1l Desa Masih - Audit Board of Indonesia · uai UU Desa yang baru. "SDM di kantor desa juga masih lemah," jelasnya. Dampaknya, gaji untuk kddes dan perangkat desa dan penafkahan lainnya

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Edisi

Hal

: f.arnlC , lt,trraroh wtL

.2'

1l Desa Masih

GIANYAR, NusaBali11 dari 64 desa di Ibbupaten Gianyar

masih'tersangkut' kelambanan dalampenyusunan APBDes 2016. Kelambananitu karena banyak penyebab, antara lain,ada perasaan iri kalangan sekretaris desafsekdes) non PNS kepada Sekdes PNS.

Iri itu karena Sekdes PNS telahmenerima gaji dari APBD Gianyar 2016sejakfanuari lalu. Sedangkan sekdes nonPNS, termasuk kepala desa, dan parakaur (kepala urusan) belum menerimagaji karena APBDes masih terkatung-katung. Akibatnya, banyak desa dalampenyusunan APBDes ini ditumplekkankepada Sekdes PNS.

Hal itu diakui Kepala Bagian Pemer-intahan Desa (PemdesJ Setda GianyarI Dewa Putu Yadnya di Gianyar, Selasa(15/3). Kata dia, penyebab lain ataskelambanan itu, antara lain, hampirsemua unsur di desa masih meraba-rabatendang sistem penyusunan APBDes ses-uai UU Desa yang baru. "SDM di kantordesa juga masih lemah," jelasnya.

Dampaknya, gaji untuk kddes danperangkat desa dan penafkahan lainnyabelum bisa dibayar, kecuali pada desa

'Tersangkut'APBDespunya sisa anggaran atau uang pinja-man oleh kades. Dampak lain, pemban-gunan desa juga belum berjalan efektif.11 desa yang APBDesnya belum selesaidi Kecamatan Ubud yakni Desa Sayan,Lodtunduh, Petulu, dan Kedewatan.Kecamatan Payangan yakni Desa Puhu,Melinggih, dan Buahan. KecamatanTampaksiring yakni Desa Pejeng, Keca.matan Blahbatuh yakni Desa Saba, dalamproses perbaikan. Kecamatan Tegal-lalangyakni Desa Kedisan, dan Pupuan,juga dalam proses perbaikan. "Targetkami, APBDes 11 desa ini harus kelarakhir Maret" ujarnya.

Kata dia, bagi desa yang APBDesnyatelah disetujui kades dan BPD, sudahbisa mengamprah dana untuk gaji, ATK(alat tulis kantorJ, dan lainnya 30 persenuntuk catur wulan L

Terkait itu, guna mempercepat pen-cairan penghaSilan tetap fSiltap] paraperangkat desa dan Anggaran Pendapa-tan dan Belanja Desa (APBDesJ, paraPendamping Desa se-Kabupaten Gianyarmenyatakan

pemahaman terkait penyelarasanAPBDes dengan pelbagai aturan. Antara

lain, Kemendagri, Pemdes dan SistemKeuangan Kabupaten Gianyar.

Pemahaman itu melalui puluhanPendamping Desa [PD), PendampingLokal Desa (PLD) danTenagaAhli [TA) Ka:bupaten menggelar rapat Sersami BadanPemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD)Kabupaten Gianyar, di Aula Pendopo Kan- .

tor Bupati Gianyar, Rabu (16/3J.Tenaga Ahli Pemberdayaan Ma-

syarakat Kabupaten Gianyar, KadekSuardika mengatakan keterlambatanpencairan Siltap dan biaya oprasionaldesa dalam pelaksanaan APBDes 2016tidak terlepas dari peranan perangkatdesa. Penyelarasan APBDes denganpelbagai aturan yang tersedia baru 6isadilaksanakan pemerintahan desa setelah.ada APBD Gianyar 20L6.

