14 peran pemerintah kota cimahi-UMKM

HASIL PENELITIAN HIBAH MANDIRI FISIP UNPAD

PERAN PEMERINTAH KOTA CIMAHI DALAM PROGRAM

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

(UMKM)

Oleh:

Dr. Drs. Agustinus Widanarto.M.Si.

NIRM :

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS PADJADJARAN

DESEMBER

2014

HASIL PENELITIAN HIBAH MANDIRI FISIP UNPAD

PERAN PEMERINTAH KOTA CIMAHI DALAM PROGRAM

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

( UMKM )

Jatinangor, Desember 2014

Mengetahui, Peneliti,

Kepala Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Padjadjaran

Dr. Franciscus Van Ylst. Drs., M.Hum Dr., Drs. Agustinus Widanarto, M.Si

NIP. 19530911 198203 1 003 NIP. 19550522 198303 1 003

Menyetujui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UniversitasPadjadjaran

Dr. Arry Bainus, M.A

NIP. 19610627 199001 1 001

I. IdentitasPenelitian :

1. JudulUsulan: PERAN PEMERINTAH KOTA CIMAHI DALAM PROGRAM

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM).

2. Peneliti

a. Namalengkap dan Gelar : : Dr., Drs. AgustinusWidanarto, M.Si

b. Jeniskelamin : Laki – Laki

c. JabatanFungsional : LektorKepala

d. Fakultas/Program Studi : ISIP/IlmuPemerintahan

e. Alamat Kantor : Jl. Raya Bandung Sumedang Km. 21

f. AlamatRumah : JlAtletik II No. 16 Arcamanik Bandung 40293

g. Telepon/E-Mail : 08122010843/[email protected]

3. Alokasiwaktu untuk penelitianini : 256 jam/16 Minggu

4. ObjekPenelitian

Objek penelitian ini adalah kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang

dilakukan oleh masyarakat Kota Cimahi.

5. Masa PelaksanaanPenelitian

Mulai : September 2014

Berakhir : Desember 2014

6. Anggaran yang diusulkan : Rp. 15.000.000

7. LokasiPenelitian : Kota Cimahi Jawa Barat

8. Hasil yang ditargetkan adalahMenganalisis, mengidentifikasikan data Usaha Mikro Kecil

dan Menengah (UMKM) di Kota Cimahi yang berkaitan dengan program-program

pemerintah;

9. Institusi lain yang terlibat : Tidak Ada

i

i

ABSTRAK

Judul penelitian: Peran Pemerintah Kota Cimahi Dalam Pemberdayaan

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan

Masyarakat

Maksud penelitian ini adalah menganalisis, mengidentifikasikan data dan

informasi tentang pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di

Kota Cimahi yang berkaitan dengan program-program pemerintah dengan tujuan

untuk mengetahui dan menganalisis program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil

dan Menengah (UMKM) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cimahi,

mengetahui faktor-faktor apakah yang menghambat pemberdayaan Usaha Mikro

Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Cimahi dan menganalisis strategi

pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Cimahi.

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan analisis data

kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi

dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pemberdayaan UMKM

(Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang dilaksanakan Pemerintah Kota

Cimahi masih memerlukan dukungan penyediaan anggaran APBD untuk

workshop, sertifikasi halal , pengemasan produk dan pendampingan dan semua

pelaku UMKM belum mampu didata secara optimal oleh Pemerintah Kota

Cimahi. Kedua, faktor-faktor yang menghambat program pemberdayaan Usaha

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Cimahi adalah faktor internal

dan faktor eksternal yang berkaitan dengan kurangnya permodalan dan

terbatasnya akses pembiayaan, kondisi sumber daya manusia (SDM), lemahnya

jaringan usaha dan penetrasi pasar, mentalitas pengusahanya dan kurangnya

transparansi, iklim usaha yang kurang kondusif, terbatasnya sarana dan prasarana

usaha, pungutan liar, implikasi kondisi sumber daya manusia (SDM), lemahnya

jaringan usaha dan penetrasi pasar, mentalitas pengusahanya dan kurangnya

transparansi. Ketiga, strategi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) di Kota Cimahi baru dalam tahap identifikasi potensi, analisis

kebutuhan, dan rencana kerja bersama, sehingga dalam pelaksanaannya masih

memerlukan proses sosialisasi yang komprehensif serta monitoring dan evaluasi.

Khusus yang telah mendapat fasilitas permodalan dan sarana dari Pemerintah

Kota Cimahi masih memerlukan perluasan jaringan dalam bentuk usaha mandiri

dalam mengembangkan klaster ekonomi yang difokuskan dalam Pengembangan

Ekonomi Lokal (PEL).

ii

ii

ABSTRACT

Purpose of this study was to analyze , identify data and information about

empowering Micro, Small and Medium Enterprises in Cimahi related to

government programs with the objective of identifying and analyzing the

empowerment program of Micro, Small and Medium Enterprises conducted by

the Government Cimahi , determine whether the factors that impede the

empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises in Cimahi and analyze

the strategy of empowering Micro, Small and Medium Enterprises ( MSMEs ) in

Cimahi.

Methods of research used descriptive method with qualitative data

analysis with data collection techniques in-depth interviews and documentary

studies.

The results showed that the first , Micro, Small and Medium Enterprises

are implemented Cimahi Government still needs to support the provision of local

budget workshop , halal certification , product packaging and mentoring and all

UMKM have not been able to optimally recorded by the Government Cimahi.

Second , the factors that inhibit the development program of Micro, Small and

Medium Enterprises in Cimahi are internal factors and external factors related to

the lack of capital and limited access to financing , conditions of human

resources, lack of business networks and market penetration , the entrepreneur

mentality and lack of transparency , lack of conducive business climate , limited

facilities and infrastructure businesses , extortion , human resource implications

conditions ( SDM ) , the weakness of the business network and market penetration

,entrepreneur mentality and lack of transparency. Third, the strategy of

empowering Micro, Small and Medium Enterprises in Cimahi new stage in the

identification of strengths , needs analysis , and the joint work plan , so that the

implementation still requires a comprehensive socialization process as well as

monitoring and evaluation. That has received capital facilities and infrastructure

Government Cimahi still require expansion of the network in the form of

independent businesses in developing economic clusters focused in Local

economic Development.

ii

i

iii

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena penulis dapat

menyelesaikan penelitian dengan judul Peran Pemerintah Kota Cimahi

Dalam Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Penelitian ini penulis susun untuk memenuhi syarat dalam melaksanakan Tri

Dharma Perguruan Tinggi bagi saya sebagai salah seorang Dosen di FISIP

UNPAD.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak

Dr. Arry Bainus, MA. selaku Dekan FIFIP UNPAD dan Bapak Dr. Fransiscus

Van Ylst.,M.Hum. selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintah yang telah

memberi kesempatan pada saya untuk melakukan penelitian ini.

Pada Kesempatan ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada seluruh informan di Kota Cimahi dan semua pihak yang telah membantu

saya, sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan.

Akhirnya tiada lain harapan penulis, semoga hasil penelitian ini dapat

bermanfaat khususnya bagi penulis maupun pihak lain.

Jatinangor , Desember 2014

Agustinus Widanarto.

iv

iv

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..................................................................................................... i

ABSTRACT ...................................................................................................... ii

KATA PENGANTAR…………………………………………………………… iii

DAFTAR ISI…………………………………………………………….………. iv

DAFTAR TABEL ................................................................................................. vi

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ vii

BAB I : PENDAHULUAN……………………………………………………… 1 ……………………………………………………. 1

1.1 Latar Belakang Penelitian ………………………………………… 1

1.2 Permasalahan ………………………. …………….………………. 6

1.2.1.Identifikasi Masalah...……………………………………….. 6

1.2.2. Rumusan Masalah………………………………… .......... 7

1.2.3. Fokus Masalah ……………………………………….. 7

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian …………………………………… 8

1.3.1. Maksud Penelitian …………………………………………. 8

1.3.2. Tujuan Penelitian …………………………………………... 8

1.4 Kegunaan Penelitian …………………………….……………….. 8

1.5 Kerangka Pemikiran …………………………….………...……… 9

1.6 Metode Penelitian ............................................................................ 17

1.6.1 Desain Penelitian ......................................................................... 17

1.6.2 Definisi Konsep dan Fokus Penelitian ........................................ 18

1.6.3 Sumber Data ............................................................................... 18

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data ......................................................... 19

1.6.5 Analisis Data .............................................................................. 20

1.6.6 Lokasi dan Waktu Penelitian .................................................... 21

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA …………………………………………… 23 ………………………………7

2.1 Konsep Pemberdayaan……………….............................................. 23

2.1.1. Definisi Pemberdayaan……………………...……………… 23

v

v

2.1.2. Pemberdayaan Program Pemerintah ………………………. 25

2.2. Pemberdayaan Dalam Pemerintahan ……………………………… 28

2.3. Pemerintahan dan Fungsi Pemerintahan ………………………… 30

2.4. Tinjauan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ………. 37

BAB III : OBYEK PENELITIAN …………………………………………… 45 ………………………………7

3.1. Sejarah Kota Cimahi ……………………………………………… 45

3.2. Visi dan Misi Kota Cimahi ............................................................ 47

3.3. Struktur Organisasi Kota Cimahi ................................................. 48

3.4. Peran dan Fungsi Kelembagaan Kota Cimahi ................................ 49

3.5. Gambaran Umum Pekembangan UMKM dan SIUP

di Kota Cimahi Sebagai Elemen Penting Pengembangan ………… 50

3.6. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Industri Perdagangan

dan Pertanian (Diskopindagtan) …………………………….. 58

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ………………….. 61

4.1. Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cimahi ………………… 61

4.2. Faktor-Faktor yang Menghambat Program Pemberdayaan

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Cimahi ……………. 78

4.1. Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) di Kota Cimahi………………………………………….. 86

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................ 113

5.1. Kesimpulan ………………………………………………............ 113

5.2. Saran ............................................................................................. 114

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………………. 115

Lampiran Pedoman Wawancara ................................................................................... 117

Lampiran Surat Keterangan Penelitian ..................................................................... 118

vi

vi

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Jumlah Industri Besar, Sedang dan Kecil di Kota Cimahi ..... 4

Tabel 1.2 Jadual dan Waktu Kegiatan .................................................... 22

vi

i

vii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Kota Cimahi ......................................... 49

Gambar 3.2. Contoh Surat Izin Usaha Perdagangan .................................... 54

Gambar 4.1. Produk Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Cimahi ............ 71

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Krisis ekonomi tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 merupakan

lembaran paling suram dalam sejarah perekonomian di tanah air, sehinga

banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) diberbagai perusahaan. Namun

disisi lain usaha kecil menengah (UKM) tetap bertahan, bahkan ada yang

menyatakan bahwa usaha kecil menengah (UKM) merupakan sabuk pengaman

perekonomian nasional dan sampai saat ini merupakan penopang perekonomian

masyarakat kecil dan menengah.

Berdasarkan data Kementrian Koperasi Usaha Kecil Menengah, di

Indonesia sektor Usaha Kecil menengah (UKM) mampu menyedot 91,8 juta

tenaga kerja dari 113,83 juta angkatan kerja.1 UKM juga memiliki kontribusi

besar terhadap PDB (Pendapatan Domestik Bruto) hingga 55,6 persen atau

Rp. 2.6094 triliun. Kontribusi UKM bagi Jawa Barat pun tak kalah tinggi, dimana

sebanyak 8,21 juta unit UKM di Jabar sanggup menyerap 13,79 juta orang atau

88,5 persen total tenaga kerja di Jawa Barat. UKM menyumbang sedikitnya 60,34

persen PDRB Jawa Barat Tahun 2009. Sehingga, Usaha Kecil Menengah (UKM)

dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah memiliki kontribusi yang

sangat besar dalam membantu perekonomian Indonesia sehingga dalam kiprahnya

1 Portal website Kementrian Koperasi dan UKM dalam www.kemenkukm.go.id diunduh tanggal

29 November 2010.

2

terbukti dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan

tenaga kerja unskilled yang ilmunya tidak harus didapatkan dari bangku

pendidikan formal.

Keberhasilan pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha

Mikro Kecil Menegah (UMKM) yang mampu bertahan dari krisis ekonomi

global, baik nasional maupun dunia internasional. Hal ini terbukti dari adanya

pengakuan Presiden Barrack Obama terhadap konsep kewirasusahaan Goris

Mustaqim, seorang usahawan muda berumur 27 Tahun kelahiran Tarogong

Garut.2 Goris adalah penggagas program gerakan kewirausahaan dikalangan

mahasiswa (Innovative Entrepreneurship Challenge) se-Jawa dan Bali tahun 2007

dan membentuk paguyuban, kemudian menghimpun para pemuda dari dalam dan

luar negeri yang memiliki idealisme untuk membangun daerah, sehingga

terhimpun Usaha Kecil Menengah (UKM). Ungkapan terkenal yang Goris

sampaikan yaitu:

“bahwa program pemerintah tidak lanjut, hanya aksi saja, seharusnya

modelnya seperti Amerika, salah satu yang bikin wirausaha berkembang

adalah “supporting system”. Metoda di kampus berupa pembinaan-

pembinaan semacam pusat incubator bisnis. Jadi kampus menjadi pusat

pembibitan wirausahawan handal yang kelak akan menjalankan dan

memajukan roda ekonomi bangsa, sehingga mahasiswa didorong untuk

berwirausaha oleh pemerintah. Pembinaan sangat penting , karena yang

pertama dibutuhkan adalah mindset. Mindset itu bukan skill, sehingga

perlu dikuatkan lebih dulu. Dana hibah tidak tepat, sebaiknya memberikan

kailnya, kalaupun ada dana hibah sebaiknya bekerja sama badan-badan

yang berpengalaman misal dikampus ada inkubator, atau badan kusus

yang dibentuk sehingga professional, artinya selain menyalurkan juga

bikin targetnya jelas. Dengan pengembangan baik di universitas maupun

dikampung halamannya, sehingga meraih kesuksesan terbaik ditingkat

asia, dalam hal ini diakui oleh presiden adikuasa yaitu Barrack Obama.

Kesuksesan dalam mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan

2 Harian Umum Pikiran Rakyat 16 Juli 2010 artikel “Barrack Obama dengan Goris Mustaqim”

3

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga telah dibuktikan daerah lain

misal Batam dengan mampu meningkatkan pengembangan industri kreatif

yaitu tempurung kelapa, Bali dan Yogjakarta, dan Solo terkenal dengan

batiknya yang mampu menembus pasar dunia. 3

Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah

(UMKM), dewasa ini mendapat perhatian khusus oleh pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah kota/kabupaten dengan melalui berbagai kebijakan dan

program-program. Kontribusi terbesar dalam pembangunan ekonomi di Kota

Cimahi pada tahun 2008/2009 didominasi oleh sektor industri pengolahan.

Sumber data sektor industri ini diperoleh dari hasil survei tahunan

perusahaan industri besar/sedang. Dalam pengumpulan data statistik industri,

yang dimaksud dengan industri besar adalah perusahaan dengan jumlah pekerja

100 orang atau lebih, industri sedang dengan jumlah pekerja antara 20 sampai

dengan 99 orang, sedangkan Industri kecil mempunyai pekerja antara 5 sampai

dengan 19 orang dan perusahaan yang mempunyai pekerja kurang dari 5 orang

disebut usaha rumah tangga.

Jumlah perusahaan industri pada tahun 2008 terdiri dari industri besar

sebanyak 65 perusahaan dan industri sedang sebanyak 105 perusahaan. Jumlah

perusahaan industri besar dan sedang paling banyak berada di wilayah kecamatan

Cimahi Selatan, yaitu 123 perusahaan (72,35 %). Sedangkan yang paling sedikit

berada di wilayah kecamatan Cimahi Utara, yaitu 15 perusahaan ( 8,82 %).

3 Ibid. PR dalam artikel yang sama 16 Juli 2010

4

Tabel 1.1

Jumlah Industri Besar, Sedang dan Kecil di Kota Cimahi Tahun 2012

Sumber : BPS Kota Cimahi, 2012

Pengembangan selanjutnya dilakukan melalui program Kelompok Usaha

Bersama (Kube) yang berpola kelompok dan bantuan modal untuk Usaha Kecil

Menengah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Akan tetapi,

sampai tahun 2010 untuk pendataan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha

Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Cimahi, datanya belum sesuai dengan

yang diharapkan.

Hal ini teridentifikasi dari data yang diperoleh masih belum sesuai dengan

kriteria yang berlaku, dimana dalam data UKM yang dimiliki oleh Pemerintah

Kota Cimahi khususnya Disperekop Kota Cimahi, hanya memuat data mengenai

target market, asset, omzet, profit, dan jumlah pegawai. Sementara itu,

seharusnya data tersebut sudah menyesuaikan dengan kriteria UMKM

berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah dinyatakan bahwa :

5

1. Kriteria Usaha Mikro

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 (limapuluh

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000

(tigaratus juta rupiah)

2. Kriteria Usaha Kecil

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 (limapuluh juta

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000

(tigaratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.

2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

3. Kriteria Usaha Menengah

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000

(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000 (dua

milyar limaratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.

50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)

Data yang valid dan sesuai aturan merupakan salah satu unsur

keberhasilan dalam mendukung suksesnya program peningkatan dan

pemberdayaan UMKM di Kota Cimahi. Sampai saat ini, jumlah UMKM yang

terdaftar di Dinas Perekonomian, Koperasi dan UMKM Kota Cimahi masih

dinamis dimana jumlah terakhir yang terdata berdasarkan hasil pendataan

penyuluh KUMKM Kota Cimahi Periode Januari S/D Desember 2012 sebanyak

6.568 KUMKM tanpa kriteria normatif sebagaimana yang disebutkan di atas.

Berdasarkan informasi awal dari Kepala Bidang Koperasi dan UKM Kota

Cimahi menyatakan bahwa pengembangan UMKM di Kota Cimahi terhambat

oleh kurangnya data yang dimiliki lembaga (Disperekop dan UKM) mengenai

kondisi UKM yang ada. Selain itu, melihat hasil evaluasi lapangan dan

6

perkembangan tahun 2013, banyak UMKM yang tidak mampu melanjutkan

usahanya sebagai akibat sulitnya akses pemasaran produk.4

Temuan awal masalah lainnya adalah kurangnya perhatian yang serius dari

Pemerintah Kota Cimahi dalam memberikan bantuan modal dan peluang

pemasaran. Selain itu, masih banyak UMKM yang sudah memperoleh bantuan

modal dari Pemerintah Kota Cimahi kurang memperlihatkan perkembangan usaha

yang bagus.5

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan melihat kondisi perkembangan

UMKM di Kota Cimahi peneliti menduga bahwa Pemerintah Kota Cimahi kurang

memiliki program yang mampu memberdayakan UMKM. Sehingga,peneliti

tertarik untuk lebih mendalami permasalahan tersebut dan ingin menuangkannya

kedalam bentuk penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah Kota Cimahi

Dalam Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)”

1.2. Permasalahan

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam latar belakang penelitian, perlu

diidentifikasi masalah penelitian, yaitu : Masyarakat merupakan obyek dan

subyek dari dinamika pelaksanaan program-program pembangunan di Kota

Cimahi, yang terus menerus berkembang seiring dengan pemenuhan tingkat

kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat Kota Cimahi.

4 Wawancara dengan Kepala Bidang Koperasi Kota Cimahi tahun 2014 di Kantor Diskopindagtan

Kota Cimahi Tahun 2014. 5 Lampiran pendataan UMKM Bulan Desember Tahun 2012 dari Diskopindagtan Kota Cimahi

7

Dalam hal pemberdayaan UMKM, konsep masyarakat industri yang sudah

menjadi salah satu bagian dari budaya masyarakat Kota Cimahi, memiliki

berbagai permasalahan yang harus dicermati. Hal-hal yang perlu dicermati dari

adanya permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang penelitian di atas, dapat

diidentifikasikasikan dalam uraian sebagai berikut :

1) Kurang lengkapnya data UMKM yang ada di Kota Cimahi;

2) Kurangnya bantuan untuk UMKM dalam modal dan pemasaran

3) Kurangnya pembinaan dari Pemerintah Kota Cimahi

1.2.2. Rumusan Masalah

Dalam uraian identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan

masalah penelitian sebagai berikut :

1) Bagaimanakah program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota

Cimahi ?

2) Faktor-faktor apakah yang menghambat pemberdayaan Usaha Mikro

Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Cimahi ?

3) Bagaimana strategi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) di Kota Cimahi ?

1.2.3. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, terdapat

kecenderungan yang memungkinkan adanya keterkaitan antara program

pembangunan dengan peningkatan pemberdayaan UMKM yang difokuskan

kepada konsep pemberdayaan. Agar penelitian ini mencapai sasaran dan terdesain

8

dengan baik, maka dibatasi kepada aspek-aspek pemberdayaan program

pembangunan masyarakat yang berkaitan dengan kemitraan pemerintah dan

swasta serta masyarakat. Data-data sekunder yang digunakan adalah data dalam

periode Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember tahun 2009-2013.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud diadakannya penelitian ini adalah Menganalisis,

mengidentifikasikan data dan informasi tentang pemberdayaan Usaha Mikro

Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Cimahi yang berkaitan dengan program-

program pemerintah;

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1) Mengetahui dan menganalisis program pemberdayaan Usaha Mikro

Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Kota Cimahi;

2) Mengetahui faktor-faktor apakah yang menghambat pemberdayaan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Cimahi;

3) Menganalisis strategi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) di Kota Cimahi;

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis, diharapkan hasil dari penelitian ini memberikan

kontribusi dalam pengembangan Ilmu Pemerintahan yang berupa teori

9

pemberdayaan dan teori pembangunan yang mendukung pengembangan

wawasan akademis, khususnya di bidang Ilmu Pemerintahan.

2. Kegunaan Praktis, diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan masukan

bagi penyempurnaan program pemberdayaan UMKM di Kota Cimahi

yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Cimahi.

1.5. Kerangka Pemikiran

Analisa klasik Milton Friedman menyatakan bahwa “The empowerment

approach, which is fundamental to an alternative development, places the

emphiric autonomy the decision making of teritorially organized community, local

self reliance (but not autarchy), direct participacy, democracy, also experimental

social learning”.7

Dari pernyataan tersebut di atas, diperoleh suatu pengertian tentang

pendekatan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu pondasi dari alternatif

pembangunan yang menempatkan masyarakat untuk memilih alternatif-alternatif

pengembangan kegiatan yang mampu dilaksanakan sebagai wujud partisipasinya

dalam pembangunan. Masyarakat tidak hanya menjadi penonton atau pelaksana

program yang telah ditetapkan, namun mereka juga diberikan kesempatan untuk

turut mengusulkan alternatif program-program pembangunan. Kesempatan yang

diberikan dapat secara kolektif melalui jalur formal (kelembagaan) maupun

informal (media massa cetak maupun elektronik).

