah ditetapkan menjadi SNI 4096:2019

3. Rapat Pembahasan Skema Sertifikasi Tanggal 14-16 Agustus 2019

4. FGD Penilaian Kemampuan LPK tanggal 25 Oktober 2019

16 Kawat Ban 16 SNI 8347:2016 Kawat Ban (Bead Wire/KB) 2019-2020 Kementerian

Perindustrian

17 Kompor Gas LPG dan LNG/NG

Tekanan rendah

17 SNI 8660:2018 Kompor Gas LPG dan LNG/NG Tekanan

Rendah untuk Rumah Tangga


Perindustrian


akan mengacu pada SNI

baru

Kompor gas bahan bakar LPG

satu tungku dengan sistem

pemantik mekanik khusus untuk

usaha mikro

18 * Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku

dengan sistem pemantik mekanik khusus untuk

usaha mikro


Perindustrian


Pemberlakuan

Peryaratan teknis, akan

mengacu pada SNI

Catatan : SNI terkini

telah ditetapkan menjadi

SNI 7613:2019


No


Urut


diberlakukan Wajib

Rencana Penyusunan

Regulasi Teknis/


Status Penyusunan

Regulasi dan Update

Informasi lainnya


18 Baja tahan karat 19 SNI 7840:2012 Baja tahan karat (stain less steel) canai dingin

bentuk lembaran dan gulungan (Bj TK D)


Perindustrian Rapat Pembahasan

Skema Sertifikasi

Tanggal 29-30 Juli 2019

19 Tujuh kawat baja tanpa lapisan

dipilin untuk konstruksi beton

pratekan (PC Strand/KBjP-P7) ,

kawat baja tanpa lapisan untuk

konstruksi beton pratekan (PC

Wire/KBjP)

20 SNI 1154:2016 Tujuh kawat baja tanpa lapisan dipilin untuk

konstruksi beton pratekan (PC Strand/KBjP-

P7)


Perindustrian Catatan : Revisi Permen

tetap mengacu pada SNI

yang telah diberlakukan

secara wajib.

20 Kawat baja kuens (quench)

temper untuk konstruksi beton

pratekan (PC bar/KBjP-Q)

21 SNI 7701:2016 Kawat baja kuens (quench) temper untuk

konstruksi beton pratekan (PC bar/KBjP-Q)


Perindustrian Catatan : Revisi Permen



secara wajib.

21 Profil rangka baja ringan 22 SNI 8399:2017 Profil rangka baja ringan 2019-2020 Kementerian

Perindustrian

1. Pembahasan Draft Skema sertifikasi tanggal 11-12 September 2019

2. FGD Penilaian Kemampuan LPK tanggal 4 Desember 2019

22 Alumunium Foil 23 SNI 0957:2017 Aluminium Foil 2019-2020 Kementerian

Perindustrian

23 Pakaian bayi 24 SNI 7617:2013/Amd Tekstil - Persyaratan zat warna azo, kadar 2019-2020 Kementerian Pembahasan draft


No


Urut


diberlakukan Wajib

Rencana Penyusunan

Regulasi Teknis/


Status Penyusunan

Regulasi dan Update

Informasi lainnya


1:2014 formaldehida dan kadar logam terekstraksi

pada kain, AMANDEMEN 1

Perindustrian Permen dan Skema : 29

April 2019




secara wajib.

24 Kertas Pembentuk Rokok 25 SNI 3755:2019 Kertas Pembentuk Rokok 2019-2020 Kementerian

Perindustrian

25 Peralatan Masak (cookware) dari

Logam

26 SNI 8752:2019 Peralatan masak (cookware) dari logam 2019-2020 Kementerian

Perindustrian

Usulan Tambahan PNRT

(September 2019)

26 Peralatan Makan dan

Perlengkapan Masak dari Baja

Tahan Karat (flatware)

27 SNI 8753:2019 Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak

dari Baja Tahan Karat (flatware)


Perindustrian


(September 2019)

