PENJELASAN PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
IV - 1
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, setiap daerah kabupaten perlu menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagai arahan pelaksanaan pembangunan, sejalan dengan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menitikberatkan kewenangan pelaksanaan pembangunan pada Pemerintah Kabupaten, termasuk pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten. Penyediaan rujukan mengenai proses perencanaan tata ruang wilayah kabupaten dalam bentuk suatu buku pedoman diperlukan untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan perencanaan. 1.
PENJELASAN
Dalam era otonomi daerah ini, maka setiap kabupaten Ruang memiliki wewenang nya untuk sendiri. menyusun dan menetapkan Rencana Tata Wilayah (RTRW) Pemerintah Pusat dalam hal ini berperan dalam memberikan bantuan teknis kepada daerah. Bantuan tersebut berupa pedoman untuk menyusun RTRW bagi tiap-tiap daerah. Saran : Penyediaan rujukan mengenai proses perencanaan tata ruang wilayah kabupaten diperlukan untuk membantu daerah dalam menyusun RTRW Kabupaten yang pada akhirnya akan mencapai tujuan-tujuan wilayah secra alam perencanaan. Tujuan perencanaan umum adalah sebagai berikut : Mendayagunakan ekonomi lokal. 2. 3. 4. Mengurangi kesenjagan antar wilayah atau regional imbalances. Mewujudkan pembangunan wiayah yang berkelanjutan. Mempertahankan dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Ciri utama perencanaan wilayah adalah komprehensif atau menyeluruh, di mana memadukan sektor-sektor serta sub wilayah yang tercakup dalam wilayah sumberdaya secara optimal melalui pengembangan
IV - 2
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN harus
PENJELASAN rencana. Sektor-sektor dalam wilayah rencana dikembangkan secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan sehingga mencapai hasil yang optimum.
1.2
MAKSUD DAN TUJUAN
Buku pedoman ini dimaksudkan sebagai Cukup jelas. bahan rujukan dalam kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Tujuan dari pedoman ini adalah memberikan Kabupaten Kabupaten. 1.3 RUANG LINGKUP PEDOMAN Pedoman ini meliputi kegiatan Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten ini berisikan persyarakat minimum yang harus acuan dalam bagi Pemerintah RTRW menyusun
penyusunan RTRW Kabupaten yang
bersifat umum, baku dan minimal harus dipenuhi dalam suatu RTRW Kabupaten yang dipenuhi dalam proses penyusunan RTRW akan dihasilkan. Namun pedoman ini tidak Kabupaten. Pedoman penyusunan ini merupakan Kabupaten RTRW memberikan metodologi yang baku terhadap dasar penyusunan RTRW, hal ini dimaksudkan agar yang dapat menampung aspirasi dari daerah, di
mencakup mulai dari persiapan penyusunan mana seperti diketahui bahwa tiap-tiap daerah hingga proses legalisasi RTRW Kabupaten memiliki karakteristik dan kondisi lokal yang sebagai Peraturan Daerah 1.4 SISTEMATIKA PEDOMAN Cukup jelas. berbeda-beda.
Pedoman ini disusun dengan mengikuti sistematika 5 (lima) bab, yaitu: Bab 1 Pendahuluan Bab ini berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika dari Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
IV - 3
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN Bab 2 Ketentuan Umum Bab ini berisikan pengertian-pengertian dasar yang digunakan dalam buku pedoman ini, kedudukan RTRW Kabupaten dalam jenjang perencanaan, dan pengertian mengenai RTRW Kabupaten itu sendiri yang mencakup skala dan jangka waktu perencanaan, tujuan dan sasaran, fungsi, dan kedalaman substansinya. Bab 3 Proses dan Mekanisme Penyusunan RTRW Kabupaten Bab ini menjelaskan proses penyusunan RTRW Kabupaten disertai dengan penjelasan mengenai kelembagaan dan peran serta masyarakat tersebut, Kabupaten. Bab 4 Substansi Data dan Analisis Penyusunan RTRW Kabupaten Bab ini menjabarkan aspek-aspek yang dianalisis dalam penyusunan RTRW Kabupaten disertai dengan data/peta yang dibutuhkan dalam analisis tersebut. Bab 5 Substansi RTRW Kabupaten Bab ini menjelaskan substansi dari RTRW Kabupaten sebagai produk atau keluaran proses penyusunan rencana. dalam dan proses proses penyusunan RTRW legalisasi
PENJELASAN
IV - 4
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN BAB 2 KETENTUAN UMUM 2.1 PENGERTIAN-PENGERTIAN Pengertian-pengertian digunakan dalam penataan dasar ruang
PENJELASAN
yang Seluruh pengertian dasar yang berkaitan dan dengan Penataan Ruang yang terdapat dalam
dijelaskan di bawah ini meliputi ruang, tata Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten ini ruang, penataan ruang, rencana tata ruang, sudah tercantum dalam UU NO 24/1998 wilayah, kawasan lindung, kawasan budidaya, tentang Penataan Ruang. kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu. 2.1.1 Ruang
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang Definisi Ruang sudah terdapat dalam UU No daratan, ruang lautan, dan ruang udara 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. sebagai hidup satu dan kesatuan melakukan wilayah, kegiatan tempat serta manusia dan makhluk lainnnya memelihara kelangsungan hidupnya. 2.1.2 Tata Ruang Definisi Tata Ruang sudah terdapat dalam UU
Tata ruang adalah wujud dari struktur dan No 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan. 2.1.3 tata Penataan Ruang ruang, pemanfaatan ruang, dan dalam UU No 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
Penataan ruang adalah proses perencanaan Definisi Penataan Ruang sudah terdapat pengendalian ruang. 2.1.4 Rencana Tata Ruang
Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan Definisi Rencana Tata Ruang sudah terdapat struktur dan pola pemanfaatan ruang. Adapun dalam UU No 24 Tahun 1992 tentang
IV - 5
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hirarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya. 2.1.5 Wilayah
PENJELASAN
yang dimaksud dengan struktur pemanfaatan Penataan Ruang.
Wilayah adalah ruang yang merupakan Definisi Wilayah sudah terdapat dalam UU kesatuan geografis beserta segenap unsur No 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. 2.1.6 Kawasan yaitu pendefinisian kawasan menjadi kawasan lindung kawasan kawasan budidaya, menjadi dan kawasan tertentu.
Kawasan adalah wilayah dengan fungsi Pendefinisian kawasan terbagi menjadi dua utama lindung atau budidaya, yang dijelaskan sebagai berikut:
Kawasan lindung adalah kawasan yang pendefinisian ditetapkan dengan fungsi utama melindungi perkotaan sumber daya alam dan sumber daya buatan. ditetapkan dengan fungsi utama
perdesaaan
kelestarian lingkungan hidup yang mencakup Pendefinisian kawasan di atas merupakan pendefinisian berdasarkan dua dimernsi yang Pembagian kawasan menjadi Kawasan budidaya adalah kawasan yang berbeda.
untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi merupakan pendefinisan kawasan berdasarkan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan fungsi ruangnya. Kawasan lindung merupakan sumber daya buatan. kawasan yang lahannya tidak dapat Selain itu, dikenal kawasan perdesaan, dimanfaatkan menjadi kegiatan produksi atau
IV - 6
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN yang dijelaskan sebagai berikut:
PENJELASAN
kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu permukiman karena diperuntukkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan diperkenankan untuk dijadikan Kawasan perdesaan adalah kawasan tidak pertanian fungsi termasuk kawasan
yang mempunyai kegiatan utama permukiman manusia, secara lebih jelas dapat pengelolaan dilihat pada Keppres No 32/90 tentang tempat kawasan budidaya merupakan kawasan yang sumber daya alam dengan susunan Pengelolaan Kawasan Lindung. Sedangkan sebagai permukiman perdesaa, dan kegiatan ekonomi. pelayanan dapat dibudidayakan untuk berbagai macam Pembagian kawasan menjadi kawasan
jasa pemerintahan, pelayanan sosial, kegiatan produksi dan permukiman. Kawasan perkotaan adalah kawasan perkotaan, perdesaan, dan tertentu merupakan yang mempunyai kegiatan utama pendefinisian kawasan berdasarkan fungsi bukan fungsi dan pertanian kawasan distribusi dengan sebagai pelayanan susunan ruangnya Kawasan perkotaan memiliki tempat kegiatan utama non pertanian, sedangkan jasa pertanian. Kawsan tertentu adalah kawasan nasional dari segi politik, ekonomi, sosial, secara nasional yang
permukiman perkotaan, pemusatan kawasan perdesaan kegiatan utamanya adalah pemerintahan, pelayanan sosial, dan yang memiliki nilai strategis dalam skala kegiatan ekonomi. yang ditetapkan nilai Kawasan tertentu adalah kawasan budaya, pertahanan, dan keamanan. mempunyai strategis
penataan ruangnya diprioritaskan. 2.2 KEDUDUKAN RTRW NASIONAL, RTRW PROPINSI, DAN RTRW KABUPATEN Sesuai dengan Undang-Undang Nomor RTRW Nasional, RTRW Propinsi, dan 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, RTRW rencana tata ruang dirumuskan Kabupaten memiliki keterkaitan secara antara satu dengan lainnya baik dari segi
berjenjang mulai dari tingkat yang sangat substansi maupun operasionalnya. Keterkaitan umum sampai tingkat yang sangat rinci. tersebut disebabkan karena wilayah kabupaten Mengingat rencana tata ruang merupakan terdapat dalam suatu wilayah propinsi, dan
IV - 7
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN daerah dan bagian dari
PENJELASAN
matra keruangan dari rencana pembangunan dalam ruang wilayah negara. Jadi dalam pembangunan penyusunan RTRW Kabupaten perlu juga keselarasannya dengan nasional, ketiga tingkatan (RTRW Nasional, memperhatikan mempunyai hubungan keterkaitan satu sama lain serta dijaga konsistensinya baik dari segi substansi maupun operasionalisasinya. RTRW Nasional adalah strategi dan RTRW Nasional menitikberatkan pada pembangunan tertentu yang nasional dapat andalan dengan memacu adalah arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang strategi dan arahan pemanfaatan ruang yang kawasan
RTRW Propinsi, dan RTRW Kabupaten) RTRW Propinsi dan Nasional.
wilayah negara yang meliputi tujuan nasional memberikan indikasi kawasan andalan dan memperhatikan keterkaitan antar pulau dan pembangunan. tingkat ketelitian skala 1:1.000.000 dengan dalam jangka waktu perencanaan selama 25 tahun. rangka Kawasan
antar propinsi. RTRW Nasional disusun pada kawasan yang mempunyai nilai strategis mendukung perttumbuhan daerah sehingga pengembangannya perlu dilakukan secara bersama-sama oleh Pusat dan Daerah. RTRW Propinsi merupakan strategi dan wilayah propinsi antar yang berfokus pada dalam RTRW wilayah Sedangkan pada Propinsi propinsi ditandai dan dengan mendapat kawasan harus dalam arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kawasan-kawasan fungsional yang terdapat keterkaitan kawasan/kabupaten/kota prioritas pengembangan. penentuan prioritas lain di prioritas tingkat kawasan kabupaten
karena perkembangan suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari wilayah
sekitarnya. RTRW Propinsi disusun pada memperhatikan jangka waktu perencanaan selama 15 tahun.
tingkat ketelitian skala 1:250.000 dengan RTRW Propinsi dan kawasan andalan/tertentu dalam RTRW Nasional. Kawasan prioritas Pada jenjang berikutnya, RTRW Kabupaten dalam RTRW Propinsi dapat mencakup disusun oleh daerah otonom kabupaten, kawasan yang berada di luar kawasan dengan memperhatikan RTRW lainnya, pada andalan. Kawasan prioritas kabupaten tingkat ketelitian internal yang lebih dalam maupun propinsi ditetapkan oleh masingpada skala kabupaten dan akan dijelaskan masing pemerintah kabupaten dan propinsi. pada bagian berikut.
IV - 8
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN 2.3 RENCANA TATA RUANG Tingkat
PENJELASAN
WILAYAH KABUPATEN 2.3.1 Skala dan Jangka Waktu RTRW Kabupaten ketelitian peta dal mRTRW Kabupaten adalah 1:100.000 hingga 1:50.000.
