BAB IV PEMBAHASAN IV.1 Analisis Biaya Pada Laporan Laba Rugi pada PT QN Pada prinsipnya terdapat perbedaan perhitungan penghasilan dan beban menurut Standar Akuntansi Keuangan dengan ketentuan peraturan perpajakan. Hal ini sering menjadi permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal. Pengetahuan atas ketentuan pajak yang benar sangat diperlukan oleh Wajib Pajak karena dengan pengetahuan tersebut Wajib Pajak dapat melakukan kewajiban pajaknya dengan benar bahkan bila dipelajari secara rinci Wajib Pajak dapat memanfaatkan peluang dalam peraturan perpajakan tersebut untuk menghemat pengeluaran untuk pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan tersebut. Di dalam laporan rekonsiliasi laba rugi fiskal PT QN ditemukan beberapa koreksi positif yang menyebabkan bertambahnya laba perusahaan sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah Pajak Penghasilan yang harus 49
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB IV
PEMBAHASAN
IV.1 Analisis Biaya Pada Laporan Laba Rugi pada PT QN
Pada prinsipnya terdapat perbedaan perhitungan penghasilan dan beban
menurut Standar Akuntansi Keuangan dengan ketentuan peraturan perpajakan.
Hal ini sering menjadi permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal.
Pengetahuan atas ketentuan pajak yang benar sangat diperlukan oleh Wajib Pajak
karena dengan pengetahuan tersebut Wajib Pajak dapat melakukan kewajiban
pajaknya dengan benar bahkan bila dipelajari secara rinci Wajib Pajak dapat
memanfaatkan peluang dalam peraturan perpajakan tersebut untuk menghemat
pengeluaran untuk pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan tersebut.
Di dalam laporan rekonsiliasi laba rugi fiskal PT QN ditemukan beberapa
koreksi positif yang menyebabkan bertambahnya laba perusahaan sehingga
menyebabkan bertambahnya jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar oleh
perusahaan. Selama ini PT QN belum pernah menerapkan perencanaan Pajak
Penghasilan Badan pada perusahaannya sehingga ada beberapa koreksi fiskal
atas biaya komersial yang harusnya bisa dihindari tetapi tidak dilakukan. Selain
itu, ada beberapa peraturan perpajakan yang terlewatkan sehingga dapat
menyebabkan adanya sanksi di kemudian hari apabila dilakukan pemeriksaan.
Sebelum dilakukan koreksi fiskal, perlu dilakukan analisis terhadap akun-
akun yang termasuk dalam objek pajak penghasilan dan biaya-biaya yang telah
dikeluarkan oleh PT QN. Beberapa biaya yang secara umum dikeluarkan oleh PT
QN selama tahun 2009, 2010, dan 2011 adalah sebagai berikut:
49
1. Biaya gaji karyawan.
Perusahaan memberikan gaji kepada karyawan sesuai dengan golongan dan
jabatan masing-masing karyawan. Gaji diberikan kepada setiap karyawan
setiap akhir bulan. THR diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya
setahun sekali. Perusahaan menanggung seluruh PPh 21 atas gaji karyawan
dalam bentuk tunjangan PPh 21.
2. Biaya Entertainment.
Perusahaan mengeluarkan biaya entertainment untuk melancarkan
kepentingan bisnisnya dengan menjamu kolega dan partner bisnis PT QN.
Kegiatan entertainment ini dilakukan oleh pimpinan perusahaan dan bagian
marketing yang bekerja pada PT QN.
3. Biaya listrik.
Biaya listrik dikeluarkan perusahaan untuk membiayai pemakaian listrik
setiap bulannya untuk kegiatan operasional perusahaan.
4. Biaya telekomunikasi dan internet.
Perusahaan mengeluarkan biaya telepon, faksimili, internet, dan pulsa
handphone dalam rangka kegiatan operasional perusahaan. Biaya pengisian
pulsa telepon selular diberikan perusahaan untuk pegawai yang memiliki
jabatan tertentu.
5. Biaya sewa.
Biaya ini dikeluarkan untuk menyewa gedung berupa ruko berlantai tiga
yang digunakan untuk produksi software dan kantor.
50
6. Biaya iuran keamanan dan kebersihan.
Perusahaan mengeluarkan biaya keamanan kepada RT/RW setempat untuk
menjaga kantor dan biaya kebersihan untuk membersihkan bagian dalam dan
luar kantor.
