-
PERAN DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UMKM DALAM
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
DI KOTA JAMBI
SKRIPSI
RANI YANTI
EES 160551
PEMBIMBING
H. SISSAH, S.AG., M. HI
MELLYA EMBUN BAINING, SE., M.EI
PROGRAM EKONOMI SYARI’AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
2020
-
ii
-
iii
Pembimbing I : H. Sissah, S.Ag., M.HI
Pembimbing II : Mellya Embun Baining, SE, M.EI
Alamat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi
Jl. Arif Rahman No.1 Telanaipura Kota Jambi 36122
Telp./Fax (0741) 583183-584118
Jambi, Oktober 2020
Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di
Jambi
NOTA DINAS
Assalamu‟alaikum Wr.Wb
Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka
skripsi Saudari
RANI YANTI NIM EES 160551 berjudul “PERAN PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI DINAS TENAGA
KERJA, KOPERASI DAN UMKM KOTA JAMBI” telah disetujui dan
dapat
diajukan untuk di munaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat
memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ekonomi Syariah pada
Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saiifuddin Jambi.
Demikianlah. kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat
bagi
kepentingan agama, nusa dan bangsa.
Wassalamu‟alaikum Wr.Wb
Pembimbing I Pembimbing II
H. Sissah, S.Ag., M.HI Mellya Embun Baining, SE, M.EI
NIP.196502151999031001 NIP. 198405172011012012
-
iv
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Arif Rahman Hakim No. 1 Telanaipura Jambi 36122 Telp./fax:
(0741) 65600 website:febi-iainjambi.ac.id
-
v
MOTTO
ِد ۔ يْ ِ ب عَ لْ ّ ٍم لِ َّلا َُّك بِظَ ب ا َر َه َو ا ۗ َه يْ
َ ل عَ ءَ فَ ۤا َسَ ْي ا َه َو ٖه ۙ ِس فْ ٌَ لِ ا فَ ًح الِ َل َص
ِو ْي عَ َهArtinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh
maka (pahalanya)
untuk dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan perbuatan
jahat,
maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah
Rabb-
mu menganiaya hamba-hamba-Nya.”1
1 Al-Qur‟an dan Terjemahan Kementrian Agama RI. Al-Qur’an Surah
Fussilat (41)
Ayat 46, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009, hal
481.
-
vi
PERSEMBAHAN
Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil‟ alamin. . .
Ya Allah rasa syukur ini kupanjatkan kepada Mu tanpa henti, atas
nikmat yang tak
bertepi yang telah engkau limpahkan kepadaku, sehingga saya
dapat
menyelesaikan skripsi ini. Rasa syukur yang tak bias di bayar
dengan apa-apa ini
telah menjadikan ku manusia yang senantiasa bersabar, berilmu
dan beriman
dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi
satu langkah
awal untuk maju dan menjadikan cita-cita yang harus tercapai.
Kupersembahkan
skripsi ini kepada orang-orang tercinta :
Teruntuk Ayahanda Lasono dan Ibunda Tutik, terima kasih telah
memberi
amanah kepada kedua orang tua ku yang sangat aku cintai dan aku
sayangi yang
memberikan kepercayaan, mendidik, menasehati dan menjagaku
dengan tulus,
sehingga kupergunakan untuk mencari ridho Allah SWT. Dan terima
kasih kepada
kedua kakek dan nenek yang selalu memberikan semangat, nasehat
serta
dukungan kepadaku. Ku ucapkan terima kasih yang tak terhingga
kepada mereka.
Ya Allah berikanlah surga firdaus dan haramkanlah untuk kedua
orang tuaku dan
kedua kakek dan nenek kuu dari siksaan pedihnya api neraka.
Nauzubillah.
Buat adik-adik ku tersayang terus semangat dan giat dalam
belajar agar dapat
membanggakan kedua orang tua kita, dan untuk sahabatku Alma
Pradina Roga,
Nurul Wahyuni Fitri, Resi Putri Anggraini, Siti Maryam, Rif‟ah,
Ratna Safitri,
Olfa Yolanda, Rani Widya Sari dan teman-teman seperjuangan
semangat untuk
kalian dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah
memberikan bantuan,
dukungan dan motivasi, berbagi keceriaan dan melewati setiap
suka dan duka
selama kuliah.
Dengan hati yang tulus dan ikhlas sembari menadahkan kedua
telapak tangan
berdoa kepada Allah SWT semoga Allah melindungi kalian dan
membalas semua
kebaikan kalian dunia maupun akhirat .
Aamin Yaa Rabbal‟alamiin
-
vii
ABSTRAK
Rani Yanti; EES160551; Peran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi
Dalam
Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota
Jambi.
Sebagaimana Pasal 19 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM,
pengembangan
dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam
pasal 16 ayat
(1) huruf c dilakukan dengan cara: (a) memasyarakatkan dan
memberdayakan
keswirausahaan, (b) meningkatkan keterampilan teknis dan
manajerial, (c)
membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan
untuk
melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi, dan
kreatifitas bisnis,
dan penciptaan wirausaha baru. Oleh sebab itu, tujuan penelitian
ini adalah untuk
mengetahui peran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM di Kota
Jambi
dalam pengembangan UMKM, serta kendala yang dihadapi dan solusi
yang
dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi
dalam
pengembangan UMKM. Metode penelitian ini adalah penelitian
deskriftif
kualitatif, melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.
Hasil analisis
penelitian ini dapat diketahui bahwa peran Dinas Tenaga Kerja,
Koperasi dan
UMKM kota jambi yaitu melakukan kegiatan pelatihan usaha,
pameran UMKM,
bertanggung jawab dalam hal fasilitasi, pembinaan, monitoring,
evaluasi dan
pendampingan usaha. Kendalanya adalah minim pemahaman dari
masyarakat,
terbatasnya jumlah pegawai penyuluh, dan peraturan pemerintah
pusat. Serta
solusinya yaitu peran asosiasi dari kerjasama antar lembaga,
rekruitmen pegawai
penyuluh, dan penyusunan kebijakan tentang UMKM. Rekomendasi
yang
diajukan penulis untuk Diskopusmik adalah selalu berupaya
meningkatkan
informasi yang jelas guna meningkatkan mutu pelayanan
pembinaan.
Kata kunci : Peran Pengembangan, UMKM
-
viii
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillahi robbil alamin, segala puji dan syukur penulis
panjatkan
kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan
inayah-Nya, sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat
beriring salam tak
lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Besar
Rasulullah
Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat dan umatnya.
Aamiin ya
rabbal „ alamin.
Skripsi yang berjudul “Peran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan
UMKM
Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di
Kota
Jambi” ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk
memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu (S1) dalam Jurusan Ekonomi Islam Fakultas
Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya
bahwa skripsi
ini selesai berkat bantuan, petunjuk, dan motivasi dari berbagai
pihak. Untuk itu
pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima
kasih sedalam-
dalamnya terutama kepada yang terhormat :
1. Bapak Prof. Dr. H. Suaidi Asy‟ari, MA,. Ph.D selaku Rektor
UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. A.A. Miftah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis
Islam UIN STS ulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Ibu Dr. Rafidah, SE.,M.EI, Bapak Novi Mubyarto, SE.,ME, dan
Bapak
Dr. Sucipto, S.Ag.,M.Ag, Selaku Wakil Dekan I,II,III di
Lingkungan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi.
4. Bapak Ambok Pangiuk, S.Ag., M.S dan Bapak M. Yunus, M.Si,
selaku Ketua
dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam
UIN STS Jambi.
-
ix
5. H. Sissah, S.Ag., M.HI dan Mellya Embun Baining, SE, M.EI
selaku dosen
Pembimbing I dan dosen Pembimbing II penulis skripsi ini.
Terimakasih atas
bimbingan, motivasi, arahannya. Semoga selalu diberi kemudahan
dalam
urusan dunia dan akhiratnya oleh Allah SWT.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS
Jambi
yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama
masa
perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Karyawan/karyawati di Lingkungan Fakultas
Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN STS Jambi yang telah membantu dan mendukung
penulis
dalam proses adminstrasi akademik peneliti.
8. Bapak dan Ibu Karyawan/karyawati di Dinas Tenaga Kerja,
Koperasi dan
UMKM Kota Jambi yang telah mengizinkan penulis untuk
melakukan
penelitian serta membantu dalam pengumpulan data dalam
penyelesaian
skripsi ini.
9. Keluarga besar Lokal H dan teman angkatan 2016.
10. Sahabat dan teman-teman KKN 27, SWAGE, GIRLS 4R 1M.
11. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik
langsung
maupun tidak langsung.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata
sempurna oleh
karena itu diharapkan kepada semua pihak untuk untuk dapat
memberikan
kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Semoga Allah
SWT memberi
balasan yang setimpal dengan amal kebaikan yang telah diberikan.
Semoga skripsi
ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.
Jambi, Oktober 2020
Penulis,
Rani Yanti
EES.160551
-
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
........................................................................................................
i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI
................................................................
ii
NOTA DINAS
.................................................................................................................
iii
PENGESAHAN
..............................................................................................................
iv
MOTTO
...........................................................................................................................
v
PERSEMBAHAN
...........................................................................................................
vi
ABSTRAK
.....................................................................................................................
vii
KATA PENGANTAR
..................................................................................................
viii
DAFTAR ISI
....................................................................................................................
x
DAFTAR TABEL
.........................................................................................................
xii
DAFTAR GAMBAR
....................................................................................................
xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang
.......................................................................................................
