2. Peraturan Perundangan

QiPROquality for professional

k ADHI KRIYA KUALITA

Training and Assessment Institutewww.akualita.com, e-mail : [email protected]

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

QiPROquality for professional

k ADHI KRIYA KUALITA

Training and Assessment Institutewww.vibet.org, e-mail : [email protected]

PERATURAN PERUNDANGAN 2

Peraturan Perundangan K3Undang-Undang

- Undang Undang No. 1 Thn 1970 tentang Keselamatan Kerja- Undang Undang No. 44 Prp. Thn 1960 tentang

Pertambangan dan Gas Bumi jo. UU No. 8 Thn 1971 tentang Perusahaan Pertambangan dan Minyak Gas Bumi Negara

- Undang Undang No. 23 Thn 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Undang Undang No. 22 Thn 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

- Undang-undang No. 13 Thn 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Keselamatan Kerja TambangMijn Politie Reglemen No. 341 Thn 1930

Peraturan Pemerintah Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah No. 35 Thn 2004 No. jo PP 34 Thn 2005 tentang : Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah No. 36 Thn 2004 tentang : Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah – K3

1. Peraturan Pemerintah No. 19 Thn 1973 tentang : Pengaturan Dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan

2. Peraturan Pemerintah No. 17 Thn 1974 tentang : Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi Dan Eksploitasi Migas di Daerah Lepas Pantai

3. Peraturan Pemerintah No. 11 Thn 1979 Tentang : Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Migas

Peraturan Menteri – K3 Peraturan Menteri Pertambangan

No. 05/P/M/Pertamb/1977 tentang KewajibanMemiliki Sertifikat Kelayakan Konstruksi untukPlatform Migas di Daerah Lepas Pantai

Peraturan Menteri Pertambangan dan EnergiNo. 06P/0746/M.PE/1991 tentang PemeriksaanKeselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan danTeknik yang Dipergunakan dalam PertambanganMigas dan Pengusahaan Sumberdaya PanasBumi

Peraturan Pemerintah – Lingkungan1. Peraturan Pemerintah No. 27 Thn 1999 tentang : Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup2. Peraturan Pemerintah No. 18 Thn 1999 jo PP 85 Thn 2001

tentang : Pengelolaan Limbah Bahan-bahan Berbahaya dan Beracun

3. Peraturan Pemerintah No. 41 Thn 1999 tentang : Pengendalian Pencemaran Udara

4. Peraturan Pemerintah No. 19 Thn 1999 tentang : Pengendalian Percemaran dan/atau Perusakan Laut

5. Peraturan Pemerintah No. 82 Thn 2001 tentang : Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

6. Peraturan Pemerintah No. 109 Thn 2006 tentang : Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut

Peraturan Menteri – Lingkungan

6. Peraturan Menteri LH No. 128 Thn 2003 tentang : Tatacara Dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi Dan Tanah Terkontaminasi Oleh Minyak Bumi Secara Biologis

7. Peraturan Menteri LH No. 04 Thn 2007 tentang : Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan atau Kegiatan Minyak dan Gas Serta Panas Bumi

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN K3 LINGKUNGAN

UU NO.22/2001PASAL 40 AYAT (2),

(3), DAN (6) MPR NO. 341TAHUN 1930

UU NO. 44 Prp. THN 1960 JO. UU NO. 8 THN 1971

UU NO. 1/1970 UU NO. 13/2003

UU NO. 23/1997

(KLH)

PP No. 35/2004PP No. 36/2004

RPP K3PL

KEPMEN ESDM dan TERKAIT

PP NO. 19/1973PP NO. 17/1974PP NO. 11/1979

PP No. 27/1999PP No. 85/1999PP No. 82/2001

PP No. 41/1999, Dll.

MIJN POLITIE REGLEMENT

MPR NO. 341TAHUN 1930

MIJN POLITIE REGLEMENTPERATURAN KESELAMATAN KERJA TAMBANG

PASAL 4

1. Pelaksanaan tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan di suatu pekerjaan tambang atau suatu pekerjaan eksplorasi, di mana keselamatan atau kesehatan dari orang-orang yang dipekerjakan pada perusahaan itu tergantung pada kesempurnaan perlakuan pekerjaan, maka hanya dapat ditugaskan kepada karyawan-karyawan yang memiliki kecakapan dan kejujuran yang dibutuhkan baik jasmani maupun rohani.

MIJN POLITIE REGLEMENTPERATURAN KESELAMATAN KERJA TAMBANG)

PASAL 4

2. Apabila ternyata tidak cakap dan tidak jujur, atau jika oleh inspektur tambang terhadap keadaan itu telah diadakan penyelidikan dan ia menganggap perlu untuk memberhentikan, maka karyawan-karyawan yang demikian itu harus segera diberhentikan dari tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaannya.

