SKRIPSIrepository.um-palembang.ac.id/id/eprint/118/2/SKRIPSI32-17040384… · 2. Benar skripsi yang saya buat sesuai dengan arahan atau bimbingan yang diberikan oleh pembimbing skripsi

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGARANG TERHADAP HAK CIPTANYA DAN SANKSI BAGI PEUJIGGAR HAK dPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2t TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untidc Menempuh Ujian Sarjana Hidcum

OLEH:

MAMvlAati SI20UIM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS HUKUM

2016

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS HUKUM

FERSETUJUAN DAN FENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGARANG TERHADAP HAK CIPTANYA DAN SANKSI BAGI PELANGGAR HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR M TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

4

Penguji Ketua Anggota

Nama NIM Program Studi

: M Abdul Aziz : 502012164 : Dmu Hukun

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbiag. Atika bmait^GUMH

Nur HusBi £milsom^.;5p.N.,MH 1. HifaSusiaaa KifiL;SH.«MH 2. BurhaBuddia.;SH.,MH

Falem ba ag, April 2016

MENGETAHUI DEKAN FAKULTAS HUKUM

ITNlVERSrr^SdfiAMMADIYAH'PALEMBANG

fB>f/N IDN: 791348/000604600

K

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS HUKUM

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I (S-1) bagi:

NAMA NIM PROGRAM STUDI JUDUL SKRIPSI

M Abdul Aziz 502012164 ILMU HUKUM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGARANG TERHADAP HAK CIPTANYA DAN SANKSI BAGI PELANGGAR HAK CIPTA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

ill

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Nama : M. Abdul Aziz Nim : 50 2012 164 Program studi : Ilmu hukum

Dengan ini menyatakan bahwa : 1. Benar skripsi yang saya buat dengan judul "Perlindungan Hukum

Bagi Pengarang Terhadap Hak Ciptanya dan Sanksi Bagi Pelanggar Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014", merupakan hasil karya orisinil saya sendiri dan bukan hasil tulisan orang lain dan belum pemah dipublikasikan baik dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang maupun pada perguruan tinggi atau lembaga lain.

2. Benar skripsi yang saya buat sesuai dengan arahan atau bimbingan yang diberikan oleh pembimbing skripsi

3. Apabila terjadi dikemudian hari pemyataan angka 1 dan 2 tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya yang berlaku di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Palembang.

M. Abdul Aziz

iv

"XerCaku adUbA, tarena axG£ (kSifi dekat kepadd taqwa, Dan Bertaqwa kepadd MUdi, sesungguAnya MbA MaAa MengetaAxU apa yang kamu kerjakam"

((IS. MMaiddA: $)

> ItodMiutmiplwtfMiyoniMnanUaKi iMndu'ulMn 4taM MMphnraplMn iMburiMfHcMlHi

ImllMfpQlNI ^ SQbcibflrt"MriicibcA fembcMrfNi > Alnwfnofcffcu

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGARANG TERHADAP HAK CIPTANYA DAN SANKSI BAGI PELANGGAR HAK CIPTA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

M Abdul Aziz

Seiaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkut paut dengan perlindungan hukum bagi pengarang terhadap hak ciptanya dan sanksi bagi pelanggar hak cipta, maka jenis penehtiannya tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, karenanya tidak bermaksud menguji hipotesa.Teknik pengumpulan data sekunder di titik beratkan pada penelitian kepustakaan, dengan cara mengkaji bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (literatur) yang relevan.Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi {content analisys), untuk selanjutnya dikonstruksikan kedalam kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masa perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sifatnya sangat variatif, Pengaturan Undang-undang Hak Cipta masa perlindungan tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian yaitu : a. Pertama, untuk ciptaan berupa buku, pamtlet, dan semua

karya tulis lainnya, drama atau drama musikal, tari dan koreografi, segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat dan seni patung, seni batik, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, arsitektur, ceramah, kuliah pidato dan ciptaan sejenis lainnya, alal peraga, peta, terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai dilindungi selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (limapuluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia;

b. Kedua, untuk ciptaan berupa program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil pengalih wujudan dilindungi selama 50 (limapuluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan;

c. Ketiga, untuk ciptaan yang ada pasal 10 ayat (2) UU Hak Cipta dilindungi tanpa batas waktu dan Pasal 11 ayat (1) dan (3) UU Hak Cipta dilindungi sejak ciptaan tersebut pertama kali diumumkan.

vi

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Wr.Wb Syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan

rahmat dan karunia-Nya serta shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGARANG TERHADAP HAK CIPTANYA DAN SANKSI BAGI PELANGGAR HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.

Skripsi ini ditulis sebagai syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak kekurangan dan kekhilafan baik mengenai susunan kalimatnya maupun isinya. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempumaan skripsi ini akan diterima.

Pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya serta pcnghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat: 1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah

Palembang. 2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang.

vii

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan 1, II, III, dan IV. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Ibu Atika Ismail, SH. MH, selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk bimbingan serta telah meluangkan waktu dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar, serta seluruh Staf Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna.

6. Kedua Orang Tuaku, dan Saudara-Saudaraku, yang lelah banyak memberikan semangat dan berkorban baik materi maupun moril selama penulis menuntut ilmu pengetahuan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

7. Sahabat-sahabat terbaikku yang namanya tidak mungkin disebutkan satu persatu, dimana mereka selalu memberi dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan pahala berlipat ganda dan kita selalu dalam lindungan-Nya, serta skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamu alaikum Wr.Wb

Palembang, 2016 Penults

M Abdul Aziz

Vlll

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL i HALAMAN PERSETUJUAN ii HALAMAN PERSETUJUAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI iii HALAMAN SURAT PERNYATAAN iv HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN v ABSTRAK VI KATA PENGANTAR vii DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN A. Tatar Belakang 1 B. Permasalahan H C. Ruang Tingkup dan Tujuan 11

D. Metode Penelitian 12 E. Definisi Operasional 15 F. Sistematika Penulisan 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Hak Cipta 18 B. Dasar Hukum Hak Cipta 21 C. Fungsi dan Sifat Hak Cipta 23

D. Peralihan Hak Cipta 26 E. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta 29

BAB H I : PEMBAHASAN A. Lama Masa Perlindungan Hukum Bagi Pengarang Terhadap

Hak Ciptanya Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 33

B Sanksi-sanksi yang Dapat Dikenakan Terhadap Pelanggar Hak Cipta 46

BAB IV: PENUTUP A. Kesimpulan 50 B. Saran 51

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

X

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman baik etnis

atau suku bangsa dan budaya. Keanekaragaman yang dimiliki Indonesia tersebut, telah mendorong anak bangsa untuk menghasilkan banyak karya yang bemilai tinggi dan sangat berharga. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengamanatkan sebagai berikut: Pasal 28 huruf c ayat (1) :

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasamya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Pasal 28 huruf c ayat (2 ) : "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya". Pasal 28 huruf c ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945 jelas bahwa setiap orang atau rakyat indonesia dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya dengan mengembangkan kemampuan yang ada dalam dirinya untuk memperoleh pendidikan serta manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, sehingga dapat

1

2

meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Pada Pasal 28 huruf c ayat (2) juga dinyatakan bahwa setiap orang atau rakyat Indonesia berhak memperjuangkan haknya secara kolektif membangun masyarakat, bangsa, dan negara.

