MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1228 - 1. NAMA JABATAN : Kepala Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal 2. IKHTISAR JABATAN : Melaksanakan penyiapan penyusunan proyeksi, analisis kebijakan dan evaluasi pembiayaan anggaran, penerimaan hibah serta konsolidasi perhitungan risiko fiskal. 3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya penyusunan pembiayaan anggaran dan perhitungan risiko fiskal yang transparan dan akuntabel. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menyusun outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal. 4.1.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyusun konsep outline Nota Keuangan dan RAPBN sesuai dengan bidang tugas masing-masing; 4.1.2. Meneliti dan mengoreksi konsep outline Nota Keuangan dan RAPBN dan menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis untuk dikompilasi; 4.1.3. Membahas konsep outline Nota Keuangan dan RAPBN dengan para Kasubdit dan Direktur Penyusunan APBN; 4.1.4. Menugaskan Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya untuk menyusun konsep net outline NK dan RAPBN sesuai hasil pembahasan; 4.1.5. Mengoreksi konsep net outline sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN. 4.2. Menyusun proyeksi pembiayaan anggaran dan perhitungan risiko fiskal dalam bentuk supporting table (tabel pendukung) I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.2.1. Mempelajari dan mengidentifikasi permasalahan dalam rangka persiapan penyusunan proyeksi pembiayaan anggaran dan perhitungan risiko fiskal; 4.2.2. Menugaskan para Kepala Seksi untuk membuat analisis dan proyeksi sesuai dengan bidang tugas masing-masing; 4.2.3. Melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan unit/instansi terkait mengenai hasil analisis dan proyeksi; 4.2.4. Meneliti dan mengoreksi hasil analisis dan proyeksi, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN; 4.2.5. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan data-data pendukung dan penjelasannya sebagai bahan yang diperlukan dalam rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; 4.2.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan yang diperlukan dalam rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN;
294
Embed
APBN... · MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1228 - 1. NAMA JABATAN : Kepala Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal 2. IKHTISAR JABATAN : Melaksanakan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1228 -
1. NAMA JABATAN : Kepala Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal
2. IKHTISAR JABATAN :
Melaksanakan penyiapan penyusunan proyeksi, analisis kebijakan dan evaluasi pembiayaan anggaran, penerimaan hibah serta konsolidasi perhitungan risiko fiskal.
3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya penyusunan pembiayaan anggaran dan perhitungan risiko fiskal yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menyusun outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara di bidang Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal. 4.1.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyusun konsep outline Nota
Keuangan dan RAPBN sesuai dengan bidang tugas masing-masing; 4.1.2. Meneliti dan mengoreksi konsep outline Nota Keuangan dan RAPBN
dan menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis untuk dikompilasi;
4.1.3. Membahas konsep outline Nota Keuangan dan RAPBN dengan para Kasubdit dan Direktur Penyusunan APBN;
4.1.4. Menugaskan Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya untuk menyusun konsep net outline NK dan RAPBN sesuai hasil pembahasan;
4.1.5. Mengoreksi konsep net outline sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN.
4.2. Menyusun proyeksi pembiayaan anggaran dan perhitungan risiko fiskal
dalam bentuk supporting table (tabel pendukung) I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.2.1. Mempelajari dan mengidentifikasi permasalahan dalam rangka
persiapan penyusunan proyeksi pembiayaan anggaran dan perhitungan risiko fiskal;
4.2.2. Menugaskan para Kepala Seksi untuk membuat analisis dan proyeksi sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
4.2.3. Melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan unit/instansi terkait mengenai hasil analisis dan proyeksi;
4.2.4. Meneliti dan mengoreksi hasil analisis dan proyeksi, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN;
4.2.5. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan data-data pendukung dan penjelasannya sebagai bahan yang diperlukan dalam rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.2.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan yang diperlukan dalam rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1229 -
4.2.7. Membahas proyeksi pembiayaan anggaran dan perhitungan risiko fiskal dalam rapat dengan Direktur Penyusunan APBN dan para Kasubdit serta unit terkait;
4.2.8. Mengikuti Rapat Pimpinan bersama Direktur Penyusunan APBN; 4.2.9. Menugaskan para kepala Seksi untuk menyempurnakan proyeksi
berdasarkan hasil pembahasan dengan Direktur Penyusunan APBN dan para Kasubdit, unit terkait serta hasil Rapat Pimpinan Departemen Keuangan.
4.2.10. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN.
4.3. Membuat konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan
anggaran dan perhitungan risiko fiskal dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyusun konsep narasi analisis
perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran dan perhitungan risiko fiskal;
4.3.2. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN.
4.4. Membuat perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II
pembiayaan anggaran dan perhitungan risiko fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I. 4.4.1. Mempelajari dan mengidentifikasi permasalahan dalam rangka
persiapan penyusunan perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II pembiayaan anggaran dan perhitungan risiko fiskal;
4.4.2. Menugaskan para Kepala Seksi membuat analisis dan perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
4.4.3. Melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan unit/instansi terkait mengenai hasil analisis dan perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II;
4.4.4. Meneliti dan mengoreksi hasil analisis dan perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN;
4.4.5. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan data-data pendukung dan penjelasannya sebagai bahan yang diperlukan dalam rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.4.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan yang diperlukan dalam rapat dengan instansi terkait, serta menyampaikan kepada Direktur APBN melalui Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN;
4.4.7. Membahas perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II dengan Direktur Penyusunan APBN dan para Kasubdit serta instansi terkait;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1230 -
4.4.8. Mengikuti Rapat Pimpinan bersama Direktur Penyusunan APBN ; 4.4.9. Menugaskan para kepala Seksi untuk menyempurnakan perkiraan
realisasi Semester I dan Prognosa Semester II berdasarkan hasil pembahasan dengan Direktur Penyusunan APBN, para Kasubdit dan instansi terkait serta hasil Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.4.10. Mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi dan menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN.
4.5. Membuat konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi
Semester I dan prognosa semester II pembiayaan anggaran dan perhitungan risiko fiskal dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan APBN Semester I. 4.5.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyusun konsep narasi analisis
perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran dan perhitungan risiko fiskal;
4.5.2. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN.
4.6. Membuat perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dan perhitungan risiko
fiskal dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari dan mengidentifikasi permasalahan dalam rangka
persiapan penyusunan proyeksi pembiayaan anggaran dan perhitungan risiko fiskal;
4.6.2. Menugaskan para Kepala Seksi membuat analisis dan proyeksi sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
4.6.3. Melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan unit/instansi terkait mengenai hasil analisis dan proyeksi;
4.6.4. Meneliti dan mengoreksi hasil analisis dan proyeksi, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN;
4.6.5. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan data-data pendukung dan penjelasannya sebagai bahan yang diperlukan dalam rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.6.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan yang diperlukan dalam rapat dengan instansi terkait dan Rapat pimpinan, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN;
4.6.7. Membahas proyeksi pembiayaan anggaran dan perhitungan risiko fiskal dalam rapat dengan Direktur Penyusunan APBN dan para Kasubdit serta instansi terkait;
4.6.8. Mengikuti Rapat Pimpinan bersama Direktur Penyusunan APBN; 4.6.9. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyempurnakan proyeksi
berdasarkan hasil pembahasan dengan Direktur Penyusunan APBN dan para Kasubdit, unit terkait serta hasil Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1231 -
4.6.10. Mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi dan menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN.
4.7. Menyusun konsep narasi analisis perkiraan realisasi pembiayaan
anggaran dan perhitungan risiko fiskal dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyusun konsep narasi analisis
perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran dan perhitungan risiko fiskal;
4.7.2. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN.
4.8. Menyusun proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembiayaan anggaran
dan perhitungan risiko fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.8.1. Mempelajari dan mengidentifikasi permasalahan dalam rangka
persiapan penyusunan proyeksi MTB pembiayaan anggaran dan perhitungan risiko fiskal;
4.8.2. Menugaskan para Kepala Seksi membuat analisis dan proyeksi sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
4.8.3. Melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan unit/instansi terkait mengenai hasil analisis dan proyeksi;
4.8.4. Meneliti dan mengoreksi hasil analisis dan proyeksi, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN;
4.8.5. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan data-data pendukung dan penjelasannya sebagai bahan yang diperlukan dalam rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan,
4.8.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan yang diperlukan dalam rapat dengan instansi terkait, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN;
4.8.7. Membahas proyeksi pembiayaan anggaran dan perhitungan risiko fiskal dalam rapat dengan Direktur Penyusunan APBN dan para Kasubdit serta instansi terkait;
4.8.8. Mengikuti Rapat Pimpinan bersama Direktur Penyusunan APBN ; 4.8.9. Menugaskan para kepala Seksi untuk menyempurnakan proyeksi
berdasarkan hasil pembahasan dengan Direktur Penyusunan APBN dan para Kasubdit, instansi terkait dan hasil Rapat Pimpinan;
4.8.10. Mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi dan menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1232 -
4.9. Menyusun Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dan perhitungan risiko fiskal. 4.9.1. Menugaskan para Kepala Seksi menyusun bahan-bahan Sidang
Paripurna Kabinet dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan RAPBN sesuai bidang tugas;
4.9.2. Meneliti dan mengoreksi konsep tabel dan konsep ringkasan bahan sidang yang diajukan oleh para Kepala Seksi dan menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN.
4.10. Menyusun Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan
Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembiayaan anggaran dan perhitungan risiko fiskal. 4.10.1. Membahas pembagian tugas dan proses/prosedur/pola penyelesaian
jawaban, membuat master pertanyaan dan instansi penjawabnya, serta menentukan bagian penanggungjawab dan tanggal terakhir penyelesaian jawaban;
4.10.2. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan jawaban sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan sumbangan jawaban dari Instansi terkait;
4.10.3. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN.
4.11. Menyusun konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden
Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran dan perhitungan risiko fiskal. 4.11.1. Menugaskan para Kepala Seksi menyiapkan konsep bahan pidato dan
lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus sesuai dengan bidang tugas;
4.11.2. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN.
4.12. Menyusun bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran dan perhitungan risiko fiskal. 4.12.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan bahan-bahan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sesuai bidang tugas;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1233 -
4.12.2. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN.
4.13. Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang pembiayaan anggaran dan perhitungan risiko fiskal. 4.13.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyusun Laporan Berkala
Pelaksanaan APBN sesuai dengan bidang tugas; 4.13.2. Meneliti dan mengoreksi konsep tabel-tabel bahan laporan realisasi,
serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN.
4.14. Menyusun bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan
internasional di bidang pembiayaan anggaran dan perhitungan risiko fiskal. 4.14.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan bahan jawaban dan
laporan atas pertanyaan dari lembaga-lembaga keuangan internasional sesuai dengan bidang tugas;
4.14.2. Meneliti dan mengoreksi bahan jawaban dan laporan dari para Kepala Seksi, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN.
4.15. Membuat tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan
pembiayaan anggaran dan perhitungan risiko fiskal. 4.15.1. Mempelajari surat permintaan tanggapan mengenai permasalahan yang
terkait dengan pembiayaan anggaran dan perhitungan risiko fiskal; 4.15.2. Menugaskan para Kepala Seksi terkait untuk menyiapkan konsep
tanggapan dan pendapat atas permasalahan dimaksud; 4.15.3. Meneliti dan mengoreksi konsep tanggapan dan pendapat, serta
menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN;
4.16. Menyusun konsep bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu
dan tahun berjalan; 4.16.2. Menugaskan para Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya untuk
menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP;
4.16.3. Membahas penyusunan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP bersama para Kepala Seksi;
4.16.4. Menugaskan Kepala Seksi untuk menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP sesuai hasil pembahasan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1234 -
4.16.5. Meneliti dan mengoreksi bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN.
4.17. Menyusun masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat 4.17.1. Mempelajari disposisi Direktur Penyusunan APBN untuk
menindaklanjuti LHP; 4.17.2. Menugaskan para Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya untuk
menindaklanjuti LHP; 4.17.3. Membahas hasil tindak lanjut LHP dengan para Kepala Seksi dan
menyusun tanggapan LHP; 4.17.4. Meneliti dan mengoreksi tanggapan LHP tersebut, serta menyampaikan
kepada Direktur Penyusunan APBN. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Disposisi Direktur Penyusunan APBN. 5.2. Surat/nota dinas dari direktur/sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran. 5.3. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga
Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.4. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.5. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.6. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.7. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.8. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR tahun-tahun
sebelumnya. 5.12. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR. 5.13. Surat dari instansi lain. 5.14. Surat dari lembaga internasional. 5.15. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 5.16. Konsep surat/nota dinas.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran
dan perhitungan risiko fiskal. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran dan
perhitungan risiko fiskal.
7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep net Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (RAPBN) di bidang pembiayaan anggaran dan perhitungan risiko fiskal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1235 -
7.2. Tabel pendukung proyeksi pembiayaan anggaran dan perhitungan risiko fiskal dalam Nota Keuangan dan Rancangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.3. Konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran dan perhitungan risiko fiskal dalam Nota Keuangan dan Rancangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.4. Tabel pendukung perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II bidang pembiayaan anggaran dan perhitungan risiko fiskal dalam Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Konsep narasi analisis perkembangan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II pelaksanaan APBN di bidang pembiayaan anggaran dan perhitungan risiko fiskal dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I dan Prognosa Semester II.
7.6. Tabel pendukung perkiraan realisasi di bidang pembiayaan anggaran dan perhitungan risiko fiskal dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Konsep narasi analisis perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dan perhitungan risiko fiskal dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas APBN (APBN-P).
7.8. Tabel pendukung I Account di bidang pembiayaan anggaran dan perhitungan risiko fiskal dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN untuk penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB).
7.9. Bahan sidang kabinet paripurna dan keterangan pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan RAPBN di bidang pembiayaan anggaran dan perhitungan risiko fiskal.
7.10. Konsep Jawaban Pemerintah di bidang pembiayaan anggaran dan perhitungan risiko fiskal atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (8) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran dan perhitungan risiko fiskal.
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran dan perhitungan risiko fiskal.
7.13. Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijaksanaan di bidang keuangan negara di bidang pembiayaan anggaran dan perhitungan risiko fiskal.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang pembiayaan anggaran dan perhitungan risiko fiskal.
7.15. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran dan perhitungan risiko fiskal.
7.16. Bahan masukan Rencana Strategik, Rencana kerja, RKA-KL, PK, RKT, Penetapan Kinerja (PK) dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN.
7.17. Bahan masukan atas tindak lanjut LHP.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1236 -
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Direktur Penyusunan APBN. 8.2. Menandatangani surat dan laporan. 8.3. Mengajukan usul permintaan bahan/data masukan kepada unit-unit lain di
lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 8.4. Mengajukan usul permintaan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai
data dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
8.5. Mengajukan usul permintaan bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
8.6. Mengajukan usul permintaan bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep dan penandatanganan surat dan laporan. 9.3. Atas usul permintaan bahan/data yang diminta kepada unit-unit lain di
lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.4. Atas usul permintaan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data
dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9.5. Atas usul permintaan bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9.6. Atas usul permintaan bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
10. DIMENSI JABATAN :
10.1. Jumlah bawahan langsung sebanyak 4 orang. 10.2. Jumlah staff yang ada pada subdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan
Perhitungan Risiko Fiskal sebanyak 11 orang.
11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Direktur Jenderal Anggaran dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan
mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.2. Direktur Penyusunan APBN dalam hal menerima tugas, pengarahan dan
mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.3. Sekretaris Direktorat Jenderal dan para Kasubdit di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 11.4. Para Kasubdit/Kabag di lingkungan Departemen Keuangan dalam hal
koordinasi pelaksanaan tugas. 11.5. Para Deputi Direktur Bappenas dalam hal pelaksanaan tugas. 11.6. Para Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN dalam
hal pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1237 -
11.7. Para Kepala Seksi di lingkungan Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
Masih seringnya terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
13. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : Pembina / IV a 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 / Strata 2 14.3. Diklat/Kursus : Diklatpim Tk. III 14.4. Syarat lainnya : - Visioning (Level 2) - In-Depth Problem Solving and Analysis (Level 3) - Planning and Organizing (Level 3) - Quality Focus (Level 3) - Continuous Improvement (Level 3) - Stakeholder Focus (Level 2) - Integrity (Level 3) - Teamwork and Collaboration (Level 2) - Managing Others (Level 3) - Relationship Management (Level 2) - Written Communication (Level 3) - Meeting Leadership (Level 2)
15. KEDUDUKAN JABATAN :
DIREKTUR PENYUSUNAN
APBN
Kasubdit Analisis Asumsi
Dasar dan Kerangka
Ekonomi Makro
Kasubdit Penyusunan
Anggaran Pendapatan
Negara
Kasubdit Penyusunan
Anggaran Belanja Negara
I
Kasubdit Penyusunan
Anggaran Belanja Negara
II
Kasubdit Penyusunan Pembiayaan
Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal
Kasubdit Data dan Dukungan
Teknis Penyusunan
APBN
Kepala Seksi Penyusunan
Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri
Kepala Seksi Penyusunan
Pembiayaan Anggaran Luar Negeri
Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko
Fiskal
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran
Penerimaan Hibah
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1238 -
1. NAMA JABATAN : Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri
2. IKHTISAR JABATAN :
Melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data pembiayaan dalam negeri.
3. TUJUAN JABATAN :
Terwujudnya penyusunan APBN di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menyusun bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.1.1. Mencari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan
mengidentifikasi issue based mengenai pembiayaan anggaran dalam negeri yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.1.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan konsep outline mengenai pembiayaan anggaran dalam negeri;
4.1.3. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan konsep outline dan menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.1.4. Membahas bahan konsep outline bidang pembiayaan anggaran dalam negeri bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.1.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep net outline sesuai hasil pembahasan;
4.1.6. Meneliti dan mengoreksi konsep outline bidang pembiayaan anggaran dalam negeri serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.2. Menyusun proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk
supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data sumber-sumber pembiayaan anggaran dalam negeri; 4.2.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh
Pelaksana; 4.2.3. Menganalisis dan menyusun proyeksi serta menyampaikan kepada
Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.2.4. Membahas hasil analisis dan proyeksi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.2.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1239 -
4.2.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.2.7. Menugaskan Pelaksana untuk menyempurnakan proyeksi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.2.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.3. Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi
pembiayaan anggaran dalam negeri dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data pembiayaan anggaran dalam negeri; 4.3.2. Meneliti dan mengoreksi data pembiayaan anggaran dalam negeri; 4.3.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis
perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri; 4.3.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada
Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.4. Menyusun perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri
semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data pembiayaan anggaran dalam negeri; 4.4.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh
Pelaksana; 4.4.3. Menganalisis dan menyusun perkiraan realisasi semester I dan
prognosa semester II pembiayaan anggaran dalam negeri bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.4.4. Membahas hasil analisis dan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II pembiayaan anggaran dalam negeri bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.4.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan mengenai perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II pembiayaan anggaran dalam negeri;
4.4.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.4.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri semester I dan prognosa semester II sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1240 -
4.4.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.5. Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi
pembiayaan anggaran dalam negeri Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data pembiayaan anggaran dalam negeri; 4.5.2. Meneliti dan mengoreksi data yang disampaikan Pelaksana; 4.5.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis
perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri semester I dan prognosa semester II;
4.5.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.6. Menyusun perkiraan pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk
tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data pembiayaan anggaran dalam negeri; 4.6.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh
Pelaksana; 4.6.3. Menganalisis dan menyusun perkiraan realisasi pembiayaan anggaran
dalam negeri dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN-P bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.6.4. Membahas hasil analisis perkiraan realisasi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.6.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.6.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.6.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki analisis perkiraan realisasi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.6.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.7. Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1241 -
4.7.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data pembiayaan anggaran dalam negeri;
4.7.2. Meneliti dan mengoreksi data yang disampaikan Pelaksana; 4.7.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis
perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri;
4.7.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.8. Menyusun proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data pembiayaan anggaran dalam negeri; 4.8.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh
Pelaksana; 4.8.3. Menganalisis dan menyusun proyeksi Medium Term Budget (MTB)
bersama Pelaksana dan menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.8.4. Membahas hasil analisis dan proyeksi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.8.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan ;
4.8.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.8.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki analisis dan proyeksi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan hasil Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.8.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.9. Menyusun Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers
Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.9.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data mengenai pembiayaan anggaran dalam negeri yang digunakan untuk Penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.9.2. Meneliti dan mengoreksi tabel-tabel pokok dan ringkasan bahan sidang dan keterangan pers pemerintah bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1242 -
4.10. Menyusun Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.10.1. Menginventarisasi pertanyaan permasalahan mengenai pembiayaan
anggaran dalam negeri, serta memberi kode masalah, kode Direktorat dan kode Subdit bersama Pelaksana;
4.10.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep jawaban sementara sebelum jawaban resmi dari instansi penjawab diterima;
4.10.3. Menyempurnakan jawaban dan melakukan editing terhadap jawaban instansi penjawab;
4.10.4. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban yang berhubungan dengan pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.11. Menyusun konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden
Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.11.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka
penyusunan konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia;
4.11.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia mengenai pembiayaan anggaran dalam negeri;
4.11.3. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.12. Menyusun bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.12.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka
penyusunan RKP atau RPJM di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri;
4.12.2. Mempelajari dan mengidentifikasi bahan RKP dan RPJM; 4.12.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan dan
tabel-tabel mengenai pembiayaan anggaran dalam negeri; 4.12.4. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan RKP atau RPJM
mengenai pembiayaan anggaran dalam negeri dan tabel-tabel serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1243 -
4.13. Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan laporan berkala
pelaksanaan APBN di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri; 4.13.2. Mempelajari copy buku laporan realisasi APBN; 4.13.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun tabel-tabel laporan realisasi
APBN di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri; 4.13.4. Meneliti dan mengoreksi konsep tabel-tabel bahan laporan realisasi
pembiayaan anggaran dalam negeri serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.14. Menyusun bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.14.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan jawaban dan
laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri;
4.14.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep jawaban, dan mempersiapkan tabel-tabel mengenai pembiayaan anggaran dalam negeri;
4.14.3. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban dan tabel-tabel mengenai pembiayaan anggaran dalam negeri serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.15. Menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.15.1. Mempelajari surat permintaan tanggapan dan pendapat atas
permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri;
4.15.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep nota dinas atau surat mengenai tanggapan dan pendapat terkait dengan APBN di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri;
4.15.3. Meneliti dan mengoreksi konsep tanggapan dan pendapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.16. Menyusun bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana
kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu
dan tahun berjalan; 4.16.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyiapkan
konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.3. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L
dan LAKIP bersama Kasubdit dan Para Kepala Seksi; 4.16.4. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT,
PK, RKA-K/L dan LAKIP;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1244 -
4.16.5. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP sesuai hasil pembahasan;
4.16.6. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.17. Menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat
pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari disposisi Kepala Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan
Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal untuk menindaklanjuti LHP; 4.17.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan bahan tindak lanjut LHP; 4.17.3. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikan
kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Kepala Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN.
5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.15. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 5.16. Konsep surat/nota dinas.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran
dalam negeri. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran dalam negeri.
7. HASIL KERJA :
7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1245 -
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri semester I dan prognosa semester II pembiayaan anggaran dalam negeri dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri.
