1 Kata Pengantar - organisasi.surabaya.go.idorganisasi.surabaya.go.id/sakip/admin/file/lkj/LAKIP 2017 (revisi).pdfLKj Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya Tahun 2017, yang

Bagian Hukum| LKj 2017

i

1 Kata Pengantar

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya sehingga

kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kota Surabaya Tahun 2017.

Penyusunan LKj Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya Tahun 2017

berpedoman pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang telah diubah menjadi

Perjanjian Kinerja Perubahan APBD Tahun 2017. LKj ini merupakan penjabaran

pencapaian target sasaran dan program di tahun 2017. Penjabaran ini dilakukan untuk

menggambarkan pencapaian kinerja tahunan yang dipetakan meliputi sasaran,

program, kegiatan, indikator, dan targetnya pada tahun 2017.

LKj Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya Tahun 2017, yang memuat

tentang capaian kinerja dan anggaran, diharapkan dapat menjadi acuan di tahun

berikutnya untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan agar lebih efektif dan efisien,

serta berkesinambungan, terukur, terintegrasi dengan baik, dan sinkron.

Meskipun berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja cukup memuaskan, namun

disadari bahwa di masa mendatang tantangan/masalah yang dihadapi akan lebih

kompleks. Oleh karena itu prioritas yang harus dilakukan adalah peningkatan kualitas

atau kemampuan sumber daya manusia dibidang hukum serta dukungan dana yang

memadai sangatlah diperlukan guna menunjang kinerja Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kota Surabaya.

Surabaya, 28 Pebruari 2018

KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRA TURSILOWATI, SH. MSi. Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006


ii

2 Daftar Isi

1 Kata Pengantar ...................................................................................... i

2 Daftar Isi ............................................................................................... ii

3 Daftar Tabel ......................................................................................... iii

1 BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1

A. LATAR BELAKANG ............................................................................. 1

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI ................................... 1

C. SUMBER DAYA MANUSIA ................................................................... 5

D. ISU-ISU STRATEGIS .......................................................................... 6

E. SISTEMATIKA PENULISAN ................................................................. 8

2 BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................. 9

3 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .........................................................13

A. CAPAIAN KINERJA BAGIAN HUKUM ...................................................13

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA ......................................14

C. REALISASI ANGGARAN .....................................................................22

4 BAB IV PENUTUP .................................................................................26


iii

3 Daftar Tabel

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan ................................... 5

Tabel 1.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan GolonganError! Bookmark not

defined.

Tabel 1.3 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat PendidikanError! Bookmark

not defined.

Tabel 2.1 Rincian Misi Kota ke-8 ................................................................... 9

Tabel 2.2 Tujuan Bagian Hukum ..................................................................10

Tabel 2.3 Sasaran Bagian Hukum ................................................................10

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis .....................................11

Tabel 2.5 Program Pendukung Sasaran Strategis ..........................................12

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama ...................................................13

Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan .....................................22

Tabel 3.3 Capaian Kinerja dan Anggaran ......................................................24


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah

dalam menjalankan kinerja pemerintahan selama satu tahun. Penyusunan laporan

kinerja didasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun

sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja.

Sebagai salah satu unsur staf pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya

yang berada dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan, Bagian Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Surabaya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah

melalui Asisten Pemerintahan. Salah satu sarana untuk mengukur pelaksanaan

tanggung jawab tersebut, dapat dilihat melalui capaian kinerja yang terdapat pada

Laporan Kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya merupakan

Perangkat Daerah yang bernaung di bawah dan bertanggung jawab kepada

Asisten Pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya

dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

Kota Surabaya.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah di bidang penyusunan

produk hukum, administrasi dan dokumentasi hukum, dan bantuan hukum yang

meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis,

melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain,

melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan

pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten

Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


2

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya

mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian SKPD sesuai urusan pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya;

b. pelaksanaan harmonisasi produk hukum daerah dengan Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi;

c. pelaksanaan penyusunan produk hukum daerah;

d. pelaksanaan pengajuan rancangan Peraturan Daerah;