1
B. Rumusan
masalah................................................................................................
11
C. Batasan
Masalah..................................................................................................
11
D. Tujuan Penelitian
................................................................................................
12
E. Manfaat Penelitian
..............................................................................................
12
F. Kerangka
Teori....................................................................................................
13
G. Tinjauan Pustaka
................................................................................................
38
H. Kerangka Pemikiran
............................................................................................
40
BAB II METODE PENELITIAN
A. Tempat Dan Waktu Penelitian
............................................................................
42
B. Jenis Penelitian
....................................................................................................
42
C. Subjek dan Objek Penelitian
...............................................................................
43
D. Jenis dan Sumber Data
........................................................................................
44
-
xi
E. Metode Pengumpulan Data
.................................................................................
44
F. Teknik Analisis Data
...........................................................................................
45
G. Sistematika Penulisan
.........................................................................................
48
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
A. Sejarah Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan UMKM Kota Jambi
....................... 50
B. Latar Belakang Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan UMKM Kota
Jambi .......... 50
C. Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan UMKM Dalam
Pengembangan
UMKM di Kota Jambi
.........................................................................................
51
D. Perkembangan UMKM di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi
......................... 52
E. Visi, Misi
.............................................................................................................
59
F. Tugas Pokok
........................................................................................................
63
G. Fungsi
..................................................................................................................
63
H. Struktur Organisasi
..............................................................................................
65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil (Temuan
peneliti).......................................................................................
66
1. Peran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan UMKM Kota Jambi
Dalam
Pengembangan UMKM
................................................................................
66
2. Kendala Yang Dihadapai Dan Solusi Yang Dilakukan Oleh
Dinas
Tenaga Kerja, Koperasi UMKM Kota Jambi Dalam Pengembangan
UMKM
..........................................................................................................
72
B. Pembahasan
.........................................................................................................
75
1. Peran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan UMKM Kota Jambi
Dalam
Pengembangan UMKM
................................................................................
75
2. Kendala Yang Dihadapai Dan Solusi Yang Dilakukan Oleh
Dinas
Tenaga Kerja, Koperasi UMKM Kota Jambi Dalam Pengembangan
UMKM
..........................................................................................................
80
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
.........................................................................................................
83
B. Saran
....................................................................................................................
84
C. Penutup
................................................................................................................
85
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE
-
xii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 : Jumlah UMKM Tiap Kecamatan Tahun 2018
................................... 3
Tabel 1.2 : Data Usaha Mikro, Kecil Per Kecamatan Yang Memiliki
Izin Usaha
Mikro, Kecil Tahun 2019
...................................................................
5
Tabel 1.3 : Peran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan UMKM Kota
Jambi Dalam
Melakukan Upaya Dan Langkah-Langkah Serta Mensikapi Respon
Dan Harapan Masyarakat
...................................................................
6
Tabel 3.1 : Kegiatan Pelatihan Dan Ppendidikan Yang Di Adakan
Dinas Tenaga
Kerja Koperasi Dan UMKM Kota Jambi Tahun 2019
.................... 51
Tabel 3.2 : Data Sampel Jumlah Pemilik Usaha Olahan Makanan Di
Kecamatan
Telanaipura
.......................................................................................
52
-
xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 : Kerangka Berpikir
..........................................................................
40
Gambar 3.1 : Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi
dan UMKM
Kota Jambi
.....................................................................................
65
-
1
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sektor ekonomi
nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang
banyak sehingga
menjadi tulang punggung prekonomian nasional. UMKM juga
merupakan
kelompok prekonomian terbesar dalam perekonomian di Indonesia
dan telah
terbukti menjadi kunci pengaman perekonomian Nasional dalam masa
krisis
ekonomi serta menjadi desiminator pertumbuhan ekonomi pasca
krisis.2 Kegiatan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu
bidang usaha
yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional.
UMKM
menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang
produktif.
UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak
membutuhkan
persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian
(keterampilan) pekerja,
dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang
digunakan
cenderung sederhana. Hal tersebut diperlukan karena dunia
semakin kompetitif
dan hanya negara yang memiliki masyarakat yang mempunyai
jiwa
kewirausahaan yang mampu menunjukkan keadidayaan di masa
globalisasi ini.
Jiwa kewirausahaan sangat diperlukan dari sikap-sikap seperti :
ulet, tangguh
2 Medriyansah, Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam
Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat Menurut Prespektif Ekonomi Islam,
Jurnal Ekonomi, 2017, Hlm 3
-
2
kreatif, inovatif, dinamis, beretos kerja tinggi, efisien,
disiplin, visioner,
antisipatif, mampu menciptakan peluang baru, berani mengambil
keputusan yang
tepat sehingga memperkecil risiko.3
Peran koperasi tetap bertahan sebagai salah satu pilihan sadar
untuk
dijadikan bagian dari kebijakan pembangunan guna pengentasan
kemiskinan dan
pembangunan ekonomi. Terbukti koprasi hingga saat ini tetap
masuk dalam
bagian program pembangunan yang dijalankan pemerintah sekarang
termasuk
dalam pengembangan dan pelatihan UKM di Kabupaten atau Kota
Daerah
Indonesia.4
Keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan
dari
masyarakat bangsa saat ini. Karena keberadaannya sangat
bermanfaat dalam hal
pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu
menciptakan
kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan
dan
mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat
setempat.
Sebagaimana Pasal 19 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM,
pengembangan
dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat
(1) huruf c dilakukan dengan cara: (a) memasyarakatkan dan
memberdayakan
kewirausahaan, (b) meningkatkan keterampilan teknis dan
manajerial, (c)
membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan
untuk
melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan
kreativitas bisnis,
dan penciptaan wirausaha baru.
3 Edy Dwi Kurniati, Kewirausahaan Industri, (Yogyakarta:
Depublish, 2015) hlm. 124
4 Harsoyo.dkk., Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan,
(Tangerang, Agromedia Pustaka,
2006)Hlm.158
-
3
Dari ketiga aspek tersebut berarti sumber daya manusia merupakan
subyek yang
terpenting dalam pengembangaqwn Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
agar
dapat menciptakan wirausaha yang mandiri dari masyarakat. Oleh
karena itu
masyarakat perlu diberdayakan untuk meningkatkan kualitas SDM
sehingga
dapat mempengaruhi kualitas produksi yang dihasilkan dalam
rangka
meningkatkan perekonomian masyarakat untuk kesejahteraan
masyarakat.5
Dari hasil pendataan sampai dengan tahun 2018 diperoleh jumlah
usaha
mikro kecil di wilayah kota jambi sebanyak 10.763 UMKM, yang
tersebar di 11
(sebelas) kecamatan dengan berbagai jenis usaha. Dalam
melaksanakan
pembinaan, pelaku ini di kelompokan dalam 2 katagori, yaitu
usaha mikro dan
usaha kecil binaan berdasarkan wilayah kecamatan dalam tahun
2018, dapat
dilihat dari tabel berikut:6
Tabel 1.1
Jumlah UMKM tiap Kecamatan Tahun 2018
NO
KECAMATAN
USAHA
JUMLAH KET
MIKRO KECIL
1 TELANAIPURA
834 361 1.195
2 JAMBI SELATAN
562 469 1.031
3 JAMBI TIMUR
740 683 1.423
4 PASAR JAMBI
508 421 929
5 PELAYANGAN
326 289 615
6 DANAU TELUK
561 95 656
5 Feni Dwi Anggraeni, “Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan
Menengah (UMKM) Melalui
Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal (Studi Kasus
Pada Kelompok Usaha" Emping Jagung"
Di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang),”
Jurnal Administrasi Publik 1, no. 6
(2013): 1286–1295. 6 Data Dukumentasi dari RENSTRA DTKK-UKM
2018-2023 (Hal 1-100)
-
4
7 KOTABARU
505 231 736
8 JELUTUNNG
394 159 553
9 ALAMBARAJO
584 348 932
10 DANAU SIPIN
1.344 234 1.578
11 PAL MERAH
844 216 1.115
TOTAL
7.257 3.506 10.763
SUMBER: Renstra DTKK-UMKM 2018-2023 (Hal 1-100)
Telanaipura merupakan kawasan yang sangat setrategis untuk
pendiri
umkm. Mengapa demikian karena banyaknya gedung-gedung
perkantoran,
tempat pendidikan sehingga peneliti lebih memfokuskan penelitian
di kecamatan
Telanaipura. Karna banyak peluang serta peminat untuk produk
UMKM
tersebut. Termasuk makanan kering yang sudah di packing seperti
keripik,
krupuk, dan olahan ikan lainnya dengan berbagai varian rasa
tentunya. Hal
tersebut sangat berkaitan dengan UMKM industri makanan harus
memperhitungkan harga pokok produksinya sehingga mampu mencapai
laba
yang di harapkan.7
Menurut Iman Bastian, Kabid UMKM Dinas Tenaga Kerja,
Koperasi
dan UKM Kota Jambi, jumlah UMKM berdasarkan data yang mencatat
10.763
UMKM dengan jenis usaha yang beragam. Usaha yang digelutinya
yakni mulai
dari kuliner, fashion, pendidikan, otomotif hingga PKL hingga
ojek. Umkm di
Kecamatan Telanaipura dengan populasi UMKM berjumlah 1.195,
terdiri dari
7 Aini Nuraeni Farijah,dkk., “Penetapan Harga Jual Produk (UMKM)
Di Sabumi Dengan
Menggunakan Metode Cost Based Pricin”, Jurnal An-Nisbah, Vol.5,
No.1, 2018, Hlm. 318
-
5
452 usaha di bidang kuliner, 60 bidang fashion, 42 bidang
otomotif, satu bidang
agro, 63 bidang TI (teknologi informasi) dan 577 bidang
lainnya.8
Tabel 1.2
Data Usaha Mikro, Kecil Per Kecamatan Yang Memiliki Izin
Usaha
Mikro, Kecil Tahun 2019
No Nama Kecamatan Jumlah Izin Usaha
Tahun 2019 Keterangan
1 Kecamatan Danau Sipin 237
2 Kecamatan Jelutung 211
3 Kecamatan Kota Baru 437
4 Kecamatan Telanaipura 249
5 Kecamatan Alam Barajo 281
6 Kecamatan Paal Merah 374
7 Kecamatan Jambi Selatan 149
8 Kecamatan Jambi Timur 64
9 Kecamatan Pelayangan 33
10 Kecamatan Danau Teluk 14
11 Kecamatan Pasar Jambi 35
Jumlah 2084
SUMBER: UMKM di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota
Jambi
Data usaha mikro, kecil per Kecamatan yang memiliki izin usaha
mikro,
kecil tahun 2019. Rinciannya Kecamatan Danau Sipin 237,
Kecamatan Jelutung
437, Kecamatan Telanaipura 249, Kecamatan Alam Barajo 281,
Kecamatan Paal
Merah 374, Kecamatan Jambi Selatan 149, Kecamatan Jambi Timur
64,
Kecamatan Pelayangan 33, Kecamatan Danau Teluk 14, dan yang
terakhir
Kecamatan Pasar Jambi 35.
Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota
Jambi
sangat strategis dalam rangka peningkatan perekonomian.
Ketangguhan UMKM
8
Https://m.trubus.id/baca.8467/tiap-tahun-jumlah-umkm-di-jambi-meningkat-sehingga-melebihi-
10-ribu diakses pada tanggal 17 Februari 2020 jam 11.16 WIB
https://m.trubus.id/baca.8467/tiap-tahun-jumlah-umkm-di-jambi-meningkat-sehingga-melebihi-10-ribuhttps://m.trubus.id/baca.8467/tiap-tahun-jumlah-umkm-di-jambi-meningkat-sehingga-melebihi-10-ribu
-
6
telah terbukti sebagai jaringan pengaman perekonomian. Untuk
itu
pengembangan UMKM di Kota Jambi ini perlu mendapat perhatian
yang lebih
serius dalam rangka peningkatan kemampuan pengusaha untuk
bersaing pada
pasar regional dan internasional. Sektor ekonomi kreatif
berkembang pesat dan
dapat di rasakan perkembangan UMKM di Kota Jambi.
Perkembangan UMKM itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi yang mempunyai
peran
penting di bidang koperasi dan usaha mikro. Penyelenggaraan
pelayanan yang
dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi
kepada
masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian
atas
pelayanan yang diberikan.
Tabel 1.3
Peran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi dalam
melakukan upaya dan langkah-langkah serta mensikapi respon
dan
harapan masyarakat.
Program Kegiatan
Program pengembangan
sistem pendukung bagi
UMKM
1. Kegiatan pemberian fasilitas pengamanan kawasan UMKM.
2. Kegiatan pelatihan kewirausahaan. 3. Kegiatan pelatihan
Achiement
Motivation Training bagi UMKM.
4. Kegiatan pengembangan sarana pemasaran produk UMKM.
5. Kegiatan penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil dan
menengah.
6. Kegiatan pasar murah 7. Kegiatan pemamfaatan fasilitas
pemerintah untuk UMKM.
8. Kegiatan pengembangan UMKM. 9. Kegiatan penguatan pemasaran
bagi
produk UMKM. SUMBER:RENSTRA DTKK 2018-2023 (Hal 1-100)
-
7
Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi
dan
UMKM memiliki model atau pola pengembangan UMKM terhadap
pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan cara melaksanakan
program
pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah
satu
instrumen untuk menaikkan daya beli masyarakat pada akhirnya
akan menjadi
katup pengaman dari situasi krisis moneter. Pengembangan UMKM
menjadi
sangat strategis dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi,
mengingat
kegiatan usahanyan mencakup hampir semua lapangan usaha
sehingga
kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan
bagi
kelompok masyarakat berpendapatan rendah.9 Berikut indikator
kinerja
Koperasi dan UMKM di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Umkm Kota
Jambi.
1. Peningkatan status dari koperasi pasif menjadi koperasi
aktif.
2. Peningkatan jumlah koperasi yang di bina dan di awasi secara
efektif dan
efisien.
3. Peningkatan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang
berkopetensi.
4. Peningkatan jumlah UMKM berkualitas
5. Peningkatan jumlah UMKM yang dibina dan di awasi secara
efektif dan
efesien.
6. Peningkatan jaringan pemasaran produk UMKM.10
Dalam pengembangan UMKM , langkah ini tidak semata-mata
merupakan langkah yang harus diambil oleh pemerintah dan hanya
menjadi
tanggung jawab pemerintah. Pihak UMKM sendiri sebagai pihak
internal yang
9 Feni Dwi Anggraeni,dkk., “Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan
Menengah........ hlm.1286
10 Data Dukumentasi dari RENSTRA DTKK 2018-2023 (Hal 1-100)
-
8
dikembangkan, dapat mengayunkan langkah bersama-sama dengan
pemerintah.
Karena potensi yang mereka miliki mampu menciptakan kreatifitas
usaha
dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah melalui
Dinas
Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi.
Adanya peningkatan UMKM dapat menjadi dampak positif jika
dikelola
dengan baik. Namun dengan meningkatnya UMKM tersebut. Banyak
UMKM
yang dapat terus berkembang dan bertahan namun juga tidak
sedikit UMKM
yang dapat berdiri mendirikan usahanya dan karena ada beberapa
permasalahan
yang ada UMKM tersebut tidak dapat bertahan atau mati.
Permasalahan-permasalahan UMKM yang sering dihadapi adalah
keterbatasan modal kerja, kesulitan dalam pemasaran, distribusi
dan pengadaan
bahan baku, keterbatasan akses informasi mengenai informasi,
kurang nya
keahlian dan kualitas SDM yang tidak memadai, kemampuan
teknologi, biaya
tinggi akibat prosedur administrasi, dan birokrasi yang kompleks
khususnya
dalam perurusan izin usaha.11
Lambannya pertumbuhan dan perkembangan jumlah wirausahawan
di
Indonesia, akibat belum berkembangnya budaya entrepreneurship
dalam
masyarakat Indonesia, terutama pada kaum muda, baik yang tidak
terdidik dan
sebagian yang terdidik. Hal ini mungkin dikarenakan mayoritas
masyarakat
masih berada dalam struktur dan alam pikiran agraris yang
umumnya didominasi
oleh nilai-nilai yang lebih bergantung pada alam, dari pada
bertumpu pada
kemampuan sendiri, seperti kemampuan inovasi kepandaian
beradopsi. Dengan
11
Tambunan, “Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan
Menengah”
(Bogor:IPB,2012), hlm 51.
-
9
kata lain, lebih banyak pencari kerja dan terlalu sedikit yang
menjadi pencipta
kerja.12
Pemerintah pusat, provinsi hingga tingkat
kabupaten/kotamadya
diperlukan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai
usaha dan
inovasi. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa
langkah dan
proses yang harus dilewati. Sehingga dibutuhkan keseriusan
seluruh pihak yang
terkait dan ikatan kerjasama antar daerah. Aplikasi populisme
ekonomi dalam
upaya untuk merealisasikan pembangunan dan kesejahteraan dari
masyarakat.
Bentuk nyata dari populisme ekonomi adalah dalam bentuk dukungan
kepada
UMKM, sehingga produksi UMKM tidak hanya dipasarkan di pasar
lokal
namun juga merambah ke pasar yang lebih luas. Selain itu, jika
didukung oleh
penggunakan informasi teknologi, pemasaran produk tidak lagi
terhambat oleh
waktu dan tempat.13
UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar
mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini
dapat
mengurangi tingkat pengangguran. Dari sinilah terlihat bahwa
keberadaan
UMKM yang bersifat padat karya, menggunakan teknologi yang
sederhana dan
mudah dipahami mampu menjadi sebuah wadah bagi masyarakat untuk
bekerja.
Program pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
sebagai
salah satu instrument untuk menaikkan daya beli masyarakat, pada
akhirnya
akan menjadi katup pengaman dari situasi krisis moneter.
Pengembangan
12
Sukamdani Sahid Gitosardjono, “Wirausaha Berbasis Islam &
Kebudayaan”, Jakarta: Pustaka
Bisnis Indonesia, 2013, hlm 221. 13
Adnan Husada Putra, “Peran UMKM dalam Pembangunan dan
Kesejahteraan Masyarakat
Kabupaten Blor“, Jurnal Analisis Sosiologi, Oktober 2016,5(2):
40-52
-
10
UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian
nasional,
mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha
sehingga
kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan
bagi
kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Dalam pengembangan
UMKM,
langkah ini tidak semata-mata merupakan langkah yang harus
diambil oleh
Pemerintah dan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pihak
UMKM
sendiri sebagai pihak internal yang dikembangkan, dapat
mengayunkan langkah
bersama-sama dengan Pemerintah. Karena potensi yang mereka
miliki mampu
menciptakan kreatifitas usaha dengan memanfaatkan fasilitas yang
diberikan
oleh pemerintah.14
Penelitian ini memfokuskan pada masalah pengembangan yang
dilakukan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi
terhadap
pengusaha-pengusaha UMKM pada lingkup wilayah Kota Jambi.