Pengembangan-pengembangan terkait dengan keanakaragaman dan kekayaan etnis, budaya, seni dan sastra tersebut memerlukan perlindungan hukum karena situasi dan kondisi perkembangan di bidang perdagangan, industri dan investasi saat ini semakin pesat sehingga perlu terus ditingkatkan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

Suatu karya merupakan hak milik bagi penciptanya, baik hak milik atas benda berwujud (Real Property) atau hak milik atas benda tidak berwujud (Intellectual Property). Salah satu bagian dari Intellectual Property yaitu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdiri dari Merek, Hak Cipta, Paten, Desain, dan lainnya dan prinsip dasar HKI adalah melindungi ekspresi ide bukan ide, konsep, gagasan, atau fakta tertentu^\

Secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

1. Hak Cipta (copyright) 2. Hak Kekayaan Industri (industrialproperty rights), mencakup Paten,

Desain Industri, Merek, Penanggulangan Praktik Persaingan Curang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang^*. Alasan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) perlu dilindungi, yaitu

karena: 1. Merupakan Hak Alamiah; 2. Perlindungan atas reputasi; 3. Mendorong dan menghargai reputasi.

Muhamad Firmansyah, 2008, Tata CaraMengurus HAKI, Visimedia, Jakarta, h!m.2. Ibid, h!m,7.

3

4. Meningkatkan gairah mencipta (penemuan); 5. Fair Competition (persaingan yang sehat).^^

Perlindungan dalam hal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut: 1. Prinsip Keadilan (the principle of natural justice)

Pencipta atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil wajar untuk memperoleh imbalan.

2. Prinsip Ekonomi (the economic argument) Hak milik intelektual merupakan suatu kekayaan bagi pemiliknya.

3. Prinsip Kebudayaan (the culture argument) Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.

4. Prinsip Sosial (the social argument) Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai waarga negara'*^

Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bentuknya berupa Copy, pemalsuan, peniruan, pembocoran informasi, reproduksi, plagiat. Motif pelanggaran tersebut adalah bermotif ekonomi. Pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi pemerintah, konsumen, pelaku usaha

dan masyarakat. Penanganan terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

dapat diselesaikan secara perdata, pidana ataupun diselesaikan diluar persidangan. Penanganan secara perdata dapat berupa ganti kerugian, penghentian semua kegiatan pelanggaran, dilakukan di Pengadilan Niaga.

^ ' Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, 2005, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, him 12

Ibid, him .32-34.

4

Sedangkan penanganan secara Pidana dapat berupa persoalan antar bangsa mengenai Delik Aduan dan peningkatan sanksi pidana, dilakukan di Pengadilan Negeri.

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberikan ijin untuk itu pada pihak lain baik dengan alat atau cara lain sehingga ciptaan tersebut dapat dilihat, dibaca, didengar oleh pihak lain. Memperbanyak ciptaan adalah menambah jumlah suatu ciptaan termasuk mengalihwujudkan ciptaan^\

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut mengandung makna pengakuan atau perlindungan, baik terhadap karya ciptanya maupun terhadap penciptanya. Istilah "Pengumuman" mengandung makna dapat dilakukan dengan cara pembacaan, penyuaraan atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan "Memperbanyak" adalah menambah jumlah suatu ciptaan, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama termasuk juga mengalihkan mewujudkan suatu ciptaan ^\

Menurut Hauturuk, terdapat 2 (dua) unsur penting didalam rumusan pengertian Hak Cipta yang termuat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu sebagai berikut:

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain. 2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan

apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenamya

Budi Agus Riswandi, Op.Cit, hlm.31.

Budi Agus Riswandi, OP Cit , h i m 4 1 .

5

atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya) Hak Cipta lahir secara otomatis atau disebut Automatic Protection,

artinya Hak Cipta lahir secara otomatis setelah karya cipta itu selesai dibuat. Hak Cipta melindungi ekspresi ide atau gagasan, bukan melindungi ide atau gagasan atau fakta tertentu**'.

Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014 bahwa didalam undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup salah satunya adalah buku yang merupakan karya tulis yang diterbitkan.

Perkembangan dan kemajuan zaman telah mendorong perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi yang semakin pesat sehingga diperlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik atas hak yang terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

Ada 2 (dua) Konvensi Intemasional di bidang Hak Cipta, yaitu : 1. Bern Convention 1886, menggunakan prinsip Automatic Protection. 2. Universal Copyright Convention 1955, tidak akan muncul Hak Cipta

sebelum didaftarkan.

Budi Agus Riswandi. OP Cit., him 45

Budi Agus Riswandi, OP CU., him 47

6

Orisinalitas sangat erat kaitannya dengan Hak Cipta. Menurut Budi Santoso, terdapat beberapa hal penting yang berkaitan dengan Orisinalitas yaitu sebagai berikut;

1. Sebuah karya cipta untuk dianggap orisinil tidak diperlukan bahwa ciptaan tersebut harus baru (novelty) seperti halnya dalam sistem Paten.

2. Untuk dianggap orisinil tidak dibutuhkan adanya perbedaan yang sangat besar antara karya cipta yang dibuat dengan ciptaan sebelumnya, sebagaimana banyak dianut dalam novelty sistem Paten dalam menentukan kebaharuan.

3. Orisinalitas yang dimaksud dalam sistem Hak Cipta adalah orisinil dalam idenya bukan orisinil di dalam idenya.

4. Dikatakan orisinil apabila karya cipta tersebut mumi berasal dari si pencipta sendiri dan bukan sekedar melakukan copy diatas ciptaan yang terdahulu.

5. Bukan suatu orisinil apabila ciptaan tersebut memuat banyak informasi yang sah menjadi milik umum.

6. Orisinalitas muncul dari hasil kreatifitas dan upaya intelektual pencipta tidak sekedar menjiplak.

7. Terdapat korelasi langsung antara konsep yang ada pada pikiran pencipta dengan ciptaan yang dihasilkan melalui tangan si Pencipta.

8. Secara kuantitas kontribusi yang diberikan pencipta, sebagai berikut

- Tidak sekedar variasi tambahan yang keliatannya sepele, asal-asalan;

- Terlalu minim kreatifitasnya; - Harus merupakan variasi yang membawa daya pembeda; - Harus merupakan sentuhan yang serius dari pencipta.

9. Orisinalitas itu berkaitan dengan cara sebagaimana ciptaan itu dibuat.

10. Harus ada skill, judgement, labor yang dituangkan dalam ciptaan tersebut^*. Sebagai negara yang tergabung dalam World Trade Organization

(WTO) dan World Intellectual Property Organization (WIPO), Indonesia harus melaksanakan secara penuh kewajibannya di bidang legilasi dalam

^' Budi Agus Riswandi, OP Cit., him .42.