Sedangkan APBD ini ditetapkan akhirDesember 201 5., Sehingga perangkatqesa KeraDaKan qalam menyusun ang-garan yang semestinya ditetapkansebelum 2016. Desa lambat menyusunAPBDes karena aturan dan pusat dankabupaten baru diinformisikan kedesa awal 2016. Seharusnya, kata dia,PD dan PLD pada fanuari - Maret ini

memfasilitasi pemerintahan desa dalampersiapan pelaksanaan APBDes. Apa-lagl para TA, PD dan PLD dikontrakfanuari 2016. Namun, diakui dalamperjalanan tugasnya PD dan PLD lebihbanyak mendampingi desa dalam pe-nyelarasan APBDes agar sesuai denganaturan. Sedangkan ada sebagian TAdan PD yang akan berakhir masa kon-traknya Maret 2016.

Perbekel Bukian Kecamatan Pav-angan I Made Juniarta membenarkinhal tersebut, pihaknya juga sangat sulitdalam menyususn APBDes karena ket-erbatasan SDM di desa. Pada penyusu-nannya pihak desa bersama pendamp-ing sering lembur agar APBDes bisacepat kelar. Jika tidak ada pendamping,kemungkinan aparat desa akan sangalkesulitan dalam menvusun APBDbs."Dan, mungkin tidaI akan pernahselesai," ujarnya.

Kepala Badan Pemberdayaan Ma-syarakat Desa (BPMD) Gianyir I KetutSuweta mengapresiasi kinerja PD, PLDdan TA. Ia sangat ragu pemerintahandesa bisa optimal jika tanpa pendamp-ingan. 6r lsa

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

flewan [Isul Pemkab BadungTanggung Premi BPIS

Pegawai Kontrak

-l.ARl sekitar 780-an pegawai kontrak di DKP Badung' sebagian besar di"1.:ar"nya

ac;ial-i tenagi penyapu jalan Honor tenaga penyapu ini akan

rlakinberkurangakibatnaiknyapremiBPJSKesehatan.

--+

--:------MANGUPUM, NusaBali ' .

Anggota DPRD Kabupat-en Badung tidak memper-soalkan apabila premi BPJS

Kesehatan naik per 1 Aprilmendatang. Namun yang jadiperhatian adalah agar kenar-kan itu tidak memberatkanpegawai kontrak. Untuk itudewan mengusulkan agarpemerintah menanggungpremi BPJS pegawai kontrak,sehingga mereka menerimautuh upah bulanan.

"Kami telah mendengar in-formasi dari pemerintah pu-sat akan ada kenaikan premiBPfS. Kalau ini tidak segera di-ambil suatu kebijakan, makapemotongan BPfS semakinbesar, dan tentunya upahmereka [pegawai kontrak,Red] semakin berkurang,"kata Ketua Komisi III DPRDBadung I Nlioman Satria,Rabu [1613], di kantor dewansetempat.

Untuk menyiasati masalahini, Ianjut Satria pemerintah di-imbau agar mempertimbangkan

Edisi

Hal

I k,nis t 17 lYlrr\qt 7el6

menanggung anggungan premlyang setiap bulan dipotong dariupah pegawai kontrak Menu-rut Satri4 dengan begitu tidakmemberatkan. Walau premiBPJS naik tak masalah lagi, ka-rena upah pegawai kontraktetap utuh, sesuai besaran upahminimum kabupaten [UM]q

Atau simulasi lainnya den-gan cara menaikkan upahpegawai kontrak. "Dari usu-lan kami sebelumnya, UMKBadung bisa di atas Rp 2,2juta," kata Satria. Namun haltersebut sepenuhnya men-jadi kewenangan eksekutif.Karenanya dia menilai perluadanya simulasi sehinggadidapatkan titik temu.

Potitisi asal Mengwi, terse-but menyatakan menanggungbeban premi para pegawaikontrak sangat mungkin di-Iakukan. Dari segi angga-ran pun tidak ada masaiah.Badung diniiai mampu.

