jdih.tubankab.go.id BUPATI TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TUBAN, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016tentang Badan Permusyawaratan Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerahKabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
21
Embed
1 - BUPATI TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN …jdih.tubankab.go.id/admin/public/uploads/docs/1555291277-19064467.pdf · sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan; i.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
- 1 -
jdih.tubankab.go.id
BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu
menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2016tentang Badan
Permusyawaratan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerahKabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
41)sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2 -
jdih.tubankab.go.id
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemeritah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum;
- 3 -
jdih.tubankab.go.id
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan
Desa(LembaranDaerah Kabupaten Tuban Tahun
2016Seri E Nomor 19, Tambahan LembaranDaerah
Kabupaten Tuban Nomor 59);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
dan
BUPATI TUBAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Tuban Nomor 3Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 19, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 59) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
- 4 -
jdih.tubankab.go.id
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator
penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja
Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan kewenangan
Pemerintahan dari Bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah, dan
menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu
perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa
yang mempunyai wewenang, tugas, dan
kewajiban untuk menyelenggarakan rumah
tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
disingkat BPD adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk
Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara
demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara
Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Badan Permusyawaratan Desa untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 5 -
jdih.tubankab.go.id
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses
monitoring dan evaluasi Badan Permusyawaratan
Desa terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
14. Laporan Keterangan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat
LKPPD atau yang disebut dengan nama lain
adalah laporan Kepala Desa kepada Badan
Permusyawaratan Desa atas capaian pelaksanaan
tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
15. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2