2017 surabaya materi rest ok

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMURDINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PEDOMAN PENYELENGGARAAN

STANDARISASI USAHA RESTORAN

Disampaikan pada :

FORUM KOMUNIKASI PENGELOLA JASA MAKANAN DAN MINUMANDI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Tunjungan No. 1 - 3, SurabayaTanggal 16 Pebruari 2017

O l e h :

BIDANG INDUSTRI PARIWISATA

2

Pasal 15

ayat (1)

Pasal 20

huruf b

Pasal 26

huruf n

Pasal 53

Pasal 54

PP. 50 Tahun 2011

PP. 52 Tahun 2012

STANDAR KOMPETENS

I

STANDAR USAHA

RENCANA INDUK

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAA

N NASIONAL 2010 – 2025

(RIPPARNAS)

SERTIFIKASI KOMPETENS

I &

SERTIFIKASI USAHA

DI BIDANG PARIWISATA

Tanda Daftar Usaha

Pariwisata

(TDUP)

Hak Wisatawa

n

Standar Usaha

dan Kompeten

si

SERTIFIKASI KOMPETENS

I

SERTIFIKASI USAHA

LSP Lembaga mandiri

LANDASAN HUKUMPENGEMBANGAN USAHA DAN STANDARDISASI PARIWISATA UU NOMOR 10TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

Psl.18

PermenStandar Usaha

Psl.55

Peraturan Pemerintah

3

Pasal 53 1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah mendapat lisensi

sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 54 1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha, 2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha,3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Lembaga Mandiri

yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 55 Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

UU NO. 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG SERTIFIKASI KOMPETENSI & SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA

Pasal 17• 13 BIDANG(56 SUB JENIS USAHA) Aturan

Lama• 13 BIDANG(62 SUB JENIS USAHA) Aturan

Baru sesuai PM 18 Tahun 2016• WAJIB MENERAPKAN STANDAR USAHA.

Pasal 18• Standar usaha disusun setiap bidang, jenis, dan sub jenis

usaha dari aspek Produk, Pelayanan & Pengelolaan Usaha;

• Disusun secara bersama-sama dengan stakeholders terkait;

• Diatur dgn Peraturan Menteri.

4

DAYA TARIK WISATA JENIS 2015 2016 %Alam 265 265 0

Budaya 320 320 0

Buatan 199 199 0JUMLAH 784 784 0

AMENITAS PRODUK JUMLAH

TH.2015JUMLAH TH.2016

PERTUMBUHAN%

1.Hotel Bintang

Hotel Melati Pondok Wisata Villa Penginapan RemajaTOTAL

125

1712523111

1.118358464

22.065

140

1715613611

1.118547464

22.271

13,82

025

17,3116,13

00

52,7900

9,98

2. Restoran Rumah Makan

1.1451.785

1.2221.785

6,720

3. Jasa Boga/Catering 373 373 04. Rekreasi &

Hiburan Umum1.599 1.599 0

5. Usaha Perjalanan Wisata (BPW,APW dll)

1.295 1.300 0,38

Jumlah Hotel dan Restoran di Jawa Timur Tahun 2016 yang sudah Sertifikasi :