Kegiatan yang
ada pada Dinas ini yang penulis teliti adalah salah satu
kegiatan yang berada
pada sub bagian Koperasi dan Pengusaha Mikro Kecil Dan Menengah
(PMKM),
yang dimana didalamnya terdapat kegiatan pembinaan,
pengembangan, dan
kelembagaan sehingga dari kegiatan tersebut sangat membantu
meningkatnya
pertumbuhan ekonomi dari pendapatan perkapita masyarakat Kota
Jambi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
mendeskripsikan
mengenai perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
melalui
fasilitasi pihak eksternal dan potensi internal pada kelompok
usaha maka dari
itu, masalah yang di angkat penulis dalam pengembangan yang
dilakukan Dinas
14
Feni Dwi Anggraeni,”Pengembangan Usaha Mikro,Kecil,Menengah
(UMKM) Melalui
Fasilitasi Pihak Eksternal dan Potensi Internal”, Jurnal
Administrasi Publik (JAP), Vol.1,No.6. 2013,
Hal 1286
-
11
Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM terhadap para pengusaha di Kota
Jambi
adalah terdapat pada proses berjalannya pengembangan kepada
masyarakat
yang dilakukan.
Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang dikemukakan di
atas,
maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang:
Peran
Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Dinas
Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka
masalah
penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota
Jambi
dalam pengembangan UMKM ?
2. Apas saja Kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan
oleh Dinas
Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi dalam
pengembangan
UMKM ?
C. Batasan Masalah
Untuk menghindari meluasnya pokok permasalahan dan
memudahkan
penulis dalam melakukan penelitian ini maka perlu adanya batasan
masalah.
Oleh karna itu, penelitian hanya dilakukan di Kota Jambi yang
berfokus pada
Kecamatan Telanaipura dan dibatasi hanya meneliti bagaimana
perannya dalam
mengembangkan UMKM yang ada di Kota Jambi khususnya di
Kecamatan
Telanaipura.
-
12
D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan penelitian, secara umum tujuan yang
ingin
dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis dan
mendeskripsikan tentang Peran Pengembangan Dinas Tenaga Kerja,
Koperasi
dan UMKM Kota Jambi. Secara khusus tujuan penelitian yang ingin
dicapai
diantaranya meliputi:
1. Mengetahui Peran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM di
Kota Jambi
dalam pengembangan UMKM
2. Kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan oleh Dinas
Tenaga Kerja,
Koperasi dan UMKM Kota Jambi dalam pengembangan UMKM.
E. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Praktis
a. Peneliti, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
sarjana ekonomi di
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Serta
dapat
menambah kontribusi keilmuan tentang UMKM.
b. Akademisi, dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan atau
masukan
dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan
melakukan
penelitian sejenis yang berhubungan dengan peran pengembangan
UMKM.
c. Masyarakat, yaitu diharapkan dapat memberikan informasi dan
memperluas
wawasan mengenai peran pengembangan UMKM.
2. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan
serta dapat
memberikan manfaat pembelajaran dalam bentuk teori, informasi,
masukan dan
-
13
dapat menambah wawasan bacaan sebagai bahan referensi bagi
pembaca untuk
perpustakaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas
Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
F. Kerangka Teori
1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah
a. Definisi UMKM
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sektor ekonomi
nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang
banyak
sehingga menjadi tulang punggung perekonomian Nasional. Usaha
mikro
memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja dan
mengurangi
tingkat pengangguran, dapat menanggulangi kemiskinan, serta
berperan
dalam penyediaan barang dan jasa yang dapat meringankan beban
para
pelaku usaha kecil menengah.15
Keterbatasan pekerjaan dan meningkatnya
jumlah penduduk menyebabkan semakin sempitnya lapangan
pekerjaan.
Keterbatasan biaya juga kadang dapat menghalangi seseorang
untuk
mengembangkan keahlian yang dia miliki.
Pelaku UMKM umumnya sudah memperhatikan kemasan, terutama
higienitas. Proses produksi dilakukan semi manual, di mana
tenaga manusia
masih dominan. Proses pengendalian mutu sudah diterapkan pada
UKM
pangan berdaya saing, dimulai dari pemilihan bahan baku, proses
produksi,
dan produk akhir. Hal ini dilakukan agar kepercayaan pelanggan
terhadap
mutu produknya dapat dipertahankan. Adanya otonomi daerah
15
Ria Angin dan Andini Purwaningrum, “Program Pemberdayaan
Masyarakat Oleh Dinas
Koperasi Dan Usaha Mikro Bagi Pengusaha Kecil Di Kecamatan
Sumbersari Kabupaten Jember”
(Penguatan Penguatan Komunitas Lokal Menghadapi Era Global)”,
hlm. 380.
-
14
mengharuskan tiap daerah untuk selalu mengembangkan
potensi-potensi
ekonomi yang dimiliki.16
Permasalahan UMKM lain yang tidak kalah seriusnya adalah
lemahnya akses informasi pasar sehingga pemasaran produk
kurang
mempunyai daya saing di pasar global. Sementara untuk berkiprah
di pasar
lokal dengan pola konsumsi masyarakat yang lebih memilih produk
luar
negeri menjadi salah satu faktor kurang berkembangnya UMKM. Hal
ini
perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak agar UMKM tepat
mampu
bertahan dalam menghadapi arus persaingan global, mengingat
UMKM
mampu menyelamatkan perekonomin dari krisis ekonomi.17
Kondisi internal
UKM pengolahan pangan berdaya saing disuatu daerah tersebut
dirumuskan
berdasarkan aspek kekuatan. Kekuatan yang dimiliki oleh UMKM
pangan
adalah; 1) Bahan baku bersifat lokal dan selalu tersedia; 2)
Produk umumnya
memiliki merek; 3) Produk memiliki sertifikat halal; 4) Makanan
khas
daerah; 5) Sesuai dengan selera masyarakat setempat; dan 6)
Harga
terjangkau.18
Kondisi internal UKM pengolahan pangan berdaya saing disuatu
daerah tersebut dirumuskan berdasarkan aspek kekuatan. Kekuatan
yang
dimiliki oleh UMKM pangan adalah; 1) Bahan baku bersifat lokal
dan selalu
tersedia; 2) Produk umumnya memiliki merek; 3) Produk memiliki
sertifikat
16
Dina Mellita dan Deni Erlansyah, “Pemetaan Industri Kreatif
Dalam Meningkatkan
Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Urban Di Kota Palembang”, Jurnal
Tidak Diterbitkan, hlm. 2 17
Gunartin, “Penguatan Umkm Sebagai Pilar Membangun Ekonomi
Bangsa”, Jurnal
Pendidikan, Vol.1, No.5, 2017, hlm.61 18
Musa Hubeis,dkk., “Strategi Pengembangan UMKM Pangan Yang
Berdaya Saing Di
Indonesi”, Jurnal Tidak Diketahui, Vol.1, 2015,hlm.135
-
15
halal; 4) Makanan khas daerah; 5) Sesuai dengan selera
masyarakat
setempat; dan 6) Harga terjangkau.19
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) yang dimaksud dengan :
a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan
dan/atau
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
b. Usaha Kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri yang
dilakukan
oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak
perusahaan atau bukan perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah
atau
usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana
dimaksud
dalam Undang-Undang ini.
c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri,
yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang
bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang
dimiliki,
dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung
dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan
bersih
atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam
Undang-
Undang ini.
19
Musa Hubeis,dkk., “Strategi Pengembangan UMKM Pangan Yang
Berdaya Saing Di
Indonesi”, Jurnal Tidak Diketahui, Vol.1, 2015,hlm.135
-
16
b. Kriteria UMKM
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan usaha
kerakyatan yang diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 20 tahun 2008.
Maka
kriteria berdasarkan permodalan UMKM dibedakan secara
masing-masing.20
Meliputi :
1). Usaha Mikro
Usaha mikro sebagai usaha produktif baik yang dimiliki oleh
perorangan maupun badan usaha yang seseuai dengan kriteria
usaha
mikro, yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp
50.000.000 dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha.
Hasil
penjualan setiap tahunnya paling banyak Rp 300.000.000.
2). Usaha Kecil
Usaha ini merupakan suatu usaha yang berdiri sendiri baik
perorangan maupun kelompok dan bukan badan usaha. Usaha
kecil
memiliki kriteria, yaitu : usaha yang memiliki kekayaan bersih
Rp
50.000.000 dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai
Rp.500.000.000. hasil penjualan setiap tahunnya antara Rp
300.000.000-
Rp 2.500.000.000.
3). Usaha Menengah
Usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan
bukan merupakan cabang dari perusahaan pusat. Usaha ini
dikategorikan bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih lebih
dari Rp
20
Yuli Rahmini Suci, “Perkembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan
Menengah) di
Indonesia”, Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, Vol.6, No.1, 2017,
hlm.54
-
17
500.000.000-Rp10.000.000. hasiil penjualan tahunannya mencapai
Rp
2,5.000.000.000- Rp50.000.000.000.21
Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah
lembaga pemerintahan seperti Departemen Prindustrian dan Badan
Pusat
Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja
sebagai ukuran
untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil,
usaha
menengah dan usaha besar.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit
usaha
dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usah kecil antara 5
sampai 19
pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai 99 orang.
