This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 Prosedur Penyusunan Harga satuan barang (HSB )
01/SOP-UMUM/KR.IX/2010
02/SOP-UMUM/KR.IX/2010
03SOP-UMUM/KR.IX/2010
04/SOP-UMUM/KR.IX/2010
05/SOP-UMUM/KR.IX/2010
06/SOP-UMUM/KR.IX/2010
07/SOP-UMUM/KR.IX/2010
08/SOP-UMUM/KR.IX/2010
17/SOP-UMUM/KR.IX/2010
18/SOP-UMUM/KR.IX/2010
19/SOP-UMUM/KR.IX/2010
20/SOP-UMUM/KR.IX/2010
09/SOP-UMUM/KR.IX/2010
10/SOP-UMUM/KR.IX/2010
11/SOP-UMUM/KR.IX/2010
12/SOP-UMUM/KR.IX/2010
13/SOP-UMUM/KR.IX/2010
14/SOP-UMUM/KR.IX/2010
21/SOP-UMUM/KR.IX/2010
1. DAFTAR SOP SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN ( BAGIAN UMUM )
NOMOR SOP
Prosedur Penyusunan RKA-KL
Prosedur Penyusunan RENJA
Prosedur Penyusunan LAKIP
Prosedur Pembayaran Gaji Pegawai
Prosedur Pembayaran Uang Lembur
15/SOP-UMUM/KR.IX/2010
16/SOP-UMUM/KR.IX/2010
Prosedur Pembayaran Uang Makan
Prosedur Pembayaran Tunjangan Kegiatan
Prosedur Pembayaran Honorarium
Prosedur Pembayaran Perjalanan Dinas
Prosedur Pembayaran Keperluan Perkantoran
Prosedur Pencatatan Transaksi/Pembukuan
JENIS SOP
Prosedur Verifikasi
Prosedur Penulisan Kartu Gaji Pegawai
Prosedur Penerimaan Surat Kuasa Penggunaan Anggaran (SKPA)
kinerja, untuk selanjutnya diserahkan dan dibahas dalam
pertemuan sesuai dengan jadwal yang tercantum.
3
9
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan mengkoordinasi
pertemuan dengan Tim Penyusunan LAKIP untuk membahas
membahas pencapaian kinerja masing-masing bagian/bidang.
Laporan tersebut disesuaikan dengan Rencana Kinerja,
kemudian dilakukan Pengukuran Kinerja serta Evaluasi Kinerja
lebih lanjut. Selanjutnya hasil pertemuan diserahkan kepada
Pelaksana Subbag Perencanaan dan Keuangan untuk
dirangkum.
300
6
Kabag Umum menerima SK Tim Penyusunan LAKIP dan
Memo Dinas kemudian diserahkan kepada TU untuk
digandakan dan didistribusikan
20
7
TU menerima Memo Dinas dan SK Tim Penyusunan LAKIP
untuk digandakan sesuai dengan jumlah bagian/bidang serta
anggota tim, kemudian didistribusikan.
60
T
M
T
T
T
T
T
T
T
TM
3
Bagian/ Bidang Biro RENKALNo. Uraian Kegiatan
Pemangku Jabatan
Waktu
Penyelesaian
Pelaksana
Subbag Perenc.
& Keu
Kasubbag
Perencanaan &
Keuangan
Kabag. Umum KakanregTim Penyusun
LakipTU
5 hari 1.185 Jumlah Waktu Penyelesaian
18
Pelaksana Subbag Perencanaan dan Keuangan menstempel
dan mendistribusikan Dokumen LAKIP kepada unit terkait (Biro
RENKAL di BKN Pusat, Kakanreg, Bagian/Bidang serta arsip
Subbag Perencanaan dan Keuangan).
30
2
16
Petugas penggandaan menerima Dokumen LAKIP untuk
digandakan dan dijilid sebanyak 8 (delapan) rangkap, dan
diserahkan kepada Kasubbag Perencanaan dan Keuangan.
120
17
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan menyerahkan
Dokumen LAKIP kepada pelaksana Subbag Perencanaan dan
Keuangan untuk didistribusikan
20
14
Kabag Umum menerima dokumen LAKIP yang sudah
ditandatangani Kakanreg untuk diserahkan kepada Kasubbag
Perencanaan dan Keuangan
30
15
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan menerima dokumen
LAKIP tersebut dan diserahkan kepada TU untuk digandakan
dan dijilid.