Hotel dan Restoran

Jumlah s/d 2016

Sudah Setifikasi

Belum Sertifikasi

Prosentase Yg Sudah Klasifikasi

Thd. Jumlah Total Usaha

Hotel 1.258 140 1.118 11,12%

Restoran 1.222 86 1.136 7,03%

JUMLAH 2.480 226 2.254 9,11%

NO. JENIS DATATAHUN 2016

JUMLAH USAHA

SUDAH SERTIFIKASI

BELUM SERIFIAKSI

PROSENTASEYg Sudah

Sertifikasi Thd. Jumlah Total

Usaha

JUMLAH TENAGA KERJA

1. HOTEL 212 68 144 32,08 % 10.416

2. RESTORAN 748 67 681 8,96% 1.029

3. RUMAH MAKAN 51 - 51 - 891

4. JASA BOGA 17 - 17 - 553

JUMLAH 1.028 135 893 12.889

REKAPITULASI DATA USAHA SARANA PARIWISATA DI KOTA SURABAYA TAHUN 2016

NO. JENIS USAHA UNIT KURSI TENAGA KERJA

1. RESTORAN 748 76.216 14.867A. RESTORAN KLASIFIKASI 67 8.616 1.029

8,95 %

Bintang 3 / Talam Kencana 28 4941 566

Bintang2 / Talam Selaka 36 3597 422

Bintang 1 / Talam Gangsa 3 78 41

Non Bintang 0 0 0

B. RESTORAN BELUM KLASIFIKASI 681 67.600 13.838

91,05 %

REKAPITULASI DATA USAHA RESTORANDI KOTA SURABAYA TAHUN 2016

Penghargaan dalam Rangka

Percepatan Sertifikasi

Usaha Pariwisata

Tahun 2016

PAKET KEBIJAKAN SERTIFIKASI USAHA SARANA PARIWISATA

1. PP 52/ TH 2012 : Sertifikasi Kompetensi dan sertifikasi usaha di bidang pariwisata

2. PM 53/ HM 601/ MPEK 2013 : Standar Usaha Hotel ( 27 Sept 2013)3. PM 6/ 2014 perubahan PM 53/ HM 601/ MPEK 2013 (26 Juni 2014)4. PM 10/ 2014 Standar Usaha Kafe (4 Juli 2014)5. PM 11/ 2014 Standar Usaha Restoran (10 Juli 2014)6. PM 12/ 2014 Standar Usaha Rumah Makan (10 Juli 2014)7. PM 18/ 2014 Standar Usaha Jasa Boga (17 Juli 2014)8. PM 23/ 2014 Standar Usaha Bar/Rumah Minum (22 Juli 2014)9. PM 28/ 2015 Standar Usaha Pusat Penjualan Makanan (23 Des 2015)10. PM 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (18 Okt 2016)

• Setiap usaha pariwisata yang melakukan sertifikasi usahanya wajib memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata)

Usaha Jasa Makanan & MinumanPM No. PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Makanan dan MinumanPM 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah : Usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.Meliputi jenis usaha :a. Restoran;b. Rumah Makan;c. Bar/Rumah Minum;d. Kafe;e. Pusat Penjualan Makanan;f. Jasa Boga; dang. Jenis usaha lain bidang usaha jasa makanan dan minuman yang

ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan/atau Gubernur.

Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Bar/rumah minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

( PM 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata)

Lanjutan …..

Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.

Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.( PM 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata)

KOMPETENSI KARYAWAN YANG PROFESIONAL &

BERKUALITAS

PERTUMBUHAN RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN KAFEsemakin banyak , Persaingan semakin ketat antar Pengusaha harus

diimbangi dengan :

PRODUK

PELAYANAN

PENGELOLAAN

BAIKMEMENUHI

PERSYARATAN HYGIENE & SANITASI

KEPMENKES RINo.

1098/MENKES/SK/VII/2003Tentang

Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan

RestoranMANAJEMEN YANG PROFESIONAL

MELAKSANAKAN SERTIFIKASI USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN

KAFE

1. PEMILIHAN BAHAN.2. PENYIMPANAN BAHAN3. PENGOLAHAN

MAKANAN4. PENYIMPANAN MAKANAN MATANG5. PENGANGKUTAN6. PENYAJIAN

KEPMENKES RINo.715/MENKES/

SK/V/2003 Tentang Persyaratan

Hgiene Sanitasi Jasa Boga

PENGGOLONGAN KELAS RESTORAN

(SERTIFIKASI USAHA RESTORAN)

MAKSUD DAN TUJUANPENGGOLONGAN KELAS RESTORAN

menjamin kualitas Produk, Pelayanan dan Pengelolaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu;

memberikan perlindungan kepada tamu, Pengusaha Restoran, tenaga kerja dan masyarakat, baik untuk kesehatan dan keselamatan.

DASAR HUKUM1. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

RI No. 11 Tahun 2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Standar Usaha Restoran;

2. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 56 Tahun 2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Restoran.

PENGGOLONGAN KELAS RESTORAN

RESTORAN BINTANG1. Restoran Bintang 32. Restoran Bintang 23. Restoran Bintang 1

RESTORAN NON BINTANG

PERMENPAREKRAF RI NO. 11 tentang Standar Usaha Restoran

Sebelum melakukan SERTIFIKASI Restoran, dilakukan Penilaian Persyaratan Dasar Restoran. Penilaian Persyaratan Dasar oleh DISBUDPAR PROV.

JATIM Rekomendasi Persyaratan Dasar Sertifikasi Restoran oleh LSU Bidang Restoran. Pihak Restoran mengajukan Surat Permohonan kepada

Dinas untuk Penilaian Persyaratan Dasar, guna memperoleh REKOMENDASI.

Setelah memperoleh REKOMENDASI, pihak Restoran mengajukan surat permohonan untuk SERTIFIKASI kepada LSU yang dipilih.

SYARAT PENGAJUAN PENILAIAN PERSYARATAN DASAR RESTORAN1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata

( TDUP );2. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi

Restoran;3. Sertifikat Hygiene Sanitasi Makanan;4. Sertifikat Kursus Penjamah Makanan;5. Data Usaha Restoran;6. Foto Copy KTP Pemohon;7. Daftar Menu.

