12. KONSTITUSI

KONSTITUSI

Hakikat KOSTITUSI:•Pada hakikatnya: suatu kontrak sosial untuk

melandasi tata pergaulan suatu umat.•Merupakan suatu kontrak antar pemerintah

dengan siapapun yang diperintahnya•Kesepakatan bersama sebagai sebuah bangsa

yang harus menjadi dasar hidup bernegara. Setiap WN selayaknya tunduk dan wajib mentaati kesepakatan bersama itu dan tidak menggunakan ukuran lain untuk mengatur hidup bersama.

Definisi Konstitusi:•“Konstitusi” berarti pembentukan berasal dari

kata kerja yaitu “constituer”(Perancis) atau membentuk. Yang dibentuk adalah negara, dengan demikian konstitusi mengandung makna awal (permulaan) dari segala peraturan perundang-undangan negara

•Sedangkan istilah UUD merupakan istilah dari bahasa Belanda (Gronwet)

•Dalam bahasa Indonesia, konstitusi diartikan sebagai hukum dasar atau undang-undang dasar. Istilah itu menggambarkan keseluruhan system ketatanegaraan suatu negara

Menurut Beberapa Tokoh:• George B. de Huszar dan Thomas H. Stevenson dlm

“Political Science” undang-undang dasar suatu negara adalah kesatuan peraturan yang mencakup beberapa ketentuan yaitu yang membagikan beberapa kekuasaan pemerintah kepada cabang-cabang pemerintah, yang menentukan bagaimana kekuasaan-kekuasaan ini dipergunakan, yang menentukan otoritas pemerintah atas rakyatnya.

• GA. Jacobsen dan M.H. Lipman, dalam bukunya Political Science , “ undang-undang dasar diberi batasan sebagai suatu kumpulan norma-norma atau aturan-aturan standar yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negaranya.

•Raymond Garfield Gettell, “Political Science” undang-undang dasar diberi batasan sebagai sekumpulan norma-norma dimana ditentukan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negaranya dan di mana kekuasaan negara dilaksanakan sesuai dengan itu, atau sekumpulan peraturan-peraturan dan adat di mana biasanya kekuasaan kedaulatan dijelmakan sesuai dengan itu”

•E. C. S. Wade dlm bukunya “Constitutional Law” undang-undang dasar : naskah yang menunjukkan rangka dan tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menyatakan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.

•K.C. Wheare : Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur / memerintah dalam pemerintahan suatu negara

•Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi 3, yaitu:

1.Konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan (mengandung arti politis dan sosiologis)

2.Konstitusi adalah suatu kaidah yang hidup dalam masyarakat (mengandung arti hukum atau yuridis)

3.Konstitusi adalah yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

Sifat Konstitusi:•Formil dan Materiil; formil berarti tertulis,

materiil dilihat dari segi isinya berisikan hal-hal bersifat dasar pokok bagi rakyat dan negara (sama dengan konstitusi dalam arti relatif)

•Fleksibel dan rigid berarti kaku, sulit untuk mengadakan perubahan sebagaimana disebut Wheare

•Diumumkan dan diubah sama dengan UU•Tertulis dan tidak tertulis

Fungsi dari KONSTITUSI:•Penentu dan pembatas kekuasan organ negara•Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara•Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara

dengan warga negara•Pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan

negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara

•Penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (demokrasi : rakyat) kepada organ negara

•Simbol pemersatu (the symbol of unity)•Sebagai rujukan identitas dan keagungan bangsa

(identity of nation)•Sebagai pusat acara (Center of Ceremony)•Sarana pengendalian masyarakat (social control)

baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi

•Sebagai sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat (Social engineering atau social reform), baik dalam arti sempit maupun luas.