e. pelaksanaan penetapan produk hukum daerah;

f. pelaksanaan bimbingan teknis dan asistensi penyusunan produk hukum daerah;

g. pelaksanaan evaluasi produk hukum daerah;

h. pelaksanaan penyampaian Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;

i. pelaksanaan pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;

j. pelaksanaan penyebarluasan produk hukum daerah;

k. pelaksanaan autentikasi produk hukum daerah;

l. pelaksanaan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara dalam hubungan

kedinasan;

m. pelaksanaan penyelesaian permasalahan hukum;

n. pelaksanaan bimbingan teknis penanganan dan penyelesaian perkara/sengketa di

pengadilan;

o. pelaksanaan, penomoran dan pemberian tanggal penetapan produk hukum daerah;

p. pelaksanaan pendokumentasian produk hukum daerah;

q. pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum daerah;

r. pelaksanaan penyusunan rencana program, pengelolaan administrasi umum,

kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;

s. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.


3

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya dipimpin oleh seorang Kepala

Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian. Bagan Susunan

Organisasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya adalah sebagai

berikut :

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, berikut rincian tugas masing-masing sub

bagian.

Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan pengoordinasian SKPD sesuai urusan pemerintahan yang

menjadi bidang tugasnya;

b. menyiapkan bahan harmonisasi produk hukum daerah dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi;

c. menyiapkan bahan penyusunan produk hukum daerah;

d. menyiapkan bahan pengajuan rancangan Peraturan Daerah;

e. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan asistensi penyusunan produk hukum

daerah;

f. menyiapkan bahan evaluasi produk hukum daerah;

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai


BAGIAN HUKUM

SUB BAGIAN PENYUSUNAN

PRODUK HUKUM

SUB BAGIAN ADM & DOKUMENTASI HUKUM

SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM


4

Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan pengoordinasian SKPD sesuai urusan pemerintahan yang


b. menyiapkan bahan penyampaian Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota kepada

Gubernur;

c. menyiapkan bahan,pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;

d. menyiapkan bahan penyebarluasan produk hukum daerah;

e. menyiapkan bahan autentikasi produk hukum daerah;

f. menyiapkan bahan penomoran dan pemberian tanggal penetapan produk hukum

daerah;

g. menyiapkan bahan pendokumentasian produk hukum daerah;

h. menyiapkan bahanpengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum daerah;

i. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, pengelolaan administrasi umum,

kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai


Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan pengkoordinasian SKPD sesuai urusan pemerintahan yang


b. menyiapkan bahan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara dalam

hubungan kedinasan;

c. menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan hukum;

d. menyiapkan bahan bimbingan teknis penanganan dan penyelesaian

perkara/sengketa di pengadilan;

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai



5

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam pelaksanaan tugas, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya

didukung oleh pegawai berjumlah 25 orang PNS dan 14 orang tenaga

kontrak.

Secara rinci data pegawai di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Surabaya dapat dibagi sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

NO. GOLONGAN JUMLAH (ORANG) PROSENTASE

1. GOLONGAN IV 1 4 %

2. GOLONGAN III 21 54 %

3. GOLONGAN II 3 6 %

4. GOLONGAN I - -

5. TENAGA KONTRAK 14 36 %

Tabel 2. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO. PENDIDIKAN JUMLAH (ORANG)

RINCIAN

PNS NON PNS

1. S2 3 3 -

2. S1 28 20 8

3. SARJANA MUDA/D3/D2 2 1 1

4. SLTA/SEDERAJAT 7 1 5

5. SLTP/SEDERAJAT - - -

6. SD 1 - 1

Jumlah 39 25 14

Tabel 3. Jumlah Jabatan Struktural menurut Eselon

NO.