7. Biaya pemeliharaan dan perbaikan.
Perusahaan mengeluarkan biaya pemelihaaran dan perbaikan untuk biaya
pemeliharaan kantor, perawatan peralatan kantor seperti AC, komputer, meja
dan kursi, dan lain-lain. Untuk biaya pemeliharaan ini biasanya perusahaan
menggunakan jasa dari pihak lain.
8. Biaya keperluan kantor.
Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli air minum untuk semua
karyawan, perlengkapan kebersihan, pewangi ruangan dan perlengkapan dan
alat tulis kantor, seperti kertas, tinta, dan lain-lain. Untuk setiap pengeluaran
atas keperluan kantor memiliki dokumen pendukung seperti bon pembelian.
9. Biaya transportasi.
Biaya dikeluarkan perusahaan untuk pembelian bensin, pembayaran tol dan
biaya parkir sehubungan dengan operasi perusahaan, seperti membeli alat-
alat pendukung software, menemui klien di luar kantor, mengantar pesanan
pelanggan, dan biaya operasional kendaraan kantor.
10. Biaya pos dan meterai.
Biaya yang digunakan perusahaan untuk mengirim produk, surat dan faktur
melalui ekspedisi.
51
11. Biaya administrasi bank
Biaya ini dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai transaksi yang
dilakukan di bank setiap bulannya seperti biaya administrasi bulanan bank,
pembayaran cek, biaya transfer dan biaya kliring.
12. Biaya iklan dan promosi.
Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memasang biaya iklan untuk
mencari karyawan baru bagi perusahaan.
13. Biaya pemasaran.
Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memasarkan produk dan jasa
PT QN kepada klien. Biaya ini juga termasuk biaya perjalanan dinas dan
biaya sewa tempat di pameran-pameran untuk memasarkan produk mereka.
14. Biaya penyusutan.
Biaya penyusutan dikeluarkan perusahaan untuk biaya penyusutan inventaris
kantor. Setiap inventaris yang dimiliki perusahaan memiliki biaya
penyusutan yang dihitung dengan metode garis lurus.
52
IV.2 Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Laba Rugi dari Hasil Analisis Biaya
Didalam akuntansi komersil semua biaya yang berkaitan dengan
kegiatan operasional perusahaan dapat dijadikan pengurang penghasilan
sehingga laba menjadi kecil dan pembayaran pajak juga menjadi lebih rendah.
Tetapi berbeda dengan Undang-Undang Perpajakan, tidak semua biaya dapat
dijadikan pengurang penghasilan bruto sehingga untuk memperoleh laba fiskal
dalam menghitung Pajak Penghasilan Badan, maka laporan keuangan komesial
perusahaan harus dikoreksi terlebih dahulu sehingga menghasilkan laporan
keuangan fiskal yang dijadikan dasar perhitungan laba fiskal. Koreksi fiskal
dilakukan karena adanya perbedaan waktu dan perbedaan tetap. Terdapat 2
macam koreksi fiskal yaitu koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi fiskal
positif merupakan koreksi fiskal yang dilakukan akan mengakibatkan
pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan keuangan komersial
sehingga menyebabkan bertambahnya penghasilan kena pajak. Sedangkan
koreksi negatif merupakan koreksi fiskal yang dilakukan akan mengakibatkan
penambahan biaya yang akan diakui dalam laporan keuangan komersial sehingga
menyebabkan berkurangnya penghasilan kena pajak.
Berdasarkan analisis biaya- biaya yang ada di PT QN maka terdapat
koreksi fiskal untuk tahun 2008, 2009, dan 2010 adalah sebagai berikut:
53
Tabel IV.1
Koreksi Fiskal terhadap Laporan Laba Rugi dari Hasil Analisis Biaya tahun 2008
PT QN
LAPORAN PERHITUNGAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2008 (Dalam Rupiah)
Biaya gaji karyaawan dikeluarkan perusahaan untuk membayar gaji, bonus,
dan tunjangan kepada karyawan sesuai dengan golongan atau jabatan
masing-masing karyawan.