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jangka waktu perencanaannya adalah 10 Kabupaten adalah rencana tata ruang dalam tahun, jadi penyusunan tata ruang yang baru wilayah administrasi kabupaten dengan untuk wilayah kabupatn dilaksanakan setiap disempurnakan atau ditinjau kembali dalam arahan perlu sebagai akibat dari dinamika tingkat ketelitian minimal skala 1:100.000 10 tahun. Namun RTRW Kabupaten dapat berjangka waktu perencanaan 10 tahun. RTRW perkiraan Kabupaten disusun kecenderungan dan berdasarkan waktu kurang dari 10 tahun apabila dinilai
perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Maka pihak yang terlibat dapat pembangunan di masa depan sesuai dengan merujuk pada Pedoman Peninjauan Kembali jangka waktu perencanaannya. Penyusunan RTRW Kabupaten dilakukan dengan berazaskan kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian dan kesinambungan dalam lingkup kabupaten dan kaitannya dengan propinsi dan kabupaten sekitarnya. RTRW Kabupaten. Keterpaduan berarti bahwa rencana yang dihasilkan dapat menciptakan satu kesatuan perkembangan di segala sektor. Keterkaitan berarti bahwa rencana yang dihasilkan dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara sektor yang satu dengan yang lain. Keseimbangan berarti perkembangan suatu sektor seimbang dengan perkembangan sektor lainnya 2.3.2 Tujuan Tujuan dan Sasaran RTRW Cukup jelas
Kabupaten dari perencanaan tata ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan
IV - 9
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sasaran dari perencanaan tata ruang wilayah kabupaten adalah: Terkendalinya wilayah pembangunan baik di yang kabupaten
PENJELASAN
dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat; Terciptanya kawasan budidaya; Tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program pembangunan di wilayah kabupaten; Terdorongnya masyarakat dan minat dunia investasi usaha di keserasian dan antara kawasan lindung
wilayah kabupaten. Terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan. 2.3.3 Fungsi RTRW Kabupaten Fungsi utama dari RTRW Kabnupaten ini dari yaitu untuk mewujudkan struktur dan pola tata ruang yang dinamis sehingga tercipta baik dalam imternal di wilayah kabupaten maupun dalam konstelasi wilayah yang lebih luas. Yang dimaksud sebagai matra untuk mewujudkan keruangan dari pembangunan daerah ini yaitu Sebagai matra keruangan
Fungsi dari RTRW Kabupaten adalah: pembangunan daerah; pemanfaatan kabupaten; Sebagai alat ruang
Sebagai dasar kebijaksanaan pokok kesinambungan
keseimbangan perkembangan antar bahwa RTRW kabupaten menjadi ceerminan
IV -10
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN serta keserasian antar sektor;
PENJELASAN
wilayah kabupaten dan antar kawasan dalam struktur dan pola tata ruang dalam pembangunan yang dilaksanankan di daerah. Sebagai alat untuk mengalokasikan RTRW Kabupaten juga berfungsi sebagai investasi yang dilakukan pemerintah, dasar kebijakan dalam struktur dan pola masyarakat dan swasta; rencana rinci tata ruang kawasan; Sebagai dasar pemanfaatan ruang; Sebagai dasar pemberian izin lokasi pembangunan skala besar. 2.3.4 Kedalaman Kabupaten Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Unit kecamatan dijadikan unit analisis dalam Kabupaten disusun dengan kedalaman RTRW Kabupaten. Untuk prasarana jalan, dua atau lebih substansi yang sesuai dengan ketelitian atau unit primer yaitu untuk jalan regional atau skala petanya. Unit analisis yang digunakan di menghubungkan dalam RTRW Kabupaten pada adalah kecamatan prasarana sedangkan digambarkan sistem unit kabupaten/kota. Sedangkan jalan sekunder Substansi RTRW pemanfaatan ruang dalam wilayah kabupaten berfungsi sebagai pengendali atau pengontrol pemanfaatan ruang yang telah dilakukan. Sebagai pedoman untuk penyusunan tersebut. Selain itu RTRW Kabupaten juga pengendalian dalam
jaringan merupakan jalan lokal atau digunakan dalan kedalaman internal kabupaten itu sendiri. Jaringan sistem primer merupakan jaringan utama yang langsung berhubungan dengan sumber. Jaringan primer pada sistem transportasi adalah jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan yang berhirarki sama. Sistem primer pada jaringan jalan terdiri dari arteri primer dan kolektor primer. Jaringan primer. sekunder Jaringan merupakan pada hasil sistem penyambungan atau distribusi dari jaringan sekunder transportasi terdiri dari arteri sekunder dan
sistem primer dan sekunder.
IV -11
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
PENJELASAN kolektor sekunder. Jaringan sekunder tersebut menghubungkan pusat-pusat yang hirarkinya berbeda.
2.3.5 Produk RTRW Kabupaten Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Produk RTRW kabupaten dibagi menjadi tiga Kabupaten disajikan dalam beberapa produk bagian yaitu Buku Data dan Analisis, Buku yang terdiri dari: 1 2 3 Buku Data dan Analisis; Buku Rencana; Album Peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:100.000. BAB 3 PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN Terdapat enam tahapan dalam proses 3.1 PROSES PENYUSUNAN RENCANA Proses penyusunan Rencana Tata Ruang penyusunan RTRW Kabupaten yaitu tahap Wilayah (RTRW) Kabupaten meliputi persiapan penyusunan sebagai tahap awal. tahapan-tahapan berikut: Kemudian dilanjutkan dengan tahap Persiapan penyusunan; peninjauan kembali RTRW kabupaten Peninjauan kembali RTRW tersebut yang telah disusun pada periode Kabupaten sebelumnya; sebelumnya apabila ada. Kemudian tahap Pengumpulan data dan informasi; pengumpulan data. Dilanjutkan degan tahap Analisis; analisis. Kemudian tahap penyusunan konsep Konsepsi atau perumusan konsep rencana yang akan digunakan dalam rencana; pengembangan wilayah kabupaten tersebut. Legalisasi rencana menjadi Dan yang terakhir adalah tahap legalisasi atau Peraturan Daerah. pengesahan dari RTRW tersebut sebagai finalisasi dari penyusunan RTRW Kabupaten. Rencana, dan Album Peta dengan skala 1:100.000-1:50.000.
IV -12
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN 3.1.1 Persiapan Penyusunan Dalam tahapan persiapan
PENJELASAN
Kerangka acuan kerja atau TOR yang telah ini, disusun dijadikan dasar dari agenda kerja dan
dilakukan beberapa kegiatan yang akan progeram-program yang akan dilaksanakan menunjang kelancaran penyusunan RTRW dalam proses penyusunan ini. Tim pelaksanan Kabupaten, yaitu : penyusunan RTRW Kabupaten bisa dari (daerah), swasta (konsultan), 1. Menyusun kerangka acuan kerja pemerintah
atau Terms of Reference (TOR) masyarakat, LSM, dan sebagainya. termasuk di dalamnya agenda Untuk tim pengarah dan tim sueprvisi pelaksanaan dan tenaga ahli yang sebaiknya dari pihak pemerintah. Sedangkan diperlukan; terdiri dari 3. Menyiapkan administrasi; 4. Menyiapkan konsultansi; 5. Menyusun program kerja dan tim ahli apabila akan dilakukan secara swakelola; 6. Persiapan meliputi teknis, antara lain perumusan substansi pengadaan jasa untuk tim teknis dapat dari pihak pemerintah, tim pengarah, tim komitmen masing-masing. kelengkapan 2. Membentuk tim pelaksana yang swasta, maupun masyarakat sesuai dengan teknis, dan tim supervisi;
secara garis besar, penyiapan checklist data dan kuesioner, penyiapan 7. Perkiraan metode biaya pendekatan penyusunan dan peralatan yang diperlukan; RTRW Kabupaten. 3.1.2 Peninjauan Kembali RTRW
Kabupaten Sebelumnya
IV -13
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN Apabila kabupaten sudah mempunyai RTRW Maksud
PENJELASAN dari dilakukannya untuk pada peninjauan mengevaluasi periode yang
Kabupaten dan diperlukan suatu peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten yang kembali maka dilakukan evaluasi terhadap sebelumnya RTRW tersebut yang mencakup aspek-aspek bagaimana berikut: Kelengkapan data; Metodologi yang digunakan; rencana; Tinjauan rencana; Tinjauan pengendalian; Kelembagaan; Aspek legalitas; Proses penyusunan rencana. terhadap yaitu RTRW
sebelumnya diimplementasikan. Kesalahankesalahan dan simpangan-simpangan apa saja yang muncul juga dari dalam pelaksanaannya. bagaimana yang menentukan
Kelengkapan isi rencana dan peta Kemudian antisipasi
kesalahan-kesalahan
pemanfaatan terjadi tersebut. Selain itu juga dimaksudkan untuk menilai tingkat keakuratan rencana dalam pengimplementasiannya.
Evaluasi tersebut pada dasarnya untuk menilai tingkat kesahihan rencana, pengaruh faktor eksternal, sebagaimana dan simpangan dalam rencana Pedoman dijelaskan
Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten dan digunakan sebagai masukan bagi penentuan langkah-langkah perbaikan rencana. 3.1.3 Pengumpulan Data dan Informasi Tahap ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi kondisi awal wilayah dan kecenderungan perkembangannya. Data dan informasi tersebut berdasarkan runtun waktu (time series) selama sepuluh tahun terakhir hingga saat tahun penyusunan. Data dan informasi yang dikumpulkan dan diolah Cukup jelas.
IV -14
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN secara umum mencakup: Data dan peta kebijaksanaan pembangunan; Data dan peta kondisi sosial ekonomi; Data dan peta sumberdaya manusia; Data dan peta sumberdaya buatan; Data dan peta sumberdaya alam; Data dan peta penggunaan lahan; Data pembiayaan pembangunan; Data kelembagaan.
PENJELASAN
3.1.4 Analisis kondisi unsur-unsur pembentuk ruang serta hubungan sebab akibat terbentuknya kondisi ruang wilayah, dengan memperhatikan kebijaksanaan pembangunan wilayah yang ada. Analisis yang dilakukan meliputi analisis terhadap kondisi sekarang dan kecenderungan di masa depan dengan menggunakan data dan informasi yang dikumpulkan dalam proses pengumpulan data dan informasi. Aspekaspek yang dianalisis meliputi: Analisis kebijakan dan strategi pengembangan kabupaten; Analisis regional; Analisis unggulan; Analisis sumberdaya manusia; Analisis sumberdaya buatan; Analisis sumberdaya alam; Analisis sistem permukiman; ekonomi dan sektor
Analisis akan dijelaskan lebih lanjut dalam
Analisis dilakukan untuk memahami bab 4.