JABATAN

ESELON

III A IV A

1. KEPALA BAGIAN 1 -

2. KEPALA SUB BAGIAN - 3


6

D. ISU-ISU STRATEGIS

Untuk menentukan isu-isu strategis Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya

Tahun 2016-2021, telah dilakukan beberapa tahapan antara lain :

a. Melakukan forum diskusi (Focussed Group Discussion/FGD) untuk menentukan

permasalahan atau alternatif permasalahan yang dihadapi yang merupakan faktor

internal (kekuatan dan kelemahan PD) dan eksternal (peluang dan

ancaman/tantangan PD);

b. Menentukan skor dari kriteria atau alternatif permasalahan yang telah ditentukan;

c. Melakukan penilaian alternatif permasalahan; dan

d. Menghitung rata-rata skor atau bobot setiap permasalahan sehingga akan didapat

bobot atau nilai yang paling tinggi itu yang dijadikan sebagi isu strategis.

Berdasarkan hasil tahapan yang telah dilakukan tersebut, isu-isu strategis Bagian

Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, meliputi :

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka penyelenggaraan

desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah

dengan Daerah Otonom. Urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan

wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar masyarakat

sebagai pelaksanaan kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya adalah

program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.

Berkaitan dengan program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, maka Isu

Strategis yang berkembang di masyarakat yaitu :

1. Adanya kewenangan dibidang Hukum;

2. Respon yang cepat dan tepat terhadap usulan produk hukum dan permasalahan

hukum;

3. Adanya kesesuaian kompetensi dan kualitas SDM dengan bidang tugasnya.


7

Hal ini dipengaruhi beberapa faktor yaitu :

Faktor Internal :

• Kekuatan

1. Kewenangan dibidang Hukum

2. Kesesuaian kompetensi dan kualitas SDM dengan bidang tugasnya

3. Kesesuaian mekanisme kerja dengan SOP

4. Kecepatan respon terhadap usulan produk hukum dan permasalahan hukum

5. Pendokumentasian produk hukum dan penanganan perkara secara elektronik

• Kelemahan

1. Jumlah SDM dibidang hukum

2. Kapasitas sarana penunjang pelaksanaan tugas

3. Pemeliharaan terhadap autentikasi produk hukum

4. Analisa kebutuhan produk hukum

5. Kajian pelaksanaan produk hukum

Faktor Eksternal :

• Peluang

1. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan rancangan produk hukum daerah

2. Konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat/Provinsi dan instansi terkait lainnya dalam penyusunan produk hukum dan permasalahan hukum

3. Respon legislatif dalam pemberian persetujuan terhadap penetapan Raperda

4. Kebutuhan analisa simplifikasi produk hukum dari Bappenas

• Tantangan

1. Ketersediaan data pendukung untuk proses pendampingan permasalahan hukum

2. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan di pusat

3. Fasilitasi dan klarifikasi penetapan produk hukum yang melibatkan Pemerintah Provinsi

4. Respon SKPD dalam penyusunan dan evaluasi produk hukum


8

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Surabaya Tahun 2017 terdiri atas 4 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menyampaikan secara ringkas latar belakang disusunnya Laporan Kinerja Bagian

Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya Tahun 2017, profil Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kota Surabaya yang meliputi struktur organisasi, tugas, dan fungsinya, SDM

serta isu-isu strategis Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menyampaikan ringkasan perencanaan sesuai dengan Rencana Strategis Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja Kepala

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 sebagai dasar Laporan

Kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya Tahun 2017.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyampaikan capaian kinerja berdasarkan realisasi yang telah dicapai dari target

yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2017 dan perubahannya serta

penjelasan atas capaian dimaksud dengan data-data pendukung. Selain itu, juga

menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja tersebut

dan rencana tindak lanjut dalam mengatasi tantangan dan hambatan tersebut.

Realisasi realisasi anggaran juga disajikan dalam bab ini.

BAB IV PENUTUP

Menyampaikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 serta harapan dan upaya yang akan

dilaksanakan pada tahun-tahun kedepan dalam rangka peningkatan kinerja.