Klasifikasi Konstitusi Negara

•Macam-macam klasifikasi menurut K.C. Wheare1.Konstitusi tertulis dan tidak tertulis (written

constitution and no written constitution)2.Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid (flexible

and rigid constitution)3.Konstitusi derajat tinggi dan tidak4.Konstitusi serikat dan kesatuan (federal and

unitary constitution)5.Konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan

parlementer

Tertulis dan tidak tertulis

•Suatu konstitusi ialah suatu konstitusi (UUD) yang dituangkan dalam sebuah dokumen atau beberapa dokumen formal. Sedangkan konstitusi yang bukan dalam bentuk tertulis ialah suatu konstitusi yang tidak dituangkan dalam suatu dokumen formal.

•Cth: (tertulis:Indonesia, AS, Swedia) (tidak tertulis: Inggris dan New Zealand)

Konstitusi Fleksibel dan Rigid•Merupakan klasifikasi yang didasarkan pada

kriteria cara dan perubahan konstitusi. Rigid: Konstitusi yang memiliki prosedur perubahan yang sulit. Sedangkan flexibel: perubahannya mudah, tidak ubahnya seperti mengubah UU.

•Cth : (Rigid: AS, Denmark, Swiss, dan Australia), (Flexibel: Norwegia, Perancis dan Rusia)

Konstitusi Derajat Tinggi dan Rendah:•Adalah konstitusi yang memiliki kedudukan tertinggi

dalam negara, konstitusi tersebut supreme terhadap parlemen. Sementara konstitusi derajat rendah: konstitusi yang tidak memiliki kedudukan tertinggi di dalam negara, berada dibawah supremasi parlemen.

•Cth: (Tinggi: AS, Australia, Swiss, Irlandia, dan Denmark), (rendah: US, Finlandia dan AfSel)

Konstitusi Serikat dan Kesatuan •Konstitusi Serikat: konstitusi yang mencantumkan

sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan pemerintah negara bagian.

•Konstitusi kesatuan, tidak dijumpai pembagian kekuasaan. Karena secara keseluruhan kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat. Meski demikian bukan berarti tidak ada kemungkinan mengadakan dekonsentrasi ke daerah yang diatur dalam konstitusi.

•Cth: (Serikat: AS, Australia, Swiss), (Kesatuan: New Zealand, Perancis, Swedia, Norwegia dan Denmark)

Konstitusi Presidensiil dan Parlementer

• Pres disamping berkedudukan sbg KN juga sekaligus KP

• Bertanggung jwb ke Legislatif

• dipilih oleh Parlemen, tetapi dipilih langsung oleh Rakyat

• termasuk pemegang kekuasaan legislatif

• Dlm menjalankan tugas dibantu oleh Wapres dan para menteri

• Menteri dipilih kembali atas kebijakan Pre dgn mendasarkan pada kapabilitas atau faktor-faktor yang relevan.

• Kabinet yang dipilih oleh PM dibentuk berdasarkan kekuatan yang menguasai parlemen

• Para anggota kabinet mungkin seluruhnya, mungkin sebagian adalah anggota parlemen

• PM bersama kabinet bertanggung jawab kepada parlemen

• Hidup/matinya kabinet tergantung dukungan dlm badan legislatif

• Kabinet sebagai bagian dari eksekutif yang bertanggung jawab dan mencerminkan kek. Politik dlm legislatif yang mendukungnya

• Eksekutif dan Legislatif slg bergantung.

• KN dgn saran atau nasihat PM dapat membubarkan parlemen sampai pemilu berikutnya

•Bentuk Konstitusi Presidensiil : AS, Finlandia dan Liberia

•Konstitusi Parlementer : Irlandia, India, AfSel dan Australia.

•Namun terdapat pula negara yang berada diantara kedua kategori tersebut: Perancis

Fungsi Konstitusi:•Menentukan pembatasan terhadap

kekuasaan sebagai suatu fungsi konstitusionalisme

•Memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah

•Sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam sistem demokrasi atau raja dlm sistem monarki) kepada organ-organ negara

• sebagai dokumen nasional dan alat untuk membentuk sistem politik dan hukum negaranya.