"Masalah kesejahteraanpegawai kontrak, premi BPJS,plup pakaian kerja, pemer-

r$hj:::,i:i

ffi$'1

.W

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Edisi

Hal

, @tl ,17 Mod@li7'

ta,rlu'17,*

intah bisa memberikan ke-

biiakan. Sifrlngga tidak ada

kiuhan dari Pegawai kontrakterkait besaran honor setlaP

bulannYa," kata Satria', Dia menambahkan, kenat-

kan premi BPIS cukuP.serius'karena berkenaan dengangaii/honor Yang diterimaiesawai kontrak tiaP bulan'bt"i tut.nu itu, Pemerintahbisa melakukan subsidi PremiBPIS dimaksud.

b"ng"n demikian, imbuhSatria, tidak saia Pegawat oer-

status PNS Yang daPat hiduP

seiahtera. TaPi tenaga kon-

trak punva hak sama menda-patkan keseiahteraan Yangcukup. Sehingga masYarakatBadung bisi hiduP laYak'"Kenapi bantuan ke daerah

Iain bisa, masa untuk bantutenaga kontrak tidak bisai'tandasnya'

Satrii menambahkan, lem-

baga dewan dalam me-nYikaPi

situasi ini tidak saJa men-

kebiiakan untuk menanggungnremi Pegawai kontrak'' Waiani nemerinLah Pusatmenaikkan Premi BPf S ber-Iaku 1 APril 2016, itu artinYa

oemkab tidak PunYa banYakwaktu? Satria menYadari hal

itu. TaPi mengingat APBD

induk 2OtO sudah berjalan,maka paling tidak menung-su AP'BD Perubahan 2016';Prling cePat Pada APBD

oerubihan.' Sekarang masih

didiskusikan ," kata Satria'Dia berencana mengundangpara pekeria dengan SKPD

iertait untuk membicarakanmasalah ini.

Rp 2.125.000.Tetapt uPah itu tidak 10(

perseh diterima setiaP bu

ian, lantran ada PemotQngatuntuk Pembayaran PresmBPIS. Pemotongan PertamRp 106.250 untuk BPJS Kes

.htt"n dan RP 131 750 un

tuk BPJS KetenagakerlaatTotal Pemotongannya YaKr

RD 2i8.ooo. "Nafkah Yanditerima Pegawai kontrasebetulnYa-RP 2.125'000 Ta1

karena dikurangr beban BPJ

maka bersih staf bawa PularRo 1.887.000," kata KePai

Dinas Kebersihan dan Pert

manan (DKPJ Badung Put

Eka Merthawan, Selasa (15/'1

Merthawan mengaku kbinsunP,an dan belum Pun'sohisi a-tas rencana kenaikioremi BPIS. PasalnYa jilpremi betul iadi naik, mal

iemakin banYak beban Pemtongan bagi Pegawai kontra

Atas kondisi ini, Merthwan berencana menghad;Bupati Badung I NYoman G

Prasta. 6 asaiurkan

Untuk diketahui, hamPirseluruh instansi di lingkun-gan Pemkab Badung merni-

Iiki peeawai dengan statuspeeiwli kontrak. Namunpaling banYak ada di Dinas

kebersihan dan Pertamanan(DKPI Badung. Di DKP ada

sekitar 780 orang Pegawalkontrak. Dan setiap bulannYapegawai kontrak,tersebutdorong. TaPi menganjurl(an

agar eksekutif mengambil'diipah sesuai UMK sebesaragar eKseKUflI mellBdtrll

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Edisi

Hal

: tQldl ,l7 tfuret bK

Giliran Kabag KesraKlunghtng Diperiksa* Diberondong 28 Pertanyaan Soal

Mekanisme Proposal Bansos Fiktif

SEMAMPUM, NusaBaliUnit Tipikor Polres Klung-

kung terus menggeber kasusdugaan bantuan sosial (bansosJfiktif pembangunan MerajanSri Arya Kresna Kepakisan diBanjar Anjingan, Desa Pakra-man Getakan, Kecamatan Banja-rangkan senilai Rp 200 juta. Iklirni, giliran Kabag Kesra Setda

Kabupaten Klungkung, I WayanWinata, yang diperiksa penyidikkepolisian, Rabu (16/3) pagi.

Wayan Winata selaku Ka-bag Kesra Setdakab Klung-kung, diperiksa sebagai saksinomor surat pemanggilanB / 7 98 /lrr / 2016lRes.Klk. Dia

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Kabag Kesra Setda Kabupaten Klungkung, Wayan Winata, saatdiperiksa polisi terkait bansos fiktif Rp 200 juta, Rabu (16/3).

