0 KO;~~~~kt~. oleh...teguran atau peringatan / surat lain yang sejenis maka Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang. (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat

0" .1s;.~~uaSkanoleh .KO;~~~~kt~Setdam~k~" InggauPERe .T. MAWAR (073 3-323202)

DeNln & Lay OutR8nc8ng Rancak(07331 3244011011

Stucl10Deuln317480t40

LEMBARAN DAERAHKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAUNOMOR 36 TAHUN 2003

a. bahwa dengan terbentuknya PernerintahKota Lubuklinggau sebagai DaerahOtonom berdasarkan Undang-undangnomor 7 tahun 2001 tentang Pern-bentukanKota Lubuklinggau, rnakaPemerintah Kota Lubuklinggau berwenanguntuk mengurus dan mengatur rumahtangganya sendiri ;

b. bahwa dalam melaksanakan OtonomiDaerah sebagaimana dimaksud huruf a,diperlukan pembiayaan untukpenyelenggaraan pemerintahan,pembangunan dan pelayanan kepadamasyarakat yang bersumber dariPendapatan Asli Daerah khususnyaRetribusi Izin Gangguan;

3. Undang - undang nomor 24 tahun 1992tentang Penataan Ruang ( LembaranNegara Republik Indonesia tahun 1992nomor 115, Tambahan Lembaran Negaranomor 3501 );

c. bahwa berdasarkan PeraturanPemerintah nomor 66 tahun 2001 tentangRetribusi Daerah, maka Retribusi !zinGangguan merupakan Retribusi Daerah;

4. Undang-undang nomor 18 tahun 1997tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah ( Lembaran Negara Republik In-donesia tahun 1997 nomor 41, TambahanLembaran Negara nomor 3685 )sebagaimana telah diubah denganUndang-undang nomor 34 tahun 2000ten tang Perubahan atas Undang - undangnomor 18 tahun 1997 tentang Pajakdaerah dan Retribusi Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia tahun 2000nomor 246, Tambahan Lembaran Negaranomor 4048 );

d. bahwa berdasarkan pertimbangan padahuruf a, b, dan c tersebut dipandangperlu untuk rnenetapkan PengaturanRetribusi Izin Gangguan dalam KotaLubuklinggau.

1. Undang-undang nomor 8 tahun 1981ten tang Hukum Acara Pidana (LembaranNegara Republik Indonesia tahun 1981nomor 76, Tambahan Lembaran Negaranomor 3209 );

5. Undang-undang nomor 23 tahun 1997tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 1997 nomor 68, TambahanLembaran Negara nomor 3699 );

2. Undang - undang nomor 5 tahun 1984tentang Perindustrian ( LembaranNegara Republik Indonesia tahun 1984nomor 2, Tambahan Lembaran Negaranomor 3274 );

6. Undang-undang nom or 22 tahun 1999tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 1999 noillor 60, TambahanLembaran Negara nomor 3839 );

7. Undang· undang nomor 25 tahun 1999tentang Perimbangan Keuangan antaraPusat dan Daerah ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia nomor 72, TambahanLembaran Negara nomor 3848 );

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri danOtonomi Daerah nomor 22tahun 2001tentang Bentuk Produk - produk HukumDaerah;

8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 200'1ten tang Pembentukan Kota Lubuklinggau(LembaranNegaraRItahun 2001 Nomor87,TambahanLembaran Negara Nomor4114);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor7 Tahun 2003 tentang PedomanOperasional Penyidik Pegawai Negeri SipilDaerah dalam Penegakan PeraturanDaerah.9. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun

1983 tentang pelaksanaan Hukum AcaraPidana (Lembaran Negara Republik In-donesia tahun 1983 nomor 36, TambahanLembaran Negara nomor 3258 );

o

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun1986tentang Analisis Dampak Lingkungan(Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 1986 nomor 42, TambahanLembaran Negara nomor 3338 );