7

pengaturan hak cipta. Untuk itu, Pemerintah telah mengundangkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perlindungan terhadap Hak Cipta tidak mudah dilakukan dan di dukung juga oleh semakin maju dan berkembangnya era globalisasi. Anshori Sinungan (Direktur Hak Cipta, Design Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Depkumham RI) mengemukakan bahwa meskipun telah berupaya sekuat tenaga, masih banyak terjadi pelanggaran pada Hak Kekayaan Intelektual, terutama Hak Cipta. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama antara berbagai pihak terkait agar pelaksanaan HKI dapat berjalan dengan baik.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pemegangnya artinya hak tersebut semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Pencipta atau penerima Hak mendapatkan perlindungan hukum seketika setelah suatu ciptaan dilahirkan, dengan kata lain Hak Cipta tidak perlu didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) namun ciptaan dapat didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan di Ditjen HKI.

Mengingat betapa pentingnya perlindungan bagi Pencipta atas suatu hak yang terkait, di perlukan perlindungan hukum bagi pencipta sehingga terlidungi ciptaannya dari suatu hal yang dapat merugikan penciptanya.

8

Buku adalah salah satu karya cipta dan merupakan Hak Kekayaan Intelektual, sehingga pengarang sebagai pencipta yang melahirkan suatu hasil karyanya dengan diterbitkan dalam bentuk buku melalui perusahaan penerbit perlu dilindungi haknya.

Ada 2 (dua) subyek Hak Cipta, adalah sebagai berikut: 1. Pemilik Hak Cipta (Pencipta)

Pemilik Hak Cipta (Pencipta) adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi;

2. Pemegang Hak Cipta, yaitu sebagai berikut: - Pemilik hak cipta (Pencipta); ~ Pihak yang menerima hak cipta dari pencipta; - Pihak lain yang menerima lebih lanjut hak cipta dari pihak yang

menerima hak cipta tersebut; - Badan hukum; - Negara, atas karya peninggalan prasejarah, sejarah. benda budaya

nasional lainnya, foklor, hasil kebudayaan yang menjadi milik bersama, dan ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan

Dalam Diktatnya, Budi Santoso juga menuliskan bahwa dengan tiga perkecualian, maka yang memiliki Hak Cipta pada umumnya adalah :

- Penulis; - Penyair; - Musisi, - Koreografer; ~ Komposer, - Fotografer; - Artis; - Programer; - Produser Film; - Pengrajin; - Authors atau Creators.

Budi Agus Riswandi, Op Cit., him 52

9

Dengan perkecualian bahwa : 1. Dalam hubungan kerja atau pesanan maka pencipta adalah orang

yang menciptakan kecuali ada perjanjian lain; 2. Dalam hubungan dinas/kepegawaian maka instansi adalah pemegang

Hak Cipta kecuali ada perjanjian lain, termasuk apabila ciptaan tersebut digunakan untuk kepentingan diluar kedinasan maka Hak Cipta ada pada Pembuat;

3. Ciptaan yang dirancang seseorang diujudkan serta dikerjakan orang lain dibawah pengawasannya maka perancang adalah pemegang Hak Cipta '" Hal yang penting dan memiliki hubungan erat dengan hak cipta

adalah hak terkait. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukkannya; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya. Hak terkait dapat dikatakan juga merupakan hak eksklusif bagi :

- Pelaku, untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya dan untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan hal itu;

- Produser, rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya dan untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan hal itu; dan

Budi Agus Riswandi, OP Cit , him .43.

10

- Lembaga penyiaran, untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya dan untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan hal itu.

Pelaku dalam pengertian hak terkait adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan. atau memainkan suatu karya musik, drama, tari sastra, foklor atau karya seni lainnya. Untuk produsen rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi baik perekam dari suatu pertunjukkan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.

Lembaga penyiaran diartikan sebagai organisasi penyelenggaraan siaran yang berbentuk badan hukum yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.

Penulis tertarik untuk meneliti masalah perlindungan hukum bagi pengarang terhadap hak ciptanya dan sanksi bagi pelanggar hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, guna menghindari hal-hal yang merugikan yang timbul dalam penerbitan suatu buku.

11

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian di bidang hukum dalam skripsi ini dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGARANG TERHADAP HAK CIPTANYA DAN SANKSI BAGI PELANGGAR HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA".

B. Permasalahan Sesuai dengan uraian dalam latar belakang masalah dan agar

pembahasan hasil penelitian lebih terfokus, Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Berapa Lama Masa Perlindungan Hukum Bagi Pengarang Terhadap

hak ciptanya Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?

2. Sanksi-sanksi Apa Sajakah yang Dapat Dikenakan Terhadap Pelanggar Hak Cipta ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Ruang lingkup penelitian mengenai perlndungan hukum bagi

pengarang terhadap hak ciptanya dan sanksi bagi pelanggar hak cipta. Tanpa menutup kemungkinan untuk menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya dengan pokok-pokok permasalahan skripsi ini.

12

Adapun Tujuan penelitian untuk mencari jawaban yang jelas dan rinci mengenai masa perlindungan hukum bagi pengarang terhadap hak ciptanya dan sanksi bagi pelanggar hak cipta, guna melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai Sumbangan Informasi bagi Ilmu Pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Perdata khususnya Hukum Bisnis dan juga sekaligus sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada Almamater.

D. Metode Penelitian 1. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian dalam permasalahan ini menggunakan tipe penelitian normatif yaitu suatu hukum yang data sekunder (data kepustakaan) sebagai data utama dan juga didukung dengan data primer. Dan sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.'^' Pendekatan masalah melalui analisis yuridis-normatif tipe deskriptif analisis, yakni mengkaji asas-asas hukum, norma-norma (kaidah) hukum, dokumen hukum. peraturan tertulis lainnya serta pendapat-pendapat para ahli melalui studi

Nazir, Mohammad, 2008, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, him. 73

13

kepustakaan yang relavan dengan permasalahan secara sistematis, rinci, komperhensif dan akurat (jelas). 2. Sumber Data

Data primer (lapangan) dalam bentuk wawancara diperlukan sebagai penunjang atau pelengkap data sekunder.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pendekatan masalah sebagai berikut: a. Indentifikasi sumber data sekunder yang diperlukan dalam

bentuk peraturan perundang-undangan, peraturan tertulis, dokumen hukum, buku-buku hasil penelitian. jumal, kamus, ensiklopedi dan indeks (termasuk data lapangan sebagai penunjang/pelengkap)

b. Berdasarkan identifikasi data tersebut selanjutnya dideskripsikan secara rinci, sistematis, komprehensif dan akurat sesuai dengan urutan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

c. Data-data sebagaimana dimaksud di atas selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

3. Alat Pengumpul Data Sumber pengumpul data dalam penelitian ini meliputi dua hal

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dilapangan, sedangkan

14

sumber data sekunder adalah sumber data yang berasal dari studi kepustakaan dan dokumentasi. Sementara mengenai jenis data dalam penelitian ini juga terdiri dari dua aspek yaitu sebagai berikut:

a) . Data Primer Yaitu data yang diperoleh dengan cara menggali informasi secara langsung kepada para responden yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. b) Data Sekunder Yaitu data yang diperoleh responden dengan cara mengumpulkan dan mempelajari sumber data tertulis khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Analisis Data Analisis data adalah proses mengatur urutan data,

mengorganisasikannya kedalam suatu pola, katagori dan satuan uraian d a s a r . l a membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian. Setelah data yang dibutuhkan diperoleh meliputi penelitian lapangan, selanjutnya dilakukan analisa data yang akan membantu dalam memahami permasalahan dan mengambil suatu kesimpulan hasil

^Moleong, Lexy. J, 200], MeU)delogi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Him.73.