20
T
T
T
M
T
3
menit
menit
menit
menit
menit
Waktu
Penyelesaian
Standar Operasional Prosedur
PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
Nomor SOP : 03/SOP-UMUM/KR.IX/2010
3
Waktu
Penyelesaian
menit
menit
menit
menit
hari
menit
menit
menit
3
Waktu
Penyelesaian
menit
menit
hari
menit
menit
menit
menit
3
NO.
TANGGAL
A. Dasar Hukum :
1. Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2009
4. Keputusan Kepala BKN No. 59/Kep/2001 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Regional BKN
5. Peraturan Kepala BKN No. 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja BKN
B. Tujuan
Untuk memudahkan petugas dalam pembayaran gaji pegawai
menit
2
Informasi yang diterima berupa Surat Keputusan yang telah
ditandatangani pejabat berwenang diproses oleh Petugas
Pembuat Daftar Gaji untuk penghitungan gaji pegawai
menggunakan Aplikasi GPP.
30 menit
3
Hasil Pemrosesan daftar gaji pegawai ditandatangani oleh
Pembuat Daftar Gaji dan Bendahara Pengeluaran, diketahui
dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen, hasil outputnya
dibuat 6 rangkap, dimana untuk pengajuan ke KPPN 3 rangkap,
dan untuk arsip 3 rangkap.
60 menit
KPPN
Jayapura
Bank
PersepsiPegawai
1
Sub Bagian Kepegawaian memberikan informasi mengenai
pegawai yang memperoleh kenaikan gaji berkala, memperoleh
kenaikan pangkat, perubahan tunjangan istri/anak, dan
informasi lain yang mempengaruhi perubahan pembayaran gaji
pegawai kepada Petugas Pembuat Daftar Gaji
20
No. Uraian Kegiatan
Pemangku Jabatan
Waktu
Penyelesaian
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL IX
Standar Operasional Prosedur
PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI
Subbag
Kepeg.
Pelaksana
Subbag Perenc
& Keu
Pembuat
Daftar Gaji
Bendahara
Pengeluaran
Pejabat
Pembuat
Komitmen
Pejabat
Penandata-
ngan SPM
LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL IX BKN
: 57/KEP/KR.IX/XII/2010
: 28 DESEMBER 2010
BAGIAN UMUM
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
Nomor SOP : 04/SOP-UMUM/KR.IX/2010
TM
T T T
4
KPPN
Jayapura
Bank
PersepsiPegawai
No. Uraian Kegiatan
Pemangku Jabatan
Waktu
PenyelesaianSubbag
Kepeg.
Pelaksana
Subbag Perenc
& Keu
Pembuat
Daftar Gaji
Bendahara
Pengeluaran
Pejabat
Pembuat
Komitmen
Pejabat
Penandata-
ngan SPM
8Pengambilan SP2D gaji dilakukan dengan cara menyerahkan
tanda terima pengambilan SP2D gaji kepada petugas KPPN.30 menit
9
SP2D gaji dapat dicairkan pada tanggal 1 awal bulan, dengan
membuka cek yang ditandatangani oleh Bendahara
Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM.
60 menit
6
Berkas untuk pengajuan ke KPPN dibuat 3 rangkap serta
menyerahkan transfer data ke dalam flashdisk untuk dicek
kembali oleh petugas KPPN.
60 menit
7
Apabila berkas dan data tidak ada masalah, petugas KPPN
akan memberikan tanda terima pengambilan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) gaji, yang biasanya tertanggal pada
tanggal 25.
15 menit
4
Daftar gaji pegawai yang akan diajukan ke KPPN dilengkapi
dengan lampiran – lampiran seperti ; Rekapitulasi yang
ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, Daftar Potongan
Taperum, Daftar Mutasi Gaji, dan Daftar Potongan Sewa
Rumah yang ditandatangani oleh Pembuat Daftar Gaji dan
masing – masing dibuat 6 rangkap.
60 menit
5
Untuk pengajuan ke KPPN dibuat Surat Setoran Pajak (SSP)
yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh
Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, dan
Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh
Pejabat Penanda tangan SPM masing – masing dibuat 6
rangkap kecuali SSP, dan untuk pengajuan ke KPPN dilakukan
sebelum tanggal 15 untuk gaji bulan berikutnya.
60 menit
T T
T T T T
TM
T
T T
T
4
KPPN
Jayapura
Bank
PersepsiPegawai
No. Uraian Kegiatan
Pemangku Jabatan
Waktu
PenyelesaianSubbag
Kepeg.