IV -15
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN 3.1.5 Analisis penggunaan lahan; Analisis pembiayaan pembangunan; Analisis kelembagaan. Perumusan Kabupaten Perumusan konsep Konsep
PENJELASAN
RTRW Konsep merupakan jiwa dari pengembangan wilayah. Konsep dijadikan dasar dalam RTRW merencanakan tata raung suatu wilayah. dan sesuai dengan kondisi wilayah yang
Kabupaten diawali dengan identifikasi potensi Artinya konsep harus disusun dengan baik dan masalah pembangunan. hanya mencakup perhatian Identifikasi pada potensi dan masalah pemanfaatan ruang tidak bersangkutan agar pembangunan daerah dapat masa berjalan dengan optimal. Dari visi dan misi kabupaten (biasanya sekarang namun juga potensi dan masalah
yang akan mengemuka di masa depan. terdapat dalam Propeda) dapat diturunkan Identifikasi dari potensi dan masalah tersebut menjadi Analisis SWOT Kabupaten tersebut, membutuhkan terjalinnya komunikasi antara dengan memperhitungkan faktor eksternal dan perencana dengan masyarakat yang akan internalnya. Setelah dilakukan analisis, dapat terpengaruh oleh rencana. pemanfaatan ruang wilayah dsusun tujuan dan sasaran yang akan dicapai kabupaten. jangka waktu tertentu. Kemudian dari tujuan Langkah berikutnya adalah perumusan tujuan oleh kabupaten yang bersangkutan dalam Tujuan dan sasaran perencanaan tata ruang dan sasaran tersebut, maka dapat dihasilkan harus mencerminkan visi dari masyarakat konsep pengembangan wilayahnya. setempat. Selanjutnya, dilakukan perumusan Alternatif konsep atau strategi strategi dan kebijakan tata ruang kabupaten. pengembangan wilayah yang dapat digunakan Rumusan konsep RTRW Kabupaten yang adalah sebagai berikut : dilengkapi peta-peta dengan tingkat ketelitian 1. minimal skala 1:100.000 mencakup: Rencana Rencana Rencana Struktur Pengelolaan Pengelolaan dan Pola Pemanfaatan Ruang; Kawasan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya; Perdesaan, Kawasan Perkotaan, dan Development from Above atau top down Esensi perkembangan dari wilayah inti atau sektor dinamis kemudian menjalar ke wilayah atau sektor lain. Unit ekonomi yang dominan dapat menjalari unit ekonomi lainnya. Industri yang dinamis dan memakai
IV -16
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN Kawasan Tertentu; Rencana Sistem Prasarana Transportasi, Telekomunikasi, Energi, Pengairan, dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan; Rencana Penatagunaan Tanah, Air, Udara, Hutan, dan Sumberdaya Alam Lainnya; Rencana Pembangunan. Sistem Kegiatan up Namun
PENJELASAN teknologi tinggi. konsep ini tidak dapt diterapkan di kabupaten yang belum berkembang karena hirarki kotanya masih belum jelas. Membutuhkan jangka waktu perencanaan yang lama. 2. Development from Below atau bottom Reaksi atas anggapan bahwa konsep top down tidak dapat diterapkan di kabupaten yang belum berkembang. Dasar dari pengembangan didasarkan dapat dilihat yaitu pada dari kesejahteraan. Perkembangan Indikatornya potensi masyarakat lokal. tercukupinya kebutuhan dasar. Yang dikembangkan adalah sektor pertanian (ekstensifikasi). Hanya dapat diterapkan di kabupaten yang jumlah penduduknya besar agar dapat mengolah sumberdaya alam di daerah tersebut. Tidak perlu mendatangkan kerja dari luar. Harus jauh dari pusat kota untuk mencegah effeck, dan urbanisasi. 3. Local Economic Development Inti dari Local Economi Development terjadinya mencegah backwash terjadinya
IV -17
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
PENJELASAN yaitumaksimisasi potensi lokal namun tetap memperhitungkan pengaruh luar. Kekuatan lokal tanpa memgabaikan perkembangan global. Kerja sama modal oleh pemerintah lokal yang sifatnya kewirausahaan. Yang perlu dikembangkan adalah kelembagaan terlebih dahulu, baru kemudian infrastrukturnya. Melalui penggalakkan investasi lokal dan stimulasi pengusaha. Memanfaatkan ekonomi global untuk menumbuhkan ekonomi lokal.
3.2 KELEMBAGAAN DALAM PROSES Kelembagaan PENYUSUNAN dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten dapat berbeda antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya sesuai dengan ciri, kondisi, dan kebutuhan kabupaten serta seiring dengan penerapan Otonomi Daerah. Walaupun 3. demikian, kelembagaan penataan ruang yang melibatkan berbagai pihak tersebut secara umum dapat dikelompokkan sebagai lembaga formal pemerintahan, lembaga fungsional, dan organisasi kemasyarakatan. 3.2.1 Lembaga Formal Pemerintahan Unit yang diberikan tanggung jawab utama atas penataan ruang di daerah pada umumnya adalah lembaga yang ditunjuk oleh Bupati yang biasanya berada di Bappeda, Dinas 2.
dalam
proses
penyusunan
RTRW Kabupaten melibatkan berbagai pihak 1. Lembaga Formal Pemerintahan Bappeda, Dinas Kimpraswil. Lembaga Fungsional Tim Penyusun RTRW Kabupaten , tim pengarah penataan ruang daerah, tim pelaksana teknis RTRW Kabupaten. Organisasi Kemasyarakatan pemerhati penataan ruang. LSM,
Bentuk-bentuk kelembagaan yang terlibat yang dapat dikelompokkan menjadi :
IV -18
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN PU/Kimpraswil atau Dinas Tata Ruang. 3.2.2 Lembaga Fungsional
PENJELASAN
Tugas tim pengarah : Memberikan pelaksana Kabupaten. Memberikan masukan, komentar, dan tanggapan atas laporan yang disusun. Menyiapkan bahan untuk penyusunan Perda. Tugas tim pelaksana antara lain : Menyiapkan anggaran. Menyiapkan jadwal kegiatan Menyiapkan program kerja Menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi. Menyiapkan kerangka acuan kerja. Mengendalikan konsultan penyusunan RTRW Kabupaten (jika dilakukan secara dikontrakkan). arahan kepada tim penyusunan RTRW
Dalam penyusunan RTRW Kabupaten, perlu dibentuk tim adhoc yang mempunyai tugas memberikan arahan terhadap pihak yang menyusun RTRW Kabupaten dan sekaligus sebagai penanggungjawab substansi rencana. Tim ini umumnya melibatkan unsur-unsur dari pemerintah yang terdiri Bappeda, Dinas PU/Kimpraswil/Tata Ruang, BPN, BKPMD, perguruan tinggi, dan instansi terkait lainnya. Sebagai contoh, beberapa Daerah Kabupaten telah memiliki Tim Koordinasi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten (TKPRK), yang terdiri atas tim pengarah penataan ruang daerah dan tim pelaksana/teknis penyusunan rencana tata ruang.
IV -19
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN 3.2.3 Organisasi Kemasyarakatan RTRW Kabupaten
PENJELASAN Hubungan antara masyarakat dengan
Selain lembaga-lembaga di atas, dalam pemerintah yaitu pemerintah memberikan penyusunan perlu informasi mengenai proses penyusunan organisasi-organisasi kemasyarakatan. RTRW Kabupaten melalui pengumuman berhak untuk terlibat dalam proses
Contoh dari organisasi kemasyarakatan adalah kepada masyarakat. Setelah itu masyarakat Forum Pemerhati Penataan Ruang. Gambar 3.1 Mekanisme penyusunannya mulai dari tahap awal hingga Keterkaitan akhir, berupa pemberian masukan, tanggapan, Hubungan antara tim penyusun RTRW Kabupaten dengan pemerintah yaitu Tim Penyusun bisa berasal dari instansi-instansi pemerintah atau ahli-ahli perencanan tat ruangMasyarakat
Masyarakat, Pemerintah, dan Tim Penyusun kritik, maupun sanggahan. dalam Proses Penyusunan RTRW Kabupaten
Pemerintah
yang berasal dari pemerintah. Selain itu pemerintah juga perlu memberi dukungan terhadap berlangsungnya proses penyusunan RTRW Kabupaten ini. Hubungan antara tim penyusun dengan masyarakat yaitu tim penyusun RTRW Kabupaten juga dapat berasal dari kalangan masyarakat (konsultan, LSM,para pemuka,dsb). Masyarakat juga perlu memberi dukungan dalam pelaksanaan penyusunan RTRW Kabupaten tersebut.
Tim Penyusun RTRW Kabupaten
3.3
PERAN SERTA MASYARAKAT Bentuk partisipasi masyarakat yang dapat DALAM PROSES PENYUSUNAN diusulkan adalah informing. Informing di sini pemerintah untuk penyusunan dalam dan RTRW perencana kepada Namun menginformasikan
Dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten, maksudnya peran serta masyarakat harus terlibat dalam berkewajiban seluruh proses dimulai dari tahap persiapan perihal Pemerintah Kabupaten harus selalu serta
sampai pada tahap pengesahan. Untuk itu, masyarakat dan masyarakat berhak untuk ikut penyusunannya.
IV -20
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
PENJELASAN
mengundang masyarakat untuk ikut terlibat wewenang dalam pengambilan keputusan dalam setiap tahapan penyusunan RTRW berada di tangan pemerintah (pemerintah Kabupaten. penyusunan RTRW Kabupaten dapat berupa: arah pengembangan; Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan; Pemberian masukan dalam perumusan RTRW Kabupaten; Pemberian informasi atau pendapat dalam pernyusunan strategi penataan ruang; Pengajuan keberatan atau sanggahan terhadap Kabupaten; Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan; Bantuan tenaga ahli. Serta Masyarakat dalam Cukup jelas. rancangan RTRW daerah), masyarakat dapat memberikan Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam usulan, masukan, keberatan, dan sebagainya. Namun yang berwewenang untuk mengambil Pemberian masukan dalam penentuan keputusan final yaitu pemerintah.
3.3.1 Peran
Persiapan Penyusunan Wujud peran serta masyarakat dalam persiapan penyusunan dimulai dengan mengetahui penyusunan RTRW Kabupaten melalui pengumuman. Pengumuman tersebut menjadi kewajiban dari pihak Pemerintah Kabupaten, dan dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan forum pertemuan.
IV -21
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN 3.3.2 Peran Serta Masyarakat Penyusunan Rencana dari
PENJELASAN
dalam Peran serta masyarakat ini merupakan indikasi kegiatan penataan ruang wilayah
Peran serta masyarakat dalam tahap kabupaten yang bersifat transparan dan penyusunan rencana dapat dilakukan pada berbasiskan masyarakat. Untuk memeproleh langkah-langkah pengembangan, penentuan identifikasi potensi arah masukan, informasi dan sanggahan dari dan masyarakat, harus pemerintah secara daerah terlebih rumusan dan untuk mensosialisasikan warga masyarakat
masalah pembangunan, perumusan rencana, dahulu hingga penetapan rencana (melalui DPRD konsep
RTRW
terbuka
Kabupaten). Peran serta tersebut berbentuk mengundang
pemberian saran, pertimbangan, pendapat, memberikan pendapatnya. Pedoman peran tanggapan, keberatan, atau masukan serta serta masyarakt dalam penyusunan RTRW pemberian data atau informasi yang dapat masih dalam tahap penyusunan. dipertanggungjawabkan. Tindak lanjut dari Dalam penyusunan dalam rencana, masyarakat arahan masukan tersebut menjadi kewajiban dari dilibatkan diwujudkan melalui pembahasan penentuan
pihak Pemerintah Kabupaten yang dapat pengembangan, yaitu cita-cita dan harapan yang keadaan kabupaten pada masa yang akan dilakukan dalam forum pertemuan yang lebih datang yang didasarkan atas potensi-potensi luas dengan melibatkan para pakar dan tokoh yang dimiliki. masyarakat bersama Pemerintah Kabupaten. Dalam tahap ini pula masyarakat dapat Instansi yang berwenang Rancangan pendapat, selanjutnya memberikan saran, pertimbangan, pendapat, RTRW tanggapan atau masukan serta pemberian data informasi yang dapat tanggapan, dipertanggungjawabkan. mewujudkan RTRW yang disusun secara transparan, bertanggungjawab terpadu, dengan partisipatif, memperhatikan menyempurnakan pertimbangan,
Kabupaten dengan memperhatikan saran, dan
keberatan, atau masukan dari masyarakat dan Hal tersebut diatas dilakukan dalam rangka hasil pembahasan dalam forum pertemuan.