Tjahya Supriatna mengemukakan pendapat bahwa :

7) David.C.Korten dan Rudi Klauss.People Centered Development: Contribution Toward Theory and Planning

Frameworks.( West Hartford : Kumarian Press, 1994 )

10

“Pendekatan pembangunan di negara-negara berkembang dekade 1990-an

hingga kini lebih dititikberatkan kepada pembangunan sosial dan

lingkungan agar mendukung pertumbuhan ekonomi dengan strategi

“sustained development” yang dicirikan oleh :

a. Pembangunan yang berdimensi pelayanan sosial dan diarahkan kepada

kelompok sasaran melalui pemenuhan kebutuhan pokok berupa

pelayanan sosial di sektor kesehatan dan gizi, sanitasi, pendidikan dan

pendapatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;

b.Pembangunan yang ditujukan kepada pembangunan sosial, seperti

mewujudkan keadilan, pemerataan dan peningkatan budaya serta

menciptakan kedamaian;

c. Pembangunan yang berorientasi kepada manusia sebagai subjek

pembangunan melalui “people centered development ” dan ”Promote the

empowerment people” .8

Pendapat di atas, menempatkan pembangunan yang memenuhi kebutuhan

masyarakat di bidang kesehatan, sanitasi dan lingkungan di urutan pertama

sebagai dasar pelaksanaan pembangunan masyarakat selanjutnya. Sehingga dapat

dikatakan bahwa program pembangunan masyarakat di bidang pemberdayaan

menentukan bidang-bidang pembangunan lainnya.

Pentingnya program pemberdayaan, tidak terlepas dari dukungan dan

partisipasi masyarakat yang diikutsertakan secara dini dalam proses perencanaan

program. Hal ini dikemukakan oleh Taliziduhu Ndraha, yang mengemukakan

kesimpulan bahwa :

“Suatu rencana atau keputusan yang telah disiapkan oleh pemerintah dan

masyarakat hanya mendapat kesempatan untuk menyatakan setuju

(biasanya) setelah diarahkan terlebih dahulu, tidak akan membawa hasil

yang diharapkan. Alasannya bahwa masyarakat belum tahu apa-apa

janganlah digunakan. Demikian pula alasan bahwa pengikutsertaan

masyarakat sejak awal sekali akan memperlambat proses pembangunan.”9

Maksud pendapat tersebut, apabila masyarakat tidak dilibatkan dalam

proses penentuan tujuan akan sulit untuk meyakinkan bahwa program

8) Dr. Tjahya Supriatna, MS. Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan.1997.hlm 12 9) Taliziduhu Ndraha. Pembangunan Masyarakat. Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas.(Rineka Cipta, 1990 )

11

pemberdayaan pembangunan tersebut dirancang sebagai media untuk memperluas

ruang gerak partisipasi masyarakat dalam mengelola pembangunan. Dalam

melibatkan masyarakat dituntut kesungguhan dari pemerintah untuk menciptakan

inisiasi yang didukung oleh faktor finansial (dana) yang terencana dan faktor

otoritas (wewenang) yang tegas dan jelas.

Menurut Osborne dan Ted Gaebler, mengemukakan bahwa “…tugas

pemerintah adalah untuk mengemudikan pembangunan, dan bukan sebagai

pengayuh kapal. Hal ini disebabkan karena pemerintah memiliki proporsi

kewenangan dalam penciptaan inisiasi dan mengalokasikan dana atau anggaran

pembangunan untuk tiap-tiap sektor maupun wilayah.“10

Pendapat di atas diperkuat oleh Kristiadi yang menyatakan bahwa :

“…pemerintah hendaknya menciptakan kondisi yang dapat menumbuhkan

motivasi masyarakat agar secara sukarela berperan serta dalam

pembangunan kota, melalui sikap dan kebijakan-kebijakan sebagai

berikut :

1. Menyediakan informasi tentang kegiatan-kegiatan pembangunan kota

yang dapat dilaksanakan melalui kemitraan antara pemerintah dan

masyarakat;

2. Menumbuhkan rasa tanggung jawab di kalangan penduduk kota untuk

membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut

demi kepentingan bersama;

3. Menanamkan rasa percaya di kalangan masyarakat bahwa kontribusi

mereka pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap

masyarakat dan usahanya;

4. Memberikan bimbingan serta bantuan yang diperlukan oleh

masyarakat untuk dapat berperan serta;

5. Menyediakan perangkat peraturan yang diperlukan untuk menjamin

terjadinya kerjasama yang saling menguntungkan antara pemerintah

dan swasta;

6. Pemerintah kota perlu lebih terbuka mengenai kebijaksanaan yang

ditempuh, kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah kota, dan

alasan mengapa kegiatan tersebut dilakukan, terutama dalam

mempersiapkan tata ruang kota;

10) Osborne, David and Ted Gaebler.Reinventing Government : How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the public

Sector. ( New York : Plume, 1993 : 115 )

12

7. Pemerintah kota dapat berkomunikasi dengan masyarakat guna

memberikan kesempatan yang luas kepada mereka untuk

megembangkan bentuk-bentuk peran serta mereka;

8. Pemerintah kota sebaiknya menetapkan bentuk-bentuk kerjasama serta

peraturan-peraturan lainnya yang diperlukan dalam rangka menjamin

terjadinya kerjasama yang serasi, seimbang dan selaras antara

pemerintah dengan masyarakat dan sektor swasta;

9. Pemerintah kota perlu meningkatkan kemampuan teknis maupun

manajerial para aparatnya, meningkatkan kejujuran dan kedisiplinan

melalui waskat dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat

kepada pemerintah;

10 .Dalam azas kemitraan, peranan pemerintah dan sektor swasta lebih

bersifat sejajar, tetapi masing-masing memiliki hak dan kewajiban

yang perlu diatur dengan rambu-rambu. Rambu-rambu tersebut

hendaknya lebih bersifat atas dasar hal-hal yang tidak boleh

dikerjakan swasta (negative list). Hal ini dimaksudkan untuk

memberikan peluang kreatif bagi masyarakat luas.”11

Dari kedua pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk meningkatkan

dan memberdayakan program pembangunan di daerah (Kota), pemerintah daerah

berkewajiban untuk memantapkan keberhasilan setiap program-program

pembangunan, terutama yang langsung menyentuh kepentingan dasar masyarakat.

Pemberdayaan program pembangunan dapat dilakukan melalui bantuan program

yang memperkuat basis kegiatan yang sudah ada.

Peranan berasal dari kata peran, berarti sesuatu yang menjadi bagian atau

memegang pimpinan yang terutama.12

Peranan menurut Levinson sebagaimana

dikutip Soekamto, adalah :

suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi

struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang

dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam

masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-

peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan

kemasyarakatan.13

11) Dr. JB.Kristiadi.Dimensi Praktis Manajemen Pembangunan di Indonesia.( Jakarta : STIA-LAN Press, 1997 )hlm.236 12

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1985), hal.

735 13

Soejono Soekamto. Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hal. 238

13

Istilah peran dikaitkan dengan apa yang dimainkan oleh seorang aktor

dalam suatu drama. Mungkin tak banyak orang tahu, bahwa kata “peran” atau role

dalam bahasa Inggrisnya memang diambil dari dramaturgy atau seni teater.

Dalam seni teater seorang aktor diberi peran yang harus dimainkan sesuai dengan

plotnya, dengan alur ceritanya, dengan lakonnya.

Lebih jelasnya kata “peran” atau “role” dalam kamus oxford dictionary

diartikan : Actor’s part; one’s task or function. Yang berarti aktor; tugas

seseorang atau fungsi.14

Istilah peran dalam “ Kamus Besar Bahasa Indonesia”

mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong,

perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di

masyarakat.15

Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka

seseorang yang diberi (atau mendapatkan) sesuatu posisi, juga diharapkan

menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan

tersebut. Karena itulah ada yang disebut dengan role expectation. Harapan

mengenai peran seseorang dalam posisinya, dapat dibedakan atas harapan dari si

pemberi tugas dan harapan dari orang yang menerima manfaat dari

pekerjaan/posisi tersebut.

Dalam memahami peranan pemerintah, terlebih dahulu Ndraha yang

menyatakan bahwa, fungsi pemerintah terdiri dari :

…pertama fungsi primer dan kedua fungsi sekunder. Fungsi primer yaitu

fungsi yang terus-menerus berjalan dan berhubungan positif dengan

14

The New Oxford Illustrated Dictionary, ( Oxford University Press, 1982), p.1466 15

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka,

2005) hal. 854

14

kondisi pihak yang diperintah. Artinya, fungsi primer tidak pernah

berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan sosial

masyarakat. Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa-jasa

publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan

birokrasi. Kedua fungsi itu disingkat sebagai fungsi pelayanan (serving).

Fungsi sekunder pemerintah adalah fungsi yang berhubungan negatif

dengan kondisi ekonomi, politik dan sosial yang diperintah, dalam arti

semakin tinggi taraf hidup, semakin kuat bergaining position, dan semakin

integratif masyarakat yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder

pemerintah. Jika kondisi ekonomi masyarakat lemah, pemerintah

menyelenggarakan pembangunan. Semakin berhasil pembangunan,

semakin meningkat kondisi ekonomi masyarakat, semakin berkurang

fungsi pemerintah dalam pembangunan. Jika masyarakat merasa tertindas

(powerless), tidak berdaya menentukan masa depannya, maka pemerintah

melakukan program pemberdayaan (empowerment). 16

Dukungan kelembagaan pemerintah akan mendorong tumbuhnya swadaya

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga dalam pembangunan yang

terencana, perubahan struktur masyarakat akan terjadi secara bertahap seiring

dengan kemandirian masyarakat dalam keikutsertaannya dalam pengelolaan

pembangunan yang dikelola secara langsung oleh kelompok masyarakat.

Pemerintah akan lebih berfungsi sebagai fasilitator dan mitra yang mendampingi

masyarakat dalam mengelola program pembangunan.

Untuk memperjelas dan mendapatkan wawasan yang lebih luas sekaligus

sebagai bahan perbandingan, perlu dikemukakan mengenai faktor-faktor yang

perlu mendapat perhatian dalam pemberdayaan pembangunan menurut pendapat

Bintoro Tjokroamidjojo yang menyatakan, antara lain :

1. Faktor kepemimpinan ; bahwa dalam pemberdayaan program

pembangunan diperlukan adanya figur pemimpin yang berkualitas;

2. Faktor komunikasi ; dengan adanya gagasan, ide, kebijaksanaan, dan

rencana-rencana baru akan mendapatkan dukungan bila diketahui, dan

dimengerti masyarakat;

16

Taliziduhu Ndraha. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Cetakan pertama. Rineka Cipta,

Jakarta, 2003. hlm. 76

15

3. Faktor pendidikan ; dengan tingkat pendidikan yang memadai,

masyarakat akan dapat memberikan dukungan partisipasinya dalam

program pembangunan.” 17

Dari uraian pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa aparatur

pemerintah daerah dalam memberdayakan program pembangunan perlu

merancang sedini mungkin proses sosialisasi program-program kepada kelompok-

kelompok masyarakat ( Community Group ) sehingga diharapkan mereka

memberikan respon positif pada saat pelaksanaan program pembangunan.

Selanjutnya kesimpulan menurut Tjahya Supriatna yang diambil dari

asumsi David.C.Korten, Bryan dan White serta Moelyarto Tjokrowinoto,

menyatakan bahwa :

“Salah satu unsur penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan

program pembangunan adalah dilibatkannya kelompok sasaran dan swadaya

masyarakat secara aktif dalam mengelola program pembangunan. Tanpa

penyertaan kelompok selaku subyek dan obyek sasaran, serta lembaga

swadaya masyarakat dapat dipastikan tujuan program pembangunan akan

terhambat, bahkan boleh jadi gagal total”18

Hubungan yang kuat antara hasil pembangunan dengan prasyarat yang

dibutuhkan untuk pembangunan tersebut. Sehingga untuk mencapai hasil yang

terbaik sesuai dengan kriteria dan indikator keberhasilan yang ditetapkan menurut

parameter sistem sosial, tingkat partisipasi, dan manusia, dibutuhkan dukungan

faktor-faktor kepemimpinan, komunikasi dan pendidikan yang merupakan motor

penggerak masyarakat dalam menterjemahkan strategi maupun dalam melakukan

kemitraan dengan agen-agen pembangunan yang ada. Untuk mencapai hasil yang

optimal, maka setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan harus

17)

Bintoro Tjokroamidjojo.Pengantar Administrasi pembangunan. ( Jakarta :LP3S, 1995 ) hlm 226

18) Tjahya Supriatna. Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan.1997.hlm 118

16

TUJUAN

Kesejahteraan Masyarakat

Indikator - Pembangunan SDM

- Sarana dan Prasarana

- Prosedur

merupakan “organisasi belajar” yang penuh dengan kreasi dan inovasi dalam

upaya berkesinambungan untuk menyempurnakan dan meningkatkan hasil setiap

tahap. Selanjutnya penulis menggambarkan secara sistematis kerangka pemikiran

penelitian, yaitu :

Kerangka Pemikiran

Gambar 1.1. Pola Kerangka Berpikir.

PEMERINTAH KOTA CIMAHI

Sumber daya Kota - Pedoman - Mekanisme

- Koordinasi

TIM PENGELOLA

- PEMKOT - UMKM

- Lembaga keuangan - Unsur lainnya

Rencana Tindakan

- Desentralisasi kegiatan

- Pemberdayaan Penuh

- Kajian potensi

Analisa Faktor Pemberdayaan

UMKM

(1) Identifikasi Potensi,

(2) Analisis Kebutuhan,

(3) Rencana Kerja

Bersama,

(4) Pelaksanaan,

(5) Monitoring dan

Evaluasi.

STRATEGI

17

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Desain Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan metode penelitian

naturalistik kualitatif, yang memiliki karakteristik sebagai berikut :

1) Sumber data adalah situasi yang wajar atau natural setting; 2) Peneliti

sebagai instrumen penelitian, peneliti yang aktif mengumpulkan data

melalui pengamatan langsung terhadap situasi ilmiah, wawancara dengan

sumber-sumber data, dokumentasi, dan observasi partisipatif guna

memudahkan dalam mendeskripsikan dan menganalisis data tersebut,

3) Sangat deskriptif 4) Mementingkan proses maupun produk, artinya

memperhatikan bagaimana perkembangan terjadinya sesuatu, 5) Mencari

makna dibelakang terjadinya sesuatu, 6) Mengutamakan data langsung atau

first hand, 7) Triangulasi : data atau informasi dari satu pihak harus diteliti

kebenarannya dengan cara memperoleh data itu dari sumber lain, 8)

Menonjolkan rincian kontekstual 9) Subyek yang diteliti dipandang

berkedudukan yang sama dengan peneliti 10) Mengutamakan pandangan

responden yakni bagaimana ia memandang dan menafsirkan data dari

pendiriannya; 11) Verifikasi, antara lain dengan pengungkapan kasus yang

bertentangan atau negatif, 12) Sampling yang purposif, artinya sampelnya

cukup sedikit dan dipilih menurut tujuan penelitian 13)

Mengutamakan audit trail (mengikuti jejak atau melacak), untuk

mengetahui apakah laporan penelitian sesuai dengan yang dikumpulkan,

14) Partisipasi tanpa mengganggu untuk memperoleh situasi yang natural

atau wajar; 15) Mengadakan analisis sejak awal penelitian.19

Peneliti mengambil metode penelitian kualitatif (naturalistik) dengan alasan

sebagai berikut :

1. Peneliti ingin mengetahui tentang hal-hal yang menyebabkan suatu

program pembangunan diberdayakan, sehingga menimbulkan kesadaran

masyarakat dalam meningkatkan kesejahtraan hidupnya, terutama

dibidang Usaha Masyarakat yang berbasis UMKM;

2. Sesuai dengan karakteristik penelitian di atas, peneliti dalam penelitian

ini ingin mencari tahu mengenai gambaran secara jelas (deskriptif)

18

tentang konsep masa lampau dan konsep masa sekarang, yang memiliki

hubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan

pemberdayaan masyarakat dalam program UMKM.

3. Proses penelitian dimulai dari mencari data dan fakta yang ada,

kemudian dianalisis, diinterpretasi dengan teori-teori pemberdayaan

serta partisipasi masyarakat.

4. Informan diambil dari individu-individu atau narasumber yang

mengetahui dan memahami peran serta tugasnya dalam kegiatan

program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kota Cimahi

1.6.2. Definisi Konsep dan Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Cimahi.

Analisis dalam penelitian ini adalah analisis terhadap satu variabel yang berusaha

menjawab pertanyaan tentang bagaimanakah pemberdayaan UMKM program

pembangunan masyarakat agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kota Cimahi. Difokuskan kepada faktor-faktor pemberdayaan program

pembangunan masyarakat yang berkaitan dengan kemitraan Pemerintah, pihak

swasta dan masyarakat.

1.6..3. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian ini adalah individu dari suatu kelompok

(organisasi) manusia, baik para pelaku maupun kelompok sasaran masyarakat

19

yang memiliki hak dan kewajiban dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kota Cimahi yang dalam penelitian ini meliputi :

1. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pertanian

(Diskopindagtan);

2. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Cimahi;

3. Goverment Relation Manager Alfamart Regional Jabar;

4. Ketua Forum Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal Kota Cimahi;

5. Aggota UMKM ( 5 orang ).

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1.6.4.1. Interview / Wawancara, dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara

berstruktur. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi atau

keterangan yang terperinci dan mendalam (in-depth interview) mengenai

pandangan, buah pikiran dan perasaan orang lain yang diberikannya secara

bebas.

1.6.4.2. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi, dalam hal ini peneliti melihat dan

mempelajari berbagai sumber-sumber atau bahan bacaan, seperti buku-

buku penunjang teori, makalah ilmiah, jurnal, dokumen-dokumen seperti

peraturan perundang-undangan yang relevan dengan bidang yang diteliti.

1.6.4.3. Triangulasi, menurut Alwasilah “Untuk mendapatkan data yang lengkap,

para peneliti kualitatif naturalistis menggunakan teknik triangulation

(triangulasi). Dalam penelitian kualitatif , triangulasi ini merujuk pada

pengumpulan informasi (data) sebanyak mungkin dari berbagai sumber”.20

20

Atau data dari satu pihak dicek kebenarannya dengan cara memperoleh

data tersebut dari sumber lain.

1.6.5. Analisis Data

Analisis Data yang digunakan adalah analisis data secara induktif. Analisis

ini digunakan dengan alasan :

1) Lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda seperti yang

terdapat dalam data;

2) Membuat hubungan peneliti dengan responden menjadi eksplisit, dapat

dikenal dan akuntabel;

3) Dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-

keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan pada suatu latar yang

lainnya21

Analisis data ini dilakukan sejak awal, artinya analisis akan timbul dengan

sendirinya bila peneliti menafsirkan data yang diperoleh, hanya saja perlu

diadakan pembedaan mana yang merupakan data deskriptif dan mana yang

merupakan data analisis atau tafsiran.22

Dalam menganalisis data, peneliti juga melengkapinya dengan menyajikan

tabel hasil wawancara mendalam (In-depth interview) dalam matriks-matriks, hal

ini berdasarkan pendapat Becker yang dikutip Maxwell (1996) yang

menyebutkan:

“… Peneliti harus melaporkan alasan pemakaian data-data kuantitatif

untuk menarik sejumlah kesimpulan. Pemakaian angka-angka ini bukan

hanya mengetes atau mendukung klaim keterlibatan statistik, tapi juga

membantu peneliti menghitung bukti-bukti dari lapangan yang mungkin

berpotensi sebagai data atau temuan yang mengancam validitas

penelitian”.23

Selanjutnya Mathew. B.Miles dan A. Michael Huberman menyatakan

bahwa “…Data kualitatif dapat ditransformasikan dalam aneka macam cara :

21

seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya

dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga

mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat (misalnya,

seorang penganalisis memutuskan untuk memandang kondisi wilayah penelitian

ke dalam kategori “tinggi” atau “menengah” dalam hal pemusatan

administrasinya). Pedoman kami adalah sebagai berikut : biarkan saja angka-

angka dan kata-kata untuk menguraikan angka-angka itu ada bersama-sama dalam

analisis anda berikutnya. Dengan cara itu, kita tidak menapis data yang ada dari

konteks di mana data itu terjadi /diperoleh.”6 Jadi dalam penelitian kualitatif perlu

diketahui, yang pertama-tama, adalah bahwa kadang-kadang kita juga

menghitung, dan saat yang tepat bagi kita untuk menggunakan unsur frekuensi

secara sadar. Ada tiga alasan kuat mengapa kita menggunakan angka; yakni untuk

melihat dengan cepat apa yang telah anda peroleh dalam data yang begitu banyak;

untuk menguji suatu dugaan atau hipotesis; dan menjaga agar anda tetap jujur

secara analitis, menghindari bias.”7

1.6.6. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kota Cimahi, dengan pertimbangan

sebagai berikut :

1) Peneliti mudah untuk mengakses data primer maupun data sekunder;

2) Besarnya Potensi UMKM yang ada di Kota Cimahi;

3) Adanya program Pemberdayaan UMKM di Kota Cimahi

23)

Mathew. B.Miles dan A. Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif. Terjemahan Tjejep Rohendi

Rohidi. (Jakarta : Universitas Indonesia. 1992) hlm 16-17 7 )

Mathew. B.Miles dan A. Michael Huberman. Op.Cit. hml 389-391

22

Penelitian ini dirancang dengan mengikuti jadwal sebagai berikut :

1) Tahap Persiapan dan observasi lapangan : September 2004;

2) Tahap Pengumpulan Data Lapangan: Oktober 2014.

3) Tahap Pengolahan dan Penyusunan Data: Nopember 2014.

4) Tahap Penulisan Laporan : Nopember

5) Tahap Penyerahan Laporan: Desember 2014.

Tabel. 1.2

Jadual dan Waktu Kegiatan

No KEGIATAN

B U L A N

Sept Oktober Nov Des

1 Tahap Persiapan dan Observasi Lapangan *****

2 Tahap Pengumpulan Data Lapangan ******

3 Tahap Pengolahan dan Penyusunan Data *****

4 Tahap Penulisan Laporan ***

5 Tahap Penyerahan Laporan *

23

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Pemberdayaan

2.1.1. Definisi Pemberdayaan

Pemberdayaan, yang dikenal dari bahasa Inggris, empowerment adalah

sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran

masyarakat dan kebudayaan barat, terutama Eropa. Guna memahami konsep

pemberdayaan secara benar memerlukan upaya pemahaman latar belakang

kontekstual yang melahirkannya.

Konsep tentang pemberdayaan telah luas diterima dan digunakan,

mungkin dengan pengertian dan persepsi yang berbeda satu dengan yang lain.

Pemakaian konsep tersebut secara kritikal meminta adanya telaah yang sifatnya

mendasar dan jernih.”1 Sependapat dengan pernyataan di atas, Paul menyatakan

pula bahwa :

“Pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (equitable sharing

of power ) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan

kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap

proses dan hasil-hasil pembangunan. Dari perspektif lingkungan,

pemberdayaan mengacu kepada pengamanan akses terhadap sumber daya

alam dan pengelolaannya secara berkelanjutan “2

Selanjutnya, Bennis warren dan Michael Mische menjelaskan bahwa :

“Pemberdayaan berarti menghilangkan batasan birokratis yang

mengkotak-kotakan orang dan membuat mereka menggunakan seefektif

mungkin keterampilan, pengalaman, energi dan ambisinya. Aparatur yang

mempunyai keleluasaan untuk berkreasi mendorong minat dan

1)

Prijono dan A.M.W Pranarka. Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan implementasinya.