Substansi KONSTITUSI:•Peraturan mengenai pendirian lembaga-lembaga

yang permanen•Fungsi-fungsi dari alat perlengkapan negara•Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan

Unsur / Isi dlm sebuah Konstitusi:•Menurut Beberapa tokoh:

Menurut Sri Soemantri:

1.Jaminan HAM2.SusDuk Tata Negara3.Pembagian Tugas

Menurut Miriam Budiardjo:1.Organisasi Negara2.HAM3.Prosedur Amandemen / mengubah Konstitusi

Menurut Struycken:1.Merupakan perjuangan politik suatu negara2.Tingkatan-tingkatan tata negara tertinggi3.Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan4.Bagaimana cara memimpin suatu bangsa.

4 unsur UUD yang menentukan bentuk negara:•Penentuan cara-cara dengan mana negara

itu diorganisir•Mengatur pembagian kekuasaan•Menentukan lapangan serta cara-cara

pelaksaan fungsi pemerintah •Mengatur hubungan pemerintah thd

rakyat atas mana kekuasaan pemerintah td dilaksanakan

Tumbuhnya UUD•Evolusi•Revolusi•Hadiah•Melalui pekerjaan yang teliti dan cermat

atau by deliberate Creation

Cara Menetapkan Konstitusi:•By a democratically constituted assembly

(oleh badan konstitusi yang demokratis)•By a democratically elected parlianment

(oleh suatu parlemen yang dipilih secara demokratis)

•By popular referendum (dengan referendum populer)

•By popular supported constitutional commission (dengan didukung oleh komisi konstitusional yang terkenal)

Sejarah Konstitusi di Indonesia:•UUD 1945: masa 1945-1949 secara de-facto

berlaku di Jawa, Madura dan Sumatera•Konstitusi RIS : Masa 1949-1950

Secara de facto berlaku di seluruh Indonesia kecuali Irian Barat

•UUD Sementara: Masa 1950-1959negara kesatuan secara de facto berlaku seluruh Indonesia kecuali Irian Barat

•UUD 1945 : masa 1959-sekarangdemokrasi terpimpin disusul demokrasi pancasila, serta 1963 berlaku di seluruh wilayah negara Indonesia termasuk Irian Barat.

Lanjutan:

•UUD 1945 (18 Agt 1945 -27 des 1949)•Konstitusi RIS (27 des 1949 – 17 Agt 1950)•UUDS 1950 (17 Agt 1950 – 5 juli 1959)•UUD 1945 (5 Juli 1959 -11 Maret 1966)•UUD 1945 (11 Maret 1966 – 19 okt 1999)•UUD 1945 (Amandemen 19 Okt 1999 –

sekarang)•Hasil Reformasi:•Amandemen I (19 Okt 1999)•Amandemen II (18 Agt 2000)•Amandemen III (9 Nov 2001)•Amandemen IV (10 Agt 2002)

KONSTITUSIONALISME• Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik,

penyellenggaraan bernegara perlu diatur dan dituangkan dalam sebuhan konstitusi.

• Sebab tanpa aturan, penyelenggaraan bernegara cenderung disalah gunakan.

• Konstitusionalisme : suatu gagasan/paham yang menyatakan bahwa suatu konstitusi / UUD dasar harus memiliki fungsi khusus yaitu membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak WN

• Kosntitusi yg berfaham konstitusionalisme bercirikan bahwa konstitusi itu isinya berisi pembatasan atas kekuasaan dan jaminan thd hak-hak dasar WN.

Negara Konstitusional:•Adalah negara yang berdasar atas suatu

konstitusi / memiliki konstitusi sebagai dasarnya bernegara.

•Disamping itu konstitusi negara tersebut haruslah memuat gagasan mengenai konstitusionalisme.

•Dengan demikian tidak setiap negara yang berdasar / memiliki konstitusi dinamakan negara konstitusional

•Perlu memiliki syarat bahwa konstitusi di negara tersebut bersifat konstitusionalisme

•Banyak negara yang memiliki konstitusi (UUD) tetapi belum memiliki konstitusionalisme.