1. pedoman baku protokoler

PEDOMAN DAN

TATA CARA BAKU PROTOKOLER

MOTTO“ ACARA BERJALAN

BAGUS, TAK SEORANGPUN INGAT. JIKA ADA KESALAHAN

SEMUA ORANG TAK MELUPAKAN. “

LANDASAN HUKUM

1. UU NO. 8 TAHUN 1987 TTG PROTOKOL2. PP NO. 62 TAHUN 1990 TTG KETENTUAN

PROTOKOL MENGENAI TATA TEMPAT, TATA UPACARA DAN TATA PENGHORMATAN

3. PP NO. 40 TAHUN 1958 TTG BENDERA KEBANGSAAN RI

4. PP NO. 41 TAHUN 1958 TTG PENGGUNAAN BENDERA KEBANGSAAN ASING

5. PP NO. 42 TAHUN 1958 TTG PANJI DAN BENDERA JABATAN

6. PP NO. 66 TAHUN 1951 TTG LAMBANG NEGARA

7. PP NO. 43 TAHUN 1958 TTG PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA

8. PP NO. 44 TAHUN 1958 TTG LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

9. KEPRES NO. 18 TAHUN 1972 TTG JENIS-JENIS PAKIAN SIPIL

10. KEPRES NO. 50 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPRES NO. 18 TAHUN 1972 TTG JENIS-JENIS PAKAIAN SIPIL

11. KEPRES NO. 10 TAHUN 1986 TTG MUSPIDA12. UU NO. 24 TAHUN 2009 TTG BENDERA,

BAHASA, LAMBANG NEGARA DAN LAGU KEBANGSAAN

PENGERTIAN

SERANGKAIAN ATURAN DALAM ACARA KENEGARAAN ATAU ACARA

RESMI YANG MELIPUTI ATURAN MENGENAI TATA TEMPAT, TATA

UPACARA, DAN TATA PENGHORMATAN KEPADA

SESEORANG SESUAI DENGAN JABATAN DAN / ATAU KEDUDUKAN

DALAM NEGARA, PEMERINTAH/ ATAU MASYARAKAT ( PASAL 1

AYAT (1) UU NO. 8 TAHUN 1987).

TUJUANAGAR SEMUA KEGIATAN

BAIK ACARA KENEGARAAN ATAU ACARA RESMI

PEMERINTAHAN BISA DILAKSANAKAN

SECARA SERAGAM, TERTIB, LANCAR, DAN

KHIDMAT SESUAI KETENTUAN

KEPROTOKOLAN

RUANG LINGKUP

–TATA TEMPAT–TATA UPACARA–TATA PENGHORMATAN–TATA RUANG–TATA WARKAT–TATA BUSANA

TATA TEMPAT

ATURAN MENGENAI URUTAN TEMPAT BAGI PEJABAT

NEGARA, PEJABAT PEMERINTAH, DAN TOKOH MASYARAKAT TERTENTU

DALAM ACARA KENEGARAAN ATAU ACARA RESMI

TATA TEMPAT YANG DIATUR

–TATA TEMPAT DUDUK–TATA URUTAN MEMASUKI KENDARAAN

–TATA URUTAN KEDATANGAN DAN KEPERGIAN/PULANG

• Yang utama naik dan turun lebih dulu

• Sewaktu berangkat kendaraan disiapkan disisi kiri (darat)

• Orang kedua naik mengikuti orang pertama, yaitu menempati sisi kirinya (darat)

ATURAN NAIK KENDARAANDARAT, LAUT, UDARA :

TATA TEMPAT ACARA KENEGARAAN

• PRESIDEN• WAKIL PRESIDEN• KETUA LEMBAGA TINGGI NEGARA• MENTERI NEGARA, PEJABAT SETINGKAT

MENTERI NEGARA, WAKIL KETUA LEMBAGA TINGGI NEGARA, PANGLIMA AB, KEPALA STAF ANGGKATAN DAN KAPOLRI

• KETUA MUDA MAHKAMAH AGUNG, ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA, HAKIM AGUNG PADA MAHKAMAH AGUNG

• PIMPINAN LPND DAN PEJABAT PEMERINTAH TERTENTU

TATA TEMPAT BAGI TOKOH MASYARAKAT

• MANTAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI PADA URUTAN TATA TEMPAT SETELAH PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI

• PERINTIS KEMERDEKAAN PADA URUTAN TEMPAT SETELAH KELOMPOK KETUA LEMBAGA TINGGI NEGARA

• KETUA UMUM PARTAI POLITIK DAN GOLKAR PADA URUTAN TATA TEMPAT SETELAH KELOMPOK MENTERI NEGARA

• PEMILIK TANDA KEHORMATAN RI BERBENTUK BINTANG PADA URUTAN TATA TEMPAT SETELAH KELOMPOK KETUA MUDA MAHKAMAH AGUNG

• KETUA MUI, KETUA PGI, KETUA PARISADA HINDU DHARMA, KETUA UMAT BUDHA INDONESIA, PADA URUTAN TATA TEMPAT SETELAH KELOMPOK PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN.