(Jakarta : CSIS, 1996) hlm. 44-45 2)

Ibid .hlm.56

24

kemampuan yang lebih besar lagi, sehingga aparatur akan saling

berkompetisi dalam mengembangkan dirinya berdasarkan misi”3

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka konsep pemberdayaan sebagai

awal proses munculnya suatu gagasan yang ingin menempatkan manusia sebagai

obyek dari dunianya sendiri, menempatkan dua kecenderungan yaitu :

“Pertama, Pemberdayaan menekankan pada proses memberikan atau

mengalihkan bagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (power) pada

masyarakat, organisasi atau individu agar menjadi lebih berdaya. Proses

ini sering disebut sebagai kecenderungan primer dari makna

pemberdayaan.

Kedua, kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi,

mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau

keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.”4

Selanjutnya Sedarmayanti menyatakan bahwa “ …dengan pemberdayaan,

dapat mendorong terjadinya inisiatif dan respons, sehingga seluruh masalah yang

dihadapi dapat diselesaikan dengan cepat dan fleksibel”5 Dari uraian di atas dapat

disimpulkan bahwa dengan pemberdayaan akan mendorong suatu inisiatif dan

respon masyarakat yang akhirnya dapat menjadi pendorong pemberdayaan

program pembangunan masyarakat dan dapat menyelesaikan suatu permasalahan

pembangunan masyarakat.

3)

Bennis warren and Michael Mische. Organisasi Abad 21, Reiventing melalui Reingenering. (

Jakarta : LPPM, 1995 ) hlm.45 4)

Prijono dan A.M.W Pranarka.Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan Implementasinya. (Jakarta:

CSIS,1996) hlm. 56-57 5)

Sedarmayanti.Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi. (Bandung : Mandar Maju, 2000)

hlm.80

25

2.1.2. Pemberdayaan Program Pemerintah

Menurut Supriatna dikatakan bahwa :

“Konsep pemberdayaan program pembangunan, lebih menekankan

kepada keikutsertaan masyarakat dan kelompok sasaran dalam

menentukan kebutuhan dan partisipasi dalam proses pembangunan lewat

pemberdayaan, pembelajaran masyarakat, dan memanfaatkan kondisi

lokal. Makna pembangunan manusia seutuhnya mempunyai implikasi

dalam memperluas pilihan melalui langkah pemberdayaan, pengakuan hak

asasi manusia dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam sosio-ekonomi.”6

Hal ini sesuai dengan pendapat Harmon and Mayer yang menyatakan

bahwa :”Model Pembangunan III lebih menekankan kepada kegiatan aparatur

pemerintah yang penuh tanggung jawab dan berupaya membangkitkan kesadaran

dan kemampuan instansi secara individual dan kolektif”7. Selanjutnya Korten

menyatakan bahwa:

“Banyak program pembangunan yang tidak mampu meningkatkan akses

masyarakat terhadap program pengentasan penduduk miskin dan

keterbelakangan, bahkan gagal mencapai tujuan program tersebut. Karena

itu, pemerintah dalam melakukan pelayanan publiknya harus

memperhatikan kondisi lokal, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan

kebutuhan kelompok masyarakat”8

Pemberdayaan program pembangunan memerlukan keikutsertaan dan

partisipasi masyarakat, strategi pembangunan yang memiliki kemampuan

memotivasi masyarakat , dan memberdayakan sumberdaya-sumberdaya yang

dimiliki oleh lembaga. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Sedarmayanti

yang menyatakan bahwa :

“…Sumberdaya perlu dikelola dengan baik dalam suatu aktivitas tertentu,

sehingga akan mencapai suatu keunggulan. Pada dasarnya sumberdaya

yang dimiliki oleh organisasi meliputi sumberdaya yang nyata,

sumberdaya yang tidak nyata dan sumberdaya manusia. Sumberdaya nyata

6)

Dr. Tjahya Supriatna,MS.Birokrasi, Pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan.1997 7)

Ibid.hlm.18 8)

ibid.hlm.37

26

terdiri dari fisik dan keuangan, dan sumberdaya yang tidak nyata terdiri

dari teknologi, reputasi dan budaya, sedangkan sumberdaya manusia

terdiri dari keterampilan, pengetahuan dan sikap, kemampuan

berkomunikasi dan berinteraksi serta motivasi. Keseluruhan sumberdaya

organisasi tersebut akan sangat menunjang kemampuan organisasi (karena

kemampuan organisasi ditentukan oleh sumberdaya yang dimiliki

organisasi) .Kemampuan organisasi akan sangat menentukan keunggulan

bersaing, setelah atau apabila organisasi mampu menggunakan strategi

yang sesuai dan memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan yang

ada…”8

Menurut Supriatna, yang menyatakan bahwa :

“ Program pembangunan akan berhasil dan gagal memajukan

kesejahteraan kelompok sasaran masyarakat, tergantung pada kualitas

derajat kesesuaian antara kebutuhan pihak penerima dengan program,

persyaratan program dengan kemampuan nyata organisasi pembantu,

kemampuan mengungkapkan kebutuhan oleh organisasi pembantu. Karena

itu, agar program pembangunan bisa mengakses dan komitmennya

melekat pada kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai

”sense of belonging” dan “sense of responsibility” kesesuaian tiga arah ini

harus disosialisasikan dan dilembagakan lewat kebijakan publik”9

Kesesuaian tiga arah ( three ways fit model ) yang dimaksud di atas,

berdasarkan model yang dikemukakan Korten yang berasumsi bahwa “daya kerja

dari suatu program pembangunan adalah fungsi kesesuaian antara mereka yang

dibantu (Beneficiaries), program pembangunan dan organisasi yang membantu”10

Selanjutnya dapat digambarkan hubungan sumberdaya, kemampuan

organisasi dan strategi menurut Robert Grant, sebagai berikut :

8)

Sedarmayanti.Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi. (Bandung : Mandar Maju, 2000)

hlm.95 9)

Tjahya Supriatna.Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan.hlm.41 10)

David.C.korten.Strategic Organization for People Centered Development

( Public administration Review.1984.) hlm.182

27

Gambar 2.1

Hubungan Antara Sumberdaya, Kemampuan Organisasi dan Strategi

Sumber : Robert Grant. Contemporary Strategi Analisis

11

Berdasarkan uraian dan gambaran analisis di atas, maka dapat

dikemukakan kesimpulan bahwa pemberdayaan program pembangunan sangat

ditentukan oleh kemampuan aparatur pemerintah dalam mengelola sumberdaya

lokal/daerah dengan strategi tertentu dan mampu melibatkan seluruh elemen

masyarakat agar turut serta dalam meningkatkan hasil dari penyelenggaraan atau

pelaksanaan suatu program pembangunan yang pada dasarnya ditujukan untuk

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Pembangunan yang berorientasi

kepada masyarakat memberikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat

11

) Sedarmayanti.Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi.(Bandung : Mandar Maju ,2000)

hlm 95

Keunggulan bersaing STRATEGI Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan

Kemampuan Organisasi

SUMBER-SUMBER DAYA

Sumber daya nyata Sumber daya tidak nyata Sumber Daya Manusia Fisik Keuangan Teknologi Reputasi Budaya Keterampilan Komunikasi Motivasi Pengetahuan Interaksi & Interaks Sikap

28

untuk ikut serta dalam proses pembangunan dengan mendapatkan kesempatan

yang sama dan menikmati hasil pembangunan tersebut sesuai kemampuannya.

2.2. Pemberdayaan, Pengaturan dan Pelayanan dalam Pemerintahan

Menurut David Osborne dan Ted Gaebler, Lembaga Publik dapat

menjalankan Konsep kewirausahaan, sehingga dalam konsep reinventing

government ditawarkan sepuluh prinsip, yaitu :

1. Pemerintah dan Birokrasi berperan sebagai katalisator;

2. Pemerintah dan birokrasi harus memberdayakan masyarakat dalam

pemberian pelayanan;

3. Pemerintah dan birokrasi harus menciptakan persaingan dalam setiap

pelayanan;

4. Pemerintah dan birokrasi harus melakukan aktivitas yang menekankan

pada pencapaian apa yang merupakan misinya daripada menekankan

pada peraturan-peraturan;

5. Pemerintah dan birokrasi hendaknya berorientasi kepada kinerja yang

baik;

6. Pemerintah dan birokrasi harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan

masyarakat bukan kebutuhan diri sendiri;

7. Pemerintah dan birokrasi harus memiliki aparat yang tahu cara yang

tepat dengan menghasilkan uang untuk organisasinya, disamping

pandai menghemat biaya;

8. Pemerintah dan birokrasi yang antisipatif;

9. Diperlukan desentralisasi dalam pengelolaan pemerintahan;

10. Pemerintah dan birokrasi harus memperhatikan kekuatan pasar.12

Dari uraian di atas, memberdayakan masyarakat merupakan faktor yang

sangat penting dalam meningkatkan pelayanan masyarakat yang merupakan

tujuan utama program pembangunan di daerah.

Menurut Sedarmayanti, Paradigma Pemerintahan Daerah berdasarkan

Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bertumpu

12

) Sedarmayanti.Good Governance, Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui

Restrukturisasi dan Pemberdayaan. ( Bandung : Mandar Maju, 2003 ).hlm 52

29

kepada nilai demokrasi, pemberdayaan dan pelayanan.13

Dalam melaksanakan

program pembangunan aparatur pemerintah hendaknya tidak harus selalu

melaksanakan sendiri, tetapi justru lebih banyak bersifat mengarahkan (steering

rather than rowing), atau memilih kombinasi yang optimal antara melaksanakan

atau mengarahkan.14

Selanjutnya diperlukan strategi dalam melaksanakan konsep reinventing

government, antara lain :

1. Strategi inti (Core Strategy), yaitu strategi perumusan kembali tujuan-

tujuan penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk

otonomi daerah;

2. Strategi Konsekuensi (Consequency Strategy), dalam hal ini perlu

dirumuskan dan ditata kembali pola-pola insentif kelembagaan

maupun individual;

3. Strategi Pemakai Jasa (Costumer Strategy), aparatur birokrasi dalam

hal ini perlu melakukan reorientasi dari kepentingan politik

pemerintahan, serta orientasi pada kepentingan kelembagaannya;

4. Strategi pengendalian (Control Strategy), yaitu adanya perumusan

kembali dalam upaya pengendalian organisasi;

5. Strategi Budaya/kultur (Culture Strategy), yaitu adanya upaya

reorientasi perilaku dan budaya aparatur dan birokrasi.15

Dari uraian starategi tersebut di atas, maka diperlukan pemahaman

struktur, sistem dan budaya organisasi pada abad 20 dan abad 21 yang

menekankan perlunya :

1. Kesadaran yang tetap tinggi akan urgensi;

2. Kerjasama tim dalam tatanan manajemen puncak;

3. Bisa menciptakan dan mengkomunikasikan visi yang efektif;

4. Pemberdayaan besar-besaran baik individu, organisasi dan masyarakat;

5. Pendelegasiam yang sangat baik kepada manajemen bawah untuk

kinerja jangka pendek;

6. Tidak ada saling ketergantungan yang tidak perlu;

7. Budaya organisasi yang adaptif dan penggunaan analisis kinerja.16

13

) Ibid.hlm 33

14 ) Ibid.hlm 33

15 ) Ibid.hlm 53

16 ) Ibid.hlm 66

30

Selanjutnya Tjahya Supriatna menekankan pentingnya pendekatan

program pembangunan yang terdiri dari :

1.Keterpaduan; yaitu mengarahkan kegiatan pembangunan secara lintas

sektoral;

2.Kegotongroyongan; yaitu menumbuhkan kebersamaan yang kuat guna

membantu yang lemah, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan

merata;

3.Keswadayaan; yaitu menitikberatkan pada kegiatan yang mandiri;

4.Partisipatif; yaitu melibatkan warga masyarakat, khususnya kelompok

sasaran, dalam pengambilan keputusan dari mulai perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan hasil sesuai dengan nilai-

nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat itu sendiri;

6. Terdesentralisasi; yaitu menurunkan wewenang pembuatan keputusan

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepada aparat pemerintah

yang terdekat dengan penduduk miskin.17

2.3. Pemerintahan dan Fungsi Pemerintahan

Negara sebagai organisasi kekuasaan yang meliputi kelompok masyarakat,

mempunyai kewenangan untuk menyatukan, melayani kelompok masyarakat

dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama.

Maka pemerintah sebagai alat untuk memfasilitasi kepentingan tersebut mutlak

harus ada. Secara umum dapat dikatakan bahwa pemerintah dengan dasar

kekuasaan dan kewenangan memerintah yang dimilikinya melaksanakan kegiatan

pemerintahan, untuk memfasilitasi hubungan keberadaan dua kelompok orang

yang memerintah di satu pihak dan kelompok yang diperintah di lain pihak

disebut masyarakat.

17

) Tjahya Supriatna. Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan.1997.hlm 131-132

31

Berkaitan dengan hubungan-hubungan pemerintahan, khususnya hubungan

antara yang memerintah (pemerintah) dan yang diperintah rakyat. Syafei

mengklasifikasikan dalam beberapa pola hubungan antara lain:

1) Hubungan pemerintahan vertikal : yaitu hubungan atas bawah antara

pemerintah dan rakyatnya dimana pemerintah sebagai pemegang kendali

yang memberikan perintah-perintah kepada rakyat, sedangkan rakyat

menjalankan perintah dengan penuh ketaatan, sebaliknya dalam pola ini

dapat pula rakyat sebagai pemegang otoritas yang diwakili parlemen,

sehingga kemudian pemerintahan bertanggungjawab kepada rakyat.

2) Hubungan pemerintahan horizontal: yaitu hubungan menyamping kiri

kanan antara pemerintah dengan rakyatnya, dimana pemerintah dapat saja

berlaku sebagai produsen, sedangkan rakyat sebagai konsumen.18

Pengertian pemerintahan menurut R, Mc Iver, menyatakan

”...government is the organization of men under authority…..how men can be

governed ” maksudnya pemerintahan itu adalah sebagai suatu organisasi dari

orang yang mempunyai kekuasaan ….bagaimana manusia itu bisa diperintah19

Selanjutnya Syafei menjelaskan bahwa kekuasaan pemerintahan dapat dibedakan

dalam (1) arti sempit hanya meliputi lembaga negara yang mengurus roda

pemerintahan (disebut eksekutif ) dan (2) dalam arti luas selain eksekutif

termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut

legislatif) dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif)20

.

Sesuai dengan pendapat Suradinata, bahwa pengertian “pemerintahan”

dapat dibedakan dalam artian luas dan artian sempit, yaitu :

“pemerintahan dalam artian luas adalah segala kegiatan dalam badan-

badan publik yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif,

18

) Ibid hal. 52-53 19

) lihat R, Mc Iver , dalam Syafei, Ibid, hal 22 20

) Ibid, hal 2

32

dalam usaha mencapai tujuan negara sedangkan, pemerintah dalam artian

sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi

kekuasaan eksekutif”.21

Pengertian pemerintah menurut C.F. Strong

“government is the broader sense, is changed wifh the maintenance of the

peace and security of state with in and with out, it must therefore, have

first military power or the control of armed forces, secondly legislative

power of the means of making laws, thirdly financial power or the ability

to extract sufficient money from the community to defray the cost of

defending of state and of enforcing the law it makes on the states behalf”22

Maksudnya pemerintahan dalam artian luas mempunyai kewenangan

untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, ke dalam dan ke luar. Oleh

karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk

mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan

legislatif atau dalam artian pembuatan undang-undang , yang ketiga, harus

mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan

masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberasaan negara dalam

menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan

kepentingan negara.

Pendapat tersebut juga mengatakan tentang kekuasaan dalam

pemerintahan, sehingga dapat dikatakan pemerintahan tanpa kekuasaan tidak akan

dapat berjalan, dalam praktiknya penyelenggaraan pemerintahan kekuasaan

diperlukan untuk berbagai aktifitas baik di bidang eksekutif, dalam artian luas,

militer, legislatif maupun yudikatif.

21

) Suradinata , Sistem Informasi Manajemen, dan Proses Pengambilan Keputusan (Bandung: CV

Ramadan, 1996), hal 6 22

) Syafei, Loc. Cit hal. 22

33

Pemerintah tidak akan mempunyai peran manakala tanpa adanya

pemerintahan, karena pemerintah merupakan lembaga atau badan yang tidak

dinamis sedangkan pemerintahan merupakan kegiatan/proses aktifitas pemerintah,

pemerintah mempunyai arti untuk menggerakkan sesuatu, pemeritahan adalah

suatu kegiatan proses atau prosedur bagaimana menjalankan perbuatan

pemerintah atau negara. Selanjutnya pemerintahan menurut Sumendar dalam

Syafei menyatakan bahwa : sebagai badan yang penting dalam pemerintahannya,

pemerintah mestinya memperhatikan ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan

dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat,

pengaruh lingkungan, pengaturan komunikasi peran serta seluruh lapisan

masyarakat dan legitimasi.23

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan, adalah untuk menjaga suatu

sistem ketertiban di dalam mana masyarakat bisa menjalankan kehidupannya

secara wajar, menurut Rasyid, tugas pokok pemerintahan mencakup tujuh bidang

pelayanan yaitu:

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar,

dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat

mengulingkan pemerintah yang sah melalui cara-cara kekerasan

2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan di

antara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi

di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.

23

) lihat Sumendar dalam Innu Kencana Syafei, Loc. Cit. hal 18

34

3. Menjamin diterapkannya pelakuan yang adil kepada setiap warga

masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi

keberadaan mereka.

4. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang

yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau yang

akan lebih baik dikerjakan oleh pemerintah.

5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahtaraan sosial,

membantu orang miskin dan memelihara orang-orang cacat, jompo dan

anak-anak terlantar,menampungn serta menyalurkan para gelandangan ke

sektor kegiatan yang produktif.

6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas

seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja

baru, memajukan perdagangan domestik dan antar bangsa, serta kebijakan

lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi

negara dan masyarakat.

7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup, seperti air, tanah, dan hutan.24

Fungsi utama pemerintahan, menurut Supriatna tidak hanya menitik

beratkan pada fungsi pengaturan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengendalian

pemerintahan dalam pelayanan publik, tetapi lebih berorientasi kepada fungsi

pemberdayaan (empowering), peluang/ kesempatan (enabeling), keterbukaan

24

) Ryas Rasyid, Op Cit. hal 13.

35

(democracy), dan kemitraan (partnership) dalam proses pengambilan keputusan,

pelaksanaan kebijakan dalam upaya pelayanan publik.25

Fungsi pemerintahan yang moderen pada saat ini stateginya pada daya

dukung dan daya dorong untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam

proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan

Prinsip pendekatan fungsi pemerintahan, menurut Supriatna sebagai berikut

1. Pemerintah berperan sebagai pengendali (steering) dan bukan sebagai

pendayung (rowing)

2. Pemerintah lebih berperan dalam pemberdayaan masyarakat daripada

melayani

3. Pemerintah menciptakan iklim persaingan yang sehat terutama dalam

pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat

4. Pemerintah lebih berorientasi kepada misi bukan kepada tugas

5. Pemerintah lebih berorientasi kepada keluaran daripada efisiensi

6. Pemerintah berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat dari

pada kepentingan birokrasi

7. Pemerintah berorientasi pada bisnis dalam menggali uang daripada

membelanjakannya

8. Pemerintah memiliki daya tanggap dan mampu mengaantisilpasi semua

tantangan yang terjadi

9. Pemerintah harus berorientasi pada pasar/ pelayanan dalam memenuhi

tuntutan permintaan/ kebutuhan masyarakat. 26

Dilain pihak pemberdayaan adalah salah satu strategi untuk memperbaiki

sumber daya manusia dengan pemberian tanggung jawab dan kewenangan

terhadap mereka yang nantinya diharapkan dapat memungkinkan mereka

mencapai kinerja yang lebih tinggi di era yang selalu berubah.27

25

) Tjahya Supriatna, Op Cit hal,78 26

) Ibid, hal 96 27

).

Wahibur Rochman, Jr, , “Pemberdayaan dan Komitmen : Upaya Mencapai Kesuksesan

Organisasi Dalam menghadapi Persaingan Global”, Amara Books : Jogyakarta.2002.p.121.

36

Menurut Kahan , salah satu model pemberdayaan adalah melalui tahapan

Desire, yakni adanya keinginan manajemen untuk mendelegasikan dan

melibatkan pekerja, antara lain adalah menggambarkan keahlian team dan melatih

karyawan untuk mengatasi sendiri (self-control).28

Argumen mengenai kegiatan melatih ini sejalan dengan konsep

pemberdayaan yang diajukan oleh Caudron yang mengatakan bahwa salah satu

yang harus dilakukan untuk membentuk lingkungan yang mendukung program

pemberdayaan (empowerment) melalui provide the training and resources needed

to do good job. Artinya pemberdayaan dapat dilakukan melalui “training” sebagai

upaya yang sangat penting untuk meningkatkan keahlian. 29

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Stewart yang menyebutkan bahwa

analisis kebutuhan-kebutuhan pelatihan (training needs analisys) yang berkaitan

dengan pemberdayaan harus selalu didasarkan pada model klasik siklus pelatihan,

yakni menemukan kekurangan kinerja, menemukan cara-cara pelatihan yang

dapat membetulkan kekurangan, melakukan pelatihan yang sesuai, menilai hasil-

hasilnya; dan mengulangi proses, secara terus-menerus. 30

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk memberikan atau

mengalihkan kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (power) kepada masyarakat,

organisasi atau individu agar menjadi lebih berdaya yang dapat dilakukan melalui

program pemerintah. Dengan demikian dari uraian tersebut di atas, bahwa

28).

Ibid.p.123. 29).

Ibid.124. 30)

Aileen Mitchell Stewart, , “Empowering People” (Penerj. Agus.M. Hardjana,

Kanisius:Yogyakarta). 1994.p.165.

37

pemerintahan merupakan pelaksanaan dari tugas dan fungsi pemerintah, melalui

lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dan hukum dalam

penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan masyarakat dan negara.

2.4. Tinjauan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan salah satu sektor usaha yang banyak memiliki

keterbatasan dibandingkan dengan perusahaan besar. Perbedaan yang paling

mendasar jika dibandingkan dengan perusahaan besar adalah dalam hal skala

usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup usaha UMKM sangat

terbatas. Faktor lain yang membedakan adalah pada umumnya sektor UMKM

belum memiliki legalitas usaha yang sah, sehingga sering disebut dengan sektor

informal, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak pula UMKM

yang memiliki legalitas sebagai badan hukum. Menurut S.V. Sethuraman

(Wibowo, 2002), sektor informal merupakan sektor usaha yang terdiri dari unit-

unit usaha berskala kecil yang memproduksi dan mendistribusikan barang dan

jasa, dengan tujuan pokok menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi

dirinya masing-masing dan dalam usahanya sangat dibatasi faktor modal dan

keterampilan.

Definisi mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih

belum seragam antar satu institusi dengan institusi yang lain. Berikut ini

dijelaskan definisi UMKM dari masing-masing institusi.