(lM:l

n-tjlrl

!'lIIAI{IAN

ulSub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Edisi

Hal :lf

Giliran Kabag Kesra Klungkung Diperiksaiii

dipanggil untuk menielaskanmetanisme pangajuan ProPosalbansos. Dalam pemeriksaan di'Unit Tipikor Polres Klungkungdi Semarapura, Rabu kemarin,Wayan Winata diperiksa selama5 jam, sejakpagi pukul03'00 Witahingga siang pukul 13.00 Wita.

Datam 5 iam pemeriksaankemarin, saksi Winata dicecar 28pertanyaan seputar mekanismepengajuan Proposal bansospembangunan Merajan Sri AryaIftesna Kepakisan dari panitia yangdiketuai I Ketut lGisnia AdiPutra.Proposalba4sos senilai Rp 200 jutavans dananya telah cair itu difasili-"tasi-oleh

anggota Fraksi GerindraDPRD Klungkung I WaYan KicenAdnyan4yang notabene aYah dariKetut lftisnia Adiputra.

Seusai pemeriksaan kemarinsiang Kanit III Tipikor ReskrimPolres Klungkung lpda I NengahSulatra, menyatakan PenYidikmengajukan 28 pertanyaan kePadasalisi Winata. l'Semua pertanyaanseputar mekanisme Pengaiuanprbposal bansos, dijawab den-gan-lancar," ujar Nengah Sulastrasembnari menyebut pihalmya bakalmenyita dokumen terkait di BagianKesra Setdakab Klungkung.

Ditemui NusaBali usai menjalanipemeril<saan di Unit Tipikor Polresi{ungkung Rabu kemarin, WaYanWinata enggan banYak komentar.Menurul Winata, dirinYa dicecardengan puluhan Peltanyaan sepu-

tar proposal bansos senilai RP 200jua yang diduga fiktiftersebut-

"Semua pertanYaan itu bisadiiawab berdasarkan dolrumen dandita yang ada," cetus Winata' "Ket-eranianlebih laniut silakan tanyalanglung kepada penYidiknYa,'imbuh Winata sambil bergegasmenuiu mobilnya untuk balik kekantor buat menyiapkan dokumenyang diminta petugas kePolisian.

Sementara itu, setelah memer-iksa lGbag Kesra Setdakab Klung-kung Wayan Winata, PenYidik ke-polisian selanjuhya akan memer-iksa Kepala Dinas PendaPatanDaerah (lGdispenda) Klungkung,I Gusti Ngurah Bagus Putra. Pe-merulaaan lGdispenda IGN BagusPutra diiadwalkan Unit TiPikorPolres Klungkung Kamis [17/3Jini. Materi pemerilaaannya adalahtentang mekanisme Pencairan danabansos Rp 200 juta tersebut

Sehari berikutrya, f umat [18/3],giliran Kepala Dinas KebudaYaandan Pariwisata (KadisbudPar)Klungkung I Wayan Sujana, Yangakan diperiksa penyidik kepolisianterkait bansos fiktif Rp 200 juta diBanjar Anjingan, Desa PakramanGetakan tersebul Materi Pemer-iksaan lkdisbudpar WaYan Sujanananti adalah seputar mekanismerekomendasi proposal dan seb-againya."

Sayangnya, baik KadisbudParWayan Suiana maupun KadisPendaIGN Bagus Putra dipastikan tidakbisa memenuhi panggilan sesuaijadwal yang diagendakan penYi-

dik kepolisian MasalahnYa, keduapeiabat ini terbentur dengan iadwalkehatan di luar daeralr" KeduanYatelah daang langsung ke MaPolresKlunekung, Rabu kemarin, untukmohon tunda ladwal Pemeriksaan.

Menurut Kanit III TiPikorReskrim Polres Klungkung IPdaI Nengah Sulata, PihalmYa sudahmenekoordinasikan Permohonankedui peiabat eksekutif ini kepadaatasan. Akhirnya, disepal<ati iadwalpemeriksaan kedua pejabat tingkatinstansi terkait ini bakal dilakukanmulai Senin [21/3) dePan.