Pasal 6, Ayat 2

PEDOMAN PENYELENGGARAAN USAHA RESTORANPERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 56 TAHUN 2015

BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII BAB IX

KETENTUAN UMUM

MAKSUD DAN TUJUAN RUANG LINGKUP USAHA

RESTORAN

SERTIFIKAT DAN

SERTIFIKASI

PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN

SANKSI ADMINISTRATI

FKETENTUAN LAIN-LAIN

KETENTUAN PENUTUP

Bagian KeduaPenilaian dan Pelaksanaan

PERSYARATAN DASARTDUP

(Tanda Daftar Usaha Pariwisata)

SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI

SERTIFIKAT HYGIENE SANITASI MAKANAN (diperoleh melalui Kursus bagi Pengusaha/Penanggung Jawab

Makanan)SERTIFIKAT KURSUS PENJAMAH

MAKANAN

DILAKUKAN OLEH SKPDpada Pemerintah

Kabupaten/Kota yang dikoordinir oleh

Dinas (Disbudpar Prov. Jatim)

PENILAIAN

kesesuaian TENAGA PENJAMAH MAKANAN YANG MENGIKUTI KURSUS dengan Sertifikat Kursus Penjamah Makanan.

kesesuaian PENGUSAHA/PENANGGUNGJAWAB MAKANAN yang mengikuti kursus dengan

Sertifikat Hygiene Sanitasi Makanan.

kesesuaian PERSYARATAN KESEHATAN LINGKUNGAN DAN BANGUNAN, KESEHATAN

RUANG, FASILITAS DAN SANITASI dengan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi.

untuk mengetahui bahwa Usaha Restoran telah tercantum dalam DAFTAR USAHA PARIWISATA sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

Pasal 9



KETENTUAN UMUM


RESTORAN

SERTIFIKAT DAN

SERTIFIKASI

PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN

SANKSI ADMINISTRATI


KETENTUAN PENUTUP

Bagian KeduaPemeriksaan

PERSYARATAN DASAR

SERTIFIKAT HYGIENE SANITASI MAKANAN (diperoleh melalui Kursus bagi Pengusaha/Penanggung Jawab

Makanan)

SERTIFIKAT KURSUS PENJAMAH MAKANAN

TDUP (Tanda Daftar Usaha

Pariwisata)SERTIFIKAT LAIK HYGIENE

SANITASI

PEMERIKSAAN

Pasal 9



KETENTUAN UMUM


RESTORAN

SERTIFIKAT DAN

SERTIFIKASI

PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN

SANKSI ADMINISTRATI


KETENTUAN PENUTUP

Bagian KeduaPemeriksaan

HASIL PEMERIKSAA

N PERSYARATAN

DASAR RESTORAN

BAP (BeritaAcar

a Pemeriksaa

n)

REKOMENDASI PERSYARATAN

DASAR RESTORAN

P2T

UPT Pelayanan Perizinan

Terpadu Prov. Jatim

mengajukan PERMOHONAN SERTIFIKASI

USAHA RESTORAN

LSU Bidang

PariwisataSebelum sertifikasi

WAJIB menginfokan kegiatan kepada

DINAS

Pasal 10



KETENTUAN UMUM


RESTORAN

SERTIFIKAT DAN

SERTIFIKASI

PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN

SANKSI ADMINISTRATI


KETENTUAN PENUTUP

Bagian KeduaSertifikasi

Pengusaha

penilaian terhadap Usaha Restoran yang mencakup :Aspek Produk, Aspek Pelayanan dan Aspek Pengelolaan.

SertifikatUsaha

Restoran LSU wajib memberikan COPY SERTIFIKAT kepada :1.Dinas dan 2.SKPD

Kabupaten/Kota yang membidangi Pariwisata.

Berlaku 3 Tahun6) Sertifikat Usaha Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus dilakukan pembaruan apabila habis masa berlakunya.

7) Proses pembaruan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus melalui Penilaian Persyaratan Dasar.

Ayat 6 & 7

Setelah Mempunyai: REKOMENDASI PERSYARATAN DASAR RESTORAN

TIM PENILAIPenilaian Persyaratan Dasar oleh Pemerintah,

dalam hal ini di koordinasikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

Melibatkan Dinas dan Asosiasi terkait.

Adapun semua biaya yg dikeluarkan dalam kegiatan Penilaian Persyaratan Dasar Restoran dibiayai oleh Negara melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Penilaian Teknis/SERTIFIKASI dilaksanakan oleh LSU di Bidang Restoran.Adapun semua biaya yg

dikeluarkan dalam kegiatan Sertifikasi Restoran dibiayai oleh PIHAK RESTORAN.

LSU merupakan lembaga independen.