1. Badan Pusat Statistik mendefinisikan UMKM berdasarkan ukuran

ketenagakerjaan. Usaha mikro adalah usaha yang mempekerjakan

38

lima orang termasuk pekerja keluarga yang tidak dibayar. Usaha kecil

apabila mempekerjakan 5 sampai 10 orang, dan usaha menengah

apabila mempekerjakan 20 sampai 99 orang.

2. Bank Indonesia mendefinisikan UMKM dengan dua kriteria. Kriteria

yang pertama berdasarkan aset, omset, dan badan hukum. Yang

disebut usaha mikro adalah usaha yang dilakukan orang miskin atau

hampir miskin, milik keluarga, sumber daya lokal dan teknologi

sederhana. Lapangan usaha mudah dimasuki dan keluar. Sedangkan

usaha kecil adalah usaha yang memiliki aset hingga Rp. 200 juta di

luar tanah dan bangunan dengan omset Rp 1 miliar. Lalu disebut

usaha menengah apabila ber-omset Rp 3 miliar, yang terbagi dalam

dua jenis, yaitu industri bukan manufaktur dengan aset hingga Rp 600

juta di luar tanah dan bangunan serta industri manufaktur dengan aset

hingga Rp 5 miliar. Kriteria yang kedua berdasarkan kredit yang

diterima oleh pengusaha. Usaha mikro adalah usaha yang dapat

menerima kredit hingga Rp 50 juta. Sedangkan usaha kecil adalah

usaha yang dapat menerima kredit mulai dari Rp 50 juta hingga Rp

500 juta. Lalu usaha menengah adalah usaha yang dapat menerima

kredit dari Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar rupiah.

3. Menurut Bank Dunia, usaha mikro adalah kegiatan usaha yang

menggunakan pekerja hingga 20 orang. Sedangkan usaha kecil dan

menengah (UKM) adalah perusahaan yang menggunakan tenaga kerja

39

di atas 20 orang dengan aset di luar tanah dan bangunan hingga US$

500 ribu.

4. Definisi UMKM yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 20

Tahun 2008 merupakan definisi UMKM yang terbaru di Indonesia,

menggantikan definisi UMKM yang lama, yaitu Undang-undang

Nomor 9 Tahun 1995. Definisi usaha mikro, kecil dan menengah

dijelaskan satu persatu berikut ini. Usaha mikro adalah usaha

produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan

yang memiliki kriteria sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk

tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung

maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar

yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagai berikut: memiliki

kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling

banyak Rp 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300

juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5 miliar. Usaha menengah

adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

40

dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun

tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan

jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai

berikut: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai

dengan paling banyak Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan

lebih dari Rp 2,5 miliar sampai dengan paling banyak Rp 50

miliar.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945 bahwa

“perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas

kekeluargaan”. Hal tersebut mengandung makna perekonomian di Indonesia pada

dasarnya berdasarkan atas demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua,

untuk semua di bawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat.

Kemakmuran masyarakatlah yang harus lebih diutamakan, bukan

kemakmuran orang-seorang. Oleh karenanya, perekonomian disusun sebagai

suatu usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dengan sebutan yang

lebih tepatnya adalah “koperasi”.

Dalam pasal 1 Bab I Ketentuan Umum UU No. 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian disebutkan bahwa Koperasi adalah :

“Badan Usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum

Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip

41

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan

atas asas kekeluargaan”. 31

Adapun mengenai tujuan dari Koperasi sebagaimana tercantum dalam

pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah :

“Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat

pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian

nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan

makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 32

Sedangkan mengenai fungsi, peran dan prinsip Koperasi disebutkan dalam

pasal 4 dan pasal 5 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah :

Pasal 4 :

Fungsi dan Peran koperasi adalah :

a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan

manusia dan masyarakat.

c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan

perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai soko gurunya.

d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional

yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan

demokrasi ekonomi.33

Pasal 5 :

Prinsip Koperasi adalah :

a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;

b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;

c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan

besarnya jasa usaha masing-masing anggota;

d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.34

31 ).

Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Kantor Menteri Negara Urusan

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indoensia.p.5.

32 ). Ibid.p.6.

33 ). Ibid.p.6-7.

34 ). Ibid.p.7.

42

Sedangkan yang dimaksud dengan usaha kecil dan menengah sebagaimana

yang tercantum dalam UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil disebutkan

bahwa :

Usaha kecil adalah : kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil

dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan

serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam UU No.9/1995.

Usaha menengah adalah : kegiatan ekonomi yang mempunyai

kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar

daripada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil.35

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah dinyatakan bahwa :

1. Kriteria Usaha Mikro

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 (limapuluh

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000

(tigaratus juta rupiah)

2. Kriteria Usaha Kecil

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 (limapuluh juta

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000

(tigaratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.

2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

3. Kriteria Usaha Menengah

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000

(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000 (dua

milyar limaratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.

50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) 36

Dengan memperhatikan beberapa uraian di atas, maka dapat diketahui

secara seksama bahwa eksistensi koperasi dalam pengelolaan perekonomian

35 ).

Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. CV. Asta Jaya : Bandung.p.47.

36 ) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

43

kerakyatan di Indonesia sangatlah penting artinya dalam menumbuh kembangkan

potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi

yang mempunyai ciri-ciri demokratis; kebersamaan; kekeluargaan; dan

keterbukaan.

Pentingnya pengembangan koperasi, usaha kecil dan menegah di daerah,

secara fundamental akan dapat memperkuat basis ekonomi secara nasional. Arah

pemberdayaan yang perlu diwujudkan adalah pengembangan sistem ekonomi

kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada

SDA dan SDM yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan

lingkungan dan berkelanjutan.

Pemberdayaan UMKM merupakan upaya yang wajib dilakukan oleh

Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha,

pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil dapat mampu menumbuhkan

dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pemberdayaan

bagi usaha kecil di Indonesia wajib dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD

1945 yang diselenggarakan atas dasar kekeluargaan dengan tujuan :

a. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Kecil menjadi usaha

yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha yang

menengah.

b. Meningkatkan peranan Usaha Kecil dalam pembentukan produk nasional,

perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor serta

peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya

sebagai tulang punggung serta memperkukuh struktur perekonomian

nasional.37

37).

Ibid

44

Dalam rangka memfasilitasi upaya pemberdayaan tersebut, kemudian

Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melakukan pembinaan dan

pengembangan sektor usaha kecil dalam bidang : produksi dan pengolahan;

pemasaran; sumber daya manusia; dan teknologi dengan cara :

a. meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan

pengolahan;

b. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan;

c. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi

dan pengolahan, bahan baku, bahan pengawet dan bahan kemasan.38

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program pendidikan dan

pelatihan manajemen usaha merupakan salah satu bagian dari upaya untuk

memperkuat basis pemberdayaan UMKM yang terfokus pada peningkatan

pengetahuan SDM dalam bidang menajemen usaha.

38 ).

Pasal 14-15 Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. CV. Asta Jaya :

Bandung.p.50-51.

45

BAB III

OBYEK PENELITIAN

3.1. Sejarah Kota Cimahi

Cimahi mulai dikenal pada Tahun 1811, Gubernur Jendral Willem

Daendels membuat jalan Anyer-Panarukan, dengan dibuatnya pos penjagaan

(Loji) di Alun-alun Cimahi sekarang. Tahun 1874-1893, dilaksanakan pembuatan

jalan kereta api Bandung-Cianjur sekaligus pembuatan stasiun kereta api Cimahi.

Tahun 1886 dimulainya pembangunan pusat pendidikan militer dan fasilitas

lainnya (RS Dustira, rumah tahanan militer, dll). Tahun 1935, Cimahi menjadi

kecamatan (lampiran staat blad Tahun 1935). Tahun 1962 dibentuk setingkat

kewedanaan, meliputi empat kecamatan Cimahi, Padalarang, Batujajar dan

Cipatat.

Tahun 1975 ditingkatkan menjadi Kota Administratif (PP No. 29 Tahun

1975), diresmikannya pada tanggal 29 Januari 1976, merupakan Kotif pertama di

Jawa Barat dan ketiga di Indonesia. Tahun 2001 ditingkatkan statusnya menjadi

Kota Otonom. Cimahi yang berasal dari status Kecamatan yang berada di wilayah

Kabupaten Bandung sesuai dengan perkembangan dan kemajuannya maka

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1974 tentang

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1975.

tentang pembentukan Kota Administratif, Cimahi dapat ditingkatkan statusnya

dari Kecamatan menjadi Kota Administratif yang berada di wilayah Kabupaten

Bandung yang dipimpin oleh Walikota administratif yang bertanggung jawab

kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bandung. Kota administratif Cimahi

46

dengan luas wilayah keselurahan mencapai 4.025,73 Ha, yang merupakan bagian

dari Kabupaten Bandung Utara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang

No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

lingkungan Propinsi Jawa Barat. Perkembangan Kota Cimahi yang pesat,

khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah

penduduk, yang pada tahun 1990 berjumlah 290.202 jiwa dan pada tahun 2000

meningkat menjadi 352.005 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 2,12 % pertahun.

Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan wewenang kerja dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan

kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan di bidang

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan

kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan

masyarakat di wilayah Cimahi atau kota administratif sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah No. 29/1975 tentang pembentukan Kota Administratif

Cimahi. Secara geografis wilayah Kota Administratif Cimahi mempunyai

kedudukan strategis, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya.

Dari segi potensi, industri dan perdagangan, perhubungan serta

pendidikan, Kota Administratif mempunyai prospek yang baik bagi peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan

aspirasi masyarakat yang berkembang, wilayah Kota Administratif Cimahi yang

meliputi Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan

Cimahi Selatan, perlu dibentuk menjadi Kota Cimahi sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Kota Cimahi.

47

Tanggal 18 Oktober 2001 dibentuklah Kota Cimahi yang disahkan oleh

Menteri Dalam Negeri dengan melalui proses penelitian dari lima perguruan

tinggi negeri dan swasta yaitu Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Teknologi

Bandung (ITB), Sekolah Tinggi Pemerintah Dalam Negeri (STPDN), Universitas

Pendidikan Indonesia (UPI) dan Universitas Jend. Ahmad Yani (Unjani). Proses

tersebut meneliti tentang persyaratan Daerah Otonom yaitu luas wilayah,

Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah penduduk serta kehidupan sosial politik

ekonomi dan budaya. Dengan demikian Kota Cimahi adalah Daerah Otonom yang

berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan

Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan No. 22 Tahun

1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Kewenangan Kota Cimahi sebagai daerah otonom mencakup seluruh

kewenangan bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib yaitu pekerjaan

umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, perhubungan, industri dan

perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi dan

tenaga kerja kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan,

moneter fisikal, agama serta kewenangan bidang lain sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan No.1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai

Daerah Otonom.

3.2. Visi dan Misi Kota Cimahi

Visi Kota Cimahi periode tahun 2007-2012 adalah dengan iman, taqwa,

optimis dan cerdas, jadikan Cimahi kota maju, agamis, nyaman, tertib, aman dan

produktif. Sedangkan untuk misi Kota Cimahi diantaranya adalah sebagai berikut:

48

1. Meningkatkan sarana perekonomian dan lapangan kerja

2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan

3. Meningkatkan penataan dan Penegakan hukum

4. Meningkatkan ifrastruktur kota

5. Mengendalikan pembangunan agar berwawasan lingkungan

6. Meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha

3.3. Struktur Organisasi Kota Cimahi

Pada suatu organisasi adanya garis komando atau susunan hirarki

sangatlah penting untuk mengarahkan organisasi tersebut kepada tujuan bersama.

Untuk mengarahkan tujuan organisasi tersebut diperlukannya adanya suatu

susunan atau tatanan organisasi yang terstruktur mulai dari jabatan tertinggi

hingga jabatan yang paling bawah. Fungsi dari tiap-tiap jabatan adalah untuk

membantu kepala jabatan sebagai pemegang penuh kekuasaan dan untuk memberi

saran, idea tau gagasan tentang sebuah masalah yang ada di daerah tersebut.

Kota Cimahi memiliki susunan organisasi yang sama dengan daerah

lainnya yang dimana Wali Kota Kota Cimahi dibantu oleh beberapa staf ahli dan

sekretariat. Wali Kota langsung membawahi dinas-dinas, lembaga teknis daerah,

satuan polisi dan pamong praja. Sekretariat sendiri membawahi tiga asisten yaitu,

asisten pemerintahan, asisten perekonomian dan pembangunan, dan yang terakhir

adalah asisten administrasi umum, dengan gambar struktur sebagai berikut:

49

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Kota Cimahi

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001

3.4. Peran dan Fungsi Kelembagaan Kota Cimahi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2003

Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota

Cimahi, Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggung jawab atas

perencanaan pembangunan di daerah, peran dan fungsi kelembagaan di Kota

Cimahi yaitu Badan Perencanaan Daerah bertanggung jawab dalam teknis

perencanaan umum pembangunan daerah dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat

Daerah menyelenggarakan perencanaan teknis pembangunan sesuai dengan tugas

dan kewenangannya.

50

3.5. Gambaran Umum Pekembangan UMKM dan SIUP di Kota Cimahi

Sebagai Elemen Penting Pengembangan

Kota Cimahi merupakan salah satu kota yang ada di Propinsi Jawa Barat

dengan tingkat populasi penduduk sebanyak 522.731 jiwa. Populasi ini tersebar di

3 kecamatan yaitu Cimahi Utara, Cimahi Tengah dan Cimahi Selatan. Jumlah

penduduk yang berjenis kelamin laki-laki mencapai 270.350 jiwa dan 252.381

perempuan. Luas wilayah Kota Cimahi mencapai 40 km2. Kontribusi terbesar

dalam pembangunan Kota Cimahi pada tahun 2006 didominasi oleh sektor

industri pengolahan. Sektor ini telah menyumbangkan PDRB sebesar 61,92

persen atau setara dengan Rp 3,3 trilyun lebih. Konsentrasi lokasi industri

pengolahan terdapat di Kecamatan Cimahi Selatan dengan jumlah 105 industri.

Industri-industri tersebut berukuran sedang dan besar. Kecamatan Cimahi Tengah

hanya menampung 33 unit industri. Sedangkan Kecamatan Cimahi Utara

menampung 18 unit industri. Total jumlah industri besar yang ada di Cimahi

mencapai 75 sedangkan industri yang berukuran sedang mencapai 81 unit.

Kota Cimahi sendiri memiliki 156 unit usaha yang berukuran sedang dan

besar. Industri berukuran sedang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 20

sampai dengan 99 pekerja. Sedangkan industri besar daya serapnya mencapai 100

pekerja bahkan lebih. Sektor lainnya yang juga menjadi aktivitas ekonomi andalan

di Cimahi adalah sektor perdagangan hotel dan restoran. Sektor ini mampu

memberikan kontribusi pada kegiatan ekonomi Kota Cimahi sebesar 18,85 persen.

Sedangkan untuk jasa-jasa lainnya termasuk jasa pemerintah di dalamnya mampu

memberikan kontribusi pada perekonomian sebesar 5.82 persen.

51

Melihat perkembangan di atas, maka Surat Izin Usaha Perdagang (SIUP)

di Kota Cimahi dibuat oleh Pemerintah Kota Cimahi berdasarkan hasil lapangan

yang menyatakan bahwa hampir 89% warga Kota Cimahi belum mempunyai surat

sebagai tanda kelengkapan berusaha. Sebelum adanya SIUP warga yang ingin

berdagang hanya mendapatkan pengantar dari desa sabagai bukti bahwa mereka di

ijinkan untuk melakukan usaha jual beli. Kondisi seperti ini membuat warga yang

berjualan tidak mempunyai payung hukum yang jelas sehingga sering mengalami

penggusuran.

Pembuatan SIUP ini Menurut Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 27

Tahun 2003 seri C tentang Ijin Usaha Bidang Perdagangan menyebutkan bahwa

Ijin Usaha, adalah keabsahan suatu usaha menurut ketentuan Peraturan Dareah

Nomor 27 Tahun 2003 Seri C merupakan Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan

atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap

pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diartikan bahwa usaha merupakan

suatu kegiatan yang dilakukan pengusaha baik perorangan atau perusahaan untuk

mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli. Menurut Perda Kota Cimahi tentang

Ijin Usaha Bidang Perdagangan menyebutkan bahwa:

”Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan atau jasa yang

dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan

atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi”. (Perda No.27/2003 seri C).

Pengertian di atas menjelaskan tentang proses jual beli antara pedagang dan

pembeli dengan azas timbal balik dan proses dua arah dimana terjadinya

perpindahan hak atas barang. Tujuan dari pemberian ijin usaha adalah untuk

52

memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi perusahaan yang telah

melaksanakan kewajibannya melengkapi legalitas usahanya. Sedangkan tujuannya

yaitu :

1. Terlindungnya perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya

secara tertib, jujur dan terbuka;

2. Terbinanya dunia usaha dan perusahaan, perusahaan kecil,menengah

dan besar;

3. Terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib;

4. Tergalinya sumber dan pengamanan pendapatan Kota;

5. Mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu

perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak

yang berkepentingan mengenai identitas dan keterangan lainnya tentang

perusahaan. (Perda No 27/ 2003 seri C)

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa kegiatan untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dan dengan memberikan

jaminan hukum yang pasti agar para pengusaha merasa nyaman melakukan proses

perdagang karena sudah ada hukum yang mengatur dan melindunginya. Surat

edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

sebagaimana telah diubah oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

Tahun 2009 46/M-Dag / Per/9/2009 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah

izin bagi perusahaan untuk melakukan bisnis di seluruh wilayah Indonesia Karena

itu, sebelum perusahaan perdagangan menjalankan usahanya, mereka akan

mendapatkan SIUP sebagai keabsahan suatu usaha.

53

Pengklasifikasian SIUP bertujuan agar sasaran yang telah tercantum pada

Perda Nomor 27 seri C Tahun 2003 Tentang SIUP berjalan dengan baik. Hal

lainnya dikarenakan izin usaha yang diajukan oleh masyarakat Kota Cimahi

tentunya akan berbeda-beda sehingga untuk membedakannya maka dibuatlah

klasifikasi SIUP, berikut adalah penjabarannya:

1. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan

2. SIUP diklasifikasikan sebagai berikut:

a. SIUP Perusahaan Kecil (PK), adalah perusahaan yang melakukan

kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih

(netto) seluruhnya sampai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

b. SIUP Perusahaan Menengah (PM), adalah perusahaan yang melakukan

kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih

(netto) seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)

sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk

tanah dan bangunan tempat usaha;

c. SIUP Perusahaan Besar (PB), adalah perusahaan yang melakukan

kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih

(netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Persyaratan SIUP Bagi warga yang ingin mengajukan SIUP harus

memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan sesuai dengan Perda Nomor 27 seri

C Tahun 2007 Tentang SIUP. Persyaratannya sebagai berikut:

1. Surat Permohonan

54

2. FC KTP Pemohon

3. Surat Pernyataan

4. FC tanda lunas PBB tahun terakhir

5. FC SITU / HO

6. Pas Photo 3 X 4 sebanyak 2 Buah

7. FC Neraca Perusahaan

8. FC NPWP

9. FC Akte Pendirian Perusahaan

Setelah penjelasan tentang sasaran dan persyaratan SUIP, maka hal

selanjutnya adalah pencetakan dokumen izin SIUP. Bentuk dokumen SIUP dapat

terlihat seperti halnya gambar di bawah ini:

Gambar 3.2

Contoh Surat Izin Usaha Perdagangan

Sumber: KPPT Kota Cimahi Tahun 2014

55

Bentuk akhir ini berupa surat izin usaha perdagangan tersebut dilengkapi

dengan tingkat keamanan berupa aplikasi barcode yang tidak bisa dimanipulasi

bagi pemohon. SIUP tersebut siap dicetak dengan catatan sudah melalui beberapa

tahapan seperti yang terdapat di bagan alur berikut ini. Berdasarkan gambar di

atas mekanisme perizinan di KPPT Kota Cimahi secara garis besar sebagai

berikut:

1. Pemohon mencari informasi pada loket informasi (penjelasan) terkait

tentang biaya, dan waktu untuk mendapatkan pelayanan perizinan.

2. Pemohon mengisi formulir permohonan dengan dilengkapi persyaratan

yang sudah ditetapkan.

3. Pemohon menyerahkan formulir permohonan dan persyaratan yang

diperlukan ke loket pendaftaran.

4. Petugas di loket pendaftaran malakukan pemeriksaan berkas permohonan

dan kelengkapan persyaratan.

1) Jika tidak lengkap, maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk

dilengkapi.

2) Jika berkas lengkap, maka:

a. Pemohon menerima berkas tanda terima

b. Petugas melakukan pendataan

c. KPPT akan melakukan pemeriksaan (pembahasan) terhadap berkas-

berkas tersebut, apakah pemohon tersebut disetujui atau tidaknya

permohonan

d. Jika hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah

(Perda), Rancana Tata Ruang Wilayan (RTRW) dan Rencana

56

Detail Tata Ruang (RDTR) serta peraturan lainnya, maka

permohonan ditolak dan berkas-berkas permohonan tersebut

dikembalikan kepada pemohon.

e. Jika pemeriksaan berkas permohonan tersebut sesuai dengan

peraturan yang berlaku, maka dilakukan peninjauan lapangan

dilanjutkan dengan pembuatan Berita Acara Pembuatan (BAP).

f. Namun jika hasil pemeriksaan tersebut tidak sesuai, maka petugas

menginformasikan dan mengembalikan berkas permohonan kepada

pemohon

g. Jika hasil pemeriksaan tersebut sesuai, maka permohonan disetujui

dengan naskah perizinan diterbitkan (dicetak) olah KPPT dan

ditanda tangani oleh Kepala KPPT.

h. Pemohon menerima informsi bahwa surat izin telah selesai

i. Pemohon melakukan pembayaran di loket kasir/bank

j. Petugas loket kasir/bank memberikan bukti pembayaran

k. Pemohon mengambil surat izin

l. Petugas loket pengambilan menyerahkan tanda terima dan surat izin.

UMKM sangat mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun

perekonomian nasional karena banyak menyerap tenaga kerja yang otomatis

mengurangi pengangguran di Kota Cimahi. Menjamurnya UMKM yang ada di

Kota Cimahi membuat persaingan diantara UMKM menjadi semakin ketat

sehingga memunculkan peningkatan kualitas dari tiap-tiap UMKM. Hal ini

menjadi landasan dan kekuatan perekonomian di Kota Cimahi. Jumlah UMKM

yang berada di Kota Cimahi bagian selatan sampai dengan tahun 2013 sebanyak

57

174 UMKM dengan 172 bergerak di Usaha Mikro dan 2 bergerak di Usaha Kecil.

75 dari 174 jumlah UMKM adalah UMKM unggulan Kota Cimahi dengan 32

UMKM di bidang kerajinan, 19 UMKM di bidang pakaian, 18 UMKM di bidang

olahan makanan ringan, 8 UMKM di bidang olahan makanan basah, 5 UMKM di

bidang olahan minuman dan 3 UMKM di bidang batik.

Untuk menentukan Usaha Mikro, Kecil atau Menengah maka diperlukan

kriteria agar dapat mempermudah dalam proses pengajuan syarat, kiteria-kriteria

UMKM sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro

termasuk dalam kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,-

(tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil

termasuk dalam kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,-

(dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah

termasuk dalam kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

58

a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh

milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp . 2.500.000.000,- (dua

milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.