Sebelumnya, PenYidik kePoli-sian telah memeriksa mantanKepala Desa fPerbekel) Getakan,Dewa Ketut Widana, dan KePalaDusun (tbdus) Baniar Aniingan, I

Wavan Sutama, selaku sal<sl Sabtu

t12l3.) lalu. KeduanYa aiPerit<sa

inene6nai pemalsuan tandatarganFeiu%t<et'dan stemPel Perbekelvane diduga dilakukan Ketut lftis-hia Iaipun'a aaam Pengajuan Pro-oosal Bansos fiktif PembangunanMeraian Sri Arya lGesrn KePakisan'

Sibelum Pemeriksaan mantanPerbekel Getikan dan lGdus Baniar

Anjingan, PenYidik Polres Klung-t<uireieuiti duiu telah mer-neriksa5 salsi dari krama banlar Anjinganvans namanya dicatut dalam Pro-"posit, lumal (11l3) Pagi. Salah

iatu dari 5 krama sebaniar Yangnamanva dicatut itu adalah Ni

Kadek Endang Astiti, Yang notabene

merupakan kakak kandung PelakuKetut tftisnia Adiputra

Dalam ProPosal, lGdek Endang

dicantumkan sebagai BendaharaPanitia Pembangunan Merajan SriArya l0esna Kepakisan. Ibdek En-dang dan pelaktr Krisnia Adipuu"amerupalcan arihk dari Wayan KicenAdnyan4 anggota Dewan yang me-mfasilitasi Bansos tersebut

Adik kandung l(adek Endangyalmi I Komang Raka Wiadnyanayang kini berdinas kepolisian diSulawesi, juga dicatut sebagai Sek-retaris Panitia Pembangunan Me-rajan Sri Arya lGesna Kepakisan.Raka Wiadnvana sudah lebih dulumenghadap- Kapolres KlungkungAKBP FX Arendra Wahyudi, Senin(7 /3) lalu, untuk menjelaskanduduk persoalannya.

Selain lGdek Endang 4laamasebanjaryang namanya dicatut dandiperilsa secara bersamaan, 1 1 Ma-ret 2016, masing-masing I NengahSuta Wastika, I W4ya4 Nyariasa IKetut Suana, dan I Wayan Serinteg.Mereka semua masih kerabat daripelaku Ketut Krisnia Adiputra.Salai Nengah Suta Wastika sendiriadalah sopir pribadi Wayan KicenAdnyana, anggota Dewan yangmemfasilitasi bansos fi lGif tersebut

Sementara itu, hingga Rabukemarin belum adayang diteapkansebagai tersangka dalam kasusdugaan bansos fiktifRp 200 juta diBanjar Anjingan, Desa PakramanGetakan ini. Pelaku Ketut KrisniaAdipun'a juga belum ditetapkan jadjtersangka. "Belum ada tersangkakami masih fokus memerilisa saksi

. saksi dan mengumpulkan berkas,'jelas Ipda Nengah Slatra".6 w_

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Edisi

Hal

: [ant$ , t] Marrt :ot1

7,

Beban Utang Dihapuskan,

- - 9:9ql ulang pDAM Jembrana sebesar Rp],1 661.000.000 kepada pemerintah pusat dipas-ttkan akan dihapus. Sebelumnya, pemerintahrusat hanya meminta utang itu dibayar sebesarRp 4.161.000.000 hingga tafrun ZOiZ. O"ng"npglrgnapusa.n utang itu, Wakil Bupati JembranaI.Macte Kembang Hartawan meminta PDAM TirtaAmerta Jati lebih fokus pada.pelayanan. pDAMjuga diminta bisa mendongkra'k eenOapatan AsliDaerah (PAD) Jembrana.

