03 suplemen Rencana Pengelolaan dan Zonasi

iPanduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

SUPLEMEN 3PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI

KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

SUPLEMEN PEDOMAN E-KKP3K

Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kementerian Kelautan dan Perikanan

ii Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil iiiPanduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

SUPLEMEN 3PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI

KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

PENGARAh:Menteri Kelautan dan Perikanan

Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecill

PENANGGUNG JAWAb:Agus Dermawan – Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan

PENYUSUN:Syamsul bahri Lubis

SurajiNilfa Rasyid

Ahmad SofiullahAntung R. Jannah

Asri S. Kenyo hDyah Retno Wulandari

M. SaefudinMuschan AshariRirin Widiastutik

Tendy KuhajaYusuf Arief Afandi

Ari Setiarso Soemodinoto

Dipersilahkan mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan mencantumkan sumber sitasi.

©2014Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan

Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau KecilKementerian Kelautan dan Perikanan

Gedung Mina bahari III Lantai 10Jalan Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat 10110

Telp./Fax: (021) 3522045, Surel: [email protected] resmi: http://kkji.kp3k.kkp.go.id

KATA PENGANTAR

Pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan oleh satuan unit organisasi pengelola, berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi. Rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan dokumen kerja yang dapat dimutakhirkan

secara periodik, sebagai panduan operasional pengelolaan. Ketentuan mengenai rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Per.30/Men/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.

buku ini merupakan uraian teknis terperinci dari peraturan menteri tersebut, sebagai suplemen atau pelengkap Pedoman Teknis E-KKP3K yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal KP3K Nomor Kep. 44/KP3K/2012 tentang Pedoman Teknis Evauasi Efektivitas Pengelolaan kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K). Panduan Penyusunan ini merupakan bagian dari seri panduan suplemen E-KKP3K yang terdiri atas: Panduan Identifikasi, Panduan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Panduan Kelembagaan, Panduan Sarana dan Prasarana, Panduan Pendanaan, Panduan Penetapan, Panduan Penataan batas; Panduan Monitoring biofisik (Sumberdaya Kawasan); dan Panduan Monitoring Sosial budaya dan Ekonomi.

Kami mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanallahuwata’ala atas terselesaikannya penyusunan panduan ini. Apresiasi dan penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada para pihak yang telah membantu penyusunan, pembahasan hingga terselesaikannya buku panduan ini terutama kepada LSM mitra yang tergabung dalam konsorsium Marine Protected Area Governance (CI, CTC, TNC, WCS , WWF) serta pihak lain yang tidak disebutkan satu per satu. Semoga bermanfaat.

Jakarta, 2014Tim Penyusun,

iv Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 1Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

DAfTAR ISI

1. PENDAHULUAN ...................................................................................................................... 1 LATAR bELAKANG ................................................................................................................... 1

TUJUAN PANDUAN .................................................................................................................. 4

2. PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL ....................... 5TAhAPAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI .................... 6I. PEMbENTUKAN KELOMPOK KERJA .......................................................................... 11II. PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI ................................................................ 11III. ANALISIS .............................................................................................................................. 12IV. PENATAAN ZONASI ......................................................................................................... 13V. PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA JANGKA PANJANG DAN RENCANA

JANGKA MENENGAh ..................................................................................................... 21VI. KONSULTASI PUbLIK ....................................................................................................... 26VI. PERUMUSAN DOKUMEN RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI ............. 27VII. PENGESAhAN RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI ................................. 27

3. TINDAK LANJUT PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI KAWASAN PERAIRAN ....................................................................................... 29

4. PENUTUP ................................................................................................................................... 30

5. LAMPIRAN ................................................................................................................................ 31

1. PENDAHULUAN

Latar BelakangPedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir

dan Pulau-pulau Kecil (selanjutnya disebut Pedoman Teknis E-KKP3K), disusun dengan dua tujuan utama, yaitu memberikan pedoman untuk (1) mengevaluasi efektivitas pengelolaan sebuah kawasan konservasi; dan (2) mengembangkan sebuah kawasan konservasi disesuaikan dengan konteks ekologi, sosial-ekonomi dan budaya dimana kawasan tersebut didirikan, ketersediaan sumberdaya manusia dan kapasitas teknisnya, serta pendanaan. Oleh karenanya, dengan mengacu kepada Pedoman Teknis E-KKP3K, dapat dilakukan perencanaan bagi semua kegiatan yang perlu dilakukan agar arah pengembangan kawasan konservasi sesuai dengan tujuan pendiriannya sekaligus meningkatkan kinerja pengelolaan kawasan.

Salah satu komponen mendasar yang harus dimiliki oleh sebuah Kawasan Konservasi adalah dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) yang akan memandu pengelola dalam melakukan penataan zonasi kawasan konservasi (zona inti, zona pemanfaatan dan zona perikanan berkelanjutan dan zona lainnya) serta mengembangkan strategi dan melaksanakan kegiatan pengelolaan, baik dalam jangka-panjang (20 tahun), jangka-menengah (5 tahunan) maupun implementasi kegiatan dalam rencana tahunan. Rencana pengelolaan yang disusun wajib memuat zonasi kawasan. RPZ disusun secara transparan, partisipatif, dan bertanggungjawab berdasarkan kajian aspek teknis, ekologis, ekonomis, sosial dan budaya masyarakat, kekhasan dan aspirasi daerah termasuk kearifan lokal, yang dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, daerah, sektor terkait, masyarakat dan berwawasan global.

RPZ kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP/KKP3K) merupakan dokumen kerja yang dapat dimutakhirkan secara periodik, sebagai panduan operasional pengelolaan. Ketentuan mengenai rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Per.30/Men/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, sedangkan buku panduan ini merupakan uraian teknis terperinci dari peraturan menteri tersebut, sebagai suplemen atau pelengkap dari Pedoman Teknis E-KKP3K berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal KP3K Nomor Kep. 44/KP3K/2012 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K).

Pedoman E-KKP3K memuat tata-cara atau panduan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pengelolaan berkelanjutan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada tingkat makro, E-KKP3K digunakan Kementerian Kelautan dan Perikanan

2 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 3Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

untuk menilai tingkat pengelolaan kawasan konservasi perairan yang ada di Indonesia. Sementara pada tingkat mikro, E-KKP3K dapat pula digunakan swa-evaluasi terhadap kinerja pengelolaan suatu kawasan konservasi perairan sekaligus membuat perencanaan dalam rangka peningkatan kinerja. E-KKP3K juga didukung dengan perangkat lunak (software) E-KKP3K untuk lebih mempermudah evaluasi di lapangan. Lebih lengkap mengenai E-KKP3K dan status pengelolaan KKP3K dapat mengunjungi: kkji.kp3k.kkp.go.id.

Untuk mendukung kinerja pengelolaan KKP/KKP3K, telah disusun Suplemen pendukung Panduan E-KKP3K yang bertujuan memberikan pedoman teknis untuk membekali pengelola KKP/3K, antara lain: (1) Panduan Usulan Inisiatif, Identifikasi dan Inventarisasi dan Pencadangan; (2) Panduan Kelembagaan; (3) Panduan Rencana Pengelolaan dan Zonasi; Panduan Sarana dan Prasarana; (5) Panduan Pendanaan; (6) Panduan Penetapan; (7) Panduan Penataan batas; (8) Panduan Monitoring biofisik (Sumberdaya Kawasan); dan (9) Panduan Monitoring Sosial budaya dan Ekonomi.

Gambar: Aspek Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan pulau-pulau Kecil

Terdapat lima peringkat efektifitas pengelolaan kawasan konservasi:1. Kawasan konservasi diinisiasi;2. Kawasan konservasi didirikan;3. Kawasan konservasi dikelola minimum;4. Kawasan konservasi dikelola optimum;5. Kawasan konservasi yang dikelola secara efektif dan berfungsi penuh atau

mandiri.