TATA TEMPAT PEJABAT DAN TOKO MAS DI

DAERAH• GUBERNUR, KETUA DPRD• PANGDAM, KOMANDAN TERTINGGI

KESATUAN ANGKATAN DAN POLRI, KETUA PENGADILAN TINGGI, KEJATI

• WAKIL GUBERNUR, SEKDA, WAKIL KETUA DPRD

• KAKANWIL DEPARTEMEN / LPND, WALIKOTAMADYA, KETUA PENGADILAN NEGERI, KEPALA KEJAKSAAN NEGERI, KOMNDAN RESORT MILITER, TOKOH MASYARAKAT TERTENTU DI DAERAH

URUTAN TATA TEMPATa. ORANG YANG DIANGGAP

PALING UTAMA/TERTINGGI MEMPUNYAI URUTAN PALING DEPAN ATAU MENDAHULUI

b. BILA DUDUK BERJAJAR, YANG DUDUK DISEBELAH KANAN ORANG YANG PALING UTAMA, DIANGGAP MEMPUNYAI KEDUDUKAN YANG LEBIH TINGGI DARIPADA YANG DUDUK DI SEBELAH KIRINYA

c. JIKA DUDUK MENGHADAP MEJA, YANG DIANGGAP TEMPAT PERTAMA ADALAH YANG MENGHADAP PINTU KELUAR. DAN YANG DUDUK DEKAT PINTU KE LUAR DIANGGAP YANG PALING TERAKHIR.

d. APABILA DUDUK DI TEMPAT SUATU JAJARAN ( DARI SISI KE SISI, ATAU DUDUK BERJAJAR PADA SUATU GARIS YANG SAMA), MAKA TEMPAT DI SEBELAH KANAN DI LUAR ATAU TEMPAT PALING TENGAH ADALAH TEMPAT YANG UTAMA (TERGANTUNG KEADAANNYA).

e. BILA ADA DUA ORANG, YANG KANAN ADALAH YANG UTAMA (2, 1).

f. BILA ADA TIGA ORANG, YANG TENGAH ADALAH YANG PERTAMA (3,1,2).

g. BILA ADA EMPAT ORANG, URUTANNYA ADALAH (4,2,1,3)

h. BILA LIMA ORANG, URUTANNYA ADALAH (5,3,1,2,4).

i. BILA TERDAPAT ENAM ORANG ATAU LEBIH, DIEPRGUNAKAN PRINSIP YANG SAMA, MENURUT NOMORNYA GENAP ATAU GANJIL.

j. CARA PENEMPATANNYA HARUS DITETAPKAN TERLEBIH DAHULU TEMPAT YANG PERTAMA, KEMUDIAN BARU YANG LAIN.

TATA UPACARAATURAN UNTUK MELAKSANAKAN UPACARA DALAM

ACARA KENEGARAAN ATAU ACARA RESMI

UPACARA•KENEGARAAN

•RESMI

UPACARA KENEGARAAN

BERSIFAT KENEGARAAN DIATUR DAN DILAKSANAKAN SECARA TERPUSAT DIHADIRI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA

PEJABAT NEGARA DAN UNDANGAN LAINNYA (UU NO. 8 TAHUN 1987 PASAL 1 AYAT (2).

UPACARA RESMI

BERSIFAT RESMI YANG DIATUR DAN DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH

ATAU LEMBAGA TINGGI NEGARA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN

FUNGSI TERTENTU DAN DIHADIRI OLEH PEJABAT NEGARA DAN ATAU

PEJABAT PEMERINTAH SERTA UNDANGAN LAINNYA (UU NO. 8 TAHUN 1987 PASAL 1 AYAT (3).