15

penelitian untuk akhimya menghasilkan rekomendasi. Analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

D. Definisi Operasional Dalam batas dan syarat tertentu masyarakat dapat lurut

memanfaatkan Hak Cipta. Hal tersebut didasarkan pada fungsi sosial yang terdapat pada Hak Cipta yang memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat. Pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa Hak Cipta berfungsi sebagai berikut: 1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak

cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pencipta atau pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan program, yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Ada 3 (tiga) sifat Hak Cipta, sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut; 1. Hak Cipta dianggap sebagai benda yang bergerak atau immaterial, yang

dapat dialihkan kepada pihak lain.

16

2. Hak Cipta harus dialihkan dengan suatu akta tertulis, baik akta notaris maupun akta bawah tangan. Peralihan Hak Cipta baik sebagian maupun seluruhnya ini dapat terjadi dalam 5 (lima) hal, yaitu pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara dan perjanjian.

3. Hak Cipta tidak dapat disita, alasannya adalah berhubung sifat ciptaan merupakan hak pribadi yang manunggal dengan diri pencipta itu sendiri, sekalipun penciptanya telah meninggal dunia dan menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat.

F. Sistematika Penulisan Rncana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam

4 (empat) bab dengan sistematika dan alur pembahasan yang terbagi sebagai berikut: BAB 1 PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang , perumusan masalah, ruanglingkup dan tujuan penelitian, Definisi Operasional, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Yang berisikan paparan tentang kerangka teori permasalahan yang

akan dibahas.

17

BAB III PEMBAHASAN Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus

menguraikan pembahasan /analisis sehubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat secara rinci bagian-bagian dari pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian tahap berikutnya sebagai bagian dari proses penelitian.

BAB IV PENUTUP Bagian penutup dari pembahasan skripsi ini yang diformat

kesimpulan dan saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hak Cipta Dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982

jounto Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan diganti dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 dan disempumakan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa yang menjadi objek Hak Cipta adalah karya-karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Perlindungan hukum bagi seorang pengarang buku merupakan suatu hal yang sangat penting, menimbang pengarang mempunyai hak untuk dilindungi atas karya cipta yang lahir berupa suatu ekspresi ide atau gagasan.

Menurut Budi Santoso, Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberikan ijin untuk itu pada pihak lain baik dengan alat atau cara lain sehingga ciptaan tersebut dapat dilihat, dibaca, didengar oleh pihak lain.''^'

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau

Budi Santoso, Op.Cil, him 42.

18

19

memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut mengandung makna pengakuan atau perlindungan, baik terhadap kar>'a ciptanya maupun terhadap penciptanya. Istilah "Pengumuman" mengandung makna dapat dilakukan dengan cara pembacaan, penyuaraan atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan "Memperbanyak" adalah menambah jumlah suatu ciptaan, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama termasuk juga mengalihkan mewujudkan suatu ciptaan.'^*

Menurut Kansil, Hak Cipta adalah suatu hak yang tumbuh bersamaan dengan lahimya suatu karya, suatu ciptaan. Sedangkan Sooseno Hardjowidigdo memberi pengertian bahwa Ciptaan adalah hasil setiap karya cipta dalam bentuk khas apapun juga dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Hak Cipta dapat didefinisikan sebagai suatu hak monopoli untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta lainnya yang dalam implementasinya memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.'^*

Menurut Hanafi, secara hakiki Hak Cipta termasuk hak milik immaterial karena menyangkut ide, gagasan pemikiran, maupun imajinasi

Budi Agus Riswandi dan M. Budi Agus Riswandi dan M. Budi Agus Riswandi dan M.

Syamsudin, Op.Cit, him 3. Syamsudin. Op.Cil, him 10. Syamsudin, Op.Cit, him 21.

20

seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta, seperti buku ilmiah, karangan sastra, maupun karya seni.'***

Hak Cipta adalah suatu hak eksklusif / khusus bagi Penciptanya. Hak ini tidak dimintakan kepada pemerintah, namun begitu seseorang mencipta harus diumumkan dan namanya dicantumkan pada ciptaan itu (tidak atas permintaan tetapi dengan sendirinya), agar orang tersebut mempunyaihak eksklusif dan dilindungi oleh hukum. Apabila tidak diumumkan, tidak dapat memperoleh hak eksklusif.''*'

Menurut Hauturuk, terdapat 2 (dua) unsur penting didalam rumusan pengertian Hak Cipta yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu sebagai berikut:

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain. 2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan

apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenamya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).^**'

Menurut Edy Damian, terdapat beberapa prinsip-prinsip dasar Hak cipta

yaitu : 1. Yang dilindungi Hak Cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. 2. Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis) 3. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh Hak cipta 4. Hak Cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum

(legal right) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari suatu penguasaan fisik suatu ciptaan.

5. Hak Cipta bukan merupakan hak mutlak (absolut)."^''

18) Budi Agus Riswandi dan M, Syamsudin, Op.Cit, him 54 Richard Burton Simatupang, 2003, Aspek Hukum dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta,

him .69-70.

Ibid, him 2

^" Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Op.Cit, him ,8-10.

21

B. Dasar Hukum Hak Cipta Perlindungan hukum Hak Cipta saat ini diatur didalam Undang-

undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dimana dahulu pengaturannya d i Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987. Menjelang berlakunya TRIPs {Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) di Indonesia pada 1 Januari 2000 dan pada tahun 2002 keluarlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berlaku hingga sekarang.

Upaya perubahan tersebut dilakukan dengan beberapa pertimbangan mendasar, yang apabila dicermati secara normatif dalam penjelasan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa pertimbangan tersebut: - Pertama, kepentingan internal bangsa indonesia, yakni untuk

memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya bangsa indonesia, sehingga dapat memajukan kesejahteraan baik pencipta maupun bangsa dan negara.

- Kedua, kepentingan ekstemal, yakni ; berkaitan dengan keterlibatan indonesia yang telah meratifikasi beberapa konvensi intemasional, maka perubahan tersebut hams dilakukan.

22

Ada beberapa pembaharuan didalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu : - Database merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi; - penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel

termasuk internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik {optical disk) melalui media audio, media audiovisual, dan/atau sarana telekomunikasi;

- penyelesaian sengketa oleh pengadilan niaga, arbitrase atau aitematif penyelesaian sengketa;

- penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak;

- batas waktu proses perkara perdata dibidang hak cipta dan hak terkait baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah agung;

- pencantuman hak informasi manajemen eiektronik dan sarana kontrol teknologi,

- pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi;

- ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait;

~ ancaman pidana dan denda minimal;

- ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program komputer

untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

23

Hal terpenting dalam pembaharuan tersebut adalah pada diintegrasikannya muatan materi dari UU Hak Cipta lama pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, sehingga kini dalam memahami dan mempelajari Hak cipta lebih jelas dan mudah.

