03_SPIP & REVIU Presentasi Lengkap

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN PERANAN APIP DALAM REVIU LAPORAN KEUANGAN

WITH YOU, WE BUILD PUBLIC TRUST

Bersama Anda Membangun

Kepercayaan Publik

PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2013

SPI adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

(PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1)

SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

(PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2)

5

Apa sebenarnya SPI dan SPIP?

Mengapa kita perlu SPIP?

Latar Belakang Dibutuhkannya SPI

Memenuhi ketentuan UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 12 yang menyatakan bahwa “Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pemerintah”.

Berdasarkan UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK pasal 1 menyatakan bahwa “BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara”.

3

Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

DASAR HUKUM SISTEM PENGENDALIAN

INTERN PEMERINTAH

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

4

6

PP NOMOR 60 TAHUN 2008 Pasal 2 ayat (1)

Berpedoman kepada SPIP

Untuk menyampai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Menteri/ Pimpinan Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota WAJIB melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

TANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN PEMERINTAH ADA PADA MANAJEMEN

7

Untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya :a) Efektivitas dan Efisiensi pencapaian tujuan

penyelenggaraan pemerintahan negarab) Keandalan Laporan Keuanganc) Pengamanan aset negarad) Ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan.

TUJUAN SPIP


8

PERSPEKTIF SPIP

PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

KEGIATAN PENGENDALIAN

PENILAIAN RISIKO

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

UNITA

UNITB

KEGIATAN1

KEGIATAN2

PENGAM

ANANASE

T

EFEK

TIF &

EFISI

EN

KEGIATA

N YANG

KEANDALA

NLA

P KEU

KETAATA

NPER

ATURAN

Click icon to add picture9UNSUR SPIP

Adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern.

1. LINGKUNGAN PENGENDALIAN

UNSUR LINGKUNGAN PENGENDALIAN

SPIPLingkungan

Pengendalian

Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM

Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat

Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan

Kepemimpinan yang Kondusif

Komitmen terhadap Kompetensi

Penegakan Integritas dan Etika

Peran APIP yang Efektif

Hubungan Kerja yang Baik

1. Penegakan Integritas dan Nilai Etikaa.Menerapkan aturan perilaku serta kebijakan lain yg berisi

ttg standar perilaku etisb. Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada

setiap tingkatc.Pekerjaan dilaksanakan dengan tingkat etika yg tinggid.Menegakkan tindakan disipline.Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan intervensi atau

pengabaian atas pengendalian intern

2. Komitmen Terhadap Kompetensif. Pimpinan mengidentifikasi dan menetapkan tupoksi masing-

masing posisig. Menyusun standar kompetensi untuk setiap tupoksih. Menyelenggarakan Latbim untuk meningkatkan kompetensii. Pimpinan mempunyai kemampuan manajerial dan

pengetahuan yang luas

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

3. Kepemimpinan Yang Kondusifa. Mempertimbangkan resiko dlm pengambilan keputusanb.Menerapkan manajemen berbasis kinerjac. Mendukung fungsi tertentu dlm penerapan SPIPd.Perlindungan atas aset dan informasie. Interaksi yg intensif dengan pimpinan yg lebih rendahf. Sikap positif dan responsif thd pelaporan keuangan,

penganggaran, program dan kegiatang.Tidak ada mutasi pegawai berlebihan pada fungsi-fungsi

kunci.

4. Struktur Organisasih.Disesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatani. Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawabj. Kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern instansik. Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian struktur organisasi

dengan perubahan lingkungan strategisl. Menetapkan jumlah pegawai yg sesuai terutama untuk

pimpinan

LINGKUNGAN PENGENDALIAN (Lanjutan)

5. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung jawab Yang Tepat

a. Diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya

b. Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a memahami wewenang dan tanggung jawab yang diberikan.

c. Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP

6. Kebijakan Yang Sehat tentang Pembinaan SDMd. Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen

sampai dengan pemberhentian pegawaie. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses

rekrutmen; f. Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.