Perusahan-
perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam
katagori
usaha besar.22
c. Klasifikasi
Dalam prespektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil Dan
Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki
jumlah
paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap
berbagai
macam goncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan
penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang
melibatkan
banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikri
Kecil dan
Menengah (UMKM):
21
Yuli Rahmini Suci, “Perkembangan UMKM ( Usaha Mikro Kecil Mikro
) di Indonesia”,
Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, Vol. 6 No. 1, (Januari 2017),
hlm.55. 22
Tri Siwi Agustina, “Kewirausahaan Teori Dan Penerapan Pada
Wirausahaan Dan UMKM
DI Indonesia”, (Jakarta: Mitra Wacana Media,2015), Hlm 5
-
18
b. Livelhood Activities, merupakan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah
(UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari
nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal.
Contohnya
pedagang kaki lima.
c. Micro Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah
(UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki
sifat
kewirausahaan.
d. Small Dynamic Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) yang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu
menerima pekerjaan subkontak dan ekspor.
e. Fast Moving Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah
(UMKM) yang memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan
tranformasi menjadi usaha besar (UB).23
d. Ciri-ciri UMKM
Umkm tidak hanya berbeda dari aspek modal, omset, dan jumlah
tenaga kerja. Perbedaan UMKM dengan usaha besar dapat pula
dibedakan
berdasarkan ciri-ciri yang terdapat dalam UMKM itu sendiri.
Menurut
saifuddin Sarief ciri-ciri usaha mikro yaitu:
1. Belum melakukan menejemen/pencatatan keuangan, sekalipun
yang
sederhana atau masih sangat sedikit yang mampu membuat
neraca
usahanya.
23
M. Azrul Tanjung, Koperasi Dan Umkm Sebagai Pondasi Perekonomian
Indonesia ( Pt. Glora
Aksara Pratama, 2017) Hlm 23
-
19
2. Pengusaha atau SDM nya berpendidikan rata-rata sangat
rendah,
umumnya tingkat SD, dan belum memiliki jiwa wirausaha yang
memadai.
3. Pada umumnya, tidak/belum mengenal perbankan, tetapi lebih
mengena
rentenir atau tengkulak.
4. Umumya, tidak memiliki izin usaha atau persyaratan leglitas
lainnya
termasuk NPWP.
5. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang
dari 4
orang. Anggota dari suatu koperasi tertentu biasanya berskala
mikro.
6. Perputaran usaha umumnya cepat, mampu menyerap dana yang
relatif
besar. Dalam situasi krisis ekonomi, kegiatan usahanya tetap
berjalan,
bahkan mampu berkembang karna biaya manajemennya relatif
rendah.
7. Pada umumnya, pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun,
sederhana,
serta dapat menerima bimbingan.
Ciri-ciri usaha kecil yaitu:
1. Pada umumnya, sudah melakukan pembukuan/manajemen
keuangan.
Walaupun masih sederhana, tetapi keuangan perusahaan sudah
mulai
dipisahkan dari keuangan keluarga dan sudsh membuat neraca
usaha.
2. SDM nya sudah lebih maju dengan rata-rata pendidikan SMA
suda
memiliki pengalaman usaha.
3. Pada umumnya, sudah memiliki usaha dan persyaratan legalitas
lainya
termasuk NPWP.
-
20
4. Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, tetapi
business
planning, studi kelayakan, dan proposal kredit kepada bank
sehingga
masih sangat memerlukan jasa pendamping.
5. Tingkat pendidikan relatif sangat rendah.
6. Belum memiliki akses ke perbankan tetapi sebagian sudah
memiliki
akses non bank.
7. Tidak memiliki izin usaha tau persyaratan legalitas
Ciri-ciri usaha menegah yaitu:
1. Pada umumnya, telah memiliki manajemen dan organisasi yang
lebih
baik, lebih teratur, bahkan lebih modern dngan pembagian tugas
yang
jelas antara bagian keuangan, pemasaran, dan produksi.
2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan
sistem
akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan pengauditan dan
penilaian atau pemeriksaan, termasuk yang dilakukan oleh
bank.
3. Telah melakukan pengaturan atau pengelolaan dan menjadi
anggota
organisasi perburuhan.
4. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas.24
e. Karakteristik UMKM
Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk
dikembangkan karena pasar yang sangat luas, bahan baku yang
mudah
didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan
variabel
pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi
perlu
24
M. Azrul Tanjung, Koperasi Dan Umkm Sebagai Pondasi Perekonomian
Indonesia ( Pt. Glora Aksara Pratama, 2017) Hlm 92-93
-
21
dicermati beberapa hal seiiring perkembangan usaha kecil rumahan
seperti:
perkembangan usaha yang harus diikuti dengan pengelolaan
manajemen yang
baik, perencanan yang baik akan meminimalkan kegagalan,
penguasaan ilmu
pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha ttersebut,
mengelola sistem
sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan
trobosan dan
inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah
menuju
keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut. Dalam buku Pandji
Anoraga
diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki
karakteristik sebagai
berikut:
a.) Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan
sederhana
dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan
standar. Kadangkala pembukuan tidak di up to date sehingga
sulit
untuk menilai kerja usahanya.
b.) Margin usaha yang cenderung tipis mengingat pesaing yang
sangat
tinggi.
c.) Modal terbatas.
d.) Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan masih
sangat
terbatas.
e.) Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan
untuk
mampu menekan biaya mencapai titik efisien jangka panjang.
f.) Kemampuan pemasaran dan negoisasi serta diversifikasi pasar
sangat
terbatas.
-
22
g.) Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah,
mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk
mendapatkan dana pasar modal, sebuah perusahaan harus
mengikuti
sistem administrasi standar dan harus transparan.
Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan
adanya
kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya
masalah.
Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang
berkaitan
dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi
yang
jelas.
f. Kekuatan dan kelemahan
UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan
andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan
datang
adalah:
1.) Penyediaan lapangan peran industri kecil dalam penyerapan
tenaga
kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap
sampai
dengan 50% tenaga kerja yang tersedia.
2.) Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan
menengah
selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnyay
wirausaha baru.
3.) Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan
manajemen
sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar.
-
23
4.) Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil
sebagian
besar memanfatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar
atau
industri yang lainnya.
5.) Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya
pembinaan
yang dilaksanakan menujukkan hasil yang menggambarkan bahwa
industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan
mampu
untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.
Kelemahan yang sering juga menjadi faktor penghambat dan
permasalahan dari usaha mikro tterdiri dari dua faktor:
1) Faktor internnal, merupakan masallah klasik dari UMKM
yaitu
diantaranya:
a. Masih terbatasnya sumber daya manusia.
b. Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha
industri
lebih kecil memperioritaskan pada aspek prokduksi sedangkan
fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam
mengakseskannya, khususnya dalam informasi pasar dan
janringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi
sebagai
tukang saja.
c. Kecendrungan konsumen yang belum mencapai mutu produk
inndustri kecil.
d. Kendala permodalan usaha sebagian besar industri kecil
memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.
-
24
2) Faktor eksternal, merupakan masalah yaang muncul dari
pihak
pengembangan dan pembina UMKM. Misalnya solusi yang
diberikan, tidak tepat sasaran ,tidak adanya monitoring dan
program yang tumpang tindih.
Dari kedua faktor terbesar muncul lah kesenjangan diantara
faktor
internal dan eksternal, yaitu disisi perbankan, BUMN dan
lembaga
pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit tapi UMKM
mana
yang mau diberi karena sebagian ketentuan yang harus dipenuhi
oleh
UMKM. Disisi lain UMKM juga mengalami kesulitan mencari dan
menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan
yang
mereka miliki dan kondisi ini ternyata masih berlangsung
meskipun
berbagai usaha telah diupayakan untuk memudahkan bagi para
pelaku
UMKM memperoleh kredit, dan ini telah berlangsung 20 tahun.
Pola yang ada sekarang adalah masing-masing
kelembaga/institusi
yang memiliki fungsi yang sama tidak berkoordinasi tapi berjalan
sendiri-
sendiri, apakah itu perbankan,BUMN, departemen, LSM,
perusahaan
swasta. Disisi lain dengan keterbatasannya UMKM menjadi
penopang
perekonomian menjadi roda perekonomian menjadi kenyataan.25
g. Asas dan Tujuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Menurut Pasal 2 dan 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2008
tentang
UMKM, menyebutkan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah
berasaskan
pada:
25
M. Azrul Tanjung, Koperasi Dan Umkm Sebagai Pondasi Perekonomian
Indonesia ( Pt. Glora Aksara Pratama, 2017) Hlm 27
-
25
1.) Kekeluargaan
2.) Demokrasi ekonomi
3.) Kebersamaan
4.) Efisiensi berkeadilan
5.) Berkelanjutan
6.) Berwawasan lingkungan
7.) Kemandirian
8.) Keseimbangan kemajuan, dan
9.) Kesatuan ekonomi nasional.26
Adapun tujuan usaha mikro, kecil dan menengah ialah
menumbuhkan
dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun
perekonomian
nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.27
h. Aspek Pendanaan dan Pembiayaan UMKM
1. Aspek Pendanaan
Berdasarkan pasal 8 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM,
aspek pendanaan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat
(1)
huruf a ditunjukan untuk :
a) Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi UMKM untuk
dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan
bank.
b) Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas
jaringannya, sehingga dapat di akses oleh UMKM.