C. Fungsi dan Sifat Hak Cipta Dalam batas dan syarat tertentu masyarakat dapat turut

memanfaatkan Hak Cipta. Hal tersebut didasarkan pada fungsi sosial yang terdapat pada Hak Cipta yang memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat. Pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa Hak Cipta beriiingsi sebagai berikut: 1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak

cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pencipta atau pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan program, yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Ada 3 (tiga) sifat Hak Cipta, sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut: 1. Hak Cipta dianggap sebagai benda yang bergerak atau immaterial, yang

dapat dialihkan kepada pihak lain.

24

2, Hak Cipta harus dialihkan dengan suatu akta tertulis, baik akta notaris maupun akta bawah tangan. Peralihan Hak Cipta baik sebagian maupun seluruhnya ini dapat terjadi dalam 5 (lima) hal, yaitu pewarisan, hibah, wasiat, di jadikan milik negara dan perjanjian.

3. Hak Cipta tidak dapat disita, alasannya adalah berhubung sifat ciptaan merupakan hak pribadi yang manunggal dengan diri pencipta itu sendiri, sekalipun penciptanya telah meninggal dunia dan menjadi milik ahli wansnya atau penerima wasiat.^^'

Pasal 3 dalam undang-undang ini juga menyebutkan bahwa sifat hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak. Kata "dianggap" memberi kesan bahwa sesungguhnya sulit untuk membedakan dan memberi tempat apakah Hak Cipta adalah benda bergerak atau benda tidak bergerak. Sesungguhnya pembedaan penggolongan tersebut sangat penting artinya terutama hubungannya dengan levering atau penyerahan. Sedangkan Penjelasan Pasal 4 menegaskan bahwa berhubung sifat ciptaan adalah pribadi dan menunggal dengan diri Pencipta, maka hak pribadi tersebut dapat disita daripadanya. Hak Cipta tidak dapat digadaikan, hanya dapat dijadikan objek hipotik atau fiducia sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Hak Cipta lebih mendekati sifat benda tidak bergerak.^^'

Menurut Budi Santoso, terdapat 2 (dua) hak yang melekat pada Hak Cipta, yaitu : 1. Hak Ekonomi (Economic Right), adalah hak mengambil manfaat

ekonominya, mengkomersialkannya dengan cara-cara sebagai berikut: - Reproduksi ciptaan ; - Mempertunjukkan / Performing ; - Mempertontonkan ; - Mempublikasikan ; - Menyalin ciptaan dalam bentuk lain / DerivatifWork , - MQn%d\\\\kQX\ I Assignment; - Melisensikan ;

2. Hak Moral (Moral Right), adalah : - Hak untuk tetap di cantumkan nama pencipta ; - Hak untuk tetap dijaga keutuhan ciptaan / tidak boleh mengadakan

perubahan ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli

Richard Burton Simatupang, Op.Cit, him 70. Richard Burton Simatupang, Op.Cit, him 80.

25

warisnya termasuk didalamnya perubahan atas judul, anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama samaran pencipta.^'*' Hak Moral yang melekat pada Hak Cipta tidak dapat lepas ataupun

dirampas dari Penciptanya. Apabila dikaitkan dengan Declaration of Human Right, sangat jelas bahwa Hak Moral dipegang oleh Penciptanya tidak dapat dirampas oleh pihak lain.

Hak Ekonomi diartikan sebagai hak yang dipunyai oleh si Pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Menurut Djumhana hak ekonomi umumnya disetiap negara meliputi jenis hak :

1. Hak Reproduksi atau penggandaan Hak pencipta untuk menggandakan ciptaannya, merupakan penjabaran dari hak ekonomi pencipta, Bentuk penggandaan atau perbanyakan ini dapat dilakukan secara tradisional maupun melalui peralatan modem. Hak reproduksi ini juga mencakupperubahan bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya, misalnya rekaman musik, pertunjukan drama, juga pembuatan duplikasi dalam rekaman suara atau film.

2. Hak Adaptasi Hak untuk mengadakan adaptasi dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari nondramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan nontlksi, atau sebaliknya. Hak ini diatur baik dalam Konvensi Berne maupun Konvensi Universal.

3. Hak Distribusi Hak Distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya, penyebaran tersebut dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal masyarakat.

4. Hak Penampilan Hak untuk menyajikan (mempresentasikan) baik secara visual atau presentasi suara.

5. Hak Penyiaran Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan kabel.

6. Hak Program Kabel

Budi Santoso, Op.Cit, him 43.

26

Contohnya, badan penyiaran televisi mempunyai suatu studio tertentu kemudian menyiarkan programnya melalui kabel ke pesawat pelangganjadi siaran ini bersifat komersil.

7. Droit den Suite Droit de Suite adalah hak pencipta yang bersifat kebendaan.

8. Hak Pinjam Masyarakat Hak ini dimiliki oleh pencipta yang karyanya disimpan di perpustakaan, maka si pencipta berhak atas suatu pembayaran tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.^^'

D. Peralihan Hak Cipta Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor

28 Tahun 2014 bahwa "Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya atau sebagian karena pewarisan, hibah, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Perundang-undangan".

Hak Cipta tidak dapat dialihkan secara lisan, harus dengan akta otentik atau bawah tangan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam kaitan dengan penyerahan, Hak Cipta tergolong mempunyai sifat benda tidak bergerak.̂ "^^

E. Pendaftaran Hak Cipta Pendaftaran Ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dan timbulnya Perlindungan hukum suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada (terwujud) dan bukan karena

Budi Agus Riswandi dan M,Syamsudin, Op.cit, hlm.4-7. Budi Agus Riswandi dan M,Syamsudin, Op.cit, hlm.9

27

pendaftaran. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi.

Orang yang mendaftarkan suatu Ciptaan dianggap sebagai Penciptanya sampai dapat dibuktikan sebaliknya dimuka pengadilan negeri bahwa si pendaftar bukan penciptanya. Pendaftaran Ciptaan dalam Undang-undang Hak Cipta dilakukan secara Pasif, artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon kecuali kalau sudah jelas ada pelanggaran Hak Cipta. Sistem pendaftaran yang demikian disebut sistem Deklaratif.^**'

Manfaat pendaftaran hak cipta yaitu pendaftar dianggap sebagai pencipta sampai ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya di pengadilan. Pendaftar menikmati perlindungan hukum sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pihak lain (bukan Pendaftar) yang menjadi pencipta.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur mengenai pendaftaran Hak Cipta, yaitu dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Pendaftaran Hak Cipta bertujuan agar memudahkan pembuktian dalam suatu sengketa mengenai Hak Cipta. Dalam hal permohonan diajukan lebih dari seorang atau suatu badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan. Permohonan tersebut dilampiri salinan resmi akta atau surat keterangan tertulis. Dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat beberapa hal yaitu :

Richard Burton simatupang, Op.Cit, him 65 Richard Burton simatupang, Op.Cil, him 73

28

- Nama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

- Tanggal Penerimaan Surat Permohonan

- Tanggal lengkapnya persyaratan

- Nomor pendaftaran Ciptaan - Pendaftaran diumumkan dalam berita resmi Ciptaan oleh Direktorat

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Surat permohonan pendaftaran Ciptaan ditandatangani Pemohon

atau kuasanya agar Ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya itu didaftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Hak Cipta. Apabila permohonan pendaftaran Ciptaan itu setelah diperiksa petugas temyata tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka Direktorat Hak Cipta atas nama Menteri kehakiman dan HAM memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon agar melengkapi syarat yang kurang. Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan (tiga bulan sejak tanggal pengiriman pemberitahuan), Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan, maka permohonannya menjadi batal demi hukum.