aspirasi dan kekhasan daerah . 3.4 PROSES LEGALISASI Kabupaten RTRW menjadi
KABUPATEN Penetapan RTRW
IV -22
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD Kabupaten. Langkah awal dari proses penetapan RTRW Kabupaten dimulai dengan
PENJELASAN
mempresentasikan konsep akhir rencana tata Tahapan dalam Proses Legalisasi RTRW ruang oleh tim penyusun di hadapan DPRD Kabupaten adalah sebagai berikut : Kabupaten untuk dibahas sebagai rancangan Perda. Selanjutnya, konsep rencana tata ruang yang telah disempurnakan ditetapkan sebagai suatu Perda melalui sidang paripurna DPRD Kabupaten.Disempurnakan setelah diberi masukan oleh pihak-pihak yang terlibat Presentasi konsep akhir RTR oleh Tim Pengarah di hadapan DPRD Kabupaten
Disahkan oleh Gubernur Propinsi
Ditetapkan
sebagai
Perda
melalui
Sidang Paripurna DPRD Kabupaten
Pengesahan Perda oleh Pusat melalui Mendagri
3.5 PELAPORAN PENYUSUNAN RTRW Cukup jelas. KABUPATEN Pelaporan penyusunan RTRW Kabupaten secara bertahap terdiri dari:
IV -23
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN a. Laporan Pendahuluan (Inception Report); b. Fakta dan Analisis; c. Konsep Rencana; d. Rencana; e. Album Peta. BAB 4 SUBSTANSI ANALISIS DATA
PENJELASAN
DAN Perencanaan tata ruang dengan menggunakan wilayah membutuhkan serangkaian anlisis wilayah yang bertujuan
PENYUSUNAN pendekatan
RTRW KABUPATEN
Bab ini menjelaskan aspek-aspek yang untuk memahami karakteristik unsur-unsur dianalisis dalam penyusunan Rencana Tata pembentuk ruang, memahami sebab akibat Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan data terbentuknya kondisi ruang wilayah, dan (time-series) serta peta (tingkat ketelitian mengetahui beberapa fenomena yang ada. minimal skala 1:100.000) yang diperlukan di dalam analisis tersebut. Analisis yang dilakukan bertujuan untuk: 1) memahami karakteristik unsur-unsur pembentuk ruang; 2) memahami hubungan sebab akibat terbentuknya kondisi ruang wilayah; 3) mengetahui beberapa fenomena yang ada. Aspek-aspek analisis yang dimaksud meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kebijaksanaan pembangunan; Analisis regional; Ekonomi dan sektor unggulan; Sumberdaya manusia; Sumberdaya buatan; Sumberdaya alam; Sistem permukiman; Penggunaan lahan; Pembiayaan pembangunan;
10. Kelembagaan.
IV -24
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN 4.1 KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN adalah kabupaten kedudukannya untuk yang memahami pembangunan bersangkutan dalam Analisis
PENJELASAN
Kebijakan
Pembangunan
ini
dimakasudkan untuk menjaga konsistensi arahan dengan kebijakan pembangunan yang terdapat wilayah di kabupaten yang bersangkutan. Selain itu dan juga yang berkaitan dengan kebijakan perspektif pembangunan yang berada di tingkat propinsi
Analisis kebijaksanaan pembangunan antara RTRW Kabupaten yang akan disusun kebijaksanaan
kebijaksanaan pembangunan nasional dan dan tingkat nasional. Selain itu analisis propinsi, serta untuk mengantisipasi dan kebijakan pembangunan ini juga dimaksudkan mengakomodasi pembangunan dilaksanakan. sasaran terhadap peranan sektoral Oleh karena program-program untuk yang itu, selain industri, mengakomodasi perdagangan, program-program pariwisata, akan pembangunan sektoral (mis:sektor pertanian,
dilakukan pengkajian terhadap tujuan dan transportasi, rekreasi, dsb) yang terdapat di pembangunan RTRWP wilayah dan sektoral kabupaten RTRWN untuk yang kabupaten tersebut. serta melihat dalam bersangkutan, juga dilakukan pengkajian program-program
kabupaten
pembentukan pola dan struktur ruang nasional dan regional. Kebutuhan Data/Peta Data yang dibutuhkan dalam analisis kebijaksanaan pembangunan meliputi: 1. Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN); 2. Program Pembangunan Nasional (Propenas); 3. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); 4. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP);
IV -25
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN 5. Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten; 6. Program sektoral. 4.2 ANALISIS REGIONAL memahami kedudukan dan Propinsi dan
PENJELASAN
Analisis Regional dimaksudkan untuk potensi keterkaitan lebih luas (propinsi maupun nasional). ancaman
Analisis regional dilakukan untuk kabupaten dalam konstelasi wilayah yang kabupaten dalam sistem regional yang lebih Melalui analisis ini juga diharapakan dapat luas dalam aspek sosial, ekonomi, lingkungan, diketahu mengenai peluang dan dan budaya. Kebutuhan Data/Peta 1. Data satuan wilayah faktor eksternal. Analisis regional juga dimaksudkan untuk sungai mengidentifikasi dan melihat gambaran
(SWS) dan daerah pengaliran kondisi eksisting suatu kabupaten secara sungai (DPS); 2. Ekosistem wilayah; 3. Sistem jaringan transportasi; 4. Sistem pergerakan barang dan modal; 5. Pola migrasi penduduk; 6. Karakteristik budaya (suku, adat, agama, dan ras). 4.3 EKONOMI UNGGULAN mewujudkan ekonomi wilayah DAN SEKTOR Analisis Ekonomi dan sektor unggulan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi seluruh yang Mulai dari unit ekonomi skala rumah tangga internal maupun eksternal.
Analisis ekonomi dilakukan untuk potensi ekonomi yang terdapat di kabupaten. sustainable melalui keterkaitan ekonomi lokal hingga unit eknmi skala besar. Dan melihat dalam sistem ekonomi ekonomi diarahkan wilayah yang lebih keterkaitannya dengan wilayah yang lebih untuk menciptakan luas. Dalam pengertian tersebut, analisis luas (propinsi dan nasional). keterkaitan ekonomi antar kawasan di dalam
IV -26
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN wilayah kabupaten dan keterkaitan ekonomi antar wilayah kabupaten. Dari analisis ini, diharapkan diperoleh pengetahuan kawasan mengenai karakteristik basis perekonomian wilayah dan ciri-ciri ekonomi dengan mengidentifikasi ekonomi kabupaten, sektor-sektor unggulan, besaran kesempatan kerja, pertumbuhan dan disparitas pertumbuhan ekonomi di wilayah kabupaten. Kebutuhan Data/Peta Data dan/atau peta perekonomian yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 1. Produk Domestik Regional Bruto; 2. Income per capita; 3. APBD; 4. Jumlah dan besar investasi pemerintah dan swasta; 5. Jumlah tenaga kerja di sektor formal dan informal; 6. Jumlah pengangguran; 7. Jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara. 4.4 SUMBERDAYA MANUSIA Analisis dilakukan untuk kependudukan sumberdaya memahami terutama yang
PENJELASAN
Perkembangan suatu kabupaten dipengaruhi terhadap aspek sosial sumber dan untuk daya
manusia oleh sumber daya manusia di dalamnya. aspek-aspek Analisis memiliki kependudukan sangat kualitas penting
pengaruh timbal balik dengan pertumbuhan mengidentifikasi
perkembangan sosial dan ekonomi. Selain itu, manusia dan faktor sosial kemasyarakatan. analisis sumberdaya manusia dilakukan untuk Contoh : Analisis terhadap Laju Pertumbuhan memahami faktor-faktor sosial Penduduk, Tingkat Ketergantungan,
IV -27
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN kemasyarakatan perkembangan hasil analisis yang wilayah ini serta dapat struktur,
PENJELASAN
mempengaruhi komposisi penduduk menurut umur, jenis hubungan kelamin, tingkat pendidikan, lapangan kerja, diketahui pola penyebaran penduduk, dan untuk
kausalitas diantara faktor-faktor tersebut. Dari dsb. Selain itu juga untuk mengidentifikasi sebaran/distribusi, kualitas, melakukan proyeksi penduduk.
karakteristik masyarakat, tingkat pertumbuhan penduduk, kendala dalam pengembangan serta potensi sumberdaya manusia yang dapat dikembangkan. Kebutuhan Data/Peta Data sumberdaya manusia yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 1. Jumlah penduduk; 2. Kepadatan penduduk; 3. Pertumbuhan penduduk; 4. Penduduk pencaharian; 5. Penduduk pendidikan; 6. Penduduk menurut struktur usia; 7. Penduduk agama; 8. Penduduk menurut jenis kelamin; 9. Penduduk pendapatan; 10. Jumlah kepala keluarga; 11. Angka kelahiran dan angka kematian; 12. Tingkat mobilitas penduduk; 13. Tingkat harapan hidup; 14. Tingkat buta huruf. menurut struktur menurut struktur menurut tingkat menurut mata
IV -28
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN 4.5 SUMBERDAYA BUATAN dilakukan untuk memahami: prasarana wilayah;
PENJELASAN Yang dimaksud dengan sumber daya buatan dalam suatu kabupaten maupun yang
Secara umum, analisis sumberdaya buatan yaitu sistem jaringan sarana dan prasarana Kondisi dan pelayanan sarana dan menghubungkan dengan kabupaten-kabupaten dan kota-kota di sekitarnya. Analisis ini Potensi dan kemungkinan kendala dimaksudkan untuk melihat tingkat pelayanan yang dihadapi dalam peningkatan jaringan prasarana dan sarana eksisting. pelayanan wilayah. sarana dan prasarana Infrastruktur meliputi: jaringan transportasi (jalan, jembatan, terminal, pelabuhan), saluran air bersih, saluran limbah cair, fasilitas pembuangan sampah, drainase, jaringan listrik, telekomunikasi, bangunan umum, taman dan tempat rekreasi. Menganalisis perbandingan antara tingkat pelayanan dan kebutuhan. 4.5.1 Sistem Prasarana Transportasi Transportasi adalah pergerakan orang atau
Analisis sistem prasarana transportasi barang dari suatu lokasi ke loaksi lain. yang meliputi transportasi darat, air, dan Semakin tinggi sosial ekonomi dan intensitas udara dilakukan untuk memperoleh gambaran land use nya maka mengenai: Keterkaitan fungsional dan ekonomi antar kota, antar kawasan baik dalam wilayah kabupaten, pengumpul kegiatan maupun hasil antar wilayah melihat pusat pusat danSistem kegiatan Sistem jaringan
semakin tinggi pula
pergerakannya.
dengan produksi, transportasi,
distribusi barang dan jasa; Kecenderungan perkembanganSistem pergerakan
prasarana transportasi yang ada; Aksesibilitas lokasi-lokasi kegiatan di wilayah kabupaten.
IV -29
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN Kebutuhan Data/Peta darat berikut: 1. Pola jaringan jalan dan rel kereta api; 2. Kondisi jalan; 3. Status dan fungsi jalan; 4. Volume penumpang; 5. Pola pergerakan (asal dan tujuan) 4. barang dan penumpang; 6. Lokasi dan volume bongkar-muat di terminal. Data dan peta sistem prasarana transportasi air (sungai, danau, penyebarangan, dan laut) yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 1. Pola jaringan/alur pelayaran; 2. Jenis-jenis pelayaran; 3. Asal dan tujuan pelayaran; 4. Volume aliran barang dan penumpang pelayaran; 5. Lokasi dan volume bongkar-muat ponton/dermaga/pelabuhan. Data dan peta sistem prasarana transportasi udara yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 1. Pola jaringan penerbangan; 2. Jenis-jenis penerbangan; 3. Asal dan tujuan penerbangan; 4. Volume penumpang; 5. Lokasi dan kapasitas bandar udara. aliran barang dan aliran barang dan 3. 2. yang dibutuhkan adalah sebagai Data dan peta sistem prasarana transportasi 1.
PENJELASAN Empat tahap permodelan transportasi: Trip Generation Model : menentukan besar pergerakan yang diproduksi dan besar pergerakan yang kasuk ke zona ini. Trip Distribution Model : menetukan asal dan tujuan pergerakan. Modal Split : Menentukan alternatif moda angkutan yang akan dipilih dalam pergerakan. Trip Assignment : menentukan alternatif lintas yang akan digunakan.