PASAL 5

1. Dilarang untuk menyalah gunakan sesuatu bagian dari pekerjaan tambang atau pekerjaan eksplorasi untuk secara lain melepaskan diri pada tujuannya atau merusakkan atau tanpa berwenang menjalankan alat-alat bila dengan perbuatan itu dapat me-nimbulkan bahaya terhadap keselamatan dari orang-orang atau lalu lintas umum.

MIJN POLITIE REGLEMENTPERATURAN KESELAMATAN KERJA TAMBANG)

PASAL 5

2.Tiap orang yang melihat atau mendengar bahwa perbuatan yang termaksud dalam ayat (1) di atas itu dijalankan, berwajib untuk segera memberitahukan hal ini kepada salah satu dari orang-orang yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan disitu.

MIJN POLITIE REGLEMENT(PERATURAN KESELAMATAN KERJA TAMBANG)

UU No 1 Tahun 1970Keselamatan Kerja

XI Bab18 pasal

UU No 1 Tahun 1970Keselamatan Kerja XI Bab, 18 pasal

Bab I : Tentang Istilah-istilahBab II : Ruang LingkupBab III : Syarat-syarat Keselamatan KerjaBab IV : PengawasanBab V : PembinaanBab VI : Panitia Pembina K3

Bab VII : KecelakaanBab VIII : Kewajiban dan Hak Tenaga KerjaBab IX : Kewajiban Bila Memasuki Tempat KerjaBab X : Kewajiban PengurusBab XI : Ketentuan-ketentuan Penutup

UU No 1 Tahun 1970Keselamatan Kerja

Istilah-istilah [pasal 1]1. Tempat kerja ruangan/lapangan, tertutup/terbuka,

diam/bergerak, tenaga kerja bekerja ruangan/lapangan/halaman/sekelilingnya

2. Pengurus Manajemen3. Pengusaha Orang, Badan Hukum4. Direktur petugas ditunjuk Menaker

sebagai pelaksana UU5. Pegawai pengawas

pegawai teknis berkeahlian khusus dari Depnaker yang ditunjuk oleh Menaker

6. Ahli Keselamatan Kerja tenaga teknis berkeahlian khusus

UU No 1 Tahun 1970Keselamatan Kerja

Ruang Lingkup Keselamatan Kerja [pasal 2]

keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia

Rincian aktivitas dan tempat pada ayat 2 dan 3

UU No 1 Tahun 1970Keselamatan Kerja

Syarat-syarat Keselamatan Kerja [pasal 3]

a. mencegah dan mengurangi kecelakaan;b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada

waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;e. memberi pertolongan pada kecelakaan;f. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya

suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran;

h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik physik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan. i. memperoleh ......

UU No 1 Tahun 1970Keselamatan Kerja

Syarat-syarat Keselamatan Kerja

i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja,

lingkungan, cara dan proses kerjanya;n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang,

binatang, tanaman atau barang;o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat,

perlakuan dan penyimpanan barang;q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada

pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi

UU No 1 Tahun 1970Keselamatan Kerja

Pengawasan [pasal 4-8] Direktur : pengawasan umum pelaksanaan UU Pegawai Pengawas dan Ahli Keselamatan Kerja :

pengawasan langsung pelaksanaan

Pengurus di wajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat

pekerjaan yang diberikan padanya Pengurus diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja yang

berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada Dokter yang

ditunjuk oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur.

UU No 1 Tahun 1970Keselamatan Kerja

Pembinaan Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang :

Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerja

Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerja;

Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;

Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya

UU No 1 Tahun 1970Keselamatan Kerja

Pembinaan Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan

bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan

UU No 1 Tahun 1970Keselamatan Kerja

Panitia Pembina K3 (P2K3) Pembentukan P2K3 Pengusaha/Pengurus dan tenaga kerja melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di

bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi

Kecelakaan Pelaporan kecelakaan yang terjadi di tempat kerja

UU No 1 Tahun 1970Keselamatan Kerja Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja [pasal 12]a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai

pengawas dan atau keselamatan kerja;b. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan;c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan

kesehatan kerja yang diwajibkan;d. Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat

keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat

kesehatan dan keselamatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung jawabkan

UU No 1 Tahun 1970Keselamatan Kerja

Kewajiban Bila Memasuki Tempat Kerja mentaati semua petunjuk keselamatan kerja

dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan

UU No 1 Tahun 1970Keselamatan Kerja

Kewajiban Pengurus

secara tertulis menempatkan semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan dalam tempat kerja

memasang semua gambar keselamatan kerja pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja dan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja

PP No 19 Tahun 1973

Pengaturan Dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang

Pertambangan

PP No 19 Tahun 1973 Naskah terlampir

PP No 17 Tahun 1974

Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak

dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai

PP No 17 Tahun 1974 Naskah terlampir

PP No 11 Tahun 1979

Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan

Migas

PP No 11 Tahun 1979

Naskah terlampir