7. Peran APIP yang Efektifa. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan,

kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah

b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah

c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelolapenyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah

8. Hubungan Kerja Yang BaikDiwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar

Instansi pemerintah terkait


Adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

2. PENILAIAN RESIKO

UNSUR PENILAIAN RISIKO

SPIPPenilaian

Risiko

Identifikasi Risiko

Analisis Risiko

PENILAIAN RISIKO1. Identifikasi Risiko

a. Menggunakan metodologi identifikasi risiko yang sesuai tujuan Instansi Pemerintah dan tingkatan kegiatan

b. Mengidentifikasi dari faktor eksternal dan internal dengan menggunakan mekanisme yang memadai.

c. Melaksanakan penilaian atas adanya faktor lain yang dapat meningkatkan risiko

d. Mengidentifikasi secara keseluruhan dan pada setiap tingkatan

2. Analisis Risikoe. Menentukan dampak risiko terhadap pencapaian tujuan f. Mengidentifikasi Risiko dari faktor eksternal dan internal g. Menerapkan prinsip kehati-hatian yang diakibatkan oleh

perubahan-perubahan dalam pemerintahan, ekonomi, industri, peraturan, operasional atau kondisi lain yang dapat mempengaruhi tercapainya maksud dan tujuan Instansi Pemerintah secara keseluruhan.

h. Memberikan perhatian khusus terhadap risiko yang menuntut perhatian pimpinan pusat.

UNSUR KEGIATAN PENGENDALIAN

SPIP Kegiatan Pengendalian

Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi

Pengendalian Fisik atas Aset

Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja

Pemisahan Fungsi

Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting

Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu

Pembatasan Akses atas Sumber Daya

Akuntabilitas terhadap Sumber Daya

Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah

Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern

1. Reviu Atas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Bersangkutan

a. Reviu pada Tingkat Puncak – Pimpinan Instansi Pemerintah memantau pencapaian kinerja Instansi Pemerintah dibandingkan rencana sebagai tolok ukur kinerja.

b. Reviu Manajemen pada Tingkat Kegiatan – Pimpinan Instansi pemerintah mereviu kinerja dibandingkan tolok ukur kinerja.

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia Komentar/Catatan

c. Pemahaman bersama atas visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi Instansi Pemerintah.

d. Strategi pembinaan sumber daya manusia yang utuh e. Strategi perencanaan sumber daya manusia yang

spesifik dan eksplisitd. Persyaratan jabatan dan menetapkan kinerja yang

diharapkan e. Pimpinan Instansi Pemerintah membangun kerja sama

tim, mendorong penerapan visi Instansi, dan mendorong

umpan balik pegawai

KEGIATAN PENGENDALIAN

f. Sistem manajemen kinerja Instansi Pemerintah mendapat prioritas tertinggi dari pimpinan Instansi pemerintah.

g. Prosedur untuk memastikan bahwa pegawai dengan kompetensi tepat yang direkrut dan dipertahankan.

h. Pegawai diberikan orientasi, pelatihan dan kelengkapan kerja

i. Sistem kompensasi dan penghargaan untuk mendorong pegawai melakukan tugas dengan kemampuan maksimal.

j. Program kesejahteraan dan fasilitas untuk meningkatkan kepuasan dan komitmen pegawai

k. Pengawasan atasan secara berkesinambungan l. Pegawai diberikan evaluasi kinerja dan umpan balik

yang bermakna, jujur, dan konstruktif untuk membantu pegawai memahami hubungan antara kinerjanya dan pencapaian tujuan Instansi Pemerintah

m. Kaderisasi untuk memastikan tersedianya pegawai dengan kompetensi yang diperlukan.