Tabel 1 : Kriteria yang digunakan untuk melakukan evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil pada tingkat makro

7

Gambar: Aspek Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan

pulau-pulau Kecil

Terdapat lima peringkat efektifitas pengelolaan kawasan konservasi: 1. Kawasan konservasi diinisiasi; 2. Kawasan konservasi didirikan; 3. Kawasan konservasi dikelola minimum; 4. Kawasan konservasi dikelola optimum; 5. Kawasan konservasi yang dikelola secara efektif dan berfungsi

penuh atau mandiri. Tabel 1 : Kriteria yang digunakan untuk melakukan evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil pada tingkat makro

Peringkat KRITERIA Jumlah Pertanyaan

MERAH (1)

KAWASAN KONSERVASI DIINISIASI

1 Usulan Inisiatif 8 2 Identifikasi & inventarisasi kawasan

3 Pencadangan kawasan

KUNING (2)

KAWASAN KONSERVASI DIDIRIKAN

4 Unit organisasi pengelola dengan SDM

11 5 Rencana pengelolaan dan zonasi 6 Sarana dan prasarana pendukung pengelolaan 7 Dukungan pembiayaan pengelolaan

HIJAU

(3)

KAWASAN KONSERVASI DIKELOLA MINIMUM

8 Pengesahan rencana pengelolaan & zonasi

21 9 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan 10 Pelaksanaan rencana pengelolaan dan zonasi 11 Penetapan Kawasan Konservasi Perairan

BIRU (4)

KAWASAN KONSERVASI DIKELOLA OPTIMUM

12 Penataan batas kawasan

28 13 Pelembagaan 14 Pengelolaan sumberdaya kawasan 15 Pengelolaan sosial ekonomi dan budaya

EMAS (5)

KAWASAN KONSERVASI MANDIRI

16 Peningkatan kesejahteraan masyarakat 6

17 Pendanaan berkelanjutan

7

Gambar: Aspek Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan

pulau-pulau Kecil

Terdapat lima peringkat efektifitas pengelolaan kawasan konservasi: 1. Kawasan konservasi diinisiasi; 2. Kawasan konservasi didirikan; 3. Kawasan konservasi dikelola minimum; 4. Kawasan konservasi dikelola optimum; 5. Kawasan konservasi yang dikelola secara efektif dan berfungsi

penuh atau mandiri. Tabel 1 : Kriteria yang digunakan untuk melakukan evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil pada tingkat makro

Peringkat KRITERIA Jumlah Pertanyaan

MERAH (1)

KAWASAN KONSERVASI DIINISIASI

1 Usulan Inisiatif 8 2 Identifikasi & inventarisasi kawasan

3 Pencadangan kawasan

KUNING (2)

KAWASAN KONSERVASI DIDIRIKAN

4 Unit organisasi pengelola dengan SDM

11 5 Rencana pengelolaan dan zonasi 6 Sarana dan prasarana pendukung pengelolaan 7 Dukungan pembiayaan pengelolaan

HIJAU

(3)

KAWASAN KONSERVASI DIKELOLA MINIMUM

8 Pengesahan rencana pengelolaan & zonasi

21 9 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan 10 Pelaksanaan rencana pengelolaan dan zonasi 11 Penetapan Kawasan Konservasi Perairan

BIRU (4)

KAWASAN KONSERVASI DIKELOLA OPTIMUM

12 Penataan batas kawasan

28 13 Pelembagaan 14 Pengelolaan sumberdaya kawasan 15 Pengelolaan sosial ekonomi dan budaya

EMAS (5)

KAWASAN KONSERVASI MANDIRI

16 Peningkatan kesejahteraan masyarakat 6

17 Pendanaan berkelanjutan

8

Tabel 2 : Kriteria Rencana Pengelolaan dan Zonasi

Peringkat Tingkat Kuning 3: Kawasan Konservasi Didirikan

Peringkat Tingkat Hijau 3: Kawasan Konservasi Dikelola Minimum



2. PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pengelolaan kawasan konservasi dapat tercapai secara efektif sesuai dengan tujuannya jika didukung dengan sistem zonasi dan rencana pengelolaan yang disusun dengan baik. Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah dokumen kerja yang dapat dimutakhirkan secara periodik, sebagai panduan operasional pengelolaan kawasan konservasi perairan. Prasyarat penting dalam penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi adalah mengidentifikasi dan menentukan prioritas/target konservasinya. hal ini sedikitnya menyangkut 2 (dua) hal yaitu target sumberdaya, diantaranya meliputi: Populasi, Spesies, habitat, dan/atau Ekosistem dan target sosial budaya dan ekonomi, diantaranya meliputi: mata pencaharian alternatif, partisipasi, perubahan perilaku, dan lain-lain.

Setiap rencana pengelolaan kawasan konservasi harus memuat zonasi. Rencana pengelolaan kawasan konservasi disusun oleh satuan unit organisasi pengelola. Rencana Pengelolaan KKP/ KKP3K terdiri atas:

1. Rencana Jangka Panjang, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali. Rencana jangka panjang memuat kebijakan pengelolaan kawasan konservasi perairan, yang meliputi: visi dan misi; tujuan dan sasaran pengelolaan; strategi pengelolaan;

2. Rencana Jangka Menengah, berlaku selama 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran pengelolaan, dan strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan; dan

3. Rencana Kerja Tahunan, disusun berdasarkan rencana jangka menengah dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran yang disusun satu tahun sekali. Rencana kegiatan dan anggaran ini sekurang-kurangnya memuat uraian kegiatan, penanggung jawab, waktu pelaksanaan, alokasi anggaran dan sumber pendanaan.

Strategi dan Program kegiatan yang tercakup dalam ruang lingkup aspek-aspek tata kelola, sumberdaya dan sosial-ekonomi-budaya dalam suatu kawasan konservasi merupakan bagian dari rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan zonasi. Strategi dan program dimaksud antara lain sebagai berikut:

8


Peringkat Tingkat Kuning 3: Kawasan Konservasi Didirikan

Peringkat Tingkat Hijau 3: Kawasan Konservasi Dikelola Minimum

Tujuan Panduanbuku Panduan ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada unit organisasi

pengelola dalam menyusun dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan dan/atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/Men/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan. Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, dan/atau Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, merupakan dokumen kerja yang dapat dimutakhirkan secara periodik, sebagai panduan operasional pengelolaan kawasan konservasi perairan dan/atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.


Zona kawasan konservasi perairan yang terdiri dari Zona Inti, Zona Perikanan berkelanjutan, Zona Pemanfaatan, dan Zona Lainnya, dilakukan penataan berdasarkan fungsi dengan mempertimbangkan potensi sumber daya, daya dukung, dan proses-proses ekologis. Zona Inti harus dimiliki setiap kawasan konservasi perairan dengan luasan paling sedikit 2% (dua persen) dari luas kawasan. Selanjutnya, setiap kawasan konservasi perairan dapat memiliki satu atau lebih zona sesuai dengan luasan karakter fisik, bio-ekologis, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

Tahapan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan ZonasiTahapan penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan jangka

panjang dan jangka menengah serta zonasi kawasan konservasi perairan berdasarkan Per.30/Men/2010 pasal 30, meliputi: a. pembentukan kelompok kerja; b. pengumpulan data dan informasi; c. analisis; d. penataan zonasi kawasan konservasi perairan; e. penyusunan rancangan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah; f. konsultasi publik pertama; g. perumusan zonasi dan rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan; h. konsultasi publik kedua; dan i. perumusan dokumen final.

Uraian dari masing-masing tahapan ini disampaikan pada diagram alir di bawah ini. 11

Strategi dan Program kegiatan yang tercakup dalam ruang lingkup

aspek-aspek tata kelola, sumberdaya dan sosial-ekonomi-budaya dalam

suatu kawasan konservasi merupakan bagian dari rencana pengelolaan

yang disusun berdasarkan zonasi. Strategi dan program dimaksud

antara lain sebagai berikut:

Aspek Strategi dan Program kegiatan

Tata Kelola

Peningkatan Sumber Daya Manusia; Penatakelolaan Kelembagaan; Peningkatan Kapasitas Infrastruktur; Penyusunan Peraturan Pengelolaan Kawasan; Pengembangan Organisasi/Kelembagaan

Masyarakat; Pengembangan Kemitraan; Pembentukan Jejaring Kawasan Konservasi

Perairan; Pengembangan Sistem Pendanaan Berkelanjutan;

dan Monitoring dan Evaluasi.

Sumberdaya

Perlindungan Habitat dan Populasi Ikan; Rehabilitasi Habitat dan Populasi Ikan; Penelitian dan Pengembangan; Pemanfaatan Sumber Daya Ikan; Pariwisata Alam dan Jasa Lingkungan; Pengawasan dan Pengendalian; dan Monitoring dan Evaluasi.

Sosial-Ekonomi-Budaya

Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat; Pemberdayaan Masyarakat; Pelestarian Adat dan Budaya; dan Monitoring dan Evaluasi.

Zona kawasan konservasi perairan yang terdiri dari Zona Inti, Zona

Perikanan Berkelanjutan, Zona Pemanfaatan, dan Zona Lainnya,

dilakukan penataan berdasarkan fungsi dengan mempertimbangkan

potensi sumber daya, daya dukung, dan proses-proses ekologis. Zona

Inti harus dimiliki setiap kawasan konservasi perairan dengan luasan

paling sedikit 2% (dua persen) dari luas kawasan. Selanjutnya, setiap

kawasan konservasi perairan dapat memiliki satu atau lebih zona

sesuai dengan luasan karakter fisik, bio-ekologis, kondisi sosial,

ekonomi, dan budaya.

Tahapan penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi

perairan jangka panjang dan jangka menengah serta zonasi kawasan

konservasi perairan berdasarkan Per.30/Men/2010 pasal 30, meliputi:

a. pembentukan kelompok kerja; b. pengumpulan data dan informasi;

13

MULAI!