50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

3.6. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Industri Perdagangan dan

Pertanian (DISKOPINDAGTAN)

3.6.1. Kedudukan

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian

merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang menyelenggarakan sebagian

urusan Pemerintahan Daerah, di bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian,

Perdagangan, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kebudayaan dan Pariwisata.

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian Perdagangan dan Pertanian

dipimpin oleh Kepala Dinas. Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pada Dinas

Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian dapat dibentuk unit

pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja.

3.6.2. Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan bidang koperasi, UMKM,

perindustrian, perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, kebudayaan dan

pariwisata.

59

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian Perdagangan dan Pertanian dalam

melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian,

Perdagangan, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kebudayaan dan

Pariwisata;

b. Penyelenggaran sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan, Pertanian,

Peternakan, Perikanan, Kebudayaan dan Pariwisata;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Peternakan,

Perikanan, Kebudayaan dan Pariwisata;

d. Pelaksanaan urusan kesekretariatan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

3.6.2. Susunan Organisasi

Susunan struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Umum dan K epegawaian.

c. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahi:

1. Seksi Koperasi;

60

2. Seksi UMKM.

d. Bidang Perindustrian, Perdagangan, Kebudayaan dan Pariwisata

membawahi :

1. Seksi Perdagangan dan Perlindungan Konsumen;

2. Seksi Industri;

3. Seksi Kebudayaan dan P ariwisata.

e. Bidang Pertanian, membawahi :

1. Seksi Pertanian;

2. Seksi Peternakan dan Perikanan.

f. Unit Pelaksana Teknis;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

61

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang

Dilaksanakan Pemerintah Kota Cimahi

Omzet Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kota

Cimahi menembus Rp. 214 miliar. Hal ini selalu terjadi setiap tahunnya, bahkan

angka tersebut akan terus meningkat mengingat masih besarnya potensi UMKM

yang ada di Cimahi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi

Perindustrian Perdagangan dan Pertanian (Diskopindagtan) Kota Cimahi1 yang

menyatakan bahwa jumlah potensi usaha mikro yang ada di Kota Cimahi saat ini

tercatat sebanyak 4.485 UMKM dengan nilai omzet diperkirakan mencapai Rp

156 miliar dan 58 usaha kecil dengan omzet Rp 34 miliar. Adapun jenis komoditi

usaha menengah yang diunggulkan yaitu sektor kuliner seperti makanan kecil.

Pada 2011, omzet komoditas kuliner Cimahi sudah mencapai Rp 11 miliar.2

Selain omzet yang terus bertambah setiap tahun, jumlah UMKM yang ada di Kota

Cimahi pun mengalami penambahan sebesar 10 persen dari total UMKM 4.461

yang ada saat ini.

Untuk memacu pertumbuhan UMKM tersebut, Pemerintah Kota Cimahi

telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,2 miliar untuk tahun 2014. Dana

sebesar itu nantinya akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas para pelaku

UMKM.

1 Tatang Turhendi, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pertanian

(Diskopindagtan) Kota Cimahi 2014 2 Tribunnews.Com Kamis, 26 September 2014 unduhan 21:57 WIB

62

Pada tanggal 25 April 2012 bertempat di Aula Pemkot Cimahi, sebanyak 75

pedagang kecil dan warung eceran di Kota Cimahi diarahkan untuk mengikuti

pelatihan pengelolaan warung bagi usaha mikro kecil (UMK) yang

diselenggarakan oleh Alfamart bekerjasama dengan Diskopindagtan dan Asosiasi

Pengusaha Retail Indonesia (APRINDO) serta Perhimpunan Jurnalis Indonesia

(PJI) Kota Cimahi.

Sebagaimana disampaikan oleh Goverment Relation Manager Alfamart

Regional Jabar Bapak Parnomo Adi bahwa pelatihan tersebut merupakan salah

satu bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) Alfamart sebagai bentuk

perhatian terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Bapak Parnomo Adi menyatakan bahwa :

…Program seperti ini sudah dilakukan diberbagai kota di Jabodetabek dan

sejumlah kota/kabupaten di berbagai provinsi. Namun untuk Kota Cimahi,

ini memang baru pertama kalinya. Pelatihan sengaja kami selenggarakan

untuk memberipencerahan sekaligus wawasan tata cara dan pengetahuan

bagaimana mengelola bisnis retail secara sederhana…

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang peserta pelatihan yang

bernama Neni Anggraeni, mengatakan bahwa :

…dengan pelatihan ini ia memperoleh wawasan serta pengetahuan

pengelolaan bisnis warung kelontong miliknya di kawasan Cibogo Permai.

…Pelatihan ini sangat bermanfaat, sebab selain bisa memperoleh ilmu

dagang, ternyata saya juga bisa memperoleh tambahan ilmu bagaimana bisa

meningkatkan omzet…..

UMKM sangat mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun

perekonomian nasional karena banyak menyerap tenaga kerja yang otomatis

mengurangi pengangguran di Kota Cimahi. Menjamurnya UMKM yang ada di

Kota Cimahi membuat persaingan diantara UMKM menjadi semakin ketat

sehingga memunculkan peningkatan kualitas dari tiap-tiap UMKM. Hal ini

63

menjadi landasan dan kekuatan perekonomian di Kota Cimahi. Jumlah UMKM

yang berada di Kota Cimahi bagian selatan sampai dengan tahun 2009 sebanyak

174 UMKM dengan 172 bergerak di Usaha Mikro dan 2 bergerak di Usaha Kecil.

75 dari 174 jumlah UMKM adalah UMKM unggulan Kota Cimahi dengan 32

UMKM di bidang kerajinan, 19 UMKM di bidang pakaian, 18 UMKM di bidang

olahan makanan ringan, 8 UMKM di bidang olahan makanan basah, 5 UMKM di

bidang olahan minuman dan 3 UMKM di bidang batik.

Untuk menentukan usaha mikro, kecil atau menengah maka diperlukan

kriteria agar dapat mempermudah dalam proses pengajuan syarat, kiteria-kriteria

UMKM yang harus memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan

memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta

rupiah).

Sementara itu, kriteria usaha kecil harus memiliki kekayaan bersih lebih dari

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar

lima ratus juta rupiah).

Kriteria usaha menengah harus memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.

10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan

tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,-

64

(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan informasi di atas, maka dalam pencapaian visi dan misi Kota

Cimahi periode tahun 2007-2012 khususnya dalam meningkatkan sarana

perekonomian dan lapangan kerja serta meningkatkan kemitraan dengan dunia

usaha, maka Pemerintah Kota Cimahi melakukan berbagai upaya dalam berbagai

bentuk program, yaitu :

Pertama, penyediaan anggaran di APBD. Pemerintah Kota Cimahi

menyediakan Rp 500 juta untuk UMKM. Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas

Koperasi Industri Perdagangan dan Pertanian (Diskopindagtan) menyediakan

anggaran Rp 500 juta dari APBD Kota Cimahi untuk berbagai kegiatan Usaha

Mikro Kecil Menengah (UMKM), terutama untuk kegiatan pelatihan dan

pameran.

Informasi ini diperoleh dari pernyataan Kepala Dinas Diskopindagtan

Kota Cimahi, pada acara Pelatihan Peningkatan Kemampuan Petugas Lapangan

UMKM di Baros Information Technology and Creative Centre (BITC). Pelatihan

tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Cimahi meembekali ilmu

untuk mengantisipasi rencana pemerintah pusat menaikkan harga bahan bakar

minyak yang akan mulai berlaku sebentar lagi.

Pemerintah Kota Cimahi membentuk petugas lapangan sebanyak 10 orang

di setiap kelurahan yang bertugas menampung permasalahan dan aspirasi para

pelaku UMKM agar dapat difasilitasi Pemerintah Kota Cimahi. Mereka juga

bertugas mendata perkembangan jumlah pelaku UMKM di wilayah kelurahan

masing-masing.

65

Kedua, bantuan sertifikasi halal. Hal ini sudah diberikan kepada

pengusaha mikro, kecil dan menengah Kota Cimahi, sebanyak 26 pengusaha

mendapat bantuan sertifikasi halal dan bantuan hak atas kekayaan intelektual

(HAKI) yang diserahkan Dinas KUKM Jawa Barat.

Pemberian bantuan tersebut dalam rangka pemberdayaan sekaligus

melindungi UMKM dari praktik penjiplakan. Penyerahan bantuan sertifikasi halal

dan pendaftaran HAKI tersebut, diserahkan Dinas KUKM Jawa Barat pada acara

yang dilaksanakan oleh Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jawa

Barat.

UMKM di Kota Cimahi, baik yang sudah memiliki sertifikasi halal

maupun yang terdaftar HAKI, relatif masih sedikit. Untuk jumlah UMKM yang

mempunyai sertifikat halal di Kota Cimahi, saat ini baru sekitar 10-20 persen dari

total UMKM, khususnya untuk kategori UMKM olahan makanan. Sedangkan

untuk HAKI, totalnya ada 7, yakni desain batik produk Cimahi yang sudah

terdaftar HAKI. Namun demikian, hingga saat ini Pemerintah Kota Cimahi masih

menunggu kepastian data mengenai jumlah UMKM di Kota Cimahi yang

mempunyai sertifikasi tersebut.

Hal tersebut terkait dengan adanya kemungkinan, pelaku usaha UMKM

yang mendaftarkan sertifikasi halal secara mandiri, namun belum melaporkan

kepada Pemkot Cimahi. Berdasarkan hal tersebut, pihaknya saat ini masih

melakukan pendataan untuk mengetahui jumlah UMKM di Kota Cimahi yang

sudah memperoleh sertifikasi halal dan terdaftar HAKI.

Bantuan Pemerintah Kota Cimahi untuk membantu UMKM, baik untuk

memperoleh sertifikasi halal maupun HAKI, turut juga dilakukan, sehingga

66

UMKM yang dibantu sertifikasi halal oleh Pemkot Cimahi sudah sebanyak 22

UMKM yang merupakan usaha produk makanan olahan. Sementara itu, UMKM

yang diberikan bantuan HAKI adalah UMKM pembuat Batik Cimahi sebanyak 4

UMKM.

Ketiga, workshop pengelolaan website pemasaran. Pemerintah Kota

Cimahi melalui Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan dan Pertanian

Kota Cimahi menyelenggarakan Workshop Pengelolaan Website Pemasaran

untuk memberikan pelatihan praktis kepada para pengusaha di Kota Cimahi

dalam memanfaatkan internet dalam operasional pemasarannya. Dengan

memanfaatkan internet, diharapkan bahwa UMKM akan mengefisiensikan dan

mengefektifkan segala sumber daya / biaya pemasaran, serta mendongkrak omzet

para pelaku usaha/pengusaha.

Pelatihan ini dilaksanakan di 2 (dua) tempat yang berbeda, untuk acara

pembukaan serta materi umum dilaksanakan di Ruang Basic Science , P4TK

BMTI. Sedangkan untuk teknis workshopnya dilaksanakan di Ruang LSynch

Laboratorium, Telkom Learning Center. Alasan melaksanakan workshop di PT.

Telkom adalah untuk mengoptimalkan jaringan internet. Narasumber yang

diundang dalam kegiatan tersebut, adalah para narasumber yang dipandang

kompeten dalam bidang bisnis online, antara lain :

1. Anne Ahira, CEO dari www.asianbrain.com Anne Ahira adalah

seorang pengusaha yang sudah sukses mengenalkan bisnis online

kepada masyarakat Indonesia. Anne Ahira juga pernah diundang

sebagai pembicara di APEC tentang materi yang sama.

67

2. Fikri Fatulloh, salah seorang expert dalam pemanfaatan Social

Media seperti Facebook, Twitter, Twislert, Youtube Fikri Fatulloh

juga merupakan salah satu praktisi di www.yukbisnis.com

3. Edwin Maidhanie, pemilik dari Maika Etnik yang telah dipandang

berhasil dalam mengelola www.maika-etnik.com dalam

menggerakkan omsetnya.

4. Widodo, pemilik dari Mukena Fathiya, yang juga merupakan Ketua

FK. PEL dan juga pengusaha online yang telah berhasil

mendongkrak omsetnya.

5. Relawan IT Jawa Barat- Praktisi IT PT. Telkom Indonesia

Selain mendapatkan materi mengenai IT/Internet/Sosial media, para

peserta juga mendapatkan materi tentang manajemen keuangan serta desain grafis

sederhana. Untuk meningkatkan capaian serta manfaat dari kegiatan tersebut,

Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan dan Pertanian Kota Cimahi

melibatkan para komunitas pengusaha di Kota Cimahi untuk penyeleksian peserta

sehingga peserta yang mengikuti kegiatan ini, minimal sudah bisa

mengoperasionalkan computer sehingga penyampaian materinya tidak terlalu sulit

bagi para narasumber. Adapun komunitas yang dilibatkan adalah Dewan

Kerajinan Nasional Daerah Kota Cimahi, Forum Kemitraan Pengembangan

Ekonomi Lokal, Komunitas Wirausaha Muda Kota Cimahi, Ikatan Entrepreneur

Cimahi, Asosiasi Pasar Tani, Asosiasi Industri Kecil Menengah Agro dan Ikatan

Wanita Pengusaha Indonesia Daerah Kota Cimahi.

Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Koperasi UMKM Perindustrian

Perdagangan dan Pertanian Kota Cimahi juga selain memfasilitasi dalam kegiatan

68

Workshop, juga memberikan fasilitasi berupa Modem Wifi dengan tujuan agar

materi yang diperoleh dalam proses workshop ini dapat terus dipraktekkan dalam

kehidupan bisnis sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa peserta, beberapa forum

komunitas sepakat untuk melanjutkan pembelajaran tentang bisnis online dengan

mengadakan pertemuan-pertemuan rutin untuk mempraktekan bersama apa yang

telah didapat pada pelatihan tersebut. Diantaranya adalah kegiatan Pengajian IT

yang diselenggarakan oleh Forum Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal

(FK-PEL) Kota Cimahi. Adapun hasil dari kegiatan ini, para peserta sudah

memiliki blog masing-masing serta memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan

social media untuk mencari calon pembeli dan melakukan usaha promosi.

Langkah Pemerintah Kota Cimahi memberikan fasilitasi workshop untuk

melakukan usaha pemasaran di dunia maya merupakan salah satu langkah untuk

juga mengenalkan Kota Cimahi secara luas di dunia maya. Kepala Kandatel

Lembang yang membawai wilayah Bandung Barat dan Kota Cimahi PT. Telkom

Indonesia, menyatakan bahwa Kota Cimahi memiliki ikatan batin yang kuat

dengan para pelaku usaha / masyarakatnya sehingga rasa tanggung jawab bersama

untuk membangun Kota Cimahi semakin kental dan semakin kuat. PT Telkom

Indonesia juga menyambut baik dengan adanya Workshop pengelolaan Website

Pemasaran ini, para pelaku usaha di Kota Cimahi dapat secara aktif

memanfaatkan Plasa Telkom Cimahi untuk berkonsultasi tentang apa-apa yang

menjadi kesulitan dalam melaksanakan bisnis online. Para pemateri pun yang

berasal dari Relawan TIK Jawa Barat, bersedia menjawab secara online / off line

pertanyaan para peserta Workshop Pengelolaan Website Pemasaran.

69

Keempat, pemberian sertifikasi halal. Berdasarkan informasi dari Dinas

Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pertanian per tanggal 4 September 2013

untuk Kota Cimahi ada 37 kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota

Cimahi mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar.

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian

Perdagangan dan Pertanian (Diskopindagtan) Kota Cimahi yang mengatakan

bahwa saat ini tengah fokus menggenjot agar pelaku UKM semuanya

mendapatkan sertifikat halal. Melalui sertifikat ini, akan menunjukkan

keberpihakan kepada masyarakat muslim untuk lebih nyaman dalam

mengkonsumsi sehingga produk terbeli lebih banyak karena meraih kepercayaan

konsumen. UKM yang diprioritaskan mendapatkan sertifikat ini adalah mereka

yang telah mendapatkan PIRT (surat izin usaha industri rumah tangga) dari Dinas

Kesehatan.

Untuk mendapatkan sertifikat tersebut pelaku UKM tidak dikenakan biaya

alias gratis. Oleh karena itu, Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan

Pertanian akan berusaha mengajukan sebanyak-banyaknya kepada Pemerintah

Provinsi Jawa Barat. Sebetulnya Kota Cimahi hanya dapat kuota 9 UKM, namun

selanjutnya mendapatkan tambahan lagi 25 UKM. Dikarenakan banyak Daerah

yang tidak penuhi kuota, jadi Cimahi memasukkan sebanyak-banyaknya.

Kelima, bantuan proses pengemasan produk. Di sebuah toko makanan di

Kota Cimahi, Jawa Barat ada makanan ringan Comring (comro kering)

terbungkus dengan dus cantik berwarna kuning kemerahan. Di belakang dus

ukuran 10 x 25 centimeter, tertulis izin Depkes – MUI yang menyatakan makanan

itu sehat dan halal produksi Mustika Sari dengan huruf tebal hitam cukup

70

profesional. Sepintas makanan kecil berkomposisi singkong, cabe, bawang, gula,

garam dan ketumbar itu seperti produk industri besar.

Makanan ringan yang terbungkus rapi lengkap dengan ukuran beratnya itu,

ternyata buatan ibu-ibu rumah tangga yang tinggal di gang sempit, Jl Leuwi Gajah

128 Kelurahan Cigugur Tengah Kota Cimahi. Begitu juga Sumpia, makanan

renyah dan gurih berbahan baku udang kering yang terbungkus dengan dus warna

kuning dan merah jambu. Produsennya tertulis ChanTika Dewi beralamat di Jl

Raya Cilember Cigugur Tengah Kota Cimahi. Ternyata, pabriknya terletak di

gang sempit Tunggal Bakti 5/7 RT 04 RW 06 yang tempat penggorengannya

bersatu dengan teras rumah berukuran 5 X 7 meter.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dalam mengelola makanan

ringan jenis comring tersebut, informan hampir 11 (sebelas) tahun lamanya

memproduksi. Sambil membungkus comring yang sudah digoreng, comring-

comring itu diletakkan di sebuah wadah di atas kursi panjang tengah rumah yang

bersatu dengan dapur. Comro sendiri adalah makanan tradisional Sunda yang

berarti oncom dijero (di dalam). Sebelum digoreng, oncom diletakkan di dalam

parutan singkong yang dibentuk bulat-bulat. Selanjutnya informan menyatakan

bahwa :

Dalam pembuatan comring, Bu Enok bertugas membuat adonan dari

singkong parutan dan membumbuinya. Setelah siap goreng, lalu disebarkan

ke 5 kelompok ibu-ibu tetangganya yang masing-masing kelompok

beranggotakan 3 ibu rumah tangga. Setelah comring matang, disetorkan

kembali ke Bu Enok untuk dibungkus dan diberi label. Dari hasil

penggorengan itu tiap anggota memperoleh penghasilan rata-rata Rp 30.000

per hari. Lumayan untuk meringankan beban suami yang menjadi mitra Bu

Enok. Dengan pola itu selain menyebarkan usaha dan menambah

penghasilan rumah tangga, juga menyebarkan usaha.

71

Hal yang sama juga dilakukan oleh informan lainnya yaitu ibu Ai Tarmini

dengan 10-15 ibu-ibu tetangganya. Selain di Cimahi dan Bandung, Ai juga

menjual makanan tradisonal itu ke Jakarta dan rest area di Jalan Tol Cikampek

dan Cipularang, yang bersangkutan menyatakan bahwa :

“Kami juga membantu menjualkan comring dan beberapa makanan ringan

hasil ibu-ibu lainnya di Cimahi yang menggeluti sumpia sejak 2005 lalu.

Merk dari hasil kerajinan tangan sudah memperoleh hak cipta dari

Dephukham. Di kartu nama juga tercantum alamat lengkap website dan

email.

Gambar 4.1

Produk Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Cimahi

COMRING

Penjelasan :

Makanan ringan “Comring” yang terbungkus rapi lengkap dengan ukuran

berat buatan ibu-ibu rumah tangga yang tinggal di gang sempit, Jl Leuwi

Gajah Blk 128 Kelurahan Cigugur Tengah Kota Cimahi.

Ibu-ibu rumah tangga itu merupakan dua di antara 30 pelaku usaha

menengah kecil mikro (UMKM) yang menerima bantuan stimulan kemasan dari

Rumah Desain Kemasan Kota Cimahi atau RDKC. RDKC adalah unit pelaksana

72

teknis di bawah Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, dan Pertanian

(Diskopindagtan) Kota Cimahi yang bertugas melayani kebutuhan UMKM

melalui berbagai konsultasi, yaitu memberikan informasi detail proses desain dan

aliran proses pembuatan bungkus produk sampai pencetakan dan konsultasi detail

desain kemasan baik grafis atau struktur bagi produk yang dihasilkan UMKM

dengan harapan setiap pembungkusan/pengemasan yang dikeluarkan mempunyai

karakteristik dan memberi dampak lebih besar terhadap usaha mereka dan bukan

semata mampu mengikuti tren. Konsultasi pengembangan pemasaran produk-

produk UMKM setelah mendapatkan kemasan baru melalui akses pasar yang

dijalin oleh tim RDKC ataupun informasi-informasi potensi pasar untuk produk-

produk tersebut.

Selain itu, RDKC memberikan konsultasi manajemen baik produksi,

keuangan maupun pemasaran dan distribusinya dimana bagi UMKM yang telah

mapan agar dapat melakukan kegiatan produksinya dengan nuansa pemberdayaan,

yaitu melibatkan masyarakat sekitar agar ikut dalam kegiatan usaha tersebut dan

produksinya ditampung dan dipasarkan melalui akses pasar yang telah berjalan

serta menawarkan kerja sama dalam pengemasan produk melalui fasilitasi mesin-

mesin kemasan yang dimiliki oleh RDKC.

Setelah itu, konsultasi tentang perizinan yang menjadi persyaratan sebuah

produk, khususnya produk olahan makanan serta konsultasi persyaratan-

persyaratan kemasan untuk dapat masuk dalam beberapa segmen pasar. Tiap

tahun APBD Cimahi menganggarkan belanja langsung untuk UMKM ini sekitar

Rp 5 miliar, namun khusus untuk RDKC, dialokasikan dana Rp 300-500 juta per

tahun.

73

Pengembangan UMKM didasari oleh kenyataan bahwa warga Cimahi

tingkat daya belinya masih di bawah rata-rata Jawa Barat. Padahal derajat

kesehatan dan pendidikan sudah di atas rata-rata Jabar. Karakteristik Kota Cimahi

ini adalah industri, namun sejak krisis ekonomi berlangsung sudah 58 industri

berhenti. Dengan komposisi tenaga kerja 60 persen dari luar dan 40 persen dari

Kota Cimahi, hal itu berpengaruh terhadap pendapatan warga. Akibatnya di

daerah kantung-kantung di dekat industri penghasilan warga terbatas. Malah

penghasilan mereka banyak yang kurang dari upah minimum kota.