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTALUBUKLINGGAU

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAUTENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN11. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun

2001 tentang Retribusi Daerah ( LembaranNegara Republik Indonesia tahun 2001nomor 119, Tambahan Lembaran NeQara;:>

nomor4139 );BAB I

KETENTUAN UMUM

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri danOtonomi Daerah nomor 21 tahun 2001ten tang Teknik Penyusunan dan Materi

8. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputiPerseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroanlainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengannama dan bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan,Firma, Kongsi, Yayasan atau organisasi yang sejenis,Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta badanusaha lainnya;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah KotaLubukl inggau.;

3. Kepala Daerah adalah Walikota Lubuklinggau yangselanjutnya dis.ebut Walikota;

4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Lubuklinggau; 9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yangmenurut Peraturan Perundang - undangan Retribusi

c diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;5. Izin tempat usaha yang selanjutnya disebut sebagai IzinGangguanadalah izin yang diberikan oleh Walikota kepadaorang pribadi atau Badan di lokasi tertentu yangmenimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidaktermasuk tempat usahayang lokasinya telah ditunjuk olehPemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yangmerupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untukmemanfaatkan Izin Tempat Usaha;

11. S urat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yangselanjutnya dapat disingkat SPORDadalah surat yangdipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan dataobjek, Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasarperhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutangmenurut Peraturan Perundang - undangan RetribusiDaerah;

6. Retribusi Izin Gangguanyang selanjutnya disebut Retribusiadalah pembayaran at as pemberian izin gangguan kepadaorang pribadi atau Badan di lokasi tertentu yangmenimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidaktermasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjukPemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

7. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatantertentu Pemerintah daerah dalam pemberian izin kepadaorang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untukpemberian pengaturan, pengendalian dan pengawasanatas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitastertentu guna melindungi kepentingan urnum danmenjaga kelestarian lingkungan;

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untukselanjutnya disingkat SKRDKBadalah Surat Keputusan yangmenentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang,jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnyadisingkat SKRDadalah surat keputusan yang menentukanbesarnya jumlah Retribusi yang terhutang ;

pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlahyang masih harus dibayar;

oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnyadisebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan buktiyang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta

menemukan tersangkanya.14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang BayarTambahan

untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah SuratKeputusan yang menentukan tambahan atas jumlahretribusi yang telah ditetapkan;

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untukselanjutnya disingkat SKRDLBadalah Surat Keputusanyang menentukan jumlah kelebihan pembayaranretribusi karena jumlah kred·it retribusi lebih besar dariretribusi yang terhutang at au tidak seharusnyaterhutang;

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnyadisingkat STRDadalah surat unutuk melakukan tagihanretribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga danatau denda ;

BAB IINAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Dengan nama Retribusi Iziro Gangguan dipungut retribusisebagai pembayaran atas pemberian Izin Gangguan terhadaporang pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang menimbulkan

bahaya, kerugian gangguan.

17. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan ataskeberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yangdipersamakan, SKRDKBTdan SKRDLByang diajukan olehWajib Retribusi;

(1) Objek Retribusi adalah pemberian izin tempatusaha kepada orang pribadi atau Badan di lokasitertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan

gangguan.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat usahayang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan

atau Pemerintah Daerah.

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,mengumpulkandanmengolahdata danatau keteranganlainnyadalam rangkapengawasankepatuhan pemenuhankewajibanPerpajakan Daerah dan Retribusi berdasarkan PeraturanPerundang- undanganPerpajakan Daerahdan Retribusi;

19. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerahdan Retribusi adalah serangkaiantindakan yang dilakukan

Subjek Retribusi adalah orang pribadiatau Badan yang

memperoleh Izin Gangguan..

BAB IiiGOLONGAN RETRIBUSI

BAB VPRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYATARIF

Retribusi Izin Gangguandigolongkan sebagai retribusi perizinantertentu. (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan

besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untukmenutup biaya penyelenggaraan pemberian izin .

BABIVCARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya

pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biayapemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka

pengawasan dan pengendalian .(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian

antara luas ruang tempat usaha dengan indeks lokasiindeks gangguan. BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI(2) Luas ruang tempat usahasebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlahluas setiap lantai.

. (3) lndeks lokasi indeks gangguan sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

Kawasan Industri Indeks 1Kawasan Perdagangan Indeks 2Kawasan Pariwisata Indeks 3Kawasan Perumahan danPemukiman Indeks 5

(1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.(2) BesarnyaTarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan

sebagaiberikut :Luas sd 1000M2.......•.............Luas 1001M2 - 2000 M2 .Luas 2001 M2 - 4000M2 .........•..Luasdiatas 4001 M2......•.. ; ....••

Rp. 50.000,-Rp. 75.000,·Rp. 500.000,·Rp. 1.500.000,-

BAB VII. CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Retribusi yang terhutang dihitung dengan mengalikan tarifsebagaimana dimaksud dalam pasal8 ayat (2) Peraturan Daerahini dengan tingkat penggunaan jasa· sebagaimana dimaksuddalam pasal 6 ayat (1) .

BAB VIIIWILAYAH PEMUNGUTAN

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tern patizin usaha diberikan.

BAB IXMASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 ( tiga )tahun dan pada saat Pendaftaran ulang setiap tahun dikenakan

.retribusi 50 % ( llma puluh persen ) dari jumlah retribusisebagaimana dimaksud pasal 9.

Retribusi terhutang pada saat diterbitkannya SKRD ataudokumen lain yang dipersamakan .

BAB XSURAT PENDAFTARAN

"(1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPORO.

(2) SPOROsebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi denganbenar dan lengkap serta ditanda tangani Wajib Retribusiatau kuasanya.

(3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaianSPOROditetapkan oleh Walikota.

BAB XIPENETAPAN RETRIBUSI

(1) Berdasarkan SPOROsebagaimana dimaksud dalam pasal13 ayat (1), Peraturan daerah ini retribusi terhutangditetapkan dengan menerbitkan SKRO atau dokumenlainnyayang dipersamakan.

(2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKROatau dokumenlain yang dipersamakanditetapkan oleh Walikota~

BAB XIITATACARA PEMUNGUTAN

15 ( lima belas ) hari sejak diterbitkannya SKRDataudokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempatpembayaranretribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD ataudokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XVTATACARA PENAGIHAN

BAS XiiiSANKSIADMINiSTRASI (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain sejenis

sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusidikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempopembayaran

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunyaatau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupabunga 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yangterhutang atau kurang dibayar dan ditagih denganmenggunakan STRD.

(2) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal suratteguran atau peringatan / surat lain yang sejenis makaWajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIVTATACARA PEMBAYARAN

BAB XVIKEBERATAN

(1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekatigus di mukauntuk 1 ( satu ) kali masa retribusi .

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanyakepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk at as SKRD

atau dokumenlain yang dipersamakan SKRDKBTdanSKRDLB.

BAB XVIIPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indone-sia dengan disertai alasan - alasan yang jelas.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atasketetapan retribusi Wajib Retribusi harus dapatmembuktikan ketidakbenaran Ketetapan Retribusitersebut.

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusidapat mengajukan permohonan pengembalian kepadaWalikota.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama2 ( dua ) bulan ~ejak tanggal SKRDatau dokumen lainyang dipersamakan, SKRDBTdan SKRDLBditerbitkan,kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapatmenunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapatdipenuhi karena keadaan di iuar kekuasaan.

(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam )bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaranretribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal iniharus memberikan keputusan.

(5) Keputusan Walikota ataskeberatan dapat berupamenerima seluruhnya atau sebagian, menolak ataumenambah besarnya retribusi yang terhutang.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud padaayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Walikota tidakmemberikan keputusan, permohonan pengembalianretribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLBditerbitkandalam jangka waktu paling lama 1 ( satu ) bulan.