1. Pembentukan Kelompok Kerja penyusunan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi

Bentuk kelompok kerja yang keanggotaannya terdiri dari: a. kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola sebagai

penanggung jawab; b. unit kerja dan instansi terkait; c. lembaga perguruan tinggi; d. lembaga swadaya masyarakat; e. kelompok masyarakat dan masyarakat adat;

dan/atau f. dunia usaha. (ditambah dengan tenaga ahli)

Apakah Kelompok

Kerja sudah dibentuk?

2. Pengumpulan data dan informasi

Kumpulkan data dan informasi yang meliputi: (1) data fisik, meliputi iklim, keadaan pantai dan

perairan, oseanografi, dan potensi lainnya; (2) data bio-ekologis, meliputi tipe dan lokasi habitat

yang bernilai tinggi dan karakteristiknya seperti keberagaman jenis, ukuran, tingkat kealamiahan, keunikan dan keterwakilan serta ketergantungan biota terhadap Kawasan Konservasi Perairan;

(3) data sosial dan budaya, meliputi tipe, lokasi dan jumlah masyarakat pengguna, tingkat kemandirian masyarakat pengguna, dampak terhadap biota dan habitat, kegiatan lain yang merusak habitat dan sumber daya ikan, keberadaan dan potensi ancaman dari aktivitas di luar Kawasan dan di sekitar kawasan antar zona dalam kawasan, kearifan lokal serta adat istiadat; dan

(4) data ekonomi, meliputi mata pencaharian masyarakat, nilai penting perikanan, potensi rekreasi dan pariwisata, dan kemudahan mencapai kawasan.

3. Analisis data dan informasi

Apakah pengumpulan data & informasi sudah dilakukan?

Tidak

Kelompok Kerja Bekerja mulai terbentuk hingga terselesaikannya Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Susun rencana kerja yang meliputi jenis dan tahapan kegiatan, metode pengumpulan

data dan analisis, tata waktu pelaksanaan, dan perencanaan anggaran; Ya

Ya

Tidak

(...)


14

3. Analisis data dan informasi

Lakukan langkah-langkah berikut: Analisis data dan informasi untuk menata zonasi Analisis untuk menentukan tujuan-tujuan tata-

kelola, sumberdaya Kawasan dan sosial-ekonomi-budaya sesuai dengan visi Kawasan Konservasi perairan (dibuat dengan mengikuti kaidah SMART)

Analisis untuk menentukan target/sasaran aspek-aspek tata-kelola, sumberdaya Kawasan dan sosial-ekonomi-budaya yang akan dikelola dan data garis-dasar (baseline atau t0) yang perlu diukur untuk melakukan pemantauan

Analisis daya dukung masing-masing zona

4. Penataan zonasi kawasan konservasi perairan

Apakah analisis data & informasi sudah dilakukan?

Ya

Tidak

Lakukan penataan zonasi dengan: a. Merumuskan rancangan zonasi yang

dituangkan dalam peta dengan skala minimal 1:50.000 (satu dibanding lima puluh ribu);

b. Menguraikan potensi masing-masing zona; c. Menetapkan peruntukan masing-masing zona; d. Menetapkan batas koordinat geografis zona;

dan e. Merumuskan kegiatan yang boleh dan tidak

boleh dilakukan pada masing-masing zona.

Apakah penataan zonasi Kawasan Konservasi telah

dilakukan?

Ya

Tidak

5. Penyusunan rancangan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah

Susun rancangan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah untuk pengelolaan Kawasan Konservasi dengan mengacu kepada hasil

penataan zonasi.

Apakah rancangan rencana jangka

panjang dan menengah telah

disusun?

Ya

Tidak

(...)

6. Konsultasi Publik pertama

(...) 15

6. Konsultasi Publik pertama

Untuk mendapatkan masukan, tanggapan, atau saran/ tanggapan bagi penataan zonasi dan penyusunan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah lakukan konsultasi publik guna kemudian menghasilkan rumusan zonasi dan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah.

8. Konsultasi Publik kedua

7. Penataan zonasi dan rencana pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan

Apakah konsultasi publik pertama telah

dilakukan?

Setelah konsultasi publik, hasil konsultasi publik digunakan untuk Merumuskan Penataan Zonasi (penyempurnaan): Rancangan zonasi dirumuskan dengan

menuangkannya ke dalam peta dengan skala minimal 1 : 50.000 (satu dibanding lima puluh ribu);

Potensi masing-masing zona diuraikan; Peruntukan masing-masing zona ditetapkan; Batas koordinat geografis zona ditetapkan; dan Kegiatan-kegiatan yang boleh dan tidak boleh

dilakukan pada masing-masing zona dirumuskan. Merumuskan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (penyempurnaan rancangan): Rancangan Rencana jangka panjang dan rencana

jangka menengah dirumuskan dan disempurnakan berdasarkan masukan konsultasi publik sesuai dengan penataan zonasi

Dokumen zonasi dan rencana pengelolaan jangka panjang dan rencana pengelolaan jangka menengah sekurang-kurangnya memuat:

I. Pendahuluan, yang berisi latar belakang, tujuan dan ruang lingkup penyusunan rencana pengelolaan;

II. Data potensi ekologis, ekonomi dan sosial budaya kawasan serta permasalahan pengelolan;

III. Penataan Zonasi; IV. Kebijakan pengelolaan kawasan konservasi perairan; V. Strategi pengelolaan kawasan konservasi; dan

VI. Program pengelolaan kawasan konservasi perairan

Ya

Ya

Tidak

Apakah penataan zonasi dan rencana

pengelolaan KKP telah dilakukan?

(...)

Tidak

(...)


16

SELESAI!

8. Konsultasi Publik kedua

Lakukan konsultasi publik kembali terhadap rumusan zonasi dan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah untuk menghasilkan draft Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, yang memuat zonasi dan rencana pengelolaan jangka panjang dan rencana pengelolaan jangka menengah. Konsultasi Publik dapat dilakukan beberapa kali sesuai kebutuhan, hingga memperoleh kesepakatan bersama untuk menghasilkan rumusan dokumen final rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan

9. Perumusan dokumen final rencana pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan

Apakah konsultasi publik kedua telah

dilakukan?

Ya

Tidak

Tidak

Lakukan finalisasi dokumen rencana pengelolaan KKP dengan memeriksa dan meninjau ulang secara seksama draf/rancangan final yang sudah melewati konsultasi publik beberapa kali dan selesai baik dari segi teknis maupun tata penulisan.

Dokumen Final Rencana Pengelolaan dan Zonasi, sekurang-kurangnya memuat:

I. Pendahuluan, yang berisi latar belakang, tujuan dan ruang lingkup penyusunan rencana pengelolaan;

II. Data potensi ekologis, ekonomi dan sosial budaya kawasan serta permasalahan pengelolan;

III. Penataan Zonasi; IV. Kebijakan pengelolaan kawasan konservasi

perairan; V. Strategi pengelolaan kawasan konservasi; dan

VI. Program pengelolaan kawasan konservasi perairan

Sistematika Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan

10. Dokumen final rencana pengelolaan diserahkan oleh Ketua Kelompok Kerja kepada Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola

11. Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola menyerahkan dokumen final kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk dinilai dan disahkan

Apakah dokumen rencana pengelolaan

telah final?

Ya

(...)

Konsultasi Publik dapat dilakukan beberapa kali sesuai kebutuhan

I. Pembentukan Kelompok KerjaPembentukan kelompok kerja dilakukan kepala satuan unit organisasi, yang

keanggotaannya terdiri dari:a. kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola sebagai penanggung jawab; b. unit kerja dan instansi terkait; c. lembaga perguruan tinggi; d. lembaga swadaya masyarakat; e. kelompok masyarakat dan masyarakat adat; dan/atau f. dunia usaha.