IV -30
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN 4.5.2 Sistem Prasarana Pengairan untuk memperoleh gambaran mengenai :
PENJELASAN Analisis ini dilakukan untuk mengetahui lebih pengairan yang ada saat ini dikaitkan dengan
Analisis sistem prasarana pengarian dilakukan jauh mengenai kapasitas pelayanan prasarana Keterkaitan fungsional antara sumber- kebutuhan yang ada. sumber air baku dengan lokasi atau Keluaran yang diharapkan dari analisis ini kawasan industri, pertanian, berupa neraca air yang telah permukiman, dan sebagainya; Kecenderungan ada; Kondisi sumber air dikaitkan dengan upaya pelestarian; Standar kebutuhan air baku pada masing-masing kegiatan. Kebutuhan Data/Peta Data sistem prasarana pengairan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 1. Pola jaringan pengairan/irigasi; 2. Kapasitas dan volume pelayanan pengairan; 3. Luas area yang terlayani dan volume pemakaian; 4. Lokasi, fungsi, dan kapasitas instalasi/bangunan pengairan; 5. Lokasi, jenis, dan kapasitas sumbersumber air. 4.5.3 Sistem Prasarana Wilayah Lainnya Termasuk di dalam sistem prasarana wilayah lainnya adalah prasarana pengelolaan energi/listrik, telekomunikasi, Cukup jelas. pelayanan prasarana pengairan yang memperhitungkan semua sektor pengguna air
perkembangan dan semua sumber air yang ada.
lingkungan (seperti sampah, air limbah dan air
IV -31
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN bersih), prasarana kota, dan sebagainya. Idenfikasi ini dimaksudkan untuk menemui dan mengenali fungsi, kondisi, dan tingkat pelayanan prasarana wilayah tersebut. Kebutuhan data yang harus dipenuhi adalah pola jaringan, kapasitas dan volume pelayanan, luas area dan volume pelayanan, serta lokasi, fungsi, dan kapasitas instalasi. 4.6 SUMBERDAYA ALAM Analisis terhadap sumberdaya alam dimaksudkan untuk memahami kondisi, daya dukung lingkungan, dan untuk memahami tingkat perkembangan pemanfaatan sumberdaya lahan/tanah, sumberdaya air, sumberdaya udara, sumberdaya hutan, dan sumberdaya alam lainnya serta potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam menunjang kabupaten. 4..6.1 Sumberdaya Tanah Analisis sumberdaya tanah dilakukan untuk mengidentifikasi potensi pengembangan berdasarkan kesesuaian tanah merekomendasikan tentang peruntukan bagi kegiatan budidaya (kawasan permukiman, pertanian, perkebunan, pengembangan wilayah Cukup jelas.
PENJELASAN
Analisis ini memperhatikan : Ketersediaan dan pengembangan lahan. Produktivitas lahan dan sebaran penguasaan lahan. Bentuk perubahan fungsi lahan.
pariwisata, Dalam analisis ini dilakukan pengkajian Faktor-faktor Bentuk yang mempengaruhi lahan oleh
pertambangan, industri, dan lain-lain) dan terhadap : kawasan lindung. Kebutuhan Data/Peta Data dan peta sumberdaya tanah yang alokasi pemanfaatan lahan. penguasaan
IV -32
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN dibutuhkan adalah sebagai berikut: 1. Ketersediaan lahan; 2. Kemiringan lahan; 3. Jenis tanah; 4. Geologi tata lingkungan; 5. Morfologi; 6. Iklim. 4.6.2 Sumberdaya Air Analisis terhadap sumberdaya air dilakukan untuk memahami bentuk-bentuk penguasaan, penggunaan, dan kesesuaian pemanfaatan sumberdaya air. Kebutuhan Data/Peta Data sumberdaya air yang diperlukan meliputi: 1. Kebutuhan dan debit air; 2. Peruntukan air; 3. Curah hujan tahunan; 4. Distribusi hujan; 5. Hidrologi (pola aliran sungai); 6. Hidrogeologi permukaan); 7. Sebaran sumber air; 8. Daerah resapan air; 9. Rawa dan daerah banjir.. 4.6.3 Sumberdaya Udara Analisis terhadap sumberdaya udara dilakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk penguasaan, penggunaan, dan kesesuaian pemanfaatan sumberdaya udara dalam rangka (air tanah dan
PENJELASAN masyarakat. Bentuk intervensi pemerintah dalam pengendalian pemanfaatan lahan.
Analisis ini perlu memperhatikan : Sebaran sumber-sumber air dan perkiraan kapasitas produksi air. Kondisi dari pemanfaatan air. Kemungkinan pemanfaatan air. Kemungkinan pengembangan perluasan kawasan dan budidaya distribusi/alokasi
pantai, laut,dan zona ekonomi eksklusif.
Analisis ini perlu memperhatikan : Sebaran pemanfaatan ruang udara pada kawasan budidaya. Peningkatan kualitas udara. Kegiatan produksi yang menimbulkan
IV -33
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN pengembangan kualitas udara. Kebutuhan Data/Peta Analisis terhadap sumberdaya udara membutuhkan data/peta berikut: 1. Jalur-jalur penerbangan; 2. Kegiatan produksi yang menimbulkan pencemaran udara. 4.6.4 Sumberdaya Hutan Analisis terhadap sumberdaya hutan dilakukan menunjang untuk fungsi mengetahui kawasan hutan baik daya dalam untuk dukung/kemampuan kawasan yang menjaga
PENJELASAN pencemaran udara. Kemungkinan pengembangan kawasan yang udara. dapat meningkatkan kualitas
Analisis ini perlu memperhatikan : Sebaran dan kondisi penggunaan hutan. Daya dukung hutan kawasan baik maupun dalam untuk kegiatan menunjang perlindungan produksi. Kesesuaian lahan bagi penggunaan hutan produksi, hutan lindung, hutan konversi, dsb.
perlindungan maupun kegiatan produksi. Selain itu, analisis ini dimaksudkan untuk menilai kesesuaian lahan bagi penggunaan hutan produksi tetap dan terbatas, hutan yang dapat dikonversi, hutan lindung, dan sebagainya. Kebutuhan Data/Peta Data dan peta sumberdaya hutan yang diperlukan adalah sebagai berikut: 1. Sebaran dan luas hutan produksi terbatas; 2. Sebaran dan luas hutan produksi tetap; 3. Sebaran dan luas hutan yang dapat dikonversi; 4. Sebaran dan luas hutan lindung; 5. Densitas dan produksi hasil hutan.
IV -34
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN 4.6.5 Sumberdaya Alam Lainnya Analisis sumberdaya alam lainnya dapat mencakup sumberdaya hayati dan nonhayati yang dimaksudkan untuk mengetahui bentuk-bentuk penguasaan, penggunaan, dan kesesuaian pemanfaatan sumberdaya tersebut. 4.7 SISTEM PERMUKIMAN Analisis sistem permukiman dilakukan untuk memahami kondisi, jumlah, jenis, letak, ukuran, dan keterkaitan antar pusat-pusat permukiman di wilayah kabupaten yang digambarkan dengan sistem hirarki dan fungsi kawasan permukiman. Kebutuhan Data/Peta Data/peta sistem permukiman yang dibutuhkan adalah: 1. Kondisi permukiman; 2. Jumlah permukiman; 3. Jenis permukiman; 4. Letak dan sebaran Cukup jelas.
PENJELASAN
Analisis Sistem Permukiman meliputi : Sebaran dari konsentrasi kegiatan permukiman perkotaan, perdesaan, dan kaitannya dengan kegiatan produksi sekitarnya. Sistem pusat permukiman perkotaan atau sistem kota yang mencakup fungsi kota, hirarki kota, dan keterkaitan antara kota dan dengan kawasan perdesaan yang Identifikasi menggambarkan konsentrasi permukiman Pendekatan permukiman yang terjadi. Pendekatan fungsi permukiman dimaksudkan untuk mengidentifikasi fungsi sosial dan ekonom imasyarakat yang mempengaruhi pembangunan. Metode yang dapat digunakan antara lain sebagai berikut : dan dipengaruhi sistem oleh jaringan transportasi. permukiman satuan terhadap karakterisitk kontribusinya
kegiatan permukiman perkotaan dan pengembangan wilayah. perdesaan; 5. Luasan permukiman. pertumbuhan antara kawasan permukiman perkotaan dimaksudkan untuk mengidentifikasi pola dengan perdesaan, dan besaran permukiman
IV -35
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
PENJELASAN Skala Guttman yang didasari fungsi pelayanan, fasilitas infrastruktur, dan kegiatan ekonomi yang membuat suatu permukiman membentuk sentralisasi dalam sistem spatial. Threshold Analysis yang didasari unsur jumlah peenduduk untuk suatu yang dibutuhkan berfungsinya mendukung pelayanan,
fasilitas, dan infrastruktur yang ada dalam suatu wilayah. Weighted digunakan Centrality untuk Index, mengukur
kompleksitas fungsional. Skalogram, digunakan untuk melihat hirarki jumlah fasilitas dimiliki. Analisis Sistem Kota Dalam Pedoman ini belum terdapat penjelasan secara eksplisit mengenai cara menentukan sistem kota di suatu kabupaten. Analisis sistem kota dimaksudkan untuk menentukan kabupaten. Metode Analisis pengelompokan kepadatan Pembobotan dan cluster kota hirarki kota di suatu permukiman dan sosial berdasarkan jenis yang kelengkapan ekonomi
berdasarkan variabel-variabel seperti penduduk, kelengkapan
IV -36
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
PENJELASAN sarana dan prasarana. Variabel lainnya yaitu jumlah rumah tangga petani. Di mana diketahui bahwa karakterisistik yaitu Semakin bermata besar pertanian.. persentase wilayah terbangun, di mana apabila persentase wilayah terbangunnya semakin besar maka menempati tingkat yang semakin tinggi. Pengurutan menggunakan pembobotan. kluster penilaian kota dapat berdasarkan penduduk perkotaan non pencaharian
4.8 PENGGUNAAN LAHAN
Analisis Penggunanan Lahan ini dimaksudkan
Analisis penggunaan lahan dilakukan untuk menjadi acuan dalam penggunaan lahan untuk mengetahui bentuk-bentuk penguasaan, yang diperbolehkan untuk suatu peruntukan penggunaan, dan kesesuaian pemanfaatan tertentu. Selain itu juga agar lahan yang lahan untuk kegiatan budidaya dan lindung. tersedia dapat digunakan untuk mendukung Selain itu, dengan analisis ini dapat diketahui berbagai aktivitas di atasnya. Serta untuk besarnya fluktuasi intensitas kegiatan di suatu menghindari penggunnan lahan yang tidak kawasan, kawasan, perubahan, benturan perluasan kepentingan fungsi sesuai antara karakteristik fisik lahan dengan kegiatannya. ini dapat Kemudian dibuat dari hasil bagi sektoral analisis standar kawasan, okupasi kegiatan tertentu terhadap jenis
dalam pemanfaatan ruang, kecenderungan perletakan penggunaan lahan. pola perkembangan kawasan budidaya dan pengaruhnya lingkungan. terhadap perkembangan kegiatan sosial ekonomi serta kelestarian
IV -37
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN Kebutuhan Data/Peta Data/peta penggunaan lahan yang dibutuhkan adalah: 1. Jenis lahan; 2. Luas lahan; 3. Harga tanah; 4. Status lahan; 5. Perubahan fungsi lahan; Ketersediaan lahan. 4.9 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN Analisis sumber pembiayaan Analisis dan intensitas penggunaan
PENJELASAN
ini
memberikan
pemaham
pembangunan nakerterkaitan antara saistem pembiayaan dan wilayah. pembiayaan pembangunan,
dilakukan untuk mengidentifikasi sumber- pembangunan dengasn sistem penataan ruang pembiayaan pembangunan besaran biaya pembangunan baik dari Analisis dilakukan terhadap masalah dan
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi prospek bantuan dan pinjaman luar negeri, perkiraan daerah.
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), administrasi keuangan pemerintah pusat dan sumber-sumber pembiayaan masyarakat, dan Selain itu juga dilakukan analisis berbagai sumber-sumber pembiayaan lainnya. Kebutuhan Data Data pembiayaan pembangunan dibutuhkan adalah: 1. Besaran PAD; 2. APBD Kabupaten; 3. Besaran DAU; 4. Besaran DAK; 5. Besaran investasi swasta dan masyarakat; 6. Besaran bantuan dan pinjaman luar negeri; 7. Besaran sumber pembiayaan lainnya. sumber keuangan yang ada dan yang potensial bagi pembiayaan pembangunan, serta yang bagaimanan alokasi/pengaturannya. Dan juga dilakukan analisis dampak fiskal akibat pembangunan, proses penyusunan anggaran, pengawasan, dan pelaporan.