Dari kenyataan itu Pemkot lalu mencari formulasi untuk mengembangkan

UMKM, yaitu :

Pertama, memfasilitasi program maklun yakni mengupahkan pengerjaan

barang kepada pihak lain. Misalnya industri komponen kendaraan yang

memaklunkan suku cadangnya kepada UMKM. Ini terjadi di industri otomotif,

misalnya karet-karet penahan benturan antarbesi dengan besi. Kedua, garmen

yang sekarang ini pasarnya masih bisa diandalkan. Ketiga, adalah kuliner yang

terutama diarahkan untuk kemampuan meningkatkan kualitas higienis produk

hingga memasarkannya.

Pemerintah Kota Cimahi lalu menyediakan Sekolah Jumat yang dikelola

oleh ibu-ibu PKK. Di sini para pelaku UMKM dilatih cara memproduksi,

menggoreng, hingga membungkus makanan sehat. Misalnya para pembuat roti

terutama yang biasa dijajakan ke anak-anak sekolah, kami bina betul terutama

kesehatan makanannya. Hingga kini sudah 86 pengusaha UMKM bidang kuliner

dibimbing mulai dari pembungkusan hingga pemasaran. Untuk mendukung

74

tenaga ahli, disediakan jurusan Tataboga pada SMK III Cimahi. Di SMK ini

terdapat tempat pelatihan yang cukup mumpuni bagi para pelaku UMKM.

Cimahi yang letaknya diapit oleh Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan

Kabupaten Bandung Barat memiliki tiga kecamatan dan 15 kelurahan, 307 rukun

kampung/warga dan 1.675 rukun tetangga (RT) berpenduduk 522.731 jiwa

(2007). Melihat fakta itu, program pembangunan harus langsung diarahkan

kepada peningkatan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis keluarga. Di

tiap-tiap RT yang memiliki potensi usaha dibuat proyek perintis lalu dibina oleh

RDKC.

RDKC kemudian melakukan advokasi dan pelatihan sehingga pelaku

ekonomi di tingkat akar rumput itu memiliki kemampuan berusaha. Bagi yang

sudah berusaha didorong agar meningkatkan kemampuannya, misalnya bidang

pemasaran. Bagaimana produk-produk hasil kerajinan rakyat itu bisa dipasarkan

lebih baik, maka pembungkusan atau pengemasannya harus menarik. RDKC juga

diarahkan menjadi badan usaha milik daerah (BUMD). Pelaku UMKM yang

sudah menerima stimulan kemasan, seterusnya berlangganan bungkus/kemasan

bagi produknya yang desainnya dibuat di RDKC.

Namun kenyataannya RDKC belum mampu menampung semua pelaku

UMKM yang berada di masyarakat. Sehingga, pada 18 Maret 20133 Dinas

memperpanjang Kontrak Petugas Pendamping UMKM. Petugas Pendamping

UMKM direkrut pada tahun 2008 dengan tujuan untuk membantu kinerja dinas

dalam mencari pelaku usaha yang tersebar di wilayah Kota Cimahi. Petugas

3 Dalam www.cimahikota.go.id dan wawancara dengan salahsatu petugas pendamping di wilayah

Kelurahan Utama Cimahi Selatan tanggal 7 Oktober 2014

75

pendamping UMKM ini dipilih langsung dari masyarakat yang berada pada

wilayah binaannya. Adapun tugas pokok dan fungsinya adalah :

1. Melaksanakan pendataan lapangan ke Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan

Usaha Menengah yang bergerak di Bidang Kerajinan, Tekstil Produk

Tekstil, Makanan, dan Minuman di wilayah kerja masing-masing lalu

mencantumkannya kepada Formulir Pendataan

2. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada pengelola Usaha

Mikro Produksi, Usaha Kecil Produksi dan Usaha Menengah Produksi

3. Mengeinventarisasi permasalahan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha

Menengah di wilayah masing-masing

4. Menyetorkan segala data yang terinventarisasi kepada pihak pertama

Kepada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan dan

Pertanian Kota Cimahi yang sebelumnya telah dikoordinasikan dengan

pihak kelurahan wilayah kerja masing-masing untuk mencapai sinergi

data dan pembinaan antara Pemerintah Kota dan Pihak Kelurahan.

Demi menjaga validitas dari data yang diperoleh, pada tahun 2014 ke

depan, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan dan Pertanian Kota

Cimahi menugaskan staf untuk melakukan verifikasi melalui telefon atau dengan

mengunjungi langsung pelaku usaha yang sudah didata sebelumnya. Bagi

Masyarakat Kota Cimahi yang melakukan usaha, dan ingin mengikuti berbagai

Program/Kegiatan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan dan

Pertanian Kota Cimahi atau Pemerintah secara umum, bisa menghubungi para

petugas Pendamping UMKM yang berada pada wilayahnya masing-masing.

76

Di sisi lain, DPRD Kota Cimahi masih memandang Pemerintah Kota

Cimahi masih minim dalam memberikan sosialisasi terhadap para pelaku usaha

mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tersebar di 15 Kelurahan di Kota

Cimahi. Indikasi tersebut terlihat dari data di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

(KPPT) yang mencatat sebanyak 600 pelaku usaha belum memiliki izin

operasional. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi DPRD Kota

Cimahi, yang menyatakan bahwa :

….izin usaha pada dasarnya dapat memberikan keuntungan bagi pelaku

usaha maupun pemerintah. Terlebih, perkembangan UMKM di Cimahi kini

cukup mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, dengan adanya izin

usaha, para pelaku usaha dapat memiliki perlindungan hukum yang jelas

serta dapat menjamin legalitasnya… 4

Berdasarkan hal di atas, maka dengan adanya izin operasional, setidaknya

memberikan data akurat bagi pemerintah sebagai dasar dalam memproyeksikan

kebijakan ekonomi. Sebab, hal tersebut berkaitan dengan pencapaian indeks

pembangunan manusia (IPM). Selain itu, diharapkan adanya regulasi serta jalinan

kemitraan agar para pelaku usaha dapat diakomodir Pemerintah Kota Cimahi

sehingga mendapatkan kemudahan dalam mempromosikan usahanya.

Minimnya sosialisisasi menjadi persoalan utama para pelaku usaha yang

mayoritas bergerak di bidang kuliner yang hingga kini belum mengantongi izin.

Karena, tak sedikit dari mereka menilai biaya dalam pembuatan izin usaha masih

tergolong tinggi. Terutama dalam pembuatan izin mendirikan bangunan dan

beberapa persyaratan lainnya yakni Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat

Izin Tempat Usaha (SITU), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Karena, tak

sedikit dari mereka masih berlabel home industri.

4 Lihat www.bandungekspress.com tanggal 6 May 2013 diunduh 19 Oktober 2014

77

Informasi di atas diperkuat oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan

Terpadu (KPPT) Kota Cimahi, Bapak Endang Hidayat yang mengatakan bahwa :

…kesadaran pelaku UMKM untuk memproses izin masih tergolong rendah.

Kendati demikian, pihaknya telah melakukan berbagai upaya agar seluruh

pelaku usaha yang membuka lahan usaha di Kota Cimahi memiliki surat

izin operasional. Imbauan serta sosialisasi telah dilaksanakan secara

berkelanjutan setiap tahunnya dengan berkoordinasi sejumlah instansi

pemerintahan. Namun, terkait masih minimnya kesadaran dari para pelaku

usaha melakukan kepengurusan surat izin kami tentunya tidak dapat berbuat

banyak karena dalam penindakan maupun pemberlakuan sanksi bukan

kapasitas kami (pihak PPTSP)…

Berdasarkan informasi, pihak PPTSP hanya melakukan tugas dalam

mendata serta menerbitkan surat izin terhadap para pelaku usaha yang melakukan

pengurusan. Sesuai dengan data yang dimiliki PPTSP pada tahun 2013, PPTSP

sudah menerbitkan surat izin usaha perdagangan (SIUP) bagi 322 pelaku usaha,

sementara tahun sebelumnya hanya sekitar 200 SIUP. Hal tersebut dapat

dikatakan meningkat menyusul bertambahnya para pelaku usaha setiap tahunnya

yang mencapai 200 pelaku usaha.

Jumlah pelaku UMKM di Cimahi saat ini sebanyak 5.511 pelaku usaha.

Sementara itu, untuk jumlah pelaku usaha yang belum melakukan pengurusan

surat izin operasional sebanyak 600 pelaku usaha. Harapan yang diinginkan oleh

PPTSP adalah bertambahnya jumlah pelaku usaha diiringi oleh kesadaran pelaku

usaha dalam melakukan pengurusan legalitas usahanya agar secara hukum dan

legalitas operasional dapat terjamin.

78

4.2. Faktor-Faktor yang Menghambat Program Pemberdayaan Usaha

Mikro Kecil dan Menengah Di Kota Cimahi

Berdasarkan hasil penelitian, pada umumnya permasalahan yang dihadapi

oleh Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Cimahi dibagi dalam dua hal

yaitu : faktor internal dan faktor eksternal. Oleh karena itu, maka akan diuraikan

lebih lanjut dalam penjelasan sebagai berikut :

Pertama, faktor internal. Faktor internal ini terkait dengan kurangnya

permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan, kondisi sumber daya manusia

(SDM), lemahnya jaringan usaha dan penetrasi pasar, mentalitas pengusahanya

dan kurangnya transparansi. Agar lebih dipahami, maka penjelasan terhadap

faktor internal tersebut yaitu :

1. Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses Pembiayaan;

Dalam hal ini, permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk

mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan, oleh karena pada

umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau

perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang

jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga

keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan

teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi

hambatan terbesar bagi UKM adalah adanya ketentuan mengenai agunan karena

tidak semua UKM memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan

agunan.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha

keluarga yang turun temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari

79

segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat

berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut

sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan

kualitas SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi

perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang

dihasilkannya.

3. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar;

Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai

jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah,

ditambah lagi produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai

kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah

mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang

dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

4. Mentalitas Pengusaha UKM;

Hal penting lainnya adalah semangat kewirausahaan (entrepreneurship) para

pengusaha UMKM sendiri. Semangat yang dimaksud disini, antara lain kesediaan

terus berinovasi, ulet tanpa menyerah, mau berkorban serta semangat ingin

mengambil risiko. Suasana domisili UMKM yang menjadi latar belakang

seringkali memiliki andil juga dalam membentuk kinerja organisasi (UMKM).

Misalnya dengan ritme kerja UMKM di Daerah berjalan dengan santai dan

kurang aktif sehingga seringkali menjadi penyebab hilangnya kesempatan-

kesempatan yang ada untuk menjalin kemitraan/coorporate.

80

5. Kurangnya Transparansi

Kurangnya transparansi antara generasi awal pembangun UMKM tersebut

terhadap generasi selanjutnya. Banyak informasi dan jaringan yang

disembunyikan dan tidak diberitahukan kepada pihak yang selanjutnya

menjalankan usaha tersebut sehingga hal ini menimbulkan kesulitan bagi generasi

penerus dalam mengembangkan usahanya.

Kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini terkait dengan iklim usaha yang

kurang kondusif, terbatasnya sarana dan prasarana usaha, pungutan liar, implikasi

kondisi sumber daya manusia (SDM), lemahnya jaringan usaha dan penetrasi

pasar, mentalitas pengusahanya dan kurangnya transparansi. Agar lebih dipahami,

maka penjelasan terhadap faktor internal tersebut yaitu :

1. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif

Upaya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari

tahun ke tahun selalu dimonitor dan dievaluasi perkembangannya dalam hal

kontribusinya terhadap penciptaan produk domestik brutto (PDB), penyerapan

tenaga kerja, ekspor dan perkembangan pelaku usahanya serta keberadaan

investasi usaha kecil dan menengah melalui pembentukan modal tetap brutto

(investasi). Keseluruhan indikator ekonomi makro tersebut selalu dijadikan acuan

dalam penyusunan kebijakan pemberdayaan UMKM serta menjadi indikator

keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan pada tahun

sebelumnya.

Kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuhkembangkan UKM, meskipun

dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya

kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang

81

sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha-

pengusaha besar.

Kendala lain yang dihadapi oleh UMKM adalah mendapatkan perijinan

untuk menjalankan usaha mereka. Keluhan yang seringkali terdengar mengenai

banyaknya prosedur yang harus diikuti dengan biaya yang tidak murah, ditambah

lagi dengan jangka waktu yang lama.

2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka

miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya

sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, tak jarang UKM kesulitan dalam

memperoleh tempat untuk menjalankan usahanya yang disebabkan karena

mahalnya harga sewa atau tempat yang ada kurang strategis.

3. Pungutan Liar

Praktek pungutan tidak resmi atau lebih dikenal dengan pungutan liar

menjadi salah satu kendala juga bagi UMKM karena menambah pengeluaran yang

tidak sedikit. Hal ini tidak hanya terjadi sekali namun dapat berulang kali secara

periodik, misalnya setiap minggu atau setiap bulan.

4. Implikasi Otonomi Daerah dan Implikasi Perdagangan Bebas

Dengan berlakunya Undang-undang UU No. 32 Tahun 2004, kewenangan

daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat.

Perubahan sistem ini akan mempunyai implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan

menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UMKM. Jika

kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing UMKM.

82

Disamping itu, semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan

kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan

usahanya di daerah tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku Tahun 2003 dan

APEC Tahun 2020 berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk

bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau UKM dituntut

untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat

menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar

kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14.000), dan isu Hak

Asasi Manusia (HAM) serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara

tidak fair oleh negara maju sebagai hambatan (Non Tariff Barrier for Trade).

Untuk itu, UKM perlu mempersiapkan diri agar mampu bersaing baik secara

keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif.

5. Sifat Produk dengan Ketahanan Pendek

Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik

sebagai produk-produk dan kerajinan-kerajinan dengan ketahanan yang pendek.

Dengan kata lain, produk-produk yang dihasilkan UKM Indonesia mudah rusak

dan tidak tahan lama.

6. Terbatasnya Akses Pasar dan Akses Informasi

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak

dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.

Selain akses pembiayaan, UMKM juga menemui kesulitan dalam hal akses

terhadap informasi. Minimnya informasi yang diketahui oleh UMKM, sedikit

banyak memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari produk ataupun jasa dari

83

unit usaha UMKM dengan produk lain dalam hal kualitas. Efek dari hal ini adalah

tidak mampunya produk dan jasa sebagai hasil dari UMKM untuk menembus

pasar ekspor. Namun, di sisi lain, terdapat pula produk atau jasa yang berpotensial

untuk bertarung di pasar internasional karena tidak memiliki jalur ataupun akses

terhadap pasar tersebut, pada akhirnya hanya beredar di pasar domestik.

Kedua faktor di atas, berdasarkan hasil penelitian masih belum mampu

dibenahi oleh Pemerintah Kota Cimahi. Hal ini terkait dengan distribusi dan

pemanfaatan anggaran yang belum optimal, besaran anggaran dan pendataan

UMKM yang memenuhi standar/kriteria yang diperlukan untuk pengembangan

UMKM.

Namun demikian, pada saat penelitian dilakukan salah satu pelaku UMKM

Kota Cimahi yang memegang merk produk “Dapur Abon” berhasil memperoleh

“UKM Pangan Award” dari Kementrian Perdagangan RI. Produk merk “Dapur

Abon” yang diinisiasi oleh Pengusaha Kota Cimahi mendapatkan penghargaan

"UKM Pangan Award" Kategori Makanan Siap Saji untuk Usaha Kecil dari

Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Penghargaan UKM Pangan Award

terdiri dari dua klasifikasi usaha yaitu :

Pertama, kategori umum meliputi produk bumbu, produk makanan olahan

siap saji, produk minuman kemasan dan produk makanan cemilan. Kategori

kedua, yaitu penghargaan khusus untuk inovasi bahan pangan baru dan inovasi

hasil olahan buah tropis Indonesia. Jumlah Peserta yang lolos seleksi UKM

Pangan Award 2013 sebanyak 128 UKM yang terdiri dari 109 Usaha Kecil dan 19

Usaha Menengah.

84

Penjurian terhadap produk UMKM tersebut, dihadiri Direktur Dagang Kecil

Menengah dan Produk Dalam Negeri Suhanto serta Tim Juri dari IPB, Badan

POM serta Konsultan Pangan. Para juara UKM pangan diharapkan bisa

berinovasi dan meningkatkan kualitas kemasan agar tampak lebih menarik bagi

konsumen. Kemasan diinovasi agar lebih menarik. Kemasannya menggunakan

bahan baku dari dalam negeri yang dapat didaur ulang dan tentunya harus aman

bagi kesehatan dan sesuai standar Badan POM.

UKM Pangan harus dapat meningkatkan omset dan memperluas pasar

ekspor. Untuk itu para pemenang UKM Pangan Award diharapkan bisa

diikutsertakan dalam misi dagang ke luar negeri. Penganugerahan UKM Pangan

Award akan mendorong dan memotivasi pengembangan usaha UKM yang

bersumber pada nilai tradisi dan budaya bangsa serta mampu mempromosikan

citra produk pangan UKM yang kompetitif, menumbuhkan pemahaman

mengenai aspek-aspek mutu dan keamanan produk serta membangkitkan minat

pelaku UMKM, meningkatkan wawasan dan profesionalisme dalam

mengembangkan usaha. Berkat kreatifitas dan inovasi dari pengusaha UMKM

Kota Cimahi, produk Dapur Abon dinilai memenuhi nominasi dalam produk

makanan olahan siap saji yang dapat dikembangkan baik dari segi produk maupun

pemasarannya.

Diperolehnya UKM Pangan Award oleh salah satu pengusaha UKM asal

Kota Cimahi, memberikan spirit dan inspirasi bagi pengusaha UKM lainnya

dalam menggerakkan manajemen dan produksi yang berkualitas. Namun

demikian, pada saat penelitian dilakukan, informasi mengenai perolehan

penghargaan UKM Pangan Award yang disandang oleh salah satu pengusaha

85

UKM tersebut kurang diinformasikan atau disosialisasikan oleh Dinas Koperasi

Industri Perdagangan Pertanian (Diskopindagtan) Kota Cimahi secara langsung,

namun melalui media cetak yang sasaran informasinya kurang mengena kepada

para pengusaha UMKM di Kota Cimahi. Hal ini berdasarkan hasil wawancara

dengan beberapa pelaku usaha UMKM di Kota Cimahi, mereka kurang

mengetahui adanya UKM Pangan Award tersebut.

Hal ini sesuai dengan informasi Ketua Forum Pengembangan Ekonomi

Lokal (PEL) Kota Cimahi Bapak Widodo yang menyatakan bahwa :

.... Pemkot Cimahi tidak memberikan bantuan yang bersifat sesaat sehingga

tidak banyak dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha kecil menengah

(UKM), pemkot seharusnya mulai memikirkan cara baru dalam memberikan

bantuan kepada para pelaku UKM salah satunya dnegan memfasilitasi

berdirinya ruang pamer UKM . Biasanya pemerintah hanya membantu

pelaku UKM dari sisi pelatihan dan pameran yang sifatnya hanya sesaat.

Tetapi dengan adanya ruang pamer yang bisa menampung setiap pelaku

UKM di Cimahi ini ke depannya akan lebih menggeliat. Ybs berharap agar

pemerintah bisa lebih membantu eksistensi pelaku UKM. Salah satunya

dengan lebih banyak menggunakan produk UKM ketimbang produk lainnya

dalam setiap kegiatan pemkot. perkembangan UKM pada giliran selanjutnya

akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, khususnya dalam

ketersediaan lapangan kerja. Sekarang dalam setiap cluster UKM bisa

menyerap sedikitnya 10 tenaga kerja...

Lebih lanjut dalam www.bisnis-jabar.com tanggal 8 Oktober 2013 diunduh

Oktober 2014 Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Cimahi Hendra WS

mengatakan bahwa:

...keberadaan UKM diandalkan untuk mengendalikan merangkak naiknya

angka kemiskinan. Konsep PEL memprioritaskan pada peningkatan

kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan. PEL juga merupakan

perangkat intervensi kebijakan dalam rangka mendongkrak indeks daya beli

masyarakat. Pemerintah Kota Cimahi telah mengidentifikasn potensi

ekonomi daerah untuk mengembangkan ekonomi lokal Kota Cimahi yang

terbagi dalam empat klaster seperti klaster industri mamin atau makanan dan

minuman, klaster industri kerajinan, klaster industri tekstil dan produk

tekstil, serta klaster industri telematika.

86

4.3. Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di

Kota Cimahi

Secara konseptual pemberdayaan UMKM terutama dapat dilakukan

dengan sistim pemberdayaan pelaku UMKM itu sendiri. Keberhasilan

pemberdayaan sangat bergantung pada partisipasi UMKM sebagai pelaku maupun

stakeholder lain yang turut serta dan berperan dalam pengembangannya. Dalam

hal ini lebih banyak menitikberatkan pada metode “bottom up”, dimana

perencanaan lebih diupayakan menjawab kebutuhan UMKM dan dilakukan secara

partisipatif.

Dalam praktek untuk menggugah partisipasi masyarakat, sasaran langkah

langkah yang dapat dilakukan adalah (1) Identifikasi Potensi, (2) Analisis

Kebutuhan, (3) Rencana Kerja Bersama, (4) Pelaksanaan, (5) Monitoring dan

Evaluasi.

Pertama, identifikasi potensi dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik

sumber daya manusia (SDM) UMKM dan lingkungan internalnya baik

lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya alam (SDA) khususnya yang terkait

dengan usahanya, maupun lingkungan eksternal usaha. Dengan langkah ini

diharapkan setiap gerak kemajuan dapat bertumpu dan memanfaatkan

kemampuan dan potensi wilayahnya masing-masing. Dalam identifikasi ini

melibatkan stakeholder UMKM dan tokoh masyarakat maupun instansi terkait.

Kedua, analisis kebutuhan. Dari hasil identifikasi ditindaklanjuti dengan

analisis kebutuhan. Pada tahapan ini analisis dilakukan oleh perwakilan UMKM

yang dapat difasilitasi oleh Perguruan Tinggi / LSM / BDS (Bussines

Development Services) maupun instansi terkait untuk memberikan fasilitasi dan

pandangannya tentang berbagai kebutuhan dan kecenderungan produk dan pasar.

87

Dengan pola analisis kebutuhan semacam ini diharapkan mampu mendorong

terwujudnya manifestasi kebutuhan UMKM selaku individu pengusaha maupun

sebagai anggota kelompok. Dengan demikian antara individu pengrajin maupun

kelompok dapat diharapkan saling beriringan dan saling mendukung dalam

mencapai tujuan kemajuan bersama.

Ketiga, merumuskan/membuat program kerja bersama. Setelah kebutuhan

dapat ditentukan, langkah berikutnya adalah merumuskan/membuat program kerja

bersama untuk mencapai kondisi yang diinginkan berdasarkan skala prioritas yang

ditetapkan bersama. Dalam tahap ini pihak luar baik BDS maupun instansi terkait

berperan sebagai fasilitator.