KEGIATAN PENGENDALIAN (Lanjutan)

3. Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasia. Pengendalian umumb. Pengendalian aplikasi

4. Pengendalian Fisik Atas Asetc. Penetapkan, pengimplementasikan, dan

pengkomunikasikan rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur

d. Penetapan, pengimplementasikan, dan pengkomunikasikan rencana pemulihan setelah bencana (disaster recovery plan)

5. Penetapan Dan Reviu Indikator Dan Ukuran Kinerja

e. Ukuran dan indikator kinerja ditetapkan untuk tingkat Instansi Pemerintah, kegiatan, dan pegawai.

f. Instansi Pemerintah mereviu dan memvalidasi periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja.


c. Faktor penilaian pengukuran kinerja dievaluasi untuk meyakinkan bahwa faktor tersebut seimbang dan terkait dengan misi, sasaran, dan tujuan serta mengatur insentif yang pantas untuk mencapai tujuan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

d. Data capaian kinerja dibandingkan secara terus-menerus dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.

6. Pemisahan Fungsi a. Tidak seorangpun diperbolehkan mengendalikan

seluruh aspek utama transaksi atau kejadian.b. Tanggung jawab dan tugas atas transaksi atau kejadian

dipisahkan di antara pegawai berbeda yang terkait dengan otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan, pembayaran atau pemerimaan dana, reviu dan audit, serta fungsi-fungsi penyimpanan dan penanganan aset.


c. Tugas dilimpahkan secara sistematik ke sejumlah orang untuk memberikan keyakinan adanya checks and balances.

d. Jika memungkinkan, tidak seorangpun diperbolehkan menangani sendiri uang tunai, surat berharga, dan aset berisiko tinggi lainnya.

e. Saldo bank direkonsiliasi oleh pegawai yang tidak memiliki tanggung jawab atas penerimaan, pengeluaran, dan penyimpanan kas.

f. Pimpinan Instansi Pemerintah mengurangi kesempatan terjadinya kolusi karena adanya kesadaran bahwa kolusi mengakibatkan ketidakefektifan pemisahan fungsi.

7. Otorisasi Transaksi Dan Kejadian Pentinga. Memberikan keyakinan bahwa hanya transaksi dan kejadian yang

valid diproses dan dientri, sesuai dengan keputusan dan arahan pimpinan Instansi Pemerintah Dokumentasi yang mencakup identifikasi, penerapan, dan evaluasi atas.

b. Adanya pengendalian untuk memastikan Bahwa hanya transaksi dan kejadian signifikan yang dientri adalah yang telah diotorisasi dan dilaksanakan hanya oleh pegawai sesuai lingkup otoritasnya.


c. Otorisasi yang secara spesifikd. Otorisasi yang ketentuan peraturan perundang-

undangan dan ketentuan pimpinan Instansi Pemerintah

8. Pencatatan Yang Akurat dan Tepat Waktua. Transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat

dan dicatat dengan segera sehingga tetap relevan, bernilai, dan berguna bagi pimpinan Instansi Pemerintah dalam mengendalikan kegiatan dan dalam pengambilan keputusan.

b. Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan untuk seluruh siklus transaksi atau kejadian yang mencakup otorisasi, pelaksanaan, pemrosesan, dan klasifikasi akhir dalam pencatatan ikhtisar.


9. Pembatasan Akses Atas Sumber Dayaa. Risiko penggunaan secara tidak sah atau kehilangan

dikendalikan dengan membatasi akses ke sumber daya dan pencatatannya hanya kepada pegawai yang berwenang.

b. Penetapan pembatasan akses untuk penyimpanan secara periodik direviu dan dipelihara.

c. Pimpinan Instansi Pemerintah mempertimbangkan faktor-faktor seperti nilai aset, kemudahan dipindahkan tingkat akses

10. Akuntabilitas Terhadap Sumber d. Pertanggungjawaban atas penyimpanan, penggunaan, dan

pencatatan sumber daya ditugaskan pegawai khusus.e. Penetapan pertanggungjawaban akses untuk penyimpanan sumber

daya secara periodik direviu dan dipelihara.f. Pembandingan berkala antara sumber daya dengan pencatatan

akuntabilitas.g. Pimpinan Instansi Pemerintah menginformasikan dan

mengkomunikasikan tanggung jawab atas akuntabilitas sumber daya dan catatan kepada pegawai.