IV -38
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN 4.10 KELEMBAGAAN Analisis kelembagaan dilakukan untuk Analisis
PENJELASAN
ini
dimaksudkan
untuk
memahami kapasitas Pemerintah Kabupaten mengidentifikasi posisi kelembagaan dalam dalam menyelenggarakan pembangunan yang kaitannya sebagai instrumen pemerintahan. mencakup struktur organisasi dan tata laksana Juga untuk mengukur potensi kelembagaan pemerintahan, sumberdaya manusia, sarana yang memiliki peran vital sebagai pelindung dan prasarana kerja, produk-produk bagi tenaga kerja dan sebagai salah satu alat Analisis ini perlu untuk mengidentifikasi apakah terdapat tumpang tindih tugas dan wewenang kelembagaan. Dan menilai efektifitas dan efisiensi kinerja kelembagaan pengaturan serta organisasi non-pemerintah stabilisator baik secara makro maupun mikro.
(Ornop) dan perguruan tinggi. Kebutuhan Data Data kelembagaan yang dibutuhkan adalah: Struktur organisasi; Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia; Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja; Produk-produk Peraturan; Bentuk-bentuk keterlibatan organisasi nonpemerintah dan perguruan tinggi.
IV -39
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN BAB 5 RTRW KABUPATEN Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Cukup jelas. Kabupaten terdiri dari: 1. Rencana 2. Rencana 3. Rencana Struktur Pengelolaan Pengelolaan dan Pola Pemanfaatan Ruang; Kawasan Kawasan Lindung dan Budidaya; Perdesaan, Perkotaan, dan Tertentu; 4. Rencana Sistem Prasarana Wilayah; 5. Rencana Penatagunaan Tanah, Lainnya; 6. Rencana Pembangunan 5.1 RENCANA STRUKTUR DAN Sistem Kegiatan Air, Udara, Hutan, dan Sumberdaya Alam
PENJELASAN
POLA PEMANFAATAN RUANG Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Fungsinya untuk memberi arahan kerangka menggambarkan sosial, dan susunan lingkungan unsur-unsur perkembangan wilayah dalam susunan unsurbuatan yang berhubungan secara hirarkis yang dan diatur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan unsur pembentuk lingkungan yang saling digambarkan secara hirarkis dan berhubungan mencerminkan strategi pemanfaatan ruang satu dengan yang lainnya membentuk struktur yang ruang kabupaten. Isi Rencana direncanakan. Materi Struktur meliputi skala menurut junis dan lokasi dari pelayanan pelayanan prasarana meliputi kabupaten. kesehatan, dan
Pemanfaatan Ruang diantaranya meliputi kegiatan pelayanan dalam kabupaten dan hirarki pusat pelayanan wilayah seperti sistem sistem pusat-pusat perkotaan dan perdesaan, pusat- Kegiatan pusat permukiman, hirarki sarana dan pendidikan,
perdagangan,
rekreasi,
prasarana, sistem jaringan transportasi seperti prasarana. Kedalaman materi sampai tingkat sistem jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal kecamatan.
IV -40
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN dan kelas terminal. Rencana Pola Pemanfaatan
PENJELASAN Fungsinya untuk memberi arahan tata
Ruang guna lahan,. air, udara, dan sumberdaya alam yang membentuk tata ruang
menggambarkan letak, ukuran, fungsi dari lainnya dari kawasan lindung dan kawasan kegiatan-kegiatan budidaya dan lindung. Isi budidaya delineasi Rencana Pola Pemanfaatan Ruang adalah kabupaten. Mengatur lokasi dan luas lahan (batas-batas) kawasan kegiatan untuk kegiatan regional dan lokal, kedalaman budaya dan kawasan- materi adalah pemanfaatan ruang yang dirinci sosial, ekonomi,
kawasan lainnya di dalam kawasan budidaya dalam kawasan-kawasan. dan delineasi kawasan lindung seperti di bawah ini: A. Kawasan Lindung A Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya: 1. Kawasan hutan lindung 2. Kawasan bergambut 3. Kawasan konservasi dan resapan air b. Kawasan perlindungan setempat: 1. Sempadan pantai 2. Sempadan sungai 3. Kawasan sekitar danau/waduk 4. Kawasan sekitar mata air 5.. Kawasan terbuka hijau termasuk didalammya hutan kota c. Kawasan suaka alam: 1. Cagar alam 2. Suaka margasatwa d. Kawasan pelestarian alam: 1. Taman nasional 2. Taman hutan raya 3. Taman wisata alam 4. Kawasan cagar budaya
IV -41
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN e. Kawasan rawan bencana alam: 1. Kawasan rawan letusan gunung api 2. Kawasan rawan gempa bumi 3. Kawasan rawan tanah longsor 4. Kawasan rawan gelombang pasang dan banjir f. Kawasan lindung lainnya: 1. Taman buru 2. Cagar biosfer 3. Kawasan perlindungan plasma nutfah 4. Kawasan pengungsian satwa 5. Kawasan pantai berhutan bakau B. Kawasan Budidaya a. Kawasan hutan produksi: 1. Kawasan hutan produksi terbatas 2. Kawasan hutan produksi tetap 3. Kawasan dikonversi 4. Kawasan hutan rakyat b. Kawasan pertanian: 1. Kawasan pertanian lahan basah 2. Kawasan pertanian lahan kering 3. Kawasan perkebunan 4. Kawasan peternakan 5. Kawasan perikanan c. Kawasan pertambangan: 1. Golongan bahan galian strategis 2. Golongan bahan galian vital 3. Golongan bahan galian yang tidak tanaman tahunan/ hutan yang dapat
PENJELASAN
IV -42
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN termasuk kedua golongan di atas d. Kawasan peruntukan industri e. Kawasan pariwisata f. Kawasan permukiman g. Kawasan konservasi budaya dan sejarah (artefak/ bangunan bersejarah) 5.2 RENCANA KAWASAN BUDIDAYA PENGELOLAAN LINDUNG DAN
PENJELASAN
Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Rencana pengelolaan kawasan lindung dan Budidaya pengelolaan adalah untuk bentuk-bentuk mewujudkan upaya kawasan budidaya dan menentukan batasa terhadap rencana wilayah atau delineasi antara kedua jenis berpengaruh
struktur dan pola pemanfaatan ruang. Bentuk- kawasan dan budidaya meliputi: a. Pengaturan pembagian kelembagaan, kewenangan
bentuk upaya pengelolaan kawasan lindung keseimbangan lingkungan dari wilayah yang direncanakan. meliputi Merupakan penjabaran dari arahan pengelolaan pengelolaan kawasan lindung yang terdapat di
kawasan lindung dan budidaya kepada dalam RTRWP ke dalam rencana kegiatan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan penggunaan runag yang dijelaskan secara Desa, swasta, lembaga kemasyarakatan, spatial dalam peta dengan tingkat ketelitian dan masyarakat secara langsung. besar program-program skala 1:100.000-1:50.000. Untuk b. Program pemanfaatan, meliputi garis mengimplementasikan rencana tersebut maka pemanfaatan perlu dilakukan pencegahan pembatasan dan dampak yang negatif dimaksud terhadap dengan pada kawasan lindung dan budidaya pengurangan kegiatan-kegiatan yang dapat untuk jangka panjang, menengah, dan menimbulkan pendek. c. Pengawasan, meliputi tata cara dan prosedur pengawasan Sedangkan kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam. terhadap ketentuan dan arahan pengembangan kawasan
kesesuaian rencana untuk pemanfaatan budidaya adalah rencana kegiatan yang ruang kawasan lindung dan budidaya rencana pengembangan kawasan budidaya yang dilakukan secara bersama-sama untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang.
IV -43
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dengan masyarakat. d. Penertiban, meliputi tata cara dan prosedur penertiban terhadap pelanggaran-pelanggaran pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. 5.3 RENCANA KAWASAN Dalam suatu
PENJELASAN
PENGELOLAAN Rencana pengelolaan ini menjelaskan fungsi PERDESAAN, dan wilayah kabupaten serta kegiatan utama kota-kota, Menekankan kawsan pada perkotaan, desa-desa, dan kawasan tertentu, keterkaitannya.
PERKOTAAN, DAN TERTENTU
terdapat dua jenis kawasan fungsional yaitu ketentuan dan arahan pengembangan dari kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan kawasan perkotaan, perdesaan, dan tertentu. serta bisa terdapat kawasan tertentu. Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan, Perkotaan, dan Kawasan Tertentu dirumuskan untuk mencapai keserasian hubungan fungsional antara kawasan-kawasan tersebut. Bentuk-bentuk a. Kelembagaan, kewenangan melibatkan pengelolaan meliputi pengelolaan Pemerintah kawasan pembagian kawasan Kabupaten, perdesaan, perkotaan, dan tertentu meliputi:
perdesaan, perkotaan, dan tertentu yang Kecamatan, dan Desa, swasta, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat secara langsung. Hubungan kerjasama dalam pengelolaan kawasan perdesaan/perkotaan/tertentu juga dapat
IV -44
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN melibatkan beberapa Pemerintah Kabupaten apabila kawasan mencakup dua atau lebih daerah otonom yang berbatasan secara langsung. b. Program pemanfaatan, meliputi garis besar program pemanfaatan yang diindikasikan pada kawasan perdesaan, perkotaan, dan tertentu untuk jangka panjang, menengah, dan pendek. c. Pengawasan, meliputi tata cara dan prosedur pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan pengelolaan dirumuskan konversi kawasan kawasan kebijakan pemanfaatan perdesaan, perdesaan, pengendalian ruang yang keberlanjutan pangan, mengingat alam di perkotaan, dan tertentu. Misalnya untuk
PENJELASAN
memperhatikan udara, air, dan
pemenuhan kebutuhan hidup seperti dominannya sumberdaya
kawasan perdesaan. Aspek pengawasan dalam pengelolaan kawasan melibatkan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa bersama-sama dengan masyarakat. d. Penertiban, meliputi tata cara dan prosedur pelaporan terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan kawasan perdesaan, perkotaan, dan tertentu. 5.4 5.4.1 RENCANA Rencana Sistem SISTEM Prasarana
PRASARANA WILAYAH
IV -45
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN Transportasi Rencana sistem wilayah. Sistem prasarana Isi Prasarana
PENJELASAN Materi yang diatur adalah jaringan pergerakan
Transportasi dan prasarana bagi angkutan jalan raya, kereta untuk yang diatur meliputi sistem primer dan Prasarana harus mencakup jaringan jalan arteri,
dirumuskan dalam rangka pengembangan api, laut, udara, danau, sungai.dsb. Kedalaman transportasi Sistem meningkatkan pelayanan jaringan transportasi sekunder. Misalnya untuk angkutan jalan raya Rencana Transportasi adalah: penentuan jaringan jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal baik primer maupun sekunder. Rencana pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan yang meliputi baru jalan/jembatan kolektor, dan lokal, baik primer maupun
Penentuan fungsi jalan, yang meliputi sekunder.