FORM PENGAJUAN PENILAIAN PERSYARATAN DASAR RESTORAN

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RINOMOR 11 TAHUN 2014

Bidang Industri PariwisataDINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMURTAHUN 2017

STANDAR USAHA

RESTORAN

KONSIDERANS Untuk melaksanakan PP Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi

Kompetensi & Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata dlm ketentuan Pasal 18 ayat (3) perlu diatur mengenai Standar Usaha Restoran;

Seiring dengan perkembangan pesat Usaha Restoran yg merupakan salah satu jenis Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman, dan dalam rangka peningkatan mutu produk, pelayanan & pengelolaan serta daya saing Usaha Restoran, maka penyelenggaraan Usaha Restoran wajib memenuhi standar usaha;

Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.95/HK.103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha & Penggolongan Restoran sudah tidak sesuai dengan perkembangan pariwisata saat ini, sehingga perlu diganti.

STANDAR USAHA RESTORANPERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2014

BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII

KETENTUAN UMUM

USAHA RESTORAN

SERTIFIKAT & SERTIFIKASI

USAHA RESTORAN PEMBINAAN & PENGAWASAN

SANKSI ADMINISTRATIF

KETENTUAN PERALIHAN

KETENTUAN PENUTUP

Pengertian pengertian :

• USAHA PARIWISATA, adalah usaha yg menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan & penyelenggaraan pariwisata.

• USAHA RESTORAN, adalah usaha penyediaan jasa makanan & minuman dilengkapi dgn peralatan & perlengkapan utk proses pembuatan, penyimpanan & penyajian di suatu tempat tetap yg tidak berpindah-pindah dgn tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

• STANDAR USAHA RESTORAN, adalah rumusan kualifikasi usaha restoran dan/atau klasifikasi usaha restoran yg mencakup aspek produk, pelayanan & pengelolaan usaha restoran.

• SERTIFIKASI USAHA RESTORAN, adalah proses pemberian sertifikat kpd usaha restoran utk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan & pengelolaan usaha restoran melalui audit pemenuhan standar usaha restoran.

• SERTIFIKAT USAHA RESTORAN, adalah bukti tertulis yg diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha bidang pariwisata kpd usaha restoran yg telah memenuhi standar usaha restoran.

• LEMBAGA SERTIFIKASI USAHA BIDANG PARIWISATA, yang selanjutnya disebut LSU BIDANG PARIWISATA, adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

• Pengusaha pariwisata, adalah orang atau sekelompok orang yg melakukan kegiatan usaha pariwisata.

• Pemerintah Daerah, adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

• Menteri, adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

• Kementerian, adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.



KETENTUAN UMUM USAHA RESTORAN




KETENTUAN PERALIHAN

KETENTUAN PENUTUP

USAHA RESTORAN

• BINTANG (1 S/D 3)• NON BINTANG

Usaha Restoran dapat merupakan usaha PERSEORANGAN atau berbentuk BADAN USAHA Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan



KETENTUAN UMUM

USAHA RESTORAN




KETENTUAN PERALIHAN

KETENTUAN PENUTUP

UMUM

Persyaratan minimal

Aspek produk, pelayanan & pengelolaan

PERSYARATAN DASAR : TDUP Bidang Usaha

Jasa Makanan & MinumanBINTANG 3

PRODUK : 4 unsur & 17 sub unsur; PELAYANAN : 2 unsur & 14 sub unsur ;

PENGELOLAAN : 4 unsur & 28 sub unsur

BINTANG 2PRODUK : 4 unsur & 12 sub unsur;

PELAYANAN : 2 unsur & 10 sub unsur ; PENGELOLAAN : 4 unsur & 26 sub unsur

BINTANG 1PRODUK : 4 unsur & 11 sub unsur;


NON BINTANGPRODUK : 4 unsur & 10 sub unsur;


PENILAIAN MANDIRI

Pengusaha pariwisata dapat

melakukan penilaian secara mandiri sebelum

pelaksanaan sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata

dan tidak mengurangi

kewajiban utk melaksanakan

sertifikasi mengacu kpd Standar Usaha

Restoran + Lampiran



KETENTUAN UMUM

USAHA RESTORAN




KETENTUAN PERALIHAN

KETENTUAN PENUTUP

BINTANG &

NON BINTANG

PENGELOLAAN

PRODUK

PELAYANAN

PRODUK417

PELAYANAN214

PENGELOLAAN

428

PRODUK412

PELAYANAN210

PENGELOLAAN426

PRODUK411

PELAYANAN17

PENGELOLAAN423

PRODUK410

PELAYANAN15

PENGELOLAAN310

MENTERI• Menteri melakukan

PEMBINAAN dlm rangka penerapan Standar Usaha Restoran sesuai kewenangannya mencakup sosialisasi & advokasi.

• Menteri melakukan PENGAWASAN penerapan & pemenuhan Standar Usaha Restoran sesuai kewenangannya melalui evaluasi penerapan standar Usaha Restoran.