"Tanpa beban utang, irestinya pDAM ikutisaran BPKP. Tolong ditindaklanjuti dan kerjakan,,,pes_an Wabup Kembang Hartawan saat berkunjungke PDAM Jembrana, Rabu (16/3). la mencontoh-Kan, upaya memaksimalkan kualitas serta cakupanpelayanan air bersih sesuai Millennium Oeveiop_ment Go_als (MDGs) 2015, minimum sebesar 69,97persen. Bukan sebaliknya, memikirkan meningxat-kan.tunjangan atau gaji karyawan.,. Y".brp Kembang menekankan agar jajaran

otreKst memtktrkan pengembangan dan membuatperanggan nyaman. "Jangan sia_siakan perhatianPemerintah Pusat ini,,, haiapnya. Selain memoti-vasi kinerja jajaran direksi, Wabup Kembang jugasoroti jumlah karyawan di pDAM Jembrana"yang'membeludak.

. Sementara Kabag Umum dan personalia pDAMJembrana, I Made Swija mengaku perlu proses

.meski utang dihapuskan. Dikatikan, dari pb.Ou_

. t(uan tahun 2015, ada kelebihan sekitar Rp 2 miliar.'Hanya saja, kelebihan itu belum Uisd OiieOut

. keu.ntungan karena belum termasuk penyusutan-dari sambungan pipa dan lain-lain. 6 od!

PDAM Tirta Amerta Jati, Rabu (1

J

NEGARA, NusaBali

b Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl perwakilan provinsi Bali

Edisi

Hal

: f,qqri1 \T \.r.{rch sott

3

RSI Bali Mandara Tetap Terima IIGM* Pembangunan Fisik Sudah Capai 34 Persen

"RS inijuga untukmasyarakat miskin

dan bahkan jugabisa untuk pasien

JKBM"

(Gubernur pastika)

DENPASAR, NusaBali

__R_umah Sakit provinsi BalitRs Internasional gali lVlandaralyang.dirancang sebagai rumalisakit bertaraf in ternas ional a kantetap melayani layanan kelas 3oengan la minan Kesehatan BaliMandara 0KBMJ. Hal itu dire_gaskan Gubernur Made ManskuPastika disela- sela m en inj"aupembangu nan RS Bali Mandar.rdilalan Bypass Ngurah RaiSanucDenpasar Selatan, Rabu (16/3Jsrang kemarin.

Pastika didampingi Kadiskesdr I Kerut suafjayr. K;dis peker-jaan Umum I Nyoman AstawaRiadi, Karo Humas Dewa GedeMahendra putra dan penans_gungjawab pembangunan yusif

GUBERNUR Pastika bersama jajarannya tinjau pembangr.rnan RSt, t"maiillMunawar dari pT Delta Decon, JKBM tetap akan kita carikan

solusi untuk rakyat miskin,,,uiarPastike.

Dikatakannya, RS Bali Man-dara memang dikonsep berkelasInternasional dengan iayananyang berkelas. Namun demikian,bukan beranihanya untuk orangnrg, c/qsssaia, "RS inijuga untukmasyarakat miskin dan bahkan

Menurut Pastika, RS Bali Man_dara tidak hanya akan dinikmati'oleh warga masyarakat kalanganmampu sala namun jitga akanmenampung pasien yang berasaloan masyarakat miskin. ,,yans

tidak mampu dengan laya n a i'kelas IIIjuga kira siapkan densanfKBM. Walaupun sudah ada lKN,

t"r,.t t ,

Sub Bagian Humas dan lFta Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Edisi

Hal

: kuurr r \1 dnnuc. r eo[6

3

$aunbw,5 n

juga bisa untuk pasien tKBM, "

tegas Pastika.RS Bali Mandara, lanjut Pas-

tika, memang sengaia dibuatuntuk memenuhi pelayanan ke-sehatan seluruh masyarakat Bali.Perbandingan kondisi kamardari ruang kelas III, kelas II, kelasI sampai WIP juga tidak ada Per-bedaan jauh. "Kita jangan sampaimempertontonkan kesenianganantara si miskin dan si kaYa disini," ujarnya.

Pastika kemarin juga memer-intahkan supaya interior rumahsakit dirancang tidak sepertirumah sakit pada umumnya.Saran Pastika lainnya, supayaada penunjang-penuniang lay-anan, Misalnya pusat penjualansuplemen atau penunjang alatkesehatan. "Supaya kesannya,begitu masuk pertama bukanrumah sakit. Supaya pasien itutidak takut duluan. Bila perlubegitu masuk pasien sudahmerasa sembuh. Karena merasatidak di rumah sakit. Saya maurumah sakit ini terbaik di Bali,"kata Pastika serius.