untuk membuka kawasan terisolasi atau untuk meningkatkan kemampuan pemasaran hasil-hasil produksi. Rencana dengan wilayah. Rencana pembangunan/pengembangan pelabuhan sesuai dengan rencana tata ruang dan kelayakannya. Rencana pembangunan/pengembangan bandar udara, sesuai dengan rencana tata ruang dan kelayakannya. 5.4.2 Rencana Sistem Prasarana Kebijakan pengembangan sistem prasarana pengairan perlu memprtimbangkan pola lokasi kelas terminal pelayanan sesuai sebagai
terminal wilayah dan terminal sub-
Pengairan
IV -46
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN Rencana Sistem Prasarana Pengairan ini jaringan sistem dan prasarana dan pengairan untuk
PENJELASAN jalan sebagai salah satu dasar karakteristik lahan
dirumuskan dalam rangka pengembangan distribusi pengairan. Selain itu juga perlu untuk, mempertimbangkan penyediaan air baku bagi kebutuhan domestik (kemiringan, karakteristik tanah &batuan), industri, pengembangan dan pola distribusi penduduk. pertanian. Isi Rencana Sistem Prasarana Pengairan adalah sistem jaringan pengairan, fungsi dan pelayanan prasarana pengairan. 5.4.3 Rencana Rencana Telekomunikasi meningkatkan telekomunikasi masyarakat. 5.4.4 Rencana Sistem Prasarana Energi Rencana Sistem Prasarana Energi dirumuskan untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan energi dan kelistrikan bagi kegiatan permukiman, produksi, jasa, dan kegiatan sosial ekonomi lainnya. 5.4.5 Rencana Rencana Sistem Sistem Prasarana Dalam rencana sistem prasarana wilayah ini belum dibahas mengenai prasarana bangunan Prasarana pengendali banjir seperti drainase, kanal, Cukup jelas Sistem Sistem dirumuskan kemudahan bagi dunia usaha Prasarana Juga perlu mempertimbangkan pola jaringan jalan eksisting karena sistem prasarana Prasarana telekomunikasi bniasanya mengikuti pola untuk jaringan jalan. pelayanan dan
Telekomunikasi
Pengelolaan Lingkungan
Pengelolaan Lingkungan dirumuskan untuk waduk, pintu air, dan sebagainya. Prasarana meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan bangunan pengendali banjir ini merupkana sanitasi sosial lingkungan ekonomi bagi lainnya kegiatan elemen penting dalam pembangunan wilayah melalui dalamnya. Jadi sebaiknya juga perlu permukiman, produksi, jasa, dan kegiatan kabupaten di mana terdapat sistem kota di
IV -47
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN pengembangan sistem prasarana pengelolaan dicantumkan. lingkungan Pembuangan yang terdiri dari (TPS), Tempat Tempat Sementara
PENJELASAN
Pembuangan Akhir (TPA), serta sistem pengelolaan limbah cair dan limbah udara. 5.5 RENCANA DAN PENATAGUNAAN Dimaksudkan agar penggunaan alam dan dapat dan TANAH, AIR, UDARA, HUTAN, pemanfaatan SUMBERDAYA LAINNYA kegiatan sumberdaya produksi
ALAM dilakukan secara seksama sesuai dengan permukiman
Rencana Penatagunaan Tanah, Air, infrastruktur di kawasan budidaya serta Udara, Hutan, dan Sumberdaya Alam Lainnya mendukung pengelolaan kawasan lindung. berisi pengaturan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, hutan, dan sumberdaya alam lainnya. 5.5.1 Rencana Penatagunaan Tanah Dimaksudkan untuk lahan meningkatkan bagi kegiatan
Rencana Penatagunaan Tanah adalah ketersediaan upaya-upaya penguasaan, pemanfaatan tanah agar sesuai
penggunaan, dan pembangunan, meningkatkan produktivitas dengan tanah, intensitas kegiatan sesuai dengan
Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan fungsi kawasan, dan meningkatkan kelestarian Ruang yang meliputi pengaturan antara hak lingkungan. dan kewajiban masing-masing pemegang hak atas tanah. 5.5.2 Rencana Penatagunaan Air Dimaksudkan untuk mengembangkan
Rencana Penatagunaan Air meliputi sumberdaya air, meningkatkan ketersediaan pengaturan penguasaan, penggunaan dan dan suplai air baku, dan memelihara sumberpemanfaatan air dan sumber air yang sumber air. berwujud lokasi, kuantitas, kualitas, dimensi waktu, jenis dan variasi pemanfaatan air untuk menjamin kebutuhan akan air dan menserasikan penggunaan air untuk kegiatan-
IV -48
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN kegiatan ekonomi, sosial, pengendalian banjir dan usaha-usaha pelestarian air. Isi Rencana Penatagunaan Air antara lain adalah: Pengaturan kebutuhan air untuk dalam masing-masing kegiatan
PENJELASAN
rangka menjaga neraca air; Penetapan prioritas kebutuhan air berdasarkan rencana tata ruang; Pengaturan tata cara dan prosedur pengelolaan sumber-sumber air; Pengaturan tata cara dan prosedur pengolahan air serta teknologi yang diterapkan; Pengaturan tata cara dan prosedur pengusahaan air. 5.5.3 Rencana Penatagunaan Udara Rencana dirumuskan keselamatan kualitas udara. Penatagunaan untuk dapat dan Adalah pengaturan yang berkaitan dengan udara untuk lalu lintas yang berwawasan dan dan
Udara konservasi serta pemanfaatan ruang dan menjamin penggunaan menjaga lingkungan meliputi keseimbagan penerbangan,
penerbangan
kelestarian lingkungan. Tata guna udara kelestarian lingkugan (udara bersih).
5.5.4
Rencana Penatagunaan Hutan Rencana Penatagunaan
Mengatur penyediaan lahan yang dibutuhkan kegiatan permukian dengan
Hutan untuk
meliputi pengaturan pengendalian kegiatan- mentransformasikan kawasan hutan yang kegiatan permukiman dan pertanian yang dapat dikonversi menjadi kawasan untuk terletak di kawasan hutan, pengaturan hutan kegiatan permukiman atau kegiatan produksi produksi, hutan konversi dan hutan lindung lainnya. serta pengaturan rehabilitasi dan reklamasi hutan.
IV -49
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN 5.5.5 Rencana Penatagunaan Sumberdaya Untuk Alam Lainnya Alam Lainnya meliputi
PENJELASAN
pengaturan,
penggunaan,
dan
pemanfaatan sumberdaya alam yang memiliki pengaturan sumber daya hayati maupun smberdaya non
Rencana Penatagunaan Sumberdaya potensi bagi pengembangan wilayah baik penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan hayati. sumberdaya alam lainnya dalam rangka mewujudkan Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Kabupaten. 5.6 RENCANA SISTEM KEGIATAN PEMBANGUNAN 5.6.1 Indikasi Kawasan Prioritas Pembangunan Rencana kawasan yang diprioritaskan Cukup jelas. meliputi kawasan yang dianggap perlu atau diprioritaskan pengembangan
penanganannya serta memerlukan dukungan rencana rinci dan program sebagai upaya mewujudkan Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan 5.6.2 Ruang. Kawasan-kawasan tersebut bisa berbentuk antara lain : Kawasan yang memiliki nilai strategis terhadap pertumbuhan kabupaten; Kawasan terbelakang/terisolasi; Kawasan kritis/rawan bencana; Kawasan perbatasan antar negara; Kawasan lindung. Indikasi Program Pembangunan Rencana acuan bagi Tata Ruang Wilayah Cukup jelas. program
Kawasan (RTRW) Kabupaten merupakan penyusunan
IV -50
PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN pembangunan kabupaten. Oleh karena itu, arahan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang perlu dilengkapi dengan indikasi program pembangunan tahunan pada skala besar yang akan mendorong perkembangan sektor-sektor strategis untuk memberikan dampak positif terhadap kabupaten secara keseluruhan. Kriteria umum dalam menentukan indikasi program pembangunan secara keseluruhan adalah: Mengintegrasikan Mempertimbangkan usaha-usaha aspirasi pengembangan dan pembangunan; masyarakat serta potensi dan masalah yang ada di daerah agar tercapai segi efisiensi dari usaha-usaha pengembangan wilayah; Konsisten dengan arahan tata ruang yang telah ditetapkan.
PENJELASAN
IV -51
penjelasan PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI RTRW KABUPATEN
IV -52
PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI RTRW KABUPATEN BAB I PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP 1.1 PENGERTIAN Peninjauan Kabupaten kembali dan/atau
PENJELASAN
Peninjauan kembali merupakan salah satu tahapan dalam proses perencanaan yang dimaksudkan untuk menilai kualitas RTRW Kabupaten yang telah dihasilkan. Selain itu peninjauan kembali juga dimaksudkan untuk melihat sejauhmana produk rencana tata ruang telah dilaksanakan atau dimplementasikan, dan apakah ada simpangan dalam pelaksanaannya. Fungsi RTRW Kabupaten : a. Sebagai arahan dalam menentukan pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten b. Agar tiap kawasan dan tiap sektor dalam suatu kabupaten dapat berkembang secara terpadu dan seimbang. c. Keterpaduan berarti bahwa rencana yang dihasilkan dapat menciptakan satu kesatuan perkembangan di segala sektor. d. Keterkaitan berarti bahwa rencana yang tata ruang dalam kegiatan dihasilkan dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara sektor yang satu dengan yang lain. e. Keseimbangan berarti perkembangan suatu sektor sektor f. seimbang lainnya. dengan perkembangan dan Menumbuhkan
penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWK) merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkala selama jangka waktu perencanaan berjalan agar selalu memiliki suatu rencana tata ruang yang berfungsi seperti yang ditetapkan dalam UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Fungsi dari RTRWK tersebut adalah sebagai pedoman untuk : a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan dan pengendalian ruang di wilayah kabupaten. b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar kawasan wilayah kabupaten, serta keserasian pembangunan antar sektor. c. Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan/atau masyarakat. d. Penyusunan Kabupaten. e. Pelaksanaan memanfaatkan pembangunan. pembangunan ruang bagi rencana rinci
meningkatkan minat investasi. Untuk menyusun rencana rinci tata ruang
IV -53
PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI RTRW KABUPATEN ruang). g. Sebagai
PENJELASAN (RTRW Kab merupakan rencana umum tata arahan dalam melaksanakan
kegiatan pembangunan. 1.2 RUANG LINGKUP RTRW Kab meliputi : a. Ketentuan-ketentuan yang mengindikasikan apakah RTRW Kab perlu ditinjau kembali atau tidak. Hal ini dilihat standar dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.. b. Cara-cara penentuan tipologi/tingkatan dalam peninjauan kembali RTRW Kab. c. Penilaian terhadap kualitas RTRW Kab dalam mengikuti dinamika pembangunan dan perubahan kebijakan. d. Pembahasan analisis korelasi antara faktor eksternal (kebijakan global) dengan kebijakan pembangunan yang ada. e. Prosedur peninjauan kembali RTRW Kab. f. Prosedur legalisasi rencana yang telah direvisi (hasil peninjauan kembali). g. Aspek kelembagaan dari proses peninjauan kembali ini.
Materi yang diatur dalam peninjauan kembali Materi yang diatur dalam peninjauan kembali RTRWK meliputi : a. Kriteria untuk menentukan bahwa RTRWK perlu ditinjau kembali. b. Kriteria untuk menentukan tipologi penijauan kembali RTRWK. c. Kajian terhadap kinerja dan kemampuan RTRWK dalam mengakomodasi perubahan kebijaksanaan, tujuan/sasaran pembangunan, dinamika perkembangan dan sebagai alat perencanaan. d. Analisis hubungan faktor-faktor eksternal dengan kebijaksanaan pembangunan serta struktur pemanfaatan ruang. e. Tipologi dan tata cara peninjauan kembali RTRWK. f. Tata cara pengesahan rencana yang telah diperbaiki. g. Kelembagaan peninjauan kembali RTRWK. 1.3 KEDUDUKAN KEMBALI PENINJAUAN RTRWK DALAM Proses perencanaan sifatnya terus menerus dan dilakukan secara berkala, tidak berhenti pada suatu tahap. Proses perencanaan dalam penataan ruang belum selesai pada dihasilkannya RTRW Kabupaten. Namun masih perlu dilanjutkan dengan proses peninjauan kembali RTRW Kab
SISTEM PENATAAN RUANG Walaupun sebuah RTRWK yang baru disusun setiap 10 tahun sekali, proses perencanaan tidak berhenti pada dihasilkannya
IV -54
PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI RTRW KABUPATEN dokumen perencanaan atau produk RTRWK. proses yang merupakan
PENJELASAN
Proses dengan proses peninjauan kembali RTRW Kab terus tersebut. Peninjauan kembali juga digunakan
berlanjut seperti suatu siklus. Dalam pengertian untuk melihat simpangan-simpangan yang terjadi tersebut, peninjauan kembali merupakan bagian dalam proses implementasi rencana. dari proses yang memperbaiki rencana tata ruang Jadi tahap peninjauan kembali RTRW Kabupaten yang telah disusun. BAB II KONSEP DASAR merupakan tahap yang penting dalam proses perencanaan. PENINJAUAN KEMBALI 2.1 PERLUNYA KEMBALI Faktor yang sebenarnya menjadikan Adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara rencana tata ruang yang dihasilkan dengan implementasi atas rencana tersebut di lapangan menyebabkan perlunya peninjauan kembali. di Pertentangan tersebut dapat disebabkan karena kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan lapangan, atau karena kualitas RTRW Kabupaten yang kurang baik untuk diterapkan. kegiatan peninjauan kembali menjadi suatu aktivitas yang penting untuk dilakukan secara berkala dalam proses penataan ruang adalah karena adanya ketidaksesuaian dan/atau simpangan antara rencana dengan kenyataan yang terjadi di lapangan baik karena faktor internal maupun faktor eksternal. 2.1.1 Faktor Eksternal Faktor eksternal yang menyebabkan perlunya peninjauan kembali adalah sebagai berikut : dan/atau dan/atau 1. Terjadi perubahan dalam peraturan dan perundangan yang berlaku sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tata ruang. 2. Terjadi perubahan kebijakan pemanfaatan ruang sehingga kegiatan pembangunan membutuhkan ruang yang degnan skala yang lebih besar. 3. Terjadi penyesuaian dalam kebijakan global yang juga mempengaruhi sistem PENINJAUAN
Faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perlunya peninjauan kembali, yaitu: 1. Adanya perubahan peraturan penyempurnaan 2. Adanya
rujukan sistem penataan ruang. perubahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang dan/atau sektoral dari tingkat propinsi maupun kabupaten yang berdampak pada pengalokasian kegiatan pembangunan yang memerlukan ruang
IV -55
PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI RTRW KABUPATEN berskala besar. 3. Adanya ratifikasi kebijaksanaan global yang mengubah paradigma sistem pembangunan dan pemerintahan serta paradigma perencanaan tata ruang. 4. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat dan seringkali radikal dalam hal pemanfaatan meminimalkan sumberdaya alam
PENJELASAN global yang juga mempengaruhi sistem pemerintahan, dan kegiatan penataan ruang yang berlangsung. 4. Pengaruh dari perkembangan teknologi yang cukup pesat sehingga dapat meningkatkan kelestarian lingkungan. 5. Terjadi bencana alam yang cukup besar sehingga mengubah pola pemanfaatan ruang. Hal ini menyebabkan perlunya penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya ulang agar pembangunan dapat berjalan dengan baik.