Pelaksana
Subbag Perenc
& Keu
Pembuat
Daftar Gaji
Bendahara
Pengeluaran
Pejabat
Pembuat
Komitmen
Pejabat
Penandata-
ngan SPM
515 menit
10
Setelah cek dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran di Bank
Persepsi, gaji dibagikan kepada pegawai berupa uang cash
oleh pembuat daftar gaji , dengan menandatangani lembar
tanda tangan pada daftar gaji pegawai.
120 menit
Jumlah Waktu Penyelesaian
T T
4
NO.
TANGGAL
A. Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
2. Keputusan Kepala BKN No. 59/Kep/2001 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Regional BKN
3. Peraturan Kepala BKN No. 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja BKN
B. Tujuan
Untuk memudahkan petugas dalam melaksanakan pembayaran uang makan
Nomor SOP : 05/SOP-UMUM/KR.IX/2010
BAGIAN UMUM
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
Pembuat
Daftar Uang
Makan
Bendahara
Pengeluaran
Pejabat
Pembuat
Komitmen
Selanjutnya dilakukan Pemrosesan daftar hadir menggunakan
Aplikasi GPP, dan bagi pegawai yang tidak hadir karena sakit,
cuti, ijin dan dinas luar, uang makannya tidak dapat
diperhitungkan.
Sub bagian kepegawaian memberikan informasi kepada
Petugas Pembuat Daftar Uang Makan mengenai pegawai yang
tidak hadir karena sakit, cuti, ijin dan dinas luar berupa daftar
hadir/absen yang digunakan sebagai dasar pembayaran uang
makan pegawai.
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL IX
Pejabat
Penandata-
ngan SPM
No.
Hasil output dari daftar perhitungan uang makan dibuat 5
rangkap, dimana untuk pengajuan ke KPPN 2 rangkap, dan
untuk arsip 3 rangkap yang ditandatangani oleh Pembuat Daftar
Perhitungan Uang Makan dan Bendahara Pengeluaran,
diketahui dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
2
Pemangku Jabatan
Subbag
Kepeg.
Pelaksana
Subbag Perenc
& Keu
3
20 menit
menit
menit
1
60
120
Waktu
Penyelesaian
Standar Operasional Prosedur
PEMBAYARAN UANG MAKAN
LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL IX BKN
: 57/KEP/KR.IX/XII/2010
: 28 DESEMBER 2010
PegawaiKPPN
Jayapura
Bank
Persepsi
Uraian Kegiatan
TM
T T T
5
Pembuat
Daftar Uang
Makan
Bendahara
Pengeluaran
Pejabat
Pembuat
Komitmen
Pejabat
Penandata-
ngan SPM
No.
Pemangku Jabatan
Subbag
Kepeg.
Pelaksana
Subbag Perenc
& Keu
Waktu
PenyelesaianPegawaiKPPN
Jayapura
Bank
Persepsi
Uraian Kegiatan
605 menit
4
60
307
9
8
156
menit
menit
Untuk pengajuan ke KPPN, daftar perhitungan uang makan
dilengkapi dengan SSP yang ditandatangani oleh Bendahara
Pengeluaran, SPP yang ditandatangani oleh Bendahara
Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, Surat
Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJ Mutlak) dan SPM yang
ditandatangani oleh Pejabat Penanda tangan SPM masing –
masing dibuat 5 rangkap kecuali SSP, dan untuk pengajuan ke
KPPN dilakukan sebelum tanggal 15.
menit
menit
menit
menit
60
120
120
Waktu Penyelesaian
Setelah cek dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran di bank
Persepsi, uang makan dibagikan kepada pegawai berupa uang
cash oleh pembuat daftar perhitungan uang makan, dengan
menandatangani lembar tanda tangan pada daftar perhitungan
uang makan pegawai.
SP2D uang makan dapat dicairkan sehari setelah tanggal
SP2D atau setelah dananya masuk ke rekening bendahara,
dengan membuka cek yang ditandatangani oleh Bendahara
Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM.
Pengambilan SP2D uang makan, dilakukan dengan cara
menyerahkan tanda terima pengambilan SP2D uang makan
kepada petugas KPPN.
Apabila berkas dan data tidak ada masalah, petugas KPPN
akan memberikan tanda terima pengambilan SP2D uang
makan, yang biasanya SP2D tertanggal 5 hari setelah
pengajuan.
Berkas untuk pengajuan ke KPPN dibuat 2 rangkap serta
menyerahkan transfer data ke dalam flashdisk untuk dicek
kembali oleh petugas KPPN.
5
T T T T
TM
T
T T
T T
T
5
NO.