Guna kelancaran penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan jangka panjang dan jangka menengah, serta zonasi, kelompok kerja dapat dibantu oleh tenaga ahli

Lingkup tugas tenaga ahli/konsultan yang diharapkan:- Membantu menyusun rencana kerja- Melaksanakan survei dan pengumpulan data (biofisik-ekologi, ekonomi, sosial dan

budaya) - Melakukan analisis data- Merumuskan target konservasi (sumberdaya kawasan, sosial-budaya dan ekonomi,

dan tata kelola/penguatan kelembagaan)- Memfasilitasi Proses penataan zonasi- Melakukan pemetaan zonasi- Merancang rencana pengelolaan jangka panjang, rencana pengelolaan jangka

menengah dan rencana kerja tahunan- Memfasilitasi pelaksanaan konsultasi publik- Membantu menyelesaikan dokumen rencana pengelolaan dan zonasiTugas Kelompok Kerja adalah melakukan serangkaian kerja penyusunan dokumen

rencana pengelolaan dan zonasi KKP/KKP3K, yang diawali dengan menyusu rencana kerja. Rencana kerja tersebut meliputi:

• jenis dan tahapan kegiatan, • metode pengumpulan data dan analisis, • tata waktu pelaksanaan, dan • perencanaan anggaran;

II. Pengumpulan Data dan Informasimengumpulkan data dan informasi meliputi: . data fisik, meliputi iklim, keadaan pantai dan perairan, oseanografi, dan potensi

lainnya; data bio-ekologis, meliputi tipe dan lokasi habitat yang bernilai tinggi dan


karak teristiknya seperti keberagaman jenis, ukuran, tingkat kealamiahan, keunikan dan keterwakilan serta ketergantungan biota terhadap Kawasan Konservasi Perairan;

. data sosial dan budaya, meliputi tipe, lokasi dan jumlah masyarakat pengguna, tingkat kemandirian masyarakat pengguna, dampak terhadap biota dan habitat, kegiatan lain yang merusak habitat dan sumber daya ikan, keberadaan dan potensi ancaman dari aktivitas di luar kawasan dan di sekitar kawasan antar zona dalam kawasan, kearifan lokal serta adat istiadat; dan

. data ekonomi, meliputi mata pencaharian masyarakat, nilai penting perikanan, potensi rekreasi dan pariwisata, dan kemudahan mencapai kawasan.

Metode pengumpulan data biofisi, sesuai dengan SUPLEMEN 8 MONITORING BIOFISIK/ SUMBERDAYA KAWASAN

Metode pengumpulan data Ekonomi, Sosial dan Budaya, sesuai dengan SUPLEMEN 9 MONITORING PENGELOLAAN SOSIAL-BUDAYA- EKONOMI

Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen identifikasi calon kawasan konservasi, dalam proses Pencadangan kawasan konservasi dapat digunakan sebagai acuan (lihat SUPLEMEN 1), beberapa data sekunder misalnya yang berasal dari hasil penelitian ilmiah juga dapat digunakan.

Sebaiknya data sekunder dari pencadangan, dilakukan pemutakhiran

III. AnalisisData dan informasi yang dikumpulkan selanjutnya dilakukan analisis. Analisis data

dapat menggunakan metode yang sama pada saat melakukan identifikasi calon kawasan konservasi (lihat SUPLEMEN 1),

Dalam konteks pengelolaan Kawasan Konservasi secara efektif, tahapan analisis terhadap data dan informasi yang dikumpulkan, disamping untuk melakukan penataan zonasi, juga meliputi pembuatan tujuan tata-kelola (pelembagaan), sumberdaya Kawasan dan sosial-ekonomi-budaya, dengan menggunakan kaidah SMART1 (lihat contoh pada boks di bawah ini). Tujuan pengelolaan kawasan konservasi juga dapat diperoleh dari indikasi jenis/kategori kawasan konservasi yang direkomendasikan dari dokumen pencadangan berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi.

1 SMART adalah singkatan dari kata-kata specific (spesifik), measurable (dapat diukur), attainable (dapat dicapai), realistic (realistis), dan time-bound (terikat waktu) yang sangat disarankan untuk digunakan dan dinyatakan ketika membuat sebuah pernyataan tujuan (statement of objective)

Selain itu, pada tahapan analisis data dan informasi ini ditentukan target/sasaran aspek-aspek tata-kelola (pelembagaan), sumberdaya Kawasan dan sosial-ekonomi-budaya yang akan dikelola, serta (bila memungkinkan) pengukuran data garis-dasar (baseline atau t0) terkait untuk pemantauan kegiatan.

hasil analisis dipergunakan sebagai penataan zonasi kawasan konservasi perairan dan penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang dan rencana pengelolaan jangka menengah kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Analisis untuk menentukan zonasi kawasan konservasi wajib mempertimbangkan daya dukung kawasan.

IV. Penataan ZonasiZonasi Kawasan Konservasi Perairan adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan

ruang di kawasan konservasi perairan melalui penetapan batasbatas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan Ekosistem. Penataan zonasi dilakukan melalui:

1. perumusan rancangan zonasi yang dituangkan dalam peta dengan skala minimal 1 : 50.000 (satu dibanding lima puluh ribu);

2. uraian potensi masing-masing zona; 3. penetapan peruntukan masing-masing zona; 4. penetapan batas koordinat geografis zona; dan 5. perumusan kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada masing-masing

zona. Perhitungan daya dukung masing-masing zona KKP/KKPSK disesuaikan dengan fungsi

dan peruntukan zonanya, metode analisis daya dukung dapat menggunakan acuan standar yang ada.

A. Penetapan Peruntukan ZonasiZonasi dalam kawasan konservasi perairan terdiri dari:a. Zona Inti;b. Zona Perikanan berkelanjutan;

Contoh tujuan SMART: • Tata-kelola (pelembagaan): Dalam 5 tahun ke depan, kemampuan mengelola

Kawasan, yang meliputi kapasitas teknis, jumlah SDM dan keberadaan sarana-prasarana, akan ditingkatkan sebanyak 200% dari kapasitas saat ini.

• Sumberdaya Kawasan: Pada akhir tahun 2018, jumlah titik-titik tempat berpijahikan bernilai ekonomis dipertahankan berdasarkan data garis-dasar 2013.

• Sosial-ekonomi-budaya: Dukungan masyarakat terhadap Kawasan Konservasidalam bentuk penurunan pelanggaran memasuki Zona Inti sebesar 70% pada akhir tahun 2017 dibandingkan garis-dasar tahun 2012.


c. Zona Pemanfaatan; dan/ataud. Zona Lainnya.

Sedangkan Zonasi dalam kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari:

a. Zona Inti;b. Zona Pemanfaatan terbatas;c. Zona Lainnya.

Alokasi ruang zona pemanfaatan terbatas dapat digunakan, diantaranya untuk (i) kegiatan pemanfaatan terbatas untuk perikanan berkelanjutan dan (ii) pemanfaatan terbatas untuk wisata bahari

Penataan zonasi kawasan konservasi perairan/kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut dilakukan berdasarkan fungsi dengan mempertimbangkan potensi sumber daya, daya dukung, dan proses-proses ekologis.

Setiap kawasan konservasi dapat memiliki satu atau lebih zona sesuai dengan luasan karakter fisik, bio-ekologis, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Zona Inti harus dimiliki setiap kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan luasan paling sedikit 2% (dua persen) dari luas kawasan.

Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalan tahapan ini adalah perlunya memastikan paling tidak, atau lebih dari, 2% dari luas keseluruhan Kawasan Konservasi merupakan Zona Inti. Sebagai contoh, bila luas total Kawasan adalah 100 ribu hektare, maka luas Zona Intinya paling tidak adalah 2% dari 100.000 hektare atau 2.000 hektar. Luas Zona Inti yang lebih besar dari luasan minimum ini sangat disarankan mengingat zona inti merupakan lokasi perlindungan dan pelestarian primer di dalam sebuah kawasan konservasi. Seyogyanya luas zona larang ambil/no take zone (zona inti ditambah zona pemanfaatan) dengan luas zona boleh ambil/take zone (zona perikanan berkelanjutan) bisa diselaraskan sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan konservasi yang selaras dengan daya dukung kawasan konservasi.

B. Kriteria ZonasiKriteria Zona Inti untuk kawasan konservasi perairan, ditetapkan antara lain:a. merupakan daerah pemijahan, pengasuhan dan/atau alur ruaya ikan;b. merupakan habitat biota perairan tertentu yang prioritas dan khas/endemik,

langka dan/atau kharismatik;c. mempunyai keanekaragaman jenis biota perairan beserta ekosistemnya;d. mempunyai ciri khas ekosistem alami, dan mewakili keberadaan biota tertentu

yang masih asli;

e. mempunyai kondisi perairan yang relatif masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;

f. mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidup jenis-jenis ikan tertentu untuk menunjang pengelolaan perikanan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses bio-ekologis secara alami; dan

g. mempunyai ciri khas sebagai sumber plasma nutfah bagi Kawasan Konservasi Perairan;

kriteria zona inti untuk kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, dapat terdiri dari:

a. daerah tempat berpijah (spawning ground), tempat bertelur (nesting site), daerah asuhan (nursery ground), tempat mencari makan (feeding ground) ikan dan/atau biota perairan lainnya

b. ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang relatif masih utuh dan tidak terganggu; dan

c. ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang unik dan rentan terhadap perubahan

kriteria zona inti untuk kawasan konservasi maritim pada daerah perlindungan adat maritim, dapat terdiri dari:

a. bagian dari daerah perlindungan adat yang menurut ketentuan adat sangat disakralkan; dan/atau

b. infrastruktur adat yang menurut ketentuan adat harus dilestarikan

kriteria zona inti untuk kawasan konservasi maritim pada daerah perlindungan budaya maritim dapat terdiri dari bagian dari benda peninggalan sejarah atau tempat ritual keagamaan/adat yang karena sifatnya relatif tidak boleh diganggu