GUBERNUR• Gubernur melakukan

PEMBINAAN dlm rangka penerapan Standar Usaha Restoran sesuai kewenangannya mencakup pelaksanaan bimbingan teknis penerapan Standar Usaha Restoran bagi Pengusaha Pariwisata.

• Gubernur melakukan PENGAWASAN penerapan & pemenuhan Standar Usaha Restoran sesuai kewenangannya melalui evaluasi laporan kegiatan penerapan Standar Usaha Restoran di wilayah kerja.

BUPATI/ WALIKOTA• Bupati/Walikota melakukan

PEMBINAAN dlm rangka penerapan Standar Usaha Restoran sesuai kewenangannya mencakup bimbingan teknis penerapan Standar Usaha Restoran bagi Pengusaha Pariwisata dan pelatihan teknis operasional Usaha Restoran bagi tenaga kerja Usaha Restoran.

• Bupati/Walikota melakukan PENGAWASAN penerapan & pemenuhan Standar Usaha Restoran sesuai kewenangannya melalui evaluasi thd persyaratan dasar & kepemilikan Sertifikat Usaha Restoran.



KETENTUAN UMUM USAHA RESTORAN




KETENTUAN PERALIHAN

KETENTUAN PENUTUP



KETENTUAN UMUM

USAHA RESTORAN

SERTIFIKAT & SERTIFIKASIUSAHA RESTORAN

PEMBINAAN & PENGAWASAN

SANKSI ADMINISTRATI

FKETENTUAN PERALIHAN

KETENTUAN PENUTUP


• Teguran tertulis : I (Pertama) = 30 hari kerja II (Kedua) = 30 hari kerja III (Ketiga) = 30 hari kerja

• Pembatasan kegiatan usaha

• Pembekuan/Pencabutan TDUP Apabila dalam jangka waktu 60 hari kerja dari teguran pembatasan kegiatan usaha tidak memenuhi standar, usaha restoran dikenakan sanksi pembekuan/pencabutan usaha (TDUP)

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyelenggarakan dan menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Jasa Makanan dan Minuman pada saat berlakunya Peraturan Menteri, maka pemenuhan ketentuan sertifikasi & penerbitan sertifikat Usaha Restoran dapat dilakukan dalam bentuk surat keterangan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.



KETENTUAN UMUM

USAHA RESTORAN

SERTIFIKAT & SERTIFIKASIUSAHA RESTORAN

PEMBINAAN & PENGAWASAN


KETENTUAN PERALIHAN

KETENTUAN PENUTUP

SERTIFIKAT PENGGOLONGAN

RESTORANSTANDAR USAHA

RESTORANSERTIFIKAT

USAHA RESTORAN

LAMA BARUMax. 2 tahun (berlaku s/d 2016)

.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kepmen Parpostel Nomor KM.95/HK.103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha & Penggolongan Restoran, dicabut & dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.(Tgl. 14 Juli 2014)

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VIIKETENTUAN

UMUMUSAHA

RESTORANSERTIFIKAT & SERTIFIKASI



KETENTUAN PERALIHAN

KETENTUAN PENUTUP

LAMPIRAN PERMEN PAREKRAF NOMOR 11/TAHUN 2014TENTANG STANDAR USAHA RESTORAN

STANDAR USAHA RESTORAN BINTANG 3NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR

I. PRODUK A. Ruang Makan dan Minum

1.2.

3.

Luas ruangan sesuai dengan rasio kapasitas tempat duduk.Memiliki sistem sirkulasi udara dan pencahayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Ruang khusus VIP .

B. Penyediaan Makanan dan Minuman

4.

5.

Paling sedikit 20 (dua puluh) menu makanan dan 15 (lima belas) menu minuman.Memiliki resep sesuai dengan jumlah makanan dan minuman yang dibuat, dan 3 (tiga) diantaranya merupakan resep baku/khusus.

C. Fasilitas Penunjang

6.

7.

8.

Ruang tunggu tamu dilengkapi dengan paling sedikit 1 (satu) meja dan 4 (empat) kursi. Lift dan/atau eskalator tamu untuk restoran yang berada pada lantai 4 (empat) atau lebih. Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk tamu pria dan wanita yang masing-masing dilengkapi dengan: a. tanda yang jelas; b. air bersih yang cukup; c. tempat cuci tangan dan alat pengering; d. kloset duduk; e. tempat sampah tertutup; dan f. tempat buang air kecil (urinoir) untuk toilet pengunjung pria.


9.

10.

11.

12.

Meja dan kursi serta peralatan makan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait hygiene sanitasi yang tertata lengkap, dengan kualitas paling rendah terbuat dari bahan berlapis perak (silver plate).

Daftar makanan dan minuman disertai harganya.