Pendaftaran suatu Ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya permohonan pendaftaran secara lengkap. Pendaftaran yang telah dilakukan tersebut akan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.

29

F. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Penanganan terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

dapat diselesaikan secara Perdata, pidana ataupun diselesaikan diluar persidangan. Penanganan secara perdata dapat berupa ganti kerugian, penghentian semua kegiatan pelanggaran, dilakukan di Pengadilan Niaga. Sedangkan penanganan secara Pidana dapat berupa persoalan antar bangsa mengenai Delik Aduan dan peningkatan sanksi pidana, dilakukan di Pengadilan Negeri.

Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti mgi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap hasil ciptaannya, dengan tata cara sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan penetapan sementara ke pengadilan niaga dengan menunjukkan bukti-bukti kuat sebagai pemegang hak dan bukti kuat adanya pelanggaran. Penetapan sementara ditujukan untuk : - mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak cipta, khususnya

mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau hak terkait ke dalam jalur perdagangtm, tennasuk tindakan importasi; dan

- menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut guna menhindari terjadinya penghilangan barang bukti.

2. Mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya.

3. Melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak penyidik Polri atau Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI).^*" Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur mengenai

Penyelesaian Sengketa Hak Cipta pada Pasal 55 sampai dengan Pasal 66.

Muhamad Firmansyah, Op.Cit, hlm-22.

30

Pasal 55 menyebutkan bahwa Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya :

a. meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu; b. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya; c. mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau d. mengubah isi Ciptaan.

Apabila Pemegang Hak Cipta mengalami kerugian atas suatu hal atau telah terjadinya suatu pelanggaran terhadap Ciptaan, maka Pemegang Hak Cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan tersebut. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluannya sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial.

Tata cara pengajuan gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diatur dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, yaitu bahwa :

1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.

2) Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada ayat (1) pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima

31

tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

3) Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan didaftarkan.

4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.

5) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enampuluh) hari setelah gugatan didaftarkan. Pasal 61 dalam undang-undang ini juga menyebutkan bahwa :

1) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.

2) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

3) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

32

4) Tsi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan. Pihak yang dirugikan atas pelanggaran Hak Cipta dapat melakukan

cara penyelesaian dengan melalui arbitrase atau aitematif penyelesaian sengketa tanpa harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 55 dan 56.

BAB III PEMBAHASAN

A. Lama Masa PerliDdungan Hukum Bagi Pengarang Terhadap Hak Ciptanya Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak Cipta merupakan salah satu aspek hukum bisnis yang perlu mendapat perhatian khusus yang merupakan bagian dari Hak Milik Intelektual. Hak tersebut juga berkaitan erat dengan aspek hukum lainnya seperti aspek teknologi dan ekonomi. Sebagaimana diketahui bahwa Hak Milik Intelektual lahir atau hasil karena adanya intelektualitas seseorang sebagai inti atau objek pengaturannya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hak ini pada dasamya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari intelektualitas manusia.

Karya-karya yang lahir atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualitasnya, baik melalui daya cipta, rasa maupun karsanya. Perlindungan hukum terhadap hasil intelektualitas manusia seperti dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni sastra, dan Iain-lain, diperlukan perhatian khusus secara serius. Karya manusia tersebut

33

34

dihasilkan dengan suatu pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, bahkan biaya

yang tidak sedikit. Sebagai karya yang dihasilkan dari intelektualitas manusia, Hak

Milik Intelektual hanya dapat diberikan kepada penciptanya atau penemunya ataupun pemegangnya untuk menikmati atau memetik manfaat sendiri selama jangka waktu tertentu. Pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut agar nama pencipta dicantumkan dalam ciptaannya. Suatu ciptaan tidak boleh diubah meskipun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya.

Berdasarkan hak moral yang terkandung dalam Hak cipta itu, maka Pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk :

1. Dicantumkan nama atau nama samarannya didalam ciptaannya atau salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum ;

2. Mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhimya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.^"'

Hal-hal yang diakui sebagai Hak Cipta yang juga diatur dalam Undang-undang Hak Cipta adalah sebagai berikut:

1. Semua ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum indonesia;

2. Semua ciptaan bukan warga negara indonesia, bukan penduduk indonesia, dan bukan badan hukum indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di indonesia.

Muhamad firmansyah, Op.Cit, him. 16-17.

35

3. Semua ciptaan bukan warga negara indonesia, bukan penduduk indonesia, dan bukan badan hukum indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

- Negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan hak cipta dengan negara Republik Indonesia.

- Negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta.

Dalam sistem hukum indonesia, pengaturan hak cipta merupakan bidang hukum perdata, yang termasuk dalam bagian hukum benda. Hak-hak kebendaan yang terdapat dalm hukum benda, salah satunya adalah Hak Kekayaan Intelektual yang termasuk hak kebendaan immaterial.

Adapun standar agar dapat dinilai sebagai Hak Cipta atas karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra menurut Earl W.Kintner dan Jack Lahr, yaitu : 1. Perwujudan (fixation). Yaitu suatu karya diwujudkan dalam suatu media

ekspresi yang berwujud manakala pembuatannya dalam perbanyakan atau rekaman suara oleh atau berdasarkan kewenangan pencipta, secara permanen atau stabil untuk dilihat, direproduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain, selama suatu jangka waktu yang cukup lama.

2. Keaslian (originality), yaitu karya cipta tersebut bukan berarti harus betul-betul baruatau unik, mungkin telah menjadi milik umum akan tetapi masih juga asli.

3. Kreativitas (creativity), yaitu karya cipta tersebut membutuhkan penilaian kreatif mandiri dari pencipta dalm karyanya, yaitu kreativitas tersebut menunjukkkan karya asli.^''

* Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Op.Cit, him. 198.

36

Nilai ekonomi dari hak cipta pada hakikatnya memberikan perlindungan bagi si pencipta untuk menikmati secara materiil jerih payahnya dari karya cipta tersebut. Benda hasil karya cipta dianggap sebagai benda bergerak yang dapat diperjualbelikan, diwariskan, dan dihibahkan.

Kemajuan dibidang teknologi dan kreativitas atas Hak Cipta tentunya akan menimbulkan dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi si pencipta. Bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta ini dapat berupa milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan tanpa izin si pencipta atau pemegang Hak Cipta, yang tentunya bertentangan dengan undang-undang Hak Cipta.

Menurut Ida Bagus Wyasa Putra, bentuk hak milik intelektual yang mendapat perhatian khusus dalam bisnis intemasional adalah paten, merek, dan hak cipta. Ada beberapa faktor yang menjadi sebab perhatian tersebut, yaitu : - Pertama, kecilnya perlindungan dan b e s ^ y a kuantitas pembajakan hak

milik intelektual di kebanyakan negara berkembang; - Kedua, pembajakan {unfair trade practice) sebagai bentuk pelanggaran

terhadap hak-hak ini dapat menimbulkan kerugian terhadap produsen, misalnya penurunan omset produksi, besamya biaya untuk penjejak pembajak, merosotnya daya hidup perusahaan, kerugian terhadap konsumen, misalnya konsumen mendapat barang palsu yang sering kualitasnya lebih buruk."* '̂

Pemalsuan di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual seperti Hak Cipta banyak ragamnya, sehingga perlindungan hukum terhadap pemilik hak tersebut perlu dilindungi agar masyarakat tetap berminat untuk berkreasi dan inovatif dalam menciptakan kreasi-kreasi baru yang menguntungkan bagi pengguna jasa Hak atas Kekayaan Intelektual. Sejauh mana perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dapat tercermin dari

//»/£/, hlm.36-37.