Pada dasarnya biaya gaji dan THR tidak perlu dikoreksi, karena sesuai
dengan Undang Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat
1 huruf a nomor 2 tentang biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan
bruto. Biaya gaji karyawan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan, seperti biaya upah, gaji, honorarium, bonus,
gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Tetapi karena
ada perbedaan jumlah gaji karyawan di dalam laporan keuangan komersial
dan laporan keuangan fiskal maka dilakukan koreksi fiskal negatif sebesar
Rp 193.300,-
Perincian jumlah perbedaan biaya gaji karyawan di dalam laporan keuangan
komersial dan laporan keuangan fiskal sesuai dengan SPT Badan 1771 tahun
2008 adalah sebagai berikut:
Laporan Keuangan Komersial = Rp 80.122.600,-
SPT Badan 1771 = Rp 80.315.900
56
3. Keperluan Kantor
Biaya keperluan kantor dikeluarkan perusahaan untuk membiayai keperluan
kantor sehari-hari seperti membeli air minum, alat kebersihan, alat tulis
kantor, dan lain-lain. Perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal karena biaya
ini dikeluarkan untuk pekerjaan dan dapat dijadikan pengurang penghasilan
bruto. Tetapi penulis melakukan koreksi fiskal negatif sebesar Rp 2.635.000,-
dimana angka tersebut berasal dari aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan
yang disusutkan sekaligus karena dianggap memiliki nilai yang tidak material
(Di bawah Rp 1.000.000,-) untuk disusutkan selama 4 tahun (kelompok 1)
ataupun 8 tahun (kelompok 2). Jadi penulis menyusutkan aktiva tetap
tersebut sekaligus pada saat tahun pembeliannya dan memasukkannya
sebagai keperluan kantor.
Berikut ini adalah perincian pembelian aktiva tetap tersebut:
Jenis AktivaKelompokAktiva
Tahun Perolehan
Nilai Perolehan (dalam rupiah)
Printer HP I 12-08 600,0002 unit Kursi Gracia-Biru II 10-08 950,0002 unit Kursi Gracia-Coklat II 10-08 485,0001 unit Dispenser II 10-08 150,0003 unit Telepon Sahitel II 10-08 450,000Total aktiva yang disusutkan sekaligus
2,635,000
4. Listrik
Biaya listrik adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar
pemakaian listrik setiap bulannya yang digunakan untuk kegiatan operasional
perusahaan. Atas biaya listrik ini tidak perlu dikoreksi karena biaya tersebut
seluruhnya digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan sehingga dapat
57
dijadikan pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Undang Undang Pajak
Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 (a) yaitu biaya yang secara
langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.
5. Pemeliharaan dan Perbaikan
Biaya pemeliharaan dan perbaikan dikeluarkan perusahaan untuk membiayai
pemeliharaan gedung kantor dan inventaris kantor seperti AC, komputer,
meja, kursi, dan peralatan kantor lainnya. Atas biaya pemeliharaan dan
perawatan tidak perlu dilakukan koreksi karena berkaitan dengan kegiatan
perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
Untuk biaya pemeliharaan dan perawatan, perusahaan selalu menggunakan
jasa dari pihak lain. Perusahaan tidak pernah memotong PPh pasal 23 atas
penggunaan jasa tersebut, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah
melakukan pelanggaran atas peraturan perpajakan yang dapat dikenakan
sanksi di kemudian hari apabila dilakukan pemeriksaan.
6. Telepon
Perusahaan mengeluarkan biaya telepon untuk kegiatan operasional
perusahaan sehingga atas biaya telepon ini tidak perlu dilakukan korensi
fiskal karena termasuk salah satu komponen biaya yang dapat dikurangkan
dari penghasilan bruto sesuai dengan Undang Undang Pajak Penghasilan
nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 (a) yaitu biaya yang secara langsung atau
tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.
7. Transportasi
Biaya transportasi dikeluarkan dalam rangka melaksanakan kegiatan
operasional perusahaan dan pendistribusian software dari supplier ke
58
customer. Pengeluaran dalam hal transportasi berupa bensin, tol, dan parkir
setiap bulannya. Pengeluaran atas biaya transportasi merupakan komponen
biaya pengurang penghasilan bruto sehingga tidak perlu dilakukan koreksi.
8. Penyusutan
Perusahaan menggunakan metode garis lurus dalam menyusutkan aktivanya.
