1.4 Enforcing GCG Practices at Listed Companies by Anis Baridwan

11““SSUSTAINING USTAINING CCOMPANY OMPANY VVALUE ALUE TTHROUGH HROUGH GCGGCG--BBASED ASED BBUSINESS USINESS PPRACTICESRACTICES””NUSA DUA, BALI, AUGUST 31, 2007NUSA DUA, BALI, AUGUST 31, 2007K N K GK N K G

KOMITE NASIONAL KOMITE NASIONAL KEBIJAKAN GOVERNANCEKEBIJAKAN GOVERNANCE

Enforcing GCG Practices Enforcing GCG Practices

at Listed Companiesat Listed Companies

ANIS BARIDWAN

Head of Accounting Standard and Disclosure Bureau Head of Accounting Standard and Disclosure Bureau

Indonesian Capital Market and Financial Institutions Indonesian Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAMSupervisory Agency (BAPEPAM--LK)LK)



Agenda

Prinsip-Prinsip GCG Sinergi dalam Implementasi GCGRekomendasi ROSCRegulasi GCG di IndonesiaRegulasi GCG di Pasar Modal IndonesiaPenegakan Hukum di Pasar Modal IndonesiaContoh Kasus Pelanggaran Peraturan Bapepam-LK/GCGRancangan/Wacana Pengembangan Peraturan Bapepam-LK



Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

TRANSPARENCY

FAIRNESS

RESPONSIBILITY

ACCOUNTABILITY

INDEPENDENCY

IMPLEMENTASI ?



Sinergi dalam Implementasi GCG Prinsip-Prinsip GCG

Pedoman GCG

Kepatuhan(Compliance)

Meningkatkan kualitas output (reports etc)

Mengurangi assimetris informasi

Meningkatkan nilai prediksi (prediction value)

Menurunkan kesalahan keputusan investasi

Self DisciplineMoral – Etika

Regulator Market Pressure

Perangkat Hukum(Peraturan)

Agency Problem



World Bank Recommendation On Report On The Observance of Standards and Codes (ROSC) Corporate Governance Republic of Indonesia

• Hak-hak Pemegang Saham a.l :– Pembentukan Komite Nominasi dan remunerasi bagi Perusahaan Terbuka

• Perlakuan yang setara dan adil terhadap pemegang saham– Memperkuat “market surveillance”– Memperjelas definisi benturan kepentingan dan transaksi pihak istimewa

• Peran pemangku kepentingan dalam Corporate Governance a.l :– Mempermudah akses bagi pemangku kepentingan atas Laporan Tahunan perusahaan

dengan menyediakannya di website perusahaan atau publik• Keterbukaan dan Transparansi a.l :

– Meningkatkan keterbukaan mengenai struktur tata kelola perusahaan– Mensyaratkan perusahaan terbuka untuk menyampaikan laporan ttg internal control– Mengadopsi standar akuntansi internasional sepenuhnya– Memperpendek jangka waktu penyampaian laporan keuangan tahunan

• Tanggungjawab Komisaris a.l :– Memperjelas tugas dan tanggungjawab komisaris independen



Regulasi Good Corporate Governance di Indonesia

antara lain :1. UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban2. Keputusan Menteri BUMN No 5 Tahun 2006 tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara3. Peraturan Bank Indonesia No 8/14/2006 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum4. Pedoman Umum GCG Indonesia oleh KNKG Tahun 2001 dan direvisi pada Oktober 20065. Pedoman GCG Perasuransian Indonesia Tahun 20066. Pedoman GCG Bagi Dana Pensiun Tahun 20067. Pedoman Komisaris Independen dan Pedoman Pembentukan Komite Audit Yang Efektif oleh KNKG Tahun

20048. Pedoman GCG Perbankan Indonesia Tahun 20049. Keputusan Menteri BUMN No 117 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktek GCG Pada Badan Usaha Milik

Negara 10. Peraturan Bapepam-LK

– Peraturan No.IX.I.1 Tahun 1996 tentang Sekretaris Perusahaan– Peraturan No.VIII.G.11 Tahun 2003 tentang Tanggungjawab Direksi atas Laporan Keuangan – Peraturan No.Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Komite Audit

11. Peraturan Bursa Efek mengenai kewajiban Perusahaan Terbuka untuk memiliki Direktur Independen



Implementasi Prinsip-prinsip GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Dalam Peraturan Bapepam-LK



Prinsip Transparency

Implementasi antara lain dalam :– Peraturan Bapepam No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan

• Transaksi Hubungan Istimewa• Informasi Segmen• Instrumen Derivatif• Pemecahan Saham dan Dividen Saham, dll

– Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu• Suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan wajib mendapat persetujuan

pemegang saham independen– Peraturan Bapepam No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan

Kegiatan Usaha• Suatu transaksi yang material wajib mendapat persetujuan pemegang saham

– Peraturan Bapepam No. IX.G.1 tentang Penggabungan Usaha• Mengatur tentang keterbukaan informasi dalam rangka penggabungan usaha• Wajib mendapat persetujuan RUPS

– Peraturan Bapepam No. IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka– Peraturan Bapepam No. IX.F.1 tentang Penawaran Tender



Prinsip Accountability

Tercermin antara lain dalam :– Peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan– Peraturan No. X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala– Peraturan No. X.K.6 tentang Laporan Tahunan– Peraturan No. X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran

Umum– Peraturan No. VIII.G.11 tentang Tanggungjawab Direksi atas Laporan Keuangan– Peraturan No. X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu



Prinsip ResponsibilityTercermin antara lain dalam :− Peraturan X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala− Peraturan X.K.6 tentang Penyampaian Laporan Tahunan− Peraturan X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan

Kepada Publik;− Peraturan IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan− Peraturan IX.C.2; tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam

Rangka Penawaran Umum



Prinsip IndependencyTercermin antara lain dalam :− Peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan

Transaksi Hubungan IstimewaInformasi SegmenInstrumen DerivatifPemecahan Saham dan Dividen Saham, dll

− Peraturan No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu − Peraturan No. VIII.A.2 tentang Independensi Akuntan Yang Memberikan Jasa Audit

di Pasar Modal− Peraturan No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja

Komite Audit



Prinsip FairnessTercermin antara lain dalam :• Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha

Utama;• Peraturan IX.H.1 ttg Pengambilalihan Perusahaan Terbuka;• Peraturan IX.F.1 tentang Penawaran Tender;• Peraturan X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan

Kepada Publik;• Peraturan X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran

Umum;• Peraturan X.K.5 tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten dan Perusahaan

Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit;• Peraturan IX.C.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam

Rangka Penawaran Umum;• Peraturan IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan

Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik



• PENEGAKAN HUKUM• Di Pasar Modal Indonesia



Sanksi AdministratifPasal 102 UU PM(1) Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran UU

ini & atau peraturan pelaksanannya yg dilakukan oleh setiap pihak yg memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dariBapepam

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dlm ayat (1) dapatberupa:

peringatan tertulisdenda yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentupembatalan kegiatan usahapembekuan kegiatan usahapencabutan izin usahapembatalan persetujuanpembatalan pendaftaran



Sanksi AdministratifPasal 63 PP No. 45 Tahun 1995

(c) Emiten yang pernyatan pendaftarannya telah menjadi efektif dikenakan sanksi denda Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dg ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

(d) Direktur atau Komisaris Emiten/Perusahan Publik, atau setiap pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) saham Emiten/Perusahaan Publik, dikenakan sanksi denda Rp 100.000,00 (seratur ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaianlaporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan dendapaling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)



Sanksi Administratif

Ketentuan PidanaUUPM Pasal 103 – 110



Contoh Kasus Pelanggaran PeraturanBapepam-LK/GCG

Prinsip Transparancy:– Direksi memberikan keterangan yang secara material tidak benar mengenai

kegiatan usaha perseroan sebagimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-Undang Pasar Modal.

– Pelanggaran terhadap Peraturan Bapepam No.VIII.G.7 dengan adanya salah klasifikasi akun sehingga pembaca laporan keuangan mendapat kesan yang berbeda apabila akun disajikan pd tempat yg seharusnya dan offset antara pemberian pinjaman dan penerimaan dari pembayaran utang sehinggamenyebabkan saldo yang terungkap dalam laporan keuangan tidak menggambarkan kejadian secara lengkap

– Terlambat menyampaikan Laporan realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (pelanggaran Peraturan No.X.K.4).

– Terlambat melakukan keterbukaan informasi mengenai adanya pengurangan utang yang diterima oleh anak perusahaan dimana informasi ini kemungkinan akan dapat mempengaruhi nilai efek perseroan dan keputusan investasi pemodal. (pelanggaran Peraturan No.X.K.1)

– Tidak mengungkapkan/melakukan keterbukaan informasi di dalam prospektus dalam rangka Penawaran Umum Terbatas mengenai penyertaan yang dilakukan perusahaan.




Prinsip Accountability– Keterlambatan Direksi dan Komisaris dalam menyampaikan laporan perubahan

kepemilikan saham mereka.(Pelanggaran peraturan No.X.M.1)




Prinsip Fairness– Melakukan perubahan rencana penggunaan dana hasil penawaran

umum tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemegang saham.

– Tidak mengiklankan laporan keuangan tengah tahunan dan menyampaikan laporan keuangan tengah tahunan tidak sesuai jumlah yang diwajibkan.

– Tindakan ini bertentangan dengan prinsip fairness karena hak pemegang saham untuk mengetahui informasi laporan keuangan tengah tahunan secara tepat waktu tidak terpenuhi.



Rancangan dan Wacana PengembanganPeraturan Bapepam-LK

• Peraturan Baru– Kewajiban membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi bagi Emiten dan

Perusahaan Publik• Revisi Peraturan, a.l.

– Peraturan No. XI.B.2 : Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik.Perubahan Peraturan XI.B.2 antara lain dimaksudkan untuk memberikan ketegasan kapan saham hasil buy back dapat dijual kembali yaitu 30 hari sejak :

•Seluruh target pembelian saham telah dilaksanakan; atau•Selesainya masa pembelian kembali, tergantung mana yang lebih cepat

– Peraturan IX.E.1 : Benturan Kepentingan Transaksi TertentuBerdasarkan peraturan saat ini : setiap transaksi dengan pihak afiliasi (kecuali transaksi dengan Anak Perusahaan yang sahamnya tidak satupun dimiliki oleh pihak terafiliasi Perusahaan Terbuka induk) memerlukan persetujuan Pemegang Saham Independen, tanpa melihat materialitas transaksi tersebut dan apakah transaksi yang dilakukan merupakan transaksi yang berkesinambungan; Perubahan Peraturan IX.E.1 dimaksudkan antara lain untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dalam menentukan apakah transaksi tersebut memerlukan persetujuan RUPS Independen.



Wacana Pengembangan Implementasi GCG dalam Peraturan Bapepam-LK

(tahap wacana/diskusi)

• Pembentukan Internal Audit bagi Emiten dan Perusahaan Publik dan Pertanggungjawabannya

• Kecukupan Internal Control bagi Emiten dan Perusahaan Publik

• Pengangkatan dan Pertanggungjawaban Komisaris Independen



Terima Kasih

1.4 Enforcing GCG Practices at Listed Companies by Anis Baridwan

Documents