27 Bus Bar Tembaga 28 SNI 8760:2019 Bus bar tembaga (copper bus bars) 2019-2020 Kementerian

Perindustrian


(September 2019)

Pembahasan Draft

Skema sertifikasi tanggal

17 Oktober 2019

28 Baja Lembaran dan Gulungan

Canai Dingin (Bj.D)

29 SNI 3567:2018 Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin

(Bj.D)


Perindustrian


(September 2019)


dengan mengacu


No


Urut


diberlakukan Wajib

Rencana Penyusunan

Regulasi Teknis/


Status Penyusunan

Regulasi dan Update

Informasi lainnya


pada SNI terkini

29 Photovoltaics cells assembled in

modules or made up into panels

30 SNI IEC 61215-1:2016 Modul fotovoltaik (FV) terrestrial – Kualifikasi

desain dan pengesahan jenis – Bagian 1:

Persyaratan uji (IEC 61215-1:2016, IDT)


Energi dan

Sumber Daya

Mineral

1. Rapat Skema Sertifikasi tanggal 24 Juli 2019, 14 dan 25-26 September 2019.

2. Rapat pembahasan draft Permen tanggal 18, 30 Oktober 2019.

3. Public Hearing Draft Permen tgl 28 November

4. Proses Notifikasi ke TBT/WTO (G/TBT/N/IDN/126)

Photovoltaics cells assembled in


31 SNI IEC 61215-1-1:2016 Modul fotovoltaik (FV) terestrial– Kualifikasi

desain dan pengesahan jenis – Bagian 1-1:

Persyaratan khusus untuk pengujian modul

fotovoltaik (FV) silikon kristalin (IEC 61215-1-

1:2016, IDT)


Energi dan

Sumber Daya

Mineral




4. Proses Notifikasi ke TBT/WTO



No


Urut


diberlakukan Wajib

Rencana Penyusunan

Regulasi Teknis/


Status Penyusunan

Regulasi dan Update

Informasi lainnya


(G/TBT/N/IDN/126)

Photovoltaics cells assembled in


32 SNI IEC 61215-2:2016 Modul fotovoltaik (FV) terestrial - Kualifikasi

desain dan pengesahan jenis - Bagian 2:

Prosedur uji (IEC 61215-2:2016, IDT)


Energi dan

Sumber Daya

Mineral




4. Proses Notifikasi ke TBT/WTO (G/TBT/N/IDN/126)

30 Luminer Rantai Cahaya

33 SNI IEC 60598-2-20:2012 Luminer-Bagian 2-20: Persyaratan khusus -

Rantai Cahaya (IEC 60598-2-20:2010 IDT) 2019-2020 Kementerian

Energi dan

Sumber Daya

Mineral

1. Proses pengkajian kesiapan Laboratorium dan LSPro

2. Proses pengajuan prolegnas ke Biro Hukum KESDM untuk usulan merevisi Permen No 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Wajib SNI di bidang Ketenagalistrikan




No


Urut


diberlakukan Wajib

Rencana Penyusunan

Regulasi Teknis/


Status Penyusunan

Regulasi dan Update

Informasi lainnya


Luminer Lampu Tidur 34 SNI IEC 60598-2-12:2016 Luminer –Bagian 2-12: Persyaratan khusus –

Lampu tidur dipasang pada kotak kontak

instalasi listrik (IEC 60598-2-12:2013, IDT,

Eng)


Energi dan

Sumber Daya

Mineral



31 Sakelar Tunda Waktu 35 SNI IEC 60669-2-3:2012 Sakelar untuk Instalasi Listrik Magun Rumah

Tangga dan Sejenis -Bagian 2-3: Persyaratan

Khusus -Sakelar Tunda Waktu (IEC 60669-2-

3:2006,IDT)