Perusahaan membagi penyusutan atas inventaris perusahaannya kedalam 2
kelompok yaitu bukan bangunan kelompok I dan dan bukan bangunan
kelompok II.
Besarnya biaya penyusutan menurut perusahaan pada tahun 2008 adalah
sebagai berikut :
Inventaris Kantor Kelompok I Rp 4.450.000,-
Inventaris Kantor Kelompok II Rp 184.689,-
Total Penyusutan Rp 4.634.689,-
Karena ada beberapa aktiva tetap yang telah disusutkan sekaligus pada saat
pembelian, maka nilai penyusutan aktiva tetap juga akan mengalami
perubahan. Maka nilai penyusutan berdasarkan analisis penulis adalah
sebagai berikut:
Inventaris Kantor Kelompok I Rp 4.437.500,-
Inventaris Kantor Kelompok II Rp 121.094,-
Total Penyusutan Rp 4.558.594,-
Sehingga atas biaya penyusutan ini harus dilakukan koreksi positif sebesar
Rp 76.095,-
59
9. Sewa
Perusahaan mengeluarkan biaya untuk menyewa gedung kantor yang
digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Untuk biaya
tersebut tidak perlu dikoreksi karena merupakan salah satu komponen biaya
pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Undang Undang PPh Pasal 36
Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 huruf a nomor 3 tentang biaya-biaya yang dapat
menjadi pengurang penghasilan bruto.
Atas biaya sewa ini, PT QN telah memotong PPh final pasal 4 ayat 2 setiap
bulannya kepada pemilik gedung.
10. Pos dan Materai
Perusahaan mengeluarkan biaya pos dan materai untuk mengirim barang,
faktur, dan surat-surat penting lainnya yang berhubungan dengan kegiatan
operasional perusahaan. Atas biaya pos dan materai tidak perlu dikoreksi
karena biaya tersebut dikeluarkan untuk pekerjaan dan dapat dijadikan
pengurang penghasilan bruto.
11. Administrasi bank
Perusahaan mengeluarkan biaya administrasi bank atas transaksi perbankan
yang dilakukan oleh perusahaan setiap bulannya. Biaya ini tidak perlu
dikoreksi karena termasuk di dalam komponen biaya pengurang penghasilan
bruto yang diatur di dalam Undang Undang Pajak Penghasilan Nomor 36
Tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf a nomor 8.
12. Keamanan dan kebersihan
Setiap bulannya, perusahaan membayarkan iuran keamanan dan kebersihan
kepada petugas yang dipekerjakan oleh RT di lingkungan setempat. Biaya ini
60
seharusnya dapat dijadikan biaya fiskal karena biaya tersebut berkaitan
dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
UU PPh Pasal 6 ayat 1 jika biaya-biaya tersebut dilengkapi dengan bukti
pembayaran yang lengkap dan rinci. Atas biaya ini harus dilakukan koreksi
seluruhnya yaitu sebesar Rp 443.470,- karena tidak ditemukan adanya bukti
pendukung atas biaya keamanan dan kebersihan ini.
13. Beban lain-lain
Beban lain-lain ini harus dikoreksi seluruhnya sebesar Rp 14.955, karena
tidak memiliki bukti pendukung atau daftar nominatif atas dikeluarkannya
biaya tersebut. Sehingga biaya tersebut dianggap tidak ada. Dengan
kesimpulan bahwa perusahaan telah benar melakukan koreksi atas biaya lain-
lain ini.
14. Pendapatan jasa giro
Pendapatan bunga atas jasa giro dikenakan pajak yang bersifat final (PPh
Pasal 4 ayat 2) oleh Bank. Pendapatan atas jasa giro harus dikoreksi negatif
karena bersifat final sehingga tidak perlu diperhitungkan kembali pada akhir
tahun pajak dan tidak dapat dijadikan sebagai beban perusahaan.
Berdasarkan PP 131 tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan
No.51/KMK.04/2000, pendapatan bunga jasa giro harus dikoreksi seluruhnya
dari laporan keuangan fiskal. Jadi atas pendapatan Bungan jasa giro dikoreksi
negatif sebesar Rp 215.489,-. Dan perusahaan telah benar melakukan koreksi
negatif atas pendapatan jasa giro.