Zona Perikanan Berkelanjutan ditetapkan dengan kriteria:a. memiliki nilai konservasi, tetapi dapat bertoleransi dengan pemanfaatan budidaya

ramah lingkungan dan penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan;

b. mempunyai karakteristik ekosistem yang memungkinkan untuk berbagai pemanfaatan ramah lingkungan dan mendukung perikanan berkelanjutan;

c. mempunyai keanekaragaman jenis biota perairan beserta ekosistemnya;d. mempunyai kondisi perairan yang relatif masih baik untuk mendukung kegiatan

multifungsi dengan tidak merusak ekosistem aslinya;e. mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin pengelolaan budidaya ramah


lingkungan, perikanan tangkap berkelanjutan, dan kegiatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat; dan

f. mempunyai karakteristik potensi dan keterwakilan biota perairan bernilai ekonomi

Zona Pemanfaatan ditetapkan dengan kriteria:a. mempunyai daya tarik pariwisata alam berupa biota perairan beserta ekosistem

perairan yang indah dan unik;b. mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelestarian potensial dan daya

tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi;c. mempunyai karakter objek penelitian dan pendidikan yang mendukung

kepentingan konservasi; dand. mempunyai kondisi perairan yang relatif masih baik untuk berbagai kegiatan

pemanfaatan dengan tidak merusak ekosistem aslinya

Zona lainnya merupakan zona di luar Zona Inti, Zona Perikanan berkelanjutan, dan Zona Pemanfaatan yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu. Zona tertentu tersebut dapat berupa antara lain zona perlindungan dan zona rehabilitasi serta zona-zona lainnya yang mendukung upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan konservasi yang berkelanjutan.

C. Peruntukan dan Kegiatan Pokok ZonasiPeruntukan dan potensi masing-masing zona dijelaskan, termasuk kegiatan-kegiatan

yang kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada setiap zona di kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil

Kegiatan pokok zonasi mengacu kepada kondisi dan kriteria masing-masing zona yang telah ditetapkan. Secara khusus, memperhatikan kondisi spesifik kawasan konservasi yang disusun RPZ nya. Aturan-aturan lokal yang menyangkut pemberian sanksi dapat diindikasikan dalam dokumen RPZ, pengaturannya dengan ketentuan lain. Misalnya dalam Peraturan Daerah

Peruntukan dan kegiatan pokok zonasi, antara lain sebagai berikut: Zona Inti dalam kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil

diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan, antara lain:a. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut; Kegiatan perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan di Zona Inti, antara lain

meliputi: (a) perlindungan proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumber daya ikan dan ekosistemnya; (b) penjagaan dan pencegahan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan; (c) keutuhan potensi

kawasan dan perubahan fungsi kawasan; dan/atau (d) pemulihan dan rehabilitasi ekosistem, serta perlindungan alur migrasi biota laut

b. perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan Kegiatan perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap

perubahan di Zona Inti, antara lain meliputi: (a) perlindungan proses ekologis yang menunjang keaslian, keutuhan dan keberlanjutanlangsungan hidup dari suatu jenis atau sumber daya ikan dan ekosistemnya; (b) penjagaan dan pencegahan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan; (c) keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan; dan/atau (d) pemulihan dan rehabilitasi ekosistem, serta perlindungan alur migrasi biota laut

c. perlindungan situs budaya/adat tradisionald. penelitian; dan/atau Kegiatan penelitian di Zona Inti diperuntukkan bagi: (a) penelitian dasar

menggunakan metode observasi untuk pengumpulan data dasar; (b) penelitian terapan menggunakan metode survei untuk tujuan monitoring kondisi biologi dan ekologi; dan/atau (c) pengembangan untuk tujuan rehabilitasi.

e. pendidikan. Kegiatan pendidikan di Zona Inti diperuntukkan bagi kegiatan tanpa melakukan

pengambilan material langsung dari alam.

Zona Perikanan Berkelanjutan dalam kawasan konservasi perairan diperuntukkan bagi:

a. perlindungan habitat dan populasi ikan; Kegiatan perlindungan habitat dan populasi ikan di Zona Perikanan berkelanjutan

meliputi: (a) perlindungan proses-proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumber daya ikan dan ekosistemnya; (b) pengamanan, pencegahan dan/atau pembatasan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan; (c) pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk dapat menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya; (d) alur migrasi biota perairan; dan (e) pemulihan.

b. penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan; Kegiatan penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan di

Zona Perikanan berkelanjutan meliputi: (a) alat penangkapan ikan yang sifatnya statis dan/atau pasif; dan (b) cara memperoleh ikan dengan memperhatikan daya dukung habitat dan/atau tidak mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan

c. budidaya ramah lingkungan; Kegiatan budidaya ramah lingkungan di Zona Perikanan berkelanjutan meliputi


kegiatan budidaya yang mempertimbangkan: (a) jenis ikan yang dibudidayakan; (b) jenis pakan; (c) teknologi; (d) jumlah unit usaha budidaya; dan (e) daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya ikan.

d. pariwisata dan rekreasi; Kegiatan pariwisata dan rekreasi di Zona Perikanan berkelanjutan meliputi: (a)

pariwisata minat khusus; (b) perahu pariwisata; (c) pariwisata pancing; dan (d) pembuatan foto, video, dan film.

e. penelitian dan pengembangan; Kegiatan penelitian dan pengembangan di Zona Perikanan berkelanjutan meliputi:

(a) penelitian dasar untuk kepentingan perikanan berkelanjutan dan konservasi; (b) penelitian terapan untuk kepentingan perikanan berkelanjutan dan konservasi; dan (c) pengembangan untuk kepentingan konservasi.

f. pendidikan. Kegiatan pendidikan di Zona Perikanan berkelanjutan sebagaimana dimaksud

dalam merupakan pendidikan untuk memberikan wawasan dan motivasi yang meliputi aspek: (a) biologi; (b) ekologi; (c) sosial ekonomi dan budaya; dan (d) tata kelola dan pengelolaan.

Zona Pemanfaatan dalam kawasan konservasi perairan diperuntukkan bagi:a. perlindungan dan pelestarian habitat dan populasi ikan; Kegiatan perlindungan dan pelestarian habitat dan populasi ikan di Zona

Pemanfaatan meliputi: (a) perlindungan proses-proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; (b) penjagaan dan pencegahan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan; (c) pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk dapat menghasilkan keseimbangan antara populasi dengan daya dukung habitatnya; (d) perlindungan alur migrasi biota perairan; dan (e) pemulihan dan rehabilitasi ekosistem.

b. pariwisata dan rekreasi; Kegiatan pariwisata dan rekreasi di Zona Pemanfaatan meliputi: (a) berenang;

(b) menyelam; (c) pariwisata tontonan; (d) pariwisata minat khusus; (e) perahu pariwisata; (f ) olahraga permukaan air; dan (g) pembuatan foto, video dan film.

c. penelitian dan pengembangan; Kegiatan penelitian dan pengembangan di Zona Pemanfaatan meliputi: (a)

penelitian dasar untuk kepentingan pemanfaatan dan konservasi; (b) penelitian terapan untuk kepentingan pemanfaatan dan konservasi; dan (c) pengembangan untuk kepentingan konservasi.

d. pendidikan. Kegiatan pendidikan di Zona Pemanfaatan meliputi: (a) pemeliharaan dan

peningkatan keanekaragaman hayati; (b) perlindungan sumber daya masyarakat lokal; (c) pembangunan perekonomian berbasis ekowisata bahari; (d) pemeliharaan proses ekologis dan sistem pendukung kehidupan; (e) promosi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan; dan (f ) promosi upaya tata kelola untuk perlindungan lingkungan kawasan konservasi perairan.

Zona Pemanfaatan terbatas, untuk kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dapat diperuntukkan bagi:

a. kegiatan pemanfaatan yang bersifat tidak mengambil (no take), yaitu untuk kegiatan perlindungan habitat dan populasi ikan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan; dan/atau pendidikan, sebagaimana kegiatan-kegiatan yang diatur pada zona pemanfaatan di kawasan konservasi perairan.

b. kegiatan pemanfaatan yang bersifat boleh mengambil (take), yaitu kegiatan-kegiatan yang mendukung pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, serta kegiatan-kegiatan yang mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan, sebagaimana kegiatan yang diatur pada zona perikanan berkelanjutan di kawasan konservasi perairan.

D. Peta ZonasiSumber-sumber peta yang digunakan untuk menyusun penataan zona, antara lain

sebagai berikut:- Peta Rupa bumi indonesia, bIG skala yang sama dengan peta keluaran- Peta laut Indonesia, Dishidros, skala yang sama dengan peta keluaran- Peta LLN (lingkungan laut Nasional)- Peta LPI (Lingkungan Pantai Indonesia)- Peta perencanaan wilayah, misal RTRW, RZWP3K, dll- Peta pencadangan/penetapan kawasan konservasi- Sumber data yang berkaitandalam kawasan konservasi, peta ini menjadi acuan pembahasan pada penataan zonasi

disetiap zona. Peta Zonasi keseluruhan ini dituangkan dalam skala minimal sama dengan skala peta pencadangan/penetapan kawasan konservasi.