9

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pemerintah Kota Surabaya di tahun 2016-2021, memiliki 1 visi yang didukung dengan

10 misi. Dari 10 misi tersebut, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya

menindaklanjuti misi ke-8, yaitu “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”

dengan rincian, sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rincian Misi Kota ke-8

Visi Kota Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing Global

Berbasis Ekologi

Misi Kota ke-8 Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tujuan Kota Indikator

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Meningkatkan kinerja

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Indeks Tata Kelola

Pemerintahan

Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang

baik

Persentase produk hukum daerah yang

dihasilkan

Mengacu pada visi dan misi kota, Visi Bagian Hukum sebagai berikut :

Dengan kewenangan dan SDM yang berkompeten merespon kecepatan

penyusunan dan penyebarluasan produk hukum serta penanganan

permasalahan hukum


10

Visi tersebut diterjemahkan dalam misi, M isi Bagian Hukum sebagai berikut :

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, dirumuskan tujuan dan sasaran Bagian

Hukum sesuai rencana strategis dengan rincian, sebagai berikut :

Tabel 2.2 Tujuan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya

Tujuan Indikator Tujuan Target di Tahun

2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatkan tata

kelola administrasi

pemerintahan yang

baik di Bidang

Hukum

Persentase produk

hukum daerah yang

dihasilkan 100% 100% 100% 100% 100%

Tabel 2.3 Sasaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya

Sasaran Indikator Sasaran Target di Tahun

2017 2018 2019 2020 2021

Tertatanya

peraturan

perundang

undangan dan

tertanganinya

permasalahan

hukum

Persentase

penyusunan dan

penyebarluasan produk

hukum serta

penanganan

permasalahan hukum.

100% 100% 100% 100% 100%

Mempercepat penyusunan dan penyebarluasan produk hukum serta

penanganan permasalahan hukum


11

Mengacu pada tujuan dan sasaran tersebut, dirumuskan sasaran strategis dalam

perjanjian kinerja 2017 yang telah diubah menjadi Perjanjian Kinerja Perubahan APBD

Tahun 2017 dengan rincian, sebagai berikut :

Tabel 2.4 Indikator K inerja Utama Sasaran Strategis

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target

Tujuan

1

Meningkatkan tata kelola

administrasi pemerintahan

yang baik di Bidang Hukum

Persentase produk hukum daerah

yang dihasilkan

100%

Tingkat capaian keberhasilan

pelaksanaan program

90,84%

Tingkat Kepuasan Pelayanan

Kedinasan

76%

Indeks kepuasan SKPD terhadap

pemenuhan kebutuhan sarana dan

prasarana perkantoran

62%

Sasaran

1

Tertatanya peraturan

perundang undangan dan

tertanganinya

permasalahan hukum

Persentase penyusunan dan

penyebarluasan produk hukum serta

penanganan permasalahan hukum

100%

2. Melaksanakan kegiatan

sesuai dengan

perencanaan untuk

mendukung keberhasilan

program

Persentase kesesuaian pelaksanaan

Kegiatan terhadap parameter

perencanaan pada Operational Plan

100%

3. Mengelola sarana dan

prasarana serta

administrasi perkantoran

perangkat daerah

Kinerja Pengelolaan Sarana,

Prasarana, dan Administrasi

Perkantoran Perangkat Daerah

100%


12

Sasaran strategis tersebut didukung oleh 4 program dan 7 kegiatan dengan rincian,

sebagai berikut :

Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Utama Program Kegiatan

Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik di Bidang Hukum

Tertatanya peraturan perundang undangan dan tertanganinya permasalahan hukum

Persentase penyusunan dan penyebarluasan produk hukum serta penanganan permasalahan hukum

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Evaluasi Produk Hukum Daerah

Penanganan Permasalahan Bidang Hukum

Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah

Publikasi Produk Hukum

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program

Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis

Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah

Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran


13

4 BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA

SURABAYA TAHUN 2017

Keberhasilan kinerja pemerintah dapat dilihat dari capaian atas target kinerja

yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Kinerja Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 dapat diukur dengan melihat realisasi dari target

indikator kinerja utama yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja 2017 yang telah

diubah menjadi Perjanjian Kinerja Perubahan APBD Tahun 2017. Realisasi dan capaian

tersebut dapat dilihat dalam tabel, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian

1. Tertatanya peraturan perundang

undangan dan tertanganinya

permasalahan hukum

Persentase produk

hukum daerah yang

dihasilkan

100% 100% 100%

2. Melaksanakan kegiatan sesuai

dengan perencanaan untuk

mendukung keberhasilan

program

Tingkat capaian

keberhasilan

pelaksanaan program

90,84% 100% 100%

3. Mengelola sarana dan prasarana

serta administrasi perkantoran

perangkat daerah

Tingkat Kepuasan

Pelayanan Kedinasan

76% 99,02% 100%

Indeks kepuasan SKPD

terhadap pemenuhan

kebutuhan sarana dan

prasarana perkantoran

62% 100% 100%


14

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sesuai dengan visi dan misi Rencana Strategis Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kota Surabaya tahun 2016-2021, telah ditetapkan sasaran strategis dalam perjanjian

kinerja tahun 2017 dan perubahannya yang akan dicapai dengan 3 indikator kinerja

utama. Adapun program, kendala/hambatan, upaya dan dukungan yang dilaksanakan

pada masing-masing indikator kinerja utama per sasaran strategis dapat diuraikan,

sebagai berikut :

I.

Sasaran strategis “Tertatanya Peraturan Perundang Undangan Dan

Tertanganinya Permasalahan Hukum” memilik i 3 indikator k inerja utama,

yaitu :

1. Persentase penyusunan dan penyebarluasan produk hukum serta penanganan permasalahan hukum;

2. Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan;

3. Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah.

Rinciannya, sebagai berikut :

1. Persentase Penyusunan dan Penyebarluasan Produk Hukum serta

Penanganan Permasalahan Hukum Produk Hukum serta Penanganan

Permasalahan Hukum

Indikator kinerja ‘Persentase Penyusunan dan Penyebarluasan Produk Hukum serta

Penanganan Permasalahan Hukum’ merupakan indikator tujuan dari Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Surabaya untuk mengukur peningkatan tata kelola

administrasi pemerintahan yang baik.

SASARAN

STRATEGIS 1

TERTATANYA PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAN TERTANGANINYA

PERMASALAHAN HUKUM


15

Indikator kinerja “Persentase Penyusunan dan Penyebarluasan Produk Hukum

serta Penanganan Permasalahan Hukum” didukung oleh Program Penataan

Peraturan Perundang-undangan.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan didukung oleh 4

kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1. Evaluasi Produk Hukum Daerah;

2. Penanganan Permasalahan Bidang Hukum;

3. Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah;

4. Publikasi Produk Hukum;

Target Nilai Indikator Kinerja “Persentase Penyusunan dan Penyebarluasan

Produk Hukum serta Penanganan Permasalahan Hukum” Tahun 2017 adalah

100% dan terealisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerjanya 100%.

Realisasi tersebut didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi realisasi pelaksanaan

kegiatan dan realisasi anggaran. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi di tahun

2017, didapatkan data bahwa realisasi Evaluasi Produk Hukum Daerah sebanyak 12

dokumen, realisasi Penyusunan Produk Hukum sebanyak 79 dokumen, realisasi

Penyebarluasan Produk Hukum sebanyak 70 produk hukum dan realisasi Penanganan

Permasalahan Hukum sebanyak 65 permasalahan hukum (kasus dan perkara).

Dengan data tersebut, realisasi bisa didapatkan dengan mengacu pada formulasi

hitungan, yaitu jumlah realisasi Penyusunan dan Penyebarluasan Produk Hukum serta

Penanganan Permasalahan Hukum di tahun 2017 dibagi dengan jumlah target

Penyusunan dan Penyebarluasan Produk Hukum serta Penanganan Permasalahan

Hukum di tahun 2017 dikalikan dengan 100%.