7.10. Konsep Jawaban Pemerintah di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan pembiayaan anggaran dalam negeri.
7.11. Konsep Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri.
7.12. Konsep Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri.
7.13. Konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN. 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
8.2. Menandatangani/memaraf surat dan laporan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1246 -
8.3. Meminta sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
8.4. Meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
8.5. Meminta bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
8.6. Meminta bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep dan penandatanganan surat dan laporan. 9.3. Atas permintaan sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di
lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.4. Atas permintaan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan
kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9.5. Atas permintaan bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR-RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9.6. Atas permintaan bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
10. DIMENSI JABATAN :
10.1. Jumlah bawahan langsung sebanyak 2 orang. 11. HUBUNGAN KERJA :
11.1. Direktur Penyusunan APBN dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.3. Para Kasubdit lainnya dalam hal pelaksanaan tugas. 11.4. Pejabat eselon IV di lingkungan instansi terkait dalam hal melaksanakan tugas. 11.5. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN dalam hall
pelaksanaan tugas. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
12.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
12.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung.
13. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1247 -
Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal
Kepala Seksi Penyusunan
Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri
Kepala Seksi Penyusunan
Pembiayaan Anggaran Luar Negeri
Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko
Fiskal
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran
Penerimaan Hibah
Perumus
Penelaah Bahan Telaahan Tk. I
Penelaah Bahan Telaahan Tk. II
Pemroses Bahan Telaahan Tk. IPemroses Bahan Telaahan Tk. IIPenyaji Bahan Telaahan Tk. IPenyaji Bahan Telaahan Tk. II
14. SYARAT JABATAN :
14.1. Pangkat/Golongan : Penata / III c 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 / Strata 2 14.3. Diklat/Kursus : Diklatpim Tk IV 14.4. Syarat lainnya : - In-Depth Problem Solving and Analysis (Level 2) - Planning and Organizing (Level 1) - Continuous Improvement (Level 2) - Policies, Processes and Procedures (Level 2) - Stakeholder Service (Level 2) - Integrity (Level 2) - Resilience (Level 2) - Teamwork and Collaboration (Level 2) - Written Communication (Level 3)
15. KEDUDUKAN JABATAN :
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1248 -
1. NAMA JABATAN : Perumus pada Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data pembiayaan dalam negeri.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan bahan outline Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.1.1. Mengidentifikasi issue-based mengenai bahan outline Nota Keuangan
dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri;
4.1.2. Membahas hasil identifikasi mengenai bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penyusunan pembiayaan anggaran dalam negeri;
4.1.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran dalam Negeri;
4.1.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran dalam Negeri.
4.2. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan proyeksi
pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan proyeksi
pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.2.2. Membahas hasil identifikasi mengenai penyusunan proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.2.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai penyusunan proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran dalam Negeri;
4.2.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran dalam Negeri
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1249 -
4.3. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan konsep narasi
analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri;
4.3.2. Membahas hasil identifikasi mengenai penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri;
4.3.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran dalam Negeri;
4.3.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran dalam Negeri
4.4. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan perkiraan realisasi
pembiayaan anggaran dalam negeri semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan perkiraan
realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.4.2. Membahas hasil identifikasi mengenai penyusunan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.4.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai penyusunan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran dalam Negeri;
4.4.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran dalam Negeri
4.5. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan narasi analisis
perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan narasi analisis
perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri Semester I dan prognosa semester II;
4.5.2. Membahas hasil identifikasi mengenai penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri Semester I dan prognosa semester II
4.5.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri Semester I dan prognosa semester II bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran dalam Negeri;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1250 -
4.5.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran dalam Negeri
4.6. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan perkiraan
pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan perkiraan
pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.6.2. Membahas hasil identifikasi mengenai penyusunan perkiraan pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.6.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai penyusunan perkiraan pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran dalam Negeri;
4.6.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran dalam Negeri
4.7. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan konsep narasi
analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan konsep narasi
analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri;
4.7.2. Membahas hasil identifikasi mengenai penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri;
4.7.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran dalam Negeri;
4.7.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran dalam Negeri
4.8. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan proyeksi Medium
Term Budget (MTB) analisis dan perhitungan pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan proyeksi
Medium Term Budget (MTB) analisis dan perhitungan pembiayaan anggaran dalam negeri;
4.8.2. Membahas hasil identifikasi mengenai penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) analisis dan perhitungan pembiayaan anggaran dalam negeri;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1251 -
4.8.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) analisis dan perhitungan pembiayaan anggaran dalam negeri bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran dalam Negeri;
4.8.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran dalam Negeri
4.9. Membantu menyiapkan konsep telaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna
dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.9.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai Bahan Sidang Kabinet
Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah; 4.9.2. Membahas hasil identifikasi mengenai Bahan Sidang Kabinet Paripurna
dan Keterangan Pers Pemerintah; 4.9.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai Bahan Sidang Kabinet
Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran dalam Negeri;
4.9.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran dalam Negeri
4.10. Membantu menyiapkan konsep telaahan Jawaban Pemerintah atas
Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.10.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai Jawaban Pemerintah atas
Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri;
4.10.2. Membahas hasil identifikasi mengenai Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri;
4.10.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran dalam Negeri;
4.10.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran dalam Negeri
4.11. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan pidato dan lampiran pidato
kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.11.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai bahan pidato dan lampiran
pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri;
4.11.2. Membahas hasil identifikasi mengenai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1252 -
4.11.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran dalam Negeri;
4.11.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran dalam Negeri
4.12. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan-bahan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.12.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai bahan-bahan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri;
4.12.2. Membahas hasil identifikasi mengenai bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri;
4.12.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran dalam Negeri;
4.12.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran dalam Negeri
4.13. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan laporan berkala
tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan laporan berkala
tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri;
4.13.2. Membahas hasil identifikasi mengenai penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri;
4.13.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran dalam Negeri;
4.13.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran dalam Negeri
4.14. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan bahan jawaban dan
laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.14.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan bahan jawaban
dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri;
4.14.2. Membahas hasil identifikasi mengenai penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1253 -
4.14.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran dalam Negeri;
4.14.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran dalam Negeri
4.15. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.15.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan tanggapan dan
pendapat atas permasalahan di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri;
4.15.2. Membahas hasil identifikasi mengenai penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri;
4.15.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran dalam Negeri;
4.15.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran dalam Negeri
4.16. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan masukan Rencana
Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai bahan masukan di bidang
pembiayaan anggaran dalam negeri; 4.16.2. Membahas hasil identifikasi mengenai bahan masukan di bidang
pembiayaan anggaran dalam negeri; 4.16.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai bahan masukan di bidang
pembiayaan anggaran dalam negeri bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran dalam Negeri;
4.16.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran dalam Negeri
4.17. Membantu menyiapkan konsep telaahan tanggapan laporan hasil
pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai tanggapan laporan hasil
pemeriksaan (LHP); 4.17.2. Membahas hasil identifikasi mengenai tanggapan laporan hasil
pemeriksaan (LHP); 4.17.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai tanggapan laporan hasil
pemeriksaan (LHP) bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran dalam Negeri;
4.17.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran dalam Negeri
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1254 -
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga
Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran
dalam negeri; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran dalam negeri.
7. HASIL KERJA:
7.1. Rancangan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri semester I dan prognosa semester II pembiayaan anggaran dalam negeri dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di pembiayaan anggaran dalam negeri dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1255 -
7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri.
7.10. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan pembiayaan anggaran dalam negeri.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri.
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri.
7.13. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan pembiayaan anggaran dalam negeri.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan
penyusunan pembiayaan anggaran dalam negeri.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri dalam hal
menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN dalam hal pelaksanaan tugas.
10.3. Para Penelaah dalam hal menyelesaikan tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1256 -
12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : III/b – III/d 13.2. Pendidikan Formal : S1 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1257 -
1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tingkat I pada Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri
2. IKHTISAR JABATAN :
Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data pembiayaan dalam negeri.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan penelaahan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.1.1. Mempelajari referensi Budget Outline dari negara-negara lain; 4.1.2. Menyusun bahan-bahan konsep outline mengenai pembiayaan
anggaran dalam negeri; 4.1.3. Menyampaikan bahan-bahan konsep outline kepada Kepala Seksi
Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.2. Melakukan penelaahan proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Melakukan tabulasi data proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri
dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.2.2. Menyusun proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk
tabel pendukung I-Account; 4.2.3. Menyampaikan proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri dalam
bentuk tabel pendukung I-Account kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.3. Melakukan penelaahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan
dan proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Melakukan Penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan
proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri; 4.3.2. Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi
pembiayaan anggaran dalam negeri; 4.3.3. Menyampaikan bahan-bahan konsep narasi analisis perkembangan dan
proyeksi kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1258 -
4.4. Melakukan penelaahan penyusunan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Melakukan Penyusunan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran
dalam negeri semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.4.2. Menyusun perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.4.3. Menyampaikan bahan-bahan konsep perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.5. Melakukan penelaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan
perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Melakukan Penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan
realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri Semester I dan prognosa semester II;
4.5.2. Menyusun narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri Semester I dan prognosa semester II;
4.5.3. Menyampaikan bahan-bahan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri Semester I dan prognosa semester II kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.6. Melakukan penelaahan penyusunan perkiraan pembiayaan anggaran
dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Melakukan Penyusunan perkiraan pembiayaan anggaran dalam negeri
dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.6.2. Menyusun perkiraan pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk
tabel pendukung I-Account; 4.6.3. Menyampaikan bahan-bahan konsep perkiraan pembiayaan anggaran
dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.7. Melakukan penelaahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan
dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Melakukan Penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan
perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1259 -
4.7.2. Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri;
4.7.3. Menyampaikan bahan-bahan konsep konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.8. Melakukan penelaahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB)
analisis dan perhitungan pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Melakukan Penyusunan penyusunan proyeksi Medium Term Budget
(MTB) analisis dan perhitungan pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.8.2. Menyusun penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) analisis dan perhitungan pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.8.3. Menyampaikan bahan-bahan konsep penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) analisis dan perhitungan pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.9. Melakukan penelaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan
Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.9.1. Melakukan Penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan
Keterangan Pers Pemerintah; 4.9.2. Menyusun Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers
Pemerintah; 4.9.3. Menyampaikan bahan-bahan konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna
dan Keterangan Pers Pemerintah kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.10. Melakukan penelaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan
Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.10.1. Melakukan Penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan
Perwakilan Rakyat; 4.10.2. Menyusun Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan
Rakyat; 4.10.3. Menyampaikan bahan-bahan konsep Jawaban Pemerintah atas
Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1260 -
4.11. Melakukan penelaahan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.11.1. Melakukan Penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan
Presiden Republik Indonesia; 4.11.2. Menyusun bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden
Republik Indonesia; 4.11.3. Menyampaikan bahan-bahan konsep bahan pidato dan lampiran pidato
kenegaraan Presiden Republik Indonesia kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.12. Melakukan penelaahan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.12.1. Melakukan Penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri;
4.12.2. Menyusun bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri;
4.12.3. Menyampaikan bahan-bahan konsep bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.13. Melakukan penelaahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Melakukan Penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri;
4.13.2. Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri;
4.13.3. Menyampaikan bahan-bahan konsep laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.14. Melakukan penelaahan penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk
lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.14.1. Melakukan Penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga
keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri; 4.14.2. Menyusun bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan
internasional di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1261 -
4.14.3. Menyampaikan bahan-bahan konsep bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.15. Melakukan penelaahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.15.1. Melakukan Penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan
yang terkait dengan pembiayaan anggaran dalam negeri; 4.15.2. Menyusun tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan pembiayaan anggaran dalam negeri; 4.15.3. Menyampaikan bahan-bahan konsep l tanggapan dan pendapat atas
permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran dalam negeri kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.16. Melakukan penelaahan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja,
rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Melakukan Penyusunan bahan masukan; 4.16.2. Menyusun bahan masukan; 4.16.3. Menyampaikan bahan-bahan konsep bahan masukan kepada Kepala
Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.17. Melakukan penelaahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Melakukan Penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP); 4.17.2. Menyusun tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP); 4.17.3. Menyampaikan bahan-bahan konsep tanggapan laporan hasil
pemeriksaan (LHP) kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga
Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1262 -
5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran
dalam negeri; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran dalam negeri.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri semester I dan prognosa semester II pembiayaan anggaran dalam negeri dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di pembiayaan anggaran dalam negeri dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri.
7.10. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan pembiayaan anggaran dalam negeri.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri.
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1263 -
7.13. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan pembiayaan anggaran dalam negeri.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan
penyusunan pembiayaan anggaran dalam negeri. 10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN dalam hal pelaksanaan tugas.
10.3. Para Penelaah dalam hal pelaksanaan tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13. SYARAT JABATAN :
13.1. Pangkat/Golongan : III/b – III/d 13.2. Pendidikan Formal : S1 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN. 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA. 3. Menguasai komputer dengan baik.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1264 -
1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tingkat II pada Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri
2. IKHTISAR JABATAN :
Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data pembiayaan dalam negeri.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan penelaahan bahan outline Nota Keuangan dan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.1.1. Mempelajari referensi Budget Outline dari negara-negara lain; 4.1.2. Menyusun bahan-bahan konsep outline mengenai pembiayaan
anggaran dalam negeri; 4.1.3. Menyampaikan bahan-bahan konsep outline kepada Kepala Seksi
Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.2. Membantu melakukan penelaahan proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Melakukan tabulasi data proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri
dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.2.2. Menyusun proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk
tabel pendukung I-Account; 4.2.3. Menyampaikan proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri dalam
bentuk tabel pendukung I-Account kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.3. Membantu melakukan penelaahan penyusunan konsep narasi analisis
perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Melakukan Penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan
proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri; 4.3.2. Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi
pembiayaan anggaran dalam negeri; 4.3.3. Menyampaikan bahan-bahan konsep narasi analisis perkembangan dan
proyeksi kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1265 -
4.4. Membantu melakukan penelaahan penyusunan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Melakukan Penyusunan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran
dalam negeri semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.4.2. Menyusun perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.4.3. Menyampaikan bahan-bahan konsep perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.5. Membantu melakukan penelaahan penyusunan narasi analisis
perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Melakukan Penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan
realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri Semester I dan prognosa semester II;
4.5.2. Menyusun narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri Semester I dan prognosa semester II;
4.5.3. Menyampaikan bahan-bahan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri Semester I dan prognosa semester II kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.6. Membantu melakukan penelaahan penyusunan perkiraan pembiayaan
anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Melakukan Penyusunan perkiraan pembiayaan anggaran dalam negeri
dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.6.2. Menyusun perkiraan pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk
tabel pendukung I-Account; 4.6.3. Menyampaikan bahan-bahan konsep perkiraan pembiayaan anggaran
dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.7. Membantu melakukan penelaahan penyusunan konsep narasi analisis
perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Melakukan Penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan
perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1266 -
4.7.2. Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri;
4.7.3. Menyampaikan bahan-bahan konsep konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.8. Membantu melakukan penelaahan penyusunan proyeksi Medium Term
Budget (MTB) analisis dan perhitungan pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Melakukan Penyusunan penyusunan proyeksi Medium Term Budget
(MTB) analisis dan perhitungan pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.8.2. Menyusun penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) analisis dan perhitungan pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.8.3. Menyampaikan bahan-bahan konsep penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) analisis dan perhitungan pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.9. Membantu melakukan penelaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan
Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.9.1. Melakukan Penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan
Keterangan Pers Pemerintah; 4.9.2. Menyusun Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers
Pemerintah; 4.9.3. Menyampaikan bahan-bahan konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna
dan Keterangan Pers Pemerintah kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.10. Membantu melakukan penelaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan
Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.10.1. Melakukan Penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan
Perwakilan Rakyat; 4.10.2. Menyusun Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan
Rakyat; 4.10.3. Menyampaikan bahan-bahan konsep Jawaban Pemerintah atas
Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1267 -
4.11. Membantu melakukan penelaahan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.11.1. Melakukan Penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan
Presiden Republik Indonesia; 4.11.2. Menyusun bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden
Republik Indonesia; 4.11.3. Menyampaikan bahan-bahan konsep bahan pidato dan lampiran pidato
kenegaraan Presiden Republik Indonesia kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.12. Membantu melakukan penelaahan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.12.1. Melakukan Penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri;
4.12.2. Menyusun bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri;
4.12.3. Menyampaikan bahan-bahan konsep bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.13. Membantu melakukan penelaahan penyusunan laporan berkala tentang
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Melakukan Penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri;
4.13.2. Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri;
4.13.3. Menyampaikan bahan-bahan konsep laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.14. Membantu melakukan penelaahan penyusunan bahan jawaban dan laporan
untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.14.1. Melakukan Penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga
keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri; 4.14.2. Menyusun bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan
internasional di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1268 -
4.14.3. Menyampaikan bahan-bahan konsep bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.15. Membantu melakukan penelaahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.15.1. Melakukan Penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan
yang terkait dengan pembiayaan anggaran dalam negeri; 4.15.2. Menyusun tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan pembiayaan anggaran dalam negeri; 4.15.3. Menyampaikan bahan-bahan konsep l tanggapan dan pendapat atas
permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran dalam negeri kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.16. Membantu melakukan penelaahan bahan masukan Rencana Strategik,
Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Melakukan Penyusunan bahan masukan; 4.16.2. Menyusun bahan masukan; 4.16.3. Menyampaikan bahan-bahan konsep bahan masukan kepada Kepala
Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.17. Membantu melakukan penelaahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Melakukan Penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP); 4.17.2. Menyusun tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP); 4.17.3. Menyampaikan bahan-bahan konsep tanggapan laporan hasil
pemeriksaan (LHP) kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga
Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1269 -
5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI.
5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran
dalam negeri; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran dalam negeri.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri semester I dan prognosa semester II pembiayaan anggaran dalam negeri dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di pembiayaan anggaran dalam negeri dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri.
7.10. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan pembiayaan anggaran dalam negeri.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1270 -
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri.
7.13. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan pembiayaan anggaran dalam negeri.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan
penyusunan pembiayaan anggaran dalam negeri. 10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN dalam hal pelaksanaan tugas.
10.3. Para Penelaah dalam hal pelaksanaan tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : III/b – III/d 13.2. Pendidikan Formal : S1 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN. 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA. 3. Menguasai komputer dengan baik.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1271 -
1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tingkat I pada Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data pembiayaan dalam negeri.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan outline Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.1.1. Mempelajari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan
issue-based mengenai pembiayaan anggaran dalam negeri yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.1.2. Meneliti referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai pembiayaan anggaran dalam negeri yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.1.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai pembiayaan anggaran dalam negeri yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
4.2. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data proyeksi pembiayaan
anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mempelajari bahan/data sumber-sumber pembiayaan anggaran dalam
negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.2.2. Meneliti bahan/data sumber-sumber pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.2.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data sumber-sumber pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1272 -
4.3. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari bahan/data penyusunan konsep narasi analisis
perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.3.2. Meneliti bahan/data penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.3.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data sumber-sumber pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri..
4.4. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan perkiraan
realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari bahan/data penyusunan konsep narasi analisis
perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.4.2. Meneliti bahan/data penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.4.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.5. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan narasi
analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari bahan/data penyusunan narasi analisis perkembangan dan
perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri Semester I dan prognosa semester II dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.5.2. Meneliti bahan/data penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri Semester I dan prognosa semester II dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1273 -
4.5.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri Semester I dan prognosa semester II dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.6. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan perkiraan
pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari bahan/data perkiraan pembiayaan anggaran dalam negeri
dalam bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.6.2. Meneliti bahan/data perkiraan pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.6.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data perkiraan pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri
4.7. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan konsep narasi
analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari bahan/data perkiraan pembiayaan anggaran dalam negeri
dalam bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.7.2. Meneliti bahan/data perkiraan pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.7.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data perkiraan pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.8. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan proyeksi
Medium Term Budget (MTB) analisis dan perhitungan pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari bahan/data proyeksi Medium Term Budget (MTB) analisis
dan perhitungan pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.8.2. Meneliti bahan/data proyeksi Medium Term Budget (MTB) analisis dan perhitungan pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1274 -
4.8.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data proyeksi Medium Term Budget (MTB) analisis dan perhitungan pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.9. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data Bahan Sidang Kabinet
Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.9.1. Mempelajari bahan/data Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan
Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.9.2. Meneliti bahan/data Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.9.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.10. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data Jawaban Pemerintah atas
Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.10.1. Mempelajari bahan/data Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan
Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.10.2. Meneliti bahan/data Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.10.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.11. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan pidato dan lampiran
pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.11.1. Mempelajari bahan/data bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan
Presiden Republik Indonesia dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.11.2. Meneliti bahan/data bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1275 -
4.11.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.12. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan-bahan Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.12.1. Mempelajari bahan/data bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.12.2. Meneliti bahan/data bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.12.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.13. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan laporan
berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari bahan/data penyusunan laporan berkala tentang
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.13.2. Meneliti bahan/data penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.13.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.14. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan bahan
jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.14.1. Mempelajari bahan/data penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk
lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.14.2. Meneliti bahan/data penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1276 -
4.14.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.15. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.15.1. Mempelajari bahan/data penyusunan tanggapan dan pendapat atas
permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.15.2. Meneliti bahan/data penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.15.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.16. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan masukan Rencana
Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari bahan/data bahan masukan Rencana Strategik, Rencana
Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.16.2. Meneliti bahan/data bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.16.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1277 -
4.17. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari bahan/data tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP)
dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.17.2. Meneliti bahan/data tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.17.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non
Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran
dalam negeri; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran dalam negeri.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Hasil pengolahan data analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1278 -
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Hasil pengolahan data analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri semester I dan prognosa semester II pembiayaan anggaran dalam negeri dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Hasil pengolahan data analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di pembiayaan anggaran dalam negeri dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri.
7.10. Hasil pengolahan data pada konsep Jawaban Pemerintah di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan pembiayaan anggaran dalam negeri.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri.
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri.
7.13. Hasil pengolahan data pada konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Hasil pengolahan data pada konsep tanggapan dan pendapat atas
permasalahan yang terkait dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
8.2. Meminta sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait.
8.3. Meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/ Lembaga terkait lainnya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1279 -
8.4. Meminta bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
8.5. Meminta bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul kebenaran konsep dan penandatanganan surat dan laporan. 9.3. Atas usul permintaan sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di
lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.4. Atas usul permintaan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data
dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9.5. Atas usul permintaan bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR-RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9.6. Atas usul permintaan bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN dalam hal pelaksanaan tugas.