11. Dokumentasi Atas Sistem Pengendalian Interna. Adanya dokumentasi tertulis mengenai SPI serta

seluruh catatan transaksi dan kejadian penting.b. Dokumentasi tersedia setiap saat pemeriksanc. Dokumentasi mencakup identifikasi, penerapan, dan

evaluasi atas tujuan dan fungsi Instansi Pemerintahd. Dokumentasi yang mencakup mencakup dokumentasi

mengenai sistem informasi otomatis, pengumpulan dan penanganan data, serta pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.

e. Dokumentasi atas transaksi dan kejadian penting yang lengkap dan akurat sehingga memudahkan penelusuran transaksi dan kejadian penting sejak otorisasi, inisiasi, pemrosesan, hingga penyelesaian.

f. Terdapat dokumentasi baik dalam bentuk catatan maupun elektronis.

g. Seluruh dokumentasi dikelola dan dipelihara secara baik


Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah

4. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik

UNSUR INFORMASI DAN KOMUNIKASI

SPIP Informasi & Komunikasi

Sarana Komunikasi

Manajemen Sistem Informasi

INFORMASI & KOMUNIKASI

1. Sarana dan Komunikasia. Buku pedoman kebijakan dan prosedur,b. Surat edaran,c. Memorandum,d. Papan pengumuman,e. Situs internet dan intranet,f. Rekaman video,g. E-mail,h. Arahan lisan, dani. Tindakan pimpinan yang mendukung implementasi SPI

2. Manajemen Sistem Informasia. Pimpinan Instansi perlu mempertimbangkan manajemen

sistem informasi,b. Mekanisme identifikasi kebutuhan informasi,c. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi,d. Pemantauan mutu informasi, dane. Kecukupan SDM dan keuangan untuk pengembangan

teknologi informasi.

Adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

5. PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

UNSUR PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

SPIPPemantauan

Pengendalian Intern

Pemantauan Berkelanjutan

Evaluasi Terpisah

Tindak Lanjut

1. Pemantauan Berkelanjutana. Memiliki strategi untuk menyakinkanb. Mendapatkan informasi yang fungsinya pengendalian

secara efektif c. Komunikasi dengan pihak eksternald. Struktur organisasi dan supervisi yang memadaie. Membandingkan data yang tercatat dalam sistem

informasi dan keuangan dengan aset fisik.f. Menindaklanjuti rekomendasi penyempurnaan

pengendalian internalg. Meminta masukan tentang efektivitas pengendalian

internh. Tingkat kepatuhan terhadap kode etik atau peraturan

bagi pegawai

PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

2. Evaluasi Terpisaha. Metodologi evaluasi pengendalian intern harus logis

dan memadaib. Memiliki sumber daya, kemampuan, dan

independensi memadaic. Kelemahan yang ditemukan segera diselesaikan

3. Tindak Lanjutd. Memiliki mekanisme untuk meyakinkan

ditindaklanjutinya temuan audit atau reviu lainnya dengan segera

e. Pimpinan Instansi Pemerintah tanggap terhadap temuan dan rekomendasi audit dan reviu lainnya guna memperkuat pengendalian intern

f. Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit dan reviu lainnya dengan tepat

PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN (Lanjutan)