TANGGAL
A. Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2009
2. Keputusan Kepala BKN No. 59/Kep/2001 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Regional BKN
3. Peraturan Kepala BKN No. 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja BKN
B. Tujuan
Untuk memudahkan petugas dalam melaksanakan pembayaran uang lembur
Nomor SOP : 06/SOP-UMUM/KR.IX/2010
3
Hasil output dari rekap perhitungan uang lembur dibuat 5
rangkap, dimana untuk pengajuan ke KPPN 2 rangkap, dan
untuk arsip 3 rangkap yang ditandatangani oleh Bendahara
Pengeluaran, diketahui dan disetujui oleh Pejabat Pembuat
Komitmen.
90 menit
4
Untuk pengajuan ke KPPN, rekap perhitungan uang lembur
dilengkapi dengan SSP yang ditandatangani oleh Bendahara
Pengeluaran, SPP yang ditandatangani oleh Bendahara
Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, Surat
Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJ Mutlak) dan SPM yang
ditandatangani oleh Pejabat Penanda tangan SPM masing –
masing dibuat 5 rangkap kecuali SSP, dan untuk pengajuan ke
KPPN.
120 menit
20 menit
2
Selanjutnya informasi tersebut direkapitulasi menggunakan
program Excel, dan bagi pegawai yang tidak hadir dalam
kegiatan tersebut, lemburnya tidak dapat diperhitungkan.
90 menit
Pejabat
Penandata-
ngan SPM
KPPN
Jayapura
Bank
PersepsiPegawai
1
Sub bagian kepegawaian memberikan informasi mengenai
pegawai yang tidak hadir dalam kegiatan lembur berupa daftar
hadir/absen yang digunakan sebagai dasar pembayaran lembur
pegawai.
Standar Operasional Prosedur
PEMBAYARAN UANG LEMBUR
No. Uraian Kegiatan
Pemangku Jabatan
Waktu
PenyelesaianSubbag
Kepeg.
Pelaksana
Subbag Perenc
& Keu
Bendahara
Pengeluaran
Pejabat
Pembuat
Komitmen
LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL IX BKN
: 57/KEP/KR.IX/XII/2010
: 28 DESEMBER 2010
BAGIAN UMUM
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGANBADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL IX
TM
TM T T
TM T T T
6
Pejabat
Penandata-
ngan SPM
KPPN
Jayapura
Bank
PersepsiPegawai
No. Uraian Kegiatan
Pemangku Jabatan
Waktu
PenyelesaianSubbag
Kepeg.
Pelaksana
Subbag Perenc
& Keu
Bendahara
Pengeluaran
Pejabat
Pembuat
Komitmen
605 menit
9
Setelah cek dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran di bank
Persepsi, uang lembur dibagikan kepada pegawai berupa uang
cash oleh pembuat daftar perhitungan uang lembur, dengan
menandatangani lembar tanda tangan pada daftar perhitungan
uang lembur pegawai.
120 menit
Jumlah Waktu Penyelesaian
7
Pengambilan SP2D uang lembur, dilakukan dengan cara
menyerahkan tanda terima pengambilan SP2D uang lembur
kepada petugas KPPN.
30 menit
8
SP2D uang lembur dapat dicairkan sehari setelah tanggal SP2D
atau setelah dananya masuk ke rekening bendahara, dengan
membuka cek yang ditandatangani oleh Bendahara
Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM.
60 menit
5
Berkas untuk pengajuan ke KPPN dibuat 2 rangkap serta
menyerahkan transfer data ke dalam flashdisk untuk dicek
kembali oleh petugas KPPN.
60 menit
6
Apabila berkas dan data tidak ada masalah, petugas KPPN
akan memberikan tanda terima pengambilan SP2D uang
lembur, yang biasanya SP2D tertanggal 5 hari setelah
pengajuan.
15 menit
TM
T
T T
TM T
TM
6
NO.
TANGGAL
A. Dasar Hukum :
1. Peraturan Kepala BKN No. 30 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BKN No. 4A Tahun 208 tentang Pemberian Tunjangan Kegiatan Pegawai Di Lingkungan BKN
2. Keputusan Kepala BKN No. 59/Kep/2001 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Regional BKN
3. Peraturan Kepala BKN No. 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja BKN
B. Tujuan
Untuk memudahkan petugas dalam melaksanakan pembayaran Tunjangan Kegiatan
Subbag
Kepegawaian
Petugas Subbag
Perencanaan
dan Keuangan
Bendahara
Pengeluaran
Pejabat
Penandatangan
SPM
Biro Keuangan
BKNBank Persepsi Pegawai
2.
3.menit
1.