Beberapa permasalahan pada Indikator Kinerja ‘Penyusunan dan Penyebarluasan

Produk Hukum serta Penanganan Permasalahan Hukum’, yaitu :

1. Jumlah SDM dibidang hukum

2. Pemeliharaan terhadap autentikasi produk hukum

3. Analisa kebutuhan produk hukum

4. Kajian pelaksanaan produk hukum


16

Upaya tindak lanjut atas hambatan/permasalahan dimasa yang akan datang antara

lain:

1. Kesesuaian kompetensi dan kualitas SDM dengan bidang tugasnya;

2. Kecepatan respon terhadap usulan produk hukum dan permasalahan hukum;

3. Pendokumentasian produk hukum dan penanganan perkara secara elektronik.

II.

Sasaran strategis “Melaksanakan Kegiatan sesuai dengan Perencanaan Untuk

Mendukung Keberhasilan Program” memiliki 1 indikator kinerja utama, yaitu

Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Parameter Perencanaan Pada

Operational Plan dengan Rincian, sebagai berikut :

2. Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Parameter

Perencanaan Pada Operational Plan

Indikator kinerja “Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Terhadap

Parameter Perencanaan Pada Operational P lan” merupakan indikator kinerja

untuk mengukur kinerja terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan di Bagian

Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 yang disesuaikan dengan

operational plan.

Indikator kinerja “Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Terhadap

Parameter Perencanaan Pada Operational P lan” didukung oleh Program

Perencanaan Pembangunan Daerah.

SASARAN

STRATEGIS 2

MELAKSANAKAN KEGIATAN SESUAI DENGAN PERENCANAAN UNTUK

MENDUKUNG KEBERHASILAN PROGRAM


17

Program Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh kegiatan

Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis.

Target Nilai Indikator Kinerja “Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap

parameter perencanaan pada operational plan” Tahun 2017 adalah 90,84% dan

terealisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.

Indikator Kinerja ini diukur terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap

parameter perencanaan pada operational plan yang sudah dilaksanakan beserta

dokumen pendukungnya dengan hasil perhitungannya bisa dilihat melalui aplikasi

eData tahun 2017.

Pada indikator ‘Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter

perencanaan pada operational plan’ tidak ada permasalahan karena semua kegiatan

telah dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya sesuai

dengan operational plan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya Tahun 2017.

Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program

Indikator kinerja ‘Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program’ merupakan

indikator kinerja yang menjadi indikator kinerja penunjang yang dilaksanakan oleh

semua perangkat daerah untuk mengukur kinerja internal organisasi pada tahun

berkenaan khususnya kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap Parameter

Perencanaan pada Operational Plan.

Indikator kinerja ‘Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program’ didukung

oleh Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh kegiatan Penyusunan dan

Evaluasi Perencanaan Strategis.

Target Nilai Indikator Kinerja ‘Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program’

Tahun 2017 adalah 90,84% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaian

kinerjanya adalah 100%.


18

Realisasi dari pemenuhan target ini diperoleh dari survey melalui aplikasi eMonev dan

eData yang sudah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya

bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya yang dilaksanakan setiap

bulan selama Tahun 2017.

Pada indikator ‘Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program’ tidak ada

permasalahan karena semua kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai

dengan perencanaan, yaitu Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Parameter Perencanaan

pada Operational Plan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

III.

Sasaran strategis “Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi

perkantoran perangkat daerah” memiliki 1 indikator kinerja utama, yaitu Kinerja

Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah.

Rinciannya, sebagai berikut :

3. Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran

Perangkat Daerah

Indikator kinerja pada ‘Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi

Perkantoran Perangkat Daerah’ merupakan indikator kinerja untuk mengukur kinerja

pengelolaan sarana, prasarana dan Administrasi Perkantoran di Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

Indikator kinerja ‘Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi

Perkantoran Perangkat Daerah’ didukung oleh :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; dan

2. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan.

SASARAN

STRATEGIS 3

MENGELOLA SARANA DAN PRASARANA SERTA ADMINISTRASI PERKANTORAN

PERANGKAT DAERAH


19

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran didukung oleh kegiatan

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran. Sedangkan, Program

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan didukung

oleh kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Perkantoran.

Target Nilai Indikator Kinerja pada ‘Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan

Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah’ adalah 100% dan terealisasi sebesar

100% sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.

Indikator Kinerja ini diukur terhadap pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana

perkantoran serta kebutuhan barang jasa yang harus dipenuhi dalam pelayanan

administrasi perkantoran.