SPIP DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

SPIP

PEMERINTAHPEMERINTAH

TertibTerkendali

EfisienEfektif

TertibTerkendali

EfisienEfektif

Keyakinan Memadai

Keyakinan Memadai

Paket Undang-Undang Keuangan Negara:1. UU 17/20032. UU 1/20043. UU 15/2004

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

PusatPusat DaerahDaerah

AkuntabelAkuntabel

TransparanTransparan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara

PUBLIKPUBLIK

• Perencanaan• Pelaksanaan• Pengawasan•

• Perencanaan• Pelaksanaan• Pengawasan•

Proses Terintegrasi Pertanggungjawaban

UU 33/2004

Kegiatan yang Efektif & Efisien

KeandalanPelaporanKeuangan

PengamananAset Negara

Ketaatan terhadapPeraturan

PENGENDALIAN INTERN PENGAWASAN MELEKAT vs SPIP

NO URAIAN WASKAT SPIP

1 Definisi Alat Proses

2 Sifat Statis Dinamis

3 Framework 8 Unsur Sisdalmen 5 Unsur

4 Tanggungjawab Pelaksanaan

Atasan Langsung Seluruh pegawai dalam organisasi

5 Keberadaan Berdiri Sendiri Terintegrasi

6 Penekanan Pengawasan Atasan Langsung

Pengawasan Fungsional

• Lingkungan Pengendalian

• Penilaian Risiko

Pengawasan Intern

Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

PP NOMOR 60 TAHUN 2008 Pasal 1 angka 3

38


Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing.

a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara

b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP(PP 60/2008, Ps. 47 ayat (2))

Dilakukan oleh :

APIP(PP 60/2008, Ps. 48 ayat (1))

a. BPKP;

b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;

c. Inspektorat Propinsi; dan

d. Inspektorat Kabupaten/Kota

(PP 60/2008, Ps. 49 ayat (1))

BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral;b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan

penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan

c. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

(PP 60/2008, Ps. 49 ayat (2))5

Siapakah APIP?

a. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIPb. Sosialisasi SPIPc. Pendidikan & pelatihan SPIPd. Pembimbingan & konsultansi SPIPe. Peningkatan kompetensi auditor APIP

(PP 60/2008, Ps. 59 ayat (1))

5

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SPIP

Dilakukan oleh :

BPKP (PP 60/2008, Ps. 59 ayat (1))

41

Kegiatan yang Bersifat Lintas Sektoral :

Merupakan kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian negara/lembaga atau pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukanpengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah kementerian negara/lembaga, provinsi, atau kabupaten/kota karena keterbatasan kewenangan. (Penjelasan PP 60/2008, Ps. 49 ayat (2) huruf a)

Pengawasan Intern dilakukan melalui :a. audit;b. reviu;c. evaluasi;d. pemantauan; dane. kegiatan pengawasan lainnya. (PP 60/2008, Ps. 48 ayat (2))

Audit terdiri atas :a. Audit Kinerja; danb. Audit dengan Tujuan Tertentu. (PP 60/2008, Ps. 50 ayat (1))

PRESIDEN

MENTERI/PIM. LEMBAGA

GUB BUP/W.KOTA

RPJPRPJMRKPVISIMISI

TINDAKAN &

KEGIATAN YG

INTEGRAL

SPIP

Tools

MENCAPAITUJUAN

BERNEGARARA

Melalui:1. Kegiatan yg Efektif &

Efisien2. Keandalan Lap Keu3. Pengamanan Aset4. Ketaatan Peraturan

INSPEKTORAT PROV/KAB/KOT

ITJEN/INS K/L

Support

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN

SPIPPENGAWASAN INTERN REVIEW LKPP

REVIEW LKKL & TELAAH SEJAWAT

REVIEW LKPD & TELAAH SEJAWAT

FRAMEWORKPENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PASCA PP SPIP

12

BPKP3

Peran dan Fungsi Pengawasan Intern

PP 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yaitu melakukan pengawasan intern yang mengarah pada counseling partner

1. Bukan hanya mencari daftar kesalahan tetapi menjadi penyedia daftar solusi nyata

2. Bukan lagi pengawasan kantor per kantor tetapi menjadi pengawasan yang bersifat luas dalam program/kegiatan/tujuan.

3. Bukan lagi pemberian rekomendasi parsial dan normatif tetapi usulan konsep policy recomendation yang menyeluruh dan implementatif.