BENTUK

• UPACARA BENDERA KENEGARAA/RESMI

• UPACARA BUKAN BENDERA

KENEGARAAN/RESMI

SYARAT PELAKSANAAN

UPACARA• BENDERA KEBANGSAAN

• LAGU KEBANGSAAN• PAKAIAN UPACARA

PROTOKOLER DIPERLUKAN PADA

ACARA• HARI BESAR NASIONAL• HARI BESAR KEAGAMAAN• APEL BENDERA• PENERIMAAN TAMU NEGARA• PERTEMUAN KEPALA NEGARA /

PEJABAT PEMERINTAH• KUNJUNGAN/PERJALAN/PENINJAUAN• PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA

JABATAN• PENANDATANGANAN NASKAH

KERJASAMA• PERESMIAN/PEMBUKAAN GEDUNG• PERESMIAN PEMBUKAAN SEMINAR,

SIMPOSIUM, DISKUSI, DSB.

• PELAYANAN DIPLOMATIK• RAPAT / PERTEMUAN• RESEPSI• PISAH SAMBUT• UCAPAN SELAMAT• UCAPAN BELA SUNGKAWA• DIES NATALIS• WISUDA SARJANA• PENGUKUHAN GURU BESAR• PROMOSI DOKTOR

PEDOMAN UMUM UPACARA

• KELENGKAPAN UPACARA

• PERLENGKAPAN UPACARA

• PERSIAPAN

• PELAKSANAN

KELENGKAPAN UPACARA

• INSPEKTUR UPACARA• KOMANDAN UPACARA

• PENANGGUNG JAWAB UPACARA

• PESERTA UPACARA

• PEMBACA NASKAH

• PEMBAWA ACARA

PERLENGKAPAN UPACARA

• TIANG BENDERA DENGAN TALI

• BENDERA KEBANGSAAN

• MIMBAR UPACARA

• NASKAH – NASKAH

• SOUND SYSTEM

• DLL

PERSIAPAN UPACARA

• MENYUSUN ACARA• MENYUSUN TATA RUANG• PENGATURAN TEMPAT• MENETAPKAN JENIS ATAU MACAM

PAKAIAN UPACARA• MEMBUAT JUKLAK UPACARA ( SIAPA

HARUS BERBUAT APA DAN KAPAN HARUS BERBUAT).

PELAKSANAAN UPACARA

• PETUGAS PROTOKOL SIAP 1 JAMSEBELUMNYA

• PENGECEKAN TATA TEMPAT• PENGECEKAN SOUNDSYSTEM• PENGECEKAN PERSONAL PELAKSANA

UPACARA• TATA UPACARA SESUAI PEDOMAN DAN

JUKLAK YANG TELAH DITETAPKAN• PERLAKUKAN DAN TATA PENGGUNAAN

LAMBANG LAMBANG KEHORMATAN NKRI

PENGATURANPENGATURAN UPACARA BENDERA

DAN UPACARA BUKAN BENDERA DALAM ACARA KENEGARAAN /

RESMI DILAKUKAN SESUAI KETENTUAN KEPROTOKOLAN YANG MELIPUTI TATA TEMPAT,

TATA UPACARA, TATA PENGHORMATAN (PP NO. 62

TAHUN 1990).