Rancangan zonasi pada setiap zona yang dituangkan dalam peta dengan skala minimal 1 : 50.000 (satu dibanding lima puluh ribu), peta dengan skala lebih besar diutamakan (misal 1:10.000) sesuai dengan NOMOR LEMbAR PETA (NLP) yang dikeluarkan oleh badan Informasi Geospasial (bIG), dicetak dengan ukuran kertas yang sesuai dengan informasi skala dan kedalaman informasi yang ditampilkan.


Penulisan koordinat sistem geografi menggunakan satuan DMS (Degree, Minute, Second). Contoh: 6° 10’ 12.9” Lintang Selatan (LS) 106° 49’ 27.0” bujur Timur (bT).

Penandaan/pewarnaan Zonasi di dalam peta, disarankan disesuaikan dengan ketentuan:

• Zonainti=Merah• Zonaperikananberkelanjutan=birumuda• Zonapemanfaatan=hijau• Zonalainnya=abu-abu

• ZonaPemanfaatanTerbatas=penandaan/pewarnaansesuaidenganpembagianalokasizona-nya,untukzonapemanfaatanterbatasbagikegiatanperikanan=birumuda,sedangkanzonapemanfaatanterbatasuntukwisatabahari=hijau.

• Sub zona, pewarnaannya mengikuti kecenderungan warna zona dengan polatertentu (misalnya: arsir, garis dan dot)

• Warnapulau/daratan=kuning• Warnalaut/perairan=putih

Peta zonasi kawasan konservasi ditandatangani oleh kepala unit organisasi yang mengusulkan, dan representatif bupati/Walikota/Gubernur/Menteri sesuai kewenangannya.

Misal: Pengesahan dengan Keputusan Menteri Unit Organisasi yang mengusulkan: Kepala Loka KKPN Pekanbaru. Representatif Menteri: a.n Direktur Jenderal KP3K, Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan. Standar layout dan contoh peta zonasi sebagaimana pada dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya sebagaimana terlampir.

V. Penyusunan rancangan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah

Setiap dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) wajib dilengkapi dengan rencana pengelolaan jangka panjang (20 tahun) dan jangka menengah (5 tahun). Rencana jangka panjang memuat kebijakan pengelolaan kawasan konservasi perairan, yang meliputi: visi dan misi; tujuan dan sasaran pengelolaan; dan strategi pengelolaan. Rencana jangka menengah pengelolaan kawasan konservasi perairan berlaku selama 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran pengelolaan, dan strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan. Selain itu, rencana pengelolaan tahunan (RKT) juga wajib dibuat setiap tahun, paling tidak untuk 3-5 tahun pertama. Untuk rencana pengelolaan jangka menengah sangat disarankan untuk mengikuti tahapan seperti yang tercantum pada Pedoman Teknis E-KKP3K. Disamping untuk memfasilitasi proses perencanaan yang harus dilaksanakan oleh Unit Organisasi Pengelola secara regular (per tahun dan per 5 tahun), perencanaan dengan mengacu kepada Pedoman Teknis E-KKP3K juga untuk mendorong dan memastikan bahwa pengelolaan Kawasan akan meningkatkan kinerjanya setiap tahun

A. Rencana Jangka Panjang, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali. Rencana jangka panjang memuat kebijakan pengelolaan kawasan konservasi perairan, yang meliputi:

• visi dan misi; • tujuan dan sasaran pengelolaan; • strategi pengelolaan; perubahan rencana pengelolaan, dimungkinkan setelah evaluasi dilakukan selama

lima tahun, utamanya dalam hal strategi pengelolaan dan pergeseran-pergeseran program jangka menengah. Sedangkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran pengelolaan, sedapatnya tidak dilakukan perubahan.

Dokumen rencana pengelolaan dan zonasi merupakan dokumen yang dapat dievaluasi setiap saat untuk mencapai tujuan dan sasarannya, perbaikan secara periodik biasanya dilakukan dalam rencana tahunan. Penetapan kerangka acuan perubahan secara resmi mengikuti kaidah perundangan yang berlaku (lima tahun sekali). Secara harfiah, visi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melihat dan mengatasi inti persoalan. Dalam konteks pengelolaan kawasan konservasi, rumusan visi harus menunjukkan cita-cita yang hendak dicapai secara spesifik pada kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Sementara misi mencerminkan langkah-langkah yang diperlukan dalam mencapai


visi. berikut adalah contoh Visi dan Misi Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya:

Visi:“Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya sebagai tujuan ekowisata

di wilayah perbatasan yang bertaraf internasional untuk kesejahteraan masyarakat”Misi:• mengelola TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya secara terpadu,

kolaboratif dan efektif untuk mewujudkan ekowisata bertaraf internasional; • melestarikan ekosistem perairan sesuai dengan fungsi dan daya dukungnya untuk

pembangunan berkelanjutan; dan • mendorong pemanfaatan sumber daya TWP Kepulauan Anambas dan Laut

Sekitarnya secara optimal, berkelanjutan, dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dan Sasaran PengelolaanPrasyarat penting dalam penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi adalah

mengidentifikasi dan menentukan prioritas/target konservasinya. hal ini sedikitnya menyangkut 2 (dua) hal yaitu:

- Target sumberdaya, diantaranya meliputi: Populasi, Spesies, habitat, dan/atau Ekosistem, dan

- Target sosial budaya dan ekonomi, diantaranya meliputi: mata pencaharian alternatif, partisipasi, perubahan perilaku, dan lain-lain.

Strategi dan Program PengelolaanStrategi pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:

a. penguatan kelembagaan;b. penguatan pengelolaan sumber daya kawasan; dan/atauc. penguatan sosial, ekonomi, dan budayaStrategi pengelolaan kawasan konservasi perairan untuk penguatan kelembagaan

(tatakelola), dilakukan melalui program antara lain:l Peningkatan Sumber Daya Manusia; l Penatakelolaan Kelembagaan; l Peningkatan Kapasitas Infrastruktur; l Penyusunan Peraturan Pengelolaan Kawasan; l Pengembangan Organisasi/Kelembagaan Masyarakat;l Pengembangan Kemitraan; l Pembentukan Jejaring Kawasan Konservasi Perairan;l Pengembangan Sistem Pendanaan berkelanjutan; dan l Monitoring dan Evaluasi.

Strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan untuk penguatan pengelolaan sumber daya kawasan (tatakelola), dilakukan melalui program antara lain:l Perlindungan habitat dan Populasi Ikan;l Rehabilitasi habitat dan Populasi Ikan;l Penelitian dan Pengembangan;l Pemanfaatan Sumber Daya Ikan;l Pariwisata Alam dan Jasa Lingkungan;l Pengawasan dan Pengendalian; dan l Monitoring dan Evaluasi.Strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan untuk penguatan sosial, ekonomi,

dan budaya, dilakukan melalui program antara lain:l Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat;l Pemberdayaan Masyarakat;l Pelestarian Adat dan budaya; dan l Monitoring dan EvaluasiStrategi pengelolaan yang dijabarkan dalam program pengelolaan , menjadi bagian

dari rencana jangka menengah 5 (lima) tahun.

B. Rencana Jangka Menengah, berlaku selama 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran pengelolaan, dan strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Strategi dan Program PengelolaanStrategi pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil,

meliputi: penguatan kelembagaan; penguatan pengelolaan sumber daya kawasan; dan/atau penguatan sosial, ekonomi, dan budaya. Strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan untuk penguatan kelembagaan (tatakelola), dilakukan melalui program antara lain: Peningkatan Sumber Daya Manusia; Penatakelolaan Kelembagaan; Peningkatan Kapasitas Infrastruktur; Penyusunan Peraturan Pengelolaan Kawasan; Pengembangan Organisasi/Kelembagaan Masyarakat; Pengembangan Kemitraan; Pembentukan Jejaring Kawasan Konservasi Perairan; Pengembangan Sistem Pendanaan berkelanjutan; dan Monitoring dan Evaluasi.

Tata cara pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui strategi dan upaya pokok pengelolaan. Strategi pengelolaan kawasan terdiri dari: Penguatan pengelolaan dan peningkatan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Strategi penguatan pengelolaan dilakukan melalui upaya-upaya pokok antara lain: perlindungan dan pelestarian, pemeliharaan batas kawasan dan batas zonasi, monitoring sumberdaya, rehabilitasi habitat dan populasi, pengawasan, pembangunan infrastruktur/saranaprasarana, penelitian, pendidikan, pariwisata dan rekreasi; atau perikanan


berkelanjutan. Sementara Strategi dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat terdiri dari pemberdayaan masyarakat dan penumbuh-kembangan peran serta masyarakat dan keterlibatan masyarakat.

Perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui: perlindungan proses-proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumberdaya alam hayati dan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; penjagaan, pencegahan dan pembatasan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan; pengelolaan jenis sumberdaya alam hayati beserta habitatnya untuk dapat menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya; alur migrasi biota perairan pemulihan dan rehabilitasi ekosistem; penutupan kawasan.

Pemeliharaan batas kawasan dan batas zonasi dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeliharaan, penggantian yang hilang secara berkala, dan rekonstruksi dalam hal terjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari.

Monitoring sumberdaya dilakukan melalui kegiatan pemantauan tingkat perkembangan pelaksanaan pengelolaan, kebutuhan dan permasalahan yang timbul di lapangan, dan penyelesaian permasalahan yang kemungkinan terjadi dalam pengelolaan. Monitoring dilakukan secara berkala minimal sekali dalam satu tahun dan insidentil apabila diduga terjadi penyimpangan atau permasalahan oleh unit pengelola kawasan konservasi maupun unit kerja pembina.

Rehabilitasi habitat dan populasi dilakukan melalui kegiatan pemulihan struktur, fungsi, dan dinamika populasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, perbaikan ekosistem, restocking jenis dan penutupan sementara kawasan dalam rangka pemulihan, pengkayaan sumberdaya hayati, perlindungan spesies biota laut agar tumbuh secara alami, dan menghindari terjadinya alien spesies.

Pengawasan dilakukan melalui kegiatan penjagaan dan/atau patroli oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pembangunan infrastruktur/sarana prasarana dilakukan melalui kegiatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas aksesibilitas, pengelolaan, pelayanan, komunikasi dan informasi. Penelitian dilakukan melalui kegiatan penelitian dasar dan penelitian terapan untuk kepentingan konservasi. Pendidikan dilakukan melalui kegiatan widya wisata, pendidikan dan penyuluhan konservasi, bina cinta alam, interpretasi dan pemanduan pengunjung, dan pusat informasi. Pariwisata dan rekreasi dilakukan melalui kegiatan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, dan pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil. Perikanan berkelanjutan dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan perikanan tradisional yang ramah lingkungan.

Pemberdayaan masyarakat dilakukan di dalam dan di sekitar kawasan dengan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi dan daya yang dimiliki masyarakat; penguatan potensi dan daya yang dimiliki masyarakat;

perlindungan kepentingan masyarakat melalui keberpihakan kepada masyarakat guna mencegah persaingan yang tidak sehat; upaya penyadaran, penguatan kapasitas, dan pemberian akses kepada sumber daya; pemberian akses pemanfaatan sumber daya ikan dan ekosistemnya dengan memperhatikan aspek spesifik site, adaptif, kebersamaan dan kemitraan, keterpaduan, keberlanjutan, dan kelestarian serta dalam pelaksanaannya tidak mengubah status dan fungsi kawasan, tidak memberikan hak kepemilikan atas kawasan dan hanya hak pemanfaatan yang diatur, serta merupakan bagian pengelolaan yang dilakukan secara utuh.

Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan penguatan sumber daya manusia dengan pelatihan dan penguatan kelembagaan dengan pembentukan kelompok masyarakat konservasi. Penumbuh-kembangan peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan antara lain dilakukan melalui: memberi saran, informasi dan pertimbangan; memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan; melakukan pengawasan kegiatan; dan ikut menjaga dan memelihara kawasan.

Tata cara pengelolaan Kawasan Konservasi Maritim (KKM) dilakukan melalui strategi dan upaya pokok pengelolaan KKM. Strategi pengelolaan KKM terdiri dari: penguatan pengelolaan KKM, dan peningkatan sosial ekonomi budaya masyarakat sekitar KKM. Strategi penguatan pengelolaan KKM dilakukan melalui upaya-upaya pokok, antara lain: perlindungan dan pelestarian KKM; pengawasan; pembangunan infrastruktur/ sarana prasarana; penelitian; pendidikan; pariwisata dan rekreasi; Strategi dalam peningkatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar KKM melalui upaya- upaya pokok antara lain: pelestarian adat dan budaya tradisional masyarakat; penguatan kelembagaan adat; pemberdayaan sosial ekonomi; penyuluhan. Perlindungan dan pelestarian KKM dilakukan melalui: pencegahan dan pembatasan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan adat dan budaya; dan/atau mendorong pelestarian adat dan budaya melalui dukungan penyelenggaraan ritual keagamaan budaya dan adat; Pengawasan dilakukan melalui kegiatan: penjagaan dan/atau patroli oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu terhadap benda peninggalan sejarah maritim; dan/atau menjalin komunikasi antara unit pengelola kawasan dengan masyarakat adat. Pembangunan infrastruktur/sarana prasarana dilakukan melalui kegiatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas aksesibilitas, pengelolaan, pelayanan, komunikasi dan informasi. Penelitian dilakukan melalui kegiatan penelitian dasar dan penelitian terapan untuk kepentingan KKM. Pendidikan dilakukan melalui kegiatan widya wisata, pendidikan dan penyuluhan konservasi, bina cinta alam, interpretasi dan pemanduan pengunjung, dan pusat informasi. Pariwisata dan rekreasi dilakukan melalui kegiatan wisata budaya, dan pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya.

Pelestarian adat dan budaya tradisional masyarakat dilakukan melalui: mengupayakan ritual keagamaan adat secara keberlanjutan memelihara infrastuktur adat masyarakat. Penguatan kelembagaan adat dilakukan melalui: mendukung dan memfasilitasi pelestarian


struktur kelembagaan adat; atau mendorong pendokumentasian aturan-aturan dan norma-norma adat. Pemberdayaan sosial ekonomi dilakukan melalui: pengembangan mata pencaharian alternatif khususnya berbasis adat dan budaya; atau mendorong akses terhadap modal dan pasar. Penyuluhan dilakukan melalui: memberikan pendampingan dalam pengembangan sosial ekonomi masyarakat adat; memberikan percontohan usaha dan/atau teknologi tepat guna.

C. Rencana Kerja Tahunan, disusun berdasarkan rencana jangka menengah dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran yang disusun satu tahun sekali. Rencana kegiatan dan anggaran ini sekurang-kurangnya memuat uraian kegiatan, penanggung jawab, waktu pelaksanaan, alokasi anggaran dan sumber pendanaan.

VI. Konsultasi Publik Zonasi dan penyusunan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah

dilakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan, tanggapan, atau saran/tanggapan guna menghasilkan rumusan zonasi dan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah.

Dalam pelaksanaan konsultasi Publik, tata cara Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan para pemangku kepentingan. berbagai diskusi bersama masyarakat lokal secara informal juga diperlukan untuk menggali informasi dan memetakan zonasi kawasan konservasi secara partisipatif.

Pelaksanaan konsultasi publik dapat dilakukan beberapa kali hingga diperoleh kesepakatan lokasi masing-masing zona dan kegiatan kegiatan pokok pada setiap zona tersebut.

Rumusan zonasi dan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah apabila diperlukan dapat dilakukan konsultasi publik kembali untuk menghasilkan dokumen yang memuat zonasi dan rencana pengelolaan jangka panjang dan rencana pengelolaan jangka menengah.

Untuk memastikan zonasi yang akan didirikan dapat diterima oleh semua pihak, atau paling tidak para pemangku-kepentingan setempat, perlu dilakukan konsultasi publik. Disamping untuk mendorong pengurangan atau penghilangan potensi konflik di masa mendatang, konsultasi public ini jug amerupakan salah satu cara untuk melibatkan para pemangku-kepentingan dalam proses pembuatan zonasi dan pengelolaan Kawasan yang terkait zonasi tersebut.

Cara konsultasi publik yang sangat disarankan adalah Diskusi Kelompok Fokus (Focus Group Discussion, FGD) yang melibatkan perwakilan dari Unit Organisasi

Pengelola dan perwakilan dari pemangku-kepentingan (maksimum 12 orang) dengan difasilitasi oleh seorang atau dua orang fasilitator netral. Perlu ditekankan di sini bahwa FGD seyogianya dilakukan berkali-kali (paling tidak sejumlah pemangku-kepentingan yang berhasil diidentifikasi) dimana masing-masing FGD dilakukan dengan pemangku-kepentingan yang setara dan tidak menunjukkan ketimpangan hubungan-kekuasaan (power relations) untuk memperoleh gambaran yang paling mendekati dengan kondisi riil di lapangan. Sebagai contoh, FGD dilakukan hanya kepada khalayak atau peserta dari latar belakang yang sama, seperti nelayan, pegawai pemda, dan seterusnya, dan jangan pernah mencampur peserta. Sejumlah FGD kemudian diakhiri dengan sebuah pertemuan akhir yang menyampaikan semua hasil FGD terutama dalam hal-hal dimana para pemangku-kepentingan sepakat dan tidak sepakat terkait dengan zonasi dan pengelolaan Kawasan

Konsultasi publik kedua perlu dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan zonasi dalam rangka mengakomodasi para pemangku-kepentingan dapat diterima oleh semua pihak terkait

VII. Perumusan Dokumen Rencana Pengelolaan dan ZonasiDokumen zonasi dan rencana pengelolaan jangka panjang dan rencana pengelolaan

jangka menengah sekurang-kurangnya memuat: I. Pendahuluan, yang berisi latar belakang, tujuan dan ruang lingkup penyusunan

rencana pengelolaan; II. Data potensi ekologis, ekonomi dan sosial budaya kawasan serta permasalahan

pengelolan; III. Penataan Zonasi; IV. Kebijakan pengelolaan kawasan konservasi perairan; V. Strategi pengelolaan kawasan konservasi; dan VI. Program pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Sistematika Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagai mana terlampir, atau dapat mengikuti dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya sebagaimana terlampir.