10.3. Para Pemroses Bahan Telaahan dalam hal pelaksanaan tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : II/d – III/b 13.2. Pendidikan Formal : D3 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN. 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA. 3. Menguasai komputer dengan baik.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1280 -
1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tingkat II pada Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data pembiayaan dalam negeri.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan outline
Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.1.1. Mempelajari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan
issue-based mengenai pembiayaan anggaran dalam negeri yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.1.2. Meneliti referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai pembiayaan anggaran dalam negeri yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.1.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai pembiayaan anggaran dalam negeri yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
4.2. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data proyeksi
pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mempelajari bahan/data sumber-sumber pembiayaan anggaran dalam
negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.2.2. Meneliti bahan/data sumber-sumber pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.2.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data sumber-sumber pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1281 -
4.3. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari bahan/data penyusunan konsep narasi analisis
perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.3.2. Meneliti bahan/data penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.3.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data sumber-sumber pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri..
4.4. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan
perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari bahan/data penyusunan konsep narasi analisis
perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.4.2. Meneliti bahan/data penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.4.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.5. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari bahan/data penyusunan narasi analisis perkembangan dan
perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri Semester I dan prognosa semester II dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.5.2. Meneliti bahan/data penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri Semester I dan prognosa semester II dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1282 -
4.5.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri Semester I dan prognosa semester II dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.6. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan
perkiraan pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari bahan/data perkiraan pembiayaan anggaran dalam negeri
dalam bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.6.2. Meneliti bahan/data perkiraan pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.6.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data perkiraan pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri
4.7. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan
konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari bahan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN
bidang pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.7.2. Meneliti bahan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN bidang pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.7.3. Mengolah dan mentabulasi bahan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBNbidang pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.8. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan
proyeksi Medium Term Budget (MTB) analisis dan perhitungan pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari bahan/data proyeksi Medium Term Budget (MTB) analisis
dan perhitungan pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1283 -
4.8.2. Meneliti bahan/data proyeksi Medium Term Budget (MTB) analisis dan perhitungan pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.8.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data proyeksi Medium Term Budget (MTB) analisis dan perhitungan pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.9. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data Bahan Sidang
Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.9.1. Mempelajari bahan/data Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan
Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.9.2. Meneliti bahan/data Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.9.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.10. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data Jawaban
Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.10.1. Mempelajari bahan/data Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan
Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.10.2. Meneliti bahan/data Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.10.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.11. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan pidato
dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.11.1. Mempelajari bahan/data bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan
Presiden Republik Indonesia dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1284 -
4.11.2. Meneliti bahan/data bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.11.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.12. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan-bahan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.12.1. Mempelajari bahan/data bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.12.2. Meneliti bahan/data bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.12.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.13. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan
laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari bahan/data penyusunan laporan berkala tentang
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.13.2. Meneliti bahan/data penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.13.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.14. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan
bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.14.1. Mempelajari bahan/data penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk
lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1285 -
4.14.2. Meneliti bahan/data penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.14.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.15. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.15.1. Mempelajari bahan/data penyusunan tanggapan dan pendapat atas
permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.15.2. Meneliti bahan/data penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.15.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.16. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan masukan
Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari bahan/data bahan masukan Rencana Strategik, Rencana
Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.16.2. Meneliti bahan/data bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.16.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1286 -
4.17. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari bahan/data tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP)
dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.17.2. Meneliti bahan/data tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
4.17.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga
Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran
dalam negeri; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran dalam negeri.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Hasil pengolahan data pada analisis pekembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1287 -
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Hasil pengolahan data pada analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri semester I dan prognosa semester II pembiayaan anggaran dalam negeri dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Hasil pengolahan data pada analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di pembiayaan anggaran dalam negeri dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri.
7.10. Hasil pengolahan data pada Jawaban Pemerintah di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan pembiayaan anggaran dalam negeri.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri.
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri.
7.13. Hasil pengolahan data pada Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Hasil pengolahan data pada tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang
terkait dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
8.2. Meminta sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait.
8.3. Meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/ Lembaga terkait lainnya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1288 -
8.4. Meminta bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
8.5. Meminta bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul kebenaran konsep dan penandatanganan surat dan laporan. 9.3. Atas usul permintaan sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di
lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.4. Atas usul permintaan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data
dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9.5. Atas usul permintaan bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR-RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9.6. Atas usul permintaan bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN dalam hal pelaksanaan tugas.
10.3. Para Pemroses Bahan Telaahan dalam hal pelaksanaan tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : II/c – III/a 13.2. Pendidikan Formal : SLTA 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN. 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA. 3. Menguasai komputer dengan baik.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1289 -
1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tingkat I pada Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data pembiayaan dalam negeri.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan Budget Outline; 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data konsep outline
mengenai pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.2. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri; 4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai pembiayaan
anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.3. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan konsep narasi; 4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai konsep
narasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1290 -
4.4. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri; 4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai perkiraan
realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.5. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan konsep narasi; 4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai konsep
narasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.6. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan perkiraan pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan perkiraan pembiayaan anggaran dalam negeri; 4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai perkiraan
pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.7. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan konsep narasi; 4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai konsep
narasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1291 -
4.8. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) analisis dan perhitungan pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB); 4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan
proyeksi Medium Term Budget (MTB) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.9. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.9.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah;
4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.10. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.10.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan Jawaban Pemerintah; 4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan
Jawaban Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.11. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.11.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato; 4.11.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan
bahan pidato dan lampiran pidato dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1292 -
4.12. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.12.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
4.12.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.13. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan laporan berkala; 4.13.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan
laporan berkala dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.14. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.14.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional;
4.14.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.15. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.15.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan bahan tanggapan dan pendapat; 4.15.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai tanggapan
dan pendapat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1293 -
4.16. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
4.16.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.17. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP); 4.17.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai tanggapan
laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga
Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran
dalam negeri;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1294 -
6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran dalam negeri. 7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Bahan/data analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Bahan/data analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri semester I dan prognosa semester II pembiayaan anggaran dalam negeri dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Bahan/data analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di pembiayaan anggaran dalam negeri dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan/data Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang
Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri.
7.10. Bahan/data pada Konsep Jawaban Pemerintah di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan pembiayaan anggaran dalam negeri.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri.
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri.
7.13. Bahan/data pada Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan/data laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1295 -
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan
Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri. 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan pembiayaan
anggaran dalam negeri. 9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan
pembiayaan anggaran dalam negeri.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri dalam hal
menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN dalam hal pelaksanaan tugas.
10.3. Para Penyaji Bahan Telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : II/b – II/d 13.2. Pendidikan Formal : D1 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN. 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA. 3. Menguasai komputer dengan baik.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1296 -
1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tingkat II pada Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data pembiayaan dalam negeri.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk penyusunan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan Budget Outline; 4.1.2. mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data konsep outline
mengenai pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.2. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk penyusunan proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri; 4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai pembiayaan
anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.3. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan konsep narasi; 4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai konsep
narasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.4. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk penyusunan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1297 -
4.4.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri;
4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.5. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan konsep narasi; 4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai konsep
narasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri..
4.6. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk penyusunan perkiraan pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan perkiraan pembiayaan anggaran dalam negeri; 4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai perkiraan
pembiayaan anggaran dalam negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.7. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan konsep narasi; 4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai konsep
narasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.8. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) analisis dan perhitungan pembiayaan anggaran dalam negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB); 4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan
proyeksi Medium Term Budget (MTB) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1298 -
4.9. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.9.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah;
4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.10. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.10.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan Jawaban Pemerintah; 4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan
Jawaban Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.11. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.11.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato; 4.11.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan
bahan pidato dan lampiran pidato dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.12. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.12.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
4.12.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1299 -
4.13. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Pembiayaan anggaran dalam negeri sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan laporan berkala; 4.13.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan
laporan berkala dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.14. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.14.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional;
4.14.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.15. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran dalam negeri. 4.15.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan bahan tanggapan dan pendapat; 4.15.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai tanggapan
dan pendapat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
4.16. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
4.16.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1300 -
4.17. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP); 4.17.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai tanggapan
laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga
Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran
dalam negeri; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran dalam negeri.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Bahan/data analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran dalam negeri dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1301 -
7.5. Bahan/data analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam negeri semester I dan prognosa semester II pembiayaan anggaran dalam negeri dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Bahan/data analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di pembiayaan anggaran dalam negeri dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan/data Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang
Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri.
7.10. Bahan/data pada Konsep Jawaban Pemerintah di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan pembiayaan anggaran dalam negeri.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri.
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri.
7.13. Bahan/data pada Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dalam negeri sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan/data laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri.
8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan pembiayaan anggaran luar negeri.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan
penyusunan pembiayaan anggaran dalam negeri. 10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1302 -
10.2. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN dalam hal pelaksanaan tugas.
10.3. Para Penyaji Bahan Telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : II/a – II/c 13.2. Pendidikan Formal : SLTA 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN. 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA. 3. Menguasai komputer dengan baik.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1303 -
1. NAMA JABATAN : Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri
2. IKHTISAR JABATAN :
Melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data pembiayaan luar negeri.
3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya penyusunan APBN di bidang pembiayaan anggaran luar negeri yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menyusun bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.1.1. Mencari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan
mengidentifikasi issue based mengenai pembiayaan anggaran luar negeri yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.1.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan konsep outline mengenai pembiayaan anggaran luar negeri;
4.1.3. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan konsep outline dan menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.1.4. Membahas bahan konsep outline bidang pembiayaan anggaran luar negeri bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.1.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep net outline sesuai hasil pembahasan;
4.1.6. Meneliti dan mengoreksi konsep outline bidang pembiayaan anggaran luar negeri serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.2. Menyusun proyeksi pembiayaan anggaran luar negeri dalam bentuk
supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data sumber-sumber pembiayaan anggaran luar negeri; 4.2.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh
Pelaksana; 4.2.3. Menganalisis dan menyusun proyeksi serta menyampaikan kepada
Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.2.4. Membahas hasil analisis dan proyeksi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.2.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1304 -
4.2.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.2.7. Menugaskan Pelaksana untuk menyempurnakan proyeksi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.2.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.3. Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi
pembiayaan anggaran luar negeri dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data pembiayaan anggaran luar negeri; 4.3.2. Meneliti dan mengoreksi data pembiayaan anggaran luar negeri; 4.3.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis
perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran luar negeri; 4.3.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada
Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.4. Menyusun perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri semester I
dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data pembiayaan anggaran luar negeri; 4.4.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh
Pelaksana; 4.4.3. Menganalisis dan menyusun perkiraan realisasi semester I dan
prognosa semester II pembiayaan anggaran luar negeri bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.4.4. Membahas hasil analisis dan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II Anggaran pembiayaan anggaran luar negeri bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.4.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan mengenai perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II pembiayaan anggaran luar negeri;
4.4.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.4.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri semester I dan prognosa semester II sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1305 -
4.4.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.5. Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi
pembiayaan anggaran luar negeri Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data pembiayaan anggaran luar negeri; 4.5.2. Meneliti dan mengoreksi data yang disampaikan Pelaksana; 4.5.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis
perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri semester I dan prognosa semester II;
4.5.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.6. Menyusun perkiraan pembiayaan anggaran luar negeri dalam bentuk tabel
pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data pembiayaan anggaran luar negeri; 4.6.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh
Pelaksana; 4.6.3. Menganalisis dan menyusun perkiraan realisasi pembiayaan anggaran
luar negeri dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN-P bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.6.4. Membahas hasil analisis perkiraan realisasi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.6.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.6.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.6.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki analisis perkiraan realisasi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.6.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1306 -
4.7. Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data pembiayaan anggaran luar negeri; 4.7.2. Meneliti dan mengoreksi data yang disampaikan Pelaksana; 4.7.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis
perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri;
4.7.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.8. Menyusun proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembiayaan anggaran luar negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data pembiayaan anggaran luar negeri; 4.8.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh
Pelaksana; 4.8.3. Menganalisis dan menyusun proyeksi Medium Term Budget (MTB)
bersama Pelaksana dan menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.8.4. Membahas hasil analisis dan proyeksi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.8.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan ;
4.8.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.8.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki analisis dan proyeksi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan hasil Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.8.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.9. Menyusun Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers
Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.9.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data mengenai pembiayaan anggaran luar negeri yang digunakan untuk Penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1307 -
4.9.2. Meneliti dan mengoreksi tabel-tabel pokok dan ringkasan bahan sidang dan keterangan pers pemerintah bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.10. Menyusun Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan
Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.10.1. Menginventarisasi pertanyaan permasalahan mengenai pembiayaan
anggaran luar negeri, serta memberi kode masalah, kode Direktorat dan kode Subdit bersama Pelaksana;
4.10.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep jawaban sementara sebelum jawaban resmi dari instansi penjawab diterima;
4.10.3. Menyempurnakan jawaban dan melakukan editing terhadap jawaban instansi penjawab;
4.10.4. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban yang berhubungan dengan pembiayaan anggaran luar negeri dan menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.11. Menyusun konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden
Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.11.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka
penyusunan konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia;
4.11.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia mengenai pembiayaan anggaran luar negeri;
4.11.3. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.12. Menyusun bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.12.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka
penyusunan RKP atau RPJM di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
4.12.2. Mempelajari dan mengidentifikasi bahan RKP dan RPJM; 4.12.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan dan
tabel-tabel mengenai pembiayaan anggaran luar negeri; 4.12.4. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan RKP atau RPJM
mengenai pembiayaan anggaran luar negeri dan tabel-tabel serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1308 -
4.13. Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang pembiayaan anggaran luar negeri sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan laporan berkala
pelaksanaan APBN di bidang pembiayaan anggaran luar negeri; 4.13.2. Mempelajari copy buku laporan realisasi APBN; 4.13.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun tabel-tabel laporan realisasi
APBN di bidang pembiayaan anggaran luar negeri; 4.13.4. Meneliti dan mengoreksi konsep tabel-tabel bahan laporan realisasi
pembiayaan anggaran luar negeri serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.14. Menyusun bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.14.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan jawaban dan
laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
4.14.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep jawaban, dan mempersiapkan tabel-tabel mengenai pembiayaan anggaran luar negeri;
4.14.3. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban dan tabel-tabel mengenai pembiayaan anggaran luar negeri serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.15. Menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.15.1. Mempelajari surat permintaan tanggapan dan pendapat atas
permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
4.15.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep nota dinas atau surat mengenai tanggapan dan pendapat terkait dengan APBN di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
4.15.3. Meneliti dan mengoreksi konsep tanggapan dan pendapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.16. Menyusun bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana
Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu
dan tahun berjalan; 4.16.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyiapkan
konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.3. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L
dan LAKIP bersama Kasubdit dan Para Kepala Seksi; 4.16.4. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT,
PK, RKA-K/L dan LAKIP;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1309 -
4.16.5. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP sesuai hasil pembahasan;
4.16.6. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.17. Menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat
pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari disposisi Kepala Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan
Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal untuk menindaklanjuti LHP; 4.17.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan bahan tindak lanjut LHP; 4.17.3. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikan
kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Kepala Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN.
5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.15. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 5.16. Konsep surat/nota dinas.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran
luar negeri. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran luar negeri.
7. HASIL KERJA :
7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1310 -
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran luar negeri dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri semester I dan prognosa semester II pembiayaan anggaran luar negeri dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang pembiayaan anggaran luar negeri dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
7.10. Konsep Jawaban Pemerintah di bidang pembiayaan anggaran luar negeri atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan pembiayaan anggaran luar negeri.
7.11. Konsep Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
7.12. Konsep Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
7.13. Konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN. 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
8.2. Menandatangani/memaraf surat dan laporan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1311 -
8.3. Meminta sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
8.4. Meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
8.5. Meminta bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
8.6. Meminta bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep dan penandatanganan surat dan laporan. 9.3. Atas permintaan sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di lingkungan
Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.4. Atas permintaan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan
kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9.5. Atas permintaan bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR-RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9.6. Atas permintaan bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
10. DIMENSI JABATAN :
10.1. Jumlah bawahan langsung sebanyak 1 orang.
11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Direktur Penyusunan APBN dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan
mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.2. Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal
dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.3. Para Kasubdit lainnya dalam hal pelaksanaan tugas. 11.4. Pejabat eselon IV di lingkungan instansi terkait dalam hal melaksanakan tugas. 11.5. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN dalam hal
pelaksanaan tugas. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
12.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
12.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung.
13. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1312 -
Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal
Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran
Dalam Negeri
Kepala Seksi Penyusunan
Pembiayaan Anggaran Luar Negeri
Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko
Fiskal
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran
Penerimaan Hibah
Perumus
Penelaah Bahan Telaahan Tk. I
Penelaah Bahan Telaahan Tk. II
Pemroses Bahan Telaahan Tk. IPemroses Bahan Telaahan Tk. IIPenyaji Bahan Telaahan Tk. IPenyaji Bahan Telaahan Tk. II
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : Penata / III c 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 / Strata 2 14.3. Diklat/Kursus : Diklatpim Tk IV 14.4. Syarat lainnya : - In-Depth Problem Solving and Analysis (Level 2) - Planning and Organizing (Level 1) - Continuous Improvement (Level 2) - Policies, Processes and Procedures (Level 2) - Stakeholder Service (Level 2) - Integrity (Level 2) - Resilience (Level 2) - Teamwork and Collaboration (Level 2) - Written Communication (Level 3)
15. KEDUDUKAN JABATAN :
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1313 -
1. NAMA JABATAN : Perumus pada Seksi Penyusunan Pembiayaan
Anggaran Luar Negeri
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data pembiayaan luar negeri
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang pembiayaan anggaran luar negeri yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan bahan outline Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.1.1. Mengidentifikasi issue-based mengenai bahan outline Nota Keuangan
dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
4.1.2. Membahas hasil identifikasi mengenai bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
4.1.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
4.1.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.2. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan proyeksi
pembiayaan anggaran luar negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai proyeksi pembiayaan
anggaran luar negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.2.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai proyeksi
pembiayaan anggaran luar negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.2.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai proyeksi pembiayaan anggaran luar negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
4.2.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1314 -
4.3. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran luar negeri dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai konsep narasi analisis
perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran luar negeri dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.3.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran luar negeri dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.3.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran luar negeri dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
4.3.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.4. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan perkiraan realisasi
pembiayaan anggaran luar negeri semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai perkiraan realisasi
pembiayaan anggaran luar negeri semester I dan prognosa semester II; 4.4.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai perkiraan realisasi
pembiayaan anggaran luar negeri semester I dan prognosa semester II; 4.4.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai perkiraan
realisasi pembiayaan anggaran luar negeri semester I dan prognosa semester II bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
4.4.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.5. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan narasi analisis
perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai narasi analisis
perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri Semester I dan prognosa semester II;
4.5.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri Semester I dan prognosa semester II;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1315 -
4.5.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri Semester I dan prognosa semester II bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
4.5.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.6. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan perkiraan
pembiayaan anggaran luar negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai perkiraan pembiayaan
anggaran luar negeri; 4.6.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai perkiraan
pembiayaan anggaran luar negeri; 4.6.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai perkiraan
pembiayaan anggaran luar negeri bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
4.6.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.7. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan konsep narasi
analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran luar negeri dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai konsep narasi analisis
perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
4.7.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
4.7.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran luar negeri bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
4.7.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.8. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan proyeksi Medium
Term Budget (MTB) pembiayaan anggaran luar negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai proyeksi Medium Term
Budget (MTB) pembiayaan anggaran luar negeri; 4.8.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai proyeksi Medium
Term Budget (MTB) pembiayaan anggaran luar negeri;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1316 -
4.8.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembiayaan anggaran luar negeri bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
4.8.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.9. Membantu menyiapkan konsep telaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna
dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.9.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai Bahan Sidang Kabinet
Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
4.9.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
4.9.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
4.9.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.10. Membantu menyiapkan konsep telaahan Jawaban Pemerintah atas
Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.10.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai Jawaban Pemerintah atas
Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
4.10.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
4.10.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang pembiayaan anggaran luar negeri bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
4.10.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1317 -
4.11. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.11.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai bahan pidato dan lampiran
pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
4.11.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
4.11.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang pembiayaan anggaran luar negeri bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
4.11.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.12. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan-bahan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.12.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai bahan-bahan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
4.12.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
4.12.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran luar negeri bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
4.12.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.13. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan laporan berkala
tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai laporan berkala tentang
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
4.13.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1318 -
4.13.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
4.13.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.14. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan bahan jawaban dan
laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.14.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai bahan jawaban dan laporan
untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
4.14.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
4.14.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran luar negeri bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
4.14.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.15. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran luar negeri. 4.15.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai tanggapan dan pendapat
atas permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran luar negeri;
4.15.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran luar negeri;
4.15.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran luar negeri bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
4.15.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.16. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan masukan Rencana
Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai bahan masukan Rencana
Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1319 -
4.16.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
4.16.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
4.16.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.17. Membantu menyiapkan konsep telaahan tanggapan laporan hasil
pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai tanggapan laporan hasil
pemeriksaan (LHP); 4.17.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai tanggapan
laporan hasil pemeriksaan (LHP); 4.17.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai tanggapan
laporan hasil pemeriksaan (LHP) bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
4.17.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga
Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1320 -
6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran luar negeri;
6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran luar negeri. 7. HASIL KERJA:
7.1. Rancangan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran luar negeri dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri semester I dan prognosa semester II pembiayaan anggaran luar negeri dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di pembiayaan anggaran luar negeri dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
7.10. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang pembiayaan anggaran luar negeri atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan pembiayaan anggaran luar negeri.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
7.13. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan APBN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1321 -
7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN .
7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP. 8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan pembiayaan anggaran luar negeri.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan
penyusunan pembiayaan anggaran luar negeri
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri dalam hal
menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : III/c – IV/a 13.2. Pendidikan Formal : S1 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1322 -
1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tingkat I pada Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data pembiayaan luar negeri.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang pembiayaan anggaran luar negeri yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan penelaahan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.1.1. Mempelajari referensi Budget Outline dari negara-negara lain; 4.1.2. Menelaah referensi Budget Outline; 4.1.3. Membahas Budget Outline bersama Kepala Seksi Penyusunan
Pembiayaan Anggaran Luar Negeri; 4.1.4. Menyusun bahan telaahan konsep outline mengenai pembiayaan
anggaran luar negeri, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.2. Melakukan penelaahan proyeksi pembiayaan anggaran luar negeri dalam
bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mempelajari proyeksi pembiayaan anggaran luar negeri; 4.2.2. Menelaah proyeksi pembiayaan anggaran luar negeri; 4.2.3. Membahas proyeksi pembiayaan anggaran luar negeri bersama Kepala
Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri; 4.2.4. Menyusun bahan telaahan konsep proyeksi pembiayaan anggaran luar
negeri, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.3. Melakukan penelaahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan
dan proyeksi pembiayaan anggaran luar negeri dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi
pembiayaan anggaran luar negeri; 4.3.2. Menelaah konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi
pembiayaan anggaran luar negeri; 4.3.3. Membahas konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi
pembiayaan anggaran luar negeri bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
4.3.4. Menyusun bahan telaahan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran luar negeri, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1323 -
4.4. Melakukan penelaahan penyusunan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri; 4.4.2. Menelaah perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri; 4.4.3. Membahas perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri
bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
4.4.4. Menyusun bahan telaahan konsep perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.5. Melakukan penelaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan
perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi
pembiayaan anggaran luar negeri; 4.5.2. Menelaah narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi
pembiayaan anggaran luar negeri; 4.5.3. Membahas narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi
pembiayaan anggaran luar negeri bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
4.5.4. Menyusun bahan telaahan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.6. Melakukan penelaahan penyusunan perkiraan pembiayaan anggaran luar
negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari perkiraan pembiayaan anggaran luar negeri; 4.6.2. Menelaah perkiraan pembiayaan anggaran luar negeri; 4.6.3. Membahas perkiraan pembiayaan anggaran luar negeri bersama
Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri; 4.6.4. Menyusun bahan telaahan konsep perkiraan pembiayaan anggaran luar
negeri, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.7. Melakukan penelaahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan
dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran luar negeri dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN
di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1324 -
4.7.2. Menelaah konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
4.7.3. Membahas konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran luar negeri bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
4.7.4. Menyusun bahan telaahan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran luar negeri, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.8. Melakukan penelaahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB)
pembiayaan anggaran luar negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembiayaan
anggaran luar negeri; 4.8.2. Menelaah proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembiayaan anggaran
luar negeri dalam; 4.8.3. Membahas proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembiayaan
anggaran luar negeri bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
4.8.4. Menyusun bahan telaahan proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembiayaan anggaran luar negeri, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.9. Melakukan penelaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan
Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.9.1. Mempelajari Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers
Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
4.9.2. Menelaah Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
4.9.3. Membahas Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
4.9.4. Menyusun bahan telaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1325 -
4.10. Melakukan penelaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.10.1. Mempelajari Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan
Rakyat di bidang pembiayaan anggaran luar negeri; 4.10.2. Menelaah Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan
Rakyat di bidang pembiayaan anggaran luar negeri; 4.10.3. Membahas Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan
Rakyat di bidang pembiayaan anggaran luar negeri bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
4.10.4. Menyusun bahan telaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang pembiayaan anggaran luar negeri, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.11. Melakukan penelaahan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan
Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.11.1. Mempelajari bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden
Republik Indonesia di bidang pembiayaan anggaran luar negeri; 4.11.2. Menelaah bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden
Republik Indonesia di bidang pembiayaan anggaran luar negeri; 4.11.3. Membahas bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden
Republik Indonesia di bidang pembiayaan anggaran luar negeri bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
4.11.4. Menyusun bahan telaahan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang pembiayaan anggaran luar negeri, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.12. Melakukan penelaahan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.12.1. Mempelajari bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
4.12.2. Menelaah bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
4.12.3. Membahas bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran luar negeri bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1326 -
4.12.4. Menyusun bahan telaahan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran luar negeri, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.13. Melakukan penelaahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari laporan berkala di bidang pembiayaan anggaran luar
negeri; 4.13.2. Menelaah laporan berkala di bidang pembiayaan anggaran luar negeri; 4.13.3. Membahas laporan berkala di bidang pembiayaan anggaran luar negeri
bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
4.13.4. Menyusun bahan telaahan laporan berkala di bidang pembiayaan anggaran luar negeri, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.14. Melakukan penelaahan penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk
lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.14.1. Mempelajari bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan
internasional di bidang pembiayaan anggaran luar negeri; 4.14.2. Menelaah bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan
internasional di bidang pembiayaan anggaran luar negeri; 4.14.3. Membahas bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan
internasional di bidang pembiayaan anggaran luar negeri bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
4.14.4. Menyusun bahan telaahan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran luar negeri, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.15. Melakukan penelaahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran luar negeri. 4.15.1. Mempelajari tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan pembiayaan anggaran luar negeri; 4.15.2. Menelaah tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan pembiayaan anggaran luar negeri; 4.15.3. Membahas tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan pembiayaan anggaran luar negeri bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
4.15.4. Menyusun bahan telaahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran luar negeri, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1327 -
4.16. Melakukan penelaahan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja,
rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
4.16.2. Menelaah bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
4.16.3. Membahas bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
4.16.4. Menyusun bahan telaahan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.17. Melakukan penelaahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP); 4.17.2. Menelaah tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP); 4.17.3. Membahas tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP)bersama
Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri; 4.17.4. Menyusun bahan telaahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP),
dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non
Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1328 -
5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya.
5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI.
5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran
luar negeri; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran luar negeri.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran luar negeri dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri semester I dan prognosa semester II pembiayaan anggaran luar negeri dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di pembiayaan anggaran luar negeri dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
7.10. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang pembiayaan anggaran luar negeri atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan pembiayaan anggaran luar negeri.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1329 -
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
7.13. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan pembiayaan anggaran luar negeri
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan
penyusunan pembiayaan anggaran luar negeri.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri dalam hal
menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN dalam hal pelaksanaan tugas.
10.3. Para Penelaah dalam hal pelaksanaan tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : III/b – III/d 13.2. Pendidikan Formal : S1 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1330 -
2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1331 -
1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tingkat II pada Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data pembiayaan luar negeri.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang pembiayaan anggaran luar negeri yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan penelaahan penyusunan bahan outline Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.1.1. Mempelajari referensi Budget Outline dari negara-negara lain; 4.1.2. Menelaah referensi Budget Outline; 4.1.3. Membahas Budget Outline bersama Kepala Seksi Penyusunan
Pembiayaan Anggaran Luar Negeri; 4.1.4. Menyusun bahan telaahan konsep outline mengenai pembiayaan
anggaran luar negeri, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.2. Membantu melakukan penelaahan penyusunan proyeksi pembiayaan
anggaran luar negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mempelajari proyeksi pembiayaan anggaran luar negeri; 4.2.2. Menelaah proyeksi pembiayaan anggaran luar negeri; 4.2.3. Membahas proyeksi pembiayaan anggaran luar negeri bersama Kepala
Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri; 4.2.4. Menyusun bahan telaahan proyeksi pembiayaan anggaran luar negeri,
dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.3. Membantu melakukan penelaahan penyusunan konsep narasi analisis
perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran luar negeri dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi
pembiayaan anggaran luar negeri; 4.3.2. Menelaah konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi
pembiayaan anggaran luar negeri; 4.3.3. Membahas konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi
pembiayaan anggaran luar negeri bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1332 -
4.3.4. Menyusun bahan telaahan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran luar negeri, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.4. Membantu melakukan penelaahan penyusunan perkiraan realisasi
pembiayaan anggaran luar negeri semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri
semester I dan prognosa semester II; 4.4.2. Menelaah perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri
semester I dan prognosa semester II; 4.4.3. Membahas perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri
semester I dan prognosa semester II bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
4.4.4. Menyusun bahan telaahan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri semester I dan prognosa semester II, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.5. Membantu melakukan penelaahan penyusunan narasi analisis
perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi
pembiayaan anggaran luar negeri Semester I dan prognosa semester II; 4.5.2. Menelaah narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi
pembiayaan anggaran luar negeri Semester I dan prognosa semester II; 4.5.3. Membahas narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi
pembiayaan anggaran luar negeri Semester I dan prognosa semester II bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
4.5.4. Menyusun bahan telaahan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri Semester I dan prognosa semester II, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.6. Membantu melakukan penelaahan penyusunan perkiraan pembiayaan
anggaran luar negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari perkiraan pembiayaan anggaran luar negeri; 4.6.2. Menelaah perkiraan pembiayaan anggaran luar negeri; 4.6.3. Membahas perkiraan pembiayaan anggaran luar negeri bersama
Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1333 -
4.6.1 Menyusun bahan telaahan perkiraan pembiayaan anggaran luar negeri, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.7. Membantu melakukan penelaahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran luar negeri dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN
di bidang pembiayaan anggaran luar negeri; 4.7.2. Menelaah konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di
bidang pembiayaan anggaran luar negeri; 4.7.3. Membahas konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN
di bidang pembiayaan anggaran luar negeri bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
4.7.4. Menyusun bahan telaahan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran luar negeri, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.8. Membantu melakukan penelaahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembiayaan anggaran luar negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembiayaan
anggaran luar negeri; 4.8.2. Menelaah proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembiayaan anggaran
luar negeri; 4.8.3. Membahas proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembiayaan
anggaran luar negeri bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
4.8.4. Menyusun bahan telaahan proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembiayaan anggaran luar negeri, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.9. Membantu melakukan penelaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan
Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.9.1. Mempelajari Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers
Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
4.9.2. Menelaah Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1334 -
4.9.3. Membahas Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
4.9.4. Menyusun bahan telaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.10. Membantu melakukan penelaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan
Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.10.1. Mempelajari Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan
Rakyat di bidang pembiayaan anggaran luar negeri; 4.10.2. Menelaah Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan
Rakyat di bidang pembiayaan anggaran luar negeri; 4.10.3. Membahas Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan
Rakyat di bidang pembiayaan anggaran luar negeri bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
4.10.4. Menyusun bahan telaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang pembiayaan anggaran luar negeri, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.11. Membantu melakukan penelaahan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.11.1. Mempelajari bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden
Republik Indonesia di bidang pembiayaan anggaran luar negeri; 4.11.2. Menelaah bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden
Republik Indonesia di bidang pembiayaan anggaran luar negeri; 4.11.3. Membahas bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden
Republik Indonesia di bidang pembiayaan anggaran luar negeri bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
4.11.4. Menyusun bahan telaahan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang pembiayaan anggaran luar negeri, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1335 -
4.12. Membantu melakukan penelaahan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.12.1. Mempelajari bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
4.12.2. Menelaah bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
4.12.3. Membahas bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran luar negeri bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
4.12.4. Menyusun bahan telaahan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran luar negeri, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.13. Membantu melakukan penelaahan penyusunan laporan berkala tentang
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
4.13.2. Menelaah laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
4.13.3. Membahas laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
4.13.4. Menyusun bahan telaahan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.14. Membantu melakukan penelaahan penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.14.1. Mempelajari bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan
internasional di bidang pembiayaan anggaran luar negeri; 4.14.2. Menelaah bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan
internasional di bidang pembiayaan anggaran luar negeri; 4.14.3. Membahas bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan
internasional di bidang pembiayaan anggaran luar negeri bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1336 -
4.14.4. Menyusun bahan telaahan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran luar negeri, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.15. Membantu melakukan penelaahan penyusunan tanggapan dan pendapat
atas permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran luar negeri. 4.15.1. Mempelajari tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan pembiayaan anggaran luar negeri; 4.15.2. Menelaah tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan pembiayaan anggaran luar negeri; 4.15.3. Membahas tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan pembiayaan anggaran luar negeri bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
4.15.4. Menyusun bahan telaahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran luar negeri, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.16. Membantu melakukan penelaahan bahan masukan Rencana Strategik,
Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja,
rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
4.16.2. Menelaah bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
4.16.3. Membahas bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBNbersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
4.16.4. Menyusun bahan telaahan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1337 -
4.17. Membantu melakukan penelaahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP); 4.17.2. Menelaah tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP); 4.17.3. Membahas tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) bersama
Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri; 4.17.4. Menyusun bahan telaahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP),
dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga
Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran
luar negeri; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran luar negeri.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran luar negeri dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1338 -
7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri semester I dan prognosa semester II pembiayaan anggaran luar negeri dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di pembiayaan anggaran luar negeri dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
7.10. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang pembiayaan anggaran luar negeri atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan pembiayaan anggaran luar negeri.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
7.13. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
8.2. Meminta sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait.
8.3. Meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/ Lembaga terkait lainnya.
8.4. Meminta bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1339 -
8.5. Meminta bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul kebenaran konsep dan penandatanganan surat dan laporan. 9.3. Atas usul permintaan sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di
lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.4. Atas usul permintaan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data
dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9.5. Atas usul permintaan bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR-RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9.6. Atas usul permintaan bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN dalam hal pelaksanaan tugas.
10.3. Para Penelaah Bahan Telaahan dalam hal pelaksanaan tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : III/a – III/c 13.2. Pendidikan Formal : SLTA 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1340 -
1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tingkat I pada Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data pembiayaan luar negeri.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang pembiayaan anggaran luar negeri yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan outline Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.1.1. Mempelajari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan
issue-based mengenai pembiayaan anggaran luar negeri yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.1.2. Meneliti referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai pembiayaan anggaran luar negeri yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.1.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai pembiayaan anggaran luar negeri yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
4.2. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data proyeksi pembiayaan
anggaran luar negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mempelajari proyeksi pembiayaan anggaran luar negeri; 4.2.2. Meneliti proyeksi pembiayaan anggaran luar negeri; 4.2.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai proyeksi pembiayaan anggaran
luar negeri.
4.3. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran luar negeri dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi
pembiayaan anggaran luar negeri; 4.3.2. Meneliti konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi
pembiayaan anggaran luar negeri; 4.3.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai konsep narasi analisis
perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran luar negeri.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1341 -
4.4. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri
semester I dan prognosa semester II; 4.4.2. Meneliti perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri semester
I dan prognosa semester II; 4.4.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai perkiraan realisasi pembiayaan
anggaran luar negeri semester I dan prognosa semester II.
4.5. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi
pembiayaan anggaran luar negeri Semester I dan prognosa semester II; 4.5.2. Meneliti narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi
pembiayaan anggaran luar negeri Semester I dan prognosa semester II; 4.5.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai narasi analisis perkembangan
dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri Semester I dan prognosa semester II.
4.6. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan perkiraan
pembiayaan anggaran luar negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari perkiraan pembiayaan anggaran luar negeri; 4.6.2. Meneliti perkiraan pembiayaan anggaran luar negeri; 4.6.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai perkiraan pembiayaan anggaran
luar negeri.
4.7. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran luar negeri dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN
di bidang pembiayaan anggaran luar negeri; 4.7.2. Meneliti konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di
bidang pembiayaan anggaran luar negeri; 4.7.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai konsep narasi analisis
perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1342 -
4.8. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembiayaan anggaran luar negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembiayaan
anggaran luar negeri; 4.8.2. Meneliti proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembiayaan anggaran
luar negeri; 4.8.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai proyeksi Medium Term Budget
(MTB) pembiayaan anggaran luar negeri.
4.9. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.9.1. Mempelajari Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers
Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
4.9.2. Meneliti Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
4.9.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
4.10. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data Jawaban Pemerintah atas
Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.10.1. Mempelajari Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan
Rakyat di bidang pembiayaan anggaran luar negeri; 4.10.2. Meneliti Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan
Rakyat di bidang pembiayaan anggaran luar negeri; 4.10.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai Jawaban Pemerintah atas
Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
4.11. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan pidato dan lampiran
pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.11.1. Mempelajari bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden
Republik Indonesia di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1343 -
4.11.2. Meneliti bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
4.11.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
4.12. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan-bahan Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.12.1. Mempelajari bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
4.12.2. Meneliti bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
4.12.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
4.13. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan laporan
berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
4.13.2. Meneliti laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
4.13.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
4.14. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan bahan
jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.14.1. Mempelajari bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan
internasional di bidang pembiayaan anggaran luar negeri; 4.14.2. Meneliti bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan
internasional di bidang pembiayaan anggaran luar negeri; 4.14.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai bahan jawaban dan laporan
untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
4.15. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran luar negeri. 4.15.1. Mempelajari tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan pembiayaan anggaran luar negeri; 4.15.2. Meneliti tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan pembiayaan anggaran luar negeri;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1344 -
4.15.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran luar negeri.
4.16. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan masukan Rencana
Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja,
rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
4.16.2. Meneliti bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
4.16.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN.
4.17. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data tanggapan laporan hasil
pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP); 4.17.2. Meneliti tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP); 4.17.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai tanggapan laporan hasil
pemeriksaan (LHP). 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non
Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1345 -
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran
luar negeri; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran luar negeri.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Hasil pengolahan data analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran luar negeri dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Hasil pengolahan data analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri semester I dan prognosa semester II pembiayaan anggaran luar negeri dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Hasil pengolahan data analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di pembiayaan anggaran luar negeri dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
7.10. Hasil pengolahan data pada konsep Jawaban Pemerintah di bidang pembiayaan anggaran luar negeri atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan pembiayaan anggaran luar negeri.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
7.13. Hasil pengolahan data pada konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1346 -
7.15. Hasil pengolahan data pada konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN
7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN .
7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP. 8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan pembiayaan anggaran luar negeri.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan
penyusunan pembiayaan anggaran luar negeri.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri dalam hal
menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : II/d – III/b 13.2. Pendidikan Formal : D3 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1347 -
1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tingkat II pada Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data pembiayaan luar negeri.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang pembiayaan anggaran luar negeri yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan outline
Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.1.1. Mempelajari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan
issue-based mengenai pembiayaan anggaran luar negeri yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.1.2. Meneliti referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai pembiayaan anggaran luar negeri yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.1.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai pembiayaan anggaran luar negeri yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
4.2. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data proyeksi
pembiayaan anggaran luar negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mempelajari proyeksi pembiayaan anggaran luar negeri; 4.2.2. Meneliti proyeksi pembiayaan anggaran luar negeri; 4.2.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai proyeksi pembiayaan anggaran
luar negeri.
4.3. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran luar negeri dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi
pembiayaan anggaran luar negeri; 4.3.2. Meneliti konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi
pembiayaan anggaran luar negeri; 4.3.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai konsep narasi analisis
perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran luar negeri.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1348 -
4.4. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri
semester I dan prognosa semester II; 4.4.2. Meneliti perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri semester
I dan prognosa semester II; 4.4.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai perkiraan realisasi pembiayaan
anggaran luar negeri semester I dan prognosa semester II.
4.5. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi
pembiayaan anggaran luar negeri Semester I dan prognosa semester II; 4.5.2. Meneliti narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi
pembiayaan anggaran luar negeri Semester I dan prognosa semester II; 4.5.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai narasi analisis perkembangan
dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri Semester I dan prognosa semester II.
4.6. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan
perkiraan pembiayaan anggaran luar negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari perkiraan pembiayaan anggaran luar negeri; 4.6.2. Meneliti perkiraan pembiayaan anggaran luar negeri; 4.6.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai perkiraan pembiayaan anggaran
luar negeri.
4.7. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran luar negeri dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN
di bidang pembiayaan anggaran luar negeri; 4.7.2. Meneliti konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di
bidang pembiayaan anggaran luar negeri; 4.7.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai konsep narasi analisis
perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1349 -
4.8. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembiayaan anggaran luar negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembiayaan
anggaran luar negeri; 4.8.2. Meneliti proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembiayaan anggaran
luar negeri; 4.8.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai proyeksi Medium Term Budget
(MTB) pembiayaan anggaran luar negeri.
4.9. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.9.1. Mempelajari Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers
Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
4.9.2. Meneliti Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
4.9.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
4.10. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data Jawaban
Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.10.1. Mempelajari Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan
Rakyat di bidang pembiayaan anggaran luar negeri; 4.10.2. Meneliti Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan
Rakyat di bidang pembiayaan anggaran luar negeri; 4.10.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai Jawaban Pemerintah atas
Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
4.11. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan pidato
dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.11.1. Mempelajari bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden
Republik Indonesia di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1350 -
4.11.2. Meneliti bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
4.11.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
4.12. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan-bahan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.12.1. Mempelajari bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
4.12.2. Meneliti bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
4.12.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
4.13. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan
laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
4.13.2. Meneliti laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri;
4.13.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
4.14. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan
bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.14.1. Mempelajari bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan
internasional di bidang pembiayaan anggaran luar negeri; 4.14.2. Meneliti bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan
internasional di bidang pembiayaan anggaran luar negeri; 4.14.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai bahan jawaban dan laporan
untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
4.15. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran luar negeri. 4.15.1. Mempelajari tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan pembiayaan anggaran luar negeri; 4.15.2. Meneliti tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan pembiayaan anggaran luar negeri;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1351 -
4.15.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran luar negeri.
4.16. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan masukan
Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja,
rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
4.16.2. Meneliti bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
4.16.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN.
4.17. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data tanggapan
laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP); 4.17.2. Meneliti tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP); 4.17.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai tanggapan laporan hasil
pemeriksaan (LHP). 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga
Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1352 -
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran
luar negeri; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran luar negeri.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Hasil pengolahan data pada analisis pekembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran luar negeri dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Hasil pengolahan data pada analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri semester I dan prognosa semester II pembiayaan anggaran luar negeri dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Hasil pengolahan data pada analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di pembiayaan anggaran luar negeri dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
7.10. Hasil pengolahan data pada Jawaban Pemerintah di bidang pembiayaan anggaran luar negeri atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan pembiayaan anggaran luar negeri.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
7.13. Hasil pengolahan data pada Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1353 -
7.15. Hasil pengolahan data pada tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN
7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN .
7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP. 8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
8.2. Meminta sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait.
8.3. Meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/ Lembaga terkait lainnya.
8.4. Meminta bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
8.5. Meminta bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul kebenaran konsep dan penandatanganan surat dan laporan. 9.3. Atas usul permintaan sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di
lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.4. Atas usul permintaan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data
dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9.5. Atas usul permintaan bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR-RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9.6. Atas usul permintaan bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN dalam hal pelaksanaan tugas.
10.3. Para Pemroses Bahan Telaahan dalam hal pelaksanaan tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1354 -
12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : II/c – III/a 13.2. Pendidikan Formal : SLTA 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1355 -
1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tingkat I pada Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data pembiayaan luar negeri.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang pembiayaan anggaran luar negeri yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan Budget Outline; 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data konsep outline
mengenai pembiayaan anggaran luar negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.2. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan proyeksi pembiayaan anggaran luar negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan proyeksi pembiayaan anggaran luar negeri; 4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai pembiayaan
anggaran luar negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.3. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran luar negeri dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan konsep narasi; 4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai konsep
narasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1356 -
4.4. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri; 4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai perkiraan
realisasi pembiayaan anggaran luar negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.5. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan konsep narasi; 4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai konsep
narasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.6. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan perkiraan pembiayaan anggaran luar negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan perkiraan pembiayaan anggaran luar negeri; 4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai perkiraan
pembiayaan anggaran luar negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.7. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran luar negeri dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan konsep narasi; 4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai konsep
narasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.8. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembiayaan anggaran luar negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1357 -
4.8.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB);
4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.9. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.9.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah;
4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.10. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.10.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan Jawaban Pemerintah; 4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan
Jawaban Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.11. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.11.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato; 4.11.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan
bahan pidato dan lampiran pidato dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.12. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.12.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1358 -
4.12.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.13. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan laporan berkala; 4.13.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan
laporan berkala dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.14. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.14.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional;
4.14.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.15. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran luar negeri. 4.15.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan bahan tanggapan dan pendapat; 4.15.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai tanggapan
dan pendapat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.16. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1359 -
4.16.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.17. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP); 4.17.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai tanggapan
laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN.