Keempat, pelaksanaan program kerja. Jika program kerja telah disepakati,

maka langkah berikutnya adalah pelaksanaan program kerja. Dalam tahap ini

fungsi instansi pemerintah terkait selaku fasilitator pemenuhan kebutuhan

UMKM, sedangkan PT / LSM dapat bertindak selaku BDS dengan memberikan

jasa konsultansi. Sebagai konsultan, idealnya BDS harus mendapatkan jasa dari

layanan yang diberikan kepada UMKM, karena tidak mudah untuk menarik biaya

konsultasi dari UMKM maupun kelompoknya, maka yang terpenting adalah

adanya keiikutsertaan pengusaha UMKM dalam bentuk kontribusi membantu

pelaksanaan program kerja khususnya pelatihan-pelatihan peningkatan

ketrampilan, proses produksi maupun manajemen usaha UMKM. Sumber

pembiayaan utama pengembangan UMKM masih mayoritas dari pihak ketiga baik

pemerintah maupun swasta, namun diharapkan UMKM dalam jangka panjang

sedikit demi sedikit mampu mandiri dan mampu memberikan balas jasa yang

diterima dari lembaga konsultan (BDS). Kondisi ini juga perlu didukung lembaga

88

konsultan yang professional. Untuk kondisi awal pengembangan UMKM, maka

peran pemerintah seperti Deperindag dan Departemen Koperasi UKM masih

sangat perlu. Kebutuhan akan permodalan UMKM salah satunya dapat dipenuhi

dengan fasiltiasi BDS sebagai Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bagi

pengrajin maupun kelompok. KKMB ini lahir sebagai perubahan paradigma baru

terhadap UMKM dari perbankan bahwa: (1) UMKM mempunyai potensi

menabung; (2) bank perlu aktif menjemput Bola; (3) UMKM membutuhkan

kemudahan memperoleh kredit/layanan perbankkan; (4) bank perlu memobilisasi

tabungan dari UMKM; (5) biaya dapat ditekan melalui pendekatan kelompok; (6)

resiko dapat ditekan melalui pendekatan kelompok. Selain bank memberikan

kredit sebagai tugas utamanya, bank dapat membantu UMKM dengan

memberikan pendampingan (Technical Assistant) baik dilakukan oleh bank

sendiri atau bekerjasama dengan PT/LSM/BDS pendamping.

Kelima, monitoring dan evaluasi. Dari hasil pelaksanaan program kerja

dilakukan monitoring dan evaluasi, tidak saja untuk mengetahui apakah yang

dikerjakan sudah sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan, namun juga

untuk membuat penyesuaian-penyesuaian jika diperlukan sesuai dengan

perubahan kondisi lingkungan UMKM.

Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di Kota

Cimahi dan faktor yang menghambat selama ini, maka kedepannya, Pemerintah

Kota Cimahi diharapkan dapat merealisasikan langkah-langkah yaitu :

Pertama, penciptaan iklim usaha yang kondusif. Pemerintah Kota Cimahi

perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan

89

mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan

prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.

Kedua, bantuan permodalan. Pemerintah Kota Cimahi perlu memperluas

skema kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM,

untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa

finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan

dana modal ventura. Pembiayaan untuk UMKM sebaiknya menggunakan

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada maupun non bank. Lembaga

Keuangan Mikro bank antara lain: BJB Mikro dan Bank Perkreditan Rakyat

(BPR).

Ketiga, perlindungan usaha. Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis

usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus

mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang

maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan (win-

win solution).

Keempat, pengembangan kemitraan. Pengembangan kemitraan yang

diarahkan untuk saling membantu antar UMKM, atau antara UKM dengan

pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindarkan

terjadinya monopoli dalam usaha. Selain itu, juga untuk memperluas pangsa pasar

dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian, UMKM akan

mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari

dalam maupun luar negeri.

Oleh sebab itu, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai

peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi lokal, regional dan nasional,

90

oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga

kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis

ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana

banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti

aktifitasnya, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terbukti lebih

tangguh dalam menghadapi krisis tersebut.

Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis,

kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada

UMKM, terlebih lagi unit usaha ini seringkali terabaikan hanya karena hasil

produksinya dalam skala kecil dan belum mampu bersaing dengan unit usaha

lainnya. Pengembangan UMKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik

dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif

bersama pelaku ekonomi lainnya.

Kebijakan pemerintah Kota Cimahi ke depan perlu diupayakan lebih

kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM. Pemerintah perlu

meningkatkan perannya dalam memberdayakan UMKM disamping

mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha

besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas sumber daya

manusianya.

Pengembangan terhadap sektor swasta merupakan suatu hal yang tidak

diragukan lagi perlu untuk dilakukan. UMKM memiliki peran penting dalam

pengembangan usaha. UMKM juga merupakan cikal bakal dari tumbuhnya usaha

besar, bahkan hampir semua usaha besar berawal dari UMKM.

91

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus terus ditingkatkan (up

grade) dan aktif agar dapat maju dan bersaing dengan perusahaan besar. Jika

tidak, UMKM di Indonesia yang merupakan jantung perekonomian Indonesia

tidak akan bisa maju dan berkembang. Satu hal yang perlu diingat dalam

pengembangan UMKM adalah bahwa langkah ini tidak semata-mata merupakan

langkah yang harus diambil oleh Pemerintah dan hanya menjadi tanggung jawab

Pemerintah. Pihak UMKM sendiri sebagai pihak yang dikembangkan, dapat

mengayunkan langkah bersama-sama dengan Pemerintah. Selain Pemerintah dan

UMKM, peran dari sektor Perbankan juga sangat penting terkait dengan segala

hal mengenai pendanaan, terutama dari sisi pemberian pinjaman atau penetapan

kebijakan perbankan. Lebih jauh lagi, terkait dengan ketersediaan dana atau

modal, peran dari para investor baik itu dari dalam maupun luar negeri, tidak

dapat pula kita kesampingkan.

Pemerintah Kota Cimahi pada intinya memiliki kewajiban untuk turut

memecahkan tiga hal masalah klasik yang kerap kali menerpa UMKM, yakni

akses pasar, modal, dan teknologi yang selama ini kerap menjadi pembicaraan di

seminar atau konferensi. Secara keseluruhan, terdapat beberapa hal yang harus

diperhatikan dalam melakukan pengembangan terhadap unit usaha UMKM, antara

lain kondisi kerja, promosi usaha baru, akses informasi, akses pembiayaan, akses

pasar, peningkatan kualitas produk dan SDM, ketersediaan layanan

pengembangan usaha, pengembangan cluster, jaringan bisnis, dan kompetisi.

Perlu disadari, UMKM berada dalam suatu lingkungan yang kompleks dan

dinamis. Jadi, upaya mengembangkan UMKM tidak banyak berarti bila tidak

mempertimbangkan pembangunan (khususnya ekonomi) lebih luas. Konsep

92

pembangunan yang dilaksanakan akan membentuk ‘aturan main’ bagi pelaku

usaha (termasuk UKM) sehingga upaya pengembangan UMKM tidak hanya bisa

dilaksanakan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dengan pembangunan

ekonomi nasional dan dilaksanakan secara berkesinambungan.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kota Cimahi akhirnya dapat

memperjelas program pemberdayaan UMKM dengan diterbitkannya Peraturan

Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Dan

Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Cimahi.

Dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang

Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah di Kota Cimahi, konsep penumbuhan iklim usaha menjadi tugas

Pemerintah Kota Cimahi yang menyebutkan bahwa 5 :

(1) Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha Koperasi dan UMKM

yang meliputi aspek:

a. pendanaan;

b. sarana dan prasarana;

c. informasi usaha;

d. kemitraan;

e. perizinan usaha;

f. kesempatan berusaha;

g. promosi dagang; dan

h. dukungan kelembagaan.

5 Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Dan

Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Cimahi

93

(2) Dunia usaha dan masyarakat berperanserta secara aktif membantu

Pemerintah Daerah dalam menumbuhkan iklim usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

(3) Penumbuhan iklim usaha bagi usaha mikro dapat dilakukan dalam

bentuk:

a. Pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi kelembagaan dan usaha;

b. Fasilitasi perkuatan permodalan;

c. Fasilitasi promosi hasil produksi.

(4) Untuk memperoleh penumbuhan iklim usaha sebagaimana disebutkan

pada ayat (3), usaha mikro wajib menyerahkan surat keterangan

domisili perusahaannya yang diterbitkan oleh Kelurahan dan

Kecamatan.

(5) Penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil dan menengah dapat

dilakukan dalam bentuk :

a. Pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi kelembagaan dan usaha;

b. Fasilitasi perkuatan permodalan;

c. Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam uraian di atas

dilaksanakan untuk memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi UMKM di

daerah dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank,

memperbesar pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses

oleh koperasi dan UMKM di daerah, memberikan kemudahan dalam memperoleh

pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan,

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, membantu para pelaku usaha

94

Koperasi dan UMKM di Daerah untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk

keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan

bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

Khusus mengenai aspek pendanaan terhadap UMKM ini, Pemerintah Kota

Cimahi dapat menyediakan pembiayaan dari APBD Kota Cimahi.

Aspek sarana dan prasarana dilaksanakan untuk menyediakan

prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan

pertumbuhan UMKM dan memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi

koperasi dan UMKM.

Aspek informasi usaha dilaksanakan untuk membentuk dan

mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis koperasi dan

UMKM, yang terintegrasi dengan data dan jaringan bisnis tingkat nasional

maupun internasional, mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai

pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta

kualitas produk barang/jasa koperasi dan UMKM dan memberikan jaminan

transparansi dan akses yang sama bagi pelaku usaha koperasi dan UMKM.

Aspek Kemitraan dilaksanakan untuk mewujudkan kemitraan antar

koperasi dan UMKM, mewujudkan kemitraan antara koperasi dan UMKM

dengan Usaha Besar, mendorong terjadinya kemitraan usaha yang saling

menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar koperasi dan UMKM,

mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan

transaksi usaha antara Koperasi dan UMKM dengan Usaha Besar,

mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi dan

UMKM, mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin pertumbuhan

95

persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen dan mencegah terjadinya

penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok

tertentu yang merugikan koperasi dan UMKM.

Aspek perizinan usaha, dilaksanakan untuk menyederhanakan tatacara

dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu. Koperasi

atau UMKM dapat memperoleh izin jenis usaha sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Aspek kesempatan berusaha, dilaksanakan untuk menentukan perun-

tukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan,

lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang

kaki lima serta lokasi lainnya, menetapkan alokasi waktu berusaha untuk koperasi

dan UMKM pada sub sektor perdagangan retail, mencadangkan bidang dan jenis

kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta

mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun, menetapkan

bidang usaha yang dicanangkan untuk koperasi dan UMKM serta bidang usaha

yang terbuka untuk usaha besar, dengan syarat harus bekerjasama dengan

koperasi dan UMKM, melindungi usaha koperasi dan UMKM yang bersifat

strategis, mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh koperasi dan

UMKM melalui pengadaan secara langsung, memprioritaskan pelaku usaha

koperasi dan UMKM di daerah dalam pengadaan barang atau jasa dan

pemborongan kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan memberikan

bantuan konsultansi hukum dan pembelaan. Pengawasan dan pengendalian atas

pelaksanaan di atas dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

96

Aspek promosi dagang, dilaksanakan untuk meningkatkan promosi

produk koperasi dan UMKM, memperluas sumber pendanaan untuk promosi

produk koperasi dan UMKM, memberikan insentif untuk koperasi dan UMKM

yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi

produk koperasi dan UMKM dan memfasilitasi pemilikan Hak atas Kekayaan

Intelektual (HaKI) untuk peningkatan kualitas produk dan desain koperasi dan

UMKM dalam kegiatan usaha di dalam negeri dan ekspor.

Aspek dukungan kelembagaan dilaksanakan untuk mengembangkan dan

meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan

keuangan mitra bank, Lembaga Penjaminan Daerah, Lembaga Pembiayaan

Daerah, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung

pengembangan koperasi dan UMKM di daerah, sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Berdasarkan Program USDRP (Urban Sector Development Reform

Program), Bank Dunia mendukung implementasi agenda reformasi dan investasi

di kota dan kabupaten yang berpartisipasi dalam program USDRP. Khusus Kota

Cimahi USDRP mengidentifikasi dan mengembangkan klaster ekonomi yang

akan menjadi fokus dalam pengembangan ekonomi lokal, sehingga USDRP

memberikan berbagai dukungan yang salah satunya melalui pelaksanaan kajian

“Identifikasi dan Pengembangan Klaster Ekonomi untuk Pengembangan Ekonomi

Lokal di Kota Cimahi ”. 6

6 Dalam kajian USRDP Terkait tujuan dari fasilitasi mendorong Kota Cimahi untuk

mengidentifikasi dan mengembangkan klaster ekonomi yang akan menjadi fokus dalam

pengembangan ekonomi lokal, maka USDRP memberikan berbagai dukungan salah satunya

melalui pelaksanaan kajian “Identifikasi dan Pengembangan Klaster Ekonomi untuk

Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Cimahi ” tahun 2012. Bappeda Kota Cimahi.

97

Pada dasarnya terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dalam

pembentukan dan pengembangan klaster ekonomi di daerah. Pertama adalah

klaster harus mampu memberikan stimulus bagi pengembangan ekonomi lokal

dalam arti klaster mampu menyediakan lapangan pekerjaan khususnya bagi

masyarakat daerah. Dalam konteks ini, adanya klaster diharapkan mampu

menyerap atau melibatkan sebanyak-banyaknya tenaga kerja di daerah dalam

berbagai proses “kreatif” terkait pengembangan ekonomi lokal.

Kedua, klaster harus mempunyai kemampuan dalam melibatkan semua

potensi ekonomi di daerah. Dalam hal ini, klaster yang ideal adalah klaster yang

memiliki keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang sangat kuat. Untuk

menciptakan klaster yang demikian ini, maka spesialisasi diperlukan. Dengan

demikian, idealnya klaster memiliki sub klaster-sub klaster dengan spesialisasi

yang berbeda satu sama lain, tetapi bersifat saling mendukung, saling terkait dan

menopang satu sama lain, sehingga tidak semua sub-klaster harus menghasilkan

produk akhir yang sama.

Ketiga, sebisa mungkin lokasi klaster saling berdekatan. Hal ini untuk

memudahkan kontak atau hubungan misalnya dengan pemasok, pemodal (misal:

bank) serta pengembangan dan peningkatan kapasitas usaha dan klaster itu

sendiri. Seperti halnya kota-kota lain di Indonesia, karakteristik daerah perkotaan

juga melekat pada Kota Cimahi tercermin dari dominasi yang kuat pada sektor

industri dan jasa dibanding sektor lainnya. Perekonomian Kota Cimahi selama ini

ditopang oleh tiga sektor andalan utama yaitu sektor industri pengolahan,

perdagangan dan jasa (pemerintahan dan swasta).

98

Terkait dengan tiga sektor ini, setidaknya ada beberapa sub sektor yang

berkembang pesat dan memiliki potensi untuk menjadi klaster ekonomi lokal di

Kota Cimahi. Ketiga sub-sektor tersebut adalah makanan dan industri pengolahan

makanan yang terkait dengan wisata kuliner, komponen suku cadang (otomotif),

dan industri garmen/tekstil.

Berdasarkan lokasinya, produk (lokasi produksi dan pemasaran) makanan

relatif tersebar, sementara industri tekstil (khususnya pemasok limbah tekstil)

lebih dominan di wilayah Kecamatan Cimahi Selatan. Bagian berikut akan

menguraikan secara lebih mendetail tentang potensi-potensi klaster ekonomi yang

dapat dikembangkan di Kota Cimahi.

Pendekatan yang akan digunakan sebagai alat analisis adalah model porter.

Model porter, seperti sudah dijelaskan pada bab sebelumnya menekankan pada

beberapa hal diantaranya: faktor input, permintaan, industri pendukung, termasuk

dukungan insitusi seperti pemerintah daerah. Dari analisis makro dan analisis

deskriptif, dapat ditarik beberapa klaster ekonomi yang potensial di Kota Cimahi,

yaitu: a. Industri makanan dan minuman, b. Industri tekstil dan garmen,

c. Industri kerajinan atau handycraft dan d. Perdagangan

Pertama, Klaster Industri Makanan Olahan (Wisata Kuliner). Salah satu

produk andalan Kota Cimahi adalah produk makanan olahan kering. Berdasarkan

data Potensi 2012, di Kota Cimahi terdapat 415 industri makanan dan minuman

yang tersebar secara merata di tiga kecamatan, Cimahi Selatan, Tengah dan Utara.

Jumah industri tersebut belum termasuk industri rumah tangga yang merupakan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang jumlahnya ratusan.

99

Meskipun secara umum makanan olahan hampir diproduksi oleh

sebagain besar wilayah di Indonesia, dan beberapa daerah yang bersebelahan

dengan Kota Cimahi seperti Kota Bandung, Kota Cimahi memiliki beberapa

produk yang diklaim memiliki keunikan yaitu: Comring (oncom kering), Sumpia,

Kripik Setan, dan Dendeng Jantung Pisang. Comring atau kependekan dari

combro atau oncom kering merupakan jenis makanan yang dibuat dari bahan

utama singkong dan diolah/dicampur dengan cabe, bawang, gula, garam, dan

ketumbar. Sebagian besar produsen Comring merupakan UKM yang berbasis

industri rumah tangga. Meskipun produk ini sudah lama dihasilkan oleh industri

rumah tangga di Kota Cimahi, namun jenis makanan olahan ini masih kurang

populer dan belum dikenal oleh masyarakat luas, khusunya di luar Kota Cimahi.

Selain produk-produk di atas, beberapa produk sedang dicoba untuk

dikembangkan, antara lain produk olahan dari bahan baku singkong seperti

“Kripik Setan” dan produk makanan berbahan baku jantung pisang, yaitu

“Dendeng Jantung Pisang”. Dengan berbagai potensi produk makanan olahan

yang dihasilkan, makan klaster makanan olahan layak dikembangkan sebagai

klaster utama di Kota Cimahi.

Pertimbangan lainnya adalah bahwa industri makanan olahan merupakan

salah satu industri utama yang memiliki kandungan lokal besar, baik dari sisi

input bahan baku yang digunakan maupun dari kapasitas industri tersebut dalam

melibatkan banyak tenaga kerja lokal (oleh karena sifatnya sebagai industri

rumahan).

Di satu sisi, perekonomian di Kota Cimahi didominasi oleh sektor non-

pertanian seperti industri pengolahan, tekstil dan jasa-jasa. Di sisi lain, berbagai

100

produk khususnya makanan olahan menggunakan bahan baku yang berasal dari

sektor pertanian seperti singkong sebagai bahan baku Comring dan Kripik. Oleh

karena itu, faktor input atau bahan baku perlu mendapat perhatian bagi

pengembangan produk makanan olahan baik dari sisi kuantitas atau ketersediaan

maupun kualitas bahan baku. Sebagai contoh, bahan baku Combring saat ini

sebagian besar dipasok dari wilayah Cimahi, yaitu Cirendeu.

Pasokan Singkong Cirendeu sampai saat ini masih bisa memenuhi

permintaan industri makanan olahan berbahan baku singkong di Kota Cimahi.

Dengan demikian, pasokan dari luar Cimahi masih relatif terbatas. Namun

demikian, pada beberapa kasus Cirendeu belum bisa menghasilkan Singkong

dengan kualitas bagus yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas produk

akhir, Comring maupun Keripik. Oleh karena itu, riset guna mendukung

perbaikan kualitas Singkong Cirendeu harus terus dilakukan sehingga bisa

memenuhi kebutuhan di Kota Cimahi.

Pada kasus-kasus lain, misalnya produk “dendeng jantung pisang”,

ketersediaan bahan baku dari wilayah Cimahi sendiri masih terbatas. Hal ini

menyebabkan produk ini belum bisa dihasilkan secara masal. Bahkan, seringkali

ketika terjadi peningkatan permintaan industri-industri rumahan ini belum mampu

memenuhi kebutuhan pasar. Dengan melihat bahwa lahan pertanian di Kota

Cimahi relatif terbatas, maka untuk menjaga rantai pasokan bahan baku tersebut,

perlu dipikirkan terobosan-terobosan baru melalui riset untuk menuju intensifikasi

produksi bahan baku.

Sementara itu, dilihat dari input sumber daya manusia, keberadaan

industri rumah tangga (UMKM) penghasil produk makanan olahan menjadi

101

kelebihan tersendiri dan aset dari industri ini di Kota Cimahi. Dengan lokasi

industri rumah tangga yang tersebar di hampir semua lokasi, maka tantangan bagi

pengembangan klaster makanan di Kota Cimahi terkait dengan upaya

mengintegrasikan industri makanan olahan menjadi satu industri besar yang saling

terkait, baik dari sisi pemanfaatan input maupun pemasaran hasil produk.

Peranserta Pemerintah Kota Cimahi dalam pengembangan industri

makanan di Kota Cimahi adalah persoalan koordinasi antarpelaku kegiatan

ekonomi. Hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain membuat

sentra-sentra produksi dan pemasaran. Terkait dengan pengembangan KUMKM

di Kota Cimahi, saat ini Pemerintah Kota Cimahi sedang dalam proses

pembangunan infrastruktur untuk menunjang pemasaran produk KUMKM, yaitu

yang disebut Baros Information and Technology Cimahi (BITC). Di samping itu,

Pemerintah Kota Cimahi memberikan insentif kepada UMKM terkait kemudahan

akses untuk ijin usaha.

Kedua, Klaster Fashion dan Tekstil: Limbah industri tekstil dan batik

Cimahi. Di Kota Cimahi terdapat dua potensi klaster terkait industri fashion dan

tekstil, yaitu pengolahan limbah tekstil dan batik khas Cimahi. Kawasan Cimahi

selatan merupakan sentra industri tekstil.

Berdasarkan data dari dinas PU (tata ruang), bahwa sebagian besar alih

fungsi yang terjadi di Cimahi Selatan diperuntukkan untuk pengembangan

industri pengolahan limbah, bengkel bubut, pembuatan makloon, industri rumah

tangga (keset) dan komponen kendaraan (spare part, seperti pembuatan karet).

Potensi industri pengolahan limbah di daerah ini cukup besar. Pada dasarnya

industri ini mengolah ulang (recycle) limbah tekstil untuk ditingkatkan nilai

102

tambahnya kembali. Bentuk-bentuk limbah tersebut antara lain benang dan kapas.

Salah satu kawasan penghasil limbah tekstil terbesar adalah Kelurahan Utama.

Sebagian besar limbah kain yang diperoleh dari industri tekstil,

dikumpulkan oleh “pengumpul” dan diolah/dibersihkan secara sederhana yang

beberapa diantaranya adalah UMKM. Sementara itu, salah satu lapangan usaha

yang dapat dikembangkan dalam klaster fashion adalah batik Cimahi. Beberapa

motif batik Cimahi dinamakan berdasar daerah pembuatnya, misal Citeureup dan

Cierendeu.

Sayangnya, industri kerajinan batik belum menjadi produk masal.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan

Pertanian (Diskopindagtan) Kota Cimahi, saat ini hanya terdapat 2

pengusaha/perajin batik khas Cimahi yang secara konsisten memproduksi batik di

samping memiliki akses pemasaran yang cukup baik. Sementara beberapa

pengrajin batik merupakan industri rumah tangga yang berproduksi atas dasar

ada-tidaknya pesanan atau permintaan.