Praktik-praktik pengawasan yang dilakukan masih sebatas mengumpulkan dan melaporkan daftar kesalahan unit yang diperiksa

1. Pembinaan manajemn resiko

2. Penanaman pengendalian intern yang diperlukan

3. Mendorong penyediaan sarana/prasarana proses governance

4. Penyediaan kegiatan (jasa) yang bersifat early warning system

5. Consultative management

6. Quality assurance

Pola Pengawasan Intern

45

Bukti transaks

iJurnal

Buku Besar

Laporan Keuanga

n

Pencatatan

Pengikhtisaran

Pelaporan

AKUNTANSI

Review = Tidak Menguji Bukti

Audit = menguji sampai bukti transakti

PROSES AKUNTANSI, REVIEW, DAN AUDIT

Audit adalah :Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti

yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

(Penjelasan PP 60/2008, Ps. 48 ayat (2) huruf a)

5

DEFINISI AUDIT VS REVIU

Reviu adalah :Penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk

memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

(Penjelasan PP 60/2008, Ps. 48 ayat (2) huruf b)

5

PERBEDAAN AUDIT DAN REVIU

ASPEK AUDIT REVIU

Keyakinan Memadai Terbatas

Sistem Pengendalian Intern

Dasar Menilai Resiko Audit

Telaah + Rekomendasi

Output Opini Rekomendasi + Dasar Pernyaatan Manajemen

Pengguna External Stakeholder

Internal Manajemen

1. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan reviu atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga sebelum disampaikan menteri/pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan.

2. Inspektorat Provinsi melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi sebelum disampaikan gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

3. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum disampaikan bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

4. BPKP melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden.

5

Siapakah yang melakukan Reviu?(PP 60/2008, Ps. 57 ayat (1) s.d. ayat (4))

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menetapkan standar reviu atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan reviu atas laporan keuangan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

5

Standar Reviu atas Laporan Keuangan(PP 60/2008, Ps. 57 ayat (5))

PMK No. 41/PMK.09/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian

Negara/Lembaga

50

Penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK oleh auditor Aparat Pengawasan Intern K/L yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAI dan LK telah disajikan sesuai dengan SAP, dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan LK yang berkualitas

Penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK oleh auditor Aparat Pengawasan Intern K/L yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAI dan LK telah disajikan sesuai dengan SAP, dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan LK yang berkualitas

PENGERTIAN REVIU LK K/L(menurut PMK No. 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu atas Laporan

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga)

Serangkaian kegiatan pemrosesan data untuk menghasilkan LKKL, mulai dari pengumpulan, pencatatan, dan pengikhtisaran data transaksi

Serangkaian kegiatan pemrosesan data untuk menghasilkan LKKL, mulai dari pengumpulan, pencatatan, dan pengikhtisaran data transaksi

Pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Neraca, LRA, CaLK)

Pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Neraca, LRA, CaLK)

• Akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi

• Pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai SAP

• Tidak mencakup pengujian atas : SPI, catatan akuntansi, dan dokumen sumber, respon permintaan keterangan

• Akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi

• Pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai SAP

• Tidak mencakup pengujian atas : SPI, catatan akuntansi, dan dokumen sumber, respon permintaan keterangan

Penyelenggaraan Akuntansi

Penyelenggaraan Akuntansi

Penyajian LKKLPenyajian LKKL Keyakinan TerbatasKeyakinan Terbatas

Definisi Standar Reviu

Menjalankan reviu LK K/L

Mengevaluasi pelaksanaan reviu LK K/L

prasyarat yg diperlukan

Standar

Reviu

PMK-41 Pasal 1

Juknis

tata cara pelaksanaan

PMK-41 Pasal 3 (2)

51

Aparat Pengawasan Intern

Tujuan Standar Reviu

memberikan prinsip-prinsip dasar yang

diperlukan dalam praktik reviu

menyediakan kerangka untuk menjalankan dan

meningkatkan nilai tambah reviu

menetapkan dasar-dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan reviu

mendorong peningkatan kualitas LK K/L

Kenapa perlu Standar Reviu?