Energi dan

Sumber Daya

Mineral



32 Papan Hubung Bagi (PHB) 36 SNI IEC 60670-1:2015 Kotak dan selungkup untuk lengkapan listrik

pada instalasi listrik magun untuk rumah

tangga dan sejenis- Bagian 1: Persyaratan


Energi dan

Sumber Daya



No


Urut


diberlakukan Wajib

Rencana Penyusunan

Regulasi Teknis/


Status Penyusunan

Regulasi dan Update

Informasi lainnya


umum (IEC 60670-1:2011, IDT) Mineral 2. Proses pengajuan prolegnas ke Biro Hukum KESDM untuk usulan merevisi Permen No 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Wajib SNI di bidang Ketenagalistrikan

Papan Hubung Bagi (PHB) 37 SNI IEC 60670-22:2017 Kotak dan selungkup untuk lengkapan listrik

pada instalasi listrik magun rumah tangga dan

sejenis - Bagian 22: Persyaratan khusus untuk

kotak dan selungkup hubung (IEC 60670-22:

2015, IDT)


Energi dan

Sumber Daya

Mineral



Papan Hubung Bagi (PHB) 38 SNI IEC 60670-23:2012 Kotak dan selungkup untuk lengkapan listrik

pada instalasi listrik magun rumah tangga dan

sejenis-Bagian 23: Persyaratan khusus untuk

kotak dan selungkup lantai (IEC 60670-

23:2006, IDT)


Energi dan

Sumber Daya

Mineral


2. Proses pengajuan prolegnas ke Biro


No


Urut


diberlakukan Wajib

Rencana Penyusunan

Regulasi Teknis/


Status Penyusunan

Regulasi dan Update

Informasi lainnya


Hukum KESDM untuk usulan merevisi Permen No 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Wajib SNI di bidang Ketenagalistrikan

33 Konduit 39 SNI IEC 61386-1:2012 Sistem konduit untuk manajemen kabel-

Bagian 1: Persyaratan umum (IEC 61386-

1:2008, IDT)


Energi dan

Sumber Daya

Mineral



Konduit 40 SNI IEC 61386-21:2012 Sistem konduit untuk manajemen kabel -

Bagian 21: Persyaratan khusus - Sistem

konduit kaku (IEC 61386-21:2008, IDT)


Energi dan

Sumber Daya

Mineral


2. Proses pengajuan prolegnas ke Biro Hukum KESDM untuk usulan merevisi Permen No 2 Tahun 2018 tentang


No


Urut


diberlakukan Wajib

Rencana Penyusunan

Regulasi Teknis/


Status Penyusunan

Regulasi dan Update

Informasi lainnya


Pemberlakuan Wajib SNI di bidang Ketenagalistrikan

Konduit 41 SNI IEC 61386-22:2012 Sistem konduit untuk manajemen kabel -

Bagian 22: Persyaratan khusus - Sistem

konduit semifleksibel (IEC 61386-22:2002, IDT)


Energi dan

Sumber Daya

Mineral



34 Fitting Lampu 42 SNI IEC 60838-1:2017 Berbagai fiting lampu- Bagian 1: Persyaratan

umum dan pengujian (IEC 60838-1:2016, lDT,

Eng)


Energi dan

Sumber Daya

Mineral




No


Urut


diberlakukan Wajib

Rencana Penyusunan

Regulasi Teknis/


Status Penyusunan

Regulasi dan Update

Informasi lainnya


Fitting Lampu 43 SNI IEC 60838-2-3:2017 Berbagai fiting lampu Bagian 2-3: Persyaratan

khusus Fiting lampu untuk lampu LED linear

berkaki dobel (IEC 60838-2-3:2016, IDT, Eng)


Energi dan

Sumber Daya

Mineral



35 RCBO 44 SNI IEC 61009-1:2014 Gawai proteksi arus sisa dengan proteksi arus

lebih terpadu untuk pemakaian rumah tangga

dan sejenis (RCBOs)- Bagian 1: Aturan Umum

(IEC 61009-1:2012, lDT)