Petugas Subbag Perencanaan dan Keuangan Kanreg
menerima Rekap Absen bulanan dari Subbag Kepegawaian,
terdiri dari jumlah hari kerja dan absensi dari masing-masing
pegawai selanjutnya diinput pada Aplikasi Tunjangan
Kegiatan.
120 menit
Berdasarkan data tersebut, petugas Subbag Perencanaan dan
Keuangan mencetak Daftar Nominatif dan Kuitansi TK dari
Aplikasi TK, lalu mengirimkan data TK Kanreg ke Biro
Keuangan BKN melalui e-mail dan Daftar Nominatif TK melalui
lalu mentransfer jumlah bersih TK ke rekening Kanreg.300
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL IX
Standar Operasional Prosedur
PEMBAYARAN TUNJANGAN KEGIATAN
No. Uraian Kegiatan
Pemangku Jabatan
Waktu
Penyelesaian
LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL IX BKN
: 57/KEP/KR.IX/XII/2010
: 28 DESEMBER 2010
Nomor SOP : 07/SOP-UMUM/KR.IX/2010
BAGIAN UMUM
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
M
TM
TM
7
Subbag
Kepegawaian
Petugas Subbag
Perencanaan
dan Keuangan
Bendahara
Pengeluaran
Pejabat
Penandatangan
SPM
Biro Keuangan
BKNBank Persepsi Pegawai
No. Uraian Kegiatan
Pemangku Jabatan
Waktu
Penyelesaian
4.
5.
720 menit
120
6.Kuitansi TK lembar 1 dan 2 dikirim ke Biro Keuangan BKN,
lembar 3 sebagai arsip30 menit
Jumlah Waktu Penyelesaian
Bendahara Pengeluaran Kanreg menarik dana di bank melalui
cek yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan
Pejabat Penandatangan SPM sesuai dengan jumlah bersih TK
pada kuitansi TK.
60 menit
Bendahara Pengeluaran Kanreg membayar ke seluruh
pegawai sesuai dengan jumlah bersih TK pada kuitansi.menitT
TT T
7
NO.
TANGGAL
A. Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2009
2. Keputusan Kepala BKN No. 59/Kep/2001 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Regional BKN
3. Peraturan Kepala BKN No. 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja BKN
B. Tujuan
Untuk memudahkan petugas dalam melaksanakan pembayaran Honorarium
Pemangku Jabatan
Waktu
PenyelesaianUraian KegiatanNo.
2.
3.
1.
BAGIAN UMUM
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
Biro Keu.
BKN
Pejabat
Penandatangan
SPM
KPPN Bank
PersepsiPPK
Pejabat
Penguji
Tagihan
Anggota Tim
15
30
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL IX
Standar Operasional Prosedur
PEMBAYARAN PEMBAYARAN HONORARIUM
60Petugas Subbag Perencanaan dan Keuangan menyiapkan SK
Tim dan membuat Daftar Nominatif dan Kuitansi Honorarium.
Setelah disetujui/ditandatangani PPK, selanjutnya diajukan ke
Pejabat Penguji Tagihan untuk diperiksa kebenaran SPP dan
dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM).
Bendahara Pengeluaran Kanreg mengajukan SPP-LS
tersebut ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kanreg.
Selanjutnya diajukan ke Bendahara Pengeluaran Kanreg
untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung
(SPP-LS) dan dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Mutlak (SPTJ Mutlak), Surat Setoran Pajak (SSP).
5.
4.
LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL IX BKN
: 57/KEP/KR.IX/XII/2010
: 28 DESEMBER 2010
Nomor SOP : 08/SOP-UMUM/KR.IX/2010
Setelah diperiksa dan dibuatkan SPM, selanjutnya diajukan ke
Pejabat Penandatangan SPM.
15
60
Pelaksana
Subbag
Prenc.&Keu.
Bendahara
Pengeluaran
TM
T
T
T
8
Pemangku Jabatan
Waktu
PenyelesaianUraian KegiatanNo. Biro Keu.
BKN
Pejabat
Penandatangan
SPM
KPPN Bank
PersepsiPPK
Pejabat
Penguji
Tagihan
Anggota Tim
Pelaksana
Subbag
Prenc.&Keu.
Bendahara
Pengeluaran
435
7.
6.
60
120
Jumlah Waktu Penyelesaian
Bendahara Pengeluaran Kanreg menarik dana di bank melalui
cek yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan
Pejabat Penandatangan SPM sesuai dengan jumlah bersih
pada Kuitansi Honorarium.
9.
8.