PMK-41 Pasal 2

52

Definisi Reviu53

ReviuLK K/L

penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK K/L

auditor aparat pengawasan intern yg kompeten

membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan LK K/L yang berkualitas

memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi dan LK K/L telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

pelaksanaan reviu

Tujuan Reviu

Membantu terlaksananya

penyelenggaraan akuntansi dan

penyajian LK K/L

Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan

informasi LK K/L serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi

sesuai dengan SAP

LKberkualitas

Pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi secara berjenjang

Kelemahan dan/atau kesalahan

54

Pengujian:• sistem pengendalian intern• catatan akuntansi & dokumen sumber• respon atas permintaan keterangan

AUDIT

Ruang Lingkup Reviu

• Penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK K/L

• Penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yg diperlukan

REVIU

Titik berat pada unit akuntansi dan/atau akun yang berpotensi tinggi terhadap permasalahan

Pendekatan berjenjang Aktivitas:

• penelusuran ke catatan & dokumen sumber

• permintaan keterangan• analitik

55

Sasaran Reviu

Menteri/ Pimpina

n Lembag

a

memperoleh keyakinan bahwa penyelenggaraan akuntansi telah sesuai dengan SAI dan LK K/L disajikan sesuai dengan SAP

dapat menghasilkan LK K/L yang berkualitas

56

Waktu Pelaksanaan Reviu

R E V I U

LKberkualitas

LKberkualitas

LKberkualitas

Pelaksanaan anggaran dan penyusunan LK K/L

• Tidak menunggu LK selesai disusun

• Cukup waktu dalam membantu menghasilkan LK yg berkualitas

57

Keyakinan Terbatas

Akurasi Informasi

Kehandalan Informasi

Keabsahan Informasi

Pengakuan Transaksi Sesuai SAP

Pengukuran Transaksi sesuai SAP

Pelaporan Transaksi sesuai SAP

Keyakinan

Terbatas

harso@2010

58

Pendampingan selama

pemeriksaan BPK

Tahapan Reviu

perencanaan pelaksanaan pelaporan

• penentuan obyek, proses dan akun yang akan direviu

• pemilihan langkah-langkah reviu

• penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan LK K/L pada unit reviu

• penyusunan KKR

• penyusunan :Catatan Hasil ReviuIkhtisar Hasil ReviuLaporan Hasil Reviu

59

membantu efektivitas pelaksanaan pemeriksaan LK

K/L oleh BPK

Aktivitas Pendampingan

• Menjelaskan kepada BPK mengenai hasil reviu atas LK K/L agar dapat digunakan oleh BPK;

• Mendukung kelancaran pelaksanaan pemeriksaan BPK;• Mengantisipasi permasalahan/kendala yang dihadapi oleh unit

akuntansi pada saat pelaksanaan pemeriksaan LK K/L oleh BPK;• Membantu penyamaan persepsi unit akuntansi terhadap temuan

hasil pemeriksaan BPK;• Mendampingi unit akuntansi dalam pertemuan akhir dengan BPK

untuk membahas hasil pemeriksaan atas LK K/L; dan• Mendorong unit akuntansi untuk segera memperbaiki LK K/L

berdasarkan hasil pemeriksaan BPK

harso@2010

60

LAPORANMANAJERIAL

Peran APIP Itjen Kemenkeu

61

Rekomendasi Panja Perumus Kesimpulan DPR terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN T.A. 2009 :

Agar Pemerintah mengoptimalkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan reviu atas LKPP dan LK K/L

Itjen Kemenkeu telah melakukan :1. Reviu terhadap LK BA 015 dan LK BA BUN, serta

LK BUN2. Penyusunan dan penyiapan Standar Reviu LK K/L3. Pendampingan selama pemeriksaan BPK4. Tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK5. Pembinaan dan pemberian konsultasi dan motivasi

untuk mendorong peningkatan kinerja serta komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.

With You, We Build Public Trust

sekianerima Kasih ...

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

03_SPIP & REVIU Presentasi Lengkap

Documents