26
Rio F. Wilantara Dan Sulistiawati, Strategi Dan Kebijakan
Pengembangan UMKM (Bandung:
PT. Refika Aditama, 2016) Hlm 9 27
Tsania Riza Zahro, Peran Umkm Konveksi Hijab Dalam Neningkatkan
Kesejahteraan
Ekonomi Perempuan, Skripsi, 2017, Hlm 9
-
26
c) Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara
cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d) Membantu para pelaku usaha mikro dan usaha kecil untuk
mendapatkan pembiayaan jasa atau produk keuangan lainnya
yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan
bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun
sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh
pemerintah.
2. Aspek pembiayaan
Sebagaimana pasal 21 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM,
aspek pembiayaan UMKM diatur :
1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan
bagi
Usaha Mikro Kecil.
2. Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan
dari
penyisihan bagian laba tahunan yang di alokasikan kepada
Usaha
Mikro Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, pejaminan,
hibah,
dan pembiayaan lainnya.
3. Usaha besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan
yang
dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk
pemberian
pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
4. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha dapat
memberikan
hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan
-
27
sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk
Usaha
Mikro dan Kecil.
5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dapat memberikan insentif
dalam
bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana
dan
prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan
ketentuan
perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan
pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil.28
3. Peranaan (role)
Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), peranan adalah
tindakan
yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam satu
pristiwa atau
bagian dimainkan seseorang dalam satu peristiwa.29
Peran adalah sebuah teori
yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang
diharapkan dari
padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam
kaitannya dengan
adanya orang-orang lain.30
Peran seseorang dalam masyarakat erat kaitannya dengan
kedudukan
yang dimilikinya. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi
seseorang
dalam suatu kelompok sosial. Peranan (role) merupakan aspek
dinamis
kedudukan (status). Seseorang dikatakan menjalakan peranan
apabila orang
28
Tsania Riza Zahro, Peran Umkm Konveksi Hijab Dalam Neningkatkan
Kesejahteraan Ekonomi Perempuan, Skripsi, 2017, Hlm 17
29 Kamus besar bahasa Indonesia, 11-05-2020, pukul 13.37
30 Edy Sudarhono, Teori Peran (Konsep, Derivasidan
Implikasinya), (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama,1994), hlm.3.
-
28
tersebut telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai
dengan
kedudukannya31
.
Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan
posisi
dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat
(yaitu social-
position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat
individu pada
organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada
fungsi,
penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang
menduduki status
posisi dalam masyarakat serta menjalankan suuatu peranan.
Peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut :
1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi
atau
tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini
merupakan
rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang
dalam
kehidupan masyarakat.
2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat
dilakukan oleh
individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3) Peranan juga dapat dilakukan sebagai perikelakuan individu
yang penting
bagi struktur social masyarakat.
Ketentuan-ketentuan suatu peran adalah penggambaran normatif
mengenai cara-cara melaksanakan fungsi-fungsi untuk
fungsi-fungsi mana
terdapat posisi-posisi, cara-cara yang umumnya di setujui
bersama dalam
kelompok mana saja yang mengakui suatu posisi tertentu. Posisi
yang dimaksud
dalam hal ini adalah posisi social individu masyarakat. Posisi
social adalah suatu
31
Soerjono Soekanto, “Sosiologi Suatu Pengantar”, Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2015,
hlm. 208.
-
29
penempatan individu dalam suatu kelompok atau masyarakat
sehubung dengan
sumbangan-sumbangan yang di tentukan kepada suatu tata hubungan
dengan
orang lain.32
Biddle dan Tomas membagi peristilahan teori peran dalam
empat
golongan, yaitu:
1) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
2) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
3) Kedudukan orang-orang dalam perilaku.
4) Kaitan antara orang dalam perilaku.33
Ada tiga alasan utama suatu Negara harus mendorong usaha kecil
yang
ada untuk terus berkembang. Alasan pertama adalah karena pada
umumnya
usaha kecil cendrung memiliki kinerja yang lebih baik dalam
menghasilkan
tenaga kerja yang produktif. Kemudian alasan kedua, seringkali
mencapai
peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan
teknologi. Hal ini
merupakan bagian dari dinamika usahanya yang terus
menyesuaikan
perkembangan zaman. Untuk alasan ketiga, usaha kecil ternyata
memiliki
keunggulan dalam hal fleksibilitas dibandingkan dengan
perusahaan besar.
Usaha mikro berperan penting untuk membangun perekonomian
Negara
terkhususnya terhadap ekonomi masyarakat sekitar untuk memenuhi
kebutuhan
sehari-hari terlebih masa yang akan mendatang. Dalam hal ini
peran usaha mikro
sangat besar terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.
32
Tsania Riza Zahroh, Peran Umkm Konveksi Hijab Dalam Meningkatkan
Kesejahteraan
Ekonomi Perempuan, Jurnal Ekonomi, 2017, hlm 14 33
Sarlito, Wirawan Sarwono, “Teori-Teori Psikologi Social”,
(Jakarta: Rajawali Pers 2015),
Hlm.215.
-
30
Berikut adalah peran penting Usaha Mikro menurut Departemen
Koperasi:
1) Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi.
2) Penyedia lapangan pekerjaan terbesar.
3) Pemain penting dalam pembangunan perekonomian local dan
pemberdayaan masyarakat.
4) Pencipta pasar baru dan sumber ekonomi.
5) Kontribusinya terhadap neraca pembayaran.
Tidak dapat dipungkiri bahwa Usaha Kecil dan Menengah
memegang
peranan penting dalam memajukan perekonomian suatu Negara.
Demikian
halnya dengan Indonesia, sejak diterpa badai krisis pinansial
pada tahun 1996
silam, masih banyak usaha kecil menengah yang hingga saat ini
masih mampu
bertahan. Meskipun mereka sempat goyang oleh dampak yang
ditimbulkan,
namun dengan semangat dan jiwa yang kuat ,aka mereka secara
perlahan-lahan
mampu bangkit dari keterpurukan dan bermanfaat bagi masyarakat
maupun
Negara.34
1. Peran Pemerintah Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah
a. Pembinaan
1). Pembinaan UKM
Dari kelemahan yang dimiliki UKM, maka perlu diatasi melalui
pendekatan secara komprehensif integral dilakukan melalui
pembinaan
menyeluruh mulai dari proses produksi hingga pemasaran dan
dilakukan
melalui pembinaan berbagai aspek antara lain pasar, modal,
teknologi,
34
Medriyansah, Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam
Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam,
Jurnal Ekonomi, 2017, hlm 43
-
31
manajemen secara menyeluruh mulai dari proses produksi
hingga
spemasaran dan dilakukan secara terpadu antarintansi.35
Tujuan pembinaan
UKM tersebut adalah:
a) Meningkatkan akses pasar dan memperbesar pangsa pasar.
b) Meningkatkan akses terhadap sumber-sumber modal dan
memperkuat
struktur modal.
c) Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen.
Meningkatkan
akses dan penguasaan teknologi.
Tujuan pembinaan untuk perluasan kesempatan berusaha,
pemerintah berusaha meningkatkan daya saing UMK melalui
kebijaksanaan antara lain berikut ini:
a) Pemerintah secara terus menerus melaksanakan dregulasi
dan
debirokratisasi. Misalnya tanggal 23 Mei 1995 deregulasi
disektor riil
yang membebaskan bea masuk sejumlah produk terutama produk
yang
merupakan input bagi perindustrian. Kebijaksanaan ini bertujuan
agar
dunia usaha benar-benar dapat memanfaatkan peluang yang
terbuka
guna lebih mengembangkan usahanya terutama memanfaatkan
pasar
internasional dan mendorong peningkatan investasi.
b) Penataan dan pemantapan kelembagaan baik secara vertikal
maupun
horizontal. Penataan kelembagaan penunjangnya akan
mempermudah
35
Tiktik Sartika Partomo dan Abd. Rachman Soejoedono, Ekonomi
Skala Kecil/Menengah dan Koperasi, (Bogor: Ghalia Indonesia. 2004)
Hlm.27
-
32
pembentukan jaringan usaha dan mempermudah distribusi
sehingga
akan tercapai efisiensi. Disamping itu dunia usaha harus
terus-menerus
melakukan tindakan-tindakan untuk meningkatkan penguasaan
teknologi, produktivitas, kualitas, dan pengelolaan manajemen
secara
profesional.36
c) Penelitian dan pengembangan (litbang). Peningkatan daya saing
harus
didukung oleh kegiatan penelitian dan pengembangan yang
mendukung. Kecenderungan yang harus diperhitungkan adalah
kemajuan teknologi dan teknik pemasaran menyebabkan dasar
hidup
suatu produk relatif singkat. Oleh karena itu, para pengusaha
perlu
mengamati dan mulai menerapkan teknologi tepat guna untuk
menghasilkan produk-produk bermutu tinggi melalui
perhitungan
kemampuan litbang terapan, sehingga dapat diharapkan dengan
litbang
terapan ini dapat diperoleh mutu produk yang tinggi dan
menghasilkan
diversifikasi produk dalam rangka ekspor.