Energi dan

Sumber Daya

Mineral



RCBO 45 SNI IEC 61009-2-1:2014 Gawai proteksi arus sisa dengan proteksi arus


dan sejenis (RCBO's)- Bagian 2-1: Penerapan


Energi dan

Sumber Daya



No


Urut


diberlakukan Wajib

Rencana Penyusunan

Regulasi Teknis/


Status Penyusunan

Regulasi dan Update

Informasi lainnya


aturan umum untuk RCBO's yang berfungsi tak

tergantung dari voltase lin (IEC 61009-2-

1:1991, IDT)

Mineral 2. Proses pengajuan prolegnas ke Biro Hukum KESDM untuk usulan merevisi Permen No 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Wajib SNI di bidang Ketenagalistrikan

RCBO 46 SNI IEC 61009-2-2:2014 Gawai proteksi arus sisa dengan proteksi arus


dan sejenis (RCBO's) - Bagian 2-2: Penerapan

aturan umum untuk RCBO's yang berfungsi

tergantung dari voltase lin (IEC 61009-2-

2:1991, lDT)


Energi dan

Sumber Daya

Mineral



Lampiran VI.

Daftar Penyelesaian Permasalahan Penerapan Standar Tahun 2019

No No SNI Topik Pengaduan Stakeholder

1. SNI ISO 8124-1:2010 SNI ISO 8124-2:2010 SNI ISO 8124-3:2010 SNI ISO 8124-4:2010 SNI IEC 62115:2011

BAP untuk Dugaan Pencantuman Label tanda SNI untuk berbagai Merek Produk yang tidak sesuai dengan informasi di SPPT SNI pada mainan anak

Kementerian Perdagangan

2. SNI 04-6292.2.41-2003 BAP untuk Dugaan Ketidaksesuaian terhadap SNI untuk produk Impor yang telah memiliki SPPT SNI pada pompa air

Kementerian Perdagangan

3. SNI 1452:2011 BAP untuk Dugaan peredaran tabung gas LPG tanpa kepemilikan SPPT SNI

Polda Sulteng

4. SNI 7655:2010 BAP untuk Dugaan pencantuman Produk memenuhi SNI tanpa kepemilikan SPPT SNI pada Karet perapat (rubber seal) pada katup tabung LPG

Polda Jatim

5. SNI 03-0797-2006 BAP untuk Dugaan Peredaran produk tanpa label tanda SNI dan bukti kepemilikan SPPT SNI pada Kloset Duduk

Polda Sulsel

6. SNI ISO 8124-1:2010 SNI ISO 8124-2:2010 SNI ISO 8124-3:2010 SNI ISO 8124-4:2010 SNI IEC 62115:2011

Permohonan Informasi SNI mainan anak Kementerian Perindustrian

7. SNI 06-2459-2002 SNI 03-2453-2002

Permohonan Informasi SNI untuk sumur resapan

PT. Sekisui Indonesia dan Jetro (The Japan External Trade Organization)

8. SNI 8421:2017 Permohonan Informasi Bahan isolasi panas, penyerap suara dan tahan api dari mineral wool

PT. Sekisui Indonesia dan Jetro (The Japan External Trade Organization)

9. Daftar SNI wajib

Permohonan Informasi penerapan sni wajib secara umum dari Polda Metro Jaya

Polda Metro Jaya

10. SNI ISO 7886-4:2009 Permohonan Informasi Jarum suntik sekali pakai PT.Oneject Indonesia

11. SNI ISO 7886-4:2009 SNI ISO 8536-4:2012 SNI 16-6654-2002

Permohonan Informasi Peralatan infus untuk pemakaian medik

PT.TOP-Point Medical

12. Belum tersedia SNI terkait produk tersebut

Permohonan Informasi produk smart watch Importir di DKI Jakarta

13. SNI 6128:2015 Permohonan Informasi Beras Mahasiswa Prodi Magister Ilmu Hukum UNPAD

14. SNI 4075-1:2017 SNI 4594:2017

Permohonan Informasi Detergen Ketua Umum Perkumpulan Perusahaan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Indonesia (PEKERTI).