5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran
luar negeri; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran luar negeri.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan/data konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1360 -
7.3. Bahan/data analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran luar negeri dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Bahan/data analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri semester I dan prognosa semester II pembiayaan anggaran luar negeri dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Bahan/data analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di pembiayaan anggaran luar negeri dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan/data Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang
Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
7.10. Bahan/data pada Konsep Jawaban Pemerintah di bidang pembiayaan anggaran luar negeri atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan pembiayaan anggaran luar negeri.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
7.13. Bahan/data pada Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan/data laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Bahan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan
APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan pembiayaan anggaran luar negeri.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1361 -
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan
penyusunan pembiayaan anggaran luar negeri.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri dalam hal
menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : II/b – II/d 13.2. Pendidikan Formal : D1 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1362 -
1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tingkat II pada Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data pembiayaan luar negeri.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang pembiayaan anggaran luar negeri yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk penyusunan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan Budget Outline; 4.1.2. mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data konsep outline
mengenai pembiayaan anggaran luar negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.2. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk penyusunan proyeksi pembiayaan anggaran luar negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan proyeksi pembiayaan anggaran luar negeri; 4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai pembiayaan
anggaran luar negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.3. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran luar negeri dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan konsep narasi; 4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai konsep
narasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1363 -
4.4. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri; 4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai perkiraan
realisasi pembiayaan anggaran luar negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.5. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan konsep narasi; 4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai konsep
narasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri..
4.6. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk penyusunan perkiraan pembiayaan anggaran luar negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan perkiraan pembiayaan anggaran luar negeri; 4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai perkiraan
pembiayaan anggaran luar negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.7. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran luar negeri dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan konsep narasi; 4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai konsep
narasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1364 -
4.8. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembiayaan anggaran luar negeri dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB); 4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan
proyeksi Medium Term Budget (MTB) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.9. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.9.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah;
4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.10. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.10.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan Jawaban Pemerintah; 4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan
Jawaban Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.11. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.11.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato; 4.11.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan
bahan pidato dan lampiran pidato dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1365 -
4.12. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.12.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
4.12.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.13. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan laporan berkala; 4.13.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan
laporan berkala dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.14. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran luar negeri. 4.14.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional;
4.14.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.15. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran luar negeri. 4.15.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan bahan tanggapan dan pendapat; 4.15.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai tanggapan
dan pendapat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1366 -
4.16. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
4.16.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
4.17. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP); 4.17.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai tanggapan
laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga
Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran
luar negeri;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1367 -
6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran luar negeri. 7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Bahan/data analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran luar negeri dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Bahan/data analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran luar negeri semester I dan prognosa semester II pembiayaan anggaran luar negeri dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Bahan/data analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di pembiayaan anggaran luar negeri dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan/data Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang
Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
7.10. Bahan/data pada Konsep Jawaban Pemerintah di bidang pembiayaan anggaran luar negeri atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan pembiayaan anggaran luar negeri.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran luar negeri.
7.13. Bahan/data pada Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran luar negeri sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan/data laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1368 -
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan
Pembiayaan Anggaran Luar Negeri. 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di lingkungan
Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait. 8.3. Meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakan
kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/ Lembaga terkait lainnya.
8.4. Meminta bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
8.5. Meminta bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul kebenaran konsep dan penandatanganan surat dan laporan. 9.3. Atas usul permintaan sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di
lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.4. Atas usul permintaan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data
dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9.5. Atas usul permintaan bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR-RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9.6. Atas usul permintaan bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN dalam hal pelaksanaan tugas.
10.3. Para Penyaji Bahan Telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13. SYARAT JABATAN :
13.1. Pangkat/Golongan : II/a – II/c
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1369 -
13.2. Pendidikan Formal : SLTA 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1370 -
1. NAMA JABATAN : Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan
Hibah 2. IKHTISAR JABATAN :
Melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data penerimaan hibah.
3. TUJUAN JABATAN :
Terwujudnya penyusunan APBN di bidang penerimaan hibah yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menyusun bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan hibah. 4.1.1. Mencari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan
mengidentifikasi issue based mengenai penerimaan hibah yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.1.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan konsep outline mengenai penerimaan hibah;
4.1.3. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan konsep outline dan menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.1.4. Membahas bahan konsep outline bidang penerimaan hibah bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.1.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep net outline sesuai hasil pembahasan;
4.1.6. Meneliti dan mengoreksi konsep outline bidang penerimaan hibah serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.2. Menyusun proyeksi penerimaan hibah dalam bentuk supporting table
I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data sumber-sumber penerimaan hibah; 4.2.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh
Pelaksana; 4.2.3. Menganalisis dan menyusun proyeksi serta menyampaikan kepada
Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.2.4. Membahas hasil analisis dan proyeksi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.2.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1371 -
4.2.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.2.7. Menugaskan Pelaksana untuk menyempurnakan proyeksi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.2.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.3. Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi penerimaan
hibah dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data penyusunan anggaran penerimaan hibah; 4.3.2. Meneliti dan mengoreksi data penyusunan anggaran penerimaan hibah; 4.3.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis
perkembangan dan proyeksi penyusunan anggaran penerimaan hibah; 4.3.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada
Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.4. Menyusun perkiraan realisasi penerimaan hibah semester I dan prognosa
semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data penerimaan hibah; 4.4.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh
Pelaksana; 4.4.3. Menganalisis dan menyusun perkiraan realisasi semester I dan
prognosa semester II penerimaan hibah bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.4.4. Membahas hasil analisis dan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II Anggaran penerimaan hibah bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.4.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan mengenai perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II penerimaan hibah;
4.4.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.4.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki perkiraan realisasi penerimaan hibah semester I dan prognosa semester II sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1372 -
4.4.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.5. Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi
penerimaan hibah Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data penerimaan hibah; 4.5.2. Meneliti dan mengoreksi data yang disampaikan Pelaksana; 4.5.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis
perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan hibah semester I dan prognosa semester II;
4.5.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.6. Menyusun perkiraan penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung
I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data penerimaan hibah; 4.6.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh
Pelaksana; 4.6.3. Menganalisis dan menyusun perkiraan realisasi penerimaan hibah
dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN-P bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.6.4. Membahas hasil analisis perkiraan realisasi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.6.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.6.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.6.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki analisis perkiraan realisasi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.6.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.7. Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan hibah dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data penerimaan hibah;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1373 -
4.7.2. Meneliti dan mengoreksi data yang disampaikan Pelaksana; 4.7.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis
perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan hibah; 4.7.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada
Kepala Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.8. Menyusun proyeksi Medium Term Budget (MTB) penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data penerimaan hibah; 4.8.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh
Pelaksana; 4.8.3. Menganalisis dan menyusun proyeksi Medium Term Budget (MTB)
bersama Pelaksana dan menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.8.4. Membahas hasil analisis dan proyeksi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.8.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan ;
4.8.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.8.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki analisis dan proyeksi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan hasil Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.8.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.9. Menyusun Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers
Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan hibah. 4.9.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data mengenai penerimaan hibah yang digunakan untuk Penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.9.2. Meneliti dan mengoreksi tabel-tabel pokok dan ringkasan bahan sidang dan keterangan pers pemerintah bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1374 -
4.10. Menyusun Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang penerimaan hibah. 4.10.1. Menginventarisasi pertanyaan permasalahan mengenai penerimaan
hibah, serta memberi kode masalah, kode Direktorat dan kode Subdit bersama Pelaksana;
4.10.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep jawaban sementara sebelum jawaban resmi dari instansi penjawab diterima;
4.10.3. Menyempurnakan jawaban dan melakukan editing terhadap jawaban instansi penjawab;
4.10.4. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban yang berhubungan dengan penerimaan hibah dan menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.11. Menyusun konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden
Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang penerimaan hibah. 4.11.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka
penyusunan konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia;
4.11.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia mengenai penerimaan hibah;
4.11.3. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.12. Menyusun bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan hibah. 4.12.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka
penyusunan RKP atau RPJM di bidang penerimaan hibah; 4.12.2. Mempelajari dan mengidentifikasi bahan RKP dan RPJM; 4.12.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan dan
tabel-tabel mengenai penerimaan hibah; 4.12.4. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan RKP atau RPJM
mengenai penerimaan hibah dan tabel-tabel serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.13. Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang
penerimaan hibah sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan laporan berkala
pelaksanaan APBN di bidang penerimaan hibah; 4.13.2. Mempelajari copy buku laporan realisasi APBN;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1375 -
4.13.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun tabel-tabel laporan realisasi APBN di bidang penerimaan hibah;
4.13.4. Meneliti dan mengoreksi konsep tabel-tabel bahan laporan realisasi penerimaan hibah serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.14. Menyusun bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang penerimaan hibah. 4.14.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan jawaban dan
laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang penerimaan hibah;
4.14.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep jawaban, dan mempersiapkan tabel-tabel mengenai penerimaan hibah;
4.14.3. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban dan tabel-tabel mengenai penerimaan hibah serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.15. Menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang penerimaan hibah. 4.15.1. Mempelajari surat permintaan tanggapan dan pendapat atas
permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang penerimaan hibah; 4.15.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep nota dinas atau surat
mengenai tanggapan dan pendapat terkait dengan APBN di bidang penerimaan hibah;
4.15.3. Meneliti dan mengoreksi konsep tanggapan dan pendapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.16. Menyusun bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana
kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu
dan tahun berjalan; 4.16.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyiapkan
konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.3. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L
dan LAKIP bersama Kasubdit dan Para Kepala Seksi; 4.16.4. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT,
PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.5. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan
Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP sesuai hasil pembahasan;
4.16.6. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1376 -
4.17. Menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari disposisi Kepala Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan
Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal untuk menindaklanjuti LHP; 4.17.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan bahan tindak lanjut LHP; 4.17.3. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikan
kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Kepala Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN.
5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.15. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 5.16. Konsep surat/nota dinas.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan anggaran
penerimaan hibah. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan penyusunan anggaran penerimaan
hibah. 7. HASIL KERJA :
7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang penerimaan hibah.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi penerimaan hibah dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1377 -
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi penerimaan hibah Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan hibah semester I dan prognosa semester II penerimaan hibah dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang penerimaan hibah dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan hibah.
7.10. Konsep Jawaban Pemerintah di bidang penerimaan hibah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan penerimaan hibah.
7.11. Konsep Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang penerimaan hibah.
7.12. Konsep Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan hibah.
7.13. Konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan hibah sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN. 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
8.2. Menandatangani/memaraf surat dan laporan. 8.3. Meminta sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di lingkungan
Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 8.4. Meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakan
kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1378 -
8.5. Meminta bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
8.6. Meminta bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep dan penandatanganan surat dan laporan. 9.3. Atas permintaan sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di
lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.4. Atas permintaan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan
kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9.5. Atas permintaan bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR-RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9.6. Atas permintaan bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
10. DIMENSI JABATAN :
10.1. Jumlah bawahan langsung sebanyak 1 orang. 11. HUBUNGAN KERJA :
11.1. Direktur Penyusunan APBN dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.3. Para Kasubdit lainnya dalam hal pelaksanaan tugas. 11.4. Pejabat eselon IV di lingkungan instansi terkait dalam hal melaksanakan tugas. 11.5. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN dalam hal
pelaksanaan tugas. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
12.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
12.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung.
13. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : Penata / III c 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 / Strata 2 14.3. Diklat/Kursus : Diklatpim Tk IV
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1379 -
Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal
Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran
Dalam Negeri
Kepala Seksi Penyusunan
Pembiayaan Anggaran Luar Negeri
Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko
Fiskal
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran
Penerimaan Hibah
Perumus
Penelaah Bahan Telaahan Tk. I
Penelaah Bahan Telaahan Tk. II
Pemroses Bahan Telaahan Tk. IPemroses Bahan Telaahan Tk. IIPenyaji Bahan Telaahan Tk. IPenyaji Bahan Telaahan Tk. II
14.4. Syarat lainnya : - In-Depth Problem Solving and Analysis (Level 2) - Planning and Organizing (Level 1) - Continuous Improvement (Level 2) - Policies, Processes and Procedures (Level 2) - Stakeholder Service (Level 2) - Integrity (Level 2) - Resilience (Level 2) - Teamwork and Collaboration (Level 2) - Written Communication (Level 3)
15. KEDUDUKAN JABATAN :
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1380 -
1. NAMA JABATAN : Perumus pada Seksi Penyusunan Anggaran
Penerimaan Hibah
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data penerimaan hibah.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang penerimaan hibah yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan bahan outline Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penyusunan anggaran penerimaan hibah. 4.1.1. Mengidentifikasi issue-based mengenai bahan outline Nota Keuangan
dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan hibah;
4.1.2. Membahas hasil identifikasi mengenai bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan hibah;
4.1.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah bersama Kepala Seksi Penerimaan hibah;
4.1.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penuyunan Anggaran Penerimaan Hibah.
4.2. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan proyeksi penerimaan
hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mengidentifikasi penyusunan proyeksi penerimaan hibah dalam bentuk
tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN;
4.2.2. Membahas hasil identifikasi konsep telaahan penyusunan proyeksi penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN;
4.2.3. Membahas konsep hasil telaahan konsep telaahan penyusunan proyeksi penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.2.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1381 -
4.3. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi penerimaan hibah dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mengidentifikasi konsep telaahan penyusunan konsep narasi analisis
perkembangan dan proyeksi penerimaan hibah dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.3.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai konsep telaahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi penerimaan hibah dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.3.3. Membahas konsep hasil telaahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi penerimaan hibah dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.3.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
4.4. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan perkiraan realisasi
penerimaan hibah semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mengidentifikasi perkiraan penyusunan perkiraan realisasi penerimaan
hibah semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
4.4.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan penyusunan perkiraan realisasi penerimaan hibah semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
4.4.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan penyusunan perkiraan realisasi penerimaan hibah semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.4.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1382 -
4.5. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan hibah Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai narasi analisis
perkembangan dan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I di bidang penerimaan hibah;
4.5.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.5.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.5.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
4.6. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan perkiraan penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mengidentifikasi permasalahan penyusunan perkiraan penerimaan
hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P);
4.6.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan penyusunan perkiraan penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P);
4.6.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan penyusunan perkiraan penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.6.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
4.7. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang penerimaan hibah dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai konsep narasi analisis
perkembangan dan perkiraan APBN di bidang penerimaan hibah; 4.7.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai konsep narasi
analisis perkembangan dan perkiraan APBN penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1383 -
4.7.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.7.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
4.8. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan proyeksi Medium
Term Budget (MTB) penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai proyeksi Medium Term
Budget (MTB) penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN);
4.8.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai proyeksi Medium Term Budget (MTB) penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN);
4.8.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai proyeksi Medium Term Budget (MTB) penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.8.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
4.9. Membantu menyiapkan konsep telaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan hibah. 4.9.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai Bahan Sidang Kabinet
Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan RAPBN di bidang penerimaan hibah;
4.9.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan RAPBN di bidang penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.9.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keunagan dan RAPBN di bidang penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.9.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1384 -
4.10. Membantu menyiapkan konsep telaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 4.10.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai Jawaban Pemerintah atas
Pertanyaan DPR di bidang penerimaan hibah; 4.10.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai Jawaban
Pemerintah atas Pertanyaan DPR di bidang penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.10.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan DPR di bidang penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.10.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
4.11. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang penerimaan hibah. 4.11.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai bahan pidato dan lampiran
pidato kenegaraan Presiden RI di depan Sidang DPR-RI tanggal 16 Agustus di bidang penerimaan hibah;
4.11.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden RI di depan Sidang DPR-RI tanggal 16 Agustus di bidang penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.11.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden RI di depan Sidang DPR-RI tanggal 16 Agustus di bidang penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.11.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
4.12. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan-bahan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan hibah. 4.12.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai bahan-bahan RKP dan RPJM
di bidang penerimaan hibah; 4.12.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai bahan-bahan
RKP dan RPJM di bidang penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.12.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai bahan-bahan RKP dan RPJM di bidang penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1385 -
4.12.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
4.13. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan laporan berkala
tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan hibah sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai laporan berkala tentang
APBN di bidang penerimaan hibah; 4.13.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai laporan berkala
tentang APBN di bidang penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.13.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai laporan berkala tentang APBN di bidang penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.13.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
4.14. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang penerimaan hibah. 4.14.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai bahan jawaban dan laporan
untuk lembaga keuangan internasional di bidang penerimaan hibah; 4.14.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai bahan jawaban
dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.14.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.14.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
4.15. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan penerimaan hibah. 4.15.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai tanggapan dan pendapat
atas permasalahan yang terkait dengan penerimaan hibah; 4.15.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai tanggapan dan
pendapat atas permasalahan yang terkait dengan penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.15.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.15.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1386 -
4.16. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai bahan masukan Rencana
Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (LAKIP) di bidang penerimaan hibah;
4.16.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (LAKIP);
4.16.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (LAKIP) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.16.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
4.17. Membantu menyiapkan konsep telaahan tanggapan laporan hasil
pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai tanggapan laporan hasil
pemeriksaan (LHP) di bidang penerimaan hibah; 4.17.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai tanggapan
laporan hasil pemeriksaan (LHP) di bidang penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.17.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) di bidang penerimaan hibah bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.17.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga
Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1387 -
5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya.
5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI.
5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran
penerimaan hibah; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran penerimaan
hibah. 7. HASIL KERJA:
7.1. Rancangan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah semester I dan prognosa semester II pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
7.10. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1388 -
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
7.13. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan anggaran penerimaan hibah.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan
penyusunan anggaran penerimaan hibah.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah dalam hal menerima
tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : III/c – IV/a 13.2. Pendidikan Formal : S1 13.3. Diklat/Kursus : --
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1389 -
13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1390 -
1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tingkat I pada Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data penerimaan hibah.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang penerimaan hibah yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan penelaahan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan hibah. 4.1.1. Mempelajari referensi Budget Outline dari negara-negara lain; 4.1.2. Menelaah referensi Budget Outline; 4.1.3. Membahas Budget Outline bersama Kepala Seksi Penyusunan
Anggaran Penerimaan Hibah; 4.1.4. Menyusun bahan telaahan konsep outline mengenai penerimaan hibah,
dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
4.2. Melakukan penelaahan proyeksi penerimaan hibah dalam bentuk tabel
pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mempelajari proyeksi penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung
I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN; 4.2.2. Menelaah proyeksi penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-
Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN; 4.2.3. Membahas proyeksi penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung
I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.2.4. Menyusun bahan telaahan konsep proyeksi penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
4.3. Melakukan penelaahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan
dan proyeksi pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi
pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1391 -
4.3.2. Menelaah konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.3.3. Membahas konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.3.4. Menyusun bahan telaahan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
4.4. Melakukan penelaahan penyusunan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan
hibah semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
4.4.2. Menelaah perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
4.4.3. Membahas perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.4.4. Menyusun bahan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
4.5. Melakukan penelaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi
pembiayaan anggaran penerimaan hibah Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1392 -
4.5.2. Menelaah narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
4.5.3. Membahas narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.5.4. Menyusun bahan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
4.6. Melakukan penelaahan penyusunan perkiraan pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari penyusunan perkiraan pembiayaan anggaran penerimaan
hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P);
4.6.2. Menelaah penyusunan perkiraan pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P);
4.6.3. Membahas penyusunan perkiraan pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.6.4. Menyusun bahan telaahan penyusunan perkiraan pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
4.7. Melakukan penelaahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN
di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P);
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1393 -
4.7.2. Menelaah konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P);
4.7.3. Membahas konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.7.4. Menyusun bahan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
4.8. Melakukan penelaahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB)
pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN);
4.8.2. Menelaah penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN);
4.8.3. Membahas penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB)\ pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.8.4. Menyusun bahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
4.9. Melakukan penelaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 4.9.1. Mempelajari Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers
Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1394 -
4.9.2. Menelaah Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.9.3. Membahas Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.9.4. Menyusun Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
4.10. Melakukan penelaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 4.10.1. Mempelajari Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan
Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.10.2. Menelaah Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.10.3. Membahas Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.10.4. Menyusun bahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1395 -
4.11. Melakukan penelaahan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 4.11.1. Mempelajari bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden
Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.11.2. Menelaah bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.11.3. Membahas bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.11.4. Menyusun bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
4.12. Melakukan penelaahan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 4.12.1. Mempelajari bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.12.2. Menelaah bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.12.3. Membahas bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.12.4. Menyusun bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
4.13. Melakukan penelaahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan penerimaan hibah sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan penerimaan hibah sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1396 -
4.13.2. Menelaah penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan penerimaan hibah sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
4.13.3. Membahas penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan penerimaan hibah sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.13.4. Menyusun bahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan penerimaan hibah sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
4.14. Melakukan penelaahan penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 4.14.1. Mempelajari penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga
keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.14.2. Menelaah penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.14.3. Membahas penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.14.4. Menyusun bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
4.15. Melakukan penelaahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 4.15.1. Mempelajari penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan
yang terkait dengan pembiayaan anggaran penerimaan hibah; 4.15.2. Menelaah penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan
yang terkait dengan pembiayaan anggaran penerimaan hibah; 4.15.3. Membahas penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan
yang terkait dengan pembiayaan anggaran penerimaan hibah bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.15.4. Menyusun bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran penerimaan hibah, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1397 -
4.16. Melakukan penelaahan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja,
rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
4.16.2. Menelaah bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
4.16.3. Membahas bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.16.4. Menyusun bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
4.17. Melakukan penelaahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat
pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.2. Menelaah tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat
pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.3. Membahas tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat
pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.17.4. Menyusun bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga
Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1398 -
5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya.
5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI.
5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran
penerimaan hibah; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran penerimaan
hibah.
7. HASIL KERJA: 7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah semester I dan prognosa semester II pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
7.10. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1399 -
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
7.13. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan pembiayaan anggaran penerimaan hibah
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan
penyusunan pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Penerimaan Hibah dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN dalam hal pelaksanaan tugas.