Dokumen Rencana pengelolaan dan zonasi final yang telah disusun oleh kelompok


kerja tersebut, selanjutnya oleh Ketua Kelompok Kerja disampaikan kepada Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola.

VIII. Pengesahan Rencana Pengelolaan dan ZonasiKepala Satuan Unit Organisasi Pengelola menyampaikan dokumen final kepada Menteri,

Gubernur, atau bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk dinilai dan disahkan.Menteri, Gubernur, atau bupati/Walikota sesuai kewenangannya selanjutnya

membentuk tim evaluasi untuk melakukan sinkronisasi dan koordinasi isi rencana pengelolaan dan zonasi yang telah disusun dengan kebijakan/program/kegiatan yang terkait.

Proses legalisasi (drafting) keputusan penetapan untuk mengesahkan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi. Contoh dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi yang telah disyahkan sebagaimana terlampir.

3. TINDAK LANJUT PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI KAWASAN PERAIRAN

Setelah dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan selesai disusun oleh unit organisasi pengelola, dokumen tersebut harus disahkan oleh kepala daerah. Untuk kawasan konservasi daerah, dan disyahkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan untuk Kawasan Konservasi Nasional. Selanjutnya dokumen ini dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana teknis yang antara lain memuat rencana tata letak/rencana tapak (site plan), rencana desain infrastruktur, rencana kegiatan wisata alam dan interpretasi, serta rencana teknis kegiatan perikanan berkelanjutan.

Penyusunan prosedur operasional standar (POS) juga dapat disusun berdasarkan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi yang telah disahkan ini. POS dimaksud antara lain meliputi POS kegiatan pemanfaatan perikanan budidaya, POS kegiatan pemanfaatan perikanan tangkap dan POS kegiatan pemanfaatan kawasan untuk penelitian/pendidikan dan POS kegiatan Pariwisata Alam Perairan, serta POS lain yang diperlukan. Dokumen ‘turunan’ lain dari rencana pengelolaan dan zonasi ini juga dapat berupa rencana bisnis, rencana pengembangan investasi dalam kawasan maupun berupa dokumen lain sesuai kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi namun tetap mengacu kepada dokumen rencana pengelolaan dan zonasi tersebut.

Panduan penyusunan rencana teknis, penyusunan POS maupun dokumen ”turunan” lainnya dapat mengikuti panduan yang diterbitkan oleh Direktorat KKJI, Ditjen KP3K Kementerian Kelautan dan Perikanan.


4. PENUTUP

Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan oleh pengelola kawasan konservasi dalam rangka menyusun rencana pengelolaan untuk mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi yang efektif. Penting dicatat bahwa acuan utama penyusunan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan dan ketentuan peraturan lain yang berlaku.

LAMPIRAN 1

Sistematika Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Keci.

SISTEMATIKA RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRANI. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Tujuan 1.3 Ruang Lingkup Penyusunan Rencana Pengelolaan

II. POTENSI DAN PERMASALAHAN PENGELOLAAN 2.1 Potensi 2.1.1 Potensi Ekologis 2.1.2 Potensi Ekonomi 2.1.3 Potensi Sosial budaya 2.2 Permasalahan Pengelolaan

III. PENATAAN ZONASI 3.1 Umum 3.2 Zona Inti 3.2.1. Rancangan Zonasi (peta) dan Koordinat 3.2.2. Potensi 3.2.3. Peruntukan/Tujuan Zona 3.2.4. Kegiatan yang boleh dan Tidak 3.3 Zona Perikanan Berkelanjutan 3.3.1. Rancangan Zonasi (peta) dan Koordinat 3.3.2. Potensi 3.3.3. Peruntukan/Tujuan Zona 3.3.4. Kegiatan yang boleh dan Tidak 3.4 Zona Pemanfaatan 3.4.1. Rancangan Zonasi (peta) dan Koordinat 3.4.2. Potensi 3.4.3. Peruntukan/Tujuan Zona 3.4.4. Kegiatan yang boleh dan Tidak


3.5 Zona Lainnya 3.5.1. Rancangan Zonasi (peta) dan Koordinat 3.5.2. Potensi 3.5.3. Peruntukan/Tujuan Zona 3.5.4. Kegiatan yang boleh dan Tidak

IV. RENCANA JANGKA PANJANG 4.1 Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan 4.1.1. Visi dan Misi 4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan 4.2 Strategi Pengelolaan 4.2.1. Penguatan Kelembagaan 4.2.2. Penguatan Pengelolaan Sumberdaya Kawasan 4.2.3. Penguatan Sosial, Ekonomi dan budaya

V. RENCANA JANGKA MENENGAH 5.1 Umum 5.2 Rencana Jangka Menengah I (5 Tahun Pertama) 5.2.1. Penguatan Kelembagaan 1. Program . . . 2. … 5.2.2. Penguatan Pengelolaan Sumberdaya Kawasan 1. Program . . . 2. … 5.2.3. Penguatan Sosial, Ekonomi dan budaya 1. Program . . . 2. … 5.3 Rencana Jangka Menengah II (5 Tahun Ke-Dua) 5.3.1. Penguatan Kelembagaan 1. Program . . . 2. … 5.3.2. Penguatan Pengelolaan Sumberdaya Kawasan 1. Program . . . 2. … 5.3.3. Penguatan Sosial, Ekonomi dan budaya 1. Program . . . 2. …

5.4 Rencana Jangka Menengah III (5 Tahun Ke-Tiga) 5.4.1. Penguatan Kelembagaan 1. Program . . . 2. … 5.4.2. Penguatan Pengelolaan Sumberdaya Kawasan 1. Program . . . 2. … 5.4.3. Penguatan Sosial, Ekonomi dan budaya 1. Program . . . 2. 5.5 Rencana Jangka Menengah IV (5 Tahun Ke-Empat) 5.5.1. Penguatan Kelembagaan 1. Program . . . 2. … 5.5.2. Penguatan Pengelolaan Sumberdaya Kawasan 1. Program . . . 2. … 5.5.3. Penguatan Sosial, Ekonomi dan budaya 1. Program . . . 2. …

VI. RENCANA PENGELOLAAN RINCI 20 TAHUN Memuat Matriks Kebijakan, Strategi, Program, dan Kegiatan

VII. PENUTUP

VIII. LAMPIRAN Memuat materi muatan yang tidak diamanatkan di dalam PER.30/MEN/2010 tentang

rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan tetapi menjadi bagian penting dalam rencana pengelolaan di lokasi tertentu.


LAMPIRAN 2

.

36 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 37Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil12


3 4


5

6


7 8

Gambar 3.Stalix sp (Opistognathidae)


9

Gambar 4.Heteroconger sp (Congridae)

Gambar 5.Myersina sp (Gobiidae)

Gambar 7. Elcogramma sp (Tripterygiidae)

Gambar 6.Paracheilinus sp (Labridae)

10


11

12


13

14


15 16


17 18


1920


21 22


23 24


25 26


27 28


29 30


31 32


33 34


35 36


37 38


39 40


41

42


43 44


45 46


47 48


49 50


51 52


53 54


55 56

92 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 93Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil57 58


.

60











80


81 82


83 84


8586



89 90


91 92


93 94


95 96


97 98


99

100


101

102


103 104


105 106


107 108


109 110


111 112


113 114


115 116


117 118


119 120


121

122


123

124


125 126


127 128


129

130


131 132


133 134


135 136


137 138


139 140


141 142


143 144


145 146


147 148


149 150


151

152


153 154


155 156


157

158


159 160


161 162


163 164


165 166


167

168


169

170


171

Catatan:


Catatan:

Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Gedung Mina Bahari III Lantai 10Jalan Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat 10110

Telp/Fax: (021) 3522045, Surel: [email protected] resmi: http://kkji.kp3k.kkp.go.id

03 suplemen Rencana Pengelolaan dan Zonasi

Documents