Side stand untuk peralatan yang bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait hygiene sanitasi.Ruang dan/atau tempat (dapur), berikut peralatan/perlengkapan, dan sarana penunjang pengolahan bahan makanan, sebagai berikut : a. luas dapur paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas restoran; b. kualitas lantai, dinding dan langit langit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. area pengolahan bahan makanan yang terpisah; d. tempat sampah tertutup; e. drainase dan pembuangan limbah (ditching); f. tempat cuci dan instalasi air panas; g. tempat penyimpanan bahan dan tempat penyimpanan pangan; h. jenis dan jumlah peralatan atau perlengkapan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan; i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan j. ruang administrasi (chef office).


13.

14.

15.

Ruang atau tempat pengolahan bahan minuman, dilengkapi dengan: a. tempat penyimpanan minuman dengan pengaturan suhu; b. tempat penyiapan minuman; dan c. peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan jenis minuman yang disajikan.

Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang pertemuan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan serta memenuhi sirkulasi udara dan pencahayaan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Kelengkapan Bangunan.

16.

17.

Papan nama: a. dibuat dari bahan yang aman dan kuat dengan tulisan yang terlihat dan terbaca jelas; dan b. dipasang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganFasilitas parkir yang bersih, aman dan terawat.

NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR

II PELAYANAN A. Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Prosedure)

1.2.

3.

4.5.

6.

7.8.

Pemesanan tempat.Penyambutan dan penerimaan tamu oleh personel khusus, dan pengantaran tamu ke tempat duduk. Pemberian menu makanan dan menu minuman disertai dengan penawaran minuman terlebih dahulu.Pencatatan makanan dan minuman yang dipesan.Penggantian alat makan yang diperlukan sesuai dengan jenis makanan yang dipesan.Penyajian makanan dan minuman dengan mendahulukan tamu lanjut usia atau wanita.Penawaran makanan penutup, pencatatan pesanan, peletakan peralatan serta penyajian makanan penutup yang dipesan.Pembayaran tunai dan/atau nontunai.

9.10.

11.

12.

Pengangkatan peralatan kotor (clear up) dan perapihan meja.Keamanan oleh satuan pengamanan yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan pengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).Pelayanan penanganan keluhan tamu secara langsung maupun menggunakan guest comment card.

B. Fasilitas Lainnya 13.14.

Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya.Sarana wifi.

STANDAR USAHA RESTORAN BINTANG 3


III PENGELOLAAN

A. Organisasi 1. Profil perusahaan yang terdiri atas:a. visi dan misi;struktur oganisasi sederhana dan terdokumentasi; dan uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi.

2.

3.4.

Dokumen Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Prosedure) dan petunjuk pelaksanaan kerja.Rencana usaha secara lengkap, terukur dan terdokumentasi.Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

B. Manajemen 5.

6.

7.

Pelaksanaan program pengembangan inovasi produk, yang terdokumentasi. Pengadaan, pemesanan, dan penerimaan bahan makanan dan minuman menggunakan Spesifikasi Pembelian Standar (Standard Purchase Specification).Penyimpanan bahan makanan dan minuman di tempat terpisah yang memenuhi hygiene sanitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pengolahan bahan makanan dan minuman sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan pangan.



9.

10.

11.

12.

13.14.

Pelaksanaan sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdokumentasi.Memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi restoran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu Keamanan Pangan (Hazard Analytic Critical Control Point /(HACCP), yang terdokumentasi. Kerjasama dengan dokter, klinik atau rumah sakit yang terdokumentasi.Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi.Perencanaan dan pengembangan karir.

C. Sumber Daya Manusia

15. Melaksanakan program peningkatan kompetensi pada jabatan manajerial, supervisor dan pelaksana.

16.17.

Sistem penilaian kinerja yang terencana.Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan sopan dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan.



D. Sarana dan Prasarana

18.

19.

20.

21.

22.

Ruang karyawan yang dilengkapi: a. ruang ganti; dan b. ruang makan karyawan. Toilet karyawan pria dan karyawan wanita yang terpisah dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Ruang kantor pimpinan restoran terpisah dengan staf, dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tempat penampungan sampah dan sistem pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Instalasi listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

23.24.25.26.

27.28.

Instalasi genset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.Instalasi gas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Akses khusus darurat terlihat dengan rambu yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili, dan internet.Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya bagi karyawan.



I PRODUK A. Ruang Makan dan Minum

1.2.

Luas ruangan sesuai dengan rasio kapasitas tempat duduk.Memiliki sistem sirkulasi udara dan pencahayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Penyediaan Makanan & Minuman

3.

4.

Paling sedikit 15 (lima belas) menu makanan dan 10 (sepuluh) menu minuman. Memiliki resep sesuai dengan jumlah makanan dan minuman yang dibuat, dan 2 (dua) diantaranya merupakan resep baku/khusus.

C. Fasilitas Penunjang 5.

6.