37

cara bagaimana pendaftaran itu membawa implikasi terhadap pengakuan dan pembatalannya''^'

Pelanggaran terhadap Hak Cipta saat ini semakin marak, salah satunya karya cipta berupa buku, baik yang dilakukukan seseorang maupun oleh badan hukum. Penggunaan ciptaan pihak Iain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan dari pencipta, dengan syarat bahwa sumbemya hams disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Pengambilan ciptaan pihak lain baik selumhnya atau sebagian guna keperluan ceramah atau pertunjukan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak memgikan kepentingan dari pencipta.

Undang-undang Hak Cipta memberikan pembatasan, diatur pada Pasal 14 sampai dengan 18 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, Di dalam Pasal 14 disebutkan tindakan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, yaitu sebagai berikut:

a) Pengumuman dan/atau Perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;

b) Pengumuman dan/atau Perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan

Ibid, hlm.67

38

perundang-undangan maupun dengan pemyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau

c) Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbemya hams disebutkan secara lengkap. Pasal 15 undang-undang ini juga menyebutkan yang tidak dianggap

sebagai pelanggaran Hak Cipta, dengan syarat bahwa sumbemya harus disebutkan secara lengkap, yaitu :

a) Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;

b) Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik selumhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;

c) Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik selumhnya maupun sebagian, guna keperluan : (i). ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu

pengetahuan; atau

39

(ii). pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

d) Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakan itu bersifat komersial;

e) Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;

f) Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;

g) Pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri. Pembatasan Hak Cipta untuk kepentingan pendidikan, juga diatur

pada Pasal 16 UU Hak Cipta, bahwa : 1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan

penelitian dan pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:

40

a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau perbanyakan Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;

b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

2) Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pemah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

3) Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu :

41

a. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pemah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;

b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pemah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;

c. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pemah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia.

4) Penerjemahan atau Perbanyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah Negara lain.

5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan humf c disertai pemberian imbalan yang besamya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

6) Ketentuan tentang tata cara pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (I) , ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Pasal 17 menyebutkan bahwa Pemerintah melarang Pengumuman

setiap Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di

42

bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.

Selain pembatasan tindakan terhadap hak Cipta, ada tindakan terhadap pengumuman suatu ciptaan yang dapat dilakukan tanpa perlu izin terlebih dahulu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 yang berbunyi :

1) Pengumuman suatu Ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada Pemegang Hak Cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak Cipta, dan kepada Pemegang Hak Cipta diberikan imbalan yang layak.

2) Lembaga Penyiaran yang mengumumkan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengabadikan Ciptaan itu semata-mata untuk Lembaga Penyiaran itu sendiri dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus memberikan imbalan yang layak kepada Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan. Masa perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-undang

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sifatnya sangat variatif. Pengaturan Undang-undang Hak Cipta masa perlindungan tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian yaitu :

43

- Pertama, untuk ciptaan berupa buku, pamflet, dan semua karya tulis lainnya, drama atau drama musikal, tari dan koreografi, segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat dan seni patung, seni batik, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, arsitektur, ceramah, kuliah pidato dan ciptaan sejenis lainnya, alat peraga, peta, terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai dilindungi selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (limapuluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia;

- Kedua, untuk ciptaan berupa program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil pengalihwujudan dilindungi selama 50 (limapuluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan:

- Ketiga, untuk ciptaan yang ada pasal 10 ayat (2) UU Hak Cipta dilindungi tanpa batas waktu dan Pasal 11 ayat ( I ) dan (3) UU Hak Cipta dilindungi sejak ciptaan tersebut pertama kali diumumkan.

Dewan Hak Cipta dibentuk untuk membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan serta untuk pembinaan Hak Cipta. Dewan Hak Cipta sebagai wadah Non-Struktural yang berkedudukan di Ibukota Negara republik Indonesia yaitu di Jakarta Mengenai Dewan Hak Cipta dalam UU Hak Cipta diatur dalam Pasal 48 yang mengatur bahwa :

1) Untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta, dibentuk Dewan Hak Cipta.

44

2) Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi, dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang Hak Cipta, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usu! Menteri.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan, tata kerja, pembiayaan, masa bakti Dewan Hak Cipta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

4) Biaya untuk Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada anggaran belanja departemen yang melakukan pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Untuk lebih jelasnya, disebutkan bahwa yang termasuk sebagai

karya cipta seseorang adalah sebagai berikut: 1) Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; 2) Ceramah, kuliah, pidato dan sebagainya; 3) Pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan,

pantomin, dan karya siaran antara lain untuk radio, televisi, dan film, serta karya rekaman video;

4) Ciptaan tari (koreografi), ciptaan lagu, atau musik dengan atau tanpa teks, dan karya rekaman suara atau bunyi;

5) Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung, dan seni kaligrafi;

6) Seni batik;

45

7) Arsitektur; 8) Peta; 9) Sinematografi; 10) Fotografi; 11 )Program komputer atau komputer program; 12)Terjemah, tafsirran,saduran dan penyusunan bunga rampai.

Ciptaan yang tidak dilindungi oleh Hak Cipta, antara Iain yaitu : 1. Ciptaan yang belum mempunyai bentuk ekspresi tertentu (misalnya

pertunjukkan yang belum ditulis atau direkam, improvisasi yang belum direkam).

2. Judul, nama, slogan, desain, komposisi, benda milik umum, 3. Ide, prosedur, metode system, proses, konsep, prinsip-prinsip, penemuan

benda (discoveries), alat (devices), deskripsi, penjelasan, ilustrasi. 4. Ciptaan yang seluruhnya berisi informasi yang merupakan milik umum

dan tidak ada originalitas kepemilikannya, misalnya kalender, ukuran berat/tinggi, hari/tanggal, statistik, pertumbuhan penduduk, tetapi dapat dimodifikasi dalam bentuk yang kreatif (copyrightable).

5. Fakta. 6. Ciptaan yang dibuat oleh pemerintah.'*'*'

Selain jenis ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang, terdapat juga ciptaan yang tidak dilindungi oleh undang-undang, artinya setiap orang boleh dan bebas mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut untuk keperluan apa saja, karena ciptaan tersebut bukan merupakan ciptaan pribadi seseorang melainkan ciptaan dalam kualitas sebagai seorang pejabat yang diakui oleh negara. Ciptaan-ciptaan yang tidak dilindungi tersebut adalah :

Budi Santoso, Op.Cit, him 42.