Seluruh dokumen pembayaran di-file sebanyak tiga rangkap,
lembar 1 dan 2 sebagai arsip, lembar 3 dikirim ke Biro
Keuangan BKN.
Bendahara Pengeluaran Kanreg membayar ke tim sesuai
dengan jumlah bersih honorarium pada kuitansi.
15
60
Setelah disetujui/ditandatangani Pejabat Penandatangan
SPM, selanjutnya diajukan ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Jayapura untuk diterbitkan
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan ditransfer ke bank
persepsi.
T
T
T
T T
8
Waktu
Penyelesaian
menit
menit
Standar Operasional Prosedur
PEMBAYARAN PEMBAYARAN HONORARIUM
menit
menit
menit
Nomor SOP : 08/SOP-UMUM/KR.IX/2010
8
Waktu
Penyelesaian
menit
menit
menit
menit
menit
8
NO.
TANGGAL
A. Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Keuangan No. 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2009
2. Keputusan Kepala BKN No. 59/Kep/2001 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Regional BKN
4. Peraturan Kepala BKN No. 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja BKN
B. Tujuan
Untuk memudahkan petugas dalam melaksanakan pembayaran Perjalanan Dinas
Bendahara
Pengeluaran
2.
3.
4.
BAGIAN UMUM
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
Jika dana uang muka lebih kecil daripada yang harus diterima,
Faktur Pajak dan SSP pada saat menyampaikan tagihan
kepada Bendahara, SSP dibuat oleh PKP rekanan dengan
nama alamat dan NPWP dari PKP rekanan yang
bersangkutan.
3.
60
60
PPh ps.22 dipungut pada setiap pelaksanaan pembayaran
oleh KPPN atau Bendaharawan atas penyerahan barang oleh
Wajib Pajak/Rekanan. Penyetoran dilakukan ke Bank
Persepsi atau kantor Pos dengan menggunakan SSP yang
telah diisi oleh dan atas nama rekanan serta ditandatangani
Bendahara, sedangkan pemungutan PPh ps.22 dilakukan
KPPN SSPnya diisi juga oleh dan atas nama rekanan serta
ditandatangani oleh KPPN.
6
4
menit
menit60
menit
menit
Bendahara sebagai pemungut PPh ps. 22 wajib
menyampaikan SPT Masa PPh ps.22 yang disampaikan
selambat-lambatnya 14 hari setelah bulan takwim. SPT Masa
tersebut disampaikan ke KPP dimana Bendahara yang
bersangkutan terdaftar dengan melampiri lembar ke-3 SSP
sebagai bukti setor, beserta Daftar SSP PPh ps.22.
menit
Bendahara melaporkan PPh ps.21 yang terutang sekalipun
nihil dengan menggunakan SPT Masa (F.I.I.32.0I) dan juga
mengisi, menandatangani, serta menyampaikan SPT Tahunan
PPh ps.21 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat
Bendahara terdaftar paling lambat tanggal 31 Maret tahun
takwin bulan berikutnya.
60
60
T T
TT
T T
TM
TM
TM
T
T
T
T
17
KPPBank Persepsi /
Kantor PosBendahara KPPN Jayapura
Pemangku Jabatan
Waktu
PenyelesaianUraian KegiatanNo.
525 menit
menit8
9
10
Pelaporan PPh ps.23 dilakukan dengan cara menyampaikan
SPT Masa ke KPP dimana Bendahara yang bersangkutan
terdaftar dengan melampiri lembar ke-3 SSP sebagai bukti
setor, beserta Daftar SSP PPh ps.23, selambat-lambatnya 20
hari setelah masa pajak berakhir.
menit
menit15
60
60
Semua dokumen pajak disimpan oleh Bendahara sebagai
bukti telah memotong dan melaporkan pajak.
Bendahara sebagai pemungut PPN wajib menyampaikan SPT
Masa ke KPP dimana Bendahara terdaftar selambat-
lambatnya 20 hari setelah berakhirnya bulan dilakukan
pembayaran tagihan, bentuk pelaporan bagi bendahara
dilaksanakan dengan menggunakan form 1107 PUT.
Jumlah Waktu Penyelesaian
T
T
T
T
17
NO.
TANGGAL
A. Dasar Hukum :
1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
3. Keputusan Kepala BKN No. 59/Kep/2001 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Regional BKN
4. Peraturan Kepala BKN No. 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja BKN
B. Tujuan
Memastikan proses pembayaran dan dokumennya sesuai dengan peraturan yang berlaku
No.
3.
4.
1.
2.