(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pasal ini telah lewat dan Walikota tidak memberikansuatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebutdianggap dikabulkan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusilainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkanuntuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukandalam jangka waktu paling lama 2 ( dua ) bulan sejakditerbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukansetelah lewat jangka waktu 2 ( dua ) bulan, Walikota

dalam pasal21 ayat (4) Peraturan Daerah ini pembayarandilakukan dengan eara pemindahbukuan dan buktipemindahbukuan juga berlaku sebagai buktipembayaran.

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaranretribusi diajukan seeara tertulis kepada Walikota dengansekurang - kurangnya menyebutkan : BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DANPEMBEBASAN RETRIBUSI

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan danpembebasan retribusi .

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaranretribusi disampaikan seeara langsung atau melalui pastereatat.

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini denganmemperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara laindapat diberikan kepada Pengusaha Keeil untukmengangsur.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau buktipengiriman pos tereatat merupakan bukti saatpermohonan diterima oleh Walikota.

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud padaayat(1) pasal ini antara lain diberikan pada Wajib Retribusiyang ditimpabeneana alam, kerusuhan.

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan denganmenerbitkan Surat Perintah Membayar KelebihanRetribusi .:

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasanretribusi ditetapkan oleh Walikota.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkandengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud

BAS XIXKADALUWARSA PENAGIHAN

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasalini adalah pelanggaran.

BAS XXIPENYID1KAN(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa

melampaui jangka waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejaksaat terhutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusimelakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkunganPemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagaipenyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidanadibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalamUndang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusibaik langsung maupun tidak langsung.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah :

(3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karenahak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapatdihapuskan.

a. Menerima, mencari dan mengumpulkan sertameneliti keterangan atau laporan berkenaan dengantindak pidana di bidang Retribusi Daerah agarketerangan atau laporan tersebut menjadi lebihlengkap dan jelas;BAB XX

KETENTUAN PIDANAb. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan

rnengenai orang pribadi atau Badan tentangkebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungandengan tindak pidana Retribusi Daerah;(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya

sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidanakurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda palingbanyak 4 ( empat ) kali jumlah retribusi yang terhutang.

c. Meminta keterangan dan bahan buktidari orangpribadi atau Badansehubungan dengan tindak pidanadibidang Retribusi Daerah

d. Memeriksa bukti·bukti, catatan-catatan dan dokumen·dokumen lain yang berkenan dengan tindak pidanadibidang Retribusi Daerah;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memberitahukan dimulainya penyidikan danmenyampaikan hasH penyidikannya kepada PenuntutUmum sesuaidengan ketentuan yang diatur dalam Undang- undang Hukum Acara Pidana yang bertaku.e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan

bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadapbahan bukti tersebut; BAB XXII

KETENTUAN PENUTUPf. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka

petaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidangRetribusi Daerah;

g. Menyuruh berhenti, meta rang seseorangmeninggalkan ruangan atau tempat pada saatpemeriksaan sedang bertangsung dan memeriksaidentitas orang atau dokumen yang dibawasebagaimana dimaksud pada huruf e;

Dengan bertakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yangtelah ada mengatur Izin Undang - undang Gangguan dalamwilayah daerah dinyatakan tidak bertaku tagi.

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakpidana Retribusi Daerah;

Izin Gangguan yang telah diterbitkan sebelum berlakunyaPeraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnyamasa Izin Gangguan yang bersangkutan.

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dandiperiksa sebagai tersangka atau saksi;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaranpenyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerahmenurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau.pada tanggal 30 Desember 2003

Diundangkan di LubuklinggauPadatanggal 31 Desember 2003

H. UBAIDILLAH IORUS, SHPEMBINA TK. INIP.440012311

LEMBARAN OAERAH KOTA LUBUKLINGGAUTAHUN 2003 NOMOR 01 SERJC