61
Tabel IV.3
Koreksi Fiskal terhadap Laporan Laba Rugi dari Hasil Analisis Biaya tahun 2009
PT QN
LAPORAN PERHITUNGAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009
(Dalam Rupiah)
Keterangan Komersial Koreksi Perusahaan
Laporan Fiskal
Perusahaan
AnalisisPenulis
Penulis
Pendapatan Usaha 3,385,192,291 3,385,192,291 3,385,192,291Harga Pokok Pendapatan (2,649,167,273) (2,649,167,273) (2,649,167,273)Laba Kotor 736,030,265 736,030,265 736,030,265
Biaya Operasi :Gaji Karyawan (374,889,800) (374,889,800) (2,640,000) (377,529,800)Keperluan Kantor (7,133,101) (7,133,101) (3,615,000) (10,748,101)Listrik (7,873,438) (7,873,438) (7,873,438)Pemeliharaan & Perbaikan (1,989,280) (1,989,280) (1,989,280)Transportasi (5,521,998) (5,521,998) (5,521,998)Penyusutan (128,018,538) (128,018,538) 919,271 (127,099,267)Sewa (48,570,225) (48,570,225) (48,570,225)Pos dan Materai (6,074,144) (6,074,144) (6,074,144)Administrasi Bank (2,195,804) (2,195,804) (2,195,804)Keamanan dan Kebersihan (4,575,525) (4,575,525) 4,575,525 -Beban Internet (73,914,852) (73,914,852) 1,800,000 (72,114,852)Beban Entertainment (12,695,152) 12,695,152 - -Beban Iklan dan Promosi (949,500) (949,500) (949,500)Lain-lain (847) 847 - -Jumlah Beban Operasional
(674,402,205)(661,706,205)
(660,666,409)
Laba(Rugi) Operasi 61,628,000 74,324,059 75,363,856
PPh tahun 2009* 8,350,720 10,054,240 10,199,840Laba Setelah Pajak Penghasilan
51,298,217 61,762,679 62,656,876
62
Tabel IV.4
Perhitungan Pajak Terutang tahun 2009
Sebelum Analisis
Sesudah Analisis
Selisih
Laba Bersih sebelum Pajak 71,816,919 72,856,716 1,039,797PPh Badan:(50% x 28%) x Rp 71.816.000(50% x 28%) x Rp 72.856.000
10,054,24010,199,840
Total Pajak Terutang 10,054,240 10,199,840 145,600Angsuran PPh{[(50% x 25%) x Rp (71.816.000-1.000.000)] – 336.776} / 12{[(50% x 25%) x Rp (72.856.000-1.000.000)] – 336.776} / 12
709,600720,400
Dari hasil koreksi perusahaan dan analisis dari penulis, pada tahun 2009
perusahaan memperoleh laba bersih sebelum pajak sebesar Rp 71,816,919,-
dengan pajak penghasilan sebesar Rp 10.054.240,- dan setelah dianalisis laba
bersih sebelum pajak perusahaan meningkat menjadi Rp 72,856,716,- dengan
pajak penghasilan sebesar Rp 10.199.840,-.
Penjelasan koreksi fiskal yang terdapat dalam laporan laba rugi PT QN
pada tahun 2009 adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan Usaha
Pendapatan usaha diperoleh melalui kegiatan operasional perusahaan dalam
memperoleh penghasilan. Pendapatan usaha perusahaan diperoleh melalui
kegiatan penjualan software dan penyediaan jasa solusi telekomunikasi.
Perusahaan memilih metode accrual basis dalam mengakui pendapatannya
karena hampir semua jenis pembayaran atas kegiatan penjualan dan
63
pemberian jasa dalam bentuk kredit. Di dalam perpajakan, pendapatan di
akui pada saat terjadinya transaksi (accrual basis). Dalam hal ini, berarti
perusahaan telah menerapkan metode pengakuan pendapatan sesuai dengan
ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasakan analisis yang dilakukan oleh
penulis, PT QN telah melaporkan seluruh pendapatannya di dalam SPT Masa
PPN. Sehingga tidak perlu dilakukan koreksi fiskal atas perhitungan
pendapatan ini. Pendapatan yang diperoleh perusahaan dan PPN yang telah
dilaporkan dan dibayarkan pada tahun 2009 adalah sebagai berikut:
Biaya gaji karyawan yang dikeluarkan oleh perusahaan selama tahun 2009
sebesar Rp 374,889,800,- terdiri dari biaya gaji dan THR selama satu tahun
dan sudah termasuk tunjangan pajak yang diberikan.