Untuk menciptakan produk yang berdaya saing tinggi, maka
salah
satu strategi yang dilaksanakan antara lain melalui
pemanfaatan
keunggulan komparatif yang dimiliki karena tersedianya sumber
daya
alam dan menciptakan keunggulan kompetitif melalui
pengembangan
sumber daya manusia yang semakin terampil dan peningkatan
kemampuan
penguasaan teknologi. Sumber daya alam yang terbatas dan
alternatif
pemanfaatannya diarahkan kepada produk-produk yang
memeberikan
36
Tiktik Sartika Partomo dan Abd. Rachman Soejoedono, Ekonomi
Skala Kecil/Menengah dan Koperasi, (Bogor: Ghalia Indonesia. 2004)
Hlm.28
-
33
kontribusi besar terhadap peningkatan nilai tambah.37
Untuk meningkatkan
keunggulan kompetitif pengusaha harus didorong untuk terus
berusaha :
a. Memperkuat kemampuan dalam perdaganga internasional.
b. Menerapkan manajemen yang professional.
c. Secara bertahap mengembangkan penelitian dan pengembangan
terapan pada produk-produk, agar teknologi terus berkembang
dan
mampu meningkatkan daya saing, yang didukung oleh kemampuan
sumber daya manusia yang semakin meningkat terutama dalam
penguasaan teknologi canggih.
2) Pembinaan Kewirausahaan
UU-RI No.9 tahun 1995 menyatakan bahwa pemerintah, dunia
usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan
dalam
sumber daya manusia. Langkah-langkah yang ditempuh adalah.
a) Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan.
b) Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial.
c) Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan,
pelatihan,
konsultasi usaha kecil.
d) Menyediakan tenaga penyuluh dan konsultasi usaha kecil.
Kewirausahaan memerlukan pengetahuan untuk biasa berusaha
bertahan dan berkembang dalam perekonomian modern, seperti
pengetahuan mengenain permodalan, pemasaran, usaha, teknologi
dan
37
Tiktik Sartika Partomo dan Abd. Rachman Soejoedono, Ekonomi
Skala Kecil/Menengah dan Koperasi, (Bogor: Ghalia Indonesia. 2004)
Hlm.29
-
34
informasi. Masyarakat yang tidak memiliki kecenderungan
untuk
berusaha, sulit untuk maju dan berkembang apalagi bersaing dalam
era
pasar bebas yang terintegrasi dengan ekonomi global. Dalam
pembinaan
kewirausahaan harus mengenal dan menghayati 5 asas pokok
kewirausahaan yaitu sebagai berikut :
1. Kemampuan yang kuat untuk berkarya dengan semangat
kemandirian.
2. Kemauan dan kemampuan memecahkan masalah dan mengambil
keputusan secara sistematis termasu keberanian mengambil
risiko
usaha.
3. Kemampuan berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif.
4. Kemampuan bekerja secara teliti, tekun dan produktif.
5. Kemauan dan kemampuan untuk berkarya dalam kebersamaan
berlandaskan etika bisnis yang sehat.
b. Pengembangan UMKM
1) Fasilitator
Sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran dalam
memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha
yang dimiliki oleh UMKM. Jika UMKM mempunyai kelemahan di
bidang produksi, tugas fasilitator adalah memberikan
kemampuan
UMKM dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan
pelatihan.38
Demikian pula jika UMKM lemah dalam hal
38
Tanggaran Gani Putra, “Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi
Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-manik Kaca di Kabupaten
Jombang”, Jurnal Kebijakan dan Manajemen
Publik, Vol.3, No.1, 2015, hlm.4
-
35
pendanaan, tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan
keluar
agar UMKM mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan, tetapi
harus dilakukan secara hati-hati agar posisi UMKM menjadi
tidak
tergantung.
Dalam konteks fasilitasi tersebut pemerintah dapat berupa
pertama, pemberian sesuatu baik yang berupa uang atau
subsidi
barang atau jasa. Kedua, keistimewaan, baik yang berupa
keringanan atau kekuatan dalam waktu lintas hukum. Ketiga,
kebijaksanaan yang tersendiri. Fasilitas yang diberikan oleh
pemerintah
tersebut dapat terjadi tergantung pada bagaimana pemerintah
memandang keberadaan UMKM yang akan diberi fasilitas,
pertama, pemerintah antipati atau tidak senang terhadap
keberadaan
UMKM. Kedua, pemerintah apatis atau tidak mau tahu terhadap
perkembangan UMKM. Ketiga, pemerintah netral yang berarti
pemerintah memberlakukan UMKM sama dengan badan usaha
lainnya, tidak ada aturan khusus bagi UMKM. UMKM harus
bersaing
dengan badan usaha lain. Keempat, pemerintah simpati dengan
melakukan pembinaan terhadap UMKM atau dorongan motivasi
perlindungan terhadap UMKM pada pembuatan aturan.
2) Kemitraan Usaha
Kemitraan usaha adalah hubungan kerja sama usaha diantara
berbagai pihak yang sinergis, bersifat sukarela, dan
berdasarkan
prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling
-
36
menguntungkan dengan disertai pembinaan dan pengembangan UKM
oleh pengusaha besar.39
The Kian Wie (1992) menyatakan bahwa ada 10 bentuk
keterkaitan langsung pemasok dan perusahaan besar yaitu :
bantuan
langsung kepada pemasok (UKM) untuk mulai produksi, lokasi
yang
berdekatan, informasi yang jelas mengenai pesanan, bantuan
teknis
tentang informasi ciri dan mutu komponen, bantuan hibah
keuangan
atau pinjaman lunak, pembelian bahan baku, manajerial,
penetapan
harga, bantuan distribusi lain, dan diversifikasi dalam
rangka
memperkuat keuangan. Namun, agar keterkaitan langsung
tersebut
tidak bersifat tanpa pamrih, tetapi harus bersifat mendidik
untuk bisa
mandiri sehingga dalam jangka panjang perushaan pemasok yang
pada
umumnya UKM dapat meningkat daya saingnya.
Dengan demikian, perusahaan besar dapat melakukan efisiensi
dalam proses produksi dengan UKM sebagai mitra usaha baik
secara
vertikal maupun horizontal. Keuntungan kemitraan usaha dengan
usaha
besar bagi UKM adalah dapat turut mengambil manfaat dari
pasar,
modal, teknologi, manajemen, dan kewirausahaan. Usaha besar
juga
dapat mengambil keuntungan dari keluwesan dan kelincahan
usaha
kecil sehingga kegiatan usahanya lebih efisien. Kemitraan
usaha
39
Tiktik Sartika Partomo dan Abd. Rachman Soejoedono, Ekonomi
Skala Kecil/Menengah dan Koperasi, (Bogor: Ghalia Indonesia. 2004)
Hlm.30.
-
37
menjamin kemandirian pihak-pihak yang bermitra, karena
kemitraan
usaha bukan proses marger atau akuisisi. Kemitraan usaha
berlandaskan
tanggung jawab moral dan etika bisnis sesuai dengan
demokrasi
ekonomi berdasarkan pasal 33 UUD 1945. Kemitraan harus
berlangsung secara efektif dan berkesinambungan, dilaksanakan
dalam
rangka berpikir kemandirian dan pembangunan ekonomi.
3) Permodalan UKM
Pada umunya permodalan UKM masih lemah, hal ini turut
menentukan keberhasilan strategi pembinaan dan pengembangan
dibidang permodalan, termasuk bagaimana pemerintah dan
masyarakat
melaksanakan konsep permodalan untuk membantu UKM yang
dimaksud.40
Upaya-upaya yang dilakukan antara pihak pemerintah kepada
masyarakat untuk mempermudah proses jalannya permodalan
adalah
mempertemukan UKM dengan para pemilik dana, memberikan
pelatihan pembukuan dan penyusunan studi kelayakan usaha
atau
proposal pengajuan dana.41
Arah kebijakan pengembangan yang khusus memfokuskan pada
penyediaan modal perlu menentukan srategi sebagai berikut:
a. Memadukan dan memperkuat tiga aspek, yaitu bantuan
keuangan,
bantuan teknis, dan program penjaminan.
40
Tiktik Sartika Partomo dan Abd. Rachman Soejoedono, Ekonomi
Skala Kecil/Menengah dan Koperasi, (Bogor: Ghalia Indonesia. 2004)
Hlm.31-32.
41 Edi Wibowo, “Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dan Koperasi
Sebagai Penggerak
Pertumbuhan Ekonomi”, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, Vol.11,
No. 1, April 2011, hlm.29
-
38
b. Mengoptimalkan penunjukan bank dan lembaga keuangan mikro
untuk usaha mikro kecil-menengah (UMKM).
c. Mengoptimalkan realisasi Bussines plan perbankan dalam
pemberian KUK (Kredit Usaha Kecil).
d. Bantuan teknis yang efektif, bekerjasama dengan asosiasi,
konsultan swasta, perguruan tinggi, dan lembaga terkait.
e. Meningkatkan lembaga penjaminan kredit yang ada.
f. Memperkuat lembaga keuangan mikro untuk melayani
masyarakat
miskin.
G. Tinjauan Pustaka
No. Nama Judul Hasil
1.