46

1) Hasil rapat terbuka Lembaga Tinggi Negara ataupun Lembaga Konstitusional lainnya;

2) Peraturan perundang-undangan; 3) Putusan pengadilan dan penetapan hakim; 4) Pidato kenegaraan dan pidato pejabat pemerintah; 5) Keputusan badan arbitrase, keputusan mahkamah pelayaran,

keputusan panitia penyelesaian perselisihan perburuhan, keputusan badan urusan piutang negara dan Iain-lain. Masa berlaku suatu Hak Cipta atas ciptaan berupa buku, pamtlet,

dan karya tulis lainnya, oleh undang-undang diberikan selama hidup si pencipta ditambah 50 (limapuluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Bila ciptaan tersebut dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka masa berlakunya adalah selama hidup si pencipta yang terlama hidupnya ditambah 50 (limapuluh) tahun sesudah si pencipta yang terlama hidupnya meninggal dunia.

B. Sanksi-sanksi yang Dapat Dikenakan Terhadap Pelanggar Hak Cipta

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pengarang dalam penerbitan buku, tidak selalu mudah dan lancar. Ada beberapa kendala biasanya sering terjadi yang dialami oleh perusahaan penerbit. Namun,

47

kendala yang dialami antara satu penerbit dengan penerbit yang lain tidak sama.

Sanksi-sanksi yang dapat dikenakan oleh Undang-undang Hak Cipta adalah secara perdata dan secara pidana. Jika suatu ciptaan dalam bidang ilmu, sastra, dan seni yang telah dilindungi oleh undang-undang Hak Cipta dilanggar, maka pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi ke pengadilan negeri dengan tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta tersebut.

Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap hasil ciptaannya.^'^'

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang tercantum pada Pasal 55 sampai dengan Pasal 66. Pasal 55 menyebutkan bahwa Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya : a. meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu, b. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya; c. mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau d. mengubah isi Ciptaan.

Budi Santoso, Op.Cit, him 72.

48

Dalam Pasal 56 disebutkan juga bahwa : 1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada

Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu.

2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta. Kemudian ditambahkan juga dalam Pasal 57 bahwa Hak dari

Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut sematamata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial.

49

Secara singkat, menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-undang Hak Cipta bahwa apabila Pemegang Hak Cipta mengalami kerugian atas suatu hal atau telah terjadinya suatu pelanggaran terhadap Ciptaan, maka Pemegang Hak Cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan tersebut. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluannya sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut: A. Kesimpulan

1. Masa perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sifatnya sangat variatif. Pengaturan Undang-undang Hak Cipta masa perlindungan tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian yaitu : a. Pertama, untuk ciptaan berupa buku, pamflet, dan semua

karya tulis lainnya, drama atau drama musikal, tari dan koreografi, segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat dan seni patung, seni batik, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, arsitektur, ceramah, kuliah pidato dan ciptaan sejenis lainnya, alat peraga, peta, terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai dilindungi selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (limapuluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia;

b. Kedua, untuk ciptaan berupa program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil

50

51

pengalihwujudan dilindungi selama 50 (limapuluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan;

c. Ketiga, untuk ciptaan yang ada pasal 10 ayat (2) UU Hak Cipta dilindungi tanpa batas waktu dan Pasal 11 ayat (1) dan (3) UU Hak Cipta dilindungi sejak ciptaan tersebut pertama kali diumumkan,

) Menurut Pasal 56 dan 57 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa apabila Pemegang Hak Cipta mengalami kerugian atas suatu hal atau telah terjadinya suatu pelanggaran terhadap Ciptaan, maka Pemegang Hak Cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan tersebut. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluannya sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial.

52

B. Saran 1. Hendaknya pemerintah lebih banyak melakukan sosialisasi

mengenai pentingnya Undang-undang Hak Cipta karena di Indonesia sangat rentan terhadap pelanggaran Hak Cipta.

2. Hendaknya diadalam mengatasi permasalahaan mengenai pelanggaran Hak Cipta dibuat lembaga tersendiri dalam menyelesaikan pelanggaran Hak Cipta.

JUDUL SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGARANG TERHADAP HAK CIPTANYA DAN SANKSI BAGI PELANGGAR HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Permasalahan : 1. Berapa Lama Masa Perlindungan Hukum Bagi Pengarang Terhadap

hak ciptanya Menurut Undang-undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

2. Sanksi-sanksi Apa Sajakah yang Dapat Dikenakan Terhadap Pelanggar Hak Cipta ?

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Permasalahan C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian D. Metode Penelitian E. Definisi Operasional F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Hak Cipta B. Dasar Hukum Hak Cipta C. Fungsi dan Sifat Hak Cipta D. Peralihan Hak Cipta E. Pendaftaran Hak Cipta F. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

BAB III PEMBAHASAN A. Lama Masa Perlindungan Hukum Bagi Pengarang Terhadap

hak ciptanya Menurut Undang-undang 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

B. Sanksi-sanksi yang Dapat Dikenakan Terhadap Pelanggar Hak Cipta

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran

Daftar Pustaka lampiran

V

UNIVERSITAS MUHAMMAOIVAH PALEMBANG FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI Nama Nim Program Studi Judul Skripsi

M. Abdul Aziz 50 2012 164 Hukum Perdata

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGARANG TERHADAP HAK CIPTANYA DAN SANKSI BAGFMHLANGGAR RAK . CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1.Rekomendasi Ketna Prodi : a. Rekomendasi b. Usui Pembimbing : xM^f^. J^m^^'

2 Palembang ^ - ' o k t ^ r 2 0 1 5 Ketua Prodi,

Mulfadi Tanzili, SH.,MH

n . Penetapan Pembimbing Skripsi Oleh Dekan

Palembang Dekan

Oktober 2015

1

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS HUKUM

Lampiran Perihal Kepada

Outline Skripsi Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Yth.Bapak Pembimbing Akademik Fakultas Hukum UMP Di Palembang Assalamu'alaikum Wr.Wb Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Nim Program kekhususan

M. Abdul Aziz 50 2012 164 Hukum Perdata

Pada semester VII (Ganjit/Genap) tahun kuliah 2015/2016 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK MKB, MPB, MBB (145 SKS) Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan penulisan skripsi dengan judul: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGARANG TERHADAP HAK CIPTANYA DAN SANKSI BAGI PELANGGAR HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Demikianlah atas perkenaan bapak diucapkan terima kasih, wassalam.

Palembang, Pemohon, Oktober 2015

M. Abdul Aziz

PepfRijnbing Akademik, f

KoeiVinMWgwie A., SH.,MH

UINlVERSn AS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M. Abdul Aziz Pembimbing

Nim : 50 2012 164

Jurusan : Ilmu Hukum

Pembimbing Atika Ismail, SH.,MH

Prog. Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGARANG TERHADAP HAK CIPTANYA DAN SANKSI BAGI PELANGGAR HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Konsultasi ke- Materi yang di Bimbingkan Paraf

Pembimbing Keterangan

/

\v w

k /C\^C^ jlo^nr-p^-^y^^ F\

r

^

8

f n

/'*̂ -<̂»*Zv.7 F<rT

/ f t ^ A ^ JI fi^

11^

Catalan : Mohon diberi waktu menyelesaikan skripsi bulan sejak tanggal dikeluarkan/ditetapkan

DIKELUARKAN : DI PALEMBANG PADA TANGGAL : Z^Ti KETUA PRODI,

MULYAOr TANZILI, SH.,MH