Pada indikator ‘Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran

Perangkat Daerah’ tidak ada permasalahan karena semua kegiatan baik dalam

pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran serta kebutuhan barang jasa yang

direncanakan telah dilaksanakan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya

Tahun 2017

Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan

Indikator kinerja ‘Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan’ merupakan indikator kinerja

yang menjadi indikator kinerja penunjang yang dilaksanakan oleh semua perangkat

daerah untuk mengukur kinerja internal organisasi khususnya terhadap pelayanan atas

kebutuhan kedinasan seperti pelayanan kepegawaian, pemenuhan alat tulis kantor, dan

sebagainya.

Indikator kinerja “Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan” didukung oleh

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran didukung oleh kegiatan Penyediaan

Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah.


20

Target Nilai Indikator Kinerja ‘Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan’ adalah 76%

dan terealisasi sebesar 92,02% sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.

Hasil realisasi ini diperoleh dari survey yang dilaksanakan dengan menggunakan

aplikasi kuesioner yang diisi oleh seluruh pegawai di Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kota Surabaya.

Pada indikator tingkat kepuasan pelayanan kedinasan tidak ada permasalahan karena

pelayanan kedinasan terkait kebutuhan alat tulis kantor, pelayanan surat menyurat dan

kepegawaian di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya telah dilaksanakan

dengan baik.

Indeks Kepuasan SKPD Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

Indikator kinerja ‘Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan

prasarana perkantoran’ merupakan indikator kinerja yang menjadi indikator kinerja

penunjang yang dilaksanakan oleh semua perangkat daerah untuk mengukur kinerja

internal organisasi khususnya terhadap pelayanan atas kebutuhan sarana dan

prasarana perkantoran.

Indikator kinerja ‘Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan

prasarana perkantoran’ didukung oleh Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana

dan Prasarana Kedinasan.

Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan didukung

oleh kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran.

Target Nilai Indikator Kinerja ‘Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan

sarana dan prasarana perkantoran’ adalah 62% dan terealisasi sebesar 100%

sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.


21

Realisasi dari pemenuhan target ini diperoleh dari survey melalui aplikasi kuesioner

yang diisi oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Surabaya yang menjadi sasaran pelayanan dibidang kebutuhan sarana dan prasarana

perkantoran.

Pada indikator indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan

prasarana perkantoran tidak ada permasalahan karena semua kegiatan yang

direncanakan telah dilaksanakan, yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana

perkantoran di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya yang menjadi sasaran

pelayanan dibidang kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran.

Bagian Hukum | LKj 2017

22 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

C. REALISASI ANGGARAN

Dari sasaran strategis dan 3 indikator kinerja utama yang telah disampaikan sebelumnya, total alokasi anggaran pada Bagian

Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 5.517.863704,00 sedangkan realisasi penyerapan

anggaran adalah sebesar Rp. 5.358.170.449,00 atau 97,11% dari total alokasi anggaran. Alokasi dan realisasi anggaran per program

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

PROGRAM KEGIATAN

No Program Anggaran Realisasi Capaian Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian

1 Program

Penataan

Peraturan

Perundang-

undangan

4.514.043.516 4.377.795.889 96,98% Evaluasi Produk Hukum

Daerah 284.615.261 281.897.920 99,05%

Penanganan

Permasalahan Bidang

Hukum

2.310.487.634 2.200.384.744 95,23%

Penyusunan Rancangan

Produk Hukum Daerah 1.091.103.982 1.073.221.455 98,36%

Publikasi Produk Hukum 827.836.639 822.291.770 99,33%



PROGRAM KEGIATAN

No Program Anggaran Realisasi Capaian Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian

2 Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

181.369.743 178.910.545 98,64% Penyusunan dan Evaluasi

Perencanaan Strategis 181.369.743 178.910.545 98,64%

3 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

550.821.040 539.417.912 97,93% Penyediaan Barang Dan

Jasa Perkantoran 550.821.040 539.417.912 97,93%

4 Program

Pembangunan

dan Pengelolaan

Sarana dan

Prasarana

kedinasan

271.629.405 262.046.103 96,47%

Pengadaan Dan

Pemeliharaan Sarana

Dan Prasarana

Perkantoran

271.629.405 262.046.103 96,47%

TOTAL PROGRAM 5.517.863.704 5.358.170.449 97,11% TOTAL KEGIATAN 5.517.863.704 5.358.170.449 97,11%



Berdasarkan capaian program tersebut, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dengan anggaran, sebagai berikut :

Tabel 3.3 Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

No Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja

Utama

Kinerja Program

Anggaran

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian

1 Tertatanya

peraturan

perundang

undangan dan

tertanganinya

permasalahan

hukum

Persentase

penyusunan dan

penyebarluasan produk

hukum serta

penanganan

permasalahan hukum

100% 100% 100%

Program

Penataan

Peraturan

Perundang-

undangan

4.514.043.516 4.377.795.889 96,98%

2 Melaksanakan

kegiatan sesuai

dengan perencanaan

untuk mendukung

keberhasilan

program

Persentase kesesuaian

pelaksanaan Kegiatan

terhadap parameter

perencanaan pada

Operational Plan

100% 100% 100%

Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

181.369.743 178.910.545 98,64%



No Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja

Utama

Kinerja Program

Anggaran

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian

3 Mengelola sarana

dan prasarana serta

administrasi

perkantoran

perangkat daerah

Kinerja Pengelolaan

Sarana, Prasarana, dan

Administrasi

Perkantoran Perangkat

Daerah

100% 100% 100%

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

550.821.040 539.417.912 97,93%

Program

Pembangunan

dan

Pengelolaan

Sarana dan

Prasarana

kedinasan

271.629.405 262.046.103 96,47%

Bagian Hukum| LAKIP 2017

26 BAB IV PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya tahun 2017 disimpulkan

bahwa capaian indikator kinerja daerah dan akuntabilitas keuangan, sebagai

berikut :

Capaian Indikator Kinerja

Dari 3 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam perjanjian

kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, rata-rata nilai capaian

masing-masing indikator adalah 100%. Nilai tertinggi terdapat pada indikator

“Persentase penyusunan dan penyebarluasan produk hukum serta

penanganan permasalahan hukum” sebesar 100%.

Akuntabilitas Keuangan

Dari anggaran yang terdapat pada 4 program, rata-rata penyerapan

anggaran di masing-masing program adalah 97,11%. Penyerapan tertinggi

terdapat Program Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 98,64%.

Sedangkan, Penyerapan terendah terdapat pada Program

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan

sebesar 96,47%.

Untuk mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan pencapaian kinerja

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, diharapkan :

- Adanya dukungan baik dari perangkat daerah, masyarakat, maupun para

pemangku kepentingan.

- Perlunya antisipasi terhadap kondisi eksternal yang mempengaruhi

pencapaian indikator kinerja.

- Perlunya peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan keahlian SDM Bagian

Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya dalam menjalankan seluruh tugas

dan fungsi masing-masing dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan

reformasi birokrasi lebih nyata perubahannya.

Bagian Hukum| LAKIP 2017

27 BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kota Surabaya Tahun 2017 yang telah disusun dengan mengacu pada Rencana

Strategi (Renstra) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya Periode

2016-2021.

Laporan Kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya

merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan untuk

Tahun Anggaran 2017.

Dengan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut diharapkan

dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran serta visi dan misi

Pemerintah Kota Surabaya serta diharapkan menjadi pendorong utama guna

mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kota Surabaya dan sekaligus diharapkan pula dapat memberikan

gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Rencana Strategi

(Renstra) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya serta dapat

memberikan masukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di masa

mendatang

Surabaya, 28 Pebruari 2018

KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRA TURSILOWATI, SH. MSi. Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

1 Kata Pengantar - organisasi.surabaya.go.idorganisasi.surabaya.go.id/sakip/admin/file/lkj/LAKIP 2017 (revisi).pdfLKj Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya Tahun 2017, yang

Documents