Dwi Sepriono Nur Peran Dinas
Koperasi dan UKM
dalam
Pemberdayaan
Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah
(UMKM) di Kota
Samarinda.42
Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pertumbuhan iklim usaha
yang dilakukan Dinas Koperasi dan
UKM dalam rangka menumbuhkan
jumlah UKM di Kota Samarinda
dengan memberikan kemudahan
perijinan serta dukungan serta
regulasi yang kuat agar UKM
dapat berdaya saing dan mampu
tumbuh berkembang, pertumbuhan
unit-unit usaha baru yang
dilakukan oleh Dinas Koperasi dan
UKM yaitu melakukan kegiatan
Temu UKM dalam upaya
peningkatan jumlah pelaku UKM,
baik Pembinaan meliputi kegiatan
peningkatan Kapasitas SDM melalui
pelatihan serta pemasaran produk,
kegiatan pemberdayaan UKM
meliputi dukungan fasilitasi
pembiayaan dari perbankan serta
dukungan dari asosiasi UKM yang
berperan aktif dalam mendukung
42
Dwi Sepriono Nur, “Peran Dinas Koperasi Dan UKM Dalam
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota
Samarinda”, Jurnal Administrasi Negara, Vol.5, No.2, 2017.
-
39
program pemberdayaan Dinas
Koperasi dan UKM sedangkan
faktor penghambat keterlambatan
anggaran dan minimnya tenaga
penyuluh UKM. Diharapkan terus
adanya inovasi dari Dinas Koperasi
dan UKM untuk lebih
meningkatkan pelayanan sehingga
UMKM di Kota Samarinda dapat
tumbuh berkembang dan memiliki
daya saing.
2.
Muhamad Bagus
Ferdiansyah
Pemberdayaan
Ekonomi
Pengusaha Tahu
(Studi tentang
Pemberdayaan
Pengusaha Tahu
Melalui Peran
Dinas Koperasi,
Industri dan
Perdagangan
Kabupaten
Kediri).43
Penelitian ini memfokuskan masalah
pemberdayaan yang dilakukan Dinas
Koperasi, Industri dan Perdagangan
Kabupaten Kediri terhadap
pengusaha tahu, pada lingkup
wilayah kabupaten Kediri.
3.
Feni Dwi
Anggraeni
Pengembangan
Usaha Mikro,
Kecil, Dan
Menengah (Umkm)
Melalui Fasilitasi
Pihak Eksternal
Dan Potensi
Internal (Studi
Kasus Pada
Kelompok Usaha
“Emping Jagung”
Di Kelurahan
Pandanwangi
Kecamatan
Blimbing, Kota
Malang).44
UMKM emping jagung di Kelurahan
Pandanwangi, Kecamatan Blimbing,
Kota Malang masih belum
sepenuhnya berkembang dengan baik
dan masih membutuhkan pembinaan,
pelatihan, serta bantuan modal untuk
lebih memajukan usaha yang
dijalankan.
43
Muhamad Bagus Ferdiansyah, Bambang Santoso Haryono, Muhammad
Shobaruddin,
“Pemberdayaan Ekonomi Pengusaha Tahu (Studi Tentang Pemberdayaan
Pengusaha Tahu Melalui
Peran Dinas Koperasi, Industri Dan Perdagangan Kabupaten
Kediri)”, Jurnal Administrasi Publik,
Vol.4, No.12. 44
Feni Dwi Anggraeni, Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan
Menengah (Umkm) Melalui
Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal (Studi Kasus
Pada Kelompok Usaha “Emping Jagung”
Di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang).
Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 6.
-
40
4.
Saharudin, Nazaki,
Handrisal
Peran Pemerintah
dalam
Pengembangan
Usaha Mikro Kecil
dan Menengah di
Kota
Tanjungpinang.45
Sebuah kebijakan sebelum
diimplementasika n pada sasaran
kebijakan maka terlebih dahulu
perlu adanya komunikasi terhadap
implementor kebijakan. Peran
pemerintah sebagai fasilitator
adalahbentuk fungsi dari
pemerintah daerah dalam
menyediakan fasilitas untuk
pengembangan UKM.
5.
Dian Andhiny
Paramasari
Strategi Dinas
Koperasi dan UKM
Kota Surakarta
dalam
Pengembangan
Sektor Usaha
Mikro, Kecil dan
Menengah.46
Dinas Koperasi dan UKM Kota
Surakarta melakukan kegiatan yaitu
sosialisasi dukungan Informasi
Penyediaan Permodalan Bagi
UMKM, Penyelenggaraan Promosi
Produk UKMKM, Penyelenggaraan
Pelatihan Kewirausahaan,
Penyusunan Kebijakantentag UMKM
dan Fasilitasi pengembangan
UMKM.
Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang
saya
lakukan, Peran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan UMKM Dalam
Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), penelitian
ini
menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini
deskriptif, tempat
penelitian di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota
Jambi.
H. Kerangka Pemikiran
Kerangka berfikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran
dari
penelitian yang di sintesiskan dari fakta-fakta, observasi dan
telah
keperpustakaan. Oleh karna itu, kerangka berfikir memuat teori,
dalil atau
konsep-konsep yang dijadikan dasar dalam penelitian. Uraian
dalam kerangka
berfikir menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variabel
penelitian.
45
Saharudin. Nazaki, Handrisal, Jurnal Peran Pemerintah dalam
Pengembangan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah di Kota Tanjungpinang. 46
Dian Andhiny Paramasari, Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota
Surakarta dalam
Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 2009.
-
41
Variabel-variabel penelitian menjelaskan secara mendalam dan
relevan dengan
permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk
menjawab
permasalahan penelitian. Berdasarkan landasan teori dan
penelitian-penelitian
terdahulu maka kerangka pemikiran dalam penelitian adalah
sebagai berikut :
Gambar 1.1
Kerangka Berpikir
Dinas Tenaga Kerja,
Koperasi dan UMKM
PERAN
Pembinaan Pengembangan
-Pembinaan UMKM
-Pembinaan Kewirausahaan
-Fasilitator
-Kemitraan Usaha
-Permodalan UMKM
-
42
BAB II
METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Wakti Penelitian
Tempat penelitian pada skripsi ini bertepatan di Dinas Tenaga
Kerja,
Koperasi Dan UMKM Kota Jambi. Jalan H. Agus Salim No. 01,
Kelurahan Paal
Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Kode Pos 36128. Sedangkan
waktu
penelitiannya dilaksanakan pada bulan Maret 2020 dan berakhir
pada bulan Mei
2020.
B. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan
kualitatif.
McMillan dan Schumacher, mendefinisikan metode kualitatif
sebagai tradisi
tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental
bergantung
pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan
berhubungan
dengan orang-orang tersebut dan peristilahnya. Sedangkan menurut
Mantra
dalam bukunya Mleong mengemukakan metode kualitatif sebagai
prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
atau lisan dari
orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif
berusaha
mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu,
kelompok,
masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari
secara menyeluruh,
rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian
yang
lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap
suatu
masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian
generalisasi. Metode
penelitian ini lebih suka menggunakan teknis analisis mendalam
(indepth
-
43
analysis), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus
karena
metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan
berbeda dengan
sifat dari masalah lainnya.47
C. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian
Menurut Tatang M. Amirin, subjek penelitian adalah sumber
tempat
memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai
sebagai seseorang
atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan.
Sementara menurut
Muhammad Idrus mendefinisikan subjek penelitian sebagai
individu, benda atau
organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan
dalam
pengumpulan data penelitian. Subjek penelitian jika berbentuk
orang ada yang
disebut dengan responden dan ada pula yang disebut dengan
informan.
Istilah responden banyak digunakan untuk penelitian
kuantitatif
sementara istilah informan digunakan secara khusus pada
penelitian kualitatif.48
Subjek dalam penelitian ini adalah Pegawai bagian UMKM yang ada
di Dinas
Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi dan Pemilik Usaha
yang ada di
Kecamatan Telanaipura. Jumlah informan dalam penelitian
berjumlah 10 orang,
dimana 5 orang pegawai bagian umkm dan 5 orang pemilik
usaha.
2. Objek Penelitian
Objek adalah apa yang akan diselidiki selama kegiatan
penelitian.
Menurut Nyoman Kutha Ratna, objek adalah keseluruhan gejala yang
ada
47
Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian,
(Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 27-28
48 Rahmadi, Pengantar, Metodologi Penelitian, (Kalimantan
Selatan: Antasari Press, 2011),
hlm. 61
-
44
disekitar kehidupan manusia.49
Objek dalam penelitian ini adalah Peran Dinas
Tenaga Kerja, Koperasi Dan UMKM Dalam Pengembangan Usaha Mikro
Kecil
Dan Menengah (UMKM) Di Kota Jambi.
D. Jenis dan Sumber Data
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari
sumbernya
ataupun dari lokasi objek penelitian.50
Data primer pada penelitian ini berasal
dari wawancara pada pegawai bagian UMKM yang ada di Dinas Tenaga
Kerja,
Koperasi Dan Umkm Kota Jambi dan pemilik usaha yang ada di
Kecamatan
Telanaipura.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang
diperoleh
secara tidak langsung atau melalui sumber perantara.51
E. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data adalah bagian instrument pengumpulan
data
yang menentukan berhasilkan atau tidak suatu penelitian. Metode
pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
1. Wawancara
Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara
bertanya
langsung. Dalam wawancara ini terjadi interaksi komunikasi
antara pihak
49
Muh. Firtrah dan Luthfiyah, Metodologi Penelitian, (Jawa Barat:
CV. Jejak, 2017), hlm.
156 50
Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, (Jambi: Syariah Press,
2014), hlm. 34 51
Ibid.
-
45
peneliti selaku penanya dan responden selaku pihak yang
diharapkan
memberikan jawaban.52
2. Observasi
Observasi merupakan salah satu tek