Lift dan/atau eskalator tamu untuk restoran yang berada pada lantai 4 atau lebih. Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk tamu pria dan wanita yang masing-masing dilengkapi dengan: a. tanda yang jelas; b. air bersih yang cukup; c. tempat cuci tangan dan alat pengering; d. kloset duduk; e. tempat sampah tertutup; dan f. tempat buang air kecil (urinoir) untuk toilet pengunjung pria.

7. Meja dan kursi serta peralatan makan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan terkait hygiene sanitasi yang tertata lengkap, dengan kualitas paling rendah terbuat dari bahan stainless steel.



8.9.

Daftar makanan dan minuman disertai harganya.Ruang dan/atau tempat (dapur), berikut peralatan/perlengkapan, dan sarana penunjang pengolahan bahan makanan, sebagai berikut: a. luas dapur paling sedikit 30% dari luas restoran; b. kualitas lantai, dinding dan langit-langit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. area pengolahan bahan makanan yang terpisah; d. tempat sampah; drainase dan pembuangan limbah (ditching); e. tempat cuci dan instalasi air panas; f. tempat penyimpanan bahan dan tempat penyimpanan pangan; g. jenis dan jumlah peralatan atau perlengkapan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan; h. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan i. ruang administrasi (chef office).

10. Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Kelengkapan Bangunan

11. Papan nama: a. dibuat dari bahan yang aman dan kuat dengan tulisan yang terlihat dan terbaca jelas; dan b. dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Fasilitas parkir yang bersih, aman dan terawat.



II PELAYANAN A. Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Prosedure)

1.

2.

3.4.5.6.7.

8.

9.

Penyambutan, penerimaan, dan pengantaran tamu ke tempat duduk. Penataan alat makan yang diperlukan sesuai dengan jenis makanan yang dipesan.Penyajian makanan dan minuman.Penyajian makanan penutup beserta peralatannya. Pembayaran tunai dan/atau nontunai.Pengangkatan peralatan kotor (clear up) dan perapihan meja.Keamanan oleh satuan pengamanan yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan pengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).Pelayanan penanganan keluhan tamu secara langsung oleh Supervisor.

B. Fasilitas Lainnya 10. Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya.


III PENGELOLAAN

A. Organisasi 1.

2.

3.4.

Profil perusahaan yang terdiri atas: visi dan misi; b. struktur oganisasi sederhana dan terdokumentasi; dan c. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi.Dokumen Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Prosedure) dan petunjuk pelaksanaan kerja.Rencana usaha sederhana dan terdokumentasi. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B.Manajemen 5.

6.

Penyimpanan bahan makanan dan minuman di tempat terpisah yang memenuhi hygiene sanitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pengadaan, pemesanan, dan penerimaan bahan makanan dan minuman menggunakan Spesifikasi Pembelian Standar (Standard Purchase Specification).

7.

8.

9.

10

Pengolahan bahan makanan dan minuman sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan pangan. Pelaksanaan sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdokumentasi.Memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi restoran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Memiliki informasi mengenai dokter, klinik atau rumah sakit terdekat.


11.12.

Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi.Perencanaan dan pengembangan karir.


13. Melaksanakan program peningkatan kompetensi Pada jabatan tingkat supervisor dan pelaksana.

14.15.

Sistem penilaian kinerja yang terencana.Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan sopan dengan pencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan.


16.

17.

18.

19.

Ruang karyawan yang dilengkapi: a. ruang ganti; dan b. ruang makan karyawan. Toilet karyawan dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Ruang kantor, dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Tempat penampungan sampah dan sistem pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Instalasi listrik sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan. Instalasi genset sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.



20.21.

Instalasi listrik sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan. Instalasi genset sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

22.23.

24.

25.26

Instalasi gas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon dan faksimili.Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan.



1.

2.

Luas ruangan sesuai dengan rasio kapasitas tempat duduk.Memiliki sistem sirkulasi udara dan pencahayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.


3.

4.

Paling sedikit 10 (sepuluh) menu makanan dan 5 (lima) menu minuman.Memiliki resep sesuai dengan jumlah makanan dan minuman yang dibuat, dan 1 (satu) diantaranya merupakan resep baku/khusus.

C. Fasilitas Penunjang 5. Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk tamu pria dan wanita yang masing-masing dilengkapi dengan: a. tanda yang jelas; b. air bersih yang cukup; c. Tempat cuci tangan dan alat pengering; d. kloset jongkok; e. tempat sampah tertutup; dan f. tempat buang air kecil (urinoir) untuk toilet pengunjung pria.

6.

7.

Meja dan kursi serta peralatan makan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait hygiene sanitasi yang tertata lengkap, dengan kualitas paling rendah terbuat dari bahan alumunium.Daftar makanan dan minuman disertai harganya.