Atas biaya gaji karyawan dilakukan koreksi negatif sebesar Rp 2.640.000,-.
Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan antara jumlah biaya gaji di dalam
64
SPT Tahunan Badan 1771 dengan jumlah biaya gaji di dalam SPT masa PPh
pasal 21 dan/atau 26 dengan perincian sebagai berikut :
Pada SPT Badan 1771 : Rp 374.889.800,-
Pada SPT masa PPh pasal 21 dan/atau 26 : Rp 377.529.800,-
Jumlah gaji karyawan di dalam SPT Tahunan 1771 seharusnya sama dengan
jumlah penghasilan bruto atas gaji di dalam SPT masa PPh pasal 21 dan/atau
26 sehingga diperlukan koreksi negatif atas biaya tersebut.
3. Keperluan Kantor
Atas biaya keperluan kantor perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal
karena biaya ini dikeluarkan untuk pekerjaan dan dapat dijadikan pengurang
penghasilan bruto. Tetapi penulis melakukan koreksi fiskal negatif sebesar
Rp 3.615.000,- dimana angka tersebut berasal dari aktiva tetap yang dimiliki
oleh perusahaan yang disusutkan sekaligus karena dianggap memiliki nilai
yang tidak material untuk disusutkan. Sehingga penulis menyusutkan aktiva
tetap tersebut sekaligus pada saat tahun pembeliannya dan memasukkannya
sebagai keperluan kantor.
Berikut ini adalah perincian pembelian aktiva tetap di tahun 2009:
Jenis AktivaKelompok Aktiva
Tahun Pembelian
Nilai Perolehan (dalam rupiah)
FWT GSM GF181NK-1 Port I 11-09 950,000Printer LX 300 I 12-09 650,000Meja Samping I 02-09 415,000Meja Meeting I 02-09 985,000Whiteboard I 02-09 615,000Total Aktiva yang disusutkan sekaligus 3,615,000
65
4. Biaya Penyusutan
Besarnya biaya penyusutan menurut perusahaan pada tahun 2009 adalah
sebagai berikut :
Inventaris Kantor Kelompok I Rp 127,279,788,-
Inventaris Kantor Kelompok II Rp 738,750,-
Total Penyusutan tahun 2009 Rp 128,018,538,-
Karena ada beberapa aktiva tetap yang telah disusutkan sekaligus pada saat
pembelian, maka nilai penyusutan aktiva tetap juga akan mengalami
perubahan. Maka nilai penyusutan berdasarkan analisis penulis adalah
sebagai berikut :
Inventaris Kantor Kelompok I Rp 126,614,892,-
Inventaris Kantor Kelompok II Rp 484,375,-
Total Penyusutan tahun 2009 Rp 127,099,267,-
Sehingga atas biaya penyusutan ini harus dilakukan koreksi positif sebesar
Rp 919.271,-
5. Biaya Keamanan dan Kebersihan
Atas biaya ini harus dilakukan koreksi seluruhnya yaitu sebesar Rp
4,575,525,- karena tidak dilengkapi dokumen-dokumen yang rinci dan jelas
atas biaya keamanan dan kebersihan ini.
6. Beban internet
Perusahaan mengeluarkan biaya internet untuk mendukung kegiatan
operasional perusahaan yang memang bergerak di bidang penyediaan jasa
yang berhubungan dengan teknologi informasi dan telekomunikasi. Penulis
menemukan bahwa perusahaan memasukkan biaya komunikasi ke dalam
66
biaya internet ini. Seharusnya biaya telepon tidak boleh digabung dengan
biaya internet karena di dalam biaya tersebut terdapat biaya pulsa handphone
yang diberikan kepada karyawan yang memiliki jabatan tertentu yang harus
dikoreksi sebesar 50% dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian uang
pulsa selama tahun yang bersangkutan sesuai dengan Keputusan DJP no
KEP-220/PJ/2002 tertanggal 18 April 2002 tentang perlakuan pajak
penghasilan atas biaya pemakaian telepon selular dan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Lampiran I butir 1 huruf c
sebagaimana telah diubah menjadi Keputusan Menteri Keuangan Nomor
138/KMK.03/2002. Besarnya koreksi fiskal positif di dalam biaya internet ini
adalah sebesar Rp 1.800.000,-
7. Biaya Entertainment
Perusahaan mengeluarkan biaya entertainment untuk menjamu tamu dan
kolega bisnisnya demi melancarkan keperluan bisnisnya. Wajib Pajak harus
dapat membuktikan bahwa biaya-biaya entertainment yang telah dikeluarkan
(formal) dan ada hubungannya dengan kegiatan usaha. Dalam
S-334/PJ.321/2003 tanggal 22 Mei 2003 yang merupakan penegasan Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 tanggal 14 Juni
1986 tentang biaya entertainment menegaskan bahwa biaya entertainment,
representasi, jamuan tamu, dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan yang merupakan objek PPh dan tidak terkena PPh
final dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dengan syarat dibuatkan
daftar nominatif dan dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh. Karena
perusahaan tidak membuatkan daftar nominatif atas biaya entertainment,
67
maka atas biaya entertainment harus dikoreksi positif seluruhnya sebesar Rp
12.695.152,-.