kerusakan lingkungan. 5. Adanya bencana alam yang cukup besar sehingga mengubah struktur dan pola pemanfaatan ruang, dan memerlukan relokasi kegiatan budidaya maupun lindung yang ada demi pembangunan pasca bencana.
IV -56
PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI RTRW KABUPATEN 2.1.2 Faktor Internal
PENJELASAN
Beberapa faktor internal yang mempengaruhi Faktor internal yang menyebabkan perlunya perlunya peninjauan kembali adalah: 1. Rendahnya dipergunakan kualitas untuk RTRWK penertiban yang perizinan dan peninjauan kembali adalah sebagai berikut : 1. RTRW Kabupaten yang telah dihasilkan kurang dapat mengatur masalah perizinan lokasi. Dan RTRW Kabupaten tersebut juga kurang mendukung kegiatan sosial ekonomi yang terjadi. 2. Hal di atas dapat disebabkan karena tidak diikutinya prosedur teknis kelembagaan dalam penataan ruang. 3. Rendahnya komitmen dari para aparat yang bertugas dalam melaksanakan penataan ruang. 4. Perubahan norma dan tuntutan hidup dalam masyarakat. 5. Aparat yang berwewenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
lokasi pembangunan, sehingga kurang dapat mengoptimalisasi cepat dan dinamis. 2. Rendahnya kualitas ini dapat disebabkan karena tidak diikutinya proses teknis dan prosedur kelembagaan perencanaan tata ruang. 3. Terbatasnya ruang, 4. Adanya pengertian fungsi dan dan komitmen kegunaan pergeseran aparatur yang terkait dengan tugas penataan mengenai RTRWK dalam pelaksanaan pembangunan. perubahan atau nilai/norma dan tuntutan hidup yang berlaku di dalam masyarakat. 5. Lemahnya ruang. 2.2 PROSES PENINJAUAN KEMBALI kemampuan aparatur yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan perkembangan pertumbuhan aktivitas sosial ekonomi yang
Proses peninjauan kembali merupakan Seperti telah dijelaskan di atas bahwa peninjauan suatu bagian dari keseluruhan mekanisme dari kembali adalah tahap yang penting dalam proses rangkaian penataan ruang, dan dilakukan secara penataan ruang. Peninjauan kembali ini perlu konsisten terhadap proses pemanfaatan ruang mempertimbangkan yang menerima pengaruh dari faktor internal dan internal rangkaian penataan ruang secara pada faktor eksternal maupun suatu kabupaten. Peninjauan
eksternal. Proses peninjauan kembali dalam kembali ini perlu dilaksanakan secara konsisten. skematis Proses peninjauan kembali RTRW Kab memiliki beberapa tahapan sebagai berikut : dijelaskan pada Gambar 2.1.
IV -57
PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI RTRW KABUPATEN Proses peninjauan kembali RTRWK 1. Melakukan dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu 1. Evaluasi data dan informasi dari hasil kegiatan pengendalian, dan pemanfaatan ruang. 2. Penentuan perlu atau tidaknya peninjauan kembali. 3. Penentuan tipologi peninjauan kembali berdasarkan kriteria tipologi. 4. Kegiatan peninjauan berupa analisis, kajian dan evaluasi/penilaian. 5. Kegiatan penyempurnaan RTRW. 6. Pemantapan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan RTRW. 7. Menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan legitimasi hukum pada materi RTRW hasil peninjauan kembali. BAB III KRITERIA
PENJELASAN evaluasi terhadap data dan
informasi (data yang telah diolah) yang didapat dari kegiatan pemanfaatan ruang. 2. Menetukan apakah peninjauan kembali perlu dilaksanakan atau tidak. 3. Menentukan tipologi peninjauan kembali. 4. Melakukan analisis data, dan melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap RTRW Kabupaten yang telah dihasilkan. 5. Melakukan Kabupaten. 6. Melakukan pemantapan dalam ketentuanketentuan yang terkait dengan pemanfaatan dan pengendalian. 7. Melakukan persiapan dalam pengesahan hasil peninjauan kembali ini. penyempurnaan RTRW
TIPOLOGI Peninjauan kembali menetapkan produk rencana yang telah dihasilkan ke dalam suatu tipologi berdasarkan kriteria-kriteria yang akan dijelaskan
PENINJAUAN KEMBALI
Peninjauan kembali RTRWK lebih mudah berikut ini. ditindaklanjuti dengan membuat dan mengikuti Kriteria-kriteria untuk menentukan tipologi suatu suatu tipologi peninjauan kembali. Adapun produk rencana (RTRW Kabupaten) adalah kriteria-kriteria yang yang membentuk tipologi sebagai berikut : tersebut adalah: 1. 2. 3. 4. 5. Kelengkapan dan keabsahan data; Relevansi metoda dan hasil analisis; pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; Prosedur penyusunan RTRWK; Kesahan produk RTRWK. 4. 5. 2. Kesesuaian perumusan konsep dan strategi 3. 1. Kelengakapan data yang menetukan kualitas produk rencana. Kesesuaian meotde dan hasil analisis. Perumusan konsep dan strategi penataan ruang. Prosedur penyusunan produk rencana. Sah atau tidaknya produk RTRW kabupaten.
IV -58
PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI RTRW KABUPATEN 3.1 KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DATA
PENJELASAN
Data dikatakan lengkap jika minimal Kelengkapan data ditentukan oleh beberapa hal terdapat: a. Data Regional: Data kesimpulan arahan Pola Dasar Pembangunan Data Daerah dan Pola dan Propeda Dasar Propeda Propinsi terhadap Kabupaten. kesimpulan Daerah Pembangunan Kabupaten. Data kebijaksanaan pembangunan sektor lainnya yang berpengaruh. Data atau informasi arahan RTRWN, RTR Pulau atau Perwilayahan, RTRWP terhadap Kabupaten. b. Data karakteristik ekonomi wilayah dan perkembangannya, yang meliputi: Data PDRB Kabupaten (time series 5 tahun) Data mobilitas orang dan barang di kabupaten. Data sistem jaringan transportasi jalan. Data produksi per sektor pembangunan total kabupaten. Data produksi per sektor pembangunan dirinci per kecamatan. Data APBD Kabupaten (time series 5 tahun) b. Kebijaksanaan Pembangunan Daerah (sasaran dan tujuan) dan Data berikut ini : a. Data Kebijakan Pembangunan Daerah dan Data Regional : Arahan Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Propeda Propinsi yang berhubungan dengan kebijakan penataan ruang kabupaten. Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Propeda Kabupaten. Data kebijakan pembangunan sektoral yang Arahan mempengaruhi RTRWN, RTR kebijakan Pulau, dan pembangunan kabupaten. RTRWP yang terkait dengan RTRW Kabupaten. Data karakteristik ekonomi wilayah yang terdiri dari : PDRB Kabupaten berupa time series selama 5 tahun. Mobilitas orang dan barang di kabupaten. Sistem jaringan transportasi. Produksi tiap sektor pembangunan, untuk setiap sektor dalam kabupaten. Produksi tiap sektor pembangunan yang dirinci ke dalam unit kecamatan. APBD kabupaten berupa time series selama 5 tahun. Realisasi dari penerimaan-pengeluaran
IV -59
PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI RTRW KABUPATEN Data Data realisasi realisasi penerimaan penerimaan dan dan ruin. pengeluaran rutin. pengeluaran pembangunan. Data investasi pembangunan per sektor yang terkait dengan penataan ruang. c. Data meliputi: Data jumlah penduduk kabupaten, kecamatan, kota-kota (perkotaan), dan perdesaan. Data kepadatan penduduk kabupaten, kecamatan dan kota. Data rate pertumbuhan kecamatan, desa. Data d. lapangan pekerjaan penduduk kabupaten, dirinci per kecamatan. Data sumber daya buatan, meliputi: Data sarana ekonomi tiap kecamatan dan perkotaan. Data sarana sosial tiap kecamatan dan perkotaan. Data dan peta sarana dan prasarana transportasi di kabupaten. Data dan peta prasarana pengairan. Data dan peta sumber air baku. Data dan peta sistem jaringan listrik. Data dan peta sistem telekomunikasi. e. Data sumber daya alam, meliputi: Data dan peta penggunaan lahan/tanah kabupaten, dan kondisi / perkembangan yang kependudukan demografi,
PENJELASAN
Realisasi dari penerimaan-pengeluaran pembangunan. Data investasi dari yang tiap sektor pembangunan penataan ruang. c. Data kependudukan / demografi yang terdiri dari : Data jumlah penduduk yang dirinci hingga tingkat kecamatan, kota (kawasan perkotaan), dan desa. Kepadatan penduduk yang dirinci hingga tingkat kecamatan dan kota. Laju pertumbuhan penduduk kabupaten. Lapangan pekerjaan yang dirinci hingga tingkat kecamatan. mempengaruhi
d. Data sumber daya buatan yang terdiri dari: Sarana ekonomi tiap kecamatan dan kota. Sarana sosial tiap kecamatan & kota. Data dan peta sarana prasarana transportasi. Data dan peta prasarana pengairan Data dan peta sumber air bersih Data dan peta jaringan listrik Data dan peta jaringan telekomunikasi. e. Data sumber daya alam yang terdiri : Data dan peta penggunaan lahan Data dan peta hidrologi. Data dan peta topografi dan morfologi.
IV -60
PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI RTRW KABUPATEN Data dan peta hidrologi/sumberdaya air Data dan peta topografi dan morfologi Data dan peta geologi dan jenis tanah Data dan peta sumberdaya mineral Data dan peta unsur-unsur iklim Data dan peta kehutanan Data dan peta kawasan rawan bencana Peta 3.2 dibuat dengan kedalaman skala
PENJELASAN Data dan peta geologi Data dan peta pertambangan dan mineral. Data dan peta meteorologi dan geofisika. Data dan peta kehutanan Data dan peta kawasan rawan bencana.
1:100.000 sampai dengan 1:50.000. METODE DAN HASIL ANALISIS Metoda dan hasil analisis yang telah digunakan dalam penyusunan RTRWK dianggap lengkap jika minimal terdapat: a. Analisis Kabupaten untuk dalam melihat sistem kedudukan perwilayahan Kelengkapan metode dan hasil analisis ditentukan oleh beberapa hal berikut ini : a. Analisis kedudukan kabupaten dalam konstelasi wilayah yang lebih luas, yang terdiri dari