Permintaan dari produk limbah tekstil saat ini berasal dari daerah di luar

Kota Cimahi, khususnya Surabaya. Bahan limbah tekstil kemudian akan diolah

menjadi bahan alternatif pembuatan bahan kosmetik seperti kapas. Produk

akhirnya adalah kapas (kecantikan) yang banyak digunakan oleh kaum wanita. Di

samping itu, bahan limbah juga dapat diolah menjadi bahan-bahan keperluan

rumah tangga seperti keset dan handuk. Dari informasi yang diperoleh, limbah

yang dibeli dengan harga sekitar Rp200/kg, setelah diolah dijual kembali kepada

“pengumpul besar” atau perusahaan seharga kira-kira Rp18.000/kg. Hal ini

103

menunjukkan bahwa permintaan terhadap limbah cukup besar mengingat nilai jual

yang cukup mahal.

Sementara itu, permintaan akan produk batik Cimahi relatif kecil.

Penyebabnya adalah harga jual yang relatif mahal dibandingkan batik-batik

produksi daerah lain seperti Solo, Yogya, dan lainnya. Produksi yang belum

bersifat masal dan dihasilkan oleh industri rumah tangga kecil, di samping bahan-

bahan pembuat batik yang masih didatangkan dari luar wilayah Cimahi,

menyebabkan harga jual batik mahal khusunya bagi masyarakat Cimahi.

Demikian juga, pengembangan desain/motif belum begitu besar,

sehingga belum dapat menyediakan pilihan-pilihan yang beragam bagi

masyarakat pecinta batik. Industri Pendukung Terkait sebagai penghasil limbah

tekstil yang cukup besar, Kota Cimahi belum memiliki industri pengolahan

limbah sendiri. Kegiatan pengolahan yang selama ini dilakukan oleh usaha yang

dikembangkan masyarakat masih bersifat tradisional.

Demikian juga, industri pengolah limbah menjadi produk akhir bernilai

tambah tinggi (misal: kapas) juga belum tersedia sehingga sebagain besar produk

limbah harus dikirim ke luar daerah. Tantangan yang harus dijawab oleh pelaku

ekonomi (pemerintah daerah, pengusaha dan masyarakat) untuk menangkap

peluang ini adalah membangun atau menyediakan industri pengolahan limbah di

Kota Cimahi. Dengan juga, terkait industri kerajinan batik, keberadaan industri

desain grafis akan membantu pengembangan batik dan juga diversifikasi produk

batik.

Pengelolaan limbah saat ini masih bersifat sederhana, misalnya dengan

cara dibersihkan dengan menggunakan bahan kimia. Strategi pemasaran

104

perusahaan juga masih bertumpu pada “pengumpul” bagi perusahaan besar, yang

berlaku sebagai monopsony. Dengan demikian keberlangsungan usaha-usaha

pengolah limbah tersebut bergantung dari keberadaan para “pengumpul”. Selain

itu, metode pengolahan limbah tergolong sederhana (dan relatif berbahaya serta

tidak ramah lingkungan). Untuk itu, diperlukan teknologi pengolahan yang lebih

efisien beserta bahan-bahan yang tidak berbahaya bagi manusia dan lingkungan.

Untuk industri kerajinan batik, strategi produksi masih bertumpu pada

keberadaan permintaan. Artinya, produksi hanya dilakukan jika ada permintaan.

Belum terjadi adopsi teknologi untuk melakukan diversifikasi produk, misalnya

dengan memproduksi batik cetak, tapi dengan motif khas Cimahi. Demikian juga,

motif-motif yang dikembangkan selama ini kurang bervariasi. Persaingan di

industri kerjainan batik sendiri tergolong rendah, apalagi sebagian besar pengrajin

berproduksi hanya jika ada permintaan. Pengembangan motif dan desain yang

beragam serta pemanfaatan teknologi dalam produksi akan meningkatkan

kompetisi di level industri yang pada akhirnya akan menghasilkan diversifikasi

produk.

Pemerintah Kota Cimahi dapat mengambil peran sebagai fasilitasi antara

industri pengolah limbah di level rumah tangga dan industri hilirnya (yang

membutuhkan bahan-bahan olahan limbah tekstil). Perlu insentif bagi munculnya

usaha pengolahan limbah modern yang dapat mengkonversi limbah menjadi

produk bernilai tambah tinggi. Hal ini pada akhirnya akan mengalihkan pasar bagi

industri rumah tangga saat ini dan memberikan nilai tambah yang besar pada

perekonomian Kota Cimahi secara keseluruhan, khusunya dari sisi penyerapan

tenaga kerja lokal. Di samping itu, kerjasama pemerintah melalui RDKC dengan

105

dunia usaha, misalnya batik, dapat dilakukan dengan proses desain atau

pengembangan motif dari batik Cimahi.

Ketiga, Klaster Kerajinan (Handycraft). Salah satu yang menjadi

prioritas untuk dikembangkan menjadi klaster di Kota Cimahi adalah klaster

kerajinan (Handycraft). Jenis kerajinan yang dikembangkan di Kota Cimahi antara

lain, yaitu: Kerajinan Kayu: asbak, mainan anak, Kerajinan Kulit: sepatu,

dompet, Kerajinan Logam dan Kaca: hiasan, kaligrafi, gamelan, piala, kompor

biogas, oven LPG, peralatan Rumah Tangga, Anyaman: dari daun pandan, barang

bekas/daur ulang, dan Gerabah/Keramik: asbak, vas bunga

Pengembangan klaster kerajinan membutuhkan input sumber daya alam

sebagai bahan baku pembuatan kerajinan. Misalnya kerajinan yang berbasis pada

bahan baku alam, seperti anyaman pandan, vas bunga, dompet kulit. Kota Cimahi

merupakan sebuah kota yang mempunyai keterbatasan lahan dan sumber daya

alam. Dengan demikian bahan baku yang dibutuhkan untuk pengolahan atau

pembuatan kerajinan (handicraft) harus didatangkan dari daerah lainnya.

Nilai ekspor kerajinan tangan atau handicraft pada tahun 2011

diperkirakan bakal mencapai USS 660-720 juta. Angka tersebut menunjukkan

adanya pertumbuhan volume ekspor sekitar 10-20 persen. Pada tahun 2010 nilai

ekspor handicraft hanya sebanyak USS 600 juta. Negara tujuan ekspor terbesar

kerajinan tangan Indonesia adalah Amerika Serikat. Sementara untuk negara-

negara di Asia, diantaranya Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei.

Industri pendukung maupun industri terkait di Kota Cimahi dapat

dikatakan sangat mendukung. Hal ini terdapat banyak perusahaan-perusahaan

(industri) besar dan sedang di sektor pengolahan. Selain itu, lembaga keuangan

106

cukup membantu dalam hal menyuplay modal untuk menjalankan usaha

kerajinan. Jumlah bank yang terdapat di Kota Cimahi dari tahun 2009 sampai

2009 mengalami perkembangan kenaikan yang cukup nyata. Pada Tahun 2013

jumlah bank umum sebanyak 25 unit, BPR 11 unit dan lembaga keuangan lainnya

sebanyak 84 unit.

Strategi pesaing, seperti yang dilakukan di Kota Bandung adalah

menyediakan tempat khusus untuk pelancong yang menginginkan cidera mata dari

seluruh hasil kerajinan penduduk Jawa Barat. Di Kota Bandung terdapat gedung

Jabar Craft Center yang menyediakan produk-produk kerajinan. Terdapat lebih

dari 150 jenis barang kerajinan dari seluruh Jawa Barat. Produk yang dipajang

seperti wayang, angklung, patung bebek, asbak dari batu alam, bola, jaket,

boneka, border, batik tulis, anyaman mendong, kerajinan tempurung kelapa serta

tanduk, golok hias, tas, gerabah atau keramik, vas, topeng, kaligrafi, lukisan kaca,

mainan edukatif, jam dinding, dan lampu gentur.

Selain itu, terdapat pula miniatur pesawat terbang, perahu, dan alat

musik. Pengrajin yang bisa menitipkan produk-produk kerajinan untuk

dipamerkan dan tidak dipungut biaya. Lokasi bangunan pun strategis, karena

berada di jalan utama Kota Bandung. Gedung yang dibuka empat tahun lalu itu

terdiri dari tiga lantai. Dua lantai diantaranya untuk memajang produk.

Selain Bandung, pusat kerajinan seperti anyaman pandan terdapat di

Tasikmalaya. Tasikmalaya mempunyai strategi fokus dalam menjalankan strategi

pengembangan kerajinan anyaman pandan (kerajinan rajapolah). Berbagai jenis

produk kerajinan rajapolah diproduksi di Tasikmalaya, seperti tas, topi, sandal,

dan kerajinan rajapola lainnya.

107

Pemerintah Kota Cimahi dapat mengambil peran sebagai fasilitasi antara

industri kerajinan di level rumah tangga. Hal ini pada akhirnya akan mengalihkan

pasar bagi industri rumah tangga saat ini dan memberikan nilai tambah yang besar

pada perekonomian Kota Cimahi secara keseluruhan, khususnya dari sisi

penyerapan tenaga kerja lokal. Di samping itu, kerjasama pemerintah melalui

RDKC dengan pengrajin handicraft dapat dilakukan dengan proses desain atau

pengembangan handicraft.

Keempat, Klaster Baru: Industri Telematika. Klaster ini turut diangkat

sebagai alternatif pilihan kluster dengan pertimbangan bahwa saat ini Kota

Cimahi tengah mendukung dikembangkannya industri telematika dalam bentuk

klaster sebagai bentuk pengembangan ekonomi lokal Kota Cimahi. Beberapa jenis

industri telematika yang bisa dikembangkan antara lain, yaitu: Konten: Film dan

Animasi, Layanan Aplikasi Telematika: e-government, e-learning (e-

development), Layanan Akses: Internet Data Center (IDC), Sistem Integrasi,

Instalasi dan Pemeliharaan Perangkat Telematika, Manufaktur Perangkat

Telematika: Pabrik HP, Komponen Perangkat Telematika: Pabrik Pencetak

Cassing dan Material Komponen Perangkat Telematika

Pengembangan klaster telematika sangat membutuhkan dukungan

sumber daya manusia yang memadahi. Dukungan kesiapan akan sumber daya

manusia paling tidak dapat dilihat dari profil pembangunan sumber daya manusia

di bidang pendidikan. Angka melek huruf (AMH) Kota Cimahi mencapai 99,64.

Rata-rata lama sekolah (RLS) mencapai 10,42 tahun, artinya penduduk rata-rata

sudah memasuki pendidikan SLTA/SMK.

108

Selain itu, kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat

ditunjukkan dengan melihat perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM)

yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan

ekonomi. Nilai IPM kota Cimahi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013

menunjukan adanya peningkatan sebesar 0,75 point dari 74,42 menjadi 75,17.

Reduksi shortfall 2010-2012 sebesar 1,50. Angka ini relatif kurang jika

dibandingkan dengan reduksi shortfall IPM tahun 2010 tehadap IPM 2009 yang

mencapai 4,02, dimana upaya akselerasi IPM tahun tersebut cukup besar.

Permintaan akan produk-produk telekomunikasi terus meningkat dari

tahun ke tahun. Informasi saat ini sudah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi.

Hal ini bisa ditunjukkan dengan permintaan konsumen menjadi pelanggan telepon

di Indonesia. Selama tahun 1908-2013 perkembangan pelanggan telepon terus

meningkat. Rata-rata pertumbuhan sebesar 13,31 persen per tahun.

Industri Pendukung Terkait di Kota Cimahi dapat dikatakan sangat

mendukung. Hal ini terdapat banyak perusahaan-perusahaan (industri) besar dan

sedang di sektor pengolahan. Selain itu, lembaga keuangan cukup membantu

dalam hal menyuplay modal untuk menjalankan usaha. Jumlah bank yang terdapat

di Kota Cimahi dari tahun 2010 sampai 2013 mengalami perkembangan kenaikan

yang cukup nyata.

Strategi Perusahaan dan Persaingan pada industri telekomunikasi

bersaing secara ketat dan dinamis. Industri konten dan aplikasi multimedia

interaktif, misalnya, dipandang sebagai industri masa depan yang diharapkan

memanfaatkan infrastruktur akses multimedia yang telah tergelar skalanya belum

signifikan dan masih pada tahap awal dari perkembangannya.

109

Meski begitu, ada hal yang menarik dari industri infokom, yaitu bahwa

nilai dari industri ini bergeser dari nilai komunikasi menuju ke nilai informasi.

Nilai komunikasi akan terus turun dan segera menjadi komoditi, sementara nilai

informasi terus meningkat sejalan dengan munculnya berbagai manfaat aplikasi

nyata yang mendukung aktivitas di berbagai sektor. Aplikasi infokom akan terus

bergerak kepada jenis inovasi yang mengaitkan sistem dengan jaringan (network

centric application).

Pemerintah Kota Cimahi dapat mengambil peran sebagai fasilitasi dalam

bermitra dengan perusahaan-perusahaan telematika. Hal ini pada akhirnya akan

mengalihkan pasar bagi industri rumah tangga saat ini dan memberikan nilai

tambah yang besar pada perekonomian Kota Cimahi secara keseluruhan,

khusunya dari sisi penyerapan tenaga kerja lokal dan alih teknologi.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12

Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi, Usaha

Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Cimahi, Pemerintah Kota Cimahi

melaksanakan fasilitasi pengembangan UMKM yang meliputi : fasilitasi

produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia dan desain dan

teknologi. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut :

Pertama, produksi dan pengolahan. Pengembangan dalam bidang

produksi dan pengolahan dilakukan dengan cara meningkatkan teknik produksi

dan pengolahan serta kemampuan manajemen UMKM, memberikan kemudahan

dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku,

bahan penolong, dan kemasan bagi produk UMKM, mendorong penerapan

110

standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan dan meningkatkan

kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Menengah.

Kedua, pemasaran. Pengembangan koperasi dan UMKM dalam bidang

pemasaran dilakukan dengan cara melakukan penelitian dan pengkajian

pemasaran, menyebarluaskan informasi pasar, melakukan kemampuan

manajemen dan teknik pemasaran, menyediakan sarana pemasaran yang meliputi

penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang

dan promosi UMKM, memberikan dukungan promosi produk, jaringan

pemasaran, dan distribusi dan menyediakan tenaga konsultan profesional dalam

bidang pemasaran.

Ketiga, sumberdaya manusia. Pengembangan sumberdaya manusia

sebagai pengelola UMKM dilakukan dengan cara memasyarakatkan dan

membudidayakan kewirausahaan, meningkatkan keterampilan teknis dan

manajerial dan membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan

pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, serta penciptaan wirausaha

baru.

Keempat, desain dan teknologi. Pengembangan desain dan teknologi

UMKM, dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan di bidang desain dan

teknologi serta pengendalian mutu, meningkatkan kerjasama dan alih teknologi,

meningkatkan kemampuan UMKM di bidang penelitian untuk mengembangkan

desain dan teknologi baru, memberikan insentif kepada UMKM yang

mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup dan mendorong

UMKM untuk memperoleh sertifikat Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

111

Selanjutnya dalam hal perlindungan usaha, Pemerintah Kota Cimahi

dan dunia usaha memberikan perlindungan usaha dalam rangka pemberdayaan

dan pengembangan UMKM. Perlindungan usaha yang dimaksud dilakukan

dengan mengikutsertakan elemen masyarakat dan memperhatikan unsur

persaingan usaha yang sehat melalui instrumen kebijakan yang diatur oleh

Walikota. Sementara itu, jaringan usaha dan kemitraan UMKM dapat

membentuk jaringan usaha baik secara vertikal maupun horizontal, meliputi

bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan

ketentuan peraturan perundangan-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan

serta dapat dilakukan dalam bentuk perluasan usaha mandiri atau kemitraan.

UMKM yang telah mendapat fasilitas permodalan dan sarana dari

Pemerintah Kota Cimahi untuk perluasan jaringan dalam bentuk usaha mandiri,

dapat melakukan pengalihan jaringan usaha kepada pihak lain dengan berdasarkan

persetujuan Walikota Cimahi. Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha oleh

UMKM, dilaksanakan melalui pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha

yang dimitrakan, dengan berpedoman pada peraturan yang dilaksanakan dengan

pola inti plasma, subkontrak, perdagangan umum, waralaba, distribusi dan

keagenan dan bentuk kemitraan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, strategi pemberdayaan UMKM yang

mengacu kepada peraturan tersebut, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh

Pemerintah Kota Cimahi. Hal ini berdasarkan informasi dari seluruh pemangku

kepentingan yang terkait dengan UMKM. Secara rasional, jangka waktu yang

diperlukan dalam pelaksanaan peraturan yang menjadi dasar pengambilan

kebijakan Pemerintah Kota Cimahi dalam memberdayakan UMKM belum cukup

112

memberikan ruang pelaksanaannya, karena belum satu tahun anggaran sejak

penetapan kebijakan. Namun berdasarkan hasil penelitian, yang sudah dilakukan

oleh Pemerintah Kota Cimahi adalah pendataan UMKM, pelatihan-pelatihan dan

identifikasi kebutuhan UMKM yang sampai saat ini masih terus berjalan.

Percepatan pembangunan yang diarahkan dalam rangka pemberdayaan

UMKM di Kota Cimahi oleh Pemerintah Kota Cimahi, dapat disimpulkan oleh

peneliti masih lambat, namun beberapa hal yang pasti sudah menjadi bukti

keseriusan dari Pemerintah Kota Cimahi untuk mengembangkan dan

mengedepankan UMKM sebagai roda penggerak ekonomi Kota Cimahi.

Keterlibatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

dalam memberikan bantuan dan pengembangan UMKM di Kota Cimahi masih

diperlukan, karena keterbatasan anggaran dan keterbatasan personil yang mampu

membina UMKM. Namun, terobosan dan pendekatan yang dilakukan oleh

Pemerintah Kota Cimahi dalam menjalin kerjasama dengan Pemerintah vertikal

tersebut sudah dapat dikatakan berjalan, hanya saja monitoring dan evaluasi dari

hasil kerjasama tersebut belum tesosialisasi kepada masyarakat.

113

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang

dilaksanakan Pemerintah Kota Cimahi masih memerlukan dukungan

penyediaan anggaran APBD untuk workshop pengelolaan website

pemasaran, pemberian sertifikasi halal , proses pengemasan produk dan

pendampingan Rumah Desain dan Kemasan Cimahi (RDKC). Namun,

semua pelaku UMKM yang berada di masyarakat belum mampu didata

secara optimal oleh Pemerintah Kota Cimahi.

5.1.2. Faktor-faktor yang menghambat program pemberdayaan usaha mikro

kecil dan menengah (UMKM) di Kota Cimahi yaitu : faktor internal dan

faktor eksternal. Faktor internal ini terkait dengan kurangnya permodalan

dan terbatasnya akses pembiayaan, kondisi sumber daya manusia (SDM),

lemahnya jaringan usaha dan penetrasi pasar, mentalitas pengusahanya dan

kurangnya transparansi. Faktor eksternal terkait dengan iklim usaha yang

kurang kondusif, terbatasnya sarana dan prasarana usaha, pungutan liar,

implikasi kondisi sumber daya manusia (SDM), lemahnya jaringan usaha

dan penetrasi pasar, mentalitas pengusahanya dan kurangnya transparansi.

5.1.3. Strategi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di

Kota Cimahi baru dalam tahap identifikasi potensi, analisis kebutuhan,

dan rencana kerja bersama. Dalam pelaksanaannya masih memerlukan

proses sosialisasi yang komprehensif serta monitoring dan evaluasi. Selain

114

itu, UMKM Kota Cimahi yang telah mendapat fasilitas permodalan dan

sarana dari Pemerintah Kota Cimahi masih memerlukan perluasan jaringan

dalam bentuk usaha mandiri dalam mengembangkan klaster ekonomi yang

difokuskan dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL).

5.2. Saran

5.2.1. Pemerintah Kota Cimahi seyogyana meningkatkan penyediaan anggaran

untuk program pemberdayaan UMKM dan menambah personil pendataan

agar mampu mengidentifikasi data semua pelaku UMKM yang berada di

masyarakat.

5.2.2. Untuk mengatasi hambatan program pemberdayaan usaha mikro kecil

dan menengah (UMKM) di Kota Cimahi adalah meningkatkan

permodalan dan aksesnya terhadap perbankan yang difasilitasi Pemerintah

Kota Cimahi, peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan usaha

mandiri, memperkuat jaringan usaha dan memperkuat mentalitas

pengusahanya serta memperbaiki sarana dan prasarana usaha maupun

perijinan.

5.2.3. Sosialisasi PEL yang komprehensif dan pelaksanaan monitoring dan

evaluasi lebih difokuskan dalam pengembangan UMKM yang mengarah

kepada perluasan jaringan usaha mandiri.

115

DAFTAR PUSTAKA

Alwasilah, Chaedar. 2000. Pokoknya Kualitatif, Dasar-Dasar Merancang dan

Melakukan Penelitian Kualitatif. Jakarta : Pustaka Jaya

B.Miles, Mathew dan A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif.

Terjemahan Tjejep Rohendi Rohidi. Jakarta : Universitas Indonesia.

Caroline, Bryan and White, Louise G. 1996. Manajemen Pembangunan untuk

negara berkembang. Terjemahan Rusyianto.L.Simatupang. Jakarta

:LP3ES

Korten, David.C. 1984. Strategic Organization for People Centered Development.

Publik Administration Review.

-------------------, dan Rudi Klauss.1994. People Centered Development :

Contribution Toward Theory and Planning Framwork. West Hartford :

Kumarian press

Kristiadi. 1997. Dimensi Praktis Manajemen Pembangunan di Indonesia .

Jakarta : STIA-LAN Press.

Mclean, Bywatter. 2001. Development Transformation Method. Terjemahan

Mulyanto. Jakarta :Atantya.

Moleong, Lexy.J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Rosdakarya.

Ndraha, Talidzuhu. 1990. Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat

Tinggal Landas. Jakarta : Rineka Cipta.

Osborne, David and Ted Gaebler. 1993. Reinventing Government: How the

entrepreneurial Spirit is Transforming the public sector. New York :

Plume.

Prijono dan A.M.W. Pranarka. 1996. Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan

Implementasinya. Jakarta : CSIS

Sedarmayanti.2000. Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi. Bandung :

Mandar Maju.

-----------------. 2003. Good Governance, Upaya Membangun Organisasi Efektif

dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan. Bandung :

Mandar Maju.

116

Supriatna ,Tjahya. 1997. Birokrasi, Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan.

Bandung : Humaniora Utama Press.

Suradinata, Ermaya. 1998. Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Bandung: Ramadhan.

Nasution, S. 1996. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung : Tarsito.

Ndraha, Talidzuhu. 1990. Pembangunan Masyarakat. Mempersiapkan

Masyarakat Tinggal Landas Jakarta : Rineka Cipta.

Tjokroamidjojo,Bintoro.1995. Pengantar Adnistrasi Pembangunan. Jakarta

:LP3ES

Warren, Bennis, and Michel Mische. 1995. Organisasi Abad 21, Reinventing

Government melalui Reingenering. Jakarta : LPPM

Dokumen :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan

Menengah.

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan

Dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di

Kota Cimahi Profil Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2009, BPS Kota Cimahi

Kajian :

Integrasi Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Strategi

Perencanaan Ekonomi Nasional. Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia.

Kajian Identifikasi dan Pengembangan Klaster Ekonomi untuk Pengembangan

Ekonomi Lokal di Kota Cimahi ” Tahun 2012. USDRP.