8. Biaya Iklan dan Promosi
Perusahaan mengeluarkan biaya iklan dan promosi untuk memasang iklan di
media online yang digunakan untuk mencari karyawan baru bagi perusahaan.
Untuk biaya ini tidak perlu dilakukan koreksi karena biaya ini dikeluarkan
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana
dijelaskan dalam UU PPh pasal 6 ayat 1 (a). Untuk jasa pemasangan iklan,
perusahaan sudah melakukan pemotongan PPh pasal 23.
9. Pendapatan Jasa Giro
Pendapatan jasa giro merupakan penghasilan yang dikenakan PPh final Pasal
4 ayat 2, sehingga atas pendapatan jasa giro harus dikoreksi negatif sebesar
Rp 528.017,-
10. Kerugian selisih kurs
Kerugian yang diakibatkan oleh selisih kurs tidak perlu dikoreksi karena
termasuk di balam salah satu komponen pengurang penghasilan bruto yang
terdapat dalam UU PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf e tentang
kerugian selisih kurs mata uang asing.
68
Tabel IV.5
Koreksi Fiskal terhadap Laporan Laba Rugi dari Hasil Analisis Biaya tahun 2010
PT QN
LAPORAN PERHITUNGAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010
(Dalam Rupiah)
Keterangan Komersial Koreksi Perusahaan
Laporan Fiskal Perusahaan
MenurutPenulis
Penulis
Penjualan 5,549,575,021 5,549,575,021 5,549,575,021 Pendapatan Jasa 41,659,818 41,659,818 41,659,818 Jumlah Pendapatan Usaha 5,591,234,839 5,591,234,839 5,591,234,839 Harga Pokok Pendapatan (3,153,864,738) (3,153,864,738) (3,153,864,738)Biaya Tidak Langsung (369,943,750) (369,943,750) (369,943,750)Laba Kotor 2,067,426,351 2,067,426,351 2,067,426,351
PPh tahun 2010* 30,022,917 30,064,895 32,107,878Laba Setelah Pajak Penghasilan
180,385,335 180,637,978 192,911,102
69
Tabel IV.6
Perhitungan Pajak Terutang tahun 2010
Sebelum Analisis
Sesudah Analisis
Selisih
Laba Bersih sebelum Pajak 210,702,873 225,018,980 14,316,107PPh Badan:4.800.000.000 × 210.702.000x 12,5%5.591.234.839(210.7011.873 – 180.884.837) x 25%
4.800.000.000 × 225.018.000x 12,5%5.591.234.839(225.018.980 – 193.174.930) x 25%
PKP Fasilitas(4,8M/5,591,234,839) x Rp 225,019,080(4,8M/5,591,234,839) x Rp 210,680,782PKP non FasilitasPPh Terutang Dengan Fasilitas:12,5% x 193,174,85712,5% x 180,866,621PPh terutang non fasilitas25% x 31,843,22325% x 29,814,161
193,175,857.41
31,843,223
24,146,982.18
7,960,805.65
181,870,778.33
29,979,687
22,733,847.29
7,494,921.67
Total PPh Badan 32,107,787.82 30,228,768.96 1,879,018.87 5.85%
85
Dari analisis atas rekonsiliasi perhitungan laba rugi komersial dan fiskal
diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya perencanaan pajak
atas biaya-biaya komersial, maka perusahaan dapat memperoleh penghematan
PPh Badan. Penghematan pajak diperoleh karena biaya-biaya komersial dapat
diminimalkan untuk dikoreksi fiskal sehingga jumlah penghasilan sebelum pajak
penghasilan menurun yaitu:
Tahun 2008 menurun dari Rp 46.411.629,- menjadi Rp 45.607.602,- dan
memperoleh penghematan beban pajak penghasilan badan sebesar 1,73%.