TATA PENGHORMAT

AN

TATA PENGHORMATAN

ATURAN UNTUK MELAKSANAKAN

PEMBERIAN HORMAT BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT PEMERINTAH, DAN TOKOH MASYARAKAT TERTENTU

DALAM ACARA KENEGARAAN ATAU ACARA RESMI

ATURAN TATA PENGHORMATA

N• KEDUDUKAN / JABATAN• BENDERA KEBANGSAAN

• LAGU KEBANGSAAN• JENAZAH

TATA RUANG

TATA RUANGPENGATURAN RUANG ATAU

TEMPAT YANG AKAN DIPERGUNAKAN SEBAGAI

TEMPAT KEGIATAN SESUAI DENGAN

KETENTUAN DAN JENIS KEGIATANNYA

PENGATURAN TATA RUANG

• DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN

• PEMASANGAN BENDERA KEBANGSAAN

• GAMBAR PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

• LAMBANG GARUDA PANCASILA• PAPAN NAMA PETUNJUK YANG

DIPERLUKAN• TATA SUARA MEMADAI SESUAI

RUANG DAN TEMPAT• TATA LAMPU YANG CUKUP

TATA WARKAT

TATA WARKAT

PENGATURAN MENGENAI UNDANGAN

YANG AKAN DIKIRIMKAN SESUAI

KEGIATAN

ATURAN TATA WARKAT

• SIAPKAN DAFTAR TAMU UNDANGAN

• JUMLAH UNDANGAN SESUAIKAN DENGAN KAPASITAS TEMPAT

• BAKUKAN BENTUK UNDANGAN

• TULIS NAMA TAMU UNDANGAN DENGAN JELAS DAN BENAR

• TULISKAN PADA UNDANGAN BESERTA ISTERI/SUAMI ATAU TIDAK

• CANTUMKAN KODE UNDANGAN PADA SAMPUL UNDANGAN

• CANTUMKAN KETENTUAN MENGENAI PAKAIAN

• TENTUKAN BATAS WAKTU PENERIMAAN TAMU

• UNDANGAN DIKIRIM DALAM WAKTU RELATIF TIDAK TERLALU LAMA DENGAN WAKTU PELAKSANAAN

TATA BUSANA

TATA BUSANAATURAN PAKAIAN YANG HARUS DIKENAKAN PADA

SUATU KEGIATAN PROTOKOLER BAIK OLEH

PARA PEJABAT UNDANGAN MAUPUN PELAKSANA

KEGIATAN

JENIS TATA BUSANA

• PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)• PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)• PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)• PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)• PAKAIAN DINAS UPACARA I, II, III

(PDU) UNTUK KALANGAN MILITER• PAKAIAN RESMI JABATAN• PAKAIAN NASIONAL ATAU

PAKAIAN RESMI ORGANISASI• TOGA

CONTOH TATA

BUSANA

?

BREAK

PROTOKOLER KUNJUNGAN

PROTAP KUNJUNGAN• KONFIRMASI ACARA• PENYAMBUTAN RESMI DAERAH• PENYAMBUTAN/PENERIMAAN

KEDATANGAN• PERJALAN KE OBYEK WISATA• VOORRIJDERS/SWEEPER• PENERIMAAN KEDATANGAN DI OBYEK• PELAKSANAAN ACARA-ACARA• PELEPASAN KEBERANGKATAN• PELAYANAN KUNJUNGAN

PELAKSANAAN KUNJUNGAN

• SATU JAM SEBELUM PERTEMUAN• ADAKAN KONTAK DENGAN PIHAK• PEJABAT PROTOKOL PALING SENIOR

MENUNGGU DI TANGGA / PINTU MASUK GEDUNG

• PEJABAT PENDAMPING SUDAH SIAP• BILA TAMU TIBA, PROTOKOL MEMBAWA KE

RUANG TAMU BERJALAN DI SISI KIRI TAMU AGAK KE DEPAN

• PROTOKOL MEMBAWA TURUN KEMBALI BILA KUNJUNGAN TELAH BERAKHIR

BESARTANGGUNG JAWAB

PEJABAT PROTOKOL

KARENA ITU……..

PEJABAT / PETUGAS PROTOKOL

• PAHAM KETENTUAN PROTOKOLER

• PERCAYA DIRI • MEMILIKI FEELING DAN

TASTE KUAT (TERAMPIL, CEKATAN, DAN SENSITIF TRHDP PERMASALAHAN)

• TELITI DAN TEGAS

• CAKAP / GENTLE• BERBUSANA TEPAT,

WAJAR DAN SERASI• LUWES• SANTUN / RAMAH /

COURTESY• BERKEMAMPUAN

MENGAMBIL KEPUTUSAN YANG CEPAT

PERLU DIMILIKI …..

SIFAT SIFAT KHUSUS

• Berdiplomasi sewajarnya jika perlu

• Senang bekerjasama dengan orang lain

• Mengetahui bagaimana cara meminta orang lain untuk melakukan sesuatu

• Pandai menyimpan suatu rahasia

• Mempunyai daya ingat yang tinggi

• Tahu bagaimana cara menolak permintaan orang lain, tanpa menyakiti hati orang lain.

DITAMBAH….

SIKAP

“TO DO THE RIGHT THING AT THE

RIGHT MOMENT AT THE RIGHT PLACE”

KENAPA….?

“seorang Pejabat / petugas protokol memberikan cermin

pada keadaan lingkungannya, karena ia bertugas tak lain bagai

sebuah wajah atau ukuran kepribadian dari lingkungan

organisasi atau perusahaannya, bahkan

mencerminkan kepribadian bangsa dan negaranya”

SEBUAH…. RENUNGAN

“ HUBUNGAN MANUSIA “AKAN MENJADI LEBIH BAIK BILAMANA

SETIAP ORANG MENDASARKAN DIRINYA SELALU SANTUN KOMUNIKASI

: MENGHARGAI ORANG LAIN SECARA MANUSISAWI SEBAGAI MAKHLUQ ILAHI, BAIK DALAM BERSIKAP,

BERPENDAPAT, BERBICARA, MAUPUN SEGALA SESUATU YANG MENYANGKUT

PERIKEHIDUPANNYA SEBAGAI MANUSIA YANG MENJUNJUNG TINGGI

PERADABAN “

TERIMA KASIH

SAMPAI JUMPA

SAYONARA