Memeriksa bukti-bukti pembayaran / pengeluaran (kuitansi dan
data pendukung), dengan mengecek kesesuaian penulisannya,
seperti penulisan nama, jumlah nominal uang, dan tujuan
pembayaran.
Memeriksa dokumen pembukuan yang terdiri dari buku bank, buku
harian, buku kas umum, buku pajak, buku SPP/SPM.
Memeriksa Surat Keputusan Penunjukkan dan Surat Perintah dari
Pejabat Pembuat Komitmen atau pejabat yang ditunjuk.
Pemangku Jabatan
Waktu PenyelesaianUraian Kegiatan
10
menit
Kasubag Perenc. & Keu.
Kegiatan memverifikasi dimulai dengan mencocokkan dokumen
lain yang disamakan dengan Daftar Isian Penggunaan Anggaran
(DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), kemudian
mengecek kesesuaian kegiatan, subkegiatan, dan mata anggaran.
Petugas Verifikasi
15
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL IX
Standar Operasional Prosedur
KEGIATAN VERIFIKASI
menit
menit
menit
10
10
Nomor SOP : 18/SOP-UMUM/KR.IX/2010
LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL IX BKN
: 57/KEP/KR.IX/XII/2010
: 28 DESEMBER 2010
BAGIAN UMUM
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
T T
T T
TT
T T
18
No.
Pemangku Jabatan
Waktu PenyelesaianUraian KegiatanKasubag Perenc. & Keu.Petugas Verifikasi
95 menit
Memeriksa kesahan bukti pembayaran, dengan mengecek tanda
tangan, stempel, nama terang dari pihak kedua, dan tanda tangan
pejabat yang berwenang seperti Bendahara Pengeluaran dan
Pejabat Pembuat Komitmen.
5.
8
7.
15
Semua dokumen verifikasi disimpan oleh petugas verifikasi
Memeriksa SPP, SPM, SP2D, serta memeriksa bukti – bukti
setoran ke kas negara seperti SSP.
Mengecek/menghitung kembali rincian pembayaran antara jumlah
barang yang dibeli, harga satuan dan total keseluruhan yang
dibayarkan dengan nilai nominal kwitansi pembayaran.
6.
15
Jumlah Waktu Penyelesaian
menit
menit
menit
menit
10
10
T
T
T
T
T
T
18
NO.
TANGGAL
A. Dasar Hukum :
1. Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2009
4.. Keputusan Kepala BKN No. 59/Kep/2001 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Regional BKN
5. Peraturan Kepala BKN No. 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja BKN
B. Tujuan
Untuk memudahkan dalam penulisan kartu gaji pegawai
Pemangku Jabatan
135 menit
menit
menit
No.
15
90
30 menit
Waktu PenyelesaianUraian Kegiatan
Jumlah Waktu Penyelesaian
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL IX
Penulis Kartu Gaji
1.Petugas penulis Kartu Gaji mencetak Rekap Gaji Bulanan dari
Aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP).
3.
Selanjutnya petugas penulis Kartu Gaji menuliskan data seluruh
komponen gaji masing-masing pegawai berikut potongan-
potongannya pada Kartu Gaji pegawai yang bersangkutan untuk
masing-masing bulan.
Selanjutnya seluruh Kartu Gaji Pegawai disimpan di Subbag
Perencanaan dan Keuangan.
2.
LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL IX BKN
: 57/KEP/KR.IX/XII/2010
: 28 DESEMBER 2010
Standar Operasional Prosedur
PENULISAN KARTU GAJI PEGAWAI
No. SOP : 19/SOP-UMUM/KR.IX/2010BAGIAN UMUM
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
TM
T
19
LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL IX BKN
19
NO.
TANGGAL
A. Dasar Hukum :
1. Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN
2. Keputusan Kepala BKN No. 59/Kep/2001 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Regional BKN
3. Peraturan Kepala BKN No. 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja BKN
B. Tujuan
Untuk memudahkan dalam menerima Surat Kuasa Penggunaan Anggaran
125
Subbag Perenc.
& Keuangan
Jumlah Waktu Penyelesaian
60
20
15
4.
3.
15Seluruh dokumen SKPA di-file bersamaan dengan dokumen
Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kanreg.
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL IX
Pada awal bulan, petugas rekonsiliasi melakukan rekonsiliasi
pagu dan realisasi anggaran Kanreg bulan sebelumnya
dengan KPPN Jayapura, termasuk didalamnya rekonsiliasi
SKPA.
Petugas penerima SKPA melakukan penginputan data SKPA
pada Aplikasi Sistem Akuntansi Pengguna Anggaran (SAKPA)
sehingga SKPA tersebut menambah pagu anggaran Kanreg.