8. Ruang dan/atau tempat (dapur), berikut peralatan/perlengkapan, dan sarana penunjang pengolahan bahan makanan, sebagai berikut: a. luas dapur paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas restoran; b. kualitas lantai, dinding dan langit-langit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. area pengolahan bahan makanan yang terpisah; d. tempat sampah; e. drainase dan pembuangan limbah (ditching); f. tempat cuci dan instalasi air panas; g. tempat penyimpanan bahan dan tempat penyimpanan pangan; h. jenis dan jumlah peralatan atau perlengkapan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan; i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan j. ruang administrasi (chef office).

9. Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


10.

11.

Papan nama: a. dibuat dari bahan yang aman dan kuat dengan tulisan yang terlihat dan terbaca jelas; dan b. dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Fasilitas parkir yang bersih, aman dan terawat.


II PELAYANAN Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Prosedure)

1.

2.3.4.5.

6.7.

Penyambutan, penerimaan, dan pengantaran tamu ke tempat duduk.Penyajian makanan dan minuman.Pembayaran tunai.Pengangkatan peralatan kotor (clear up). Keamanan oleh satuan pengamanan yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan pengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).Pelayanan penanganan keluhan tamu secara langsung.


III PENGELOLAAN

A. Organisasi 1.

2.

Profil perusahaan yang terdiri atas: a. struktur oganisasi sederhana dan terdokumentasi; dan b. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi.Dokumen Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Prosedure) dan petunjuk pelaksanaan kerja.

3.4.

Rencana usaha sederhana dan terdokumentasi.Peraturan Perusahaan atau Tata tertib perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Manajemen 5.

6.

7.

8.

9.10.

Penyimpanan bahan makanan dan minuman di tempat terpisah yang memenuhi hygiene sanitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pengolahan bahan makanan dan minuman dengan resep baku sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan pangan.Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdokumentasi.Memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi restoran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Memiliki informasi mengenai dokter, klinik atau rumah sakit terdekat.Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen secara sederhana.




11.

12.13.

Melaksanakan program peningkatan kompetensi pada jabatan tingkat pelaksana.Sistem penilaian kinerja secara sederhana/langsung oleh atasan.Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan sopan dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan.


14.15.

16.

17.

Ruang karyawan yang dilengkapi: a. ruang ganti; dan b. ruang makan karyawan.Toilet karyawan dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Area administrasi yang dilengkapi dengan perlengkapan dan peralatan untuk kebutuhan kantor dan administrasi.Tempat penampungan sampah dan sistem pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18.19.20.21.

22.23.

Instalasi listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.Instalasi gas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon dan faksimili.Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan.


STANDAR USAHA RESTORAN NON BINTANGNO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR


1.2.

Luas ruangan sesuai dengan rasio kapasitas tempat duduk.Memiliki sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup.


3.4.

Paling sedikit 1 (satu) menu makanan dan 3 (tiga) menu minuman.Memiliki resep sesuai dengan jumlah makanan dan minuman yang dibuat.

C. Fasilitas Penunjang

5.6.

7.8.

9.

Toilet yang bersih dan terawat.Meja dan kursi serta peralatan makan yang memenuhi persyaratan hygiene sanitasi.Daftar menu makanan dan minuman disertai harganya.Ruang dan/atau tempat (dapur), berikut peralatan/perlengkapan, dan sarana penunjang pengolahan bahan makanan.Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


10. Papan nama dengan tulisan yang terbaca dan dipasang pada tempat yang terlihat dengan jelas.

II PELAYANAN Tata Cara Pelayanan Sederhana

11.12.13.14.15.

Penyambutan dan penerimaan tamu.Penyajian makanan dan minuman.Pembayaran.Pengangkatan peralatan kotor (clear up). Pelayanan penanganan keluhan tamu.

STANDAR USAHA RESTORAN NON BINTANGNO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR

III PENGELOLAAN

A. Manajemen 16.

17.

18.

Penyimpanan bahan makanan dan minuman yang memenuhi hygiene sanitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pengolahan bahan makanan & minuman sesuai dgn standar kesehatan & keamanan pangan.Memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi restoran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Sumber Daya Manusia

19.20.

Melaksanakan program peningkatan kompetensi.Karyawan menggunakan pakaian yang bersih dan sopan.

C. Sarana dan Prasarana

21. Melaksanakan program peningkatan kompetensi.

22.23.

24.

25.

Tempat penampungan sampah.Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Instalasi gas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

BAB IVPERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHAPasal 8(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;

Pasal 9(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan

suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;

h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak

berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tampak

keterangan yang lengkap;k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Lanjutan ………..

Lanjutan ………..

Pasal 62(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f di pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

BAB XIIISANKSI

Sanksi Pidana

TERIMA KASIH

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR

2017 surabaya materi rest ok

Education