1. Kebijakan/Analisis Fiskal (APBN) 2.Instrumen …Oleh Bambang Juanda 1. Kebijakan/Analisis Fiskal (APBN) 2.Instrumen DesFis, 3.Anggaran Berbasis Kinerja, 4.Efektifitas Pengelolaan

Oleh

Bambang Juanda

1. Kebijakan/Analisis Fiskal (APBN)2. Instrumen DesFis,3. Anggaran Berbasis Kinerja,4.Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah

(Belanja Berkualitas),5. Perencanaan Pembangunan

Tepat waktu realisasi

belanja2

Tepat waktu penetapan

APBN1

Tepat waktu realisasi

pendapatan3

Ketepatan Waktu

Akuntabilitas & Transparansi

Opini

BPK5Dapat

Dipertang-

gungjawabkan

6Dapat diakses

publik/Transpar

ansi

7

Disiplin

Prioritas

Nasional

4

Belanja

K/L8 Subsidi,

Hibah,

Bansos

1

0

Belanja

Transfer

,

9

Ketepatan Alokasi Belanja

Ekonomis/

Efisiensi1

1

Efektivitas12

Cost Efficient & Effectiveness

Sumber Pendapatan

P Perpajakan

PNBP TARGET

Hibah

Sumber Pembiayaan

• Utang

• Investasi

• Pemberian Pinjaman

• Lainnya

14

13

APBN Berkualitas adalah APBN yang mengoptimalkan pendapatan dan belanjanyadialokasikan berdasarkan prioritas pembangunannasional yang dilakukan secara efisien dan efektif, tepat waktu (realisasi pendapatan & belanja), transparan dan akuntabel (Juanda, 2019) BJ-IPB

• Kebijakan Fiskal domain kekuasaan eksekutif. Pemerintah menentukan visi, tujuan & tekniskebijakan fiskalnya (PB dan pembiayaannya)

• Politik (institusi & kebijakan) mempengaruhikinerja ekonomi.

• Kebijakan ekonomi mempengaruhi kinerja politik.

• Faktor yang dibutuhkan untuk meningkatkankinerja ekonomi adalah kestabilan politik danhukum

• Kesuksesan politik “dilihat dari” kebijakan ekonomiyang sehat (Inklusif, berkelanjutan, danbertanggungjawab)

Politik Ekonomi APBN

BJ-IPB

I. Teknokrat:

Analisis data/kondisi ekonomi; Prioritaspembangunan; Desain PB & Pembiayaan

2. Politis:

Janji politik; Proses kabinet; Proses DPR & DPD; Proses daerah

3. Tata Kelola:

Kecepatan vs governance; Transparansi & akuntabilitas; Kepatuhan & Pragmatis

Sinergi Penyusunan APBN(melibatkan semua pihak)

BJ-IPB

BJ-IPB

BJ-IPB

BJ-IPB

BJ-IPBSumber: Nazara (2017)

BJ-IPBSumber: Nazara (2017)

BJ-IPBSumber: Nazara (2017)

BJ-IPB

BJ-IPBSumber: Nazara (2017), APBN 2018

BJ-IPB

BJ-IPB

BJ-IPBSumber: Nazara (2017)

Fokus Anggaran Prioritas

BJ-IPBSumber: Nazara (2017)

Fokus Anggaran Prioritas

BJ-IPBSumber: Nazara (2017)

Fokus Anggaran Prioritas

BJ-IPBSumber: Nazara (2017)

BJ-IPB

BJ-IPB

BJ-IPB

BJ-IPBSumber: Nazara (2019)

=A-(B-bayar bunga)

APBN

Transfer KeDaerah

DAK

DAU

Dana Penyesuaian

DBH

Dekon / TP

Belanja PusatDi Daerah

PEMERINTAH PUSAT

Dana Vertikal

Melalui K/L

POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH(Sesuai UU 33/2004 dan UU 23/2014)

APBD

PendapatanDaerah

Belanja Daerah

PADDAPER &Trf lainnya

Lain-LainPendapatanyang sah Operasional

Surplus /Defisit Daerah

PembiayaanDaerah

Desentralisasi

Pinjaman (termasukObligasi Daerah)

• Pajak• Retribusi• Bag. Laba BUMD

• Lain-PAD

Penggunaan SILPA

PEMERINTAH DAERAH

•B. Pegawai•B. Barang•B. Lainnya

Dana Otsus

Pembiayaan Lainnya

Modal

BJ-IPB