Standar Operasional Prosedur
Waktu
Penyelesaian
15
LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL IX BKN
: 57/KEP/KR.IX/XII/2010
: 28 DESEMBER 2010
Nomor SOP : 20/SOP-UMUM/KR.IX/2010
BAGIAN UMUM
KPPN Jayapura
Kuasa
Pengguna
Anggaran
Kabag UmumUraian Kegiatan
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
PENERIMAAN SURAT KUASA PENGGUNAAN ANGGARAN (SKPA)
1.
5.
KPA Kanreg mendisposisikan SKPA ke Bagian Umum/
Subbag Perencanaan dan Keuangan.
Pemangku Jabatan
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kanreg menerima SKPA
dari BKN Pusat.
2.
No.
T
TM
TM
20
menit
Standar Operasional Prosedur
menit
menit
menit
Waktu
Penyelesaian
Nomor SOP : 20/SOP-UMUM/KR.IX/2010
PENERIMAAN SURAT KUASA PENGGUNAAN ANGGARAN (SKPA)
menit
menit
20
NO.
TANGGAL
A. Dasar Hukum :
1. Peraturan Presiden No. 85 tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
2. Keputusan Kepala BKN No. 59/Kep/2001 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Regional BKN
3. Peraturan Kepala BKN No. 9B Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Harga Satuan Barang dan Patokan Harga Satuan Barang Dilingkungan BKN
4. Peraturan Kepala BKN No. 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja BKN
B. Tujuan
Untuk memudahkan petugas dalam menyusun Harga Satuan Barang (HSB)
3
Selanjutnya, petugas penyusun HSB melakukan analisa harga
kebutuhan barang/jasa sesuai dengan pedoman penyusunan
HSB yang berlaku.
240 menit
4
Rancangan HSB selanjutnya diserahkan kepada Kasubbag
Perencanaan dan Keuangan untuk dikoreksi dan diparaf
kemudian diserahkan kepada Kabag Umum untuk
ditandatangani
30 menit
180 menit
2
Setelah spesifikasinya ditentukan, selanjutnya dilakukan survey
harga ke penyedia layanan barang/jasa yang dibutuhkan,
minimal di 2 tempat berbeda.
300 menit
Kabag Umum
Penyedia
Layanan
Barang/Jasa
Petugas
PenggandaanInstansi Terkait
1
Petugas penyusun HSB menentukan spesifikasi atau jenis
barang/jasa yang dibutuhkan, seperti ATK, peralatan kantor,
barang cetakan, jasa konsultan, pemborongan/ konstruksi serta
pekerjaan Teknologi Informasi
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL IX
Standar Operasional Prosedur
PENYUSUNAN HARGA SATUAN BARANG (HSB)
No. Uraian Kegiatan
Pemangku Jabatan
Waktu
PenyelesaianPetugas
Penyusun HSB
Kasubbag
Perenc. & Keu
LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL IX BKN
: 57/KEP/KR.IX/XII/2010
: 28 DESEMBER 2010
BAGIAN UMUM
Nomor SOP : 21/SOP-UMUM/KR.IX/2010
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
TM
T
T
21
Kabag Umum
Penyedia
Layanan
Barang/Jasa
Petugas
PenggandaanInstansi Terkait
No. Uraian Kegiatan
Pemangku Jabatan
Waktu
PenyelesaianPetugas
Penyusun HSB
Kasubbag
Perenc. & Keu
870 menit
9
Petugas Penyusun HSB menerima HSB yang sudah
digandakan, distempel dan dikirim ke instansi terkait. Arsip
HSB disimpan oleh petugas.
30 menit
Jumlah Waktu Penyelesaian
7
Petugas penyusun HSB menerima HSB kemudian diserahkan
kepada petugas penggandaan untuk digandakan sejumlah
kebutuhan.
15 menit
8Petugas Penggandaan menerima HSB, digandakan kemudian
diserahkan kembali kepada Petugas Penyusun HSB30 menit
5
Kabag Umum menerima rancangan HSB, dikoreksi kemudian
ditandatangani dan diserahkan kembali kepada Kasubbag
Perencanaan dan Keuangan
30 menit
6
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan menerima HSB yang
telah ditandatangani kemudian diserahkan kembali kepada
petugas penyusun HSB.
15 menit
T
T
M
T
T
21
TempatProduk Sarana Prasarana SDM yang terlibat Kualifikasi SDMNo. Jenis Tugas Prosedur PelaksanaanWaktu