Sementara Penanggungj awabPembangunan Yusuf Munawar

kan progres akan lebih besardikarenakan alat-alat interiorseperti lift dan lainnya sudahmulai dipasang. Untuk saat iniinstalasi listrik, air dan venti-lasi sudah mulai dikerjakan danhampir selesai.

Sementara Kadis Kesehatandr Suarjaya mengatakan, RS BaliMandara dibangun menghabis'kan dana Rp 400 miliar. Danayang dianggarkan dari APBDBali itu untuk fisik pembangunansebesarRp 200 miliac sementarauntuk pengadaan alat kesehatansebanyak Rp 200 miliar.

Nantinya RS Bali Mandara ter-diri dari 200 kamar dengan 176bed. Sebanyak 176 bedtersebutrinciannya, 48 bed untuk kelasIII, 52 bed untuk kelas II,40 bedkelas I, 20 bed VIP, 10 bed WIPserta 6 bed WIP Suites. "Meski-pun bertaraf internasional tetapmelayani pasien kelas III sampai30 persen," ujar Suarjaya. 6 nat

hal 1

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan provinsi Bali

UpfiGuruKomitediBawfistandar

Pemkab Badungberencana

menyesuaikanupah guru

komite.Penyesuaian

upah dihitungdari jumlah jam

mengajar.

MANGUPURA; NusaBaliGaji guru-guru komite

di Kabupaten Badung, jum-lahnya sekitar 1,.266 orang,..;angat jauh dari layak. Bah-kan ada guru komite hanya;nenerima Rp 200 ribu perbulan. Memang tidak semua,

tapi guru komite yang banyakdi jenjang sekolah dasar (SDlmendapat upah berkisar ra-tusan ribu rupiah per bulan.

Bila distandarkan denqanupah minimum kabupaien(UMK) sebesar Rp 2,1 juta,tentu upah guru komite san-gatjauh di bawah standar.

Dinas Pendidikan, Pemuda,dan Olahraga fDisdikpora]Badung, tidak membantahkondisi tersebut. "Memansseperti itu kondisinya. Taplbapak bupati menginstruki-kan agar ada peningkatan kes-ejahteraan guru-guru komite.Khususnya untuk sekolbh-sekolah negeri," kata KepalaDisdikpora Badung I KetutWidia Astika, Rabu (16131.

Bagaimana caranya? As-tika menjelaskan, sesuai

instruksi Bupati Badung INyoman Giri Prasta, statusguru komite di sekolah negerimenjadi guru honorbr. Gajiyang selama ini dari iurankomite, ditanggung olehAPBD Badung. "Penghasilanguru komite dihitung per jammengajar, yaitu Rp 50 ribuper jam. Semakin banyak jammengaja4, gaji akan djterimasemakin besarl" jelasnya.

Disdikpora Badung seka-rang sedang melakukan pen-dataan guru-guru komite daritingkat SD hingga SMA. Gurukomite yang masuk dalampendataan minimal pendidi-kannya D4 dan 51.

"Hasil pendataan gurukomite sekolah negeri, un-tuk tingkat SD sebanyak762 orang, SMP ada 311

orang, dan SMA/SMK ada 193orang," ungkap Astika yangjuga mantan Kepala SMKN 1

Kuta Selatan, tersebut.Status guru-guru ini SK

penugasannya tetap darikepala sekoiah masing-mas-ing. Sementara SK pemba-yaran gajinya dari PemkabBadung-dalam hal ini Kepa-la Disdikpora Badung.

Kapan kebijakan baruini direalisasikan? "Segera,sekarang masih menunggubeberapa sekolah yang belummelengkapi data," tandasAstika.

Menurut Astika, secaraumum untuk memulus-kan kebijakan ini, PemkabBadung menggelontorkansekitar Rp 16 miliar di APBDInduk 2016. 6 asa

Edisi

Hal

,lGtilis,17 Nqet@t6:L'.