15. SNI terkait produk food maker, food warmer, botol susu dan minuman plastik, detergen, dot empeng bayi, shampo

Permohonan Informasi Penerapan SNI produk bayi (food maker, food warmer, botol susu dan minuman plastik, detergen, dot empeng bayi, shampo)

PT. Tata Global Sentosa



16. IEC 60335-2-85 untuk Fabric steamer belum diadopsi menjadi SNI. Sedangkan SNI setrika listrik SNI 04-6292.2.3-2003

Permohonan Informasi fabric steamer hasil temuan PPNS kemendag tidak memenuhi SNI namun telah ber SPPT SNI dan mencantumkan tanda SNI.

PT.Mago Makmur

17 SNI 2547:2008 Permohonan Informasi Meter Air minum PT. AETRA Tbk.

18 Belum tersedia SNI terkait produk tersebut

Permohonan Informasi produk Poly Ethylene foam dan Air bubble packaging

Manager PT.Mitra Prima Sukses Mandiri

19 SNI produk elektronik rumah tangga yang masuk dalam usulan PNRT 2019/2020

Permohonan Informasi Penerapan SNI produk elektronik rumah tangga

Direktur PT.Philips Indonesia Commercial

20 SNI IEC 60598–1:2016 SNI 04-6973.2.1-2005 SNI IEC 60598.2.2-2016 SNI IEC 60598.2.3-2016 SNI IEC 60598.2.4-2012 SNI IEC 60598.2.5-2016

Permohonan Informasi SNI wajib Luminer Otella Interiors

21 SNI 4326:2013 SNI 0038:2009 SNI 7069.1:2012 SNI 7069.2:2012 SNI 7069.3:2016 SNI 7069.4:2017 SNI 7069.5:2012 SNI 7069.6:2017 SNI 7069.7:2017

Permohonan Informasi SNI Aki Motor dan Pelumas

PT. Motobatt Indonesia


Permohonan penjelasan standar produk untuk palstik sebagai bahan pelengkap pembuatan wire harness untuk segmen otomotif dan elektronik

PT. Technocrat Viero Indonesia

23 SNI 2803-2012, Pupuk NPK padat

PT.ATS Inti Sampoerna memohon tanggapan terhadap dua formulasi pupuk anorganik majemuk yang digunakan untuk sektor perkebunan masuk dalam lingkup SNI wajib

PT.ATS Inti Sampoerna


Permohonan informasi produk asbak dari keramik dari pelaku usaha kepada LSPro IGS untuk disertifikasi sesuai SNI keramik Tableware

LSPro IGS

25 SNI 04-3898-1995 Permohonan Kepastian Informasi SNI Produk Copper Wire Coated with Enamelled tidak termasuk lingkup SNI Wajib

PT. Teco Multiguna Elektro

26 SNI IEC 60335-2-21:2010 Permohonan penjelasan konfirmasi produk pemanas cairan untuk mandi apakah dikenakan SNI wajib

PT. Perwirabhakti Sentrasejahtera

27 SNI 4326:2013 Permohonan Informasi dan Konfirmasi Standar Nasional Indonesia (SNI)

Kuasa Hukum UD. Monas Jaya Motor

28 SNI IEC 60335-2-21:2010 Permohonan penjelasan konfirmasi produk pemanas cairan untuk mandi apakah dikenakan SNI wajib

PT. Thermor Perwira Ardha



29 Daftar SNI terkait Alat evakuasi dan Pemadam Kebakaran

Tanggapan Klarifikasi atas Surat Jawaban terkait Sertifikasi Alat Evakuasi yang disampaikan Dinas Penanggunalan Kebakaran dan Penyelamatan Prov DKI Jakarta kepada CV. Trans Aman Lancar

CV. Trans Aman Lancar

30 SNI 0141:2009 dan SNI 0141:2009/Amd2:2015

BKH & Partners Lawfirm mengirimkan surat perihal Permohonan Penundaan PNRT Produk Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi dengan Klien PT.Honda Power Product Productions (HPPP) dan PT. Honda Product Indonesia (HPPI)

BKH & Partners Lawfirm

2019| Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian ... · Tahun Anggaran 2019. Laporan Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2019 merupakan

Documents