Tahun 2009 menurun dari Rp 72.856.716,- menjadi Rp 53.658.190,- dan
memperoleh penghematan beban pajak penghasilan badan sebesar 26,35%.
Tahun 2010 menurun dari Rp 225.019.080,- menjadi Rp 211.850.465,- dan
memperoleh penghematan beban pajak penghasilan badan sebesar 5,85%.
Berikut ini beberapa penjelasan atas usulan perencanaan pajak pada PT
QN adalah sebagai berikut:
a) Biaya keperluan kantor dikoreksi negatif pada tahun 2008 dan 2009
dengan nilai masing-masing sebesar Rp 2.635.000,- dan Rp 3.615.000,-
karena merupakan pembelian aktiva yang nilai penyusutannya dilakukan
sekaligus pada saat tahun perolehan karena memiliki nilai yang tidak
material yaitu di bawah Rp 1.000.000,-.
b) Biaya keamanan dan kebersihan dikoreksi positif pada tahun 2008 dan
2009 sebesar masing-masing Rp 443.370,- dan Rp 4.575.525,- karena
perusahaan tidak memiliki bukti dari pengelola gedung yang mendukung
bahwa biaya ini benar benar ada. Oleh sebab itu perusahaan harus
memiliki bukti pendukung atas pengeluaran biaya tersebut sehingga biaya
86
tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto atau tidak
perlu dilakukan koreksi fiskal
c) Biaya pemeliharaan dan perbaikan. Perusahaan menggunakan jasa pihak
ketiga untuk memelihara dan memperbaiki inventaris dan aktiva tetap
perusahaan. Namun pihak pemberi jasa tidak bersedia dipotong pajang
penghasilan pasal 23 atas jasa yang diberikannya. Oleh karena itu,
perusahaan harus melakukan perencanaan pajak dengan metode gross up,
dimana biaya tersebut dapat dijadikan penambah biaya fiskal dalam
laporan keuangan fiskal. Adapun rincian atas biaya pemeliharaan ini
adalah:
Tahun 2008 digross up sebesar Rp 345.702,-
Tahun 2009 digross up sebesar Rp 126.975,-
Tahun 2010 digross up sebesar Rp 21.306,-
d) Biaya entertainment. Biaya entertainment harus dikoreksi positif sebesar
Rp 12.695.152,- pada tahun 2009 dan Rp 7.112.399,-. Biaya ini dikoreksi
karena pada tahun 2009 perusahaan tidak membuat daftar nominatif dan
pada tahun 2010 jumlah biaya entertainment di dalam daftar nominatif
dengan di SPT Tahunan berbeda sehingga harus dilakukan koreksi positif
sebesar Rp 7.112.399,-. Agar biaya ini dapat dijadikan pengurang
penghasilan bruto, maka perusahaan sebaiknya membuat daftar nominatif
untuk biaya entertainment dan nilainya harus sesuai dengan yang ada di
SPT Tahunan.
e) Biaya internet dan telekomunikasi
87
Di dalam laporan keuangan yang di buat oleh perusahaan, pada tahun
2009 perusahaan menggabungkan biaya telekomunikasi di dalam biaya
internet dimana dalam biaya telekomunikasi tersebut ternyata digunakan
juga untuk membeli pulsa telepon selular bagi direktur dan karyawan
yang memiliki jabatan tertentu. Pada tahun 2010 terdapat kekurangan
koreksi atas biaya telekomunikasi. Jadi pada tahun 2009 pada biaya
internet harus dikoreksi sebesar Rp 1.800.000,- dan di tahun 2010 biaya
telekomunikasi harus dikoreksi sebesar Rp 1.414.125,-. Perencanaan
pajak untuk biaya ini adalah dengan mengganti biaya telepon selular
dengan tunjangan komunikasi dimana tunjangan ini dapat dijadikan