10.3. Para Penelaah dalam hal pelaksanaan tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung.
12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1401 -
1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tingkat II pada Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data penerimaan hibah.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang penerimaan hibah yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1 Melakukan penelaahan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan hibah. 4.1.1 Mempelajari referensi Budget Outline dari negara-negara lain; 4.1.2 Menelaah referensi Budget Outline; 4.1.3 Membahas Budget Outline bersama Kepala Seksi Penyusunan
Anggaran Penerimaan Hibah; 4.1.4 Menyusun bahan telaahan konsep outline mengenai penerimaan hibah,
dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
4.2 Melakukan penelaahan proyeksi penerimaan hibah dalam bentuk tabel
pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1 Mempelajari proyeksi penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung
I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN; 4.2.2 Menelaah proyeksi penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I
Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN; 4.2.3 Membahas proyeksi penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I
-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.2.4 Menyusun bahan telaahan konsep proyeksi penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
4.3 Melakukan penelaahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan
dan proyeksi pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1 Mempelajari konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi
pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1402 -
4.3.2 Menelaah konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.3.3 Membahas konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.3.4 Menyusun bahan telaahan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
4.4 Melakukan penelaahan penyusunan perkiraan realisasi pembiayaan
anggaran penerimaan hibah semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1 Mempelajari perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan
hibah semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
4.4.2 Menelaah perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
4.4.3 Membahas perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.4.4 Menyusun bahan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
4.5 Melakukan penelaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan
perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1 Mempelajari narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi
pembiayaan anggaran penerimaan hibah Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1403 -
4.5.2 Menelaah narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
4.5.3 Membahas narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.5.4 Menyusun bahan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
4.6 Melakukan penelaahan penyusunan perkiraan pembiayaan anggaran
penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1 Mempelajari penyusunan perkiraan pembiayaan anggaran penerimaan
hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P);
4.6.2 Menelaah penyusunan perkiraan pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P);
4.6.3 Membahas penyusunan perkiraan pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.6.4 Menyusun bahan telaahan penyusunan perkiraan pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
4.7 Melakukan penelaahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan
dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1 Mempelajari konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN
di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P);
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1404 -
4.7.2 Menelaah konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P);
4.7.3 Membahas konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.7.4 Menyusun bahan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
4.8 Melakukan penelaahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB)
pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1 Mempelajari penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB)
pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN);
4.8.2 Menelaah penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN);
4.8.3 Membahas penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.8.4 Menyusun bahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
4.9 Melakukan penelaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan
Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 4.9.1 Mempelajari Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers
Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1405 -
4.9.2 Menelaah Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.9.3 Membahas Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.9.4 Menyusun Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
4.10 Melakukan penelaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan
Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 4.10.1 Mempelajari Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan
Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.10.2 Menelaah Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.10.3 Membahas Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.10.4 Menyusun bahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1406 -
4.11 Melakukan penelaahan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 4.11.1 Mempelajari bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden
Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.11.2 Menelaah bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.11.3 Membahas bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.11.4 Menyusun bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
4.12 Melakukan penelaahan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 4.12.1 Mempelajari bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.12.2 Menelaah bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.12.3 Membahas bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.12.4 Menyusun bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
4.13 Melakukan penelaahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan penerimaan hibah sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1 Mempelajari penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan penerimaan hibah sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1407 -
4.13.2 Menelaah penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan penerimaan hibah sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
4.13.3 Membahas penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan penerimaan hibah sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.13.4 Menyusun bahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan penerimaan hibah sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
4.14 Melakukan penelaahan penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk
lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 4.14.1 Mempelajari penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga
keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.14.2 Menelaah penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.14.3 Membahas penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.14.4 Menyusun bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
4.15 Melakukan penelaahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 4.15.1 Mempelajari penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan
yang terkait dengan pembiayaan anggaran penerimaan hibah; 4.15.2 Menelaah penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan
yang terkait dengan pembiayaan anggaran penerimaan hibah; 4.15.3 Membahas penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan
yang terkait dengan pembiayaan anggaran penerimaan hibah bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.15.4 Menyusun bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran penerimaan hibah, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1408 -
4.16 Melakukan penelaahan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1 Mempelajari bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja,
rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
4.16.2 Menelaah bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
4.16.3 Membahas bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.16.4 Menyusun bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
4.17 Melakukan penelaahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari
aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1 Mempelajari tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat
pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.2 Menelaah tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat
pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.3 Membahas tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat
pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
4.17.4 Menyusun bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga
Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1409 -
5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya.
5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI.
5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran
penerimaan hibah; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran penerimaan
hibah.
7. HASIL KERJA: 7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah semester I dan prognosa semester II pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
7.10. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1410 -
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
7.13. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan
Pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan
pembiayaan anggaran penerimaan hibah
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan
penyusunan pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Penerimaan Hibah dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN dalam hal pelaksanaan tugas.
10.3. Para Penelaah dalam hal pelaksanaan tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung.
12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1412 -
1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tingkat I pada Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah
2. IKHTISAR JABATAN :
Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data penerimaan hibah.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan outline Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 4.1.1. Mempelajari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan
issue-based mengenai pembiayaan anggaran penerimaan hibah yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.1.2. Meneliti referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai pembiayaan anggaran penerimaan hibah yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.1.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai pembiayaan anggaran penerimaan hibah yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
4.2. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data proyeksi pembiayaan
anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mempelajari bahan/data proyeksi pembiayaan anggaran penerimaan
hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.2.2. Meneliti bahan/data proyeksi pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.2.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data proyeksi pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1413 -
4.3. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Meneliti data penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan
proyeksi pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.3.2. Menyusun data penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.4. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan perkiraan
realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Meneliti data penyusunan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran
penerimaan hibah semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester Idan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.4.2. Menyusun data penyusunan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.4.3. Menyusun data penyusunan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.4.4. Memperbaiki data penyusunan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1414 -
4.5. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Meneliti data penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan
realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.5.2. Menyusun data penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.6. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan perkiraan
pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Meneliti data penyusunan perkiraan pembiayaan anggaran penerimaan
hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.6.2. Menganalisis dan menyusun data penyusunan perkiraan pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.6.3. Menyusun bahan-bahan data penyusunan perkiraan pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.6.4. Memperbaiki data penyusunan perkiraan pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1415 -
4.7. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Memeriksa data penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan
perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.7.2. Menyusun data penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.8. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan proyeksi
Medium Term Budget (MTB) pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Meneliti data penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB)
pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.8.2. Menganalisis dan menyusun data penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.8.3. Menyusun data penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.8.4. Memperbaiki data penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1416 -
4.9. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 4.9.1. Meneliti dan mengoreksi data Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan
Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.10. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data Jawaban Pemerintah atas
Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 4.10.1. Menginventarisasi data Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan
Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.10.2. Menyusun data Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.10.3. Menyempurnakan data Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.11. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan pidato dan lampiran
pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 4.11.1. Menyusun data bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden
Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1417 -
4.12. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 4.12.1. Membuat data bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah dan menyampakan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.13. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan laporan
berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari data penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
4.13.2. Menyusun data penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.14. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan bahan
jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 4.14.1. Membuat data penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga
keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.15. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 4.15.1. Mempelajari data penyusunan tanggapan dan pendapat atas
permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.15.2. Menyusun data penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran penerimaan hibah dan menyampaikan konsep nota dinas atau surat kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.16. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan masukan Rencana
Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari data bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja,
rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1418 -
4.16.2. Menyiapkan data bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.16.3. Membahas data bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.16.4. Menyusun data bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.17. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data tanggapan laporan hasil
pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari data tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari
aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.2. Menyiapkan data tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari
aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.3. Menyusun data tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat
pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga
Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1419 -
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran
penerimaan hibah; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran penerimaan
hibah. 7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Hasil pengolahan data analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Hasil pengolahan data analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah semester I dan prognosa semester II pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Hasil pengolahan data analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
7.10. Hasil pengolahan data pada konsep Jawaban Pemerintah di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1420 -
7.13. Hasil pengolahan data pada konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Hasil pengolahan data pada konsep tanggapan dan pendapat atas
permasalahan yang terkait dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1 Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
8.2 Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1 Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2 Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan
penyusunan pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam hal
menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13. SYARAT JABATAN :
13.1. Pangkat/Golongan : II/d – III/b 13.2. Pendidikan Formal : SLTA 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1421 -
1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tingkat II pada Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah
2. IKHTISAR JABATAN :
Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data penerimaan hibah.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan outline Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 4.1.1. Mempelajari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan
issue-based mengenai pembiayaan anggaran penerimaan hibah yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.1.2. Meneliti referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai pembiayaan anggaran penerimaan hibah yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.1.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai pembiayaan anggaran penerimaan hibah yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
4.2. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data proyeksi pembiayaan
anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mempelajari bahan/data proyeksi pembiayaan anggaran penerimaan
hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.2.2. Meneliti bahan/data proyeksi pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.2.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data proyeksi pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1422 -
4.3. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Meneliti data penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan
proyeksi pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.3.2. Menyusun data penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.4. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan perkiraan
realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Meneliti data penyusunan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran
penerimaan hibah semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester Idan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.4.2. Menyusun data penyusunan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.4.3. Menyusun data penyusunan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.4.4. Memperbaiki data penyusunan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1423 -
4.5. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Meneliti data penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan
realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.5.2. Menyusun data penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.6. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan perkiraan
pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Meneliti data penyusunan perkiraan pembiayaan anggaran penerimaan
hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.6.2. Menganalisis dan menyusun data penyusunan perkiraan pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.6.3. Menyusun bahan-bahan data penyusunan perkiraan pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.6.4. Memperbaiki data penyusunan perkiraan pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1424 -
4.7. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Memeriksa data penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan
perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.7.2. Menyusun data penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.8. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan proyeksi
Medium Term Budget (MTB) pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Meneliti data penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB)
pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.8.2. Menganalisis dan menyusun data penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.8.3. Menyusun data penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.8.4. Memperbaiki data penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1425 -
4.9. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 4.9.1. Meneliti dan mengoreksi data Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan
Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.10. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data Jawaban Pemerintah atas
Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 4.10.1. Menginventarisasi data Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan
Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.10.2. Menyusun data Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.10.3. Menyempurnakan data Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.11. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan pidato dan lampiran
pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 4.11.1. Menyusun data bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden
Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1426 -
4.12. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 4.12.1. Membuat data bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah dan menyampakan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.13. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan laporan
berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari data penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
4.13.2. Menyusun data penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.14. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan bahan
jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 4.14.1. Membuat data penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga
keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.15. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 4.15.1. Mempelajari data penyusunan tanggapan dan pendapat atas
permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.15.2. Menyusun data penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran penerimaan hibah dan menyampaikan konsep nota dinas atau surat kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.16. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan masukan Rencana
Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari data bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja,
rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1427 -
4.16.2. Menyiapkan data bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.16.3. Membahas data bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN bersama Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.16.4. Menyusun data bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.17. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data tanggapan laporan hasil
pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari data tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari
aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.2. Menyiapkan data tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari
aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.3. Menyusun data tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat
pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non
Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1428 -
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran
penerimaan hibah; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran penerimaan
hibah. 7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Hasil pengolahan data analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Hasil pengolahan data analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah semester I dan prognosa semester II pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Hasil pengolahan data analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
7.10. Hasil pengolahan data pada konsep Jawaban Pemerintah di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1429 -
7.13. Hasil pengolahan data pada konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Hasil pengolahan data pada konsep tanggapan dan pendapat atas
permasalahan yang terkait dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1 Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
8.2 Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1 Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2 Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan
penyusunan pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
10. HUBUNGAN KERJA : 11.1 Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam hal
menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2 Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : II/c – III/a 13.2. Pendidikan Formal : SLTA 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1430 -
1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tingkat I pada Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data penerimaan hibah.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1 Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 4.1.1 Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan
dalam penyusunan Budget Outline; 4.1.2 Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data konsep outline
mengenai pembiayaan anggaran penerimaan hibah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.2 Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan proyeksi pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1 Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan proyeksi pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN;
4.2.2 Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan proyeksi pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.3 Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1 Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1431 -
4.3.2 Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaradan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.4 Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1 Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
4.4.2 Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.5 Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1 Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
4.5.2 Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah..
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1432 -
4.6 Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1 Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan perkiraan pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P);
4.6.2 Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.7 Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1 Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P);
4.7.2 Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P)dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.8 Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1 Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN);
4.8.2 Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1433 -
4.9 Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 4.9.1 Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk
Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.9.2 Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.10 Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 4.10.1 Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk
Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.10.2 Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.11 Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 4.11.1 Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk
bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1434 -
4.11.2 Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.12 Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 4.12.1 Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk
bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.12.2 Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.13 Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1 Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
4.13.2 Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
4.14 Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 4.14.1 Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.14.2 Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1435 -
4.15 Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 4.15.1 Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.15.2 Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.16 Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1 Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk
bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
4.16.2 Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.17 Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1 Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk
tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
4.17.2 Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
5 BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1 Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
5.2 Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN.
5.3 Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4 Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5 Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6 Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7 Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8 Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1436 -
5.9 Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya.
5.10 Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya.
5.11 Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI.
5.12 Surat dari instansi lain. 5.13 Surat dari lembaga internasional. 5.14 LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6 ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1 Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2 Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran
penerimaan hibah; 6.3 Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran penerimaan
hibah. 7 HASIL KERJA:
7.1 Bahan/data konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
7.2 Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3 Bahan/data analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4 Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5 Bahan/data analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah semester I dan prognosa semester II pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6 Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7 Bahan/data analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8 Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9 Bahan/data Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang
Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
7.10 Bahan/data pada Konsep Jawaban Pemerintah di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1437 -
7.11 Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
7.12 Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
7.13 Bahan/data pada Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14 Bahan/data laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15 Bahan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan
APBN 7.16 Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17 Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8 WEWENANG :
8.1 Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
8.2 Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
9 TANGGUNG JAWAB :
9.1 Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2 Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan
penyusunan pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
10 HUBUNGAN KERJA : 10.1 Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam hal
menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2 Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas.
11 MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1 Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2 Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12 RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13 SYARAT JABATAN : 13.1 Pangkat/Golongan : II/b – II/d 13.2 Pendidikan Formal : SLTA 13.3 Diklat/Kursus : --
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1438 -
13.4 Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1439 -
1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tingkat II pada Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah
2. IKHTISAR JABATAN :
Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data penerimaan hibah.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1 Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 4.1.1 Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan Budget Outline; 4.1.2 Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data konsep outline
mengenai pembiayaan anggaran penerimaan hibah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.2 Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan proyeksi pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1 Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan proyeksi pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN;
4.2.2 Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan proyeksi pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.3 Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1 Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1440 -
4.3.2 Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaradan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.4 Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1 Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
4.4.2 Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.5 Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1 Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
4.5.2 Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah..
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1441 -
4.6 Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1 Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan perkiraan pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P);
4.6.2 Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.7 Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1 Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P);
4.7.2 Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P)dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.8 Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1 Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN);
4.8.2 Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1442 -
4.9 Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 4.9.1 Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk
Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.9.2 Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.10 Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 4.10.1 Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk
Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.10.2 Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.11 Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 4.11.1 Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk
bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1443 -
4.11.2 Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.12 Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 4.12.1 Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk
bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.12.2 Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.13 Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1 Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
4.13.2 Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
4.14 Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 4.14.1 Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.14.2 Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1444 -
4.15 Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran penerimaan hibah. 4.15.1 Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran penerimaan hibah;
4.15.2 Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.16 Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1 Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk
bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
4.16.2 Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
4.17 Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1 Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk
tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
4.17.2 Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
5 BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1 Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
5.2 Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN.
5.3 Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4 Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5 Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6 Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7 Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8 Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1445 -
5.9 Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya.
5.10 Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya.
5.11 Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI.
5.12 Surat dari instansi lain. 5.13 Surat dari lembaga internasional. 5.14 LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6 ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1 Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2 Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran
penerimaan hibah; 6.3 Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran penerimaan
hibah. 7 HASIL KERJA:
7.1 Bahan/data konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
7.2 Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3 Bahan/data analisis perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4 Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5 Bahan/data analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran penerimaan hibah semester I dan prognosa semester II pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6 Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7 Bahan/data analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8 Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9 Bahan/data Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang
Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
7.10 Bahan/data pada Konsep Jawaban Pemerintah di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1446 -
7.11 Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
7.12 Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
7.13 Bahan/data pada Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran penerimaan hibah sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14 Bahan/data laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15 Bahan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan
APBN 7.16 Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17 Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8 WEWENANG :
8.1 Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
8.2 Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
9 TANGGUNG JAWAB :
9.1 Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2 Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan
penyusunan pembiayaan anggaran penerimaan hibah.
10 HUBUNGAN KERJA : 10.1 Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan anggaran penerimaan hibah dalam hal
menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2 Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas.
11 MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1 Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2 Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12 RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13 SYARAT JABATAN : 13.1 Pangkat/Golongan : II/a – II/c 13.2 Pendidikan Formal : SLTA 13.3 Diklat/Kursus : --
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1447 -
13.4 Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1448 -
1. NAMA JABATAN : Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal 2. IKHTISAR JABATAN :
Melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data risiko fiskal.
3. TUJUAN JABATAN :
Terwujudnya penyusunan APBN di bidang risiko fiskal yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menyusun bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara di bidang risiko fiskal. 4.1.1. Mencari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan
mengidentifikasi issue based mengenai risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.1.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan konsep outline mengenai risiko fiskal;
4.1.3. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan konsep outline dan menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.1.4. Membahas bahan konsep outline bidang risiko fiskal bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.1.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep net outline sesuai hasil pembahasan;
4.1.6. Meneliti dan mengoreksi konsep outline bidang risiko fiskal serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.2. Menyusun proyeksi risiko fiskal dalam bentuk supporting table I-Account
dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data sumber-sumber risiko fiskal; 4.2.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh
Pelaksana; 4.2.3. Menganalisis dan menyusun proyeksi serta menyampaikan kepada
Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.2.4. Membahas hasil analisis dan proyeksi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.2.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.2.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1449 -
4.2.7. Menugaskan Pelaksana untuk menyempurnakan proyeksi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.2.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.3. Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi risiko fiskal
dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data risiko fiskal; 4.3.2. Meneliti dan mengoreksi data risiko fiskal; 4.3.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis
perkembangan dan proyeksi risiko fiskal; 4.3.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada
Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.4. Menyusun perkiraan realisasi risiko fiskal semester I dan prognosa
semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data risiko fiskal; 4.4.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh
Pelaksana; 4.4.3. Menganalisis dan menyusun perkiraan realisasi semester I dan
prognosa semester II risiko fiskal bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.4.4. Membahas hasil analisis dan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II Anggaran risiko fiskal bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.4.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan mengenai perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II risiko fiskal;
4.4.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.4.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki perkiraan realisasi risiko fiskal semester I dan prognosa semester II sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.4.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1450 -
4.5. Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi risiko fiskal Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data risiko fiskal; 4.5.2. Meneliti dan mengoreksi data yang disampaikan Pelaksana; 4.5.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis
perkembangan dan perkiraan realisasi risiko fiskal semester I dan prognosa semester II;
4.5.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.6. Menyusun perkiraan risiko fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account
dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data risiko fiskal; 4.6.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh
Pelaksana; 4.6.3. Menganalisis dan menyusun perkiraan realisasi risiko fiskal dalam
rangka penyusunan NK dan RAPBN-P bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.6.4. Membahas hasil analisis perkiraan realisasi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.6.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.6.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.6.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki analisis perkiraan realisasi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.6.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.7. Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara di bidang risiko fiskal dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data risiko fiskal; 4.7.2. Meneliti dan mengoreksi data yang disampaikan Pelaksana; 4.7.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis
perkembangan dan perkiraan realisasi risiko fiskal;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1451 -
4.7.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.8. Menyusun proyeksi Medium Term Budget (MTB) risiko fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data risiko fiskal; 4.8.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh
Pelaksana; 4.8.3. Menganalisis dan menyusun proyeksi Medium Term Budget (MTB)
bersama Pelaksana dan menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.8.4. Membahas hasil analisis dan proyeksi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.8.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan ;
4.8.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.8.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki analisis dan proyeksi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan hasil Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.8.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.9. Menyusun Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers
Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang risiko fiskal. 4.9.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data mengenai risiko fiskal yang digunakan untuk Penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.9.2. Meneliti dan mengoreksi tabel-tabel pokok dan ringkasan bahan sidang dan keterangan pers pemerintah bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1452 -
4.10. Menyusun Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang risiko fiskal. 4.10.1. Menginventarisasi pertanyaan permasalahan mengenai risiko fiskal,
serta memberi kode masalah, kode Direktorat dan kode Subdit bersama Pelaksana;
4.10.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep jawaban sementara sebelum jawaban resmi dari instansi penjawab diterima;
4.10.3. Menyempurnakan jawaban dan melakukan editing terhadap jawaban instansi penjawab;
4.10.4. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban yang berhubungan dengan risiko fiskal dan menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.11. Menyusun konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden
Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang risiko fiskal. 4.11.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka
penyusunan konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia;
4.11.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia mengenai risiko fiskal;
4.11.3. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.12. Menyusun bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang risiko fiskal. 4.12.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka
penyusunan RKP atau RPJM di bidang risiko fiskal; 4.12.2. Mempelajari dan mengidentifikasi bahan RKP dan RPJM; 4.12.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan dan
tabel-tabel mengenai risiko fiskal; 4.12.4. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan RKP atau RPJM
mengenai risiko fiskal dan tabel-tabel serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.13. Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang risiko
fiskal sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan laporan berkala
pelaksanaan APBN di bidang risiko fiskal; 4.13.2. Mempelajari copy buku laporan realisasi APBN;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1453 -
4.13.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun tabel-tabel laporan realisasi APBN di bidang risiko fiskal;
4.13.4. Meneliti dan mengoreksi konsep tabel-tabel bahan laporan realisasi risiko fiskal serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.14. Menyusun bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang risiko fiskal. 4.14.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan jawaban dan
laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang risiko fiskal; 4.14.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep jawaban, dan
mempersiapkan tabel-tabel mengenai risiko fiskal; 4.14.3. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban dan tabel-tabel mengenai
risiko fiskal serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.15. Menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang risiko fiskal. 4.15.1. Mempelajari surat permintaan tanggapan dan pendapat atas
permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang risiko fiskal; 4.15.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep nota dinas atau surat
mengenai tanggapan dan pendapat terkait dengan APBN di bidang risiko fiskal;
4.15.3. Meneliti dan mengoreksi konsep tanggapan dan pendapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.16. Menyusun bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana
kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu
dan tahun berjalan; 4.16.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyiapkan
konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.3. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L
dan LAKIP bersama Kasubdit dan Para Kepala Seksi; 4.16.4. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT,
PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.5. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan
Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP sesuai hasil pembahasan;
4.16.6. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1454 -
4.17. Menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari disposisi Kepala Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan
Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal untuk menindaklanjuti LHP; 4.17.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan bahan tindak lanjut LHP; 4.17.3. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikan
kepada Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Kepala Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN.
5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.15. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 5.16. Konsep surat/nota dinas.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan risiko fiskal. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan risiko fiskal.
7. HASIL KERJA :
7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang risiko fiskal.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi risiko fiskal dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi risiko fiskal Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1455 -
7.5. Konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi risiko fiskal semester I dan prognosa semester II risiko fiskal dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang risiko fiskal dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang risiko fiskal.
7.10. Konsep Jawaban Pemerintah di bidang risiko fiskal atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan risiko fiskal.
7.11. Konsep Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang risiko fiskal.
7.12. Konsep Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang risiko fiskal.
7.13. Konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang risiko fiskal sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN. 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal.
8.2. Menandatangani/memaraf surat dan laporan. 8.3. Meminta sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di lingkungan
Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 8.4. Meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakan
kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
8.5. Meminta bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
8.6. Meminta bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1456 -
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep dan penandatanganan surat dan laporan. 9.3. Atas permintaan sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di
lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.4. Atas permintaan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan
kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9.5. Atas permintaan bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR-RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9.6. Atas permintaan bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
10. DIMENSI JABATAN
10.1. Jumlah bawahan langsung sebanyak 1 orang. 11. HUBUNGAN KERJA :
11.1. Direktur Penyusunan APBN dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.3. Para Kasubdit lainnya dalam hal pelaksanaan tugas. 11.4. Pejabat eselon IV di lingkungan instansi terkait dalam hal melaksanakan tugas. 11.5. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN dalam hal
pelaksanaan tugas. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
12.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
12.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung.
13. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : Penata / III c 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 / Strata 2 14.3. Diklat/Kursus : Diklatpim Tk IV 14.4. Syarat lainnya : - In-Depth Problem Solving and Analysis (Level 2) - Planning and Organizing (Level 1) - Continuous Improvement (Level 2) - Policies, Processes and Procedures (Level 2) - Stakeholder Service (Level 2) - Integrity (Level 2) - Resilience (Level 2)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1457 -
Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal
Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran
Dalam Negeri
Kepala Seksi Penyusunan
Pembiayaan Anggaran Luar Negeri
Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko
Fiskal
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran
Penerimaan Hibah
Penata Usaha Tk. II
Perumus
Penelaah Bahan Telaahan Tk. I
Penelaah Bahan Telaahan Tk. II
Pemroses Bahan Telaahan Tk. I
Pemroses Bahan Telaahan Tk. II
Penyaji Bahan Telaahan Tk. I
Penyaji Bahan Telaahan Tk. II
Penata Usaha Tk. I
- Teamwork and Collaboration (Level 2) - Written Communication (Level 3)
15. KEDUDUKAN JABATAN :
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1458 -
1. NAMA JABATAN : Perumus pada Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko
Fiskal
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data risiko fiskal.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang perhitungan risiko fiskal yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan bahan outline Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal. 4.1.1. Mengidentifikasi issue-based mengenai bahan outline Nota Keuangan
dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal;
4.1.2. Membahas hasil identifikasi mengenai bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal;
4.1.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal bersama Kepala Seksi Perhitungan risiko fiskal;
4.1.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Perhitungan risiko fiskal.
4.2. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan proyeksi
perhitungan risiko fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mengidentifikasi issue-based mengenai konsep telaahan penyusunan
proyeksi perhitungan risiko fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN di bidang perhitungan risiko fiskal;
4.2.2. Membahas hasil identifikasi mengenai konsep telaahan penyusunan proyeksi perhitungan risiko fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN di bidang perhitungan risiko fiskal;
4.2.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai konsep telaahan penyusunan proyeksi perhitungan risiko fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN di bidang perhitungan risiko fiskal bersama Kepala Seksi Perhitungan risiko fiskal;
4.2.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Perhitungan risiko fiskal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1459 -
4.3. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi perhitungan risiko fiskal dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mengidentifikasi issue-based mengenai narasi analisis perkembangan
dan proyeksi perhitungan risiko fiskal dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal;
4.3.2. Membahas hasil identifikasi mengenai narasi analisis perkembangan dan proyeksi perhitungan risiko fiskal dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal;
4.3.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai narasi analisis perkembangan dan proyeksi perhitungan risiko fiskal dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal bersama Kepala Seksi Perhitungan risiko fiskal;
4.3.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Perhitungan risiko fiskal.
4.4. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan perkiraan realisasi
perhitungan risiko fiskal semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mengidentifikasi issue-based mengenai perkiraan realisasi perhitungan
risiko fiskal semester I dan prognosa semester II di bidang perhitungan risiko fiskal;
4.4.2. Membahas hasil identifikasi mengenai perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal semester I dan prognosa semester II di bidang perhitungan risiko fiskal;
4.4.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal semester I dan prognosa semester II di bidang perhitungan risiko fiskal bersama Kepala Seksi Perhitungan risiko fiskal;
4.4.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Perhitungan risiko fiskal.
4.5. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan narasi analisis
perkembangan dan perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mengidentifikasi issue-based mengenai narasi analisis perkembangan
dan perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester Idi bidang perhitungan risiko fiskal;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1460 -
4.5.2. Membahas hasil identifikasi mengenai narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I di bidang perhitungan risiko fiskal;
4.5.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I di bidang perhitungan risiko fiskal bersama Kepala Seksi Perhitungan risiko fiskal;
4.5.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Perhitungan risiko fiskal.
4.6. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan perkiraan
perhitungan risiko fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mengidentifikasi issue-based mengenai perkiraan perhitungan risiko
fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) di bidang perhitungan risiko fiskal;
4.6.2. Membahas hasil identifikasi mengenai perkiraan perhitungan risiko fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) di bidang perhitungan risiko fiskal;
4.6.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai perkiraan perhitungan risiko fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) di bidang perhitungan risiko fiskal bersama Kepala Seksi Perhitungan risiko fiskal;
4.6.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Perhitungan risiko fiskal.
4.7. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan narasi analisis
perkembangan dan perkiraan APBN di bidang perhitungan risiko fiskal dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mengidentifikasi issue-based mengenai narasi analisis perkembangan
dan perkiraan APBN di bidang perhitungan risiko fiskal dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) di bidang perhitungan risiko fiskal;
4.7.2. Membahas hasil identifikasi mengenai narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang perhitungan risiko fiskal dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) di bidang perhitungan risiko fiskal;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1461 -
4.7.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang perhitungan risiko fiskal dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) di bidang perhitungan risiko fiskal bersama Kepala Seksi Perhitungan risiko fiskal;
4.7.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Perhitungan risiko fiskal.
4.8. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan proyeksi Medium
Term Budget (MTB) perhitungan risiko fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mengidentifikasi issue-based mengenai proyeksi Medium Term Budget
(MTB) perhitungan risiko fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang perhitungan risiko fiskal;
4.8.2. Membahas hasil identifikasi mengenai proyeksi Medium Term Budget (MTB) perhitungan risiko fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang perhitungan risiko fiskal;
4.8.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai proyeksi Medium Term Budget (MTB) perhitungan risiko fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang perhitungan risiko fiskal bersama Kepala Seksi Perhitungan risiko fiskal;
4.8.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Perhitungan risiko fiskal.
4.9. Membantu menyiapkan konsep telaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna
dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal. 4.9.1. Mengidentifikasi issue-based mengenai Bahan Sidang Kabinet
Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal;
4.9.2. Membahas hasil identifikasi mengenai Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal;
4.9.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal bersama Kepala Seksi Perhitungan risiko fiskal;
4.9.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Perhitungan risiko fiskal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1462 -
4.10. Membantu menyiapkan konsep telaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang perhitungan risiko fiskal. 4.10.1. Mengidentifikasi issue-based mengenai Jawaban Pemerintah atas
Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang perhitungan risiko fiskal;
4.10.2. Membahas hasil identifikasi mengenai Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang perhitungan risiko fiskal;
4.10.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang perhitungan risiko fiskal bersama Kepala Seksi Perhitungan risiko fiskal;
4.10.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Perhitungan risiko fiskal.
4.11. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan pidato dan lampiran pidato
kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang perhitungan risiko fiskal. 4.11.1. Mengidentifikasi issue-based mengenai bahan pidato dan lampiran
pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang perhitungan risiko fiskal;
4.11.2. Membahas hasil identifikasi mengenai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang perhitungan risiko fiskal;
4.11.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang perhitungan risiko fiskal bersama Kepala Seksi Perhitungan risiko fiskal;
4.11.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Perhitungan risiko fiskal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1463 -
4.12. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang perhitungan risiko fiskal. 4.12.1. Mengidentifikasi issue-based mengenai bahan-bahan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang perhitungan risiko fiskal;
4.12.2. Membahas hasil identifikasi mengenai bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang perhitungan risiko fiskal;
4.12.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang perhitungan risiko fiskal bersama Kepala Seksi Perhitungan risiko fiskal;
4.12.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Perhitungan risiko fiskal.
4.13. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan laporan berkala
tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mengidentifikasi issue-based mengenai laporan berkala tentang
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal;
4.13.2. Membahas hasil identifikasi mengenai laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal;
4.13.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal bersama Kepala Seksi Perhitungan risiko fiskal;
4.13.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Perhitungan risiko fiskal.
4.14. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan bahan jawaban dan
laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang perhitungan risiko fiskal. 4.14.1. Mengidentifikasi issue-based mengenai bahan jawaban dan laporan
untuk lembaga keuangan internasional di bidang perhitungan risiko fiskal;
4.14.2. Membahas hasil identifikasi mengenai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang perhitungan risiko fiskal;
4.14.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang perhitungan risiko fiskal bersama Kepala Seksi Perhitungan risiko fiskal;
4.14.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Perhitungan risiko fiskal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1464 -
4.15. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan perhitungan risiko fiskal. 4.15.1. Mengidentifikasi issue-based mengenai penyusunan tanggapan dan
pendapat atas permasalahan yang terkait dengan perhitungan risiko fiskal;
4.15.2. Membahas hasil identifikasi mengenai penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan perhitungan risiko fiskal;
4.15.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan perhitungan risiko fiskal;
4.15.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Perhitungan risiko fiskal.
4.16. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan masukan Rencana
Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mengidentifikasi issue-based bahan masukan Rencana Strategik,
Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di bidang perhitungan risiko fiskal;
4.16.2. Membahas hasil identifikasi mengenai bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di bidang perhitungan risiko fiskal;
4.16.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di bidang perhitungan risiko fiskal bersama Kepala Seksi Perhitungan risiko fiskal;
4.16.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Perhitungan risiko fiskal.
4.17. Membantu menyiapkan konsep telaahan tanggapan laporan hasil
pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mengidentifikasi issue-based mengenai konsep telaahan tanggapan
laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
4.17.2. Membahas hasil identifikasi mengenai konsep telaahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1465 -
4.17.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai konsep telaahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Perhitungan risiko fiskal;
4.17.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Perhitungan risiko fiskal.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga
Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perhitungan risiko
fiskal; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan perhitungan risiko fiskal.
7. HASIL KERJA:
7.1. Rancangan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang perhitungan risiko fiskal.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi perhitungan risiko fiskal dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal semester I dan prognosa semester II perhitungan risiko fiskal dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1466 -
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di perhitungan risiko fiskal dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal.
7.10. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang perhitungan risiko fiskal atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan perhitungan risiko fiskal.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang perhitungan risiko fiskal.
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang perhitungan risiko fiskal.
7.13. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan perhitungan risiko fiskal.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan
penyusunan perhitungan risiko fiskal 10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1467 -
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang
diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : III/c – IV/a 13.2. Pendidikan Formal : S1 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1468 -
1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tingkat I pada Seksi Penyusunan Perhitungan risiko fiskal
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data risiko fiskal.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang perhitungan risiko fiskal yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan penelaahan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal. 4.1.1. Mempelajari referensi Budget Outline dari negara-negara lain; 4.1.2. Menelaah referensi Budget Outline; 4.1.3. Membahas Budget Outline bersama Kepala Seksi Analisis dan
Perhitungan Risiko Fiskal; 4.1.4. Menyusun bahan telaahan konsep outline mengenai perhitungan risiko
fiskal, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.2. Melakukan penelaahan proyeksi perhitungan risiko fiskal dalam bentuk
tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mempelajari proyeksi perhitungan risiko fiskal; 4.2.2. Menelaah proyeksi perhitungan risiko fiskal; 4.2.3. Membahas proyeksi perhitungan risiko fiskal bersama Kepala Seksi
Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal; 4.2.4. Menyusun bahan telaahan konsep proyeksi perhitungan risiko fiskal
mengenai perhitungan risiko fiskal, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.3. Melakukan penelaahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan
dan proyeksi perhitungan risiko fiskal dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi
perhitungan risiko fiskal; 4.3.2. Menelaah konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi
perhitungan risiko fiskal; 4.3.3. Membahas konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi
perhitungan risiko fiskal bersama Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.3.4. Menyusun bahan telaahan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi perhitungan risiko fiskal mengenai perhitungan risiko fiskal, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1469 -
4.4. Melakukan penelaahan penyusunan perkiraan realisasi perhitungan risiko
fiskal semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal semester I dan
prognosa semester II; 4.4.2. Menelaah perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal semester I dan
prognosa semester II; 4.4.3. Membahas perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal semester I dan
prognosa semester II bersama Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.4.4. Menyusun bahan telaahan konsep perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal semester I dan prognosa semester II, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.5. Melakukan penelaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan
perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi
perhitungan risiko fiskal Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
4.5.2. Menelaah narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
4.5.3. Membahas narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.5.4. Menyusun bahan telaahan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.6. Melakukan penelaahan penyusunan perkiraan perhitungan risiko fiskal
dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari perkiraan perhitungan risiko fiskal dalam bentuk tabel
pendukung I-Account; 4.6.2. Menelaah perkiraan perhitungan risiko fiskal dalam bentuk tabel
pendukung I-Account;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1470 -
4.6.3. Membahas perkiraan perhitungan risiko fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.6.4. Menyusun bahan telaahan perkiraan perhitungan risiko fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.7. Melakukan penelaahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan
dan perkiraan APBN di bidang perhitungan risiko fiskal dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN
di bidang perhitungan risiko fiskal; 4.7.2. Menelaah konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di
bidang perhitungan risiko fiskal; 4.7.3. Membahas konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN
di bidang perhitungan risiko fiskal bersama Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.7.4. Menyusun bahan telaahan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang perhitungan risiko fiskal, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.8. Melakukan penelaahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB)
perhitungan risiko fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari proyeksi Medium Term Budget (MTB) perhitungan risiko
fiskal; 4.8.2. Menelaah proyeksi Medium Term Budget (MTB) perhitungan risiko
fiskal; 4.8.3. Membahas proyeksi Medium Term Budget (MTB) perhitungan risiko
fiskal bersama Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal; 4.8.4. Menyusun bahan telaahan proyeksi Medium Term Budget (MTB)
perhitungan risiko fiskal, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.9. Melakukan penelaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan
Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal. 4.9.1. Mempelajari Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers
Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal;
4.9.2. Menelaah Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal;
4.9.3. Membahas Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal bersama Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1471 -
4.9.4. Menyusun bahan telaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.10. Melakukan penelaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan
Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang perhitungan risiko fiskal. 4.10.1. Mempelajari Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan
Rakyat; 4.10.2. Menelaah Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan
Rakyat; 4.10.3. Membahas Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan
Rakyat bersama Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal; 4.10.4. Menyusun bahan telaahan konsep Jawaban Pemerintah atas
Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.11. Melakukan penelaahan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan
Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang perhitungan risiko fiskal. 4.11.1. Mempelajari bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden
Republik Indonesia; 4.11.2. Menelaah bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden
Republik Indonesia; 4.11.3. Membahas bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden
Republik Indonesia bersama Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.11.4. Menyusun bahan telaahan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.12. Melakukan penelaahan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang perhitungan risiko fiskal. 4.12.1. Mempelajari bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); 4.12.2. Menelaah bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); 4.12.3. Membahas bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) bersama Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1472 -
4.12.4. Menyusun bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.13. Melakukan penelaahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara; 4.13.2. Menelaah laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara; 4.13.3. Membahas laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara bersama Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.13.4. Menyusun bahan telaahan konsep laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.14. Melakukan penelaahan penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk
lembaga keuangan internasional di bidang perhitungan risiko fiskal. 4.14.1. Mempelajari bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan
internasional; 4.14.2. Menelaah bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan
internasional; 4.14.3. Membahas bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan
internasional bersama Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.14.4. Menyusun bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.15. Melakukan penelaahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan perhitungan risiko fiskal. 4.15.1. Mempelajari tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan perhitungan risiko fiskal; 4.15.2. Menelaah tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan perhitungan risiko fiskal; 4.15.3. Membahas tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan perhitungan risiko fiskal bersama Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.15.4. Menyusun bahan telaahan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan perhitungan risiko fiskal, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1473 -
4.16. Melakukan penelaahan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja,
rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
4.16.2. Menelaah bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
4.16.3. Membahas bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bersama Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.16.4. Menyusun bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.17. Melakukan penelaahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari
aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP); 4.17.2. Menelaah tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP); 4.17.3. Membahas tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) bersama
Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal; 4.17.4. Menyusun bahan telaahan konsep tanggapan laporan hasil
pemeriksaan (LHP), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga
Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1474 -
5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perhitungan risiko fiskal; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan perhitungan risiko fiskal.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang perhitungan risiko fiskal.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi perhitungan risiko fiskal dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal semester I dan prognosa semester II perhitungan risiko fiskal dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di perhitungan risiko fiskal dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal.
7.10. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang perhitungan risiko fiskal atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan perhitungan risiko fiskal.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang perhitungan risiko fiskal.
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang perhitungan risiko fiskal.
7.13. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1475 -
7.15. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN
7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN .
7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP. 8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan perhitungan risiko fiskal
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan
penyusunan perhitungan risiko fiskal. 10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN dalam hal pelaksanaan tugas.
10.3. Para Penelaah dalam hal pelaksanaan tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : III/b – III/d 13.2. Pendidikan Formal : S1 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1476 -
1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tingkat II pada Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data risiko fiskal.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang perhitungan risiko fiskal yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan penelaahan penyusunan bahan outline Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal. 4.1.1. Mempelajari bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara; 4.1.2. Menelaah bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara; 4.1.3. Membahas bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.1.4. Menyusun bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.2. Membantu melakukan penelaahan penyusunan proyeksi perhitungan risiko fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mempelajari proyeksi perhitungan risiko fiskal; 4.2.2. Menelaah proyeksi perhitungan risiko fiskal; 4.2.3. Membahas proyeksi perhitungan risiko fiskal bersama Kepala Seksi
Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal; 4.2.4. Menyusun proyeksi perhitungan risiko fiskal, dan menyampaikan kepada
Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.3. Membantu melakukan penelaahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi perhitungan risiko fiskal dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari narasi analisis perkembangan dan proyeksi perhitungan
risiko fiskal; 4.3.2. Menelaah narasi analisis perkembangan dan proyeksi perhitungan risiko
fiskal; 4.3.3. Membahas narasi analisis perkembangan dan proyeksi perhitungan
risiko fiskal bersama Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1477 -
4.3.4. Menyusun narasi analisis perkembangan dan proyeksi perhitungan risiko fiskal, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.4. Membantu melakukan penelaahan penyusunan perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal semester I dan
prognosa semester II; 4.4.2. Menelaah perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal semester I dan
prognosa semester II; 4.4.3. Membahas perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal semester I dan
prognosa semester II bersama Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.4.4. Menyusun perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal semester I dan prognosa semester II, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.5. Membantu melakukan penelaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi
perhitungan risiko fiskal Semester I dan prognosa semester II; 4.5.2. Menelaah narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi
perhitungan risiko fiskal Semester I dan prognosa semester II; 4.5.3. Membahas narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi
perhitungan risiko fiskal Semester I dan prognosa semester II bersama Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.5.4. Menyusun narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal Semester I dan prognosa semester II, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.6. Membantu melakukan penelaahan penyusunan perkiraan perhitungan risiko fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari perkiraan perhitungan risiko fiskal; 4.6.2. Menelaah perkiraan perhitungan risiko fiskal; 4.6.3. Membahas perkiraan perhitungan risiko fiskal bersama Kepala Seksi
Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal; 4.6.4. Menyusun perkiraan perhitungan risiko fiskal, dan menyampaikan
kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1478 -
4.7. Membantu melakukan penelaahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang perhitungan risiko fiskal dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN; 4.7.2. Menelaah narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN; 4.7.3. Membahas narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN bersama
Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal; 4.7.4. Menyusun narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN, dan
menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.8. Membantu melakukan penelaahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) perhitungan risiko fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari proyeksi Medium Term Budget (MTB); 4.8.2. Menelaah proyeksi Medium Term Budget (MTB); 4.8.3. Membahas proyeksi Medium Term Budget (MTB) bersama Kepala Seksi
Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal; 4.8.4. Menyusun proyeksi Medium Term Budget (MTB), dan menyampaikan
kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.9. Membantu melakukan penelaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal. 4.9.1. Mempelajari Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers
Pemerintah; 4.9.2. Menelaah Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers
Pemerintah; 4.9.3. Membahas Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers
Pemerintah bersama Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.9.4. Menyusun Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.10. Membantu melakukan penelaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang perhitungan risiko fiskal. 4.10.1. Mempelajari Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan
Rakyat; 4.10.2. Menelaah Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan
Rakyat; 4.10.3. Membahas Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan
Rakyat bersama Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1479 -
4.10.4. Menyusun Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.11. Membantu melakukan penelaahan bahan pidato dan lampiran pidato
kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang perhitungan risiko fiskal. 4.11.1. Mempelajari bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden
Republik Indonesia; 4.11.2. Menelaah bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden
Republik Indonesia; 4.11.3. Membahas bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden
Republik Indonesia bersama Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.11.4. Menyusun bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.12. Membantu melakukan penelaahan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang perhitungan risiko fiskal. 4.12.1. Mempelajari penelaahan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); 4.12.2. Menelaah penelaahan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); 4.12.3. Membahas penelaahan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) bersama Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.12.4. Menyusun penelaahan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.13. Membantu melakukan penelaahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara; 4.13.2. Menelaah laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara; 4.13.3. Membahas laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara bersama Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.13.4. Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1480 -
4.14. Membantu melakukan penelaahan penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang perhitungan risiko fiskal. 4.14.1. Mempelajari bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan
internasional; 4.14.2. Menelaah bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan
internasional; 4.14.3. Membahas bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan
internasional bersama Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.14.4. Menyusun bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.15. Membantu melakukan penelaahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan perhitungan risiko fiskal. 4.15.1. Mempelajari tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan perhitungan risiko fiskal; 4.15.2. Menelaah tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan perhitungan risiko fiskal; 4.15.3. Membahas tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan perhitungan risiko fiskal bersama Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.15.4. Menyusun tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan perhitungan risiko fiskal, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.16. Membantu melakukan penelaahan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja,
rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
4.16.2. Menelaah bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
4.16.3. Membahas bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bersama Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.16.4. Menyusun bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1481 -
4.17. Membantu melakukan penelaahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan
(LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP); 4.17.2. Menelaah tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP); 4.17.3. Membahas tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) bersama Kepala
Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal; 4.17.4. Menyusun bahan telaahan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan
(LHP), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga
Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perhitungan risiko
fiskal; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan perhitungan risiko fiskal.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang perhitungan risiko fiskal.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi perhitungan risiko fiskal dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1482 -
7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal semester I dan prognosa semester II perhitungan risiko fiskal dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di perhitungan risiko fiskal dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal.
7.10. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang perhitungan risiko fiskal atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan perhitungan risiko fiskal.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang perhitungan risiko fiskal.
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang perhitungan risiko fiskal.
7.13. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
8.2. Meminta sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait.
8.3. Meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/ Lembaga terkait lainnya.
8.4. Meminta bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
8.5. Meminta bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1483 -
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul kebenaran konsep dan penandatanganan surat dan laporan. 9.3. Atas usul permintaan sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di
lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.4. Atas usul permintaan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data
dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9.5. Atas usul permintaan bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR-RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9.6. Atas usul permintaan bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN dalam hal pelaksanaan tugas.
10.3. Para Penelaah Bahan Telaahan dalam hal pelaksanaan tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : III/a – III/c 13.2. Pendidikan Formal : SLTA 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1484 -
1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tingkat I pada SeksiPenyusunan Perhitungan risiko fiskal
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu Melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data risiko fiskal.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang perhitungan risiko fiskal yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan outline Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal. 4.1.1. Mempelajari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan
issue-based mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.1.2. Meneliti referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.1.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
4.2. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data proyeksi perhitungan
risiko fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mempelajari data proyeksi perhitungan risiko fiskal yang akan
dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.2.2. Meneliti data proyeksi perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.2.3. Mengolah/mentabulasi data proyeksi perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
4.3. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan konsep narasi
analisis perkembangan dan proyeksi perhitungan risiko fiskal dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Sesuaikan dengan pola di atas) 4.3.1. Mempelajari data penyusunan konsep narasi analisis perkembangan
dan proyeksi perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1485 -
4.3.2. Meneliti data penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.3.3. Mengolah/mentabulasi data penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
4.4. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan perkiraan
realisasi perhitungan risiko fiskal semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari data penyusunan perkiraan realisasi perhitungan risiko
fiskal semester I dan prognosa semester II mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.4.2. Meneliti data penyusunan perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal semester I dan prognosa semester II mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.4.3. Mengolah/mentabulasi data penyusunan perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal semester I dan prognosa semester II mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
4.5. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan narasi
analisis perkembangan dan perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari data penyusunan narasi analisis perkembangan dan
perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal Semester I dan prognosa semester II yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.5.2. Meneliti data penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal Semester I dan prognosa semester II mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.5.3. Mengolah/mentabulasi data penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal Semester I dan prognosa semester II mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
4.6. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan perkiraan
perhitungan risiko fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1486 -
4.6.1. Mempelajari perkiraan perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.6.2. Meneliti perkiraan perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.6.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai perkiraan perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
4.7. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan konsep narasi
analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang perhitungan risiko fiskal dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari data penyusunan konsep narasi analisis perkembangan
dan perkiraan APBN mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.7.2. Meneliti data penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.7.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai data penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
4.8. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan proyeksi
Medium Term Budget (MTB) perhitungan risiko fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari data penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB)
mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.8.2. Meneliti data penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.8.3. Mengolah/mentabulasi data penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
4.9. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data Bahan Sidang Kabinet
Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal. 4.9.1. Mempelajari data Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan
Pers Pemerintah mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1487 -
4.9.2. Meneliti data Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.9.3. Mengolah/mentabulasi data Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
4.10. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data Jawaban Pemerintah atas
Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang perhitungan risiko fiskal. 4.10.1. Mempelajari data Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan
Perwakilan Rakyat mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.10.2. Meneliti data Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.10.3. Mengolah/mentabulasi data Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
4.11. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan pidato dan lampiran
pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang perhitungan risiko fiskal. 4.11.1. Mempelajari data bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan
Presiden Republik Indonesia mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.11.2. Meneliti data bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.11.3. Mengolah/mentabulasi data bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1488 -
4.12. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang perhitungan risiko fiskal. 4.12.1. Mempelajari data bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.12.2. Meneliti data bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.12.3. Mengolah/mentabulasi data bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
4.13. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan laporan
berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari data penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.13.2. Meneliti data penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.13.3. Mengolah/mentabulasi data penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
4.14. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan bahan
jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang perhitungan risiko fiskal. 4.14.1. Mempelajari data penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk
lembaga keuangan internasional mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.14.2. Meneliti data penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.14.3. Mengolah/mentabulasi data penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1489 -
4.15. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan perhitungan risiko fiskal. 4.15.1. Mempelajari data penyusunan tanggapan dan pendapat atas
permasalahan yang terkait dengan perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.15.2. Meneliti data penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.15.3. Mengolah/mentabulasi data penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
4.16. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan masukan Rencana
Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari data bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja,
rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.16.2. Meneliti data bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.16.3. Mengolah/mentabulasi data bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
4.17. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data tanggapan laporan hasil
pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari data tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP)
mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.17.2. Meneliti data tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1490 -
4.17.3. Mengolah/mentabulasi data tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non
Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perhitungan risiko fiskal; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan perhitungan risiko fiskal.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang perhitungan risiko fiskal.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Hasil pengolahan data analisis perkembangan dan proyeksi perhitungan risiko fiskal dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Hasil pengolahan data analisis perkembangan dan perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal semester I dan prognosa semester II perhitungan risiko fiskal dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Hasil pengolahan data analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di perhitungan risiko fiskal dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1491 -
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal.
7.10. Hasil pengolahan data pada konsep Jawaban Pemerintah di bidang perhitungan risiko fiskal atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan perhitungan risiko fiskal.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang perhitungan risiko fiskal.
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang perhitungan risiko fiskal.
7.13. Hasil pengolahan data pada konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Hasil pengolahan data pada konsep tanggapan dan pendapat atas
permasalahan yang terkait dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan perhitungan risiko fiskal.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan
penyusunan perhitungan risiko fiskal.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal dalam hal menerima tugas,
pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1492 -
12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : II/d – III/b 13.2. Pendidikan Formal : D3 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1493 -
1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tingkat II pada Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu Melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data risiko fiskal
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang perhitungan risiko fiskal yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan outline
Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal. 4.1.1. Mempelajari data bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.1.2. Meneliti data bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.1.3. Mengolah/mentabulasi data bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
4.2. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data proyeksi
perhitungan risiko fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mempelajari data proyeksi perhitungan risiko fiskal yang akan
dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.2.2. Meneliti data proyeksi perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.2.3. Mengolah/mentabulasi data proyeksi perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
4.3. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan
konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi perhitungan risiko fiskal dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari data penyusunan konsep narasi analisis perkembangan
dan proyeksi perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1494 -
4.3.2. Meneliti data penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.3.3. Mengolah/mentabulasi data penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
4.4. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan
perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari data penyusunan perkiraan realisasi perhitungan risiko
fiskal semester I dan prognosa semester II yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.4.2. Meneliti data penyusunan perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal semester I dan prognosa semester II yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.4.3. Mengolah/mentabulasi data penyusunan perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal semester I dan prognosa semester II yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
4.5. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan
narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari data penyusunan narasi analisis perkembangan dan
perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal Semester I dan prognosa semester II mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.5.2. Meneliti data penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal Semester I dan prognosa semester II mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.5.3. Mengolah/mentabulasi data penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal Semester I dan prognosa semester II mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1495 -
4.6. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan perkiraan perhitungan risiko fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari data penyusunan perkiraan perhitungan risiko fiskal yang
akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.6.2. Meneliti data penyusunan perkiraan perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.6.3. Mengolah/mentabulasi data penyusunan perkiraan perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
4.7. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan
konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang perhitungan risiko fiskal dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari data penyusunan konsep narasi analisis perkembangan
dan perkiraan APBN di bidang perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.7.2. Meneliti data penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.7.3. Mengolah/mentabulasi data penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
4.8. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan
proyeksi Medium Term Budget (MTB) perhitungan risiko fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari data penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB)
yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.8.2. Meneliti data penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.8.3. Mengolah/mentabulasi data penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1496 -
4.9. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal. 4.9.1. Mempelajari data Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan
Pers Pemerintah yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.9.2. Meneliti data Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.9.3. Mengolah/mentabulasi data Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
4.10. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data Jawaban
Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang perhitungan risiko fiskal. 4.10.1. Mempelajari data Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan
Perwakilan Rakyat yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.10.2. Meneliti data Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.10.3. Mengolah/mentabulasi data Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
4.11. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan pidato
dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang perhitungan risiko fiskal. 4.11.1. Mempelajari data bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan
Presiden Republik Indonesia yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.11.2. Meneliti data bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.11.3. Mengolah/mentabulasi data bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1497 -
4.12. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang perhitungan risiko fiskal. 4.12.1. Mempelajari data bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.12.2. Meneliti data bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.12.3. Mengolah/mentabulasi data bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
4.13. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan
laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari data penyusunan laporan berkala mengenai perhitungan
risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.13.2. Meneliti data penyusunan laporan berkala mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.13.3. Mengolah/mentabulasi data penyusunan laporan berkala mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
4.14. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan
bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang perhitungan risiko fiskal. 4.14.1. Mempelajari data penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk
lembaga keuangan internasional mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.14.2. Meneliti data penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.14.3. Mengolah/mentabulasi data penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1498 -
4.15. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan perhitungan risiko fiskal. 4.15.1. Mempelajari data penyusunan tanggapan dan pendapat atas
permasalahan yang terkait dengan perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.15.2. Meneliti data penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.15.3. Mengolah/mentabulasi data penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
4.16. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan masukan
Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari data bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja,
rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.16.2. Meneliti data bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.16.3. Mengolah/mentabulasi data bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
4.17. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data tanggapan
laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari data tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP)
mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.17.2. Meneliti data tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1499 -
4.17.3. Mengolah/mentabulasi data tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) mengenai perhitungan risiko fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga
Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perhitungan risiko
fiskal; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan perhitungan risiko fiskal.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang perhitungan risiko fiskal.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Hasil pengolahan data pada analisis pekembangan dan proyeksi perhitungan risiko fiskal dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Hasil pengolahan data pada analisis perkembangan dan perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal semester I dan prognosa semester II perhitungan risiko fiskal dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1500 -
7.7. Hasil pengolahan data pada analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di perhitungan risiko fiskal dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal.
7.10. Hasil pengolahan data pada Jawaban Pemerintah di bidang perhitungan risiko fiskal atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan perhitungan risiko fiskal.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang perhitungan risiko fiskal.
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang perhitungan risiko fiskal.
7.13. Hasil pengolahan data pada Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Hasil pengolahan data pada tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang
terkait dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
8.2. Meminta sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait.
8.3. Meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/ Lembaga terkait lainnya.
8.4. Meminta bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
8.5. Meminta bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul kebenaran konsep dan penandatanganan surat dan laporan. 9.3. Atas usul permintaan sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di
lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1501 -
9.4. Atas usul permintaan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9.5. Atas usul permintaan bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR-RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9.6. Atas usul permintaan bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN dalam hal pelaksanaan tugas.
10.3. Para Pemroses Bahan Telaahan dalam hal pelaksanaan tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung.
12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : II/c – III/a 13.2. Pendidikan Formal : SLTA 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1502 -
1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tingkat I pada Seksi Penyusunan Perhitungan risiko fiskal
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data risiko fiskal.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang perhitungan risiko fiskal yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan Budget Outline; 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data konsep outline
mengenai perhitungan risiko fiskal dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.2. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan proyeksi perhitungan risiko fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan proyeksi perhitungan risiko fiskal; 4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai perhitungan
risiko fiskal dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.3. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi perhitungan risiko fiskal dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan konsep narasi; 4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai konsep
narasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.4. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.5. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan konsep narasi; 4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai konsep
narasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal..
4.6. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan perkiraan perhitungan risiko fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan perkiraan perhitungan risiko fiskal; 4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai perkiraan
perhitungan risiko fiskal dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.7. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang perhitungan risiko fiskal dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan konsep narasi; 4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai konsep
narasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.8. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) perhitungan risiko fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB); 4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan
proyeksi Medium Term Budget (MTB) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1504 -
4.9. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal. 4.9.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah;
4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.10. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang perhitungan risiko fiskal. 4.10.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan Jawaban Pemerintah; 4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan
Jawaban Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.11. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang perhitungan risiko fiskal. 4.11.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato; 4.11.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan
bahan pidato dan lampiran pidato dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.12. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang perhitungan risiko fiskal. 4.12.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
4.12.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1505 -
4.13. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan laporan berkala; 4.13.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan
laporan berkala dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.14. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang perhitungan risiko fiskal. 4.14.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional;
4.14.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.15. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan perhitungan risiko fiskal. 4.15.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan bahan tanggapan dan pendapat; 4.15.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai tanggapan
dan pendapat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.16. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
4.16.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.17. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1506 -
4.17.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP);
4.17.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga
Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perhitungan risiko
fiskal; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan perhitungan risiko fiskal.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan/data konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang perhitungan risiko fiskal.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Bahan/data analisis perkembangan dan proyeksi perhitungan risiko fiskal dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Bahan/data analisis perkembangan dan perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal semester I dan prognosa semester II perhitungan risiko fiskal dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1507 -
7.7. Bahan/data analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di perhitungan risiko fiskal dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan/data Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang
Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal.
7.10. Bahan/data pada Konsep Jawaban Pemerintah di bidang perhitungan risiko fiskal atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan perhitungan risiko fiskal.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang perhitungan risiko fiskal.
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang perhitungan risiko fiskal.
7.13. Bahan/data pada Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan/data laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Bahan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan
APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan perhitungan risiko fiskal.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan
penyusunan perhitungan risiko fiskal.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal dalam hal menerima tugas,
pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1508 -
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang
diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : II/b – II/d 13.2. Pendidikan Formal : D1 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1509 -
1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tingkat II pada Seksi Penyusunan Perhitungan risiko fiskal
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data risiko fiskal.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang perhitungan risiko fiskal yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk penyusunan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan Budget Outline; 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data konsep outline
mengenai perhitungan risiko fiskal dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.2. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk penyusunan proyeksi perhitungan risiko fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan proyeksi perhitungan risiko fiskal; 4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai perhitungan
risiko fiskal dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.3. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi perhitungan risiko fiskal dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan konsep narasi; 4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai konsep
narasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1510 -
4.4. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal; 4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai perkiraan
realisasi perhitungan risiko fiskal dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.5. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan konsep narasi; 4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai konsep
narasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal..
4.6. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk penyusunan perkiraan perhitungan risiko fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan perkiraan perhitungan risiko fiskal; 4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai perkiraan
perhitungan risiko fiskal dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.7. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang perhitungan risiko fiskal dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan konsep narasi; 4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai konsep
narasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1511 -
4.8. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) perhitungan risiko fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB); 4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan
proyeksi Medium Term Budget (MTB) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.9. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal. 4.9.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah;
4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.10. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang perhitungan risiko fiskal. 4.10.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan Jawaban Pemerintah; 4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan
Jawaban Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.11. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang perhitungan risiko fiskal. 4.11.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato; 4.11.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan
bahan pidato dan lampiran pidato dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1512 -
4.12. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang perhitungan risiko fiskal. 4.12.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
4.12.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.13. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan laporan berkala; 4.13.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan
laporan berkala dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.14. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang perhitungan risiko fiskal. 4.14.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional;
4.14.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.15. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan perhitungan risiko fiskal. 4.15.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan bahan tanggapan dan pendapat; 4.15.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai tanggapan
dan pendapat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1513 -
4.16. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
4.16.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.17. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP); 4.17.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai tanggapan
laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga
Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perhitungan risiko
fiskal;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1514 -
6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan perhitungan risiko fiskal. 7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang perhitungan risiko fiskal.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Bahan/data analisis perkembangan dan proyeksi perhitungan risiko fiskal dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Bahan/data analisis perkembangan dan perkiraan realisasi perhitungan risiko fiskal semester I dan prognosa semester II perhitungan risiko fiskal dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Bahan/data analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di perhitungan risiko fiskal dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan/data Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang
Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal.
7.10. Bahan/data pada Konsep Jawaban Pemerintah di bidang perhitungan risiko fiskal atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan perhitungan risiko fiskal.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang perhitungan risiko fiskal.
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang perhitungan risiko fiskal.
7.13. Bahan/data pada Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perhitungan risiko fiskal sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan/data laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1515 -
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Analisis dan
Perhitungan Risiko Fiskal. 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan
perhitungan risiko fiskal. 9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul kebenaran konsep dan penandatanganan surat dan laporan. 9.3. Atas usul permintaan sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di
lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.4. Atas usul permintaan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data
dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9.5. Atas usul permintaan bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR-RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9.6. Atas usul permintaan bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN dalam hal pelaksanaan tugas.
10.3. Para Penyaji Bahan Telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : II/a – II/c 13.2. Pendidikan Formal : SLTA 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1516 -
1. NAMA JABATAN : Penata Usaha Tingkat I
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Subdirektorat/Direktorat. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya tertib administrasi persuratan di lingkungan Subdirektorat
Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal /Direktorat Penyusunan APBN.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :
4.1. Mengagendakan surat masuk di lingkungan Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal /Direktorat Penyusunan APBN sebagai alat untuk memonitor surat masuk di lingkungan Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal /Direktorat Penyusunan APBN. 4.1.1 Meneliti surat masuk dan mengecek kelengkapan berkasnya; 4.1.2 Mencatat dan memberi nomor surat dengan menggunakan Aplikasi
Sistem Persuratan serta menempelkan lembar disposisi surat pada setiap surat masuk;
4.1.3 Mengarahkan surat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.2 Mengagendakan surat keluar di lingkungan Subdirektorat Penyusunan
Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal /Direktorat Penyusunan APBN sebagai alat untuk memonitor surat keluar di lingkungan Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal /Direktorat Penyusunan APBN 4.2.1 Memberi nomor surat keluar di lingkungan Subdirektorat Penyusunan
Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal /Direktorat Penyusunan APBN;
4.2.2 Menggandakan setiap surat keluar beserta data pendukungnya; 4.2.3 Menyimpan arsip surat beserta data pendukungnya dan melakukan
proses e-filing; 4.2.4 Menyampaikan copy surat keluar kepada unit konseptor di lingkungan
4.3.1 Mempelajari disposisi dari Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal;
4.3.2 Menyiapkan konsep nota dinas peminjaman ruang rapat, peralatan rapat, dan permintaan konsumsi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.
4.4 Melaksanakan penataan berkas, dokumen maupun surat pada Seksi
Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal. 4.4.1 Menerima surat masuk yang telah selesai diproses dan tembusan surat
keluar; 4.4.2 Mengelompokkan surat masuk dan surat keluar sesuai kebutuhan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1517 -
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal;
5.2. Surat masuk beserta lampirannya; 5.3. Surat keluar dan lembar disposisi; 5.4. Blanko untuk surat menyurat, memo, nota dinas dan lain-lain; 5.5. Map dan amplop.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
6.1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan beserta peraturan pelaksanaannya;
6.2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
6.3. Buku Pedoman Tata Persuratan Dinas.
7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data surat masuk dalam buku agenda dan buku ekspedisi; 7.2. Bahan/data surat keluar dalam buku agenda dan buku ekspedisi; 7.3. Konsep peminjaman ruang rapat, peralatan rapat dan permintaan konsumsi
rapat; 7.4. Terselenggaranya penyimpanan berkas surat dan dokumen.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal dalam hal pelaksanaan tugas;
8.2. Menggunakan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi; 8.3. Pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar; 8.4. Menyimpan surat dan dokumen; 8.5. Penggunaan cap dinas; 8.6. Mengumpulkan data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Kebenaran usul, saran dan pendapat yang diajukan kepada Kepala Seksi
Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal dalam hal pelaksanaan tugas. 9.2. Penggunaan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi sesuai ketentuan; 9.3. Pelaksanaan pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar; 9.4. Pelaksanaan penyimpanan surat dan dokumen; 9.5. Penggunaan cap dinas sesuai dengan ketentuan; 9.6. Kebenaran data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal dalam hal menerima tugas, petunjuk dan pengarahan;
10.2. Para pelaksana di lingkungan Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas;
10.3. Unit-unit di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1518 -
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Terdapat beberapa surat yang tidak lengkap dokumen atau lampirannya.
12. RISIKO JABATAN : Tidak ada 13. SYARAT JABATAN :
13.1. Pangkat/Golongan : Juru Tk. I (GoI. I/d) – Pengatur Muda Tk. I (Gol. II/b) 13.2. Pendidikan Formal : SMA 13.3. Diklat/Kursus : - 13.4. Syarat lainnya : - menguasai bidang tugasnya
- Kerja sama
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1519 -
1. NAMA JABATAN : Penata Usaha Tingkat II
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Subdirektorat/Direktorat. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya tertib administrasi persuratan di lingkungan Subdirektorat
Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal /Direktorat Penyusunan APBN
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menatausahakan surat masuk di lingkungan Subdirektorat Penyusunan
Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal /Direktorat Penyusunan APBN sebagai alat untuk memonitor surat masuk di lingkungan Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal /Direktorat Penyusunan APBN 4.1.1. Meneliti dan memilah surat masuk pada aplikasi persuratan sesuai
dengan disposisi Kepala Subdirektorat/Direktur serta mengecek kelengkapan berkasnya;
4.1.2. Menggandakan setiap surat masuk beserta data pendukungnya; 4.1.3. Menyampaikan surat masuk kepada unit-unit di lingkungan
4.2. Menatausahakan surat keluar di lingkungan Subdirektorat Penyusunan
Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal /Direktorat Penyusunan APBN sebagai alat untuk memonitor surat keluar Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal /Direktorat Penyusunan APBN 4.2.1. Meneliti dan memilah surat keluar di lingkungan Subdirektorat
Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal /Direktorat Penyusunan APBN;
4.2.2. Menggandakan setiap surat keluar beserta data pendukungnya; 4.2.3. Menyampaikan copy surat keluar kepada unit konseptor di lingkungan
4.3. Membantu menyiapkan sarana untuk rapat. 4.3.1. Meneliti dan mempelajari surat peminjaman ruang rapat, peralatan
rapat, dan permintaan konsumsi rapat; 4.3.2. Menghubungi petugas yang mengatur penggunaan ruang rapat,
peralatan rapat, dan konsumsi rapat; 4.3.3. Mengecek kesiapan ruang rapat serta kelengkapannya; 4.3.4. Melaporkan kesiapan sarana rapat kepada Kepala Seksi Sektor
pemerintah dan pengembangan model fiskal.
4.4. Mendistribusikan dokumen/surat masuk dan surat keluar. 4.4.1. Menerima dokumen/surat yang akan didistribusikan; 4.4.2. Mencatat surat tersebut ke dalam buku ekspedisi;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1520 -
4.4.3. Menyampaikan dokumen/surat tersebut sesuai dengan alamat/unit kerja yang dituju di lingkungan Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal /Direktorat Penyusunan APBN
4.5. Menatausahakan berkas, dokumen maupun surat pada Seksi Analisis dan
Perhitungan Risiko Fiskal. 4.5.1. Menerima surat masuk yang telah selesai diproses dan tembusan surat
keluar; 4.5.2. Mengelompokkan surat masuk dan surat keluar sesuai kebutuhan;
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Pengarahan dan disposisi dari Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal; 5.2. Surat masuk beserta lampirannya; 5.3. Surat keluar dan lembar disposisi; 5.4. Blanko untuk surat menyurat, memo, nota dinas dan lain-lain; 5.5. Map dan amplop;
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
6.1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan beserta peraturan pelaksanaannya;
6.2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
6.3. Buku Pedoman Tata Persuratan Dinas.
7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data surat masuk dalam buku agenda dan buku ekspedisi; 7.2. Bahan/data surat keluar dalam buku agenda dan buku ekspedisi; 7.3. Penyiapan sarana untuk rapat; 7.4. Terselenggaranya distribusi surat masuk dan pengiriman surat keluar; 7.5. Terselenggaranya penyimpanan berkas surat dan dokumen.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal dalam hal pelaksanaan tugas;
8.2. Menggunakan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi; 8.3. Pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar; 8.4. Menyimpan surat dan dokumen; 8.5. Penggunaan cap dinas; 8.6. Mengumpulkan data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Kebenaran usul, saran dan pendapat yang diajukan kepada Kepala Seksi
Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal dalam hal pelaksanaan tugas. 9.2. Penggunaan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi sesuai ketentuan; 9.3. Pelaksanaan pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar; 9.4. Pelaksanaan penyimpanan surat dan dokumen; 9.5. Penggunaan cap dinas sesuai dengan ketentuan; 9.6. Kebenaran data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1521 -
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal dalam hal menerima
tugas, petunjuk dan pengarahan; 10.2. Para pelaksana di lingkungan Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal
dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; 10.3. Unit-unit di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Terdapat beberapa surat yang tidak lengkap dokumen atau lampirannya.
12. RISIKO JABATAN : Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Juru - Pengatur Muda / I/c – II/a 13.2. Pendidikan formal : SMA 13.3. Diklat/Kursus : - 13.4. Syarat lainnya